...
119
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENINJOAN KECAMATAN TEMBUKU KABUPATEN BANGLI Oleh: Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H.,M.H., I Ketut Surata, S.H., dan Putu Novarisna Wiyatna, S.H.,M.H. Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ABSTRACT Law Number 32 Year 2004 on Regional Government determines that the village has become a privileged area and independent within the district. Therefore, the village has the authority to regulate and manage the interests of its people, the village has the authority to make and establish laws and regulations for the scope of the village, or referred by village ordinance. Determination of village regulations made by the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) along with the village head. BPD in exercising their legislation has a very important role in the strategic and governance processes in the village because of BPD can directly affect the dynamics of village life, particularly in the Peninjoan Village, Bangli Regency. Based on this research, the role of BPD in the preparation of village regulations at Peninjoan Village not running optimally because village regulation making process at Peninjoan Village through aspiration, the discussion and determination, BPD only positioned as a supporting institution for meeting the requirements of normative requirement in the establishment of village regulations. BPD in carrying out its legislative function in practice influenced by supporting factors such as government supporting a democratic country and the values that live in the community that support the implementation of the legislative function of BPD, as well as inhibiting factors influenced that includes Source of Funds, External Organizations and human resources of BPD Peninjoan Village, Bangli Regency Keywords: BPD, BPD legislative function, preparation of village regulations Abstrak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten. Oleh karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka desa memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk lingkup desa, atau disebut dengan peraturan desa. Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan Kepala Desa. BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa karena BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Peninjoan, Kabupaten Bangli. Berdasarkan hasil penelitian, peranan BPD di Desa Peninjoan dalam penyusunan Peraturan Desa belum berjalan secara optimal karena pembuatan peraturan desa di Desa Peninjoan yang dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi, pembahasan dan penetapan, BPD hanya diposisikan sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan syarat normatif dalam pembentukan
...
120
peraturan desa. BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam praktiknya dipengaruhi faktor pendukung seperti pemerintah desa yang demokratis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi BPD, serta dipengaruhi faktor penghambat yang meliputi Sumber Dana, Organisasi Eksternal dan SDM dari anggota BPD di Desa Peninjoan, Kabupaten Bangli. Kata Kunci: BPD, fungsi legislasi BPD, pembentukan Peraturan Desa reformasi,
PENDAHULUAN
masalah
otonomi
daerah
Demokrasi menjadi suatu tatanan
memang belum ada operasionalisasi yang
yang diterima dan dipakai oleh hampir
nyata; masalah otonomi daerah hanya
seluruh negara di dunia termasuk di
sekedar konsep saja, meskipun telah ada
Indonesia. Secara konstitusional prinsip
perundang-undangan yang mengaturnya.
demokrasi telah secara tegas diatur dalam
Penetapan Undang-Undang No. 22
Undang-Undang Dasar 1945 yang pada
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
masa orde baru dan orde sebelumnya
merupakan memiliki titik awal dari proses
belum dapat terwujud dengan optimal
reformasi
akibat
khususnya mengenai pemerintahan di
dari
sentralisasi
kekuasaan.
di
Runtuhnya era Orde Baru yang digantikan
daerah.
dengan Orde reformasi yang menekankan
prinsipnya
pada
Pemerintahan
pelaksanaan
demokrasi
dalam
prinsip-prinsip penyelenggaraan
bidang
pemerintahan;
Undang-undang mengatur
pada
penyelenggaraan
Daerah
mengutamakan
ini
yang
lebih
pelaksanaan
asas
pemerintahan salah satunya diwujudkan
desentralisasi,
dengan penyelenggaraan otonomi daerah
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
karena
kepada Daerah Otonom dalam kerangka
pada
dasarnya
sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
yaitu
asas
penyerahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia adalah sistem pemerintahan
Saat ini, pengaturan mengenai
yang memberikan keleluasaan kepada
pemerintahan
Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Daerah.
