PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA TANJUNG GLUGUR: Oleh Drs. Senain,M.Si Heri Susanto ABSTRACT The purpose of this study was able to describe the role of the Agency in the village Permuswaratan improve the effectiveness of the village administration, particularly in the village of Tanjung Glugur and reveals various issues regarding the administration of the village, especially the problem of legislation and coordination between agencies village. This type of research is qualitative descriptive research. In the study researchers directly involved in the whole process from planning, implementation and reporting of data. Retrieval of data carried out by the interview guide. The research was conducted in the village of Tanjung Glugur Mangaran District of Situbondo. In this research using descriptive qualitative data analysis with interactive model Miles and Huberman which describe all of the data as possible corresponding concepts and theories that relevan.Fokus This study determined the role of BPD is the role of nurturing, legislation, oversight, and accommodate the aspirations of the community, and effectiveness of the village administration, namely accountability, transparency, equality in service, and community involvement From the results, the existence of the Village Consultative Body Glugur Tanjung village in governance accountability when viewed from the side, showing that BPD Tanjung Glugur able to create a democratic climate. Where it is seen from the implementation of the various tasks and functions of BPD ranging from elections to the governance process has been quite satisfactory village public to remember the public will accept a variety of output tasks and functions that have been implemented. All the activities that have been undertaken by the BPD had been able to be accountable to the public more specifically regarding the release of a variety of village regulations that have controlled and revised by the BPD as representative of the community. Keywords: Village Consultative Body, The Effectiveness of the Implementation of the Village
1803
institusi yang ditawarkan menjadi
PENDAHULUAN
wajib untuk diwujudkan di tingkat Dalam UU No. 32 Tahun
desa.
2004 pasal 1 (2) disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur
dan
mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul
dan
adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam
Pemerintahan
Negara
Republik tersebut
Indonesia. yang
sistem Kesatuan Pada
dimaksud
pasal dengan
kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian
termasuk
dengan
susunan fungsi kawasan sebagai pemukiman
pelayanan
jasa
pelayanan
sosial,
jaman
pedesaan, pemerintahan,
dan
kegiatan
ekonomi.
baru,
skema di jaman
otonomi ini lebih bernuansa otonom yang ditandai dengan tidak terjadinya desa
sebagai
kecamatan.
bawahan
langsung
Sebagaimana
yang
tertuang dalam Undang - undang No. 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri dari; pemerintah desa yakni kepala desa bersama perangkatnya, Badan Permusyawatan Desa (BPD) yang merupakan parlemen di tingkat desa. Hal yang paling penting dari skema
perubahan
ini
adalah
terjadinya pemisahan fungsi legislasi dan eksekutif. Pemisahan ini menjadi tegas dengan tidak adanya klausul mengenai posisi kepala desa di institusi BPD.
Nampaknya bahwa aspirasi yang selama ini berkembang dan mengarah pada penyeragaman desa, yang pada gilirannya mematikan institusi lokal, didengar
orde
pemerintahan desa
pengelolaan
sumber daya alam,
tempat
Berbeda dengan skema di
secara
mulai relatif,
dan
diwujudkan dalam pengakuan atas hak asal usul desa kendati ini
Hal yang perlu ditegaskan adalah
apakah
perwakilan
adanya
di
tingkat
lembaga desa
disebabkan adanya petunjuk dari UU No. 22 Tahun 1999,
maka
sudah dapat dipastikan bahwa yang memiliki
kepentingan
terhadap
pembentukan BPD tersebut adalah
merupakan perbincangan mengingat 1804
pemerintah daerah melalui peraturan
merumuskan
daerahnya.
tentang
Kepentingan
Pendapatan
adalah
(APBDes),
kebutuhan
masyarakat
dalam
menetapkan
Peraturan Desa, Anggaran
pembentukan lembaga ini (BPD) memenuhi
dan
dan
Belanja
Desa serta
Keputusan Kepala Desa bersama –
mengaktualisasikan dirinya sekaligus
sama
melakukan kontrol terhadap jalannya
Kedua, Pengawasan yaitu meliputi
pemerintahan desa. Gagasan sangat
pengawasan terhadap pelaksanaan
dimungkinkan
Peraturan
mengenai
sama,
namun
pelaksanaan
teknisnya
pemerintah
Pendapatan
Desa, dan
desa.
Anggaran Belanja
Desa
sangat sempurna apabila diserahkan
(APBDes) serta keputusan Kepala
sepenuhnya
masyarakat
Desa. Dalam hal ini pengawasan
berdasarkan
Badan Permusyawaran Desa (BPD)
pengalaman di beberapa daerah,
di Desa Tanjung Glugur terhadap
besarnya jumlah BPD yang ada tidak
pelaksanaan
selalu menjamin besarnya kualitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja
yang diharapkan. Adanya mekanisme
Desa (APBDes) serta keputusan
kontrol
Kepala Desa kurang begitu efektif,
kepada
setempat.
Karena
melalui
sebuah lembaga
perwakilan,
tidak
terwujudnya
lembaga
Peraturan
Desa,
semata
ini terlihat jelas dengan sedikitnya
BPD.
jumlah Peraturan Desa yang ada di
Melainkan sangat ditentukan mulai
Desa
dari proses pembentukannya serta
terlambatnya penetapan Peraturan
bagaimana kerja dari anggota BPD
Desa,
tersebut
Kesadaran
pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)
politik masyarakat terutama dalam
tiap tahunnya serta masih terdapat
hal
beberapa kekosongan struktur di
sesudahnya.
