PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA NANGA ANSAR KECAMATAN BELITANG KABUPATEN SEKADAU Oleh: FILINASIUS NIM. E01107046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2015
Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta hubungan kerja kurang harmonis dan mengarah terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan dominasi kepala Desa. Penelitian ini menggunakan teori pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa Menurut Manan danSuandi (2004) yaitu:fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi menampung aspirasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan Badan Perwakilan Desa di Desa Nanga Ansar telah melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti dengan kemampuan BPD Nanga Ansar yang tidak hanya menampung dan menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan efektivitas, bahwa jika setiap aspirasi dirumuskan dalam peraturan desa maka akan kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang panjang membuat suatu peraturan desa. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan, diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD) lebih meningkatkan kembali peran dan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja.Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa.Melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat.Meningkatkan fungsi kontroling dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, peraturan Desa.
Kata-kata Kunci :Badan Perwakilan Desa, Pembangunan, Masyarakat.
1 FILINASIUS, NIM. E01107046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2014 http://jurmafis.untan.ac.id
Keberadaan BPD sebagai salah satu
A. PENDAHULUAN
organisasi kecil dalam pemerintahan desa Keberadaan formal
diakui
Nomor
32
Pemerintahan
Desa secara dalam
yuridis
dituntut
kemampuannya
untuk
Undang-Undang
menyelenggarakan
Tahun
2004
tentang
pembangunan desa secara efektif dan
Daerah
dan
Peraturan
efesien. Karena keberhasilan pelaksanaan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
pembangunan desa tidak akan terwujud
Desa.
Berdasarkan
tanpa adanya kemampuan dari pelaksanaan
diberi
pengertian
ketentuan
iniDesa
sebagai
kesatuan
pemerintahan
dapat dan
administrasi pemerintah desa.
masyarakat hukum yang memiliki batas-
Badan
Perwakilan
Desa
yang
batas wilayah yang berwenang untuk
terdapat di desa adalah merupakan wahana
mengatur
untuk
dan
mengurus
kepentingan
melaksanakan
demokrasi
masyarakat setempat, berdasarkan asal-
berdasarkan pancasila, yang berfungsi
usul dan adat istiadat setempat yang diakui
sebagai lembaga legislasi dan pengawasan
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa,
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
APB Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
Sesuai dengan amanat Undang-
Dalam
rangka
demokrasi
berwenang untuk mengatur dan mengurus
diharapkan dapat membuat masyarakat
sendiri urusan pemerintah menurut asas
desa menjadi tumbuh dan berkembang
otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian
untuk mengembangkan dirinya yang pada
otonomi luas kepada daerah diharapkan
gilirannya keberadaan BPD tersebut dapat
mampu meningkatkan daya saing dengan
membuat masyarakat desa menjadi mampu
memperhatikan
untuk membangun desanya sendiri.
demokrasi,
pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan
serta
keanekaragaman negara
kesatuan
desa,
mewujudkan
Undang Dasar 1945,pemerintah daerah
prinsip
di
untuk
keberadaannya
Dengan demikian dapat diketahui
potensi
dan
bahwa betapa pentingnya keterkaitan suatu
dalam
sistem
kegiatan administrasi pemerintahan desa
daerah
Republik
indonesia.
terhadap
berbagai
pelaksanaan
Pemahaman Desa diatas menempatkan
pembangunan desa sehingga dikatakan
Desa
organisasi
sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan
pemerintahan yang secarapolitis memiliki
dari semua proses kegiatan pembangunan
kewenangan tertentu untuk mengurus dan
nasional secara menyeluruh.
sebagai
suatu
mengatur warga atau komunitasnya. 1 FILINASIUS, NIM. E01107046 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN
2
B. KAJIAN TEORI
2. Pengawasan,
yaitu
meliputi
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Menurut
Suandi
(2004;176)
menjelaskan bahwa : " BPD sebagai
dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
perwujudan demokrasi di desa dibentuk
3. Menampung aspirasi masyarakat yaitu
BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan
menangani dan menyalurkan aspirasi
budaya yang berkembang di desa yang
yang di terima dari masyarakat pejabat
bersangkutan,
atau instansi yang berwenang.
