KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

Governanve, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.is

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS Oleh: SUCI NUZULITA NIM. E42011019 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum optimal. Dalam skripsi ini, peneliti berusaha memaparkan factor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya menyusun sebuah peraturan desa bersama kepala desa. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi adalah kurangnya komitmen kepala desa dalam mengambil sebuah keputusan, fasilitas yang minim, dan kerjasama tim yang harus lebih ditingkatkan antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa. Saran dari penelitian ini adalah komitmen kepala desa yang kuat dapat dilakukan dengan saling mengingatkan dan mencatat di buku rapat. Melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa yang lebih aktif dalam menyampaikan pendapat. Kata-kata Kunci : Kinerja, Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa.

PERFORMANCE BADAN PERMUSYAWARATAN DESA IN CARRYING OUT ITS LEGISLATIVE FUNCTION IN THE VILLAGE OF HARAPAN PEMANGKAT SUBDISTRICT, SAMBAS REGENCY Abstract This research aims to determine the factors that affect performance Badan Permusyawaratan Desa in the Village of Harapan Pemangkat Subdistrict, Sambas Regency is not optimal. In this research, researchers tried the factors that affect performance Badan Permusyawaratan Desa in carrying out its functions to arrange village regulations with the head of village. Results from this research are the factors that affect Badan Permusyawaratan Desa not optimal, in carrying out its legislative cause is individual commitment by the head of village intaking a decision, minimum facilities, and teamwork that must be improved between Badan Permusyawaratan Desa and the head of village. Recommendation in this research are good commitment from head of village employee to remember and to notes in meeting book. Infrastructur in Badan Permusyawaratan Desa have to complete and good participation from citizen. Keyword : Performance, Legislative, Badan Permusyawaratan Desa.

1 SUCI NUZULITA, NIM. E42011019 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


bertujuan menjalankan roda Pemerintahan

A. PENDAHULUAN

Desa 1.

untuk

mengikat

masyarakatnya

menjadi satu kesatuan masyarakat hukum

Latar Belakang Penelitian Penetapan Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

yang wajib ditaati dalam meningkatkan pembangunan desa.

bahwa dalam penyelenggaraan otonomi

Kegiatan

pemerintahan

desa

daerah dipandang perlu untuk menekankan

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan

pada prinsip-prinsip pemerintahan yang

Badan

baik (good governance) dan pemerintahan

Permusyawaratan Desa yang seterusnya

yang bersih (clean governance) dalam

disebut

mewujudkan pembangunan daerah yang

Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-

desentralistik

pemuka masyarakat yang ada di desa yang

dan

demokratis.

Permusyawaratan

BPD

Pemerintahan yang baik (good governance)

berfungsi

merupakan

tindakan

Desa.

Badan

adalah

membahas

dan

Badan

menyepakati

yang

bersifat

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

mengarahkan,

mengendalikan

maupun

Desa,

mempengaruhi

masalah

dan

menyalurkan

dalam

aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan

mewujudkan nilai-nilai dalam keseharian.

pengawasan kinerja Kepala Desa (Pasal 55

Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

yang

publik

menampung

bersih

(clean

governance) adalah pemerintahan yang bersifat

mengarahkan,

mengendalikan

tentang Desa ). Bab VI Bagian Ketiga Pasal 69

urusan publik seperti pemerintah yang baik,

Peraturan

bersih dan berwibawa.

Tahun 2009 yang menjelaskan kewenangan

Otonomi dalam kaitannya dengan desa ialah satuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan

asli

berdasarkan

hukum. Menurut prakarsa peneliti sendiri otonomi

desa

merupakan

aspirasi

Daerah

Kabupaten

Sambas

yang dimiliki BPD secara kelembagaan antara lain : a) Membahas

Rancangan

Peraturan

Desa bersama Kepala Desa. b) Melaksanakan

pengawasan

masyarakat desa sesuai dengan peraturan

tataran

perundang-undangan, baik hukum publik

pelaksanaan peraturan desa dan

maupun

peraturan Kepala Desa.

hukum

perdata,

memiliki

kekayaan, harta benda dan dapat dituntut

kebijakan

pada

c) Mengusulkan

terhadap

pengangkatan

dan

maupun menuntut di muka pengadilan.

pemberhentian Kepala Desa yang

Desa

ditetapkan dalam bentuk Keputusan

memiliki

kewenangan

membuat

peraturan desa (produk hukum) yang 2 SUCI NUZULITA, NIM. E42011019 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Badan

Permusyawaratan

Desa

(BPD).

