PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI DESA LOMPAD KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Oleh Oldi Arianto Pangemanan
Abstrak Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Lompad, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD dan mengetahui factor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja BPD. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Lompad. Teknik analisis data yaitu Kategorisasi, Reduksi dan Interpretasi. Peran Badan Permusyawaratan Desa Lompad dalam menjalankan fungsi pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten minahasa selatan. Faktor-Faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintahan Desa Lompad adalah: Tunjangan dari anggota BPD, fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Lompad
PENDAHULUAN
menjalankan
fungsi
pengawasan
Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam
pemerintahan di Desa Lompad Kecamatan
sistem pemerintahan daerah akan berhubungan
Ranoiapo Kabupaten minahasa selatan .
dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena
itu,
sistem
dan
mekanisme
METODE PENELITIAN
penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
didukung dan ditentukan oleh Pemerintah
Informan dalam penelitian ini adalah :
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Ketua Badan Permusyawaratan Des
(BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratn Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat
Anggota Badan Permusyawaratan Desa
membuat Rancangan Peraturan Desa yang
Pemerintah Desa
secara
Serta Masyarakat Desa Lompad
bersama-sama
Pemerintah
Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal
Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah
ini,
a. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa
BPD sebagai lembaga pengawasan
memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol
(BPD)
terhadap
implementasi
desa,
pengawasan
anggaran
pendapatan
desa
terhadap peraturan desa di desa Lompad
peraturan dan
belanja
dalam
(APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.
Kec.
Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa
Selatan.
Lompad, mendorong penulis untuk meneliti kinerja
BPD
menjalankan pemerintah
itu,
apakah
tugasnya desa
benar-benar
sebagai
dalam
pengawas
penyelenggaraan
b.
khususnya
Ranoiapo
Ada
diidentifikasi dianalisa
implementasi,
atau
malah
menimbulkan
menghabiskan energi
1. masyarakat
melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi Berdasarkan
telah
dan
akan dan Badan
(BPD)
menjalankan
Desa tugas
pengawasan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk
Desa
dalam
masalah yang tidak perlu, yang hanya akan yang sesungguhnya
yang
kinerja
Lompad
tanpa
Minahasa
mendukung
menghambat Permusyawaratan
demokrasi
peneliti
yang
hanya
simbol
faktor
oleh
tugas
pengawasan
Kabupaten
beberapa
pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau menjadi
menjalankan
2. pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data
fenomena-fenomena
tersebut,
penulis tertarik untuk mengkaji permasalahanpermasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Peran Badan Permusyawaratan
Desa
(BPD)
dalam
dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan
data
lebih
banyak
pada
observasi, wawancara mendalam (in depth
interview)
dan
dokumentasi
(Sugiyono,
2007;62-63).
oleh BPD Desa Lompad terhadap pelaksanaan
Langkah-langkah menganalisis
Beberapa cara pengawasan yang dilakukan
yang
data
dilakukan
adalah
dalam
Kategorisasi,
peraturan desa, antara lain : a.
Reduksi dan Interpretasi.
tindakan
yang
terhadap
Jika
terjadi
penyelewengan,
BPD
memberikan teguran untuk pertama
HASIL DAN PEMBAHASAN
kali secara kekeluargaan.
Pelaksanaan
Peraturan Desa dan Peraturan Hukum
c.
BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
Tua Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan melaksanakan terhadap
semua
dilakukan oleh pemerintah desa. b.
1. Pengawasan
Mengawasi
Desa
kontrol
(BPD) atau
peraturan-peraturan
Pemerintahan
Hukum
Tua.
d.
Jika terjadi tindakan yang sangat sulit
juga
untuk dipecahkan, maka BPD akan
pengawasan
memberikan sanksi atau peringatan
desa
dan
sesuai yang telah diatur di dalam
Pelaksanaan
peraturan seperti melaporkan kepada
pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan
Camat
serta
Hukum Tua yang dimaksud disini yaitu
ditindaklanjuti.
Bupati
untuk
Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan
RPJMDes
yang
dijadikan
sebagai
b.
peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan pengawasan
Kepala
Desa.
yang
dilakukan
Pengawasan
terhadap
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Pelaksanaan
Pengawasan terhadap APBDes ini dapat
oleh
dilihat dalam laporan pertanggungjawaban
BPD
Lompad, adalah sebagai berikut :
Hukum Tua setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan hasil wawancara, dengan
a.