Indonesia
tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi
sebagai Negara Kesatuan menganut asas
pemberlakukan Undang-Undang Nomor
desentralisasi dalam menyelenggarakan
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
pemerintahan
Daerah
Negara
kesempatan
Republik
dengan dan
memberikan
keleluasaan
ini
daerah
adalah
terdapat
desa
tidak
dalam
lagi
kepada
merupakan wilayah administratif, bahkan
daerah untuk menyelenggarakan otonomi
tidak lagi menjadi bawahan atau unsur
daerah. Pada masa pemerintahan sebelum
pelaksanaan daerah, tetapi desa telah
... menjadi
daerah
yang
istimewa
dan
memiliki kewenangan untuk mengatur
bersifat mandiri yang berada dalam
dan
wilayah kabupaten, sehingga setiap warga
masyarakatnya,
desa berhak berbicara atas kepentingan
kewenangan
untuk
sendiri sesuai kondisi sosial budaya di
menetapkan
peraturan
lingkungan masyarakatnya.1
undangan
Hal ini tersirat dalam pengertian desa
sebagaimana
ditetapkan
120
mengurus
kepentingan
maka
untuk
desa
memiliki
membuat
dan
perundang-
lingkup
desa,
atau
disebut dengan peraturan desa. Penetapan
dalam
peraturan desa dilakukan oleh Badan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Permusyawaratan Desa bersama dengan
tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:
Kepala Desa. Jadi, Kepala Desa sebagai
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
lembaga
eksekutif
otonomi
daerah
menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi
urusan
Pemerintah
yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan pelayanan,
daerah
untuk
peningkatan
memberi peranserta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang
bertujuan
pada
peningkatan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena desa 1
HAW. Widjaya, 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 37.
tingkat
desa,
sedangkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di ditingkat desa. BPD
sebagai
Permusyawaratan untuk
Badan
merupakan
melaksanakan
berdasarkan Prinsip
di
wahana demokrasi
Pancasila.
BPD
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD mempunyai fungsi,
yaitu:
(1)
mengayomi
yaitu
menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan
sepanjang
menunjang
kelangsungan pembangunan; (2) legislasi yaitu
merumuskan
dan
menetapkan
Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; (3) pengawasan yaitu meliputi pengawasan
terhadap
pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
dan
masyarakat
(4)
menampung
yaitu
aspirasi
menangani
dan
... menyalurkan aspirasi yang diterima dari
pembuatan
masyarakat kepada Pejabat atau Instansi
sebagai pedoman kerja legislatif di desa-
yang berwenang.
desa.2 Oleh karena itu, sudah saatnya,
Mencermati
fungsi
BPD
Peraturan
Peraturan
Desa
Desa
121
ini
tersebut
dikembangkan
khususnya dalam hal legislasi di desa,
sebagaimana telah diperkenalkan dalam
maka
Pasal 209 ayat (3) Undang-Undang No.
dapat
dikatakan
bahwa
BPD
memiliki peran yang sangat penting dan
32
strategis dalam proses pemerintahan di
“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi
desa.
menetapkan
BPD
secara
mempengaruhi
langsung
dinamika
dapat
kehidupan
Tahun
2004,
yang
Peraturan
menyatakan:
Desa
bersama
dengan Kepala Desa”.
masyarakat desa. Namun kenyataan yang
Hal
inilah
memotivasi
terjadi di lapangan, khususnya diwilayah
penulis
Kabupaten
produk-produk
empiris mengenai peran BPD dalam
legislasi yang berupa peraturan desa
penyusunan peraturan desa khususnya di
belum memberikan hasil sebagaimana
Desa Peninjouan Kecamatan Tembuku
diharapkan;
Kabupaten Bangli sebagai pelaksanaan
Bangli,
bahkan
cenderung
tidak
tampak.
untuk
yang
melakukan
penelitian
fungsi legislasi. Adapun masalah yang
Analisis terhadap fungsi organisasi pemerintahan
desa
badan
mengenai
dapat
Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa
beragam dari satu desa dengan desa lain,
Peninjoan dalam penyusunan Peraturan
ataupun daerah satu dengan daerah yang
Desa serta Faktor pendukung dan faktor
lain. Bahkan materi hukum adat yang
penghambat pelaksanaan peran Badan
dapat ditetapkan berlakunya dapat pula
Permusyawaratan
beragam dari satu daerah ke daerah lain.
Peninjouan dalam penyusunan Peraturan
Keragaman sistem organisasi dan sistem
Desa.
permusyawaratan
perundangan
dan
dikemukakan dalam penelitian ini adalah
rakyat
setempat
desa
itu
peranan
Desa
Badan
(BPD)
Desa
dapat
ditampung dengan mengukuhkan peran Peraturan Desa yang ditentukan dan
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peninjoan Dalam Penyusunan Peraturan Desa
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan
Badan
Permusyawaratan
Desa. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah
untuk
mengatur
mekanisme
2
Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hal. 298.
...
122
1. Mekanisme Pembentukan Badan
reformasi. BPD merupakan lembaga baru
Permusyawaratan Desa Peninjoan
di desa pada era otonomi daerah di
Peraturan tahun
2005
Pemerintah tentang
No.
