Usaha Di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau

Nazarius Hendro Ando

Implementasi Kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha Di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau



Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail :[email protected]

Abstrak Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha yang telah dilimpahkan oleh Bupati Sekadau sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau No 4 Tahun 2006 pada pengurusan Surat Izin Tempat usaha. Dalam penelitian ini penulis ingin merumuskan permasalahan yaitu bagaimana proses implementasi pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses implementasi kebijakan pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Penulis menyimpulkan terdapat 3 (tiga) faktor yang harus dilalui dan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi. Penulis menyimpulkan bahwa kegitan Aplikasi proses Pengurusan Surat Izin Tempat usaha masih berbelit-belit,sehingga menyebabkan masyarakat enggan mengurus surat Izin Tempat Usaha. Selanjutnya , penulis memberikan beberapa saran kepada Kantor Camat Nanga Taman Kabupaten Sekadau untuk memberikan pelayanan yang baik pada pengurusan Surat Izin Tempat usaha terutama yang berkaitan dengan aplikasi Kata kunci (key word) : Kebijakan Pengurusan, Surat Izin Tempat Usaha Abstract This discussion paper aims to describe the implementation process of the maintenance effort Permit has been granted by the Regent Sekadau Sekadau accordance with decree No. 4 of 2006 on the management of the business location permit. In this study the authors would like to formulate the problem is how the process of implementing the maintenance location permit in District Nanga Sekadau Park District. So the purpose of the study is to describe and analyze the process of implementing management policies in the Business Permit Sub Sekadau Nanga Park District. The authors concluded there are 3 (three) factors that must be traversed affect the successful implementation of policies and Stress Management in the Business Permit Nanga District Park District Sekadau the Organization, Interpretation and Application. The authors concluded that the activity of Clearance Application Permit process was convoluted effort, thus causing the reluctant care of letter location permit. Furthermore, the author gives some advice to the Head Office Nanga Sekadau Park District to provide good service in business administration Permit particularly with regard to the application. Keyword : Stress Management Policy, Business Permit

1

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

A. PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Penelitian Pelaksanaan

Otonomi

Daerah

yang

ditetapkan sesuai

dengan Undang-undang

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32

Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan

Tahun 2004 yang telah dilaksanakan secara

Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah

serentak di seluruh Indonesia telah meletakkan

Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Retribusi

pondasi otonomi secara meluas kepada daerah

Daerah.Dalam proses pelaksanaan Kebijakan

kabupaten maupun kota dalam mengekspresikan

pengurusan Surat Izin Tempat Usaha terutama

kembali potensi pembangunan yang dimiliki.

menyangkut pemberian Rekomendasi Surat Izin

Daerah

Kabupaten/Kota

diharapkan

akan

Tempat Usaha, Pemerintah daerah Kabupaten

menjadi

ujung

dalam

mengukur

Sekadau melalui Bupati Kabupaten Sekadau

keberhasilan dalam melaksanakan Otonomi

mengeluarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor

Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah agar dapat

4 Tahun 2006 Tentang Pelimpahan Sebagian

berhasil

rumahtangganya

Wewenang Bupati Sekadau Kepada Camat

dituntut

untuk

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau,

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan

kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati

pelayanan

Berbagai

adalah sebagaimana yang disebutkan pada pasal

pemerintah

2 ayat 2 tentang perdagangan yang dijelaskan

daerah memperbaiki pelayanan terhadap publik,

pada lampiran nomor XIV bidang Perdagangan

sebab selama ini pemerintah daerah belum

dan

merasakan kualitas pelayanan pemerintah daerah

memberikan rekomendasi dan perijinan tentang

yang

penyelenggaraan pemberian Surat Izin Tempat

sendiri,

dalam

tombak

mengatur

pemerintah

daerah

kepada

kalangan

masyarakat.

menginginkan

transparan,

supaya

dan

mampu

memenuhi

industri,

jenis

kebutuhan , banyak keluhan masyarakan yang

Usaha (SITU) .