Pengawasan
terhadap
Pelaksanaan
memberikan
Peraturan Desa. Badan
Permusyawaratan
sekretaris BPD : “setiap tahunnya Hukum Tua
Desa
laporan
pertanggungjawaban
dalam
kepada kami, mengenai hal-hal yang telah
menjalankan fungsinya mengawasi peraturan
dilakukan oleh hukum tua dan perangkatnya
desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala
dalam kapasitas sebagai pemerintah desa,
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
dalam laporannya Hukum Tua menyapaikan
Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan
pencapaian target penerimaan dan realisasi
Ketua Badan Permusyawaratan Desa: “Segala
anggaran pendapatan dan belanja desa”.
bentuk tindakan pemerintah desa, selalu
BPD
dipantau dan diawasi oleh kami selaku BPD
jalannya
baik secara langsung ataupun tidak langsung,
Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD
hal ini kami lakukan untuk melihat apakan
terhadap
terjadi penyimpangan peraturan atau tidak”.
memberikan teguran-teguran secara langsung
melakukan peraturan
pengawasan desa
penyimpangan
di
terhadap masyarakat.
peraturan
yaitu
ataupun arahan-arahan. Apabila hal tersebut
yakni minimnya fasilitas operasional BPD,
tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan
Pemberian Tunjangan yang kurang, dan
membahas
dengan
Minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang
pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat
penyelenggaraan pemerintahan desa. hal
lainnya.
tersebut
Pelaksanaan pengawasan di Desa Lompad
pelaksanaan tupoksi BPD”.
tidak hanya melibatkan BPD saja, tetapi juga
Hal diatas dibenarkan oleh Ketua BPD Desa
melibatkan partisipasi dari masyarakat itu
Lompad : “kurangnya fasilitas dan tunjangan
sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil
kami dalam menjalankan tugas pokok dan
wawancara dengan Bapak NP seorang tokoh
fungsi
masyarakat desa Lompad, beliau mengatakan :
mempertanyakan akan fasilitas dan tunjangan
“Pengawasan
yang dijanjikan pemerintah”
masalah
ini
bersama
terhadap
pelaksanaan
yang
kami,
sering
ditemui
anggota
saya
dalam
sering
peraturan desa dan peraturan hukum tua juga
Selain itu faktor-faktor lain yang dapat
menjadi tanggung jawab masyarakat bukan
mendukung dan menghambat pelaksanaan
hanya BPD sebagai masyarakat kami selalu
pengawasan BPD adalah:
memberikan nasehat kepada Hukum Tua dan
a. Masyarakat
BPD apabila mulai terjadi pelanggaran
Masyarakat
merupakan
terhadap aturan yang berlaku”.
keberhasilan
BPD
faktor
dalam
penentu
melaksanakan
fungsinya, besarnya dukungan, sambutan dan B. Faktor-Faktor Penghambat
Pendukung Pengawasan
dan
penghargaan dari masyarakat kepada BPD
Badan
menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya.
Permusyawaratan Desa Dalam mewujudkan suatu organisasi yang
Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada
efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak
banyaknya aspirasi yang masuk juga dari
lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan suatu perdes. Kemauan dan
kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti
semangat dari masyarakatlah yang menjadikan
halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa,
segala keputusan dari BPD dan Pemerintah
untuk menjadi efektif dan baik tidak serta
Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan.
merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa
Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk
faktor
Berikut
aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu
diperlihatkan data mengenai hasil wawancara
keputusan sangat menentukan pelaksanaan
unsur
tugas dan fungsi BPD.
yang
mempengaruhinya.
penyelenggara
pemerintahan
yakni
sekretaris desa Lompad tentang kendala yang
Namun tidak semua masyarakat menyukai
dialami
melaksanakan
kinerja BPD Desa Lompad, karena tidak
tupoksinya, beliau mengatakan bahwa: “ada
semua keputusan yang ditetapkan oleh BPD
beberapa kendala yang sering kami lihat yang
dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh
dialami BPD dalam melaksanakan tupoksinya
seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan yang
oleh
BPD
dalam
dikeluarkan terkadang mendapat respon yang
kedudukannya dibandingkan dengan lembaga
beraneka ragam baik pro maupun kontra dari
yang diawasi”.
masyarakat. Adanya tanggapan yang bersifat
Namun berbeda dengan JK anggota BPD
kontra tentunya dapat menghambat langkah
lainya : “dalam aturan sangat jelas, mengenai
BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan
kedudukan BPD sebagai Mitra dari Hukum
kebijakan tersebut.