Kabupaten Sambas. Fenomena-fenomena yang diketahui peneliti sebagai berikut :

d) Membentuk

panitia

pemilihan

Kepala Desa.

tingkat desa yang memiliki fungsi

e) Menggali,

menampung,

menghimpun,

merumuskan

dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. f) Menyusun

1. BPD merupakan lembaga perwakilan

tata

tertib

menampung

dan

menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa Harapan, salah

satunya

masyarakat

Badan

menginginkan pembuatan Peraturan

Permusyawaratan Desa (BPD) yang

Desa mengenai pemungutan biaya

dituangkan dalam bentuk Peraturan

untuk

Badan

seperti produksi kecap, tahu, tempe,

Permusyawaratan

Desa

produksi

(BPD).

kerupuk

Kewenangan yang dimiliki BPD

Harapan.

yang

pabrik

rumahan

terletak

Namun

di

belum

Desa adanya

diharapkan mampu menjadi perpanjangan

upaya pembuatan peraturan tentang

tangan dari pemerintah desa. Kedudukan

Pendapatan Asli Desa (PAD).

BPD

sebagai

pemerintahan

unsur desa

mengimbangi pembentukannya

penyelenggaraan

diharapkan dalam

juga

sebagai

2. Peraturan desa yang telah ditetapkan

mampu

oleh Kepala Desa dan BPD di Desa

fungsi

Harapan hingga sekarang hanya satu

media

peraturan

desa

yaitu

tentang

penyusunan peraturan desa yang harus

Anggaran Pendapatan dan Belanja

dilakukan untuk mencapai pemerintahan

Desa (APBDesa). Masyarakat juga

yang baik.

merasa

Berdasarkan pra penelitian yang peneliti

lakukan

dilapangan,

peneliti

APBDesa

yang

sudah

ditetapkan tidak mewakili hak-hak dari

masyarakat

Desa

Harapan,

menemukan beberapa masalah di lapangan

contohnya penggunaan dana desa

yang berhubungan dengan kinerja BPD

untuk membangun jalan setapak

dalam

khususnya

semen disekitar tempat tinggal warga

pembuatan peraturan desa di Desa Harapan

desa Harapan malah di buat jalan

Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

setapak menuju sawah-sawah yang

Fenomena yang dapat dilihat dari kurang

tidak ada rumah atau tempat tinggal

mampunya Badan Permusyawaratan Desa

warga desa.

(BPD) dalam Program Legislasi Desa di

Berdasarkan

Desa

fungsi

Harapan

legislasi

Kecamatan

Pemangkat

fenomena-fenomena

yang telah dikemukakan, maka peneliti tertarik

untuk

melakukan

penelitian 3

SUCI NUZULITA, NIM. E42011019 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


mengenai kinerja Badan Permusyawaratan

mengenai

Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi

(pemerintahan)

dapat

legislasi di Desa Harapan Kecamatan

untuk

selanjutnya

Pemangkat Kabupaten Sambas. Hal ini

tertarik dalam permasalahan yang

jelas menjadi masalah yang penting dan

serupa.

harus diteliti penyebabnya dan dicari solusi

kinerja

peneliti

bermanfaat yang

b. Manfaat Pratis

dari masalah tersebut.

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini adalah

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian,

usaha

meningkatkan

2. Rumusan Permasalahan

fokus

organisasi

maka

peneliti kemampuan

berpikir dan menulis dalam bentuk

rumusan

karya ilmiah yang bertujuan untuk

permasalahan yang dibahas peneliti ialah

menambah

“Mengapa Kinerja Badan Permusyawaratan

khususnya ilmu pemerintahan.