peran
kebijakan
serta yang
menentukan
akan
diambil,
sangat dibutuhkan. Badan Desa
(BPD)
fungsi, Pertama,
Tanjung
penetapan
memiliki
sering
APBDes
dan
Pemerintahan Desa, yakni : Kaur Keuangan,
Permusyawaratan
Glugur,
Kaur
Ekonomi
dan
Pembangunan, Kaur Umum serta
beberapa
Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
antara lain :
Apabila fungsi pengawasan BPD di
Legislasi
yaitu
Desa
Tanjung
Glugur
berjalan
1805
dengan baik maka hal tersebut diatas
anggota
tidak akan terjadi. Hal ini diperparah
pelaksanaan pemerintahan desa yang
dengan jarang sekali ketua dan
dilakukan
anggota BPD berada di Kantor BPD
aparatnya dan dengan memahami
di Desa Tanjung Glugur sehingga
berbagai ruang lingkup aktifitas serta
wajar
peran
apabila
Kepala
Desa
koordinasi dan
antar
BPD
dan
BPD dalam
kepala
kontrol
mengawasi
desa
beserta
BPD
dalam
Masalah
dalam
pemerintahan desa.
pengawasan terhadap segala urusan
Rumusan
pemerintahan desa oleh BPD tidak
penelitian
efektif. Disamping itu sebagian besar
peranan
dari anggota BPD di Desa Tanjung
Desa dalam meningkatkan efektifitas
Glugur tingkat pendidikannya rata –
penyelenggaraan pemerintahan desa
rata setingkat Sekolah Dasar (SD) /
di Desa Tanjung Glugur.
MI dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP)
Tsanawiyah Menampung
adalah Badan
bagaimanakah Permusyawaratan
Tujuan dari penelitian ini
/
Madrasah
adalah : (1) mampu mendeskripsikan
(MTs).
Ketiga,
peranan Badan Permuswaratan Desa
Aspirasi
yaitu
dalam
meningkatkan
efektifitas
menangani dan menyalurkan aspirasi
penyelenggaraan pemerintahan desa,
yang
masyarakat
khususnya di Desa Tanjung Glugur,
kepada pejabat atau instansi yang
(2) mengungkap berbagai persoalan
berwenang. Keempat, Mengayomi
berkenaan dengan penyelenggaraan
yaitu
pemerintahan
diterima
menjaga
dari
kelestarian
adat
desa
khususnya
istiadat yang hidup dan berkembang
masalah legislasi dan koordinasi
di desa yang bersangkutan sepanjang
antar lembaga desa.
menunjang
kelangsungan
pembangunan di desa. Penelitian ini akan melihat peran BPD di Desa Tanjung Mangaran
Glugur Kabupaten
Kecamatan Situbondo.
Peran BPD di Desa Tanjung Glugur selama ini kurang begitu aktif, ini
METODE PENELITIAN Lokasi penelitian yaitu pada Desa Tanjung Glugur Kecamatan Mangaran
Kabupaten
Situbondo
selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal
30 Oktober 2012 s/d
29 Desember 2012.
dapat dilihat dari kurang aktifnya
1806
Dalam
penelitian
ini
untuk
mampu
menciptakan
menggunakan analisis data deskriptif
penyelenggaraan pemerintahan yang
kualitatif
akuntabel, maka perlu melihat fungsi
yaitu
mendeskripsikan
semua data semaksimal mungkin
keberadaan
sesuai konsep dan
penyelenggaraan pemerintah desa.
teori-teori yang
BPD
relevan. Dimana dalam penelitian ini
Hasil
tidak
memperlihatkan , bahwa di Desa
mencari
atau
menjelaskan
kajian
di
dalam
lapangan
hubungan, tidak menguji hipotesis,
Tanjung
namun
Mangaran ini terdapat beberapa nilai
hanya
situasi
secara
menggambarkan sistematis
tanpa
menggunakan perhitungan statistik.
Glugur
juga
Kecamatan
adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Secara garis besar bentuk-bentuk
adat-istiadat
yang
HASIL PENELITIAN DAN
tedapat di lokasi penelitian adalah :
PEMBAHASAN
(a) nilai-nilai agamis di desa Tanjung
Peran
Dalam
Glugur hampir 99 % masyarakatnya
Pemerintahan
beragama islam sedangkan sisanya
BPD
Penyelenggaraan
yang 1 % beragama lain. Dengan
Desa Berikut mengenai
ini
peran
dijelaskan BPD
penduduk yang mayoritas muslim itu
dalam
nilai-nilai agamis sangat dijunjung
Pemerintahan Desa di Desa Tanjung
tinggi. Ada beberapa contoh nilai-
Glugur
nilai agamis yang sampai dengan
Kecamatan
Mangaran
Kabupaten Situbondo :
sekarang masih ada yaitu : (1)
(a) Peran Mengayomi yaitu berkaitan
dengan
proses
diadakannya
pengajian
rutin
(pengajian malam selasa, pengajian
penyelenggaraan pemerintahan desa,
malam
maka perlu dicermati terlebih dahulu
jum’at, pengajian tarikat dan jamaah
mengenai berbagai aktifitas yang
sholawat nariyah), (2) peringatan
termanifestasi
Hari Besar Islam (Maulidan, tablig
dalam
fungsi
dan
kamis,
akbar
Permusyawaratan
mengikuti prosesi takziyah, apabila
Fokus
warga
khoul
malam
tugas lembaga desa khususnya Badan Desa.
dan
pengajian
akbar),
masyarakat
di
(3)
penelitian ini yang mencoba untuk
ada
desa
mencermati tentang eksistensi BPD
Tanjung Glugur yang meninggal
1807
dunia masyarakat sekitar mengikuti
hari minggu yang dilaksanakan mulai
seluru
sampai
dari tingkat RT, RW dan tingkat
dengan selesai bahkan mengikuti doa
Dusun diikuti oleh warga setempat.
