PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) Tegar Trihatmaja Wirahutama Prodi S1 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) e-mail: [email protected] Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si. NIP: 197108262006041001 (Ilmu Administrasi Negara FISH, UNESA), alamat email: [email protected] Abstrak Pemerintahan daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah. Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Dalam beberapa kasus, kehadiran BPD justru dianggap menimbulkan keruwetan pada kehidupan politik desa, dimana banyak BPD yang bergantung pada aparatur/birokrat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau Desa. BPD dinilai hanya sebagai “pemberi stempel” untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa. Umumnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agendaagenda yang diaharapkan secara efektif menciptakan pembaruan di desa, wajar bila kemudian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan daripada Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah lama ada di desa tersebut. Sebagai badan yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan desa, BPD berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah desa, namun peran tersebut seperti tidak tampak dalam Pemerintahan Desa Sidodadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Landasan undang-undang yang digunakan adalah Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang menekankan pada peran BPD, yaitu: membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sidodadi, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penelitian ini mengambil narasumber yang dianggap menguasai informasi tentang BPD yaitu, 4 (empat orang) yang terdiri dari ketua BPD, Kepala Desa Sidodadi, Sekretaris desa, dan tokoh masyarakat Sidodadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara terstruktur. Teknis analisis dalam penelitian ini adalah Kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014:20). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankannya dengan baik, Berdasarkan penetapan-penetapan peraturan yang telah di buat. Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa yaitu: BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankannya dengan baik, Berdasarkan penetapan-penetapan peraturan yang telah di buat. Sedamgkan Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yaitu: Dalam pelaksanaan fungsinya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Sidodadi telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan (pelebaran jalan) pada jalan desa yang menghubungkan antara dusun Kemendung dengan desa Bringin. Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu: BPD Sidodadi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa terutama pada pelaksanaan APB Desa mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa. Saran dari peneliti yaitu: Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat Desa dengan BPD harus ditingkatkan, BPD Desa diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, dan Anggota BPD Desa diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan anggaran BPD seperti yang diatur dalam PP No 43 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 9 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), Volumme 03 Nomor 01 Tahun 2016, 1-8 Kata kunci: BPD (Badan Permusyawaratan Desa), peran, PP No 43 tahun, dan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 9 tahun 2015. Abstract Local governments and village governments has shifted from centralized government system be decentralized so that the provision of public services to be closer and can be performed optimally. This implementation brings a lot of hope for improvement, in terms of management and the quality of the performance area. The village head in this case is responsible to the Village Consultative Body and submit the implementation report to the Regent. In some cases, the presence of BPD are deemed to cause clutter on the political life of the village, where a lot of that depends on the apparatus BPD / bureaucrats District Government, District or the Village. BPD is rated only as a "giver stamp" to give legitimacy to the village government. Generally, members of the Village Consultative Body have not experienced in understanding and formulating agendas are hope effectively creates renewal in the village, it is reasonable then the implementation of the Government village, the village head is still more dominant than the Village Consultative Body. Village Consultative Body (BPD) in the village of Sidodadi District of Sidoarjo Regency Park has long existed in the village. As a body that has a strategic position in the village administration, BPD role in accommodating and conveying society's aspirations are then submitted to village government, but the roles as not to appear in Village Government Sidodadi. This study used qualitative research methods. The cornerstone of the law used is LawNo. 6 of 2014 which emphasizes the role of BPD, namely: to discuss and agree draft rules Village along the village chief, and share their aspirations Sidodadi Village community, and to supervise the performance of the chief. This study takes a resource that is considered mastered about BPD ie, 4 (four) consisting of a chairman BPD, the village chief Sidodadi, Secretary of the village, and community leaders Sidodadi. Data collection techniques used is by observation and structured interviews. Technical analysis in this study is qualitative by Miles and Huberman (2014: 20). The results showed that BPD in carrying out the functions discussed and agreed on the draft regulation together with the Village Head Desa, BPD Sidodadi village has run well, Based on regulatory rulings that have been made. Function discuss and agree on the draft rules Village along the village chief namely: BPD in carrying out the functions discussed and agreed on the draft regulation together with the Village Head Desa, BPD Sidodadi village has run well, Based on regulatory rulings that have been made. Sedamgkan function and share their aspirations Village community, namely: In the exercise of its functions to dig, accommodating, formulate, and the aspirations of the community, BPD Village Sidodadi has followed suggestions from the community, namely the improvement of road (road widening) on a village road that connects the village Kemendung with Bringin village. The function of monitoring the performance of the Village Chief, namely: BPD Sidodadi carry out oversight of the implementation of regulations and decisions village head mainly on the implementation of APB village on the village allocation funds received as revenue villages. Suggestions from researchers that: Communication between the village government, especially the village with BPD should be improved, BPD Village is expected to soon overcome the obstacles that exist (the mechanism of action of the village government is less open to the BPD, and Members of BPD Village is expected voluntarily to take the time ( night) to discuss the problems that exist and concentrate more on its function. the village government should increase the budget for BPD as stipulated in Government Regulation No. 43 of 2014 on rural and Regional Regulation No. 9 2015 Sidoarjo on Village Consultative Body Keywords: BPD (Village Consultative Body), actor, Government Regulation No. 43 of 2014 on rural and Regional Regulation No. 9 2015 Sidoarjo.