Tua, baik itu yang dijelaskan dalam Undang-
Menurut
Camat
Ranoiapo
Kabupaten
Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang
Minahasa Selatan, yang mengatakan bahwa :
pemerintahan
“Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus
Pemerintah,
mampu memahami kondisi-kondisi yang ada
Kabupaten Minsel, dimana dijelaskan bahwa
di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu
BPD bersama-sama dengan pemerintah desa
menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal
membuat
ini dikarenakan tingkat pendidikan ataupun
Perdes, fungsi pengawasan yang dimaksudkan
SDM
masyarakat berbeda, oleh karena itu
adalah bukan untuk merasa lebih tinggi dari
dibutuhkan inovasi dari BPD agar semua
hukum tua, tetapi sebagai control terhadap
kegiatan-kegiatannya dapat terealisasi dan
pelaksanaan dari Perdes dan APBdes, apabila
diterima dengan baik oleh masyarakat”.
terdapat penyelewengan dan pelanggaran,
b. Pola Hubungan Kerja Sama dengan
Daerah serta
Peraturan
Peraturan
Daerah
dan menetapkan APBDes dan
otomatis bukan hanya hokum tua yang bertanggungjawab,
Pemerintah Desa
dan
tetapi
BPD
juga
Pola hubungan kerja sama antara Badan
semestinya turut bertanggungjawab”.
Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah
Dari
Desa
Peraturan
terjadi kontradiksi antar anggota BPD yang
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan nomor
ada di desa Lompad, dimana perbedaan
13 tahun 2007 tentang pemerintahan desa,
pemahaman
dimana disebutkan pola hubungan antara BPD
anggota BPD mengenai kedudukannya dengan
dengan Hukum Tua adalah pola hubungan
hukum tua.
kemitraan
tugas
Pola hubungan antara BPD dan hukum tua ini
pemerintahan desa, namun berdasarkan hasil
harus jelas dipahami oleh kedua belah pihak,
penelitian ditemukan bahwa ada beberapa
agar nantinya tidak terjadi salah kaprah dalam
personil BPD merasa lebih tinggi posisinya
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing,
dari
sehingga dapat meminimalisir konflik intern
telah
ditetapkan dengan
dalam
pada
Hukum
menjalankan
Tua,
seperti
yang
pendapat-pendapat
dan
diatas
persepsi
sepertinya
masing-masing
disampaikan BP anggota BPD Lompad:
antara BPD dan Hukum Tua.
“Melihat
dapat
BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di
diintepretasi bahwa fungsi dan peran BPD ini
Desa memiliki fungsi dan peran yang dapat
sebenarnya berada diatas dari pada Hukum
mendorong
Tua, karena setiap lembaga yang melakukan
pembangunan Desa. Oleh kerena itu kehadiran
pengawasan, tentunya tidak akan sejajar
BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu
dari
fungsi
pengwasan,
kelancaran
pelaksanaan
lembaga yang memiliki tanggung jawab yang
Permusyawaratan Desa merupakan partner
cukup besar dalam membangun Desa serta
bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan
menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa.
tugas dan fungsinya. Kedudukan sebagai
Walaupun
Desa
mitra pemerintah Desa menyebabkan di
memiliki tugas dan fungsi dalam mendorong
antara keduanya tidak ada yang lebih tinggi
kelancaran pemerintahan Desa, namun Badan
maupun
Permusyawaratan Desa juga memiliki kendala
peraturan telah diatur bahwa
dalam. usaha pelaksanaannya. Faktor-faktor
Kepala Desa bertanggung jawab kepada
yang
Badan
Permusyawaratan
mempengaruhi
Permusyawaratan
lebih
rendah.
Sehingga
dalam
walaupun
peran
Badan
rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa
dalam
proses
tetapi Badan Permusyawaratan Desa tidak
Desa
pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa
dapat
antara lain:
Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa
1. Sikap Mental
hanya berhak mengusulkan pemberhentian
2. Sosialisasi Tentang Tugas dan Fungsi
Kepala Desa melalui Bupati. Sebaliknya juga
Badan Permusyawaratan Desa 3. Ketergantungan
Terhadap
secara
langsung
memberhentikan
Kepala Desa tidak dapat membubarkan Badan Adata
Istiadat/Tradisi
Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam proses pembuatan Peraturan Desa maka peran
4. Faktor Tanggung Jawab
Badan Permusyawaratan Desa juga sangat
5. Keahlian dan Ketrampilan
strategis, selain punya hak inisiatif untuk
6. Sarana dan Prasarana.
mengajukan
7. Kendala dari perangkat Desa
Badan Permusyawaratan Desa juga punya hak
8. Kendala dari Masyarakat
untuk
rancangan
mengadakan
Peraturan
perubahan
Desa,
terhadap
rancangan peraturan Desa yang diajukan, Hubungan
Kerjasama
Permusyawaratan
Antara Desa
Badan Dengan
Pemerintah Desa Saat
ini
merupakan
Badan
pemerintah Desa.