mengatakan

sebagian

pelayanan

yang

diberikan

kewenangan

Tujuan

yaitu

dilimpahkannya

urusan Tugas Bupati kepada Camat

pemerintah daerah yang panjang dan terkesan

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kepala

berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu

Daerah (Bupati) dan mendekatkan pelayanan

yang lama dan biaya

kepada masyarakat. Namun sampai saat ini

Pemahaman

kebutuhan

permasalahan publik pemerintah

(Hanif, 2005 : 7). masyarakat

dan

bukan hanya monopoli tetapi

kepada

Camat

untuk

menangani

sebagian

juga

melibatkan

pengurusan surat izin tempat usaha di masing-

penerima

pelayanan

masing kecamatan di Kabupaten Sekadau belum

pemerintah daerah.Peningkatan kinerja pegawai

terlaksana dengan baik dan belum dapat

pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh banyak

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam

faktor yang saling berkaitan baik berasal dari diri

kewenangan yang dilimpahkan itu seperti yang

sendiri

diharapkan.\Penerbitan Rekomendasi Surat Izin

masyarakat

daerah

pelimpahan sebagian wewenang Bupati Sekadau

sebagai

maupun

dari

pejabat

disekitar

kecamatan.Pelaksanaan penarikan retribusi izin

Tempat Usaha oleh

pihak

Kecamatan,

tempat usaha di Kabupaten Sekadau telah

merupakan persyaratan penting yang harus



dilampirkan oleh masyarakat untuk membuat

tahun 2011 berjumlah 30 orang, sedangkan pada

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Dinas

tahun 2012 menurun drastis dengan jumlah yang

Perindustrian

Perdagangan

Kabupaten

sangat kecil yaitu hanya sekitar 4 orang. Jika

jika

ada

surat

dilihat dari pekerjaan masyarakat di Nanga

rekomendasi dari kecamatan maka pihak Dinas

Taman berjumlah 90 orang Pedagang besar, hal

Perindagkop tidak akan menerbitkan Surat Izin

ini berarti persentase pengurusan SITU pada

Tempat Usaha (SITU) sampai masayarakat yang

Tahun 2011 sebesar 33,33 %.

Sekadau,

dan

karena

tidak

bersangkutan memiliki Surat Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dari Kecamatan. Pentingnya Surat Izin Tempat

Dalam pelaksanaannya Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 tersebut terjadi

Usaha

overlap (Tumpang tindih) kewenangan yang

adalah untuk melakukan kegiatan Usaha seperti

terjadi pada unit organisasi yang seharusnya

usaha Perdagangan, Koperasi, CV, jasa dan jenis

menangani

usaha lainnya. Retribusi Ijin tempat usaha

Pengorganisasian di

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli

Taman terdapat ketidakpahaman unit organisasi

Daerah.Berdasarkan hasil orientasi dilapangan,

dalam mengurus Izin Usaha, bagian ekonomi

khususnya di Kecamatan Nanga Taman masih

pembangunan seharusnya sudah menangani

banyak Tempat Usaha yang belum memiliki

bagian organisasi sejak di terapkannya peraturan

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Disamping

tersebut, namun pelayanan dibidang pengurusan

belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU baru diserahkan ke bidang Ekonomi dan

juga ditemukan warung-warung, bengkel, kios,

Pembangunan pada Tahun 2012 dari bagian

penginapan,mebeldan tempat pencucian motor

kesejahteraan Sosial yang seharusnya mengurus

atau mobil yang sudah berjalan belasan tahun

urusan Sosial. Selain masalah tersebut terdapat

namun belum mengantongi Surat Ijin tempat

juga

usaha. Disamping itu terdapat beberapa Tukang

pemberian pelayanan yang seharusnya menjadi

Jahit yang menjalankan usahanya yang juga

tanggung jawab pemberi pelayanan. Dalam

tidak memilki Surat Izin Tempat Usaha, hal

pengurusan

tersebut tentu bertentangan dengan aturan yang

masyarakat harus menunggu beberapa hari jika

telah dibuat, artinya bahwa para pelaku usaha

camat tidak berada ditempat,

urusan

masalah

perizinan.

