PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SEKADAU

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SEKADAU Oleh: Wahyu Patmos Losianus Aswan NIM. E42011081 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat, Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teknik pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten dan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Sekadau. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas fenomena-fenomena yang tergambar dalam tidak semua perusahaan atau pengusaha menerapkan Upah Minimum Kabupaten dan lemahnya kesadaran perusahaan melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan pada bidang Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang mana berupa katakata dan gambar. Simpulan penelitian ini bahwa secara umum pelaksanaan pengawasan Upah Minimum Kabupaten yang dilaksanakan oleh pemerintah telah berjalan sesuai dengan teknik pengawasan yaitu pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya, terungkap faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya adalah tidak diberlakukannya sanksi oleh Dinas Sosnakertrans, tidak adanya dana khusus pengawasan Upah Minimum Kabupaten, kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dan kurangnya sarana dan prasarana dalam hal alat transportasi pengawasan. Kata-kata kunci : teknik pengawasan, pemerintah, upah minimum kabupaten

GOVERNMENT OVERSIGHT OF IMPLEMENTATION OF MINIMUM WAGE REGENCY IN SEKADAU REGENCY Abstract This thesis is intended to describe and analyze the technique of government control on the implementation of the Minimum Wages Regency and the factors that cause not optimal government oversight of the implementation of the Minimum Wages Regency in Sekadau Regency. This thesis is based on phenomena that are not all reflected in the company or entrepreneur applying Minimum Wages Regency and heedlessness company or entrepreneur must report the employment report in the field of Labor. This study uses a qualitative method with descriptive research that is with the interpretation of the data found in the field in which the form of words and images. The conclusion of the research is the general supervision undertaken by the government Minimum Wages Regency has been run in accordance with the surveillance techniques that control directly or indirectly control. However, in practice, revealed the inhibiting factors that result in optimal implementation of government oversight of the implementation of the Minimum Wages Regency. These inhibiting factors include the nonapplication of sanctions by the Department Sosnakertrans, the absence of a special fund supervision district minimum wage, lack of labor inspectors and the lack of infrastructure in terms of transportation surveillance. Keywords : surveillance techniques, government, minimum wage regency

2 Wahyu Patmos Losianus Aswan, NIM. E42011081 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


produktifitas usaha mereka. Undang –

A. PENDAHULUAN 1.

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Latar Belakang Penelitian Menciptakan

kesejahteraan

bagi

seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam

pembukaan

Kesejahteraan dengan

manusia

pembangunan

Sehubungan

dengan

ketenagakerjaan,

maka

UUD erat

1945. kaitannya

ketenagakerjaan. pembangunan perlu

adanya

kesejahteraan bagi pekerja. Konstitusi dasar kita jelas menyebutkan dalam Undangundang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (2) bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa hak dari setiap pekerja untuk mendapatkan imbalan yang layak dalam hubungan kerja. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal (1) ayat 15 mengatakan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan

perjanjian

kerja,

yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Dalam sebuah hubungan kerja tentu ada timbal balik antara pemberi kerja dengan pekerja. Bagi pekerja, timbal balik tersebut berupa upah kerja dan bagi pemberi kerja timbal baliknya adalah jasa pekerja

yang

dapat

meningkatkan

Ketenagakerjaan

pasal

(1)

ayat

3

menyebutkan bahwa “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”, dan ayat 4 pada

pasal

yang

sama

mengatakan

“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk

hubungan

lain”.

kerja,

Dalam pekerja

sebuah selalu

mengharapkan hubungan kerja yang baik sehingga pekerja dapat menerima upah yang layak sesuai dengan unsur pekerjaan, waktu dan perintah. Upah merupakan salah satu bagian dari

ketenagakerjaan

yang

sangat

menentukan kelangsungan hidup pekerja. Dipicu dengan beban kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan naiknya harga bahan bakar minyak ( BBM ) yang mengakibatkan harga sembako naik, tidak heran banyak pekerja mengharapkan upah yang lebih tinggi agar dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menjadikan upah sebagai

sandaran

hidup

pekerja.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal (1) ayat 30 menyebutkan bahwa : “ Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 2

