PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU Oleh: Cornelius Complek Caro NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi di Desa Perongkan yaitu program yang telah rencanakan dalam Alokasi Dana Desa tidak dapat dilaksanakan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitaif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. instrumen kuci penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis serta untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teori yang peneliti gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan adalah teori yang diungkapkan oleh Gorge R. Terry yaitu fungsi manajenen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan sudah cukup baik. Dikatakan cukup baik karena dilihat dari perencanaan sudah dilakukan perumusan kebijakan pada pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa, pada pengorganisasian masing-masing pegawai sudah ditempatkan pada kemampuan mereka masing-masing, pada penggerakan sudah baik karena masing-masing aparatur sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur desa, pada pengawasan masih kurang baik karena dalam pelaksanaan pembangunan desa jarang dilihat oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa dan pihak pemerintahan desa. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Pembangunan.

VILLAGE ALLOCATION FUND MANAGEMENT IN THE VILLAGE PERONGKAN SEKADAU HULU DISTRICT Abstract This thesis is based on the phenomenon that occurred in the village of Perongkan program that has been planned in the Village Fund Allocation can not be implemented. This thesis aims to identify and describe how the management of the Village in the Village Fund Allocation Perongkan. In this study, researchers used a descriptive research with Qualitative approach. With steps chose the topic, instrumentation, data processing as well as conducting research on the research results draw conclusions, implications, and recommendations. his key instrument of this study is the researchers themselves. Techniques used in the collection of data in this research through interviews and documentation then the data were analyzed as well as to test the validity of data sources and researchers using triangulation techniques. The theory that the researchers use to see and describe the problem in the management of the Village Fund Allocation Perongkan Village is a theory expressed by Terry R. Gorge namely managenent functions of planning, organizing, and monitoring. The results in this study is that in the management of the Village Fund Allocation in the village Perongkan is good enough . Said to be quite good as seen from the planning already done the formulation of policies on the implementation of the deliberations village development plans , the organization of each employee has been placed on the ability of each of them , the mobilization has been good because each apparatus has been working in accordance with the duties and functions village officials, the control is still not good because in the implementation of rural development are rarely seen by the Village Consultative Body and the village administration . Keywords: Village Fund Allocation, Management, Development 1 Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


desa serta peningkatan swadaya gotong

A. PENDAHULUAN

royong dari masyarakat. 1.

ADD yang diberikan kepada desa

Latar Belakang Penelitian Kabupaten

Sekadau

merupakan

dihitung berdasarkan jumlah penduduk

salah satu kabupaten baru hasil pemekaran

yang berada di desa, luas wilayah serta

dari Kabupaten Sanggau yang juga ikut

tingkat

melaksanakan kebijakan ADD. Pemerintah

digunakan untuk kegiatan pemerintahan,

Kabupaten Sekadau telah mengalokasikan

pemberdayaan masyarakat serta kegiatan

ADD dalam APBD kabupaten setiap tahun

pembangunan.

anggaran, paling sedikit 10% dari dana

Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2015

perimbangan

kabupaten

Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal

dalam APBD setelah dikurangi Dana

dan Transmigrasi, Desa sebagai daerah

Alokasi Khusus (DAK) dengan harapan

otonom

pembangunan disetiap desa dapat merata.

melaksanakan pembangunan. Kemudian,

Kemudian yang menjadi dasar pentingnya

dalam

melakukan pengelolaan ADD ini karena

penggunaan dana desa untuk pembangunan

sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau

desa dialokasikan untuk mencapai tujuan

Nomor 31 Tahun 2013 tentang ADD.

pembangunan desa yaitu meningkatkan

Adapun tujuan dari ADD berdasarkan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas

Perbup tersebut adalah sebagai berikut :

hidup

a.

kemiskinan.

yang

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

b.

desa

baik

dalam

desa.