Pada

Kantor Camat Nanga

dalam

aplikasi

rekomendasi

SITU

mengenai

tersebut

yang belum memiliki Surat IzinTempat Usaha

hal tersebut tentunya menjadi masalah

(SITU) tidak tertib dan tidak mendukung usaha

sendiri bagi masyarakat yang datang dari

pemerintah

tertib

wilayah yang cukup jauh dengan kondisi

administrasi dan meningkatkan PAD. Sejak

pelayanan rutin yang kurang optimal. Selain itu

diterapkannya Peraturan Bupati Sekadau Nomor

interpretasi dari implementor sangat kurang, hal

4 Tahun 2006 pada tanggal 6 oktober 2006,

tesebut

kewenangan di bidang perdagangan khususnya

organisasi yang menangani masalah Perizinan

Pengurusan Surat Ijin Tempat Usaha baru

dan ketidakpahaman implementor tentang alasan

dilaksanakan sejak tahun 2011 yaitu mencapai

mengapa masyarakat tidak mau mengurus SITU.

30 jenis SITU yang direkomendasikan oleh

Berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh

Pihak

masyarakat

pihak implementorpun dinilai oleh beberapa

tertinggi dalam pengurusan SITU terjadi pada

orang pelaku usaha sangat lambat dan terkesan

dalam

Kecamatan.

menerapkan

Partisipasi

terbukti

dari

ketidakpahaman

unit

3


tidak memberikan pelayanan secara rutin, selain

Tempat Usaha Di Kecamatan Nanga Taman

hal tersebut keberadaan Camat pun menjadi

Kabupaten Sekadau ?

kendala untuk memberikan Tanda tangan karena

3.

selama ini camat yang juga sebagai implementor

Tujuan Penelitian Adapun yang menjdi tujuan dalam

sering tidak berada ditempat. Hal tersebut

penelitian ini adalah :

dibenarkan oleh Kepala Seksi Ekonomi dan

a. Untuk

Pembangunan yang mengatakan bahwa untuk

proses Pengurusan Surat izin Tempat Usahadi

mendapatkan rekomendasi SITU harus mendapat

Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.

tanda tangan dari camat dan kadang – kadang

b.Untuk mengungkapkan dan menganalisis

camat tidak berada ditempat karena dinas diluar.

faktor-faktor

Dalam pengurusan Surat Izin Tempat Usaha,

Pengurusan

menurut prosedurnya haruslah melalui jenjang

Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau.

atau urutan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah yaitu Surat Pengantar RT, selanjutnya

4.

mengetahui

yang Surat

dan

mengambarkan

mempengaruhi izin

Tempat

proses Usahadi

Manfaat Penelitian Manfaat dalam penelitian ini adalah Untuk

diteruskan pada tingkat Pemerintah Desa untuk

meningkatkan

memberikan surat keterangan lebih lanjut,

peneliti dalam menerapkan materi perkuliahan

kemudian diteruskan ke Kecamatan

melalui sebuah penelitian yang berhubungan

untuk

Usaha, baru pada urutan terakhir diteruskan ke

diharapkan dapat memberikan informasi dan

kabupaten melalui Dinas Perindagkop yang

masukan kepada pihak Pemerintah Daerah

kemudian ditandatangani oleh Bupati selaku

khususnya bagi Kantor Camat Nanga Taman

Kepala Pemerintahan Kabupaten .

dan para stakeholder yang berkecimpung dalam

pendirian

manusia.

wawasan

dengan

dalam

daya

dan

menerbitkan rekomendasi Surat izin Tempat

Permasalahan

sumber

kemampuan

kemudian

tempat

proses Pengurusan Izin Tempat Usaha sehingga

usaha yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

memiliki Surat Izin Tempat Usaha terjadi tidak

dalam hal pelaksanaan Kebijakan Pengurusan

hanya karena kesadaran masyarakat yang enggan

Surat Izin Tempat Usaha.

untuk datang ke kantor yang melaksanakan tugas (kecamatan) namun juga karena tidak adanya Sanksi

dan

tindakan

tegas

dari

aparatur

Kecamatan. Disamping itu juga, berlakunya

2.

