Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawratan Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan
Andre Rumopa 100813192
Abstrak Penelitian
ini
bertujuan
Untuk
mengetahui
Persepsi
Masyarakat
Terhadap
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pakuweru., Populasi dalam penelitian ini adalah 1895 0rang diambil dari seluruh masyarakat yang ada di desa Pakuweru adapun Sampel dalam penelitian ini adalah 110 Orang yang dianggap dapat mewakili populasi yang ada,dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala keluarga berdasarkan tingkatan pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adalah kurang terlaksana. Persepsi masyarakat ini menggambarkan bahwa masih belum terlaksananya fungsi badan permusyawaratan desa secara maksimal, baik menjalankan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.Yang dinilai oleh masyarakat masih kurang selain itu masih kurangnya prasarana yang menunjang untuk melaksanakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa merupakan hal yang mengakibatkan kurangnya pelaksanaan fungsi yang diemban oleh badan permusyaaratan desa. Kata kunci : Persepsi, masyarakat, Badan permusyawaratan Desa. A. Latar Belakang Penelitian
1
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah Provinsi, dan Provinsi terbagi ataas daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah Negara RI.Oleh Karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur.Dalam hal ini, Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.Pembangunan yang dilaksanakan dipedesaan merupakan realisasi pembangunan nasional.Untuk menunjang pembangunan peran serta pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa juga Masyarakat sangat dibutuhkan.Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula halnya sumberdaya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapatmengembangkanpotensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Sesuai dengan fungsi dari BPD yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa. Di level desa perlu dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa. Fenomena yang terjadi di desa Pakuweru adalah masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim, tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut yaitu faktor pendorong dan penghambat. Salah satu faktor pendorong yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD perihal
2
pelaksanaan fungsinya, seperti pengalaman kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan adapun salah satu faktor-faktor yang dapat menghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana. A. Konsep Persepsi Masyarakat Secara etimologis, persepsi berasal dari kata perception (Inggris) dan berasal dari bahasa latinperception dari percipare yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445). Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah: (1) Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, (2) Kesadaran dari proses-proses organis, (3) (Titchener) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman di masa lalu, (4) Variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaandiantara perangsang-perangsang, (5) Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu. Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sarwono (2002: 94) adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperolehinformasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dansebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya adalah kesadaran ataukognisi.Menurut Moskowitz dan Ogel (dalam Walgito, 2003: 54), persepsimerupakan proses yang integrated dari individu terhadap stimulus
yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi
itumerupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Menurut Thoha (2007: 141), bahwa: Persepsi pada hakikatnya adalahproses kognitif yang dialami oleh setiap orang di
dalam
memahami
informasitentang lingkungannya,baik lewat
penglihatan,
pendengaran, penghayatan,perasaan, dan penciuman, pada dasarnya memahami persepsi bukan suatu pencatatan yang benar terhadap suatu situasi yang dihadapi, melainkan merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi. Seorang pakar organisasi bernama Robbins (2001: 88) mengungkapkan bahwa
3
Persepsi
dapat
didefinisikan
sebagai
proses
dengan
mana
individu-individu
mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Defenisi persepsi juga diartikan oleh Indrawijaya (2000:45), sebagai suatu penerimaan yang baik atau pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah penafsiran berdasarkan data-data yang diperoleh dari lingkunganyang diserap oleh indera manusia sebagai pengambilan inisiatif dari proses komunikasi. B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebelum dikemukakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa, akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai pengertian Badan Permusyawaratan Desa. Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi.Dalam mewujudkan prinsip demokrasi tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan yang dapat mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa.Badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Peran BPD sangat penting, karenasebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemennya desa.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa padaera otonomi daerah di Indonesia.BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan permusyawaratan yang terdapat di desa.
Menurut
Ndraha dalam buku Napitupulu (2007: 15 )menjelaskan bahwa konsep pemerintahan permusyawaratan dapat dijelaskandari konsep Governance relationship yaitu terjadinya hubungan
pemerintahanditerangkan
melalui
berbagai
pendekatan,
mulai
dari
pendekatanparlementologi ,ilmu politik, sosiologi, dan antropologiPemerintahan
4
Permusyawaratan merupakan lembaga yang berperanaktif dalammenjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakatdan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersamasama . Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007: 15) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan permusyawaratan itu adalah “rakyat bersama sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusunsuatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu”. Dengan demikian pemerintah Permusyawaratan akan menjaringaparatur yang benarbenar mewakili seluruh kelompok dalam masyarakat. Praktik pemerintahan yang demokratis itu akan melembagakan suatu system pemerintahan permusyawaratan yang memberikan kesempatan yang samakepada semua rakyat untuk memimpin suatu wilayah dalam prosespemerintahan. C. Konsep Desa Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi”yang berartitempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satukesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas(Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24). Sesuai batasan definisi tersebut, maka diIndonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannyamasing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datii Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lainmasyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiribaik mata pencaharian maupun adat istiadatnya. Menurut defenisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayahperdesaan
(Hardjatno,
2007).
