BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WATUGAJAH, KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WATUGAJAH, KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR : 02/KPTS/BPD/2013 TENTANG TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Menimbang a. Bahwa dalam upaya mencapai hasil guna yang optimal dalam menjalankan tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu adanya peraturan tata tertib dan pelaksanaannya. b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan BPD. Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. KEDUA Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul b. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Watugajah c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Watugajah d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Watugajah

Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Watugajah Kec. Gedangsari Kab. Gunungkidul

1

e. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Watugajah. f. Tata tertib BPD adalah merupakan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang dituangkan dalam bentuk suatu Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Watugjah. g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Watugajah. BAB II MATERI TATA TERTIB BPD Pasal 2 Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal sebagai berikut : a. Kedudukan, fungsi dan wewenang BPD b. Hak, kewajiban dan larangan BPD c. Keanggotaan BPD d. Alat kelangkapan BPD e. Rapat BPD dan Keputusan Rapat BPD f. Pertanggungjawaban Lurah Desa g. Pembiayaan Kegiatan BPD BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK, WEWENANG BPD Pasal 3 (1). BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat, menjalankan tugas dan wewenang Pemerintah Desa di bidang Legislatif, serta merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasar Pancasila. (2). BPD adalah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. (3). BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) ayat (1) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 4 (1). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang : a. Membahas rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. d. Bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. e. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


2

f. Menampung, menghimpun, menggali, merumuskan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. (2). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. b. Legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa. c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa. d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD Pasal 5 (1). Selama menjalankan tugas dan fungsinya, BPD mempunyai hak : a. Hak anggaran b. Hak meminta keterangan atau mengajukan pertanyaan. c. Hak mengadakan perubahan Peraturan Desa d. Hak prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Desea e. Hak meminta pertanggung jawaban kepada Kepala Desa f. Hak menilai, menerima atau mencatat pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa g. Hak menegur atau memberikan peringatan kepada Kepala Desa h. Hak usul pemberhentian Kepala Desa i. Hak membentuk panitia pemilihan Kepala Desa j. Hak menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih k. Hak menetapkan Kepala Desa terpilih. l. Hak memberi persetujuan dalam rangka pengangkatan/ pemberhentian Perangkat Desa. (2). Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang serta tanggungjawab antara BPD dengan Kepala Desa. (3). BPD mempunyai hak atas uang rapat (uang sidang), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Pasal 6 BPD mempunyai kewajiban : a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Rapublik Indonesia. b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segara peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3

c. d. e. f.

Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. g. Menghormati nilai sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Pasal 7 (1) Anggota BPD dilarang : a. Berbicara atau bertindak yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Anggota BPD merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa. d. Menyalahgunakan wewenang BPD e. Menyebarluaskan baik pembicaraan maupun keputusan rapat BPD yang bersifat rahasia. f. Tidak mengikuti sidang/rapat tiga kali berturut-turut. g. Sebagai pelaksana proyek desa h. Melanggar/sumpah janji jabatan i. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik BPD. (2). Pelanggaran atas hal tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sanksi akan ditentukan melalui rapat BPD : BAB V KEANGGOTAAN BPD Pasal 8 (1). Anggota BPD adalah mereka yang memenuhi persyaratan dan terpilih sesuai peringkat perolehan suara dan telah dilantik dan diambil sumpah/janji serta mendapat pengesahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten. (2) Masa bakti keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 9 (1). Anggota BPD berhenti antar waktu karena : a. Meninggal dunia b. Atas permintaan sendiri c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji anggota BPD d. Bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota BPD f. Keputusan Rapat Khusus BPD, sehubungan pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan BPD dan segala Perundang-undangan