Desa
72
secara
Indonesia pada implementasinya memiliki fungsi
sebagai
parlemen
di
desa
substansial telah menegaskan tentang
bersangkutan sehingga BPD berfungsi
adanya kewajiban untuk ditetapkannya
menetapkan
peraturan desa bahkan secara tegas diatur
Kepala
bahwa ada beberapa peraturan desa yang
menyalurkan aspirasi masyarakat.
wajib
dibentuk
atau
dibuat
oleh
pemerintah desa di Indonesia.
Peraturan
Desa,
Secara
Desa
bersama
menampung
yuridis
dan
pengaturan
keanggotaan BPD telah diatur baik secara
Seperti halnya Desa lainya yang
implisit
maupun
eksplisit
tentang
berada di Indonesia, Desa Peninjoan
komposisi keanggotaannya yang secara
sebagai salah satu desa yang terletak di
umum yaitu kenggotaan BPD dipilih dari
Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli
dan oleh penduduk desa yang berjumlah
yang memiliki jumlah penduduk yang
ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima)
cukup besar, yaitu 10.139 orang dengan
orang.3 Pengaturan tentang keanggotaan
jumlah kepala keluarga (KK) 2.752 orang
tersebut
yang tersebar di 15 (limabelas) banjar
pembentukan BPD di Desa Peninjoan
yang terdiri dari banjar Bengang, Payuk,
yang telah dilakukan sesuai dengan
Peninjoan, Manikaji, Karang Suung Kaja,
ketentuan peraturan perundang-undangan
Karang Suung Kelod, Tampuagan, Puraja,
dengan jumlah anggota 11 (sebelas) orang
Penarukan,
yang berasal dari masing-masing banjar di
Pulesari
Kawan,
Pulesari
dijadikan
Peninjoan.4
dasar
Kangin, Kebon Kangin, Kebon Kelod,
Desa
Kebon Kaja dan Dadem.
masing anggota BPD tersebut dilakukan
Penyelenggaraan
Pemilihan
dalam
masing-
Pemerintahan
dengan cara musyawarah mufakat di
Desa yang secara normatif diatur dalam
masing-masing banjar pakraman yang ada
peraturan perundang-undangan dilakukan
di Desa Peninjoan.
oleh
Pemerintah
Desa
dan
Badan
Perwakilan Desa (BPD). BPD yang secara prinsipill keberadaannya merupakan salah satu dalam desa
lembaga
perwujudan
penyelenggaraan yang
menjadi
demokrasi
pemerintahan tuntutan
orde
3
"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Pasal 30-32. 4 Wawancara dengan I Nengah Sampun (ketua BPD), tanggal 1 Juni 2013
... Keanggotaan
yang
Dalam pasal 209 UU No 32 tahun 2004
merupakan wakil dari penduduk desa
Junto pasal 209 UU No 12 Tahun 2008
Peninjoan
berdasarkan
Juncto Pasal 34 Peraturan Pemerintah
keterwakilan wilayah yang ditetapkan
Nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa
dengan cara musyawarah dan mufakat.
fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa
Anggota BPD terdiri dari pemangku adat,
ialah menetapkan Peraturan Desa bersama
golongan profesi, pemuka agama dan
Kepala
tokoh atau pemuka masyarakat lainnya
menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh
dengan masa jabatan anggotanya adalah 6
karenanya
tahun
Permusyawaratan
yang
dan
BPD
123
dipilih
dapat
diangkat/diusulkan
Desa,
menampung
BPD
sebagai yang
dan
Badan
berasal
dari
kembali untuk 1 kali masa jabatan
masyarakat desa, disamping menjalankan
berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD
fungsinya sebagai jembatan penghubung
Desa
diperbolehkan
antara kepala desa dengan masyarakat
merangkap jabatan sebagai Kepala Desa
desa, juga harus menjalankan fungsi
dan Perangkat Desa.5
utamanya, yakni fungsi representasi.
Peninjoan
Sebagai pemerintahan
tidak
bagian desa,
dari
sistem
pengukuhan
dan
Masyarakat di Desa Peninjoan belum
sepenuhnya menyadari bahwa
pengesahan terhadap anggota BPD di
pentingnya
Desa
Peninjoan
Keputusan
peran
BPD
dalam
dilakukan
dengan
penyelenggaraan pemerintah Desa karena
Bupati/Walikota,
dimana
dan masih beranggapan bahwa BPD
dengan mengucapkan sumpah/janji secara
sebagai
bersama-sama dihadapan masyarakat dan
keberadaannya berada dibawah tanggung
dipandu oleh Bupati/ Walikota.
