KEPALA DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PERATURAN DESA GADUNG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GADUNG,
Menimbang : a. bahwa pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan b, perlu membuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) oleh Kepala Desa; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) 2. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa; 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan No.
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG dan KEPALA DESA GADUNG MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Bupati adalah Bupati Bangka Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bangka Selatan 6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa; 11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa Pasal 2 (1) Rencana RKP -Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan
membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
(2) Dalam menyusun rancangan. RKP -Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus
memperhatikan
berkembang
di
dengan
masyarakat
Kemasyarakatan Desa;
sungguh-sungguh
yang
diwadahi
aspirasi
oleh
yang
Lembaga
(3) Rancangan RKP -Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa
disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD
untuk
dibahas
penyusunan RKP Desa
dan
disepakati
dalam
musyawarah
desa
(4) Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP -Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan
RKP Desa, maka Kepala Desa
mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun 2017 dalam bentuk Dokumen RKPDesa;
(5) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat;
(6) Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa maka menetapkan
RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa 2015 Pasal 3 (1) BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib
mengembangkan
nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan;
(2) Mekanisme
pengambilan
keputusan
dalam
Musyawarah
Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
Desa
BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4
Visi : Membangun Desa Menjadi Desa Yang Sejahtera,Adil,Makmur,Bersih dan Unggul serta Berdaya Saing. Pasal 5 Dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka dirumuskan Misi Desa Gadung : a. b. c. d. e.
Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Membudidayakan gotong royong. Meningkatkan SDM Desa baik perangkat maupun masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan. Memprioritaskan Desa Gadung sebagai Desa yang unggul dan berdaya saing bebas jentik dan sampah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6 Strategi Pembangunan Desa :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD. 2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa 3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri serta berdaya saing; 5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari serta bebas jentik dan sampah 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Desa : 1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat 3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat 4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera,adil serta unggul dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa yang mempunyai daya saing; 5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan.Pembangunan,Pembinaan dan pemberdayaan di desa.
Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Desa :
(1)
Peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan
Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik :
(2)
kapasitas
desa
dan
peningkatan kapasitas pemerintah desa;
peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat desa;
Pengembangan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa; kerjasama antar desa
Peningkatan pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: jalan dan lingkungan pemukiman, jalan desa, infrastruktur desa lainnya. pembangunan,
pemanfaatan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana kesehatan antara lain: sarana air bersih skala desa, sanitasi, posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya
sesuai kondisi Desa. pembangunan,
pemanfaatan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; kegiatan belajar masyarakat;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana
pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. Pengembangan
usaha
ekonomi
produktif
serta
pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
antara lain: pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pembangunan tanah kas desa sarana
dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
Pelestarian lingkungan hidup antara lain: perlindungan sumber air
bersih ; pembersihan daerah aliran sungai; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(3)
Peningkatan
Pembinaan
Kemasyarakatan
antara
lain:
pembinaan
lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana
olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa. (4)
Peningakatan
Pemberdayaan Masyarakat antara lain: pelatihan usaha
ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi
tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat
Desa,
dan
Badan
Pemusyawaratan
Desa;
peningkatan
kapasitas masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Desa).
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 Peraturan Desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa
Ditetapkan di : Gadung Pada tanggal : Juni 2016 KEPALA DESA GADUNG A.BASAHIR Diundangkan di Desa Gadung Pada tanggal Juni 2016 Sekretaris Desa
ISWANDI Lembaran Desa GadungTahun 2016 Nomor 5
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) GADUNG TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GADUNG,
Menimbang
: bahwa dalam rangka penyediaan landasan kebijakan
Mengingat
:
perencanaan pembangunan tahun 2017, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Gadung Tahun Anggaran 2017 yang di tetapkan dengan Peraturan Desa; 1. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II danKotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-UndangNomor 27 Tahun 2000 tentangPembentukanProvinsiKepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangNasionalTahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); 8. Peraturan Daerah Kabupaten …….. Nomor … Tahun ….. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten ……. Tahun ……. Nomor … Seri …..);
9. Peraturan Desa Gadung Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Gadung Tahun 2016-2021.
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADUNG dan KEPALA DESA GADUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) GADUNG TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 21. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, 22. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
23. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 24. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 25. Bupati adalah Bupati Bangka.
BAB II PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPDESA Pasal 2 Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Gadung Anggaran Tahun 2017 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa Gadung dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun. Pasal 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa Gadung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini BAB III PELAKSANAAN RKPDESA Pasal 4
RKPDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Gadung Tahun 2016-2021 dan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2017. (1) (2)
Pasal 5 Pelaksana Kegiatan melaksanakan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa); Tim Penyusun RKP Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara RKP Desa dengan RPJMDesa;
BAB IV PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RKPDESA Pasal 6 (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.
(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa. Pasal 7 (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara: a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa; c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Desa; dan d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal: a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten. (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten; b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten; c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Pasal 9
(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gadung ditetapkan di Gadung pada tanggal … KEPALA DESA GADUNG,
Diundangkan di Gadung Pada tanggal ….
A.BASAHIR
SEKRETARIS DESA Gadung, ISWANDI LEMBARAN DESA GADUNG TAHUN 2016 NOMOR …...