PENDAHULUAN Otonomi daerah berimplikasi luas terhadap tata pemerintahan di daerah. Penerapan otonomi daerah telah memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola pemerintahan daerah berdasarkan lokal diskresi yang dimiliki. Pemerintahan daerah dan pemerintah desa telah beralih dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik

sehingga pemberian pelayanan kepada publik menjadi lebih dekat dan dapat dilakukan secara optimal. Penerapan ini membawa banyak harapan kepada perbaikan, dalam hal pengelolaan dan kualitas kinerja daerah. Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan 2

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, lalu sekarang UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan angin baru untuk kehidupan pemerintahan di Indonesia yang reformatif, transparan dan profesional dalam mengelola prosesproses pembangunan dan pemerintahan, bahkan telah memberikan harapan akan jaminan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang optimal, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satunya yang memiliki otonomi adalah desa, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa dalam hal ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Desa di kabupaten/kota memiliki kewenangankewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, dalam pasal 55 disebutkan bahwa BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan disamping itu BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik dan berpihak pada masyarakat, perlu

adanya check and balance dalam pelaksanaan pemerintahan. Masingmasing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. BPD memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana BPD merupakan saluran aspirasi masyarakat, menjembatani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa yang merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa. Selain itu BPD juga dapat digunakan masyarakat untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan kebijakan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, adanya pemberian tempat bagi partisipasi oleh warga desa dengan demokratis. Dengan demikian dalam mewujudkan pemerintahan desa yang baik, yang perlu dibangun adalah sebuah mekanisme dialog atau komunikasi antar lembaga desa sehingga sama-sama merasa memiliki tata peraturan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Sebagai elemen penting yang dianggap menjadi penggerak demokratisasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah problem yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Dalam beberapa kasus, kehadiran BPD justru dianggap menimbulkan keruwetan pada kehidupan politik desa, dimana banyak BPD yang bergantung pada aparatur/birokrat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan atau Desa. BPD dinilai hanya sebagai “pemberi stempel” untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa. Umumnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa belum berpengalaman dalam memahami dan merumuskan agenda-agenda yang diaharapkan secara efektif menciptakan pembaruan di desa, wajar bila kemudian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa masih lebih dominan daripada Badan Permusyawaratan Desa. 3

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo), Volumme 03 Nomor 01 Tahun 2016, 1-8