jawab Kepala Desa.6 Tetapi sebagai salah
BPD
pelengkap
yang
perwujudan
satu Desa yang keberadaannya tidak
penyelenggaraan
terlepas dari sistem budaya Bali walaupun
sebagai
unsur
belum disadari sepenuhnya tentang fungsi
penyelenggara Pemerintah Desa. Dalam
BPD tersebut tetapi dalam pemilihan
pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 72
setiap utusan dari Banjar yang akan
Tahun 2005 Badan Permusyawaratan
ditugaskan ke Desa pasti dilakukan
Desa
unsur
dengan sistem musyawarah mufakat di
penyelenggara Pemerintahan Desa, serta
masing-masing Banjar dan di masing-
demokrasi Pemerintahan
merupakan
badan
dalam Desa
berkedudukan
5
sebagai
Wawancara dengan I Nengah Sampun (ketua BPD), tanggal 1 Juni 2013
6
Wawancara dengan I Wayan Narayen (warga masyarakat) pada tanggal 1 Juni 2013
... masing banjar tersebut akan di pilih para
Peraturan tentang Pemerintahan
tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap
Desa
mampu
peraturan
untuk
kepentingan
ikut
Desa
membangun
tanpa
didasarkan
124
terbentuk yang
Pemerintahan
seiring
dengan
mengatur
tentang
Negara
Indonesia.
pertimbangan posisi tokoh tersebut di
Peraturan mengenai Pemerintahan Desa
dalam sistem pemerintahan desa tersebut.7
tertuang di dalam undang-undang yang
Salah satu fungsi utama BPD
mengatur tentang Pemerintahan Daerah
sebagai lembaga parlemen di tingkat desa
atau Otonomi Daerah yaitu Undang-
adalah mengajukan rancangan peraturan
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
desa. Peraturan Desa ialah produk hukum
sebelumnya diatur dalam Undang-Undang
tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala
Nomor
Desa bersama Badan Permusyawaratan
Pemerintahan Daerah dan pada masa Orde
Desa
dalam
pemerintahan
22
rangka
penyelenggaraan
Baru
desa8
Peraturan
Nomor 5 Tahun 1979.9
desa
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
diatur
Tahun
dalam
Keberadaan
pemerintahan desa, dengan demikian
Peninjoan
maka pemerintahan desa harus merupakan
adalah bukti
penjabaran lebih lanjut dari peraturan-
dalam
1999
Undang-Undang
BPD
dalam
tentang
di
pemerintahan
Desa desa
keterlibatan masyarakat
bidang
penyelenggaraan 10
peraturan perundang-undangan yang lebih
pemerintahan desa.
tinggi dan tidak boleh bertentangan
mewujudkan otonomi dan demokrasi pada
dengan
dan/atau
pemerintahan desa tersebut, maka perlu
peraturan perundang-undangan yang lebih
ada pengaturan yang jelas dan khusus
tinggi serta harus memperhatikan kondisi
terhadap keberadaan BPD ini pada setiap
sosial budaya masyarakat desa setempat
kabupaten di Indonesia. Agar peraturan
dalam
tujuan
ini dapat dilaksanakan dengan baik di
dan
setiap Daerah, Maka disetiap Daerah
pelayanan masyarakat jangka panjang,
Kabupaten diperlukan Peraturan lebih
menengah dan jangka pendek.
lanjut yang disebut dengan Peraturan
kepentingan
upaya
pemerintahan,
umum
mencapai pembangunan
Dalam rangka untuk
Daerah Kabupaten atau yang disebut 2. Proses Pembentukan Peraturan Desa Peninjoan 9
7
Wawancara dengan I Wayan Susila (warga masyarakat) pada tanggal 1 Juni 2013 8 pasal 55 PP No 72 tahun 2005
HW.Widjaja 2003, Op.cit
10
Wawancara dengan I Nengah Sampun (ketua BPD) dan I Dewa Nyoman Tagel (Perbekel Desa Peninjoan) , tanggal 1 Juni 2013
... dengan
PERDA khususnya mengenai
125
pemerintahan desa yang teratur dan demokratis diharapkan dapat terwujud.11
BPD. Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya rancangan
dalam
membahas
serta menetapkan Peraturan
Teratur di sini dimaksudkan yaitu suatu pemerintahan desa yang dalam bertindak atau
dalam
menyelenggarakan
Desa bersama Kepala Desa merupakan
pemerintahannya telah mempunyai dasar
sebagai kerangka kebijakan dan hukum
hukum
bagi penyelenggaraan pemerintahan dan
terhadap aspek-aspek penting bagi masa
pembangunan
depan masyarakat tersebut.
Desa.