4

yang berlaku setelah melalui teguran secara tertulis sampai tiga kali, selanjutnya diberhentikan oleh Bupati. (2). Anggota BPD yang berhenti antar waktu, keanggotaannya akan diganti calon anggota yang belum terangkat sesuai dengan urutan nomor terkecil waktu pemilihan BPD yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah sesuai dengan usur keterwakilannya. (3). Pengambilan sumpah/janji anggota BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat khusus oleh Ketua BPD (4). Masa keanggotaan BPD antar waktu berakhir bersama-sama dengan anggota BPD yang lain, sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Tata Tertib ini. BAB VI ALAT KELENGKAPAN BPD Pasal 10 (1). Dalam melaksanakan tugasnya anggota BPD dibagi dalam alat kelengkapan BPD, yang terdiri dari : a. Pimpinan BPD : Ketua dan Wakil Ketua b. Bidang-bidang c. Panitia-panitia (2). Pengelompokan pembagian tugas BPD dalam alat kelengkapan BPD, mencerminkan susunan kepentingan dalam masyarakat. Bagian Pertama Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD Pasal 11 (1) Pimpinan BPD adalah merupakan salah satu alat kelengkapan BPD yang bersifat kolektif, bukan merupakan wakil dari salah satu bidang. (2) Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD (3) Pimpinan BPD dipilih oleh dan dari anggota melalui rapat BPD (4) Hasil dari rapat BPD untuk mengangkat Pimpinan BPD dituangkan dalam Keputusan BPD. Pasal 12 (1) Pimpinan BPD terdiri dari satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua (2) Setiap anggota berhak memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD Pasal 13 Pimpinan BPD mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja dengan memperhatikan usulan / pendapat dari anggota b. Memimpin rapat BPD dengan menjaga agar tata tertib dilaksanakan dengan seksama. c. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya. d. Melaksanakan Keputusan-keputusan rapat.


5

e. Menyampaikan Keputusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. f. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa g. Mengundang Kepala Desa untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Pemerintahan Desa. Pasal 14 (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang pimpinan sehari-hari (2) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua. (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap meletakkan jabatan, maka diadakan pemilihan Pimpinan BPD yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda. (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, rapat dipimpin salah satu anggota, yang dipilih/ditunjuk. Bagian kedua Kedudukan, Susunan, Tugas Bidang-Bidang Pasal 15 Bidang-bidang adalah merupakan alat kelengkapan BPD yang dibentuk pada masa permulaan BPD dalam musyawarah BPD Pasal 16 (1) Pembagian anggota BPD menjadi Bidang-bidang, yaitu : Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Anggaran. (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Ketua Bidang dengan satu orang anggota, dimana Ketua Bidang merangkap anggota. Pasal 17 Bidang Pemerintahan antara lain mempunyai tugas : a. Memberi saran pertimbangan kepada Ketua BPD dalam mengambil keputusan mengenai Pemerintahan Desa b. Memberikan saran pertimbangan mengenai pengusulan dan persetujuan pencalonan dan pengangkatan Pamong Desa c. Memberikan saran di bidang pembinaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban d. Memberikan saran di bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kas Desa dan administrasi pertanahan pada umumnya. e. Memberikan saran pertimbangan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan Desa. f. Memberikan saran pertimbangan di bidang tertib administrasi g. Mengevaluasi data laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.


6

Pasal 18 Bidang Pembangunan antara lain mempunyai tugas : a. Memberikan saran pertimbangan di bidang perekonomian dan pembangunan. b. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang pembangunan perekonomian c. Peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat d. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana desa e. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan perekonomian rakyat. Pasal 19 Bidang Kemasyarakatan antara lain mempunyai tugas : a. Memberikan saran pertimbangan di bidang kesejahteraan masyarakat b. Memberikan saran dan pertimbangan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pengembangan pendidikan c. Pembinaan kesejahteraan keluarga, peranan wanita, generasi muda, pramuka dan ormas lainnya. d. PMI, Zakat, kematian, dan lain-lain e. Bidang peribadatan dan kerukunan umat beragama. Pasal 20 Bidang Anggaran antara lain mempunyai tugas : a. Memberikan saran pertimbangan terhadap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa b. Memberikan saran pertimbangan terhadap pengelolaan dan peningkatan pendapatan desa c. Memberikan saran pertimbangan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa d. Mengevaluasi pertanggungjawaban Kepala Desa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran. Bagian Ketiga Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia-panitia Pasal 21 (1) Panitia-panitia adalah merupakan alat kelengkapan BPD yang dibentuk oleh anggota BPD. (2) Panitia-panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain : Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus. Pasal 22 (1) Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap bidang berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya. (2) Ketua dan Wakil Ketua BPD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia musyawarah.