Di
Indonesia,
istilah
desa
adalah
pembagianwilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.Menurut Poerwadarminta (1976) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampong (di luar kota) dusun atauudik (dalam artidaerah pedalaman sebagai lawan dari kota). Beradasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebutdengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
5
setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan,kampong (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagailawan dari kota). Desa merupakan suatu daerah hukumyang merupakan wilayah masyarakat hokum terbentuk atasdasar ikatan tertentu,antara lain: (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk campuran keduanya.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Sejarah Desa Setelah bertahun-tahun masyarakat, bermukim di PINEKU’AN/PEKU” umat semakin bertambah lokasi pengolahan lahan semakin jauh dari pemukiman, maka dengan pertimbangan orang-orang muda dan sebagian orang tua yang pada waktu itu sebagai kelompokpembuat garam agar yang memiliki kebranian dan siap menghadapi para mamu’is bila itu akan ada, juga melihat lokasi di dekat pembuatan garam lahannya baik untuk dijadikan lokasi perkebunan maka timbullah niat dari beberapa orang untuk berkebun dilokasi itu. Setelah ada kesepakatan maka beberapa orang muda dan keluarga muda membuat pemukiman di tempat yang sekarang ini disebut Maengke, dan membuat rumah jaga disatu bukit yang dinamakan waleintau. Sejak terjadi pemukiman di maengke,maka pengadaan kebutuhan garam bagi orang tua dan saudara-saudara di penekuan itu menjadi tanggung jawab mereka. Selang beberapa lamamereka tinggal di maengke terjadilah dimana gubuk atau terung-terung mereka rusak bahkan ada yang sampai roboh karena dinaiki udang-udang kecil atau wico.Melalui musibah yang terjadi
6
di pemukiman maengke maka pemukiman di pindahkan di tempat yang sampai sekarang disebut rewo, namun setelah beberapa lama mereka bermukim direwo musibah timbulnya gatal-gatal pada sekujur tubuh kebanyakan orang dewasa baik lakilaki maupun perempuan. Konon itu terjadi karena ada seorang gadis yang hamil sampai melahirkan anak tanpa suami, sehingga disekitar tahun 700 pemukiman dipindahkan kesebelah utara bagian timur melewati sungai rate yang mereka namakan pinekuan weru/pekuweru sampai sekarang penyebutan dan penulisan menjadi pakuweru. 2. Lokasi Wilayah Desa
Pakuweru
merupakan
salah
satu
desa
yang
berada
dalam
wilayahKecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara yangterbentuk pada Tahun 1861 yang secara geografis beradadi sebelah Barat Ibukota Kabupaten Minsel. Adapun jarak Desa Pakuweru ke Ibukota Kecamatan Tenga adalah ± 100 m dan Ibukota KabupatenMinsel ± 40 Km, jarak dari Ibukota Propinsi ± 100 Km. Adapun yangmenjadi batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Desa Pakuweru Utara. - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tenga. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa: Pakuure, Pakuure1. - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sapa. 3. Jumlah Penduduk Mengenai jumlah penduduk Desa Pakuweru untuk tahun 2015 berjumlah 1.895 jiwa yang terdiri dari 960 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 935 berjenis kelamin perempuan serta jumlah kepala keluarga yaitu 585 KK. 4. Pendidikan dan Mata Pencaharian Penduduk a. Tingkat Pendidikan Mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Pakuweru dapat dikatakan mengikuti berbagai level pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi.. b. Mata Pencaharian Penduduk
7
Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan bekerja sebagai Petani. Mata pencaharian lain yang terdapat di Desa Pakuweru ialah Buruh Tani ,pedagang, pegawai negeri sipil, TNI, dan pertukangan. 5. Sosial Budaya a. Agama Masyarakat Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan yang saat ini berjumlah 1895 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 960 dan perempuan 935 jiwa dengan jumlah 585 KK memeluk agama Kristen dan Agama Islam. Agama Kristen merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Desa Pakuweru. b. Suku Kelompok suku bangsa penduduk Desa Pakuweru terdiri dari suku Minahasa yang merupakan kelompok suku mayoritas, suku Jawa, suku Sangihe, suku Maluku B. Data Umum Responden yang Diteliti 1. Umur Responden Umur responden yaitu penduduk Desa Pakuweru yang diambil dari berbagai umur, yakni mulai dari umur 25 tahun ke atas. 2. Jenis Kelamin Responden Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian, maka dapat diketahui jenis kelamin dari 110 responden sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut. 3. Tingkat Pendidikan Responden Tingkat pendidikan responden tersebar mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat pendidikan Sarjana. 4. Mata Pencaharian Responden Selain itu keterwakilan masyarakat melalui responden juga dinilai dari latar belakang pekerjaan atau nama mata pencaharian. 5. Agama yang Dianut Responden Dari 110 responden penelitian menganut agama mayoritas yaitu agama Kristen. D. Pengujian Hipotesis