Wahyu Patmos Losianus Aswan, NIM. E42011081 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” Melihat

pentingnnya

Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1 : Setiap pekerja/buruh

berhak

memperoleh

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 88 ayat 2: Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

upah bagi

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam

pekerja, pemerintah dalam hal ini berfungsi

ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan

utama

pengupahan

mengadakan

pengaturan

agar

yang

melindungi

hubungan antara pekerja dengan pihak

pekerja/buruh. Tujuan perlindungan upah

pemberi kerja berjalan serasi dan seimbang

yang ditetapkan oleh pemerintah adalah

yang dilandasi oleh pengaturan hak dan

untuk menjamin sumber penghasilan tetap

kewajiban secara adil

yang

serta berfungsi

menjamin

kelangsungan

sebagai penegak hukum. Disamping itu

pekerja/buruh

pemerintah juga berperan sebagai penengah

Memperhatikan hal-hal diatas, pemerintah

dalam

mengeluarkan kebijakan tentang penetapan

menyelesaikan

konflik

atau

perselisihan yang terjadi secara adil. Mengantisipasi

Upah

masalah

dan

hidup

Minimum

Peraturan

keluarganya.

yang

Mentri

diatur

Tenaga

pekerja, pemerintah mengeluarkan regulasi

Tentang Upah Minimum. Dalam peraturan

tentang pengupahan. Awalnya ketentuan

tersebut tepatnya pada pasal 2, upah

pengupahan ditentukan oleh pemerintah

minimum

pusat.

diundangkannya

provinsi atau disebut UMP, upah minimum

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

kabupaten/kota atau disebut UMK, upah

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

minimum sektoral provinsi atau disebut

Kewenangan upah minimum yang semula

UMSP,

ditentukan

kabupaten/kota atau disebut UMSK.

dengan

pemerintah

pusat

melalui

dan

Tahun

dan

Transmigrasi

terdiri

07

Kerja

pengupahan dan demi melindungi hak

Tetapi,

Nomor

dalam

2013

atas upah minimum

upah

minimum

sektoral

Departemen Tenaga Kerja dialihkan kepada

Upah minimum kabupaten Sekadau

pemerintah daerah ditingkat provinsi, maka

terus mengalami peningkatan dari tahun

sejak saat itu nominal upah minimum

ketahun ini ditunjukan pada table 1:

ditentukan oleh tiap-tiap provinsi. Regulasi tentang pengupahan kemudian ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

13

Tahun

2003

Tentang 3



Tabel 1 Peningkatan UMK Kab. Sekadau Tahun 2013-2015 Tahun

Dasar Ketentuan UMK

Besaran UMK

2013

SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 648/KESSOS/2012

Rp. 1.180.000

2014

SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 521/NAKERTRANS/2013

Rp. 1.450.000

2015

SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 533/NAKERTRANS/2014

Rp. 1.600.000

satu tahun ditempat tersebut mengatakan mereka

belum

pernah

mendapatkan

sosialisasi secara khusus tentang peraturan UMK kabupaten Sekadau. Pengawasan

tidak

terlepas

dari

jumlah aparatur pelaksana pengawasan yang merupakan salah satu faktor penting

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Sekadau, Februari 2015

dalam mencapai pengawasan yang efektif.

Dengan meningkatnya besaran upah

Sosnakertrans Kabupaten Sekadau tahun

minimum yang diputuskan oleh pemerintah

2014, dicantumkan bahwa jumlah aparatur

Kabupaten Sekadau maka semakin besar

atau

pula

dalam

ketenagakerjaan hanya ada satu pegawai

yang

pengawas fungsional. Pegawai pengawas

beban

pemberi

kerja

memberikan upah pada pekerja

Berdasarkan

peta

tenaga

jabatan

fungsional

pengawas

pemberi kerja pekerjakan. Keluhan tentang

ketenagakerjaan

standart UMK yang semakin tinggi ini

berfungsi

peneliti dapatkan dari pemilik Toko Baju

ketenagakerjaan ini dibebankan dengan

Monalisa Pasar Sekadau. Jika tidak diawasi

luasnya

secara

perusahaan atau pengusaha yang harus

optimal

penyimpangan

maka pemberian

akan upah

terjadi oleh

diawasi.

yang

Dinas

secara

sebagai

cangkupan

Keadaan

khusus pengawas

wilayah

ini

dan

tentu

proses

212

akan

pengusaha atau perusahaan kepada pekerja.