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah lama ada di desa tersebut. Sebagai badan yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan desa, BPD berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah desa, namun peran tersebut seperti tidak tampak dalam Pemerintahan Desa Sidodadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal mereka adalah lembaga yang berperan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat bahkan masyarakat lebih mengenal kepala dusun sebagai perwakilan mereka di desa dan bukan BPD. Selain itu dalam melaksanakan perannya, BPD Desa Sidodadi tidak memiliki kantor tersendiri, melainkan masih menumpang pada kantor kepala desa. Untuk melakukan pertemuan antar anggota BPD juga dilakukan dalam kantor kepala desa, hal ini menyebabkan kurangnya kebebasan BPD untuk terlepas dari intervensi pihak yang terkait dengan kinerja BPD. Keadaan seperti itu tentunya akan sulit bagi BPD dalam mengoptimalkan apa yang menjadi perannya sebagai lembaga yang ikut dalam pembuatan peraturan desa. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (studi kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. TUJUAN PENELITIAN Dari uraian tersebut adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan Peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo 2. Mendeskripsikan kendala BPD Dalam Penyelenggaraan pemerintahan desa. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data yaitu: wawancara terstruktur dan observasi. Narasumbernya adalah orang-orang yang menguasai atau berkaitan dengan peran BPD di desa Sidodadi Sidoarjo yaitu lima orang yang terdiri dari: Ketua BPD Desa Sidodadi yaitu Bapak Drs. Heriyanto, M.Pd, Kepala Desa Sidodadi yaitu Bapak H. Maskuri, S.Pd, M.Pd., Sekretaris Desa Sidodadi yaitu Bapak Amiril Mukminin, S.Sos., dan Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi Bapak Sutar dan Bapak Samsul. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori model analisis interaksi dari Miles and Huberman (Sugiyono, 2014: 20) HASIL DAN PEMBAHASAN BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap “parlemen-“ nya desa dan BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja dari pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. BPD berfungsi menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.9 Tahun 2015 tentang Badan permusyawaratan Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, penetapan jumlah anggota BPD. Pada bagian ini akan disajikan data dan hasil analisis dari hasil wawancara dan observasi di desa Sidodadi dari narasumber yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian hasil analisis studi peran BPD Sidodadi yang telah penulis diskripsikan pada bab IV (Pembahasan), bahwa peran BPD Sidodadi 4


telah diterapka dengan cukup baik namun masih ada kendala, berikut uraiannya: 1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan Permusyawaratan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa. Dalam penelitian ini menggunakan pelaksanaan peran BPD Desa Sidodadi merupakan mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. a. Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil suatu negara dan berlaku bagi seluruh warga negara yang berada dalam kawasan pemerintahan Negara tersebut. Dalam lingkup pemerintahan desa, pembuatan kebijakan ini diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga legislatif pada tataran pemerintahan desa. Kebijakan yang dibuat oleh BPD ini berupa peraturan desa ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Artinya BPD dalam membuat kebijakan tersebut harus mampu memahami kebutuhan masyarakat desa dan mampu mengartikulasikannya dalam suatu peraturan desa yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. BPD Desa Sidodadi menetapkan peraturan desa antara lain sebagai berikut :

kepada mantan kepala desa 3) Peraturan desa nomor 4 tahun 2015 tentang pembangunan gedung PKK dan gedung serba guna 4) Peraturan desa nomor 8 tahun 2015 tentang sumber pendapatan desa. BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankannya dengan baik, Berdasarkan penetapan-penetapan peraturan yang telah di buat. b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan fungsinya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Sidodadi telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan (pelebaran jalan) pada jalan desa yang menghubungkan antara dusun Kemendung dengan desa Bringin. c. Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa BPD Sidodadi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa terutama pada pelaksanaan APB Desa mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa. 2. Kendala yang Dihadapi BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD. b. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa . c. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. d. Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (tunjangan

1) Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 2) Peraturan desa nomor 3 tahun 2015 tentang penghargaan 5


kesejahteraan maupun dana operasional tidak mencukupi). Penyelesaian Kendala yang Dihadapi BPD Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa a. Untuk mengatasi kendala mengenai mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, antara Pemerintah Desa dan BPD Mengadakan rapat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan BPD. Rapat koordinasi ini membahas mengenai pendapatpendapat yang berbeda yang kemudian dimusyawarahkan secara kekeluargaan. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dua kali dalam seminggu. Rapat koordinasi ini dilakukan agar didalam pelaksanaan pemerintahan desa tidak ada kesenjangan di dalamnya dan mekanisme kerja dari pemerintah desa menjadi terbuka (transparan). b. Untuk mengatasi masalah mengenai kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD, perlu diadakanya diskusi rutin antara anggota BPD dengan pemerintah desa untuk membahas masalahmasalah dan mencari atau jalan keluarnya, agar pemerintah desa dapat memahami kedudukan BPD di Desa . c. Untuk mengatasi kesibukan anggota BPD, maka diadakan diskusi internal anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari karena di siang hari anggota BPD sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. d. Untuk mengatasi masalah penghargaan kepada anggota BPD (tunjangan kesejahteraan maupun dana operasional) pemerintah desa meningkatkan anggaran BPD yang diambilkan dari hasil pendapatan desa, sehingga kinerja BPD akan lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV maka peneliti menarik kesimpulan bahwa peran BPD di Desa Sidodadi Sidoarjo sudah cukup baik di lapangan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan narasumber di desa Sidodadi Sidoarjo. Adapun indikator dalam penelitian ini, peneliti menggunakan peran dan kendala kinerja BPD sebagai variabel penelitiannya. Variabel penelitian yang pertama adalah peran BPD: (1)Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa  BPD dalam menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, BPD Desa Sidodadi telah menjalankannya dengan baik, Berdasarkan penetapan-penetapan peraturan yang telah di buat, (2) Fungsi