yang
berfungsi
sebagai
lembaga legislasi dan pengawasan dalam
Mengenai hubungan BPD dengan
hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran
perintahan desa, bahwa BPD selaku mitra
dan pendapatan dan belanja desa dan
pemerintahan
keputusan kepala desa"
bekerjasama sehingga dapat mewujudkan
Menurut Manan (2004;164) juga
desa
harus
saling
demokrasi Perwakilan di desa, kemudian
menjelaskan bahwa : " BPD bersama
didalam
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa,
Perwakilan masyarakat juga tidak terlepas
mengayomi
dari adanya demokrasi pancasila, dimana
jalannya
adat
istiadat,
pemerintahan
mengawasi desa
dan
menyalurkan aspirasi masyarakat." Badan
Perwakilan
melaksanakan
masyarakat
desa
yang
demokrasi
menerapkan
musyawarah mufakat dan gotong royong yang
dalam menyelesaikan masalah bersama-
terdapat di desa merupakan wadah untuk
sama yang terjadi di desanya. Di samping
melaksanakan demokrasi yang selama ini
itu BPD juga mengayomi adat istiadat
diinginkan
yang hidup ditengah-tengah masyarakat,
oleh
keberadaannya
desa
masyarakat.Untuk diharapkan
itu
dapat
mewujudkan demokrasi di desa. Dengan demikian maka tugas dan fungsi BPD yang harus
jalankan
menampung
dan
menyalurkan
aspirasi masyarakat. Selanjutnya
menurut
Abdullah,
sangatlah
(2002:21)tujuan pembentukan BPD yaitu
berat.Berdasarkan pendapat di atasdapat
dalam rangka pengaturan penyelenggaraan
disimpulkan bahwa fungsi BPD adalah
Pemerintahan
sebagai berikut:
kewenangan yang dimiliki untuk mengatur
1. Legislasi yaitu menyusun, merumuskan
dan mengurus kepentingan masyarakat
dan
mereka
serta
menetapkan
peraturan
bersama-sama Pemerintah Desa.
Desa
Desa
berdasarkan
agar sesuai dan selaras dengan landasan pemikiran pengaturan Pemerintah Desa
3
dengan memperhatikan keanekaragaman,
yang didapat melalui wawancara maupun
partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan
observasi kemudian dikelompokkan sesuai
pemberdayaan
dengan klasifikasinya dan jenis-jenisnya,
masyarakat
sebagai
perwujudan demokrasi di desa.
kemudian selanjutnya diolah menggunakan
Seperti yang dikatakan oleh wijaya
narasi.Proses analis kualitatif menurut
(2003;142) bahwa :
Moleong
Rancangan peraturan desa/marga disusun
menggunakan analisa model interaktif
oleh
desa
yaitu melalui tiga langkah atau komponen
setelah
pertama :Reduksi data Kedua, penyajian
dan
menetapkan
atau
BPD.
Kepala
peraturan
desa
(2004:97)
data
menetapkan perdes, BPD mengadakan
kesimpulan
rapat
memperoleh data yang diperlukan, peneliti
dihadiri
oleh
sekurang-
kurangnya 2/3 dan jumlah anggota BPD. Kemudianmenurut Hamid, (2004;
melakukan
dan
Ketiga,
dengan
mendapat persetujuan dari BPD. Dalam
yang
(display)dan
yaitu
penarikan
verifikasi.Selanjutnya
langkah-langkah
Penelitian
(Librari
Research).
Kepustakaan
52) fungsi BPD pengawasan terhadap
Penelitian yang dilakukan dengan cara
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran dan
mencari
APB Desa, serta Keputusan kepala Desa.
mempelajari literatur, dan hal-hal yang
Pengawasan merupakan suatu langkah
berhubungan dengan judul penelitian serta
yang dilakukan dalam setiap kegiatan atau
untuk
usaha yang terdiri dari tindakan penilaian
relevan guna menunjung dan pemperluas
atas
pembahasan yang disaji penulis pada
suatu
kegiatan
apakah
kegiatan
teori
dalam
memperoleh
informasi,
pembahasan
yang
tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang
penelitian.Penelitian
Lapangan
(Field
diharapkan dan dapat berjalan sesuai
Research)Penelitian
yang
dengan yang direncanakaan.
dengan cara terjun langsung ke lapangan
dilakukan
guna mengumpulkan data-data, informasi dan fakta yang ada yang sifatnya relevan C. METODE PENELITIAN
dengan permasalahan penelitian.Verifikasi dapat dilakukan dengan peninjauan ulang
Penelitian ini menggunakan model
terhadap catatan-catatan lapangan atau
penelitian deskriptif, Teknik analisis data
tukar-menukar
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sejawat atau pakar tertentu.
dengan menggunakan analisa kualitatif dimana data yang telah terkumpul baik
pikiran
dengan
teman
4
wawasan BPD yang dirasa masih minim
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
dan juga karena Kepala Desa yang terpilih 1.