7

(3) Sekretaris BPD karena jabatannya adalah sekretaris merangkap anggota. Pasal 23 Panitia Musyawarah antara lain mempunyai tugas : a. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan BPD mengenai pelaksanaan Musyawarah baik diminta maupun tidak. b. Menetapkan jadwal acara Rapat. c. Mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan Rapat d. Memberikan saran pendapat kepada Pimpinan BPD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat. e. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat. Pasal 24 (1) Panitia Khusus adalah kelengkapan BPD yang bersifat sementara. (2) Panitia Khusus dibentuk oleh BPD sesuai kepentingan pada saat diperlukan. Pasal 25 (1) Panitia Khusus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota termasuk ketua. (2) Sekretaris BPD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sekretaris Panitia Khusus. Pasal 26 (1) Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu. (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggungjawab kepada BPD (3) Panitia Khusus dibubarkan oleh BPD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena dinyatakan telah selesai. (4) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus dilaporkan dalam rapat BPD. BAB VII RAPAT BPD Bagian Pertama Persidangan Pasal 27 (1) Tahun sidang BPD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember dalam tiap-tiap tahun. (2) BPD mengadakan rapat secara berkala, sesuai kebutuhan dalam satu tahun.


8

Bagian Kedua Jenis Rapat Pasal 28 Rapat-rapat yang dilaksanakan BPD antara lain : a. Rapat Paripurna / Lengkap b. Rapat Istimewa c. Rapat Khusus d. Rapat Pimpinan BPD e. Rapat Bidang f. Rapat Gabungan Bidang g. Rapat Panitia h. Rapat Kerja i. Rapat Dengar Pendapat Bagian Ketiga Sifat Rapat Pasal 29 Rapat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali atas permintaan anggota BPD sekurang-kurangnya separuh + 1 jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan BPD untuk dilaksanakan rapat tertutup. Pasal 30 (1) Rapat terbuka adalah rapat BPD yang dapat disaksikan oleh umum. (2) Rapat tertutup adalah rapat BPD yang tidak dapat disaksikan oleh umum. Pasal 31 (1) Rapat terbuka adalah rapat BPD yang dapat disaksikan oleh umum. (2) Sifat bukan rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baik peserta maupun yang menyaksikan dapat menyebarluaskan baik pembicaraan maupun keputusan rapat. Pasal 32 (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan untuk umum oleh anggota rapat. (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut. Pasal 33 (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan. (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dicantumkan dengan jelas bahwa rapat tersebut bersifat “RAHASIA”


9

(3) Pimpinan BPD atas persetujuan anggota rapat dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup, tidak dimasukkan dalam laporan. Bagian Keempat Tatacara Rapat Pasal 34 (1) Sebelum rapat dimulai anggota BPD yang hadir harus menandatangani daftar hadir. (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri. Pasal 35 (1) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani dan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota BPd yang hadir. Untuk rapat khusus dalam Pemilihan Kepala Desa atau Perangkat Desa rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD. (2) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat harus memberitahukan kepada Pimpinan Rapat. Pasal 36 (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat quorum belum tercapai, Pimpinan Rapat mengundur waktu paling lama 1 (satu) jam. (2) Apabila pada waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan. (3) Dalam hal rapat pemilihan Kepala Desa/Perangkat Desa penundaan rapat diterapkan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari, tanpa terikat quorum (disesuaikan Peraturan Daerah). Pasal 37 Setiap persoalan dalam bidang-bidang sebelum dibahas dalam Rapat Pleno dapat dibahas dalam Rapat Gabungan Bidang untuk kelancaran jalannya Rapat Pleno BPD.

Bagian Kelima Tata Cara Pembicaraan Pasal 38 (1) Untuk kelancaran jalannya rapat Pimpinan Rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan lamanya waktu bicara.