menyulitkan

Menurut petugas dari Bidang Tenaga Kerja

pelaksanaan

Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sekadau

kecenderungan pengusaha kurang peduli

terkait pelaksanaan UMK di wilayah pasar

dengan peraturan UMK, ini terlihat dari

Kecamatan Sekadau Hilir, dari 4 (empat)

jarangnya

supermarket besar yang mempekerjakan

pekerja yang dipekerjakan kepada bidang

pekerja, tidak ada satupun supermarket

Tenaga Kerja. Menurut data yang diperoleh

yang menerapkan UMK dan banyak dari

dari Dinas Sosnakertrans ada 34 perusahaan

pekerja supermarket tidak mengetahui betul

atau pengusaha dengan klasifikasi yaitu

tentang peraturan UMK. Informasi yang

usaha besar seperti perusahaan sawit,

didapatkan dari salah satu pekerja di

pabrik,

supermarket Bintang Mitra jalan Pasar

melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan.

Sekadau yang sudah bekerja kurang lebih

Sedangkan di Kabupaten Sekadau ada 212

UMK.

pengusaha

dan

pengawasan

Selain

itu

melaporkan

perkebunan

yang

ada

gaji

tertib

badan usaha, itu berdasarkan pada data 4 Wahyu Patmos Losianus Aswan, NIM. E42011081 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat


yang didapatkan dari Kantor Permodalan

Fenomena ini menunjukkan bahwa

dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sekadau.

pelaksanaan pengawasan atas peraturan

Ini

perundang – undangan ketenagakerjaan

menunjukkan

bahwa

kurang

dari

setengah atau hanya 23 % perusahaan atau

dalam

badan usaha yang memiliki kesadaran

Sekadau masih perlu adanya peningkatan.

untuk

lapor

Dari beberapa temuan diatas, tentu ada

ketenagakerjaan. 37 % atau 178 badan

sebuah masalah yang terjadi didalam

usaha yang tidak tertib melaksanakan wajib

pelaksanaan

lapor

diklasifikasikan

terhadap UMK. Pemerintah dalam hal ini

Minimarket,

Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga

Supermarket, Percetakan, Toko Baju, Toko

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sekadau

Sembako, Hotel, Rumah Makan, Dealer

memiliki

Motor, SPBU dan Bengkel Motor. Wajib

kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan

lapor

dalam

terhadap UMK di Kabupaten Sekadau demi

Undang-undang Nomor 07 Tahun 1981

mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

pekerja. Bagaimana pengawasan terhadap

Disana juga dicantumkan sanksi bahwa jika

pelaksanaan UMK yang dilakukan oleh

tidak

lapor

Bidang Tenaga Kerja agar berjalan efektif

yang

merupakan

dalam

melakukan

wajib

ketenagakerjaan usaha

seperti

ketenagakerjaan

melakukan

ketenagakerjaan

diatur

wajib

maka

seperti

pelaksanaan

UMK

pengawasan

tanggung

jawab

langkah

Kabupaten

pemerintah

yang

melindungi

erat

hak

tercantum dalam bab V pasal 10 ayat (1)

pekerja. Sebagai penegak hukum dibidang

perusahaan atau pengusaha akan dikenakan

ketenagakerjaan

denda Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan

bertindak

jika diulangi tidak melakukan wajib lapor

dilapangan, sehingga diharapkan segala

ketenagakerjaan ayat (2) pada pasal yang

bentuk ketidakadilan dalam pemberian

sama, akan dikenakan dipenjara. Wajib

upah terhadap pekerja dapat dihindari.

Lapor

Hingga akhirnya apa yang dicita – citakan

bentuk

Ketenagakerjaan bukti

bahwa

ini

merupakan

perusahaan

atau

unsur

sebagai

meningkatkan

Pengawasan yang dilakukan bidang Tenaga

Indonesia dapat tercapai.

kabupaten

dini

kesejahteraan

pekerja

sangat

Berdasarkan fenomena dan data yang

dibutuhkan pekerja agar pekerja dapat lebih

telah dijabarkan diatas maka masalah

paham

dan

tentang Pengawasan Pemerintah terhadap

terhindarnya pekerja dari ketidakadilan

pelaksanaan UMK yang dilaksanakan oleh

pengupahan.

Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga

tentang

Sekadau

pendeteksi

ini

negara dalam melindungi hak pekerja dan

pengusaha melaksanakan ketentuan UMK.