B. TEORI DAN METODELOGI 1. Teori Kebijakan publik merupakan merupakan

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2006

kebijakan-kebijakan

disertai dengan adanya kontrol langsung oleh

pemerintah untuk melakukan perubahan –

Pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi

perubahan mendasar terutama diarahkan untuk

berjalannya pelimpahan wewenang.

memperbaiki system kelembagaan.oleh karena

Rumusan Permasalahan Berdasarkan

latar

implementasi belakang

yang

kebijakan

mendorong

publik,

harus

masalah

dilakukan dalam konteks organisasi yang

tersebut penulis mencoba memberikan suatu

menyeluruh dengan tujuan dan target yang

rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni: “

jelas, prioritas yang jelas serta sumber daya

Bagaimana Kebijakan Pengurusan Surat Izin

pendukung yang jelas pula. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, jangan terlalu



banyak berharap kesuksesan implementasi

kebijakan akan berevolusi menjadi baik dan

sebuah kebijakan publik. Walaupun tidak

efisien jika ada evaluasi yang secara

banyak studi tentang bagaimana mendesain

menerus dan berkesinambungan. Banyak bukti

kesuksesan implementasi kebijakan, menurut

menunjukkan bahwa kebijakan publik yang

Bridgman,Turner

ambisius akan gagal jika evaluasinya dilakukan

&

Hulme

kesuksesan

implementasi kebijakan (dalam Badjuri , 2003

terus

setelah beberapa tahun diimplementasikan.

: 111-117) adalah seperti :

Model efektivitas implementasi program

1. Jika sebuah kebijakan publik didesain tidak

yang

ditawarkan

oleh

berdasarkan pada kerangka acuan dan teori

menyebutkan

yang kuat dan jelas, maka implementasinya

kebijakan terdapat tiga macam (dalam Widodo,

akan terganggu. Karena konteks persoalannya

2008 : 89) antara lain sebagai berikut :

bahwa

Charles

aktivitas

O’Jones,

implementasi

tidak didesain secara baik serta bagaimana

1. Organisasi

mekanisme bekerjanya tidak dipersiapkan

Organisasi

secara matang.

pengorganisasian merupakan suatu upaya untuk

2. Antara kebijakan dan implementasi harus

menetapkan dan menata kembali sumber daya,

disusun suatu korelasi yang jelas sehingga

unit-unit, dan metode-metode, yang mengarah

konsekuensi yang diinginkan pun jelas pula.

pada

Semakin kompleks kesinambungan kebijakan

kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang

dengan implementasi maka akan semakin

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

kompleks persoalan dan beban yang akan

2. Interpretasi

dihadapi di lapangan, dimana bisa saja

Interpretasi ialah dimana aktivitas interpretasi

implementasi kebijakan publik tersebut akan

merupakan aktivitas interpretasi . Substansi dari

gagal.

suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih

3. Implementasi kebijakan publik akan gagal

operasional dan mudah dipahami sehingga dapat

jika terlalu banyak lembaga yang bermain. Itu

dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan

artinya

sasaran kebijakan.

mesti

disusun

sebuah

organisasi

upaya

ialah

dimana

mewujudkan

,

aktivitas

merealisaikan

koordinator yang berfungsi mengkoordinasikan

3. Aplikasi

dan juga mengelola bagaimana agar proses

Aplikasi ialah aktivitas aplikasi yang merupakan

implementasi kebijakan dapat berjalan dengan

aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin ,

baik. Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang

pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan

akan

dan sarana kebijakan yang ada.

melaksanakan

kebijakan

sangatlah

penting karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan

implementasi

kebijakan.

2.

Metode Penelitian Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan

Pelaksana kebijakan pada tingkat yang paling

dalam

bawah

harus

deskriptif. Penelitian deskriptif salah satu jenis

diberikan informasi yang menyeluruh dan utuh

penelitian yang bertujuan untuk menyajikan

mengenai kebijakan publik yang akan diambil.

gambaran lengkap mengenai keadaan sosial atau

(street

level

bureaucracy)

4. Evaluasi kebijakan secara terus menerus (monitoring)

terhadap

sebuah

kebijakan

sangatlah krusial karena sebuah karena sebuah

penelitian

ini

digunakan

penelitian

hubungan antara fenomena yang diuji. Subjek pada penelitian ini diambil dengan mengunakan teknik purposive.