Desa (BPD) sebagai badan legislasi di Desa

b. Bagi

ilmu

pengetahuan

Pemerintah

Daerah

Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten

Kabupaten Sambas, penelitian ini

Sambas belum optimal ?“.

dapat

memberikan

masukan, wawasan

3. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini

sekaligus

adalah

yang

anggota

mengidentifikasi

menemukan

permasalahan

serta

dihadapi

menambah

pengetahuan BPD

Kecamatan

pemecahan

informasi,

bagi

khususnya

Pemangkat

di

dalam

meningkatkan kinerjanya.

berkaitan

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Harapan

Kecamatan

B. TEORI DAN METODOLOGI

Pemangkat

Kabupaten Sambas belum optimal.

1.

Teori a. Otonomi Desa Secara etimologi, otonomi berasal

dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukuman 4. Manfaat Penelitian.

atau aturan/ undang-undang. Soetardjo

a. Manfaat Teoritis

(dalam Nurcholis, 2011:21) menjelaskan

Untuk mengembangkan pengetahuan

bahwa pada awalnya rumah tangga desa

khususnya

sangat luas karena desa untuk pertama kali

di

ilmu

pemerintahan

4 SUCI NUZULITA, NIM. E42011019 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


terbantuk atas inisiatif kelompok-kelompok

desa dan dapat berasal dari usul inisiatif

penduduk baik berdasarkan genealogis

BPD. Dalam penyusunan peraturan desa,

maupun territorial atau campuran untuk

BPD

membentuk suatu kesatuan masyarakat

mempersiapkan kegiatan untuk penyusuna

hukum yang relatif bebas dari kekuatan

peraturan desa tersebut dan dapat dihadiri

luar. Hak otonomi diatur oleh hukum adat.

oleh

Cakupan

menyampaikan aspirasi baik secara lisan

meliputi

kewenangan

dan

kewajiban yang tidak hanya bersangkutan dengan

kepentingan

berkenaan

masyarakat.

ruangan

Masyarakat

dan

dapat

maupun tulisan.

keduniawian

melainkan juga kepentingan rohanian, tidak hanya

menyiapkan

dengan

b. Konsep KInerja

kepentingan

Kinerja

berasal

dari

kata

pemerintahan (kenegaraan) melainkan juga

performance yang sering diartikan hasil

yang

kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah

berkenaan

dengan

kepentingan

penduduk perseorangan.

tentang melakukan pekerjaan dan hasil

Irwan Tahir (2007:10) menjelaskan

yang dicapai dari pekerjaan yang dilakukan.

bahwa desa-desa tersebut atau dengan nama

Kinerja juga dapat diartikan tentang apa

aslinya

yang

yang

kesatuan

setingkat

masyarakat

adalah hukum

suatu dengan

karakteristik :

dikerjakan

dan

bagaimana

cara

mengerjakannya. Menurut Armstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2013:2) bahwa

a. Berhak dan berkewajiban mengatur

kinerja merupakan hasil pekerjaan yang

dan mengurus rumah tangganya

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan

menurut adat kebiasaan setempat,

strategis organisasi, kepuasan konsumen

menurut

dan memberikan kontribusi ekonomi.

peraturan

negara

atau

peraturan daerah yang berlaku;

Menurut Wibowo (2007:7) kinerja

b. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh

hanya

Pemerintah Daerah;

bagaimana proses pekerjaan berlangsung.

c. Untuk melaksanakan

hasil

kerja,

tetapi

termasuk

tugas dan

Dari beberapa pendapat para ahli, dapat

kewenangan tersebut kepala desa

disimpulkan bahwa kinerja tidak hanya

dapat diberikan sumbangan atau

membahas

bantuan.

dilakukan tetapi juga melihat hasil dari

Menurut dalam

mempunyai makna yang lebih luas, bukan

Nurcholis

penyusunan

(2011:114)

peraturan

desa,

rancangan desa diprakarsai oleh pemerintah

mengenai

pekerjaan

yang

kerjanya, serta tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan tersebut. 5