Kerja

pengawasan

upah

minimum



Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sekadau

4. Tujuan Penelitian

ini menarik untuk di teliti dengan judul penelitian

“Pengawasan

Pemerintah

telah

Berdasarkan

permasalahan

dirumuskan,

maka

terhadap Pelaksanaan Upah Minimum

penelitian

ini

Kabupaten di Kabupaten Sekadau”.

mendeskripsikan,

sebuah

penelitian

perlu

adanya fokus penelitian yang nantinya akan arah

adalah

teknik

dari untuk dan

pelaksanaan

pengawasan pemerintah terhadap Upah

2. Fokus Penelitian

menjadi

tujuan

mengetahui

menganalisis

Dalam

yang

bagi

peneliti

Minimum

Kabupaten

di

Kabupaten

Sekadau.

dalam

mendeskripsikan dan menganalisa sebuah

5. Manfaat Penelitian

masalah penelitian. Fokus penelitian sendiri

a) Manfaat Teoritis

membantu peneliti dalam mengumpulkan

Penelitian

data

dengan

berguna dalam perkembangan ilmu

mengolah data yang diperoleh dilapangan,

pemerintahan di bidang manajemen

mencari jalan pemecahannya dan menarik

pemerintahan khususnya pada teknik

suatu kesimpulan dari arah yang telah

pengawasan. Dalam penelitian ini,

ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hal

teknik pengawasan tersebut berkaitan

diatas,

dengan

yang

diperlukan

maka

penelitian

pada

sampai

peneliti

memfokuskan

teknik

pelaksanaan

ini

diharapkan

pengawasan

terhadap

dapat

pemerintah

pelaksanaan

Upah

Kabupaten

yang

pengawasan Bidang Tenaga Kerja Dinas

Minimum

Sosnakertrans Kabupaten Sekadau terhadap

dilaksanakan

Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten

pemerintah

Sekadau.

dalam urusan ketenagakerjaan.

oleh yang

instansi berwewenang

b) Manfaat Praktis 1) Bagi peneliti, sebagai wadah atau

3. Rumusan Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang

media untuk melatih berpikir

masalah diatas, maka yang menjadi pokok

secara

permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

permasalahan

Bagaimana teknik pelaksanaan Pengawasan

dilapangan dengan menjadikannya

Pemerintah

topik bahasan dalam penelitian,

terhadap

Upah

Minimum

Kabupaten di Kabupaten Sekadau ?

ilmiah,

memahami yang

terjadi

mencari sebuah solusi dengan teori

dan

memecahkan

analisa sebuah

dalam masalah, 6



merealisasikan pemikiran yang

Ernie

dan

Saefullah

(2005:

berdasarkan logika terstruktur dan

mendefinisikan

sudut pandang ilmiah.

sebagai proses dalam menetapkan ukuran

pengawasan

317),

merupakan

2) Bagi pihak pemerintah, sebagai

kinerja dalam pengambilan tindakan yang

sumbangan pemikiran bagi aparat

dapat mendukung pencapaian hasil yang

pemerintah

diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah

khususnya

Dinas

Bidang

Tenaga

ditetapkan tersebut.

mengoptimalkan

Pelaksanaan

Sosnakertrans Kerja

dalam

sebuah

pengawasan

pengawasan terhadap pelaksanaan

harus didasari dengan teknik pengawasan

Upah Minimum Kabupaten di

yang nantinya dapat dijadikan alat dalam

Kabupaten Sekadau.

melakukan

pengawasan.

Teknik

pengawasan menurut Siagian (2014:112) adalah sebagai berikut : B. KERANGKA

TEORI

DAN

a. Inspeksi langsung Inspeksi langsung atau lebih dikenal

METODOLOGI

dengan 1.

merupakan

langsung

yaitu

mengawasi secara langsung kegiatan

Kerangka Teori Pengawasan

pengawasan

pada

tindakan

hakikatnya

yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada

membandingkan

dua macam teknik yang dapat dilakukan

kenyataan yang ada dengan harapan yang dicita – citakan. Pengawasan yang adalah

dalam inspeksi langsung yaitu : 1) On the spot observation

salah satu fungsi manajemen dengan proses

On the spot observation merupakan

yang tidak terputus untuk menjaga agar

pengamatan langsung atau observasi

pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang

oleh

tidak menyimpang dari aturan yang telah

sendiri bagaimana cara para petugas

ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan

operasional

organisasi.

