PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa)
Abstrak Oleh : CHRISTIN WALUKOW NIM. 100813166
Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) di Indonesia dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era reformasi ini semakin menguat dibandingkan era orde baru. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Kauneran, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benarbenar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Kauneran Kecamatan SonderKabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Badan Permusyawaratan desa Kauneran telah melaksanaan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam meninjadklanjuti keluhan masyarakat.
Keywords : BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa
1
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pemikiran Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah dan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.” Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.
2
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pasal 56 ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturutturut Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Kauneran, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kauneran tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari tugas pengawasan BPD di desa Kauneran terkesan hanya sekedar organisasi saja, banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti lambatnya pengurusan surat-surat, sering terlambatnya aparat desa seharusnya mendorong BPD untuk
3
lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahanpermasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.” B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut
dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa ?
C.
Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Kauneran Kecamatan SonderKabupaten Minahasa.
D.
Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 1.
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas
wawasan
keilmuan,
pemerintahan.
4
khususnya
dalam
kajian
ilmu
2.
Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa untuk saling memberi ruang gerak berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian dalam rangka meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilainilai budaya masyarakat setempat.
3.
Secara metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan.
TINJAUAN PUSTAKA
A.
Konsep Peranan Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang
yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004: 33). Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi
5
masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peran dan status mempunyai dua sifat, yakni peran status yang ditentukan bagi seseorang sesuai dengan usia, jenis kelamin, kelas, ras, atau karakteristik turunan yang lain, peran serta status yang diperjuangkan melalui pilihan atau usaha sendiri. Status yang diperjuangkan sering dicapai dengan pengorbanan psikis yang besar, karena usaha dan kegagalan mungkin hebat. Meritokrasi adalah suatu bentuk perjuangan mendapatkan status yang semu dimana suatu status terbuka terhadap prestasi, tetapi sebagian besar karakteristik keturunan memberi keuntungan bagi beberapa orang dalam persaingan. Misalnya dalam suatu tes seleksi menjadi kepala sekolah, terdapat beberapa persyaratan tertentu yang memungkinkan orang lain mendapat keuntungan dan lolos dalam seleksi tersebut.
B.
Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.
Demokrasi yang dimaksud adalah agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan. (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 55). Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.
6
Dasar Hukum Pengawasan BPD Kepada Pemerintah Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:
Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
7
Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa, masing-
masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan anatara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain (Wasistiono 2006:36) : 1.
Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2.
Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3.
Adanya prinsip saling menghormati;
4.
Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.
C.
Konsep Pengawasan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities conform the planned activities. Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta
8
“Pengawasan
merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:17) penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti.
9
Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif. Dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.
B. Fokus Penelitian Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : a. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan khususnya pengawasan terhadap peraturan desa di desa Kauneran Kec. Sonder Kabupaten Minahasa. b. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi oleh peneliti dan akan dianalisa yang mendukung dan menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kauneran dalam menjalankan tugas pengawasan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 1. masyarakat 2. pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa
C.
Informan Penelitian Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam
penelitian ini adalah :
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
3 Anggota Badan Permusyawaratan Desa
2 Pemerintah Desa
2 Tokoh Masyarakat
Serta 5 Masyarakat Desa Kauneran
10
D.
Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2007;62-63). E.
Teknik Analisa Data Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (Triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umunya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut : a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan dikategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk analisa. b. Reduksi adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegaskan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian. c. Interpretasi adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana memberikan tafsiran, penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Hasil yang akan disajikan merupakan analisis dari Badan Tugas Badan Permusyawaratan Desa diharapkan lebih bisa mengakomodasikan kepentingan masyarakat
desa. Kemungkinan besar
segala tugas
utamanya
dapat
dilaksanakan dengan baik mengingat keanggotaannva dipilih dari dan oleh masyarakat dan pimpinannya dipilih oleh anggotanya..
11
Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Hukum Tua. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan Hukum Tua. yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan-keputusan sesuai dengan program dan asprirasi dari masyarakat dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kauneran, adalah sebagai berikut : Dari penjelasan diatas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa: “Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini kami lakukan untuk melihat apakan terjadi penyimpangan peraturan atau tidak”. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Kauneran terhadap pelaksanaan peraturan desa, antara lain : a.
Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta aspirasi yang telah disampaikan.
b.
Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan.
c.
BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
d.
Jika terjadi tindakan yang sangat sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur di dalam
12
peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.
a.
