SKRIPSI PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN
I MADE INDRAYANA NIM. 1116051150
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakutas Hukum Universitas Udayana
I MADE INDRAYANA NIM. 1116051150
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2015
Pembimbing I
Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum NIP : 19591231 198602 1 007
Pembimbing II
I Nengah Suharta, SH.,MH NIP : 19551107 198602 1 001
ii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 08 OKTOBER 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0943/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 23 September 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum
(………………)
Sekretaris
: I Nengah Suharta, SH.,MH
(………………)
Anggota
:1. Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH
(………………)
2. Dr. Putu Gede Arya Sumerthayasa, SH.,MH
(………………)
3. I Ketut Suardita, SH.,MH
(………………)
iii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun teknis penulisan. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan memberikan kontribusi dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Penyusunan skripsi ini tentu saja banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, mulai dari awal sampai terwujud seperti sekarang ini.Tanpa kesempatan, fasilitas dan semangat yang diberikan, penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pula di dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiartha, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
iv
5. Bapak A.A. Gde Oka Parwata, SH.,MH, Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. Bapak I Ketut Suardita, SH.,MH, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Ibu Ayu Putu Laksmi Danyathi, SH.,MH, Pembimbing Akademik yang penuh dengan perhatian memberikan kemudahan selama saya menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 8. Bapak Prof. Dr. I Wayan Parsa, SH.,M.Hum, Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan saran dan masukan yang berarti hingga terselesainya skripsi ini. 9. Bapak I Nengah Suharta, SH.,MH, Dosen Pembimbing II yang dengan kerendahan hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini. 10. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah membantu dan memberikan kemudahan segala urusan administrasi selama menempuh pendidikan di Fakults Hukum Universitas Udayana. 12. Bapak I Ketut Wastika sebagai Kepala Desa Antap, dan seluruh penyelenggara pemerintahan Desa
yang telah memberikan data-data dan
informasi di dalam penyusunan skripsi ini.
v
13. Bapak I Ketut Sudita Adi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Antap dan seluruh anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah memberikan data-data dan informasi selama melaksanakan penelitian. 14. Masyarakat dan tokoh Desa Antap yang telah membantu menjadi informan di dalam penulisan skripsi ini. 15. Orang Tua saya I Gede Ketut Sukarta dan Ni Luh Putu Wiriani yang telah banyak mendukung dan memberikan semangat serta doa kepada saya baik di dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana maupun di dalam penyelesaian skripsi ini. 16. Kakak-kakak saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 17. Ni Komang Indra Apsari Dewi yang telah memberikan motivasi, doa serta ide-ide dalam penulisan skripsi ini. 18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Richa Artawan, Partha Cahyadi, Oka Aryana, Alit Aditya, Arys Aditya, Suryawan, Wahyu, dan semua yang telah menginspirasi serta memulai perjalanan studi dari awal hingga penulis menyusun skripsi ini. 19. Teman-teman di UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Putra Sedana, Dewa Putu Wiranata, I Wayan Ari Cahyadiana yang telah menginspirasi serta mendukung penulis dari awal pembuatan skripsi sampai selesai. 20. Teman-teman ST. Tri Tunggal Sari Antap Kaja yang telah memberikan motivasi, inspirasi dan masukan di dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
vi
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Meskipun demikian, penulis tetap bertanggung jawab terhadap semua isi skripsi ini.Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.
