KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA POOPO KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN Oleh : HIZKIA SARAYAR (NIM : 100813023, JUR : ILMU PEMERINTAHAN) Abstrak Latar belakang dari penelitian ini adalah BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa dalam hal ini menampung menyalurlan aspirasi masyarakat. Berdasarkan relitas yang ada tidak adanya aturan tertulis mengenai pertanggung jawaban hasil kerjanya dan masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan BPD dalam hal penyerap aspirasi masyarakat, masyarakat masih takut mengawasi, mengoreksi kinerja kepala desa. Sehingga rumusa masalah adalah bagaimana kinerja BPD dalam menampung menyerap aspirasi masyarak yang ada didesa Poopo Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam menyelengaraan pemerintah didesa untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyerap aspirasi dari masyarakat.Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang tugas dan kinerja BPD serta perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, Fokus penelitiannya adalah kepada BPD yang memiliki tugas dalam menjalankan penyerap aspirasi masyarakat, Sumber data penelitian mengunakan data Primer dan Skunder. Metode pengumpulan data wawancara,observasi,dokumentasi.Metode analisis data mengunakan pengumpulan data,penyajian data ,reduksi,kesimpulan. Hasil penelitian bahwa BPD didesa Poopo Barat belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representatif dari masyarakat guna mencapai kehidupan demokrasi didesa dalam hal ini sebagai wadah/penampung aspirasi dari masyarakat dan merealisasikannya. Saran adalah BPD jangan saja menampung aspirasi masyarakat tetapi merealisasikan aspirasi dari masyarakat dan BPD lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyerapan aspirasi, Agar supaya masyarakat benar- benar merasakan sesungguhnya kehadiran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD
Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa dan BPD adalah pengawas dan representatife dari masyarakat . Akan tapi pada kenyataan yang terdapat di desa Poopo Barat Kecamatan Ranoiapo dimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mana diatur pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa : “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Akan tetapi berbalik dengan kenyataan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Didesa Poopo Barat hanya menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakan dan tidak melakukan tindak lanjut,dalam hal ini BPD seakan-akan lepas tangan dengan kelanjutan dari apirasi masyarakat. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) banyak mengambil keputusan yang sepihak tanpa memikirkan apa maunya masyarakat sebenarnya hal inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berbeda dengan tugas yang sebenarnya. Bahawa kehadiran BPD seharusnya memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagaiperpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat
dengan pemerintah desa..Pada PP NO 72 tahun 2005 pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, ,menghimpun, meninjaklanjuti aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di Desa Poopo Barat menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalisasikan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT Tinjauan Pustaka Konsep Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi ,yaitu kinerja pegawai( individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi H. Pasolong (2010:175) Simamora (2004) Kinerja ( performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugastugas yang membentuk sebuah pekerjaan seseorang. Agus Dwiyanto (2007) Kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karna dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan pangilan jasa, Dengan melakukan penilaian
terhadap kinerja maka upaya untuk meperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Menurut Beratha . I. Nyoman, 1892 dan Maggistong menterjemahkan kinrja dengan istila performance yang di artikan sebagai tingkatan prestasi atau tingkatan produktivitas atau tingkat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi selama satu periode tertentu (Gomes, 2001:42). Menurut A.S. Ruki (2002:5) terminologi kinerja dengan istila managing amployee performance atau manajemen prestasi kerja untuk itu menurutnya kinerja di artikan sebagai prestasi kerja. Pamungkas (dalam juliantara, 2005: 38) menyatakan bahwa kinerja adalah penempilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang di peroleh dengan aktivitas yang di capai dengan suatu tujuan kerja. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) BPD yang sebelumnya berturut-turut disebut dengan istilah Lembaga Musyawarah Desa, Badan Perwakilan Desa, sampai akhirnya Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Keanggotaan BPD seperti yang disebutkan dalam pasal 30 PP Nomor 72 Tahun 2005 adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan bedasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005) sebagai berikut : a) Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang. b) Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang. c) Jumlah penduduk desa antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (Sembilan) orang. d) Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang. e) Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dalam Pasal 35 PP No 72 Tahun 2005, dijelaskan BPD mempunyai wewenang: a.
Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa c.
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
e.
Menggali,
menampung,
menghimpun,
merumuskan
dan
menyalurkan
aspirasi
masyarakat dan menyusun tata tertib BPD. Dan dalam pasal 37 PP No 72 Tahun 2005, Anggota BPD mempunyai hak: a.
Mengajukan rancangan Peraturan Desa
b. Mengajukan pertanyaan c.
Menyampaikan usul dan pendapat
d. Memilih dan dipilih e.
Memperoleh tunjangan
Metode Penelitian Jenis Penelitian Metode penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menurut ( Prof , Sugiyono , 2012) penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tringulasi(gabungan),analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generlisasi. Fokus Penelitian Fokus penelitan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) yang memiliki tugas dalam menjalankan penyerap aspirasi masyarakat didesa poopo barat kecamatan Ranoiapo. A. Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan harus memiliki pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tau atau pelaku yang penelitian terlibat
langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih informan harus di lihat kompensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Meleong 2006:132). Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang di amati, di lakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan di dasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 1.Ketua Badan Permusyawaratan Desa 2.Perangkat Desa Kaur Pemerintahan 3.Sekertaris Desa 4.Tokoh Masyarakat 5.Masyarakat Setempat Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : a.
Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau
pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
c.
Study Kepustakaan (library Research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen,
undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari para informan. Penganalisian ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil atau representatifnya masyarakat didesa adalah sebagai wadah atau tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menidaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berada di desa Poopo Barat dalam penelitian ini soal tugasnya menyerap aspirasi dari masyarakat belum berjalan dengan apa yang sebenarnya diinginkan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan pendapat atau keluhan dari masyarakat pada waktu penelitian mengatakan bahwa selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang sudah ada sesuai UU N 32 Tahun 2004 dan PP No 72 tahun 2005, padahal Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) sangat di nanti-nantikan keberadaannya dari masyarakat untuk terciptanya demokrasi yang ada didesa Poopo Barat ini.
Karena selama ini masyarakat menilai bahwa ada indikasi dan faktor politik bahkan juga faktor kedekatan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dalam hal ini hukum tua, sehingga menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan sesuai cita-cita dari masyarakat. Berdasarkan penelitian tentang bagaimana cara BPD dalam membuat kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada BPD melihat dari kondisi saat ini,karena melihat masyarakat sudah tidak percaya dengan kehadiran BPD didesa Poopo Barat. Untuk itu BPD harus melakukan pertemuan- pertemuan atau pendekatan kepada masyarakat seperti yang disampaikan beberapa informan tadi, Karena dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini masyarakat akan merasa tersentuh dan percaya kepada BPD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan penyelengaraan pemer intahan didesa bisa berjalan dengan baik karena bukan hanya pemerintah desa saja yang menjalankan roda pemerintahan tetapi bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dengan inilah masyarakat akan merasakan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menciptakan Pemerintahan yang demokrasi. Berdasarkan penelitian ada faktor yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didesa Poopo Barat belum berjalan dengan baik adalah: 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Poopo Barat belum memahami sepenuhnya akan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri padahal
tugas dari BPD sangat strategis sekali untuk pengawasan dan pembangunan masa depan yang ada didesa. 2. Kuranganya bimbingan teknis atau sosialisai dari pemerintah daerah kepada BPD untuk tugas sepenuhnya sesuai amanat yang ada didalam PP 72 Tahun 2005. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas penyerap aspirasi masyarakat didesa Poopo Barat Kecamatan Ranoiapo Kabupaten Minahasa Selatan, maka dapat disimpulkan : 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Tugas penyerapan aspirasi dari masyarakat yaitu belum berjalan dengan optimal atau harapan dari masyarakat padahal Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil rakyat didesa sebagai tempat menyuarakan keluhan-keluhannya kemudian menidaklanjuti aspirasi tersebut sampai kepada instansi atau lembaga terkait. Padahal Lembaga ini atau BPD sangat-sangat diharapkan sekali oleh masyarakat desa Poopo Barat guna menciptakan Keadilan kesejahteraan yang ada didesa. 2. Melihat dari situasi dan kondisi saat ini Badan permusyawaratan Desa Poopo Barat guna meningkatkan kembali kepercayaan dari masyarakat adalah dengan cara melakukan pendekatan-pedekatan melalui suatu perkumpulan dengan masyarakat dan membahas atau mencari solusi bersama soal permasalahan yang ada didalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jangan hanya menutup diri saja. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ,maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih lagi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menampung aspirasi dan selanjutnya ada implementasinya dari apa yang di
sampaikan
oleh
masyarakat,sehingga
kepercayaan
masyarakat
kepada
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) semakin tinggi. 2. Bagi Masyarakat Masyarakat sangat diharapkan selalu aktif dari yang sebelumnya memberikan Ide-ide atau aspirasi-aspirasi terhadap pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.Dan Masyarakat tidak perlu takut kalau harus mengawasi dan mengoreksi kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Daftar Pustaka Anita , Cristina , DKK , 2001 , Jaman daulat rakyat dari otonomi daerah ke demokrasi , Lampera pustaka utama , Yokyakarta. Gulo,W , Metodologi penelitian, 2002 , penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia ,Jakarta Idrus, Muhammad, 2007, Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. UII Press, Yokyakarta Moleong, Lexy, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif , PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. Ndraha Talizinduhu,1981,Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa. PT.Bina Aksara
Jakarta
Ndraha Talizinduhu, 1982, Partisipasi Masyarakat Desa Dibeberapa Desa. Bina Aksara. Jakarta Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, PT. Rineke cipta, Yogyakarta. Pasolong , Harbani , 2010 , Teori administrasi public , Bandung , Alfabeta bandung. Purwadarminta, W. J. S. 1984. Kamus umum bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta Soemantri , Trisantono , Bambang , 2010, Pedoman penyelengaraan pemerintahan desa, Fokusmedia , Jatinangor.
Solekhan, Moch. 2012. Penyelengaraan Pemerintah Desa, Malang: Setara Perss Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, Bandung: Alfabeta Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama Sumber-sumber Lain Undang- Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah PP No, 72 Tahun 2005 Tentang De