menyelenggarakan

Menurut mengatakan

Siagian

pengawasan

(2008:52) adalah

manajemen

untuk

melihat

dalam dan

menyelesaikan tugasnya. Teknik ini

suatu

dapat berakibat sangat positif dalam

proses pengamatan kegiatan operasional

implementasi strategi dengan efisien

yang dimaksudkan untuk lebih menjamin

dan efektif. Dikatakan demikian

bahwa penyelenggaraannya sesuai dengan

karena dengan pengamatan langsung

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

berbagai

Sedangkan menurut, Schermerhorn dalam

seperti perolehan infomasi “on the

manfaat

dapat

dipetik, 7



spot” bukan hanya tentang jalannya

Pengawasan

pelaksanaan

mengumpulkan fakta-fakta melalui

berbagai

operasional,

akan

kegiatan

tetapi

dengan

laporan

dilakukan

lisan

yang

dengan

diberikan

demikian manajemen dapat segera

bawahan. Dengan cara ini kedua

“meluruskan”

pihak aktif, bawahan memberikan

tindakan

para

pelaksana apabila diperlukan dan

laporan

manajemen

pekerjaannya

langsung

dapat

lisan dan

hasil

atasan

dapat

memberikan pengarahan tentang tata

bertanya

cara bekerja yang benar. Disamping

memperoleh

itu dengan pengamatan langsung,

diperlakukannya. Pengawasan seperti

para

ini dapat mempercepat hubungan

bawahan

diperhatikan

akan

oleh

merasa

pemimpinnya

pejabat,

sehingga dalam diri bawahan tidak

lebih

tentang

lanjut

untuk

fakta-fakta

yang

karena

adanya

kontak

wawancara antara mereka.

timbul kesan bahwa pimpinan “jauh”

2)Tertulis

dan “tidak terjangkau” oleh para

Laporan tertulis merupakan suatu

bawahan tersebut.

pertanggung

2) On the spot report On

the

spot

jawaban

kepada

atasannya mengenai pekerjaan yang

report

merupakan

dilaksanakan, sesuai dengan instruksi

pengawasan langsung dengan cara

dan tugas-tugas yang diberikan atasan

laporan

Manajemen

kepadanya. Dengan laporan tertulis

meminta langsung laporan dari para

yang diberikan bawahan pada atasan

petugas

pimpinan

ditempat.

operasional

terkait

menilai

sejauh

mana

penyelenggaraan dan penyelesaiaan

pelaksanaan suatu kegiatan sesuai

tugasnya.

dengan perencanaan atau standart

Teknik

meminimalisir

ini

berfungsi

kecurangan

dalam

kegiatan yang ditetapkan.

laporan dari bawahan pada atasan. b. Pengawasan

tidak

langsung

biasa

2.

Metode Penelitian

disebut pengawasan dari jarak jauh

Metode

yang

digunakan

dalam

adalah pengawasan yang dilakukan

penelitian ini adalah metode penelitian

melalui laporan yang disampaikan oleh

kualitatif dengan jenis penelitian. Artinya

para bawahan pada atasan. Laporan

peneliti mencoba menggambarkan fakta

tersebut dapat berbentuk diantaranya :

yang terjadi sekarang sebagai realitas

1)Lisan

natural

tanpa

dibuat-buat

adanya yaitu

fenomena

yang

mendeskripsikan, 8



mengetahui

dan

pelaksanaan

menganalisis

pengawasan

teknik

pemerintah

terhadap Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Sekadau. Teknik

a. On the Spot Observation ( Inspeksi Langsung ) Berdasarkan

hasil

wawancara,

peneliti mendapatkan informasi bahwa

Pengumpulan

Data

Dinas Sosnaktertrans Bidang Tenaga Kerja

menggunakan teknik wawancara untuk

melaksanakan

mengumpulkan

dengan On the Spot Observation dalam

data

primer

dengan

pengawasan

menggunakan panduan wawancara dan

mengawasi

bantuan alat dokumentasi berupa camera

terungkap bahwa tidak diberlakukannya

dan alat perekam suara serta teknik

sanksi dan kurangnya saran dan prasarana

dokumentasi yaitu untuk mengumpulkan

seperti alat transportasi membuat pegawai

data

pengawas

sekunder

dengan

cara

merekam

penerapan

langsung

UMK.

ketenagakerjaan

Namun

sulit

dalam

seluruh aktivitas peneliti dalam rangka

melakukan pengawasan langsung terhadap

pengumpulan data.

pelaksanaan UMK. Dan dampak yang harus

Peneliti

menggunakan

Teknik

diterima

kabupaten

Sekadau

akhirnya

analisa data Model Miles and Huberman

adalah proses pengawasan langsung dengan

yang ditulis dalam Sugiyono (2014:91-99).