Denpasar, 15 September 2015
Penulis
vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan
ini
penulis
menyatakan
bahwa
Karya
Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertangggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 15 September 2015 Yang Menyatakan,
( I Made Indrayana) NIM. 1116051150
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ................................ i HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI .................................... ii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ............................ iii KATA PENGANTAR .......................................................................................... iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN................................................................. viii DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix ABSTAK ............................................................................................................... xiii BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 1.1.Latar Belakang Masalah .................................................................................. 1 1.2.Rumusan Masalah ........................................................................................... 9 1.3.Ruang Lingkup Masalah ................................................................................. 9 1.4.Orisinalitas ...................................................................................................... 10 1.5.Tujuan Penelitian ............................................................................................ 11 a. Tujuan Umum ........................................................................................... 11 b. Tujuan Khusus .......................................................................................... 11 1.6.Manfaat Penelitian .......................................................................................... 12 a. Manfaat Teoritis ........................................................................................ 12 b. Manfaat Praktis ......................................................................................... 12 1.7.Landasan Teoritis ............................................................................................ 12 1.8.Metode Penelitian............................................................................................ 23
ix
a. Jenis Penelitian .......................................................................................... 23 b. Jenis Pendekatan ....................................................................................... 24 c. Sifat Penelitian .......................................................................................... 25 d. Data dan Sumber Data .............................................................................. 25 e. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 27 f. Teknik Penentuan Sampel Penelitian ........................................................ 27 g. Pengolahan dan Analisis Data ................................................................... 28 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................................................... 29 2.1. Sejarah Pemerintahan Desa ............................................................................ 29 2.1.1. Pasca Pemerintahan Kolonial Belanda ................................................ 30 2.1.2. Pasca Kedudukan Militer Jepang ........................................................ 31 2.1.3. Pasca Kemerdekaan ............................................................................. 31 2.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ............................................................ 38 2.2.1. Kepala Desa ......................................................................................... 40 2.2.3. Perangkat Desa .................................................................................... 43 2.3. Badan Permusyawaratan Desa ....................................................................... 43 2.3.1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .......................................... 43 2.3.1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan ................ 49 BAB
III PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELAKSANAKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA ......... 52
3.1. Keadaan Umum Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan . 52 3.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan .. 57
x
BAB
IV KENDALA-KENDALA BADAN PERMUSYAWARATAN DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN ....................................... 68
4.1. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Badan Permusyawaratan Desa Didalam Melaksanakan Pengawasan Kinerja Kepala Desa ......................... 68 4.2. Langkah-Langkah Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Diperoleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan............. 72 BAB V PENUTUP ................................................................................................ 76 5.1. Kesimpulan .................................................................................................. 76 5.2. Saran ............................................................................................................. 77 DAFTAR INFORMAN ........................................................................................ 79 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 80
xi
ABSTRAK Penulisan ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan.Permasalahan yang terjadi ialah Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan dikatakan kurang optimal. Dikatakan Pengawasan BPD kurang optimal karena program Desa dalam bidang pembangunan Desa yang ada di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah Desa Antap. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif.Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa melalui tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban.Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam mejalankan tugas dan fungsinya khususnya dibidang pengawasan. Jenis penelitian empiris dan dikaji dengan pendekatan PerundangUndangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dengan menelusuri teori-teori atau konsep-konsep hukum kemudian dikaitkan dengan permasalahan dibahas. Dalam hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara rinci yang mengatur mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
xii
Pemerintahan
Daerah,Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa melalui tiga
tahap
yaitu
tahap
pertanggungjawaban.Selain
perencanaan, itu
dalam
tahap
pelaksanaan
melaksanakan
dan
tahap
pengawasan
BPD
menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam mejalankan tugas dan fungsinya khususnya dibidang pengawasan.Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut BPD mempunyai langkah-langkah supaya pengawasan berjalan dengan efektif sehingga tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan kinerjanya. Kata Kunci :Peran, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa.
xiii
ABSTRACT This paper discusses the role of the Village Consultative Body in carrying out supervision over the performance of the village chief in the village Antap Selemadeg District of Tabanan. The problem that occurs is the implementation of the supervisory function of the performance of BPD village chief in the village Antap Selemadeg District of Tabanan said to be less optimal. Supervision is said to be less than optimal because BPD Village program in the field of Rural development in the village Antap Selemadeg District of Tabanan occur inequality and uneven in their respective Antap Village area. This writing using empirical methods to the nature of descriptive study. This paper presented a study that conducted surveillance BPD against the village chief performance through three phases: planning, implementation phase and phase accountability. In addition to carrying out the supervision of BPD find the constraints that inhibit the BPD in carry out their duties and functions, especially in the field of supervision. The type of empirical research and studied approach Legislation and approach to the analysis of legal concepts. That is a matter to be viewed from the legal aspect by examining Regulation Legislation and regulations, and by tracing the theories or concepts of law then linked to the problems discussed. In the law which has binding force in detail ang regulating function Village Consultative Body which is the Law of the State of the Republic of Indonesia Year 1945, Act No. 32 of 2004 on Regional Government, Act No. 23 of 2014 on Regional Government, Act No. 6 of 2014 on the village, Government Regulation No. 72 of 2005 on the village, Government Regulation No. 43 Year 2014 on Implementing
xiv
Regulations of Law No. 6 of 2014 concerning Village, District Regulation Tabanan Number 13 Year 2006 on the Establishment of Village Consultative Body. BPD supervision carried out against the village chief performance through three phases: planning, implementation phase and phase accountability. In addition to carrying out the supervision of BPD find the constraints that inhibit the BPD in carry out their duties and functions, especially in the field of supervision. To overcome these constraints, BPD has measures in order to run an effective supervision so that no irregularities were committed by the Village Head in carrying out its performance. Keywords: Role, Controlling, Village Consultative Body, Village Head
xv