Kinerja

yang

optimal

dapat

diwujudkan apabila kinerja yang dilakukan

yang mempengaruhi kinerja antara lain sebagai berikut :

oleh individu atau organisasi dalam suatu

1) Personal factors, ditunjukkan oleh

kegiatan sesuai dengan tanggungjawab dan

tingkat keterampilan, kompetensi

wewenang yang didapatnya. Kinerja juga

yang

berhubungan langsung dengan kualitas

komitmen individu.

dimiliki,

motivasi,

dan

layanan kepada konsumen, kemampuan

2) Leadership factors, ditentukan oleh

organisasi memahami konsumen, strategi

kualitas dorongan, bimbingan, dan

organisasi untuk mencapai tujuan yang

dukungan yang dilakukan manajer

ingin dicapai.

dan team leader. 3) Team factors, ditunjukkan oleh

c. Kinerja Organisasi

kualitas dukungan yang diberikan

Hersey (dalam Wibowo, 2013:106)

oleh rekan sekerja.

kinerja organisasi merupakan produk dari

4) System factors, ditunjukkan oleh

banyak faktor, termasuk struktur organisasi,

adanya sistem kerja dan fasilitas

pengetahuan, sumber daya manusia, posisi

yang diberikan organisasi.

strategis, dan proses sumber daya manusia.

5) Contextual/

situational

factors,

Menurut Wibowo (2007: 105) menjelaskan

ditunjukkan oleh tingginya tingkat

kinerja organisasi adalah bagaimana suatu

tekanan dan perubahan lingkungan

organisasi mencapai sukses untuk sebagian

internal dan eksternal.

besar ditentukan oleh manajer. Apabila seorang

manajer

melakukan

suatu

2. Metode Penelitian

pekerjaan dengan baik dapat dipastikan

Penelitian dengan judul Kinerja

organisasinya dapat mencapai tujuan yang

Badan

ditargetkan. Sebaliknya, apabila seorang

Melaksanakan Fungsi Legislasi di Desa

manajer tidak mampu melakukan pekerjaan

Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten

yang

Sambas

menjadi

wewenangnya,

maka

Permusyawaratan

menggunakan dan

Desa

dalam

jenis

penelitian

pendekatan

kualitatif.

organisasi yang dipimpinnya akan gagal

deskriptif

dalam mencapai tujuan yang ditargetkan.

Penelitian deskriptif menurut Moelong (2011:11) adalah data yang dikumpulkan

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Menurut

Armstrong

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

dan

Baron

(dalam Wibowo, 2013:100) faktor-faktor

mencoba

Dapat

diartikan

menggambarkan

fakta

peneliti yang

terjadi sekarang sebagaimana realitas alami 6



tanpa adanya fenomena-fenomena yang

berkumpul

bersama

masyarakat

dibuat-buat.

saling bertukar pendapat.

untuk

3. Team Factors C. HASIL

PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara, BPD

DAN

memiliki

PEMBAHASAN

agenda

pertemuan

antara

perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh 1.

agama, dan masyarakat minimal 2 bulan

Personal Factors Berdasarkan

hasil

observasi,

sekali

membahas

mengenai

kinerja

wawancara dan dokumentasi selama di

pemerintah desa, peraturan desa yang telah

lapangan menunjukkan bahwa kompetensi

ada, isu-isu yang ada di masyarakat. namun

dan motivasi yang dimiliki BPD sudah

kepala desa dan perangkat desa jarang hadir

cukup baik dapat dilihat dari anggota BPD

dalam pertemuan tersebut. BPD dan kepala

yang memiliki latar belakang pendidikan

desa lebih meningkatkan kerjasama dan

SMA/sederajat selalu berusaha semaksimal

komunikasi yang baik agar peraturan desa

mungkin menjalankan tugas dan fungsinya

terealisasi dengan cepat.

dan motivasi yang selalu diberikan ketua ataupun kepala desa kepada anggota BPD. Kurangnya keterampilan yang dimiliki

4. System Factors Hasil observasi, wawancara dan

BPD dan komitmen kepala desa yang tidak

dokumentasi

yang

dilakukan

konsisten menjadi kendala BPD dalam

dilapangan

menyusun peraturan desa.