Penyusunan
peraturan Desa merupakan penjabaran
untuk
Tetapi
atas berbagai kewenangan yang dimiliki
peraturan
Desa,
terlaksananya
tentu
berdasarkan
kepada
mengambil
harapan
Desa
kebijakan
akan
yang
adanya
menunjang penyelenggaraan
kebutuhan dan kondisi Desa setempat,
pemerintah desa yang demokratis tidak
serta mengacu pada peraturan perundang-
akan dapat berjalan optimal mengingat
undangan yang lebih tinggi.
sampai saaat ini tidak ada satupun
Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan
rancangan peraturan desa yang diajukan oleh BPD.12
dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak
boleh
merugikan
Untuk dapat terpenuhinya tujuan
kepentingan
ditetapkannya peraturan desa tersebut
umum. Sebagai sebuah produk politik,
tanpa peran BPD yang optimal maka
peraturan Desa disusun secara demokratis
pemerintah
dan
menetapkan
partisifatif,
penyusunannya
yakni
melibatkan
proses
Desa
Peninjoan
Peraturan
desa
dalam yang
partisipasi
merupakan penjabaran lebih lanjut dari
masyarakat. Masyarakat mempunyai hak
peraturan perundang-undangan yang lebih
untuk
tinggi
mengusulkan
atau
memberi
dibuat
dengan
memperhatikan
masukan kepada BPD maupun Kepala
kondisi sosial budaya masyarakat Desa
Desa dalam proses penyusunan peraturan
Peninjoan.13 Penetapan peraturan desa
Desa.
yang Dengan
tidak
tersebut
maka
masyarakat pada peraturan akan
membawa
terwujudnya
dengan
adanya BPD di Desa 11
Peninjoan
bertentangan
harapan desa yang
harapan
akan
penyelenggaraan
Wawancara dengan I Wayan Susila (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 1 Juni 2013 12 Wawancara dengan I Nengah Sampun (ketua BPD) dan I Wayan Sutrisna (Sekretaris Desa Peninjoan) pada tanggal 01 Juni 2013. 13 Wawancara I Dewa Made Tagel, Opcit
...
penduduk di daerah. Efektif, karena peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan masyarakat pada setiap era, mampu diwadahinya.
kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dapat tercapai jika pemerintah Desa Peninjoan dalam membuat Peraturan Desa tersebut
dilandasi
oleh empat dasar
pemikiran secara teoritis, antara lain :14 1. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu rancangan/draft peraturan perundangundangan sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum ini juga lazim disebut sebagai ratio legis dari peraturan hukum. 2. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. 3. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundangundangan. 4. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa rancangan peraturan perundangundangan yang dibuat merupakan cikal bakal peraturan perundangundangan yang diterima oleh masyarakat, populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir sebanyak-banyaknya keinginan 14
Hamzah Halim, 2009, Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi atas Relasi antara Relasi Eksekutif dan Legislatif, Pukap, Tamalanrea Makassar, hal.12
126
Adanya mekanisme pembuatan peraturan Desa Peninjoan yang secara umum dibentuk atas mekanisme rembug di
masing-masing
banjar
di
Desa
Peninjoan sehingga dari hasil rembug tersebut akan diajukan ke pemerintah Desa Peninjoan untuk dibuatkan peraturan desa. Adanya mekanisme tersebut telah menunjukan bahwa peraturan desa yang pada belakangan ini inisiatifnya berasal dari Pemerintah Desa dilakukan dengan proses inisiasi, sosio politis dan yuridis. Secara
teoritis
proses
pembuatan
Peraturan Desa melalui 3 (tiga) tahapan tersebut dapat dijabarkan yaitu : a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan) Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah desa maupun dari BPD. Tetapi di Desa Peninjoan sampai dengan saat
ini
inisiatif
untuk
mengajukan
Rancangan Peraturan Desa hanya berasal dari pemerintah Desa Peninjoan. Dalam penyusunan peraturan desa tersebut yang
... datangnya
dari
kepala
rancangan
peraturan
desa
desa
maka
peraturan desa, kepala desa mengadakan
diserahkan
rapat bersama dengan perangkatnya guna
kepada BPD Desa Peninjoan. BPD
mengadakan
127
membahas rancangan yang disampaikan rapat
yang
oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut
dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang
akan dibahas dalam rapat gabungan yang
kemasyarakatan atau pemerintahan dan
dihadiri oleh BPD, kepala desa dan
pembangunan) untuk membahas usulan
perangkatnya
tersebut apabila disepakati perlu adanya
bahwa yang dimaksud dengan perangkat
peraturan desa sesuai dengan usulan
desa sesuai dalam pasal 12 ayat (3)
tersebut maka hasil rapat
tersebut
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
dijadikan pra-rancangan peraturan desa.