Pelaksanaan
Fungsi
Badan
Perwakilan
Desa
sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan
kondisi
desa
tersebut.
Proses
Dalampenyelenggaraan
pembuatan Peraturan Desa mulai dari
Pemerintahan Di Desa Nanga Ansar
merumuskan peraturan desa sampai pada
Kecamatan
tahap menetapkan Peraturan Desa yang
Belitang
Kabupaten
dilakukan
Sekadau a. Fungsi
Legislasi
Badan
bersama-sama
pemerintah
desa,
tidak
dengan
ada
kendala
Perwakilan Desa (BPD) dalam
ataupun hambatan berarti yang dijumpai.
menetapkan
b.
Peraturan
Desa
Melaksanakan
Pengawasan
bersama Kepala Desa
terhadap Pelaksanaan Peraturan
Dalam menetapkan peraturan desa,
Desa dan Kebijakan Kepala Desa
antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki
peran
penting.Beberapa
yang
tahap
sangat
atau
langkah-
Badan Perwakilan Desa dalam menjalankan peraturan
desa
fungsinya dalam
mengawasi hal
ini
yaitu
langkah yang ditempuh oleh BPD dalam
mengawasi segala tindakan yang dilakukan
menetapkan
yaitu
oleh pemerintah desa. Segala bentuk
yang
tindakan pemerintah desa, selalu dipantau
berasal dari BPD maupun Kepala Desa
dan diawasi oleh kami selaku BPD baik
dimana usulan tersebut dapat menjadi
secara langsung ataupun tidak langsung,
dasar atau patokan dalam menjalankan
hal ini kami lakukan untuk melihat apakan
Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-
terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.
Peraturan
menampung
Desa
usulan-usulan
baik
usulan tersebut dibahas dan dievaluasi,
Terkait
efektivitas
pengawasan
terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian
BPD dalam mengawasi jalannya peraturan
dilakukan
dalam
desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja
selanjutnya
sama dari seluruh komponen masyarakat.
bentuk
penetapan rancangan
bersama untuk
dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa. Dalam
tahap
pembentukan
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD)
Peraturan Desa, gagasan atau usulan-
selalu
usulan lebih banyak berasal dari Kepala
peraturan desa.
Desa dibandingkan dari pihak BPD.Hal ini dikarenakan
faktor
pengetahuan
dan
melakukan
kontrol
terhadap
Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Nanga Ansar
5
terhadap
pelaksanaan
peraturan
desa,
antara lain :
desa Nanga Ansar dapat diketahui bahwa beberapa contoh keluhan-keluhan yang
1) Mengawasi
semua
tindakan
yang
disampaikan oleh masyarakat kepada BPD
dilakukan oleh pelaksana peraturan
desa Nanga Ansar, yaitu
desa.
a.
Masalah RASKIN yang sempat macet,
BPD
b.
Masalah sampah
memberikan teguran untuk pertama
c.
Semua kegiatan yang menyangkut
2) Jika
terjadi
penyelewengan,
kali secara kekeluargaan.
keuangan desa harus ada laporan
3) BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
tertulis d.
Permasalahan tanah warisan
4) Jika terjadi tindakan yang sangat sulit
Setelah aspirasi masyarakat desa
untuk dipecahkan, maka BPD akan
ditampung, maka langkah selanjutnya
memberikan sanksi atau peringatan
adalah
sesuai yang telah diatur di dalam
masyarakat tersebut dalam pertemuan-
peraturan seperti melaporkan kepada
pertemuan
Camat
BPD.Setelah memperoleh aspirasi dan
serta
Bupati
untuk
ditindaklanjuti.