8
1. Pengujian hipotesis 1 Jumlah keseluruhan skor yang diperoleh dari nilai sampel 110 orang responden penelitian berdasarkan pada perhitungan tabel adalah 3520 sehingga nilai rata-rata yang diperoleh dari perhitungan tersebut adalah 32 Dari rentangan skor yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tabel rentangan persepsi maka nilai 32 berada pada rentangan nilai 31 - 33 dimana rata-rata persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD di desa pakuweru kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan masuk dalam kategori persepsi kurang Terlaksana. 2. Pengujian Hipotesis 2 Dari pengujian hipotesis kedua mengenai perbedaan persepsi berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1 terhadap pelaksanaan fungsi badan pemusyawaratan desa diperoleh angka t hitung lebih kecil dari t tabel 1.981 pada df 109, oleh karena itu hipotesis kedua ini dinyatakan ditolak. E. Pembahasan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan adalah kurang terlaksana. Persepsi masyarakat ini menggambarkan bahwa masih belum terlaksananya fungsi badan permusyawaratan desa secara maksimal, baik menjalankan fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.Yang dinilai oleh masyarakat masih kurang selain itu masih kurangnya prasarana yang menunjang untuk melaksanakan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa merupakan hal yang mengakibatkan kurangnya pelaksanaan fungsi yang diemban oleh badan permusyaaratan desa. Salah satu alasan mengapa persepsi demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatik, dan ia bekerja dengan cara yang hampir serupa
9
pada masing-masing individu, tetapi sekalipun demikian secara tipikal menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Individu maupun kelompok tidak bereaksi atau berperilaku dengan cara tertentu, salah satunya karena situasi yang terdapat di sekitarnya dan juga apa yang terlihat olehnya, atau apa yang diyakini olehnya tentang situasi tersebut. Badan permusyawaratan desa memiliki fungsi dan kedudukan dalam masyarakat yang sangat penting, dalam arti bahwa segala pelaksanaan pemerintahan di desa akan berjalan sesuai dengan koridor yang ada itu tergantung dari keaktifan lembaga legislatif yang ada di desa ini yang lebih dikenal dengan badan permusyawaratan desa. A. Kesimpulan 1. Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus tingkat pencapaian dan dibandingkan dengan tabel rentangan persepsi hasilnya adalah: Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusywaratan desa adalah kurang terlaksana. 2. Setelah dilakukan pengujian hipotesis kedua dan ketiga dengan menggunakan rumus t-test diperoleh hasil:Tidak terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa berdasarkan jenjang pendidikan. B. Saran Berdasarkan hasil pembahasan maka disarankan sebagai berikut. 1. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Pakuweru dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsifungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. 2. Diharapkan partisipasi masyarakat Desa Pakuweru untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi BPD, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
10
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, 2006. ProsedurPenelitian: SuatuPendekatanPraktek, Jakarta: RinekaCipta DadangJuliantara. 2000.bawahDemokrasidanOtonomiPemberdayaanDesa. Yogyakarta: LaperaPustakaUtama. Bintarto, R 1987. InteraksiDesa-Kota danPermasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hasan, 2006.Pokok-pokokMateriStatistik1 :StatistikDeskriptif, Jakarta: BumiAksara. Moleong, Lexy, 2000.MetodologiPenelitianKualitatif. PT. RemajaRosadaKarya, Bandung Ndraha, Taliziduhu, 2005, Dimensi – dimensiPemerintahanDesa, Jakarta:RinekaCipta. Napitupulu, Paimin. 2007. PelayananPublikdan Customer Satisfaction. Bandung: PT. Alumni. Saparin.1977. Tata PemerintahandanAdministrasiDesa. Jakarta: GhaliaIndonesia. Team Work Lapera.2001. PolitikPemberdayaan; JalanMewujudkanOtonomiDesa. Yogyakarta: LaperaPustakaUmum Sugiyono, 2005.MemahamiPenelitianKualitatif, Bandung Alfabeta Widjaya H.A.W, 2003 OtonomiDesaMerupakanOtonomiDesa yang asli, bulatdanutuh. PT.RAJA GravindoPersada, Jakarta 2004 Walgito, Bimo, 1996, PsikologiSosial, Yogyakarta :Andi Offset Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014Tentang DESA PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014TentangPeraturanPelaksanaanUndangUndangNomor 6 Tahun 2014 TentangDesa
11