bersama yang dilaksanakan oleh
Apabila di desa ada kegiatan warga
keluarga almarhun/almarhumah dari
melakukan kegiatan kerja bhakti
7 hari s/d 1000 hari wafatnya
guna mendukung suksesnya kegiatan
almarhum/almarhumah tersebut. Hal
tersebut, misalnya : Lomba Desa
ini seperti diungkapkan oleh Bapak
Tingkat Kabupaten (2) apabila ada
Sugiyono selaku salah satu warga
warga yang sakit, kecelakaan dan
Dusun Tanjung Glugur Kampung
meninggal dunia kepala desa maupun
mengungkapkan
perangkatnya atau anggota BPD ikut
prosesi
takziyah
bahwa
di
Desa
Tanjung Glugur nilai-nilai agama
membantu
sangat kental karena sebagian besar
puskesmas atau ke rumah sakit
warga disana beragama islam jadi
hingga mengurusi seluruh proses dan
nilai-nilai islam sangat di junjung
pembiayaannya
tinggi baik oleh Kepala Desa, BPD
Surat Pernyataan Miskin (SPM) ke
maupu warga masyarakat. Bapak
Kantor Kecamatn dimana SPM ini
Abdul Wahid selaku Ketua BPD
digunakan
Tanjung
bahkan
Glugur
menambahkan
membawa
korban ke
yaitu
untuk
mengurusi
memperingan
menggratiskan
biaya
bahwa kalau soal nilai keagamaan
perawatan di rumah sakit. Hal ini
warga disana religius dan antusias,
seperti diungkapkan oleh Bapak
hal
saat
Sugiyono selaku salah satu warga
memperingati hari besar islam dan
Dusun Tanjung Glugur Kampung
adanya
serta
mengungkapkan bahwa: kalau ada
jama’ah sholawat nariyah, (b) nilai-
warga yang sakit / kecelakaan Pak
nilai kebersamaan warga masyarakat
Petinggi beserta perangkatnya dan
di Desa Tanjung Glugur juga sangat
Anggota
tinggi
warga yang terkena musibah itu
ini
dapat
dilihat
pengajian-pengajian
karena
ini
sudah
turun
BPD
membawa
Glugur.
nilai
apabila ada salah satu warga ada
kebersamaan itu ialah : (1) kerja
yang sedang merehab / membangun
bakti yang rutin dilaksanakan setiap
rumah maka tidak perlu disuruh
contoh
rumah
membantu
temurun terjadi di Desa Tanjung Beberapa
ke
selalu
sakit
dan
1808
warga
sekitar
pasti
akan
atau
menolak
laporan
membantunya. Bapak H. Asmuni
pertanggungjawaban Kepala Desa,
selaku Kepala Desa Tanjung Glugur
memberikan
juga mengungkapkan bahwa sudah
Peraturan Desa mengenai Anggaran
menjadi tanggung jawabnya juga
Pendapatan
dan
untuk menjaga nilai kebersamaan
(APBDes)
dan
warga di sana, kalau ada warga yang
Perangkat
Desa.
sakit/kecelakaan dia 24 jam selalu
mempunyai
siap membantu warganya membawa
mempertanggung
kerumah sakit dan mengurus biaya
dan
dan
penyelenggaraan
administrasinya.
Nilai
persetujuan
terhadap
Belanja
Desa
pengangkatan Kepala
Desa
kewajiban jawabkan
kewajibannya
tugas dalam
pemerintah
desa
kebersamaan ini patut dilestarikan
kepada rakyat melalui Bupati dan
dan selalu dijaga di Desa Tanjung
BPD
Glugur.
kinerja kepala desa dan dilakukan
(b) Peran Legislasi. Badan Permusyawaratan
Desa
sebagai
bentuk
penilaian
pada aspek kontrol dan evaluasi
(BPD)
terhadap program atau kebijaksanaan
memiliki legitimasi formal sebagai
yang ditetapkan dalam Peraturan
bagian dari birokrasi pemerintahan
Desa maupun Keputusan Kepala
desa sebagaimana tercantum dalam
Desa. Pertanggungjawaban tersebut
pasal Peraturan Daerah Kabupaten
disampaiakan secara tertulis.
Situbondo Nomor 09 Tahun 2006
Lebih
lanjut
Bapak
yaitu Pemerintah Desa dan BPD
Asmuni,
selaku
mempunyai kedudukan sejajar serta
Tanjung
Glugur
menjadi
desa,
bahwa Peraturan desa dipergunakan
merupakan
di Desa itu bagaimanapun juga harus
disamping wahana
mitra itu untuk
demokrasi.Pada
pemerintah juga
melaksanakan hubungan
BPD
Kepala
H. Desa
menambahkan
dirapatkan
terlebih
dahulu
yang
kemudian
disetujui
oleh
BPD.
dengan pemerintah desa dalam hal
Rancangan peraturan yang dia buat
ini diartikan sebagai hubungan BPD
dibahas
dalam rangka menjalankan tugas
ditetapkan sebagai peraturan setelah
pokok, fungsi dan wewenangnya
mengalami
terutama dalam menerima, menilai
persetujuan
oleh
BPD
perbaikan dari
kemudian
dan BPD.
1809
Bagaimanapun juga BPD itu kan
dirinya sekaligus melakukan kontrol
wakil rakyat desa yang didalamnya
terhadap
terdapat
desa.Ruang lingkup dari kontrol
tokoh-tokoh
masyarakat
desa.
disini Kenyataan
memperlihatkan
dilapangan bahwa
di
desa
jalannya
pemerintahan
menyangkut
pada
produk
hukum/peraturan desa yang menjadi pedoman
dalam
penyelanggaraan
Tanjung Glugur terdapat beberapa
pemerintahan
peraturan
mengingat hukum berperan sebagai
desa
yang
ditetapkan,
desa.
ini
antara lain : (1) Peraturan Desa
leglitas
Tanjung Glugur Nomor 01 Tahun
pemerintahan desa sekaligus alat
2010 tentang Pungutan Desa, (2)
pembenar dalam melakukan aktifitas
Peraturan
dan kegiatan dalam pemerintahan
Desa
Tanjung
Glugur
Nomor 02 Tahun 2010 tentang
atas
Hal
penyelenggaraan
desa.
