FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Publika, Jurnal S-1 ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH Oleh: ANSELMUS ROBY NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penyelenggaraan Pembangunan fisik desa . Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pengawasan pembangunan fisik desa berupa renovasi balai desa, Pelaksanaan fungsi BPD tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Hasil penelitian menunjukan bahwa BPD Pak Laheng belum mampu menjalankan fungsi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. hal tersebut tercermin dari proses pelaksanaan pengawasan pengawasan renovasi balai desa belum optimal. Selain itu, aspirasi masyarakat belum dapat ditampung dan disalurkan dengan baik oleh BPD yang dilihat dari pembangunan fisik desa yang belum transparan. Untuk itu saran yang diberikan adalah BPD diharapkan melakukan koordinasi bersama pemerintah desa agar komunikasi dapat berjalan dan proses pengawasan dapat efektif. Kata-kata Kunci : Fungsi BPD, Pengawasan, Pembangunan Fisik Desa.

BPD FUNGCTION IN MONITORING GOVERNANCE AT VILLAGE PAK LAHENG DISTRIC TOHO IN MEMPAWAH REGENCY Abstract The aimed of this essay to describe and understand about BPD in implementation process of controlling Physical Development of the Village. The tittle of this essay based on a problems that happened in process of controlling Physical Development of the Village. Implementation of BPD’s function that based on UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.This research use qualitative research metode and kind of descriptive research. Data accumulation use observation, interview, and documentation technique. Research located in Pak Laheng Village Toho Subdistrict Mempawah Regency. Result of this research showed that BPD Pak Laheng uncapable to do their function as good as they can based on Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. It is reflected controlling implementation process Physical Development of the Village. Besides that BPD is not accomodated and channeled the aspiration from society that we can see from Renovation of Village Hall utilizing that not transparant. For that reason, the advice for BPD their must make a coordination with village government in order to make a good communication and controlling process become effective. Keywords : BPD function, Controlling, Physical Development of the Village.

1 ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Dalam Undang Undang Nomor 6

A. PENDAHULUAN

Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, 1.

dijelaskan

Latar Belakang Penelitian

bahwa

musyawarah

desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun

merupakan forum permusyawaratan yang

2014 tentang Pemerintahan Daerah telah

diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,

memberikan berbagai perubahan ke arah

Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

peningkatan

desa

kesejahteraan

kepada

yang

bertujuan

masyarakat melalui pelayanan yang baik,

memusyawarahkan

serta

stategis

kinerja

yang

maksimal

secara

hal

untuk

yang

dalam

bersifat

penyelenggaraan

langsung dan transparan. Dengan adanya

Pemerintahan

otonomi daerah ini Pemerintah daerah dapat

penyelenggaraan pemerintahan desa dan

lebih

menggerakkan

memperhatikan

daerah

terpencil

Desa.

Berkaitan

dengan

masyarakat

untuk

dalam rangka pemerataan pembangunan.

berpartisipasi dalam pembangunan fisik

Peningkatan kesejahteraan di daerah secara

desa dan penyelenggaraan administrasi

langsung dilakukan dengan cara pemerataan

desa, maka setiap keputusan yang diambil

pembangunan seperti dibidang pendidikan

harus berdasarkan atas musyawarah desa

dan pertanian, khususnya di desa yang tepat

untuk mencapai keputusan bersama.

sasaran

akan

menumbuhkan

tingkat

partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam

Dalam pemerataan pembangunan di

hal ini kepala desa beserta jajarannya

desa, pemerintah melibatkan partisipasi

diberikan

masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran

wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah

bahwa pada dasarnya pembangunan desa

(PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang

mengunakan

peraturan

prinsip

dilakukan

masyarakat

dan

Kesadaran

masyarakat

untuk

pelaksanaan

mengurus

undang-undang

masyarakat.

Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa

ini

akan

desa memiliki organisasi pemerintahan

menimbulkan rasa memiliki dan tanggung

sendiri, yaitu kepala desa berseta perangkat

jawab yang tinggi dalam pembangunan

desa. Kepala desa merupakan pimpinan

desa. Pembangunan desa pada akhirnya

pemerintah

akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga

perangkat desa sebagai unsur pembantu

partisipasi masyarakat bisa menuntun desa

kepala

ke arah yang lebih baik dengan pembinaan

Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD

dari

merupakan lembaga perwujudan demokrasi

Pemerintah

untuk

oleh

wewenang

daerah

yang

akan

berdampak positif bagi pembangunan desa.

desa

desa.

yang

Dalam

dibantu

oleh

Undang-Undang

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 2

ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


yang

berfungsi

menyalurkan

menampung

aspirasi

dan

masyarakat,

berpartisipasi

dalam

penyelenggaraan

pengawasan

pembangunan

serta

menampung aspirasi masyarakat. BPD,

pemerintahan di desa. Selain itu BPD juga

melaksanakan tugas pengawasan kinerja

berkewajiban

kepala desa, serta bersama-sama dengan

pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan

Kepala Desa membahas dan menyepakati

kepala

Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan

untuk

desa

kerjasama

memperlancar

perlu

yang

baik

meningkatkan

dalam

proses

pembangunan di desa.

keterwakilan wilayah yang pengisiannya

Oleh karena itu, BPD sebagai badan

dilakukan secara demokratis. Anggota BPD

permusyawaratan yang anggotanya berasal

terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku

dari masyarakat desa tersebut dan dipilih

adat, golongan profesi, serta pemuka

secara demokratis. Disamping menjalankan

agama.

fungsinya

BPD

pengawasan

berfungsi

terhadap

melakukan

penyelenggaraan

sebagai

menghubungkan,

tempat

antara

Kepala

yang Desa

pembangunan fisik desa. BPD mempunyai

dengan masyarakat. Dengan adanya BPD

hak untuk mengawasi dan mendapatkan

diharapkan

keterangan

penyelenggaraan

masyarakat dalam melaksanakan tugas

Pemerintahan Desa dari Kepala Desa.

pengawasan pembangunan fisik desa yang

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di

selaras dengan kebijakan kepala desa dalam

tingkat desa dan melaksanakan pengawasan

pelaksaanan tugas. Dalam hal ini tugas

penyelenggaraan pemerintahan di desa,

Badan

BPD merupakan mitra kerja pemerintah

mengawasi penyelenggaraan pembangunan

desa dan untuk saling mendukung dalam

fisik desa yang di kelola oleh kepala desa

musyawarah serta membahas peraturan

selaku pemerintah desa. Berdasarkan pra

desa pembangunan di tingkat desa. Dengan

penelitian yang dilakukan penulis, yang

demikian kedua belah pihak bersama-sama

bertepatan dengan

mengemban amanah dari masyarakat.

hadapi sewaktu Praktek Pengalaman Kerja

BPD

tentang

memiliki

Permusyawaratan

aspirasi

Desa

adalah

masalah yang penulis

bersama

(PPK) di Badan Keluarga Berencana,

dengan kepala desa untuk merencanakan

Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan

dan

Anak,

menetapkan

melaksanakan

tugas

penyampaian

kebijakan

dalam

pemerintahan

dan

pembangunan fisik desa. BPD juga adalah

Pemberdayaan

Pemerintahan Desa,

Masyarakat,

khusus di Bidang

Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat 3 ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


Penulis

menemukan

beberapa

fenomena di lapangan yang berhubungan dengan

BPD

di

Desa

Pak

Laheng

Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Permasalahan

yang

penyelenggaraan

berkaitan

dengan

pemerintahan

desa

tersebut adalah sebagai berikut : 1) BPD belum optimal melaksanakan pengawasan pemerintahan

penyelenggaraan desa

di

Desa

Pak

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai sebagai mana semestinya. Dengan adanya pengawasan di tingkat desa dapat mengidentifikasi fenomena di lapangan dan hal ini menjadi masalah yang sangat penting untuk diteliti penyebabnya dan memecahkan masalah dengan pencarian solusi yang tepat. 2. Fokus penelitian:

Laheng.

