KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA PAKUURE KECAMATAN TENGAKABUPATEN MINAHASA SELATAN Oleh : RIFAN PANAMBUNAN
Abstrak Skripsi ini berjudul “ Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Tugas Penyerap Aspirasi Masyarakat.(studi kasus pada Badan Permusyawaratan Desa didesa PakuureKecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). Latar belakang dari penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakanlembaga legeslatif desa sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintahan desa dalam hal ini menampung menyalurlan aspirasi masyarakat. Berdasarkan relitas tidak adanya aturan tertulis mengenai pertanggung jawaban hasil kerja BPD dan masyarakat belum sepenuhnya percaya dengan BPD sebagai penyerap aspirasi masyarakat, masyarakat takut mengawasi, mengoreksi kinerjaBPD dan Kepala Desa. Sehingga rumusan masalah adalah bagaimana kinerja BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang ada didesaPakuure. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPD dalam menjalankan kepemerintahan di desa untuk melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyerap aspirasi dari masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang tugas dan kinerja BPD serta perannya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian Deskriptif Kualitatif, Fokus penelitiannya adalah kepada BPD yang memiliki sebagaipenyerap aspirasi masyarakat, Sumber data penelitian mengunakan data Primer dan Skunder. Metode pengumpulan data wawancara, observasi,dokumentasi. Metode analisis data mengunakan pengumpulan data,penyajian data, reduksi, kesimpulan. Hasil penelitian bahwa BPD didesa Pakuure belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representatif dari masyarakat guna mencapai kehidupan demokrasi didesa dalam hal ini sebagai wadah/penampung aspirasi dari masyarakat dan merealisasikannya. Saran adalah BPD lebih lagi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menampung aspirasi serta merealisasikan aspirasi dari masyarakat, agar supaya timbul kepercayaan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur
pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai mana diatur pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu : “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa dan BPD adalah pengawas dan representatife dari masyarakat . Akan tetapi berbalik dengan kenyataan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Didesa Pakuure hanya
menampung
aspirasi-aspirasi dari
masyarakan
dan
tidak
melakukan tindak lanjut,dalam hal ini BPD seakan-akan lepas tangan dengan kelanjutan dari apirasi masyarakat. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) banyak mengambil keputusan yang sepihak tanpa memikirkan apa maunya masyarakat sebenarnya hal inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berbeda dengan tugas yang sebenarnya. Kehadiran BPD seharusnya memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagaiperpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada PP NO 72 tahun 2005 pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, meninjaklanjuti aspirasi masyarakat.
Harapan masyarakat yang cukup besar terhadap peran BPD yang dianggapnya akan mampu memberikan perubahan yang lebih baik ke masa depan. BPD di Desa Pakuure menjadi bahan pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalisasikan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT. Tinjauan Pustaka Konsep Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi ,yaitu kinerja pegawai( individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi H. Pasolong (2010:175). Agus Dwiyanto (2007) Kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan pangilan jasa, Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk meperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Menurut Beratha . I. Nyoman, 1892 dan Maggistong menterjemahkan kinrja dengan istila performance yang di artikan sebagai tingkatan prestasi atau tingkatan produktivitas atau
tingkat keberhasilan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi selama satu periode tertentu (Gomes, 2001:42). Simamora (2004) Kinerja ( performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan seseorang. Menurut A.S. Ruki (2002:5) terminologi kinerja dengan istilamanaging amployee performance atau manajemen prestasi kerja untuk itu menurutnya kinerja di artikan sebagai prestasi kerja. Pamungkas (dalam juliantara, 2005: 38) menyatakan bahwa kinerja adalah penempilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang di peroleh dengan aktivitas yang di capai dengan suatu tujuan kerja. Dhanna Agus, 1985 mendefinisikan kinerja (performance )sabagai suatu gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam bab XI bagian ketiga pasal 209 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan
kinerja pemerintah desa (fungsi legislasi) meliputi
pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Badan Perwakilan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa.Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Adapun jumlah anggota Badan
Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa (Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Masa jabatan anggota BPD menurut Pasal 56 ayat 2 yaitu Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Adapun jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam pasal 58 ayat 1 yaitu Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Sedangkan pasal 59 ayat berbunyi Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Dalam Pasal Pasal 61, dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut Pasal 62 Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam Pasal 65 ayat 1 dijelaskan tentang Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. Metode Penelitian Jenis Penelitian Metode penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif menurut ( Prof , Sugiyono , 2012) penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tringulasi (gabungan),analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generlisasi. Fokus Penelitian
Fokus penelitan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas dalam menjalankan penyerap aspirasi masyarakat didesa Pakuure kecamatan Tenga.