2005 tentang desa terdiri dari sekretaris
Usulan
desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur
peraturan desa juga dapat dari
masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari
sebagaimana
diketahui
kewilayahan. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan
Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 Pasal
kecil, bila disetujui barulah rapat secara
10 Ayat (1) sampai ayat (3), Rancangan
lengkap untuk membahas pantas tidaknya
Peraturan
peraturan
dibuat
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan,
rancangan peraturan desa. Sebuah ide atau
dan penataan ruang yang telah disetujui
gagasan pembuatan peraturan desa harus
bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan
dibahas terlebih dahulu melalui sidang
oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari
pleno guna menetapkan apakah usulan
disampaikan oleh Kepala Desa kepada
tersebut
Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil
desa
setelah
disetujui
itu
menjadi
sebuah
rancangan peraturan desa atau tidak. Setelah mendapat persetujuan dari
Desa
evaluasi
tentang
rancangan
sebagaimana
Anggaran
Peraturan
Desa
dimaksud
diatas
rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan
disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada
peraturan
rancangan
kepala desa paling lama 20 (dua puluh)
peraturan desa, maka sekretaris BPD
hari sejak rancangan peraturan desa
membuat rancangan peraturan desa untuk
tersebut diterima. Apabila bupati/walikota
diserahkan kepada kepala desa dalam
belum
bentuk
rancangan
desa
tulisan
menjadi
guna
mendapat
memberikan anggaran
hasil
evaluasi
pendapatan
dan
persetujuan untuk menjadi peraturan desa.
belanja desa paling lama 20 (dua puluh)
Setelah kepala desa menerima rancangan
hari sejak rancangan peraturan desa
...
128
tersebut diterima, maka kepala desa dapat
satu pandangan dari pihak BPD, setelah
menetapkan rancangan peraturan desa
dibahas bertemu dengan kepala desa,
tentang anggaran pendapatan dan belanja
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
desa (APBDesa) menjadi peraturan desa.
sehingga
Kemudian
Peraturan
bersama, maka peraturan desa yang
Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun
diajukan selalu mengalami perubahan
2006
evaluasi
yang bertujuan untuk menyempurnakan
tentang
isi dan materi peraturan desa, sehingga
anggaran pendapatan dan belanja desa
peraturan desa yang dihasilkan dapat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
memenuhi
dapat didelegasikan kepada Camat.
menyangkut kepentingan umum. Setelah
b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)
diadakan pembahasan yang mendalam
pada
pasal
dijelaskan
rancangan
11
bahwa
peraturan
desa
menghasilkan
aspirasi
kesepakatan
masyarakat
dan
Rancangan peraturan desa yang
maka dapat diambil sebuah keputusan
telah diterima oleh pemerintah desa,
dapat diterima atau tidaknya rancangan
selanjutnya diadakan pembahasan dalam
tersebut menjadi sebuah peraturan desa.
rapat gabungan antara BPD, kepala desa
Pengambilan keputusan tentang peraturan
serta perangkat desa. Peranan perangkat
desa biasanya dilakukan dengan cara
desa
musyawarah untuk mufakat. Namun tidak
tersebut
dimaksudkan
untuk
menampung aspirasi masyarakat sehingga
menutup kemungkinan diadakan voting.
dalam pelaksanaannya nanti Peraturan
c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan
Desa
Penetapan)
dapat
diterima.
Dalam
rapat
pembahasan ketua BPD Desa Peninjoan
Setelah
rancangan
tersebut
memberikan penjelasan mengenai latar
mendapat persetujuan dari semua pihak
belakang dan tujuan dibuatnya peraturan
untuk dijadikan peraturan desa maka
desa. Dalam rapat tersebut diadakan tanya
langkah selanjutnya adalah kepala desa
jawab berkaitan dengan Ranperdes. Pada
bersama BPD menetapkan rancangan
waktu rapat pembahasan, permasalahan
peraturan desa tersebut menjadi sebuah
yang ada dalam rancangan peraturan desa
peraturan desa sesuai Pasal 55 ayat (1)
dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
BPD, dan yang menetapkan peraturan
2005 tentang Desa. Namun sebelumnya,
desa adalah kepala desa.
rancangan peraturan desa yang telah
Rancangan peraturan desa yang
disetujui bersama kepala desa dan BPD
diajukan bermula dari satu pendapat atau
tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD
... kepada
kepala
rancangan
desa,
peraturan
penyampaian
desa
dilakukan
129
Pengaturan secara tegas tentang BPD
tersebut
diharapkan
dapat
dalam jangka waktu paling lambat 7
meningkatkan
(tujuh)
tanggal
Pemerintahan Desa yang demokratis yang
persetujuan bersama (Peraturan Menteri
mencerminkan kedaulatan rakyat akan
Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 pasal
dipengaruhi
12 ayat 1 & 2).Setelah ditetapkan menjadi
mendukung maupun faktor-faktor yang
Peraturan
desa
menghambat. Efektifitas peran BPD di
memerintahkan Sekretaris Desa untuk
Desa Peninjoan juga tidak terlepas dari
mengundangkannya dalam lembaran desa.