Berdasarkan latar belakang yang

2) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

3)

BPD di Desa Pak Laheng

diuraikan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan

yang

masih

luas

belum maksimal dalam merangkul,

pembahasannya. Berkaitan dengan itu, agar

menampung,

menghimpun,

penelitian ini lebih terarah dan mencapai

merumuskan dan menyalurkan aspirasi

tujuan seperti yang diharapkan, maka

masyarakat.

penulis mengganggap perlu memberikan

Kepala Desa beserta perangkat desa

batasan pada ruang lingkup penelitian dan

belum transparan dalam melaksanakan

memfokuskan hal tersebut. Fokus untuk

penyelenggaraan pembangunan fisik

penelitian

desa.

permusyawaratan desa dalam pengawasan

4) kegiatan BPD di Desa Pak Laheng

ini

adalah

“fungsi

badan

penyelenggaraan pembangunan fisik desa di

banyak didominasi oleh peran Ketua

Desa

BPD sementara anggotanya belum

Kabupaten Mempawah”.

Pak

Laheng

Kecamatan

Toho

berperan sebagaimana tugas pokok dan fungsi

pengawasan

pembangunan

rehap balai desa.

3. Rumusan Permasalahan : Berdasarkan uraian fokus penelitian

5) Musyawarah

yang

diatas, maka dari itu rumusan masalah yang

diselenggarakan BPD belum optimal,

dikemukakan penulis dalam penelitian ini

karena anggota BPD belum semua

adalah “Bagaimana Fungsi BPD dalam

hadir

pengawasan penyelengaraan pembangunan

dalam

desa

rapat

musyawarah

pembangunan desa.

fisik desa ?

Pengawasan adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan 4 ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Pengawasan

4. Tujuan Penelitian : Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian

dan

perumusan

dianggap

sangat

penting dalam melaksanakan suatu kegiatan

masalah

dalam rangka membandingkan hasil yang

sebagaimana telah diungkapkan terdahulu,

akan di capai dengan perencanaan awal

maka tujuan penelitian ini adalah untuk

kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk

mengetahui

mengevaluasi

mekanisme

pengawasan,

hasil

akhir

dari

suatu

mendeskripsikan pelaksanaan BPD dalam

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

pengawasan penyelengaraan pembangunan

pembangunan. Istilah pengawasan dalam

fisik desa di Desa Pak laheng Kecamatan

bahasa Inggris disebut controlling, yang

Toho Kabupaten Mempawah.

oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa:

5. Manfaat Penelitian : Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan

dan ilmu pemerintahan

tentang tugas pokok dan fungsi BPD agar dapat

memberikan

pemikiran

yang

bermanfaat dan solusi atas masalah di lapangan yang berguna di bidang akademik,

hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawsan tersebut, berikut adalah

pendapat

para

ahli

tentang

pengawasan : Mockler (dalam Certo dan

khususnya bidang pemerintahan desa.

Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan

b. Manfaat Praktis Untuk BPD, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengawasan pembangunan anggota BPD.

B. KAJIAN

“the modern concept of control … provides a historical record of what has happened … and provides date the enable the … executive … to take corrective steps ”. Dalam hal ini pengawasan tidak

PUSTAKA

METODELOGI

DAN

sebagai berikut : ‘Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with theses standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives”. Menurut Mathis dan Jackson

1.

Teori

(2006:303)

mengungkapakan

bahwa

a)

Pengawasan

pengawasan

merupakan

dalam

proses

5 ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan

berdasarkan

standart

untuk

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, mengungkapkan ada 4 hal , yaitu

mengukur kinerja, memastikan kualitas atas

sebagai berikut :

penilaian

pengambilan

1) harus adanya rencana, standard atau

informasi yang dapat dijadikan umpan balik

tujuan sebagai tolak ukur yang ingin

pencapaian hasil yang di komunikasikan

dicapai,

kinerja

dan

kepada karyawan.

2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk

Menurut Siagian (dalam Torang, 2013:176)

yang

menyatakan

bahwa

mencapai tujuan yang diinginkan, 3) adanya

usaha

membandingkan

pengawasan adalah proses pengamatan

mengenai apa yang telah dicapai

terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk

dengan standard, rencana, atau tujuan

menjamin agar semua pekerjaan yang

yang telah ditetapkan, dan

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan

4) melakukan tindakan perbaikan yang

rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

diperlukan.

Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang di rencanakan.