10

(2) Apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan Rapat memperingatkan pembicaraan untuk mengakhiri pembicaraannya. (3) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Pasal 39 (1) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menyelesaikan hal yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat. (2) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan anggota Pimpinan Rapat yang lain. Pasal 40 (1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat ijin dari Pimpinan Rapat. (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. Pasal 41 (1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang dan bertentangan dengan Tata Tertib. (2) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak yang dapat mengganggu jalannya rapat, Pimpinan Rapat memberikan peringatan supaya pembicaraan tertib kembali. (3) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini. (4) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka perkataannya tidak dimuat dalam Risalah Rapat. Pasal 42 (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Rapat sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat (1) dan (2), atau mengulang hal yang sama, maka Pimpinan Rapat melarang meneruskan pembicaraannya. (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat. (3) Apabila dipandang perlu Pimpinan Rapat dapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.


11

Pasal 43 (1) Sebelum rapat ditutup, Pimpinan Rapat mengambil Keputusan mengenai hasil pembicaraan dan apabila rapat tidak diperlukan suatu Keputusan, Pimpinan Rapat menyatakan pembicaraan selesai. (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, Pimpinan Rapat meminta rapat ditutup. Bagian Keenam Risalah Rapat Pasal 44 Untuk Rapat Paripurna / Lengkap, Rapat Istimewa dan Rapat Khusus, dibuat Risalah Resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Pimpinan / Wakil Pimpinan Rapat. Pasal 45 Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada pasal 44 merupakan catatan Rapat secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan Keputusan Rapat dalam hal Rapat mengambil keputusan serta dilengkapi dengan keterangan mengenai : a. Jenis dan sifat rapat b. Hari dan tanggal rapat c. Tempat rapat d. Acara Rapat e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat. f. Ketua dan Sekretaris rapat g. Jumlah dan nama yang hadir h. Undangan yang hadir Bagian Ketujuh Pengambilan Keputusan Rapat BPD Pasal 46 (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat-rapat BPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini belum tercapai maka Pimpinan BPD bersama-sama panitia musyawarah dan ketuaketua bidang berusaha mendapatkan kata mufakat dengan bijak serta menginsafi kedudukannya sebagai anggota BPD yang mewakili rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat desa. (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak tercapai, keputusan didasarkan suara terbanyak. (4) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ialah keputusan yang diperoleh dari hasil pemungutan suara yang didukung sekurang-kurangnya ½ + 1 dari jumlah yang hadir.


12

Bagian Kedelapan Jenis dan Proses Penetapan Keputusan Pasal 47 Produk Badan Permusyawaratan Desa berbentuk : Peraturan Desa, Keputusan BPD, dan Keputusan Pimpinan BPD. Pasal 48 (1) Peraturan Desa dan Keputusan BPD ditetapkan melalui Rapat BPD (2) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan melalui rapat Pimpinan BPD Pasal 49 (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa (2) BPD memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini melalui Rapat BPD

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Pasal 50 Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban di hadapan BPD pada setiap akhir tahun dan akhir masa jabatannya. Pasal 51 (1) BPD menilai pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Rapat BPD (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota BPD. Pasal 52 Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima, apabila disetujui oleh sekurangkurangnya separuh + 1 dari anggota BPD yang hadir. Pasal 53 Pertanggungjawaban Kepala Desa belum diterima, apabila 2/3 dari anggota BPD yang hadir menyatakan belum menerima, dan ditulis sebagai catatan. Pasal 54 (1) Jika pertanggungjawaban Kepala Desa belum diterima sebagaimana dimaksud Pasal 53 Kepala Desa diberi waktu selambat-lambatnya satu bulan untuk melengkapi dan menyempurnakan Laporan Pertanggungjawabannya. (2) Jika Pertanggungjawaban Kepala Desa belum diterima untuk kedua kalinya, maka BPD mengusulkan atau mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah untuk dihadirkan Team Khusus dari Kabupaten


13

untuk membantu menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini. (3) Jika langkah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Kepala Desa tetap dinyakatan melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka BPD mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk memberhentikan Kepala Desa.

BAB IX ANGGARAN KEGIATAN BPD Pasal 55 (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap bulan dalam Anggaran dan Belanja Desa. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur melalui Rapat BPD dengan tetap berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Keputusan ini selanjutnya disebut Tata Tertib BPD, berlaku mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Watugjah Pada tanggal : 26 September 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATUGAJAH WAKIL KETUA

KETUA

GIYONO

SARDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul 2. Camat Gedangsari 3. Kepala Desa Watugajah


14

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WATUGAJAH, KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Recommend Documents