KESIMPULAN Permusyawaratan
wahana
untuk
Desa
menyalurkan
1. Peran
Badan
Lompad
Permusyawaratan
dalam
menjalankan
Desa fungsi
aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat
pengawasan Peraturan Desa dan Anggaran
yang turut serta membuat kebijakan Desa.
Pendapatan
Belanja
Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa juga
dilaksanakan
dengan
diharapkan berperan dalam meredam konflik-
dalam hasil penelitian ditemukan kendala
konflik kepentingan di Desa, mengingat
seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi,
kedudukannya sebagai badan perwakilan
serta pedoman teknis yang seharusnya
sehingga tidak semua permasalahan harus
diberikan
diselesaikan di tingkat pemerintah kabupaten.
minahasa selatan.
Sebagai mitra pemerintah Desa, Badan
oleh
Desa baik,
pemerintah
sudah walaupun
kabupaten
2. Faktor-Faktor penghambat yang paling
Beck willian dan rawlin, 1986
besar dalam pelaksanaan pengawasan
Keperawatan
BPD terhadap Pemerintahan Desa Lompad
grafindo persada
adalah: Tunjangan dari anggota BPD,
Komaruddin,
Jiwa.
Ajar
Jakarta,.
1994,.
raja
Ensiklopedia
fasilitas, dan pemahaman tentang tugas
Manajemen. Jakarta, Gramedia
dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan
Koentjaraningrat (ed)., 1994, Metode metode
Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor
Penenelitian
lainnya, seperti sikap mental, dan faktor
(pemerintahan desa dan administrasi
adat/kekeluargaan yang ada.
desa), Jakarta: PT Gramedia.
Masyarakat,
Miftah Thoha, 1983. Kepemimpinan dalam SARAN
Manajemen,
1. Pemerintah
Kabupaten
Minahasa
Pendekatan
Perilaku, Gunung Agung. Jakarta
Selatan melalui instansi terkait harus
Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu
lebih meningkatkan sosialisasi serta
Pemerintahan Baru) Jilid I, PT. Rineke
pemahaman,
Press, Yogyakarta
mengenai
tugas
dan
fungsi Badan Permusyawaratan Desa terkait
tahapan-tahapan
pembuatan
peraturan Desa maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melalui Diklat,
Penataran
atau
Training
Centre.
Poerwadarminta, W.J.S. 1982. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Roucek dan warren (arifin 2010) Teori-teori psikologi social , bandung, refika aditama
2. Pemerintah
Kabupaten
Minahasa
Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. Prospek
Selatan melalui APBD diharapkan
Pengembangan
dapat
Media: Bandung.
memberikan
suplai
dana
operasionalisasi BPD, dan tunjangan
Siagian,
S.P.,
Desa.
2003,
CV
Teori
Fokus
Praktek
untuk kesejahteraan BPD dimasing-
Kepemimpinan, PT. Rineke Cipta,
masing Desa yang tersebar diwilayah
Jakarta
Pememerintah kabubaten Minahasa Selatan
Soejono,
Soekanto,
DAFTAR PUSTAKA Muhamad,
2002,
Pengantar
Sosiologi, Surabaya, Rajawali Pers,. Sugiyono,
Ali
Suatu
1986,
Prof.Dr.
Penelitian Kamus
Bahasa
Indonesia, Angkasa Bandung Biddle, B.J dan Thomas, E.J, 1966. Role
2007,
Memahami
Kualitatif.
Alfabeta;
Bandung. Sumartono. 2006. Kemitraan Pemerintah Desa
dengan
Theory : Concept and Research.
Permusyawaratan
New York : Wiley
Penyelenggaraan
Badan Desa
dalam
Pemerintahan
Desa. Jurnal
Ilmiah Administrasi
Publik. Widjaja,. 2005 Otonomi Desa, raja grafindo persada, Jakarta