Saefulah

(2005:317),

Fungsi Pengawasan Menurut Ernie dan Saefulah (2005:

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan

2.

yang

12) fungsi pengawasan adalah : 1) Mengevaluasi

keberhasilan

dan

mengungkapkan bahwa pengawasan adalah

pencapaian tujuan serta target sesuai

proses dalam menetapkan ukuran kinerja

dengan indikator yang ditetapkan.

dalam pengambilan tindakan yang dapat

2) Mengambil langkah klarifikasi dan

mendukung pencapaian hasil yang di

koreksi penyimpangan yang mungkin

harapkan sesuai dengan ukuran yang sudah

ditemukan.

ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14),

3) Melakukan berbagai alternatife solusi

pengawasan adalah keseluruhan sistem,

atas berbagai masalah yang terkait

tehnik,

dengan pencapaian tujuan perusahaan.

cara

yang

mungkin

dapat

digunaqkan oleh seorang atasan untuk

Menurut Marigan (2004 : 62),

menjamin segala aktivitas yang dilakukan

fungsi pengawasan adalah :

oleh dan dalam organisasi benar-benar

1) Mempertebal rasa tanggung jawab

menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah

terhadap pejabat yang diserahi tugas

pada upaya mencapai keseluruhan tujuan

dan wewenang dalam melasksanakan

organisasi.

pekerjaan. 6



2) Mendidik para pejabat agar mereka

masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

Desa

prosedur yang telah di tentukan.

mempunyai

3) Untuk

mencegah

penyimpangan,

terjadiny penyelewengan,

adalah

pemerintah tugas

desa

yang

pokok

dalam

melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

5.

Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan

3.

Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6

menyebutkan

bahwa,

Badan

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan

Permusyawaratan Desa yang selanjutnya

bahwa desa adalah desa dan desa adat atau

disebut

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

merupakan perwujudan demokrasi dalam

disebut Desa, adalah kesatuan mayarakat

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

hukum yang memiliki batas wilayah yang

Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus

menampung

urusan

masyarakat. Hak BPD antara lain sebagai

pemerintahan,

kepentingan

BPD

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

berikut :

masyarakat,

a)

hak

asal

usul

atau

hak

adalah

dan

lembaga

menyalurkan

yang

aspirasi

mengawasi dan meminta keterangan

tradisional yang di akui dan dihormati

tentang penyelenggaraan Pemerintahan

dalam

Desa kepada Pemerintah Desa;

sistem

pemerintahan

Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b) menyatakan

pendapat

atas

penyelenggaraan pemerintahan desa, 4.

pembangunan

Pemerintah Desa Setiap desa memiliki pemerintahan

kemasyarakatan

sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa

desa,

pembinaan

desa,

dan

pemberdayaan masyarakat desa. c)

Mendapatkan

biaya

operasional

dan perangkat desa serta Pemerintah Desa

pelaksanaan tugas dan fungsi dari

adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja

penyelengaraan

pemerintahan

di

tingkat

urusan desa seluruh

Desa.

masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintah

Desa

berfungsi

sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur

dan

mengurus

kepentingan

6.

Metode Penelitian Pada penelitian ini peneliti ingin

menggambarkan

dan

mendeskripsikan 7

ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.


berbagai informasi yang diperoleh, baik

C. HASIL

dari data dan narasumber maupun beberapa

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

masalah di lapangan yang peneliti temukan. Metode penelitian deskriptif secara umum

1.

Hasil Penelitian

adalah data yang telah diperoleh dari

Permasalahan

terlihat

penelitian dapat digunakan untuk melihat,

dilapangan

mengidentifiksi dan memecahkan masalah.

pengawasan terkait pembangunan fisik desa

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan

di

pendekatan penelitian kualitatif dengan

pemaparan yang jelas, agar permasalahan

jenis penelitian yang digunakan adalah

tersebut mendapatkan solusi yang tepat

deskriptif.

Tehnik pengumpulan data

serta melakukan perbaikan-perbaikan yang

laksanakan dengan mengunakan teknik

sesuai dengan masalah pembangunan fisik

observasi

desa di desa Pak Laheng Kecamatan Toho

terjun

wawancara

langsung

bersama

dilapangan,

narasumber,

dan

Desa

tehink

analisis

data

yang

Pak

melaksanakan

Laheng,

perlu

tugas

adanya

Kabupaten Mempawah.

mengumpulkan dokumentasi terkait hasil penelitan.

dalam

yang

Berdasarkan

Undang-undang

Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur

dilakukan berupa reduksi data, penyajian

tentang

data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi

Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di

penelitian dilakukan di Desa Pak Laheng

singkat BPD adalah badan perwujudan

Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

demokrasi sebagai lembaga perpanjangan

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala

tangan masyarakat yang berfungsi dalam

Desa, perangkat desa,ketua BPD, anggota

melaksanakan

BPD beserta tokoh masyarakat yang benar-

garaan pembangunan fisik desa di tingkat

benar

desa, sebagai perwujudan lembaga yang

mengetahui

keadaan

langsung

Desa

mengungkapkan,

pengawasan

menjadi

adalah fungsi Badan Permusyawaratan

menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari

Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan

masyarakat.