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Dalam pelaksanaan fungsinya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Sidodadi telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan (pelebaran jalan) pada jalan desa yang menghubungkan antara dusun Kemendung dengan desa Bringin, (3)Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala DesaBPD Sidodadi melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa terutama pada pelaksanaan APB Desa mengenai dana alokasi desa yang diterima sebagai pendapatan desa. Variabel yang kedua adalah Kendala yang dihadapo oleh BPD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa, Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD, Tidak adanya penghargaan kepada anggota BPD (tunjangan kesejahteraan maupun dana operasional tidak mencukupi). Saran Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidodadi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat Desa dengan 6


BPD harus ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing dapat berjalan intensif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar. Komunikasi ini dilakukan dengan jalan meningkatkan intensitas pertemuan (dialog) yang tempatnya bergantian di rumah masing-masing perangkat desa dan BPD, sehingga suasana kekeluargaan semakin terasa dilingkungan anggota-anggota pemerintahan desa. 2. BPD Desa diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD Desa), sehingga dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa , baik itu peran di bidang legislasi atau perundang-undangan, pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Caranya dengan melaksanakan semua program yang telah disusun untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dan dengan meningkatkan komunikasi dengan kepala desa khususnya perangkat-perangkat desa, serta pemerintah desa diharapkan untuk lebih bersikap terbuka kepada BPD agar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk mengatasi hambatan mengenai dana operasional yang diterima BPD tidak mencukupi sehingga BPD lebih mengutamakan kepentingan ekonomi keluarga (bekerja diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD) daripada memikirkan tugas-tugas BPD.

4. Pemerintah desa sebaiknya meningkatkan anggaran BPD seperti yang diatur dalam PP No 43 tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Sidoarjo No. 9 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dana anggaran ini bisa diambilkan dari hasil pendapatan desa. Dengan optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang BPD, maka pelaksanaan pemerintahan di desa akan lebih terkontrol dan dapat berjalan dengan baik. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. Adisubrata, winarna surya. 2003. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Semarang: Aneka ilmu. Ashshofa, Burhan. 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Djohan, Djohermansyah. 2005.”Fenomena etnosentrisme dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah”. Dalam Haris, syamsuddin (Ed.), Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI anggota IKAPI. Hansen Don R, Maryanne M. Mowen, 2000 Akuntansi Manajemen, Edisi Kedua, terjemahan : A. Hermawan, Penerbit Erlangga, Jakarta. Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif .Jakarta: UI-Press. Moleong, Lexy j. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda. Rachman, Maman. 2001. Strategi dan Langkah-langkah Penelitian. Semarang : IKIP Semarang. -----------------------.1999. Strategi dan LangkahLangkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press. Rustopo. 2004. Undang-Undang Dasar 1945Amandemen dalam Satu Naskah dan Analisis Singkat. Semarang: Unnes Press. Syahbudin, H., 2005. Perjalanan Panjang Bangsa. http//www.kompas.com.

3. Anggota BPD Desa diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsinya agar di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya antar anggota BPD dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik antar anggota. 7


Syarifin, Pipin. dan Jubaedah, Dedah. 2006. Pemerintahan daerah di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia. Usman dan Akbar. 2009. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media. Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PPRI No.43 Tahun 2014. S. Prakoso Bhairawa Putera, (opini) Pelurusan Paradigma ”Pemberdayaan Masyarakat”.http://bhairawaputera. multiply.com/journal/item /36. (10 feb. 2008). Nanasudiana,2007.Menuju Pemberdayaan Masyarakat. http://nsudiana.Word Press.com/2007/12/22. (10 feb. 2009). Carry, Tony. 2006.disertasi lengkap.http://www.baubau.co.id.(1 0 feb. 2009).

8

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Recommend Documents