Pengawasan terhadap Peraturan Desa serta Aspirasi Masyarakat Pengawasan terhadap peraturan desa ini dapat dilihat dalam laporan
pertanggungjawaban Hukum Tua setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara, dengan sekretaris BPD : “setiap tahunnya Hukum Tua memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kami, jadi kami mengadakan rapat dengan hokum tua minimal 1 tahun sekali, mengenai hal yang telah dilakukan oleh hukum tua dan perangkatnya dalam kapasitas sebagai pemerintah desa, dalam laporannya Hukum Tua menyapaikan pencapaian target penerimaan dan realisasi program yang telah ditetapkan serta aspirasi dari masyarakat”. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu : -
Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa.
-
Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa.
-
Serta pembangunan desa Terkait efektivitas pengawasan BPD dalam mengawasi jalannya peraturan
desa, dibutuhkan juga partisipasi dan kerja sama dari seluruh komponen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan sejumlah informan, menurut bapak
James
R
seorang
tokoh
masyarakat
desa
mengatakan:
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) selalu melakukan kontrol terhadap peraturan desa, terlihat dari cara mereka menjalankan tugas, mereka selalu pro aktif
13
bertanya kepada hokum tua mengenai apa-apa saja yang telah dilakukan serta pembangunan yang berjalan mereka selalu berkoordinasi satu sama lain. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahanarahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan pengawasan di Desa Kauneran tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Fery S seorang tokoh masyarakat desa Kauneran, beliau mengatakan : “Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan hukum tua juga menjadi tanggung jawab masyarakat bukan hanya BPD sebagai masyarakat kami selalu memberikan nasehat kepada Hukum Tua dan BPD apabila mulai terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku”.
B.
Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasam Badan Permusyawaratan Desa Selain itu faktor-faktor lain yang dapat mendukung dan menghambat
pelaksanaan pengawasan BPD adalah: a. Masyarakat Masyarakat
merupakan
faktor penentu keberhasilan BPD dalam
melaksanakan fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari
14
masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Namun tidak semua masyarakat menyukai kinerja BPD Desa Kauneran, karena tidak semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. b. Pola Hubungan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa Pola hubungan kerja sama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun tentang Desa, dimana disebutkan pola hubungan antara BPD dengan Hukum Tua adalah pola hubungan kemitraan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa personil BPD merasa lebih tinggi posisinya dari pada Hukum Tua, seperti yang disampaikan Ibu. syeni santi anggota BPD Kauneran: “Melihat dari fungsi pengwasan, dapat diintepretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini sebenarnya berada diatas dari pada Hukum Tua, karena setiap lembaga yang melakukan pengawasan, tentunya tidak akan sejajar kedudukannya dibandingkan dengan lembaga yang diawasi”.
15
Dari pendapat-pendapat diatas sepertinya terjadi kontradiksi antar anggota BPD yang ada di desa Kauneran, dimana perbedaan pemahaman dan persepsi masing-masing anggota BPD mengenai kedudukannya dengan hukum tua. Pola hubungan antara BPD dan hukum tua ini harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak, agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat meminimalisir konflik intern antara BPD dan Hukum Tua.
PENUTUP
A.
KESIMPULAN Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa Kauneran telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika terjadi penyimpangan BPD segara bertindak dengan memberikan teguran. Badan Permusyawaratan desa Kauneran telah melaksanaan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam meninjadklanjuti keluhan masyarakat.
B.
SARAN Badan Permusyawaratan Desa Kauneran sebaiknya harus bertindak lebih tegas kepada pihak pemerintah apabila aspirasi masyarakat belum ditindaklanjuti dan perlu diadakan rapat koordinasi lagi antara pihak pemerintah dan pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam mencari solusi agar semua aspirasi masyarakat dapat segera terealisasi.
16
DAFTAR PUSTAKA
Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role Theory : Concept and Research. New York : Wiley Beck willian dan rawlin, 1986 Ajar Keperawatan Jiwa. Jakarta,. raja grafindo persada Horton Paul B, 1999. Sosiologi Jilid I edisi ke Enam. Jakarta Erlangga. Komaruddin, 1994,. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta, Gramedia Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke Press, Yogyakarta Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. Prospek Pengembangan Desa. CV Fokus Media: Bandung. Sedarmayanti. 2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : Mandar Maju. Sugiyono, Prof.Dr. 2007, Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta; Bandung. Sumartono. 2006. Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Soerjono Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali.Widjaja,. 2005 Otonomi Desa, raja grafindo persada, Jakarta
Sumber – Sumber Lain : -
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
17