Laheng.

Peneliti

menggunakan

teknik

Lebih

untuk

penyeleng-

dilapangan dan objek dalam penelitian ini

Pembangunan Fisik Desa di Desa Pak

wadah

Badan

lanjut

menampung

didalam

Peraturan

Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang

keabsahan data yaitu dengan menerapkan

peratran

teknik

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

triangulasi

sumber

dalam

pelaksanaan

mengumpulkan dan mengkaji penelitian

menerangkan

dilapangan.

Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang

Badan

Undang-undang

pengisiannya

di

Permusyawaratan

lakukan

secara 8



demokratis merupakan wakil dari penduduk

balai ini, anggota BPD harus membuat

desa berdasarkan keterwakilan wilayah

perencanaan

untuk mengamanahkan aspirasi penduduk

melaksanakan

desa dan menyampaikan pendapat seluruh

pembangunan renovasi balai desa

masyarakat.

b.

Tujuan dari penelitian yang telah

yang

matang

proses

Pelaksanaan

dalam

pengawasan

proses

pengawasan

untuk melihat hasil yang dicapai

diungkapkan dalam latar belakang masalah

Dalam

melaksanakan

tugas

BAB I, yang menjelaskan bahwa tujuan

pengawasan renovasi balai desa dilapangan,

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

fungsi

menganalisis

Permusyawaratan

fungsi

Badan

pengawasan Desa

Badan Pak

Laheng

Permusyawaratan Desa sebagai lembaga

seharusnya setiap anggota dapat bertugas

perwakilan

untuk mengawasi

masyarakat

tingkat

desa

kegiatan

penyeleng-

khususnya di Desa Pak Laheng dalam

garaan pembangunan fisik desa. Akan tetapi

melaksanakan

hasil penelitian dilapangan belum sesuai

pengawasan

penyelenggaraan Pembangunan fisik desa.

dengan ketentuan yang pengawasan yang dilaksanakan anggota BPD. Dalam terjun

2.

Pembahasan

langsung dilapangan untuk melaksanakan

a.

Perencanaan tujuan sebagai tolak

pengawasan antara sesama anggota BPD

ukur yang ingin dicapai

barbagai kendala dalam membagi tugas

Berdasarkan

hasil

penelitan

pengawasan, dan menemukan kesulitan

dilapangan Dalam melaksanakan tugas dari

dalam melaksanakan rapat internal sesama

pengawasan, yang bertujuan agar proses

anggota

pembangunan renovasi balai desa dapat

melaksanakan

berjalan dengan maksimal sesuai dengan

terlebih dahulu, agar dalam melaksanakan

rapat yang telah direncanakan pemerintah

tugas

desa seharusnya BPD ikut musyawarah

pembangunan renovasi balai desa dapat

pembangunan desa ini dalam menyepakati

berjalan

untuk

pembangunan desa.

menentukan

dan

menetapkan

pembangunan atap desa dengan mengganti genteng metal. Akan tetapi belum semua anggota

BPD

pembangunan. pengawasan

hadir Dalam

dalam

c.

BPD.

