KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GADUNG
KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : ...... TAHUN 2016 TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDes ) GADUNG TAHUN 2016 - 2021 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG,
Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang
bertujuan
Desa
untuk
dan
peraturan
pemerataan
turunannya
pembangunan
yang dan
meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala
desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat,
operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif
RT/RW,
pembangunan
desa,
pemberdayaan
masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat
maka perlu dibuat Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan
Desa
tentang
Pembangunan Jangka Menengah Desa 2016-2021.
Gadung
Rencana
Tahun
d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud
huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati
RPJMDes 2016-2021 antara kepala desa
dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2016-2021
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 )
2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014
tentang
Peraturan
pelaksanaan
Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2015
tentang
Tata
Tertib
dan
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
Mekanisme
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun
2010
tentang
Menengah Daerah;
Rencana
,
Pembangunan
Nomor 1
Jangka
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KESATU
: MEMBAHAS
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2016 – 2021 UNTUK
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA. KEDUA
: MENYEPAKATI
RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2016-2021 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
KETIGA
: KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN
Disepakati di
: Gadung
Pada Tanggal : 20 April 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA GADUNG KETUA
HUSRIYANTO
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor : ...../DS-GDG/20
Nomor : ...../BPD -………………… /…………….. KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA GADUNG TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2016-2021 Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan April kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Tahun Dua Ribu Enam Belas
1. A.BASAHIR
: Kepala Desa Gadung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. HUSRIYANTO
: Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Gadung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gadung selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa 1. 2. 3.
4.
PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2016-2021 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2016-2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2016-2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Toboali untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini
Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
(A.BASAHIR )
(HUSRIYANTO)
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2016-2021
Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan April Tahun DUA RIBU ENAM BELAS, bertempat di desa Gadung , Kecamatan Toboali , Kabupaten Bangka Selatan dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Draf Rancangan Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati RPJMDesa 2016-2021 dengan rincian sebagai sebagaimana lampiran Berita acara ini : B. Menyepakati RPJMDesa 2016-2021 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2016-2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut : 1. Perlu Tambahan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa; 2. Bidang Pembangunan diusahakan kegioatan yang akan dilaksanakan memang kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak dan bukan untuk promosi politik Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; 3. Kegiatan-kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksankan dalam rangka menunjung pelayanan kepada masyarakat. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GADUNG
1. Ketua / Anggota
: HUSRIYANTO
(……………………)
: SUDARTO,S.PdI
(……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota
: MIRZA
4. Anggota
: NURHANUDIN
(……………………)
6. Anggota
: NUPIADI
(……………………)
8. Anggota
: JUPRI
(……………………)
: SYAHBANA WIDODO
(……………………)
3. Sekretaris / Anggota 5. Anggota 7. Anggota 9. Anggota 10. Anggota 11. Anggota
: DIRWANDI : PARIANTO : HERIYADI
: ADE PRATAMA
(……………………)
(……………………) (……………………)
(……………………)
(……………………)
KEPALA DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PERATURAN DESA GADUNG NOMOR
3 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) GADUNG TAHUN 2016-2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GADUNG,
Menimbang
: bahwa dalam rangka penyediaan landasan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah desa, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gadung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6 Seri );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor Seri ); Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG dan KEPALA DESA GADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) GADUNG TAHUN 2016-2021. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan , selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 21. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
22. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
23. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
BAB II PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RPJMD Pasal 2 Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gadung Tahun 2016 - 2021 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Gadung dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun. Pasal 3 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gadung Tahun 2016 - 2021 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan tujuan 1.3 Dasar Hukum Penyusunan BAB II.
Gambaran Umum Desa .......... 2.1 Visi dan Misi 2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 2.3 ...... 2.4 .......
BAB III. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa 3.1 Visi dan Misi 3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa BAB IV. Rencana Prioritas Kegiatan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 4.1 Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4.2 Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 4.3 Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4.4 Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB V.
Penutup Pasal 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gadung Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini
(1)
BAB III PELAKSANAAN RPJMDESA Pasal 5
RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Selatan yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)
(1) (2)
RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa).
Pasal 6 Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan dalam RPJMDesa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); Tim Penyusun RKP Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara RKP Desa dengan RPJMDesa;
BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RPJMDESA Pasal 7 (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa. (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. Pasal 8 (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintahDesa.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten Bangka. c. terpilihnya Kepala Desa defenitif yang baru hasil pemilihan kepala desa setelah masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya berakhir. (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam LembaranDesa Gadung. ditetapkan di Gadung pada tanggal … KEPALA DESA GADUNG,
Diundangkan di Gadung padatanggal Februari 2016
A.BASAHIR
SEKRETARIS DESA GADUNG, ISWANDI LEMBARAN DESA GADUNG TAHUN 2016 NOMOR …...