On the Spot Observation belum dapat

Yang terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu

berjalan dengan baik dan menimbulkan

Reduksi data (reduction data), Penyajian

dampak

data

menjalankan UMK.

(data

display),

dan

kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan

data

yang

perusahaan

(conclusion

drawing/verification). Selanjutnya teknik keabsahan

ketidakpatuhan

digunakan

oleh

b. On the Spot Report ( Laporan ditempat )

peneliti adalah triangulasi sumber. Hal ini

Bidang

Tenaga

dimaksudkan agar tercapai titik jenuh

Sosnakertrans

dalam pengumpulan data.

terhadap UMK melaksanakan pengawasan

dalam

Kerja

Dinas

pengawasannya

langsung dengan teknik On the Spot Report Tetapi, kekurangan pegawai pengawas C. HASIL

PENELITIAN

DAN

ketenagakerjaan dan tidak adanya dana tetap pengawasan menjadikan pengawasan

PEMBAHASAN

tersebut belum optimal. 1. Pengawasan terhadap

Langsung

pelaksanaan

Kabupaten Sekadau

Pemerintah UMK

di

2. Pengawasan

Tidak

Langsung

Pemerintah

terhadap

pelaksanaan

UMK di Kabupaten Sekadau 9



Bidang tenaga kerja melaksanaan pengawasan

tidak

langsung

memberlakukan

dengan

wajib

ketenagakerjaan.

Namun

lapor

Kerja

melalui

ketenagakerjaan pengawasan

pegawai

pengawas

telah

melakukan

UMK

sesuai

dengan

pengawasan

peraturan yang ada, dan telah mengikuti

tersebut tidak berjalan dengan optimal

prosedur yang telah digunakan yaitu

dikarenakan tidak diberlakukannya sanksi

dengan

dari pihak Dinas Sosnakertrans karena tidak

pengawasan tidak langsung.

pengawasan

langsung

dan

adanya dana pengawasan UMK, dan belum

b. Penyelenggaraan pengawasan langsung

adanya penyidik pengawai negeri sipil. Ini

oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan

menjadi gambaran yang jelas kenapa pihak

dalam

perusahaan

kurang

dengan teknik On the Spot Observation

memiliki kesadaran untuk melakukan wajib

memang benar dilaksanakan. Tetapi,

lapor ketenagakerjaan dan melemahkan

pengawasan

pengawasan tidak langsung yang pegawai

optimal dikarenakan tidak didukung oleh

pengawas

sarana dan prasarana yang memadai serta

atau

pengusaha

ketenagakerjaan

laksanakan.

Kondisi sekarang yang terjadi adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya

mengawasi pelaksanaan UMK

tersebut

menjadi

tidak

tidak diberlakukannya sanksi UMK. c. Tidak

diberlakukannya

mengawasi perusahaan atau pengusaha

dikarenakan

yang

pemeriksaan atau proses sanksi. Selain

melaksanakan

ketenagakerjaan

diluar

wajib dari

pada

lapor itu,

itu

tidak

sanksi

dikarenakan

adanya

pegawai

dana

pengawas

pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya

ketenagakerjaan belum berstatus PPNS

mengawasi secara acak dan sesekali saja.

atau penyidik pegawai negeri sipil. Keadaan

ini

membuat

pengawasan

menjadi tidak memiliki kekuatan sanksi dan berdampak pada tidak patuhnya

D. KESIMPULAN DAN SARAN

perusahaan

terhadap

penetapan

ketentuan UMK.