Angota rapat

dilapangan

sesuai

BPD

internal

terkait

standrad

harus bersama

pengawasan

musyawarah

Membandingkan hasil pengawasan dengan perencanaan Pembangunan

rapat

Tujuan dari proses pengawasan ini

melaksanakan

adalah untuk mengetahui secara langsung

penyelenggaraan

pem-

apakah pelaksanaan pembangunan sudah

bangunan desa terkait dalam merenovasi

sesuai dengan rapat perencanaan awal yang 9



telah di tetapkan bersama atau masih

Anggota BPD merasakan kesulitan

terdapat kekurangan dalam melaksanakan

untuk menyimpulkan hasil pembangunan

pembangunan. Akan tetapi pelaksanaan

desa yang di laksanakan oleh pemerintah

pengawasan

secara

desa. Pada saat musyawarah dibalai desa,

maksimal, berdasarkan hasil penelitian

anggota BPD tidak hadir dalam rapat awal

wawancara dilapangan. Pada akhirinya hal

yang membahas tentang perencanaan yang

ini akan mempersulit anggota BPD untuk

akan dibangun di desa pak laheng. Hal ini

menyimpulkan

pelaksanaan

menyullitkan

pembangunan yang melaksanakan renovasi

perbandingan

tersebut sudah sesuai atau belum.

perbaikan terkait pembangunan renovasi

belum

terlaksana

hasil

Aspirasi masyarakat desa belum tertampung yang di ungkapkan tokoh

untuk hasil

melakukan

dan

melaksanakan

balai desa ini. e.

masyarakat bahwa lembaga BPD terkesan

Hambatan

Yang

dihadapi

BPD

Dalam Menjalankan Fungsinya

belum maksimal karena memang tidak ada

Dalam

menjalankan

aktifitas yang di temukan terkait BPD

pengawasan

melaksanakan fungsinya sebagai lembaga

perwakilan masyarakat di tingkat desa,

Pengawasan.

tentu

pengawasan

Belum dari

BPD

optimalnya inilah

BPD

fungsi

terdapat

sebagai

berbagai

lembaga

hambatan-

yang

hambatan. Sehingga dapat mempengaruhi

menyebabkan realisasi program perbaikan

BPD dalam menjalankan fungsinya yang

gedung desa untuk pembangunan desa

belum

terhambat dan di anggap tidak transparan.

Hambatan-hambatan anggota BPD dalam

d.

melakukan tindakan perbaikan yang

menjalankan

diperlukan

penyelenggaraan pemerintahan desa antara

Dalam rangka melakukan perbaikan kerja ini, yang bertujuan agar mengevaluasi hasil

yang telah di

secara

maksimal

fungsinya

di

lakukan.

pengawasan

lain sebagai berikut : a.

Kurang koordinasi dan keterbukan

kerjakan selama

antara BPD dan Pemerintah desa

pembangunan berjalan. Perbaikan ini sangat

khususnya kepala desa yang belum

penting dalam rangka untuk kemajuan

terjalin

pembangunan

kekurangan-

Sehingga hal ini menyebabkan fungsi

kekurangan selama renovasi pembangunan

Pengawasan belum berjalan secara

balai desa dari anggota BPD kepada

maksimal. Hal ini terlihat saat anggota

pemerintah

BPD yang tidak hadir dalam rapat

kebijakan.

mengoreksi

desa

selaku

pengambil

komunikasi

mengenai

renovasi

koordinasi

yang

yang

balai belum

baik.

desa. terjalin 10



menyebabkan

b.

BPD

sulit

untuk

langsung dilapangan pada saat proses

melakukan pengawasan.

pembangunan renovasi balai desa di

BPD kurang aktif dalam kegiatan

kerjakan, sehingga mempersulit anggota

pelaksanaan pembangunan di desa, hal

BPD dalam menentukan pencapaian

ini terlihat dari penuturan narasumber

pembangunan renovasi balai desa di

saat di lakukan wawancara secara

Desa pak Laheng.

mendalam.

BPD

lapangan

jarang

untuk

turun

ke

melakukan

pengawasan.

3. Membandingkan perencanaan

Hasil

dengan

musrembang.

membandingkan

hasil

Dalam dengan

perencanaan musrembang, dari awal musyawarah

perencanaaan

pembangunan fisik yang merenovasi

D. SIMPULAN DAN SARAN

balai

desa,

anggota

BPD

belum

semuanya hadir. Hal ini mengahambat

a) Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan

BPD

dalam

membandingkan

pembahasan yang telah paparkan oleh

perencanaan

awal

dengan

proses

peneliti dalam BAB V, maka peneliti

pengawasan

mengambil kesimpulan sebagai berikut :

pembangunan fisik desa yang menjadi

1. Perencanaan tujuan sebagai tolak ukur

akhir dari kegiatan pengawasan.