Keterangan Desa, (3) Peraturan Desa
Secara umum di Kabupaten
Tanjung Glugur Nomor 03 Tahun
Situbondo telah ditetapkan mengenai
2010 tentang
Harga Jual Beli
fungsi BPD dari sudut legislasi ini,
Tanah, (4) Peraturan Desa Tanjung
dimana tertuang dalam Perda No. 30
Glugur Nomor 02 Tahun 2011
Tahun 2001 tentang Peraturan Desa,
tentang
menyebutkan
APBDes.
menyiratkan
Hal
ini
bahwa
Rancangan
bahwa
dalam
peraturan desa disusun oleh Kepala
penetapan
peraturan
Desa dan atau BPD (pasal 5 ayat 1);
desa, rancangan peraturan tersebut
Kepala Desa menetapkan peraturan
dibuat terlebih dahulu oleh kepala
setelah
desa
BPD
mekanisme
yang
selanjutnya,
apabila
mendapatkan (pasal
5
ayat
persetujuan 12);Dalam
disetujui oleh BPD akan ditetapkan
menetapkan peraturan desa, BPD
oleh kepala desa sebagai peraturan
mengadakan rapat yang dihadiri oleh
desa.
sekurang-kurangnya dua pertiga dari (c) Peran sebagai Pengawas
Kepentingan
pembentukan
jumlah anggota BPD (pasal 5 ayat
Badan
3);Peraturan desa ini ditanda-tangani
Permusyawaratan Desa (BPD) ini
oleh Kepala Desa tanpa pengesahan
lebih
kebutuhan
Bupati (pasal 5 ayat 4); Selambat-
masyarakat dalam menaktualisasikan
lambatnya 15 (lima belas) hari
berangkat
dari
1810
setelah peraturan desa
ditetapkan
kemungkinan adanya perbaikan dan
maka dikirim kepada Bupati untuk
disetujui oleh BPD yang selanjutnya
mendapatkan pengawasan dengan
akan ditetapkan oleh Kepala Desa.
tembusan Camat (pasal 5 ayat 5);
Berdasarkan
Pemerintah
Situbondo
menunjukkan bahwa peran Badan
dapat membatalkan peraturan desa
Permusyawaratan Desa dalam hal
yang
dengan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kepentingan umum atau peraturan
pemerintahan desa di Desa Tanjung
perundang-undangan
Glugur ini sudah sesuai dengan
Kabupaten
bertentangan
yang
lebih
tinggi tingkatannya (pasal 8 ayat 1). Deskrispsi
peraturan
tersebut menyiratkan bahwa secara eksplisit
BPD
legislasi
dalam
memiliki
tersebut
undang-undang yang berlaku dan dapat
dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.
fungsi
penyelenggaraan
uraian
(d)Peran Penampung
sebagai
Aspirasi.
pemerintahan desa. Dimana BPD
otonomi
berperan untuk merumuskan dan
kerangka yang meletakkan dasar
menetapkan peraturan desa bersama
pada
Kepala
Desa.
bernuansa demokratisasi. Ini dapat
tentang
pembuatan
Kondisi
kongkrit
perauran
ini
desa
merupaka
Konsep
pemberdayaan
diartikan
bahwa
desa
adanya
suatu
yang
suatu
seperti yang dipaparkan oleh Bapak
lembaga perwakilan yang mampu
Agus Susilo selaku Sekretaris Desa
menciptakan
Tanjung Glugur
demokratis yang terwujud dalam
bahwa dalam
suatu
pembuatan peraturan desa, mereka
bentuk
harus melakukannya dengan berdasar
Permusyawaratan Desa.
iklim
adanya
yang
Badan
pada Perda Kabupaten Situbondo
Salah satu contoh nyata
No. 09 Tahun 2006 tentang BPD.
peran BPD dalam menampung dan
Langkah-langkahnya sama, dimana
menyalurkan aspirasi masyarakat di
Kepala Desa telah membuat draft
Desa Tanjung Glugur ialah dalam
keputusan yang nantinya dibicarakan
forum Musrenbang Desa maupun
(dirapatkan)
Musrenbang
oleh
BPD,
yang
rancangan tadi diterima oleh BPD.
Kecamatan
yang
dilakukan setiap tahunnya, yaitu :
Dalam rapat itulah tidak menutup
1811
Berdasarkan uraian dan data yang
didapat
dari
table
memperlihatkan
bahwa
daerah secara esensial meletakkan kerangka pemberdayaan masyarakat (desa)
untuk
mengelola
segala
input/masukan dari masyarakat ini
potensi bahkan permasalahan yang
memberikan kontribusi positif atas
terdapat di daerah. Hal ini membawa
penyelenggaraan dan pembangunan
konsekuensi
Desa Tanjung Glugur. Hasil kajian
aspek
memperlihatkan terdapat beberapa
aparatur daerah (tingkat desa) untuk
masukan
telah
mampu menjalankan tugas daan
ditindaklanjuti dan ini menjadi hasil
fungsinya sesuai dengan nilai-nilai
pembangunan
yang dapat dipertanggungjawabkan
masyarakat
di
yang
Desa
Tanjung
Glugur.
logis
diperlukannya
pertanggungjawaban
dari
kepada masyarakat (desa). Secara
Efektifitas
Penyelenggaraan
umum
kondisi
dilapangan memperlihatkan bahwa pemilihan Kepala Desa Tanjung
Pemerintah Desa Berkaitan
dengan
Glugur Kecamatan Mangaran ini
pemerintahan
adalah berdasarkan pada Peraturan
khususnya menyangkut pengukuran
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
prinsip-prinsip
10 Tahun 2006 tentang Tata Cara
penyelenggaraan
penyelenggaraan
pemerintahan desa yang baik, dalam
Pemilihan,
penelitian ini akan dilihat dari segi
Pengangkatan,
akuntabilitas,
transparansi,
Pemberhentian Kepala Desa sesuai
kesetaraan dalam pelayanan, dan
dengan pasal 5. Deskripsi mengenai
keterlibatan
terhadap
tugas dan tanggungjawab dari Panitia
dari
Pemilihan Kepala Desa adalah : (a)
masyarakat
penyelenggaraan
mulai
Pencalonan, Pelantikan
perencanaan sampai distribusi hasil-
Melakukan
hasil pembangunan. Prinsip-prinsip
penyaringan Bakal Calon Kepala
tersebut
Desa ; (b) Menerima pendaftaran
akan
diuraikan
dalam
paparan berikut ini :
Bakal
penjaringan
dan
Calon
Kepala
(a)
Akuntabilitas
Melakukan
penelitian
Penyelenggaraan
Pemerintahan
administrasi
Bakal
Desa.