belum memiliki kantor sendiri. Sistem kerja

menunjukkan

bahwa

peneliti BPD

yang BPD miliki bersifat fleksibel dan sudah baik, BPD tetap merancang dan

2. Leadership Factors Berdasarkan

penelitian

meneteapkan perdes meskipun harus di

terhadap seluruh informan dan dokumentasi

rumah anggota BPD. Fasilitas yang dimiliki

selama melakukan penelitian di lapangan

sangatlah minim, BPD masih menumpang

kualitas

dan

di Kantor Desa, tidak memiliki komputer,

dukungan tidak hanya dalam bentuk nasihat

dan hanya memiliki satu meja dan kursi.

tapi lebih kepada tindakan yang dilakukan.

Fasilitas yang minim membuat kinerja BPD

Anggota BPD di Desa Harapan juga

menjadi terkendala.

dorongan,

hasil

bimbingan,

dikenal sebagai masyarakat yang aktif dan dalam waktu minimal sebulan sekali BPD

5. Contextual/ Situational Factors 7



Berdasarkan

wawancara

2. Leadership Factors yang ada di

terhadap seluruh informan di lapangan

BPD sudah optimal dan baik hal

faktor internal yang meliputi sarana dan

tersebut dapat dilihat dari sikap

prasarana BPD menjadi kendala BPD

dorongan, bimbingan dan dukungan

dalam pekerjaan yang mereka lakukan,

yang dilakukan ketua BPD dan

karena mereka harus menggunakan sarana

kepala desa, dimana ketua BPD

dan

dapat mengayomi anggotanya dalam

prasarana

hasil

pribadi

masing-masing.

Faktor eksternal terkait koordinasi antara

melaksanakan

BPD dan kepala desa meskipun terdapat

memaksakan kehendak ketua.

tekanan

tidak

mempengaruhi

fungsi

3. Team

fungsinya

Factors

dalam

tanpa

sebuah

legislasinya, karena adanya saling meredam

pekerjaan merupakan partner kerja

dan mencari solusi dari suatu masalah yang

yang

ada.

sama lain yang bertujuan untuk

saling

membutuhkan

satu

mencapai tujuan yang sama dan alangkah sebaiknya BPD dan kepala D. SIMPULAN,

SARAN

DAN

desa lebih meningkatkan kerjasama dan meningkatkan komunikasi yang

KETERBATASAN

baik agar penyusunan peraturan desa yang ada dapat terealisasi

a) Simpulan Berdasarkan uraian dan analisis pada BAB V tentang hasil penelitian dan pembahasan,

dapat

diambil

beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

BPD

dalam

4. System Factors yang ada di BPD bersifat fleksibel, tidak terikat atau tidak harus sesuai jam kerja kantor,

1. Personal Factors yang dimiliki anggota

dengan cepat.

tingkat

namun

terdapat

fasilitas

yang

kendala dimiliki

pada BPD

kompetensi dan motivasi dalam

sehingga menjadikan BPD bekerja

menyusun peraturan desa yang ada

kurang efektif karena BPD harus

sudah

menggunakan fasilitas pribadi untuk

baik,

disayangkan

namun masih

sangat kurangnya

keterampilan yang dimiliki BPD dan komitmen yang dimiliki kepala

mengerjakan

hal-hal

terkait

kepentingan BPD. 5. Contextual/

Situational

Factors

desa sehingga dalam menyusun

adanya kekurangan pada sarana dan

peraturan desa menjadi terkendala.

prasarana di kantor BPD membuat anggotanya sungkan menggunakan 8



barang pribadinya untuk melakukan

2. Sarana berupa laptop, printer, ATK

aktivitas yang berkaitan dengan

dan

BPD dan hal tersebut menjadi

ruangan tersendiri untuk bekerja

kendala dalam kerja BPD. Tekanan

yang dimiliki oleh BPD lebih

yang

mempengaruhi

dilengkapi lagi, karena sarana dan

kinerja BPD dan kepala desa, hal ini

prasarana yang lengkap merupakan

karena mereka saling meredam dan

salah satu pendorong agar BPD

mencari solusi dari suatu masalah

bekerja lebih baik dan optimal.