Sasaran Penelitian/ Pemilihan Informan Informan adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, informan harus memiliki pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tau atau pelaku yang penelitian terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih informan harus di lihat kompensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Meleong 2006:132). Agar dapat mengumpulkan informasi dari objek penelitian sesuai dengan fenomena yang di amati, di lakukan pemilihan kepada masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan di dasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 1)
Kaur Pemerintahan
2)
Sekertaris Desa
3)
Tokoh Masyarakat misalnya guru dan pegawai
4)
Masyarakat Setempat
Teknik Pengumpulan Data Data yang di kumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan
beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak berupa Tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. c. Study Kepustakaan (library Research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dilapangan dari para informan. Penganalisian ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Tugas Penyerap Aspirasi Masyarakat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam menjalankan tugas penyerap aspirasi dari masyarakat belum cukup baik atau tak sesuai harapan dari masyarakat, karena
sebagian atau hampir semua informan baik itu dari perangkat pemerintah sekertaris desa dan juga masyarakat yang ada mengatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa belum bisa dikatakan sebagai wadah aspirasi Masyarakat. Badan permusyawaratan desa
(BPD) sebagai wadah resmi dari penduduk atau
masyarakat desa sangat penting dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, Dukungan dari masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai tempat menyalurkan aspirasi. Akan tetapi melihat dari situasi yang ada sekarang masyarakat sudah mulai tidak memiliki kepercayaan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas kinerjanya selama ini. Sesuai Penelitian Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pakuure dalam menjalankan tugas sebagai penyerap aspirasi dari masyarakat belum berjalan dengan apa yang sebenarnya diinginkan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan pendapat atau keluhan dari masyarakat pada waktu penelitian mengatakan bahwa selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai mekanisme yang sudah ada sesuai UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 43 tahun 2014 serta UU No 6 Tahun 2014, padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat di nanti-nantikan keberadaannya dari masyarakat untuk terciptanya demokrasi yang ada didesa Pakuureini. Karena selama ini masyarakat menilai bahwa ada indikasi dan faktor politik bahkan juga faktor kedekatan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah desa dalam hal ini hukum tua, sehingga menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berjalan sesuai cita-cita dari masyarakat.
Berdasarkan penelitian tentang bagaimana cara BPD dalam membuat kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada BPD melihat dari kondisi saat ini, karena melihat masyarakat sudah tidak percaya dengan kehadiran BPD di desa Pakuure. Untuk itu BPD harus melakukan pertemuan- pertemuan atau pendekatan kepada masyarakat seperti yang disampaikan beberapa informan tadi, Karena dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini masyarakat akan merasa tersentuh dan percaya kepada BPD sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan penyelengaraan pemer intahan di desa bisa berjalan dengan baik karena bukan hanya pemerintah desa saja yang menjalankan roda pemerintahan tetapi bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dengan inilah masyarakat akan merasakan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menciptakan Pemerintahan yang demokrasi. Berdasarkan penelitian ada faktor yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Pakuure belum berjalan dengan baik yaitu: 1)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Pakuurebelum memahami sepenuhnya akan
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri padahal tugas dari BPD sangat strategis sekali untuk pengawasan dan pembangunan masa depan yang ada didesa. 2)
Kuranganya bimbingan teknis atau sosialisai dari pemerintah daerah kepada BPD untuk
tugas sepenuhnya sesuai amanat yang ada didalam PP 72 Tahun 2005 dan UU No 6 Tahun 2014. 3)
Berdasarkan penelitian masyarakat menyampaikan bahwa pemilihan BPD bukan
berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat, karena pemilihan BPD hanya ditunjuk langsung oleh hukum tua tanpa adanya musyawara.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas penyerap aspirasi masyarakat di desa Pakuure Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, maka dapat disimpulkan : 1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas sebagai penyerapan aspirasi dari masyarakat sesuai penelitian belum berjalan dengan optimal atau harapan-harapan dari masyarakat tentang kesejahteraan belum terealisasikan. Padahal Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil rakyat, semua keluhan-keluhan, aspirasi dari masyarakat seharusnya ditindak- lanjuti aspirasi tersebut sampai kepada instansi atau lembaga terkait. Karena Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak sesuai harapan masyarakat sehingga masyarakat tidak percaya lagi terhadap peran BPD di desa mereka. 2. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan dari masyarakat terhadap BPD maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerapkan kembali kegiatan musyawara desa dengan cara melakukan pendekatan-pedekatan melalui suatu perkumpulan dengan masyarakat dan membahas atau mencari solusi bersama soal permasalahan yang ada didalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saran Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut : 1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih lagi ditingkatkan apalagi dalam pelayanan terhadap masyarakat yaitu menampung aspirasi serta merealisasikan aspirasi dari masyarakat, agar supaya timbul kepercayaan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu dalam menjalankan pemerintahan di desa baik Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat harus adanya transparansi. 2. Bagi Masyarakat Masyarakat sangat diharapkan selalu aktif dalam mengawasi kinerja BPD dan Pemerintah Desa, serta berani memberikan Ide-ide atau aspirasi-aspirasi yang membangun desa kepada pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat tidak perlu takut kalau harus mengawasi dan mengoreksi kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Daftar Pustaka Dhana, Agus. 1985. Definisi Kinerja. Jakarta: Erlangga. Dwianto, Agus. 2007. Definisi kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Moleong, Dkk. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. Nyoman. I. Beratha. 1992. Definisi Kinerja. Yogyakarta: PT. Rineke cipta. Pasolong , Harbani . 2010 . Teori administrasi public . Bandung: Alfabeta bandung.
Simamora. 2004. Definisi Kinerja. Yogyakarta: Lampera Pustaka Utama. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif.Bandung: Alfabeta Ruki. A. S. 2002. Terminologi Kinerja. Bandung: PT. Refika Aditama.
Sumber-sumber Lain Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah PP No, 72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Kantor Kepala Desa Pakuure