Konsep tentang otonomi
Desa
dan
;(c)
persyaratan Calon
dan
menetapkan sebagai calon Kepala
1812
Desa ; (d) Mengajukan calon yang
pencalonan dan pemilihan. Langkah
memenuhi syarat kepada BPD untuk
lainnya agar proses pelaksanaan
ditetapkan sebagai calon yang berhak
pemilihan kepala desa memenuhi
dipilih ;(e) Mengajukan rencana
syarat maka 7 (tujuh) hari sebelum
biaya Pemilihan Kepala Desa ;(f)
pelaksanaan pemungutan suara, telah
Melaksanakan pendaftaran pemilih
diberitahukan
;(g) Mengesahkan daftar pemilih
tentang akan dilaksanakannya secara
sementara maupun daftar pemilih
terbuka
tetap ;(h) Menyiapkan kartu suara
berhak dipilih dan daftar pemilih
atau sejenis sesusai dengan daftar
yang sudah disahkan oleh panitia
pemilih yang disahkan ;(i) Mengatur
pemilihan. Disamping itu 2 (dua)
pelaksanaan kegiatan perkenalan dan
hari sebelum pelaksanaan pemilihan
penyampaian program Calon Kepala
suara panitia pemilihan beserta BPD
Desa
kepada
masyarakat
nama-nama
calon
yang
yang
berhak
dipilih
;(j)
telah menyampaikan surat undangan
Menyiapkan
jadwal
pelaksanaan
kepada para pemilih yang memuat
Pemilihan
Kepala
Menyiapkan Pemilihan
Desa
tempat Kepala
Melaksanakan
(k)
tentang hari, tanggal, dan tempat
pelaksanaan
pemungutan suara. Surat undangan
Desa
dibawa
Pemilihan
;
;(l) Kepala
pemilih
menggunakan
hak
saat
pilihnya
dan
Desa ;(m) Membuat Berita Acara
panitia
semua
pelaksanaan
nama yang bersangkutan dengan
Desa
KTP atau bukti identitas lain
kegiatan
Pemilihan
Kepala
;(n)
Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa
dan
pertanggungjawaban
memperlihatkan
mencocokkan
yang
sah.
laporan
Setelah selesai pemilihan
penggunaan
BPD menetapkan calon kepala desa
biaya pemilihan kepada BPD. Kenyataan
pemilihan
pada
terpilih
dilapangan bahwa
dalam
dengan
keputusan
BPD,
berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan,
dan
keputusan
BPD
pelaksanaan pemilihan kepala desa di
tersebut disampaikan kepada Bupati
Desa Tanjung Glugur ini kepala desa
untuk disahkan dengan menerbitkan
dipilih
Keputusan
langsung
setempat,
telah
oleh
penduduk
melalui
tahap
Bupati
tentang
Pengesahan Kepala Desa terpilih.
1813
Kaitan lainnya berkenaan dengan
sisi
bahwa
cukup
baik,
dalam
masyarakat menerima dengan baik
adalah
atas proses pemilihan kepala desa
menyangkut biaya pemilihan, dimana
yang telah dilaksanakan, masyarakat
besarnya
tahu
pemilihan
akuntabilitas
menyatakan
kepala
biaya
desa
pemilihan
ini
setiap
tahap
dan
mereka
ditentukan oleh BPD (selaku wakil
melakukan pemilihan secara tertib.
rakyat) atas usul panitia pemilihan,
Tugas
yang ditetapkan dan dibebankan pada
dijalankan dengan baik dan itu
Anggaran Pendapatan dan Belanja
menunjukkan
Desa (APBDes). Adapun alokasi
pemilihan tidak ada masalah.
biaya pemilihan tersebut meliputi :(a)
Kenyataan
Biaya
administrasi,
(b)
Biaya
panitia
(pemilihan)
bahwa
telah
proses
ini
memperlihatkan bahwa dalam proses
pendaftaran pemilih, (c) Biaya surat
pemilihan
suara dan bilik suara, (d) Biaya
diuapayakan adanya langkah-langkah
penelitian syarat-syarat calon, (e)
akuntabel
Biaya
penyelenggaraan yang transparan,
konsumsi
dan
rapat-rapat
panitia, (f) Biaya petugas Paparan
kepala
desa
dengan
telah
proses
sesuai dengan prosedur dan diakui
tentang
proses
oleh
masyarakat
pemilihan tersebut diungkapkan oleh
pemilihan
Bapak
dipertanggungjawabkan.
Abdul Wahid, S.Ag selaku
Ketua BPD Tanjung Glugur bahwa
yang
sebagai sah
proses
dan
dapat
Bertolak dari paparan diatas,
dia rasa proses pemilihan kepala desa
kaitannya
lalu diakui oleh masyarakat, sampai
penyelenggaraan pemerintahan desa,
sekarang terbukti tidak ada masalah,
maka perlu dicermati terlebih dahulu
dan
mengenai berbagai aktifitas yang
masyarakat
Semua
mau
menerima.
tahap-tahap
prosedur
dengan
termanifestasi
dalam
proses
fungsi
dan
pemilihan dilalui dengan baik dan
tugas lembaga desa khususnya Badan
masyarakat sendiri tahu akan hal itu.