penyelengaraan

yang ingin di capai, anggota BPD tidak

4. Hambatan BPD menjalankan fungsi

dapat menjalankan fungsi pengawasan

pengawasan. Lemahnya koordinasi dan

secara optimal

komunikasi

perencanaan

karena

pengawasan,

dalam

awal

pembagian

antara

memperlambat

BPD

proses

yang dalam

tugas belum di lakukan. Hal ini terlihat

melaksanakan

dari proses musyawarah pembangunan

pembangunan fisik desa, koordinasi

desa, sebagian besar anggota BPD belum

antara pemerintah desa dengan BPD

menghadiri rapat dan akan berdampak

belum terjalin. Untuk itu perlu adanya

pencapaian pembangunan pengawasan

kerjasama yang baik antara pemerintah

yang akan di laksanakan.

desa dan BPD pak laheng agar semuanya

2. Pelaksanaan proses pengawasan untuk

pengawasan

dapat berjalan dengan maksimal.

melihat hasil yang dicapai. Dalam proses pelaksanaan pengawasan dari anggota

b) Saran

BPD belum optimal. Hal ini terlihat dari

1. BPD

kinerja anggota BPD yang belum turun

diharapkan

dapat

lebih

meningkatkan koordinasi baik sesama 11



anggota

BPD

dan

juga

terhadap

mengungkapkan permasalahan yang ada

Pemerintah Desa terutama Kepala Desa. Karena

sebagai

mitra

kerja

dalam

di Desa Pak Laheng. 2. Pengungkapan

Kalimat.

Dalam

Pemerintahan Desa, BPD dan Kepala

penulisan skripsi yang di susun oleh

Desa pak laheng harus mempunyai satu

penulis,

pemikiran

kekurangan.

dan

tujuan

sehingga

masih

terdapat

Seperti

berbagai

penggungkapan

penyelenggaraan pemerintahan desa di

kalimat, peneliti menyadari skripsi ini

desa pak laheng dapat berjalan tepat

masih jauh dari kata sempurna dan

sasaran.

memerlukan saran-saran dan masukan

2. kurangnya inisiatif dari anggota BPD berkaitan

dengan

penyelenggaraan

yang membangun agar penulisan skripsi

pengawasan

pemerintahan

ini bisa lebih baik.

desa,

pemahaman BPD mengenai prosedur pengawasan pembangunan fisik desa

E. REFERENSI

harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dalam hal ini anggota BPD di

1.

harapkan mampu dalam memahami

Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. Modern Management, Person Prentice Hall

tugas pokok dan fungsinya agar lembaga perwakilan masyarakat ini dapat berjalan dengan maksimal.

c)

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut: Penelitian.

Dalam

peneliti merasa waktu penelitian sangat kurang. izin penelitian hanya di berikan selama 12 hari dari pihak pengelola melaksanakan

Masyhuri.,Zainuddin. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: Refika Aditama

rangka

pelaksanaan penelitian di lapangan ini,

untuk

Hararap, Ducan, 2001, Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta: Quantum Maringan. 2004. Dasar-dasar administrasi dan manajemen. Jakarta: ghalia indonesia

Keterbatasan penelitian

1. Waktu

Buku-Buku :

penelitian

dilapangan terkait proposal yang telah di ajukan. Karena dalam melaksanakan

Mathis,Jhon H. Jackson. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta Moleong, J. Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

penelitian ini penulis merasa belum maksimal

dalam

memahami

dan 12



___________. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tohardi, Ahmad. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi. Bandung: Mandar Maju ____________ .2011. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa Undang_Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dalam Angka 2014. Profil KecamatanToho Tahun 2014.

Torang, Syamsir. 2013. Organisasi dan Manajemen, Bandung: Alfabeta. Trisnawati, Sule Erni, dan Kurniawan Saefullah. 2005. Pengantar manajemen, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit : Prenada Media, Jakarta. Winardi, 2000, Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti.

2.

Skripsi :

Susana, Susi. 2012. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak Yasinta, Selviana.2013. Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tirta kecamatan bengkayang kabupaten bengkayang. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanujungpura Pontianak 3.

Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen :

Kabupaten Mempawah dalam Angka 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 13 ANSELMUS ROBY, NIM. E42011009 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Recommend Documents