yang

Sehingga BPD dalam melaksanakan

ada

tidak

ada

dan

selalu

menjaga

komunikasi yang baik.

prasarana

seperti

gedung

fungsinya tidak terkendala dengan kekurangan

yang

dimiliki

kantornya.

b) Saran Berdasarkan

wawancara

3. Masyarakat yang lebih aktif dalam

dengan informan mengenai kinerja BPD,

menyampaikan pendapat maupun

peneliti menyampaikan beberapa saran

menanyakan peraturan yang tidak

yang dapat diperhatikan agar hal-hal yang

mereka ketahui kepada BPD, dan

direncanakan dapat tercapai dan berjalan

sikap

dengan efektif.

mendengarkan pendapat masyarakat

1. BPD

hasil

harus

mengajukan

dan

BPD

yang

harus

lebih

dan mengaspirasikannya di saat

meminta adanya pelatihan ataupun

rapat

seminar mengenai tugas dan fungsi

rancangan bersama sesama anggota

BPD

BPD maupun bersama kepala desa.

serta

tata

cara

membuat

peraturan desa yang benar serta,

ataupun

4. Adanya

dalam

alternatif

membuat

penyelesaian

harus adanya komitmen yang kuat

kendala antara kepala desa dan BPD

antara

desa

dalam memandang suatu rancangan

mengenai keputusan peraturan desa

peraturan desa, perselisihan yang

yang akan dibuat dan dilaksanakan,

ada

sehingga

dalam

pembangunan di Desa Harapan.

membuat

peraturan

BPD

dan

kepala

menyusun desa

dan

telah disepakati. Dapat dilakukan saling

mengingatkan,

mencatat di buku rapat antara BPD dan kepala desa.

akan

menghambat

tidak

terjadi perubahan dari rencana yang

dengan

jelas

c) Keterbatasan Penelitian Adapun keterbatasan dan kendala yang dirasakan peneliti ialah : 1) Kurangnya respon yang diberikan dari

informan

kepada

peneliti 9



mengenai kinerja BPD sehingga membuat peneliti harus lebih giat dan banyak mencari informan yang tahu akan fungsi BPD. 2) Sebagian masyarakat yang ditemui menolak untuk diwawancarai. 3) Anggota BPD yang sulit ditemui karena mereka memiliki pekerjaan utama

selain

kepengurusan

menjadi BPD

anggota

dan

jarang

ditempat.

d) Apresiasi Pada

kesempatan

ini,

penulis

mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, pengasuh, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. Jakarta : Kencana. Dwiyanto, Agus. Dkk. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Cetakan ketiga, Mei _________________, 2002. Reformasi Birokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan UGM Moeheriono. 2012. Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Moleong, Lexy. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung :Alfabeta. Sudarto, Aman. 1999. Analisis Kinerja.Surabaya : Diklat Prop. Dati I Jatim.

Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Harapan yang telah membantu serta memberikan

izin

selama

melakukan

penelitian sehingga penelitian ini dapat

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta. Cetakan Kelima. Agustus 2009. Syafiee, Inu Kencana. 2007. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : Refika Aditama.

terselesaikan.

E. REFERENSI Umam, Khaerul.2009. Perilaku Organisasi. Bandung : Pustaka Setia. 1. Buku-Buku: Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo. Bungin, Burhan. 2010. Kualitatif : Komunikasi,

Penelitian Ekonomi,

Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan ketujuh. Januari 2013. Widodo, Joko. 2007. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang : Bayumedia.3. 10



__________.2011. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang : Bayumedia Publishing. Cetakan keenam. Maret 2011. __________. 2011. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Cetakan Kedua. Pontianak : Prodi IP Fisip Untan 2013.

2. Peraturan dan Undang- Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa

3. Tulisan- tulisan (Skripsi, Tesis) Sugiarni, Sri. 2005. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Zulkarnain. 2012. Pengaruh Kinerja Terhadap Efektivitas Organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 11 SUCI NUZULITA, NIM. E42011019 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DESA HARAPAN KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS

Recommend Documents