Permusyawaratan
Hal
senada
juga
penelitian
yang
Desa.
Fokus
mencoba
untuk
diungkapkan oleh Bapak Jumratun
mencermati tentang eksistensi BPD
selaku salah satu warga Dusun
untuk
Tanjung
penyelenggaraan pemerintahan yang
Glugur
Tengah
yang
mampu
menciptakan
1814
akuntabel, maka perlu melihat fungsi
Desa. Pokok persoalan substansial
keberadaan
dalam
BPD
dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara umum kepentingan pembentukan
sebuah
penguatan/pemberdayaan
masyarakat
pada
tingkat
lokal
(desa) yang termanifestasi dalam
lembaga
keterlibatan
perwakilan (BPD) berangkat dari
masyarakat
tingkat kebutuhan masyarakat dalam
penyelenggaraan
mengaktualisasikan dirinya sekaligus
desa. Dimana dalam kondisi ini
melakukan kontrol terhadap jalannya
memunculkan konsep transparansi
pemerintahan desa. Dimana hal ini
yang
akan memberikan konsekuensi pada
kebijakan
perubahan wajah desa sesuai dengan
pemerintah bersifat terbuka, bisa
nilai-nilai dan norma-norma yang
diketahui
berkembang
masyarakat.
pada
masyarakat
lokal/desa.
secara dalam
dari proses
pemerintahan
memuat yang
atau
dengan
aktif
kegiatan
dan
diambil
oleh
diakses
Keputusan
melibatkan
oleh diambil
masyarakat
Adanya akuntabilitas dari
memungkinkan adanya ide-ide atau
BPD di Desa Tanjung Glugur,
aspirasi dari masyarakat. Konsesi
akuntabilitas disini adalah adanya
pemberdayaan
upaya pertanggungjawaban secara
bottom-up
langsung terhadap masyarakat yang
melibatkan partisipasi secara aktif
terlihat dari langkah-langkah kontrol
dari masyarakat sebagai subjek
terhadap
pembangunan desa.
berbagai
rancangan
keuputusan yang dibuat kepala desa.
yang
ini
bernuansa
lebih
Kenyataan
di
banyak
lapangan
Penyelanggaraan pemerintahan Desa
memperlihatkan bahwa, di Desa
Tanjung Glugur melalui BPD-nya
Tanjung
telah mampu melakukan kontrol atas
langkah-langkah
berbagai peraturan desa yang dibuat
mengadopsi/menyerap
kepala desa khususnya menyangkut
aspirasi yang terdapat di masyarakat
penetapan Anggaran Pendapatan dan
untuk
Belanja Desa.
pertauran atau bahkan ditindaklanjuti
(b)Transparansi Penyelenggaraan
Dalam
Pemerintahan
Glugur
dapat
telah
terdapat untuk berbagai
dituangkan
dalam
sebagai skala prioritas pembangunan desa.
Dimana dari
1815
hasil
kajian
terdapat
dilapangan
beberapa
terlihat
ketentuan
peraturan
perundang-
saluran-saluran
undangan yang berlaku. Kenyataan
efektif yang dapat dipergunakan oleh
ini seperti dipaparkan oleh Bapak
masyarakat untuk menyumbangkan
Abdul Wahid, S.Ag selaku Ketua
ide atau mengajukan saran berkenaan
BPD
dengan
menyatakan bahwa mereka selalu
proses
pemerintahan
penyelenggaraan
desa.
Jalur
yang
Tanjung
terbuka
Glugur
dalam
hal
menggali,
tersedia ini diantaranya : melalui
menampung
rapat RT, rapat RW dan rapat Desa.
aspirasi masyarakat, dan masyarakat
Dalam menyalurkan aspirasi
diberikan
dan
yang
menyalurkan
keleluasaan
untuk
masyarakat, BPD harus bersikap
menyampaikan aspirasinya melalui
objektif dan berorientasi pada upaya
jalur-jalur yang tersedia.
membangun desa, dilakukan dengan
Secara umum hubungan yang
cara : (a) Melakukan inventarisasi
terjadi
maslah-masalah
berdasarkan
(Kepala Desa ) BPD dan masyarakat
prioritas ; (b) Melakukan pertemuan
di Desa Tanjung Glugur adalah
koordinasi dengan pemerintah desa
sebagai
dan
Pemerintah
pihak
Melakukan
yang
terkait
pertemuan
;
(c)
dengan
antara
Pemerintah
berikut
:
Desa
Desa
(1)
Antara
dan
Badan
Permusyawaratan Desa yaitu :
seluruh anggota BPD dengan agenda
(a) hubungan pertanggung jawaban,
membahas aspirasi dan masukan dari
dimana
masyarakat ; (d) Melakukan mediasi
memberikan
dalam menyelasaikan konflik antara
atas kerja-kerja yang dilakukan ;(b)
masyarakat dengan Pemerintah Desa
hubungan konsultasi dan kerja sama,
atau pihak lain. (pasal 32 Perda
dimana
Kabupaten Situbondo No. 09 Tahun
melakukan konsultasi dan kerja sama
2006)
; Paparan
Pemerintah
Desa
pertanggungjawaban
pemerintah
desa
bisa
tersebut
(c) hubungan kerja, dalam hal ini
memperlihatkan bahwa dalam proses
membuat ketetapan bersama di desa
menggali,
dan
membuat peraturan desa, (2) Antara
penyaluran aspirasi masyarakat telah
Badan Permusyawaratan Desa dan
diupayakan oleh BPD sesuai dengan
Pemerintah Desa yaitu (a) hubungan
menampung
1816
kontrol, yaitu melakukan kontrol atas kerja-kerja pemerintah ;
(c)
Kesetaraan
Dalam
Pelayanan.