1. Simpulan Berdasarkan uraian pada bagian

d. Pelaksanaan

pengawasan

langsung

pembahasan, maka dapat ditarik beberapa

secara On the Spot Report juga telah

kesimpulan sebagai berikut :

diterapkan oleh pengawai pengawas

a. Dalam proses pengawasan pemerintah

ketengakerjaan

terhadap

pelaksanaan

UMK

di

pengecekan

Kabupaten Sekadau, Pemerintah melalui

langsung

Dinas Sosnekertrans Bidang Tenaga

dilapangan.

dengan berkas

pada

melakukan

ketenagakerjaan

saat Namun

pemantauan dalam 10



pelaksanaannya

pegawai

pengawas

diulangi tidak melakukan wajib lapor

ketenagakerjaan mengalami kekurangan

ketenagakerjaan ayat (2) pada pasal yang

aparatur

sama akan dipenjara.

pegawai

pengawas

ketenagakerjaan dalam

melaksanakan

h. Dari 212 badan usaha yang terdaftar di

pemeriksaaan berkas ketenagakerjaan.

Kabupaten Sekadau, hanya 34 badan

Sehingga tidak semua perusahaan dapat

usaha yang melaksanakan wajib lapor

bagian dalam pengecekan ini serta

ketenagakerjaan.

memakan waktu yang lebih lama dan

ketenagakerjaan tidak mampu untuk

tidak

mengontrol semua badan usaha yang

menjadi

efektif

dalam

pelaksanaannya.

tidak

melapor

Pegawai

pengawas

dikarenakan

pegawai

e. Kendala lainnya dalam pelaksanaan

pengawas yang minim yaitu sejumlah

pengawasan ini timbul dari tidak adanya

satu pegawai pengawas ketenagakerjaan.

dana tetap yang dikhususkan untuk

i. Dengan tidak diberlakukanya sanksi dan

pengawasan UMK. Pengalihan dana

kurangnya

yang sering terjadi pada bidang Tenaga

ketenagakerjaan mengakibatkan tidak

Kerja Dinas Sosnakertrans menunjukan

patuhnya perusahaan atau pengusaha

kurangnya dana pelaksanaan kegiatan

melakukan wajib lapor ketenagakerjaan

dalam

hingga

Bidang

Tenaga

Kerja.

Dan

pegawai

mengakibatkan

pengawas

lemahnya

berdampak pada tidak adanya dana tetap

pengawasan tidak langsung terhadap

pengawasan UMK.

pelaksanaan UMK.

f. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan pegawai

pengawas

dengan

menerapkan

ketenagakerjaan wajib

2. Saran

lapor

Berdasarkan dari keseluruhan hasil

ketenagakerjaan dengan dasar hukum

penelitian dan simpulan yang ada, maka

Undang-undang Nomor 07 tahun 1981.

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai

g. Pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan tidak

optimal

diberlakukannya

dikarenakan sanksi

tidak

perundang-

berikut: 1. Pada

penyelenggaraan

langsung

perlu

adanya

pengawasan peningkatan

undangan tersebut yaitu sanksi jika tidak

sarana dan prasarana yang memadai,

melakukan wajib lapor ketenagakerjaan

seperti penambahan alat transportasi

maka seperti yang tercantum dalam bab

roda empat sehingga dengan adanya

V pasal 10 ayat (1) perusahaan atau

penambahan

pengusaha akan dikenakan denda Rp

memudahkan

1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan jika

ketenagakerjaan

alat

transpotasi

ini

pegawai

pengawas

dalam

melakukan 11



pengawasan

yang

tidak boleh diganggugugat oleh kegiatan

memiliki jarak tempuh jauh dari ibu kota

lainnya. Sehingga terjadi fokus pada

kabupaten

kegiatan pengawasan UMK.

2. Adanya

keperusahaan

sikap

tegas

dari

Dinas

5. Ketidakpatuhan

perusahaan

atau

Sosnakertrans dalam penegakan sanksi

pengusaha dalam melakukan wajib alpor

pelanggaran UMK menjadi salah satu

ketenagakerjaan

kunci utama yang akan memberikan

pegawai

dampak yang besar dalam pelaksanaan

untuk mengontrol upah yang perusahaan

pengawasan UMK. Penegakan sanksi

atau pengusahan berikan pada pekerja.

