PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (STUDI KASUS DI DESA TERBAN KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG)
SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (Sl) Ilmu Hukum
Oleh : Nama : SUSWATI NIM
: 127010635
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2016 i
ii
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: SUSWATI
NIM
: 127010635
Jurusan /Program Studi
: Ilmu Hukum
Fakultas
: Hukum
Judul Skripsi
:
Peranan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Terban Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang). Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. Semarang, 15 Januari 2016
SUSWATI
iv
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun
dan
menyelesaikan
skripsi
yang
berjudul
“Peranan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa (Studi Kasus Desa Terban Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang).” Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran dan segala bentuk bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada: 1. Bapak Dr. Suparmin, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. 2. Bapak Mastur SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. 3. Bapak Anto Kustanto, SH.,MHum. selaku Dosen Pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat. 5. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang. 6. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi iniyang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
v
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.
Semarang, 15 Januari 2016 Penulis
vi
ABSTRAK
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), mengenai Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Pasal 1 butir 4 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu a) bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes)? b) hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembentukan Perdes di Desa Terban Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa; 2) untuk menganalisis hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di desa Terban. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif serta dikomparasi dengan bahan-bahan hukum atau literatur-literatur di bidang hukum. Sehingga, di dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan peraturan desa, proses BPD Desa Terban dalam pembentukan peraturan desa, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pembentukan dan penetapan peraturan desa. Akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam proses penyusunan dan pembentukan peraturan desa yang dilakukan di BPD Terban yaitu dengan melalui rapat bersama pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa.
vii
DAFTAR lSI
Halaman HALAMAN JUDUL......................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN ...............................................
iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................................
iv
KATA PENGANTAR ...................................................................................
v
ABSTRAK .....................................................................................................
vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
viii
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................
1
A. Latar Belakang ............................................................................
1
B. Perumusan Masalah.....................................................................
6
C. Tujuan Penelitian.........................................................................
6
D. Manfaat Penelitian ......................................................................
7
E. Sistematika Penulisan ..................................................................
8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................
9
A. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa..................................
9
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah ....................................
17
C. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sebelum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .................
22
D. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa sebelum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .................
29
E. Landasan Pembentukan Peraturan Desa .....................................
32
F. Struktur Pemerintahan Desa ........................................................
37
G. Alat Kelengkapan Pemerintahan Desa ........................................
39
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....................................................
40
A. Pendekatan Penelitian .................................................................
40
B. Jenis Data ...................................................................................
42
C. Teknik Pengumpulan Dara ..........................................................
42
D. Teknik Analisa Data ....................................................................
43
viii
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .............................
44
A. Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa .......................
44
A.1. Pembentukan Peraturan Desa ..............................................
46
A.2. Proses Badan Permusyawaratan Desa Terban dalam Pembentukan dan Penetapan Peraturan Desa ...........................
48
B. Hambatan-hambatan yang Timbul dalam Proses Pembentukan Dan Penetapan Peraturan Desa ..................................................
55
BAB V. PENUTUP ........................................................................................
61
A. Kesimpulan..................................................................................
61
B. Saran-saran ..................................................................................
62
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
64
ix