(b) hubungan kerja, dalam hal ini
Kualitas pelayanan di Desa
BPD menyampaikan usulan-usulan
Tanjung Glugur merupakan suatu
yang
kegiatan yang dilakukan oleh aparat
merupakan
aspirasi
rumusan
masyarakat,
Pemerintah
Desa
dan
(3)
Antara
pemerintah
dalam
melayani
dan
Badan
masyarakat
terhadap
pembuatan
Permusyawaratan Desa yaitu (a)
surat-surat dan keperluan masyarakat
hubungan
yang lain,
aspirasi,
dimana
dimana
masyarakat menyampaikan aspirasi
penyelenggaranya dilakukan sesuai
mereka ; (b) hubungan kontrol,
dengan
masyarakat melakukan kontrol atas
ditetapkan.
kinerja badan-badan yang ada ; (c) hubungan dimana
pertanggungjawaban, badan-badan
memberikan
yang
ada
pertanggungjawaban
prosedur
yang
Mengenai
telah
kesetaraan
pelayanan di Desa Tanjung Glugur diungkapkan selaku
oleh
warga
Bapak
Bahri
masyarakat
Desa
pemerintah ke masyarakat dilakukan
Tanjung Glugur bahwa Selama itu
melalui
dia rasa perangkat desa yang ada
Badan
Permusyawaratan
Desa.
disana dalam memberikan pelayanan Paparan
diatas
pengurusan
suarat-surat
yang
memperlihatkan bahwa secara umum
diperlukan oleh masyarakat desa itu,
BPD
semua mendapatkan perlakuan sama
Tanjung
Glugur
telah
menjalankan fungsi dan perannya
tidak
secara
seperti
baik
ditinjau
dari
sisi
ada
yang
dibeda-bedakan,
pengurusan
KTP,
Akte
pengayom dan legislator. Dimana
Kelahiran, KK, SPM, surat-surat
peran
tanah dll. Semua sama, tetapi ya..itu
sebagai
legislator memberikan upaya-upaya
ini
pengayom
dan
secara
langsung
kontribusi
terhadap tumbuhnya
prosesnya agak lama.. Kenyataan
dilapangan
memperlihatkan bahwa kesetaraan
kepercayaan masyarakat di dalam
pemberian
pelayanan
pada
penyelenggaraan pemerintahan desa.
masyarakat ini sudah baik dalam arti pemerintahan desa Tanjung Glugur
1817
tidak
membeda-bedakan
pada
pula menyangkut paraturan yang
masyarakat golongan tertentu atau
dipandang penting untuk mengatur
tingkat
penyelenggaraan
perekonomian
masyarakat
pemerintahan
di
yang tergolong rendah (miskin) dan
desa itu. Masukan-masukan fisik
kaya, semua sama.
semisal pembangunan balai desa, Keterlibatan
pembangunan jalan desa, lampu
Masayarakat Dalam Pembuatan
penerang jalan umum, irigasi dan
Keputusan.
setiap
pengairan, tempat ibadah (masjid dan
pengambilan keputusan masyarakat
musholah) serta berbagai tempat
melalui BPD selalu dilibatkan, hal ini
pendidikan
agar keputusan yang dibuat nanti
masukan berharga dari masyarakat.
(d)
tidak
Dalam
menjadi
bertentangan
beban
dengan
terjadi
sehingga
Anggaran Pendapatan dan Belanja
efektif
Desa (APBDes) Tanjung Glugur
dapat
dalam
suatu
penetapan
dijalankan.
penyusunan
memang terdapat partisipasi warga
Kenyataan dipaparkan
Ketika
masukan-
kehendak
masyarakat, keputusantersebut
atau
merupakan
oleh
seperti Bapak
ini
masyarakat dalam ikut menentukan
Abdul
arah kebijaksanaan, hal ini terlihat
Wahid, S.Ag selaku ketua BPD
dari
Tanjung Glugur yang menyatakan
masyarakat
bahwa
perlu
Rancanngan Anggaran Pendapatan
untuk
dan
masyarakat
diberikan
sangat
keleluasaan
adanya
Belanja
perwakilan dalam
tokoh
membahas
Desa
(APBDes).
menyalurkan aspirasi melalui jalur-
Kondisi ini seperti diungkapkan oleh
jalur
Ust.
yang
tersedia.
Masukan-
Nawari
selaku
Tokoh
masukan yang terdapat di masing-
Masyarakat Desa Tanjung Glugur
masing dusun sangat diperlukan
yang mengungkapkan bahwa sudah
untuk pembaharuan dan peningkatan
seharusnya apabila dalam rapat itu
pembangunan.
mereka
mengikutsertakan tokoh masyarakat
dapat menerima masukan-masukan
sebagai perwakilan saja. Setidaknya
konkrit dan riil dari masyarakat mana
turut
yang dirasakan penting menjadi skala
peraturan yang dibuat benar-benar
priorits
merupakan peraturan yang menjadi
Tentunya
pembangunan.
Demikian
memantau
sejauh
mana
1818
kehendak
masyarakat.
Dalam
Pendapatan
dan
Belanja
Desa
penetapan Anggaran Pendapatan dan
diungkapkan oleh Bapak Suparmin
Belanja
selaku
Desa
sana
dia
selalu
Sekretaris
BPD
Tanjung
diundang untuk rapat, dan dia rasa
Glugur bahwa itu tugas mereka,
tidak ada masalah tentang anggaran
seperti ketahui mereka itu sebagai
Desa Tanjung Glugur.
aparat BPD menjadi pengayom adat-
Paparan tersebut menyiratkan
istiadat
desa,
sebagai
pembuat
bahwa telah terdapat keterwakilan
peraturan desa, sebagai pengawas
dalam proses pembuatan keputusan
dan
mengenai
Rencana
program kerja desa dan juga sebagai
Anggaran Pendapatan dan Belanja
pembuat APBDes bersama dengan
Desa, walau dari sisi intensitasnya
kepala desa.
penetapan
pengontrol
peraturan
dan
tidak dapat dikatakan secara kongkrit membawa seluruh aspirasi warga
PENUTUP
masyarakat desa.