BPD
kemudian Perwakilan
2.
menyalurkan
yang
aspirasi
diselenggarakan
membahasnya, desa
badan kemudian
Fungsi BPD dalam menampung dan
meneruskan
menyalurkan aspirasi masyarakat
sebagaimana maksud yang diharapkan oleh
Badan Perwakilan Desa merupakan wadah
bagi
aspirasi
dan
(BPD)
oleh
menyampaikan
masyarakat.
masyarakat
desa.Wadah aspirasi yang dimaksud disini yaitu sebagai tempat dimana keinginan atau
aspirasi
masyarakat
disampaikan.Berdasarkan hasil observasi dan
penelitian
E. KESIMPULAN
dan
dilakukan dilapangan, maka dapat ditarik
menggali,
kesimpulan yaitu, Badan Perwakilan Desa
menampung dan menyalurkan aspirasi
di Desa Nanga Ansar telah melaksanakan
masyarakat telah berjalan sesuai dengan
tugas dan fungsinya yaitu menetapkan
tugas dan wewenang yang ada pada
Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
peraturan
hasil
menampung dan menyalurkan aspirasi
wawancara penulis dengan Ketua BPD
masyarakat dengan baik. Hal ini terbukti
wewenang
BPD
daerah.
penulis, dalam
tugas
Berdasarkan Penelitian yang telah
Berdasarkan
6
dengan kemampuan BPD Nanga Ansar yang
tidak
hanya
menampung
dan
menyalurkan aspirasi saja, BPD juga merealisasikan aspirasi tersebut dalam
Hamid, 2004, Memperkokoh Otonomi Daerah.UII Press : Yogyakarta. Hanif, Nurchils. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Grasindo : Jakarta.
bentuk peraturan desa meski tidak semua dari aspirasi tersebut dijadikan peraturan desa.
Maskum, Sumitro. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa. Mw Mandala : Yogyakarta. Moleong, Lexy.2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
F. SARAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian,
Manan, Bagir, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum : Yogyakarta
maka dikemukakan beberapa saran yaitu, Diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyaratan
Desa
(BPD)
Suandi, Edi. 2004. Demokrasi Desa. Galia : Yogyakarta.
lebih
meningkatkan kembali peran dan fungsi
Wijaya,2001.Pengawasan.Raja Grafindo. Jakarta.
BPD yang sudah ditetapkan dalam rencana program dalam
kerja. hal
Meningkatkan menggali,
kinerja
menampung,
merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat
desa.Melakukan
sosialisasi
keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD di masyarakat. Meningkatkan fungsi kontroling
dan
Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
pengawasan
terhadap
jalannya pemerintahan
G. REFERENSI Abdullah, Rozali, 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai Suatu Alternatif.Raja Grafindo Persada : Jakarta.
PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN.DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124 Homepage: httg:/jurmaflS.untan.ac.id
,ar
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap NIM / Periode lulus Tanggal Lulus Fakultasl Jurusan E-mail addres! HP
,C
f.:J./-:..l.N.lLSJ.V·S.
"\
.
: .. : J.MU.~.L ~.9..l.~ ..:: ..~9.J.S...l.. .. : Q.&.;\~l~.~Z\.''''..9..1..5. : . : .. ·7· ~.'t' .. : ... ~.l.~t,.;!,A.:.~~y.~ .• ~ .......~:.. O'.~.~.~.~.~.S.~..S}...I..l .
e..9..u.Q.t~~:'....:..
t
f.:J.s..k?Q ..~ .l.l.tN\i\:O..·..···
~~.m
demi pengembangan ilmu pengetabuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mabasiswa (S 1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jumal Mahasiswa *) pada Program Studi ..tJ...r.:1!/ ... E.O"f1:\i.,f.115':1:~A.ti... l:\le3-Af.~. Fakultas lImu sosial dan lImu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjuduI**) :
..R!?-.t.~~·f.IrD..~M f~.!1-5.$.l ....P..MAIll
p..e~R.~~-'\.(JJ.)
....I:lt:L.~~ ~e.eAlnA1:-A4
~~d.IM:l
.f?!f.r..W.~I~lf:ill ues«
.
....P.¥.m.er..L{lJ.IlJ1 0./...p..~.S~ ....~.M94 e~~tUlAJ21···J5.CJ..b,u.f.aJ.OO$.~K~ .
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-rnedia/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database). mendistribusikannya, dan menampilkanl mempublikasikannya di Internet atau media lain):
t::J
Secara fulltex
CIZ( content artikel sesuai dengan standar penulis jumal yang berlaku. untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengeloia Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Dibuat di Pada tanggal
p
: 0 M i N1.«V-. : I ~ -;Z ~~o 1$
~
....... r.lh..I.N.!.??!.~$.. NIM.
b OlIO 10-<'/6
.
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Govemance/. 'Aspirast/Sociodev/Sosiologique) Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jart'hal, berkas ini hams di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary '.i proses unggah penyerahan berkas (submission author)