dapat diberlakukan dengan pencabutan

Meski sudah tercantum aturan dan

izin usaha atau melekukan lelang pada

hukum yang jelas tapi perusahaan atau

pengusaha lain yang mau mematuhi

pengusaha tetap tidak takut dikarenakan

UMK

sanksi yang tidak berlaku. Peneliti

terhadap

perusahaan

atau

pengusaha yang tidak patuh UMK. 3. Jumlah

pegawai

pengawas

menyulitkan

ketenagakerjaan

melihat keadaan ini sebagai bentuk awal

pengawas

dari ketidakpatuhan perusahaan atau

merupakan

pengusaha dalam menerapkan UMK.

ketenagakerjaan

yang

pelaksana

pengawasan

teknis

sangat

UMK

Untuk

peneliti

menyarankan

perlu ditinjau ulang dan dilakukan

memberikan

pembahasan untuk menambah tenaga

ketenagakerjaan disertakan juga surat

pegawai

pernyataan yang mengikat perusahaan

pengawas

ketenagakerjaan.

berkas

dalam

atau

mengawasi pelaksanaan UMK adalah

Sehingga jika mereka melanggar aturan

dengan melihat berapa jumlah pegawai

yang ada, perusahaan atau pengusaha

pengawas

siap menerima konsekuensi hukuman.

Apakah

dengan

wajib

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah

ketenagakerjaan.

pengusaha

lapor

pemerintah.

sudah sebanding atau belum dengan jumlah perusahaan yang ada. 4. Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan tentu

perlu adanya dana didalamnya.

Fakta dimana tidak ada dana khusus

3. Keterbatasan Penelitian Adapun

keterbatasan

pada

penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Sulitnya

menemukan pendukung

dokumen-

pengawasan UMK akan melemahkan

dokumen

tentang

pengawasan pemerintah terhadap UMK.

pengawasan UMK menjadi keterbatasan

Dengan keadaan ini Bidang Tenaga

penelitian dalam melengkapi data-data

Kerja perlu melakukan penganggaran

sekunder. Keadaan ini dikarenakan

khusus terhadap pengawasan UMK yang

pengawasan UMK masih dalam bentuk 12



formalitas di Kabupaten Sekadau dan belum

menjadi

dokumen

prioritas.

pendukung

Sehingga

seperti

untuk

mencari jumlah seluruh badan usaha di Kabupaten

Sekadau,

harus

perizinan terpadu. Padahal seharunya Bidang Tenaga Kerja wajib memiliki dokumen tersebut. mendapatkan

dokumen-

dokumen pendukung tentang segala bentuk data yang berkaitan dengan pengawasan peneliti

UMK,

mengharuskan

menggali

permasalah

pengawasan

UMK

dengan

wawancara

yang

lebih

Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

peneliti

dapatkan dari Kantor permodalan dan

b. Sulitnya

Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen. Bandung : Alfabet.

metode dominan

dibandingkan dengan pemenuhan data sekunder. Sehingga pemenuhan data primer lebih fokus penelti lakukan. c. Akibat keterbatasan waktu penelitian

Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Harahap, Sofyan Syarif. 2001. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta : Pustaka Quantum. H.Manullang, Senjum. 2002. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta Kadarisman. 2012. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Khakim, Abdul. 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : PT Refika Aditama.

membuat penulis tidak bisa maksimal dalam

menggali

lebih

dalam

lagi

tentang

pengawasan

pemerintah

terhadap

pelaksanaan

UMK

di

Kabupaten Sekadau.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku: Asikin. 2002. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang. 2014. Manajemen Stratejik. Jakarta : Bumi Aksara. Soewarno, Handayaningrat. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen: Jakarta. Gunung Agung. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabet,cv. ------------2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta. -----------2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.



Torang, Syamsir.2013. Organisasi Manajemen.Bandung : Alfabeta.

&

Wibowo. 2006. Manajemen Perubahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sekretaris Direktorat Jendral Republik Indonesia. 2013. Himpunan Peraturan Bidang Pengupahan. Jakarta. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Skripsi :

Peraturan Mentri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Surat Keputusan Gubernur Kalimatan Barat Nomor 533/Nakertrans/2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten Sekadau Tahun 2015. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Faizin, Moch. 2006. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Kota Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja. Heliana. 2013. Fungsi Pengawasan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Sidirasi, Filemon. 2012. Pelaksanaan Pengawasan oleh Inspektorat terhadap Tugas Pemerintah Desa di Desa Tertung Kecamatran Sintang Kabupaten Sintang. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN : Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UndangUndang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23. Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang – Undang Nomor 07 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.


PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SEKADAU

Recommend Documents