Kesimpulan
Bertolak dari paparan tersebut,
Secara
umum
eksistensi
fokus tentang fungsi dari eksistansi
Badan
BPD di lokasi penelitian ini dapat
Tanjung
dilihat bahwa BPD sangat berperan
penyelenggaraan pemerintahan desa
dalam proses pembuatan Anggaran
disimpulkan sebagai berikut :
Pendapatan
1. Apabila
sebagai
dan
Belanja
suatu
pengesah/legislatif
Desa
lembaga desa,
yaitu
Permusyawaratan
Desa
Glugur
dalam
ditinjau
dari
sisi
akuntabilitas,
memperlihatkan
bahwa BPD
Tanjung Glugur
pemeriksa dan pemberi persetujuan
mampu
menciptakan
Rencana Anggaran Pendapatan dan
demokratis.
Belanja Desa Tanjung Glugur untuk
terlihat dari pelaksanaan berbagai
ditetapkan menjadi suatu Anggaran
tugas dan fungsi BPD mulai dari
Pendapatan dan Belanja Desa. Lebih
pemilihan
lanjut deskripsi tentang tugas dari
penyelenggaraan
BPD Tanjung Glugur baik dalam
desa telah cukup memuaskan
penetapan pperaturan desa secara
masyarakat
umum mapun menetapkan Anggaran
masyarakat
Dimana
hingga
iklim hal
ini
proses
pemerintahan
mengingat mau
menerima
1819
berbagai output tugas dan fungsi
sesuai dengan prosedur yang
yang telah dilaksanakan. Segala
telah ditetapkan.
aktifitas yang telah dilaksanakan oleh
BPD
telah
3. Dari
segi
kesetaraan
dalam
mampu
pelayanan,
bahwa
pemberian
dipertanggungjawabkan
kepada
pelayanan
kepada
masyarakat
masyarakat
khusus
sudah cukup baik dalam arti
lebih
menyangkut keluarnya berbagai
pemerintahan
peraturan
telah
Glugur tidak membeda-bedakan,
dikontrol dan direvisi oleh BPD
semua masyarakat mendapatkan
selaku wakil masyarakat. Dalam
pelayanan yang sama walaupn
proses
Anggaran
kadang desa memungut biaya
Pendapatan dan Belanja Desa
rekomendasi lebih tinggi dari
Tanjung
ketentuan yang berlaku.
desa
yang
penetapan
Glugur,
langkah
dan
kontrol
konsultatif
desa
Tanjung
4. Ditinjau dari segi keterlibatan
dilaksanakan oleh BPD dengan
(partisipasi) masyarakat,
baik
adanya
sehingga
seluruh
keterlibatan
yaitu
langsung
pelaksanaan program benar-benar
masyarakat melalui tokoh-tokoh
sesuai dengan skala prioritas
masyarakat
yang telah ditetapkan.
pengambilan keputusan. Dimana
2. Apabila
ditinjau
setia
sisi
hal ini terlihat dari terbukanya
transparansi,
penyelanggaraan
berbagai saluran-saluran aspirasi
pemerintahan
desa
Tanjung
masyarakat (melalui rapat-rapat
Glugur
berjalan
secara
berbagai tingkat baik tingkar RT,
telah
dari
dalam
maksimal. Hal ini dapat dilihat
RW
dalam proses penyelenggaraan
ditindaklanjuti adalah langkah
pemerintahan
positif
dari
hingga
pelaksanaan
pembangunan secara
pemilihan
dilaksanakan
transparan,
menerima
masyarakat
informasi
secara
dan
rapat
untuk
kepercayaan terhadap
Desa)
dan
membangun
masyarakat
desa
aparatur
pemerintahannya, walau belum semua aspirasi dapat terealisasi.
terbuka serta melaksanakannya
1820
Saran Berdasarkan hasil penelitian tersebut
diatas,
peneliti
memberikan
akan suatu
saran/rekomendasi
menyangkut
keberadaan BPD Tanjung Glugur ini yaitu masih kurang efektifnya peran BPD dalam mewakili semua aspirasi masyarakat maka perlu ditingkatkan tugas dan fungsi BPD menjadi lebih baik lagi,
sehingga keberadaan
BPD ini benar-benar dapat mewakili masyarakat
dalam
pemerintahan
desa.
DAFTAR PUSTAKA C.S.T Kansil, 2009, Hukum Administrasi Daerah, Jala Permata, Bekasi Saebani, Beni Ahmad, 2008, Metode Penelitian, Cetakan Pertama, CV. Pustaka Setia, Bandung Moleong, Lexy J, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung Ni’matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Jogjakarta Usman, H dan RPS. Akbar, 2003, Pengantar Statistika, PT. Bumi Aksara, Jakarta Nasir, M, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta Team Work Lapera, 2001, Politik Pemberdayaan, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta
Team Work Lapera, 2001, Otonomi Pemberian Negara, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta Faisal, Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasinya, YA3 Malang, Malang Artikel tentang pengertian desa dan ciri-cirinya (http//id.shvoong.com/socialsciences/1995187-pengertiandesa-dan-ciri-cirinya)-Diunduh pada tanggal 19 Desember 2011 pada pukul 11.06 Wib) Artikel tentang Prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (http//kardady.wordpress.com/ 2010/01/08/10-prinsip-tatapemerintahan-yang-baikDiunduh pada tanggal 19 Desember 2011 pada pukul 11.15 Wib) Artikel tentang Instrumen Penelitian (http://blogkatte.blogspot.com/ 2009/12/menentukaninstrumen-penelitian.html)Diunduh pada tanggal 17 Januari 2012 pada pukul 12.00 Wib)
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Undang-undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa
1821
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 09 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
1822