Berdasarkan

memiliki

peraturan

manusia

Dana

Peraturan

kewajiban

tersebut

serta

yang

untuk

menyatakan

penanggulangan

Berdasarkan pengamatan

yang

pelaksanaan pelayanan, pembangunan

peneliti lakukan dilapangan, ditemukan

dan kemasyarakatan sesuai dengan

beberapa

kewenagannya.

terkait dengan pengelolaan ADD di desa

Untuk meningkatkan kemampuan dari

Perongkan

lembaga

desa

Fenomena tersebut salah satu diantaranya

dalam

perencanaan,

adalah selama ini besarnya dana ADD yang

dan

pengendalian

diterima oleh desa dirasakan masih kurang

pembangunan secara partisipatif sesuai

mencukupi (sumber; narasumber). Hal ini

dengan potensi desa.

berakibat pada program yang telah disusun

kemasyarakatan

terutama pelaksanaan,

c.

diterima

pendapatan

Untuk

meningkatkan

di

fenomena

dan

Kecamatan

permasalahan

Sekadau

Hulu.

pemerataan

dalam proses perencanaan ADD yang sudah

kesempatan kerja dan

dianggarkan untuk program satu tahun tidak

kesempatan berusaha bagi masyarakat

berjalan dengan baik, misalnya jalan desa

pendapatan,

2 Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


yang sampai sekarang masih belum selesai

penyampaian

dibangun.

setiap

LPJ

tanggal

31

tersebut juli,

seharusnya

namun

pada

Sesuai dengan Perbup No 31 Tahun

kenyataanya penyampaian LPJ itu melewati

2013 tentang ADD, yang menyatakan

batas waktu yang telah ditentukan yaitu

bahwa dalam pelaksanaan merencanakan

pada

penggunaan ADD harus dimusyawarahkan

(sumber:narasumber), sehingga berdampak

dengan

Desa

pada keterlambatan untuk pencairan dana

(BPD), Perangkat Desa, Pengurus LPMD,

pada tahun berikutnya. Kemudian adanya

Pengurus PKK, Ketua RT, dan RW serta

aparatur yang merangkap jabatan, dan tidak

masyarakat.

dapat mengoperasikan komputer.

Badan

Permusyawaratan

Namun dalam musrenbang

tanggal

20

november

yang telah dilaksanakan di desa Perongkan tidak semua pihak yang disebutkan dalam Perbup

tersebut

ikut

hadir

2.

dalam

Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang yang

musyawarah. Selain itu terdapat beberapa

telah dijelaskan

pihak

penelitian ini adalah

yang

tidak

ikut

menghadiri

diatas, bahwa cakupan proses pengelolaan

musrenbangdes yang telah dilaksanakan.

keuangan ADD tahun 2014. Untuk lebih

Pihak-pihak tersebut antara lain Ketua RT,

memperjelas

dan Ketua RW. Peneliti menduga hal ini

lingkup tersebut, peneliti pada penelitian ini

terjadi karena masyarakat dan pemerintah

memfokuskannya pada

desa

manajemen yaitu perencanaan (planning),

belum

terbiasa

dengan

sistem

dan

memperkecil

ruang

fungsi-fungsi

perencanaan yang dilaksanakan, sehingga

pengorganisasian

musrenbang tersebut dirasa tidak begitu

penggerakan (actuating), dan pengawasan

penting.

(controlling) keuangan ADD yang berada

Permasalahan

lain

yang

juga

peneliti temukan di desa Perongkan yaitu

(organization),

di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.

terkait dengan pelaporan ADD terutama penyelesaian

administrasi

yang

belum

3.

sesuai dengan aturan, seperti terjadinya

Rumusan Permasalahan Masalahan dalam penelitian ini

keterlambatan dalam menyerahkan Laporan

adalah sebagai berikut :

Pertanggungjawaban (LPJ) tentang ADD.

a.

Bagaimana

perencanaan

(planning)

Hal ini belum sesuai dengan perbup

dalam pengelolaan keuangan ADD di

kabupaten sekadau nomor 31 tahun 2013

Desa Perongkan Kecamatan Sekadau

tentang ADD, dimana dalam peraturan

Hulu Kabupaten Sekadau ?

tersebut menyatakan bahwa batas waktu 3 Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


b.

Bagaimana

pengorganisasian

(organization)

c.

dalam

d.

pengelolaan

Untuk

menganalisis

mendeskritifkan proses

dan

pengawasan

keuangan ADD di Desa Perongkan


Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten


Sekadau ?


Bagaimana

proses

penggerakan

(actuating)

dalam

pengelolaan


D. TEORI DAN METODOLOGI

Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ? d.

1.

Bagaimana (controlling)

proses

pengawasan

dalam

pengelolaan

Kosep Pengelolaan Menurut

Wardoyo

(1980:41)

“Pengelolaan

adalah suatu rangkaian


kegiatan

berintikan

Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten

pengorganisasian,

Sekadau ?

pengawasan dalam