5


Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian

pengurusan rekomendasi

ini antara lain : Camat Nanga Taman, Kepala

daerah dalam hal ini memiliki tanggungjawab

Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Desa

untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan

Nanga Taman, Pedagang yang memiliki SITU,

serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh

pedagang yang tidak memiliki SITU . Kemudian

kesejahteraan

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini

dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati

dilakukan

studi

Sekadau kepada Camat di Kabupaten Sekadau

yang

agar lebih mendekatkan pelayanan kepada

digunakan dalam menguji keabsahan data pada

masyarakat, serta untuk memotong rentang

penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dimana

kendali dan mendekatkan pelayanan kepada

data yang diperoleh baik denga cara wawancara,

masyarakat. Adanya pemahaman yang salah dari

Akan dicross check kemudian dianalisa secara

masyarakat yang menganggap bahwa Surat Izin

lebih terfokus sehingga akan menghasilkan data

tempat usaha tidak penting . Sedangkan dari

yang lebih akurat.

pihak implementor tidak memahami tentang

melalui

dokumentasi.

wawancara,

Selanjutnya

dan

teknik

SITU. Pemerintah

masyarakat

dan

dengan

prosedur dan metode dalam pengurusan surat C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Proses Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di

Ijin Tempat Usaha sehingga mengakibatkan ketidakefektifan implementasi tersebut.

Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Hasil pengamatan lapangan menunjukkan

2. Keterbatasan Studi

bahwa terdapat dokumen petunjuk teknis dan

Selama melakukan penelitian tentang

persyaratan Surat Izin Tempat Usaha yang

Proses Kebijakan Pengurusan Surat Izin Tempat

dikeluarkan oleh kantor Pelayanan Perijinan

Usaha di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten

terpadu terkait proses Pengeluaran rekomendasi

Sekadau, peneliti mengalami kendala- kendala

Surat Izin Tempat Usaha sebelum diteruskan

sehingga peneliti harus bekerja dengan ekstra

kepihak Kantor pelayanan Perizinan terpadu

dalam penelitian ini. Kendala yang dialami

sebagai

untuk

penelitian sebagian dapat diselesaikan dengan

mengeluarkan Dokumen SITU untuk dapat

berpegang pada literatur- literatur yang ada

dipergunakan oleh pelaku usaha dalam jangka

sebagian lagi tidak dapat diatasi oleh peneliti

waktu hanya satu tahun. Namun interpretasi dari

hingga penelitian ini

pihak Kecamatan sangat rendah hal ini terlihat

mana hal

dari

keterbatasaan penelitianya. Adapun

lembaga

tidak

yang

adanya

berhak

laporan

pengeluaran

selesai dilakukan yang

tersebut pada akhirnya menjadi hal - hal

Rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha. tujuan

yang menjadi

dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati

dalam penelitian ini adalah : Keterbatasaan

Sekadau kepada Camat di Kabupaten Sekadau

yang paling mendasar yaitu lebih kepada

yaitu untuk

keterbatasaan dalam melakukan pengumpulan

memudahkan

masyarakat

dan

keterbatasaan - keterbatasaan

memperpendek rentang kendali, memberikan

data

pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam

Narasumber yang peneliti wawancarai memiliki

penyelenggaran tugas pemerintah daerah dalam

pemahaman yang terbatas mengenai kebijakan

memberikan

penempatan

pelayanan

yang

baik

kepada

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan

terutama

dalam

pegawai

proses

negri

wawancara.

sipil

sehingga

informasi yang diperoleh sangat terbatas.


3.


Kurangnya Pemahaman Implementor dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan proses Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha di Kecamatan Nanga Taman terutama mengenai Tupoksi

4.

unit

organisasi

yang

menangani

DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Dasar – dasar Kebijakan Publik .Bandung : Alfabeta. Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono.2003.

bagian perizinan

Kebijakan Publik : Konsep dan strategi.

Apresiasi

Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Aparatur

Bratakusumah,

Pemerintah Kecamatan Nanga Taman yang telah

Penyelenggaraan

mengizinkan

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

peneliti

untuk

melakukan

dkk.2001.

Otonomi

Pemerintahan

Daerah.

penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Dunn, Wiliam N, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjahmada University Press. Hamid,

Edy

Suandi.2004.

Memperkokoh

Otonomi daerah: Kebijakan, evaluasi, dan saran. Yogyakarta : UII Press.

.

7

Usaha Di Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau

Recommend Documents