kedua factor tersebut. Adapun faktor
Peraturan
Pendukung pelaksanaan fungsi legislasi
hari
terhitung
Desa,
Desa
sejak
kepala
berlaku
sejak
ada
ketetapan dari Kepala Desa. Faktor-Faktor
yang
Peran
dalam
BPD
Mempengaruhi
eksplisit diatur dalam pasal 200 UU No. 32 Tahun 2004, yang dalam penjelasan pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa Permusyawaratan
Desa
(BPD)”. Sedangkan dalam pasal 209 UU No.
32
tahun
dinyatakan
lebih
bahwa
Permusyawaratan menetapkan Kepala
2004
Desa
Peraturan
Desa,
faktor-faktor
yang
Pemerintah Desa Salah
terwujudnya
satu lembaga pemerintahan desa secara
Badan
1.
Pembentukan
Keberadaan BPD sebagai salah
dan
oleh
BPD.
Peraturan Desa
“Dalam
penyelenggaraan
Desa
Badan berfungsi bersama
menampung
meyalurkan aspirasi masyarakat.
lanjut
dan
satu
faktor
pelaksanaan
penyebab peran
dan
fungsi BPD secara maksimal di desa adalah
karakter
Kepala
Desa
yang
kooperatif sehingga dapat menjadikan fungsi
BPD
mampu
mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Komitmen Kepala Desa untuk menjadikan pemerintahan
BPD di
sebagai tingkat
lembaga
desa
yang
mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa terwujudkan. Ini dapat ditunjukkan dengan adanya komitmen bersama antar kedua lembaga sebagai elemen penyelenggara pemerintahan desa. Kepala dominan
Desa
Peninjoan dalam
tidak
lagi
pengelolaam
pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma Pemerintahan Desa
...
130
Peninjoan sudah berubah.15 BPD dengan
mampu untuk melaksanakan fungsi
pemerintah desa menjadi pendamping
pengayoman dengan baik. Dalam
sekaligus mitra dari kegiatan-kegiatan
kehidupan
yang dilakukan lembaga swadaya desa
solusi terbaik yang dapat diambil
maupun
desa
ketika ada pertentangan maupun
Pengawasan yang dijalankan oleh BPD
perselisihan antar warga adalah
terhadap
desa
Pemerintah Desa bersama BPD
dilakukan dengan melihat rencana awal
sebagai penengah mengupayakan
program dengan realisasi pelaksanaannya.
pemecahan
2. Masyarakat
kedua belah pihak yang berselisih
organisasi
lain
pemakaian
di
anggaran
Sosial budaya di desa secara umum masih
mewarnai
pola
kehidupan
sehari-hari,
dengan
seringkali
mengundang
untuk duduk bersama mengambil jalan keluar secara kekeluargaan
masyarakat Desa Peninjoan, yaitu adanya
sebagai
nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang
maupun batas patok terhadap tanah
mendukung dan cukup membantu usaha
yang dimiliki.
mewujudkan
tata
contoh
sengketa
lahan
penyelenggaraan
(3) Partisipasi. Pelaksanaan fungsi dan
pemerintahan desa yang baik. Kebiasaan-
peran BPD dapat berjalan dengan
kebiasaan itu antara lain;16
baik
(1) Gotong Royong. dapat
dilakukan
gotong royong
dorongan
dapat dan
terlepas
dari
partisipasi
dari
Desa
masyarakat desa. Keberadaan BPD
Peninjoan ketika ada program bersih
dalam pemerintahan desa dapat
desa, menjelang peringatan hari-hari
memberikan warna lain, bahwa
tertentu,
kebijakan
dan
warga
tidak
ketika
membantu
pemerintah
desa
warga lain yang sedang ada hajatan
diharapkan dapat dijalankan dengan
maupun musibah.
transparan sehingga masyarakat ikut
(2) Musyawarah.
Kebiasaan
musyawarah di Desa Peninjoan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam desa membuat BPD
ambil
bagian
dalam
proses
partisipasi dan pengawasannya. Dalam
pembentukan
Peraturan
sangatlah wajar bila terdapat perbedaan. Demokrasi sejatinya adalah sebuah proses
15
I Wayan Sutrisna (Sekretaris Desa Peninjoan), Op.cit 16 Wawancara dengan I Wayan Narayen dan I Wayan Susila (warga masyarakat) pada tanggal 1 Juni 2013
untuk mencari suatu persamaan dari perbedaan-perbedaan hakiki. Demokrasi bukan menciptakan perbedaan, tetapi
... menyatukan persamaan atas perbedaan
Berdasarkan
hasil
131
pengamatan
merupakan salah satu fungsi demokrasi.
kinerja organisasi baik kemasyarakatan
Jika
untuk
maupun politik di Desa Peninjoan belum
perlu
bisa menjadi kekuatan sosial dan politik
dihargai sebagai proses demokrasi. Oleh
yang efektif di tingkat desa untuk
karenanya terasa wajar bila terdapat
membantu peran BPD dalam menjalankan
perbedaan pendapat dalam mekanisme
fungsi
pembahasan rancangan peraturan daerah
organisasi kepemudaan yang ada di desa
yang
menyatukan
sampai saat ini belum bisa menjadi salah
persamaan pendapat sebagai cerminan
satu kekuatan politik yang efektif di desa
demokrasi.
mengingat sebagian besar anggotanya
ada
mencapai
perbedaan persamaan,
merupakan
pendapat hal
cara
itu
Selain terdapat faktor pendukung,
legislasi.
Sebagai
contoh,
juga
lebih menyukai kegiatan yang sifatnya
terdapat Faktor Penghambat pelaksanaan
ringan. Begitu juga dengan organisasi
fungsi legislasi BPD, antara lain:
politik
1.
dilakukan hanya pada saat ketika akan
Sumber Dana Permasalahan
pendanaan
yang
ada
fungsi
kepartaian
dilakukan pemilihan baik pada tingkat
merupakan permasalahan yang cukup
Kabupaten,
penting dalan setiap kegiatan. Faktor
Sehingga
keuangan
satu
menjadi mitra sejajar dalam pelaksanaan
permasalahan yang harus dipenuhi sebuah
fungsi legislasi BPD dalam mementuk
lembaga
peraturan desa di Desa Peninjoan.
menjadi
dalam
salah
mendukung
operasionalnya. Permasalahan pendanaan dirasakan oleh banyak BPD di Desa Peninjoan
karena
operasional
dan
alokasi kesejahteraan
untuk
3.
Provinsi, organisasi
maupun
Pusat.
eksternal
belum
Sumber Daya Manusia Anggota BPD Kemampuan anggota BPD dalam
bidang
akademis
dan
ditunjang
BPD
pengalaman organisasi baik di masyarakat
dirasakan kurang mencukupi. Hal ini
maupun di luar belum membuat BPD
dirasakan ketika BPD dituntut secara
memiliki kapasitas untuk menghimpun
optimal
dan menterjemahkan aspirasi warganya
menjalankan
fungsi
dan
perannya.17
secara
2.
aspirasi masyarakat di Desa Peninjoan
Organisasi Eksternal
optimal
diusulkan
dengan
menjadi
usulan
menjadikan
rancangan
peraturan desa. Karena fungsi legislasi 17
Wawancara dengan I Nengah Sampun (ketua BPD Desa Peninjoan), Op.cit
tersebut akan menjadi efektif ketika
...
132
sumber daya di BPD didominasi oleh orang-orang
yang
memiliki
keahlian
dalam bidang ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial politik.
PENUTUP Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Peninjoan dalam penyusunan
Peraturan
Desa
belum
berjalan secara optimal. Proses pembuatan Peraturan Desa di Desa sampai saat ini berasal dari inisiatif Pemerintah Desa dan BPD hanya terlibat dalam pembahasan sampai kepada penetapan peraturan desa. Pembuatan
peraturan
desa
di
Desa
Peninjoan yang dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi, pembahasan dan penetapan hanya memposisikan BPD sebagai lembaga penunjang dalam rangka pemenuhan
syarat
normatif
dalam
pembentukan peraturan desa. Keberadaan BPD
sebagai
salah
satu
lembaga
pemerintahan desa yang memiliki fungsi legislasi dalam melaksanakan fungsinya tersebut
oleh
dipengaruhi
faktor
Pendukung, yaitu pemerintah desa yang demokratis, nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang mendukung pelaksanaan fungsi legislasi BPD,
serta dipengaruhi
faktor penghambat yang meliputi Sumber Dana, Organisasi Eksternal dan sumber daya Manusia dari anggota BPD.
DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Halim, Hamzah, 2009, Persekongkolan Rezim Politik Lokal: Studi atas Relasi antara Relasi Eksekutif dan Legislatif, Pukap, Tamalanrea Makassar. Widjaya, HAW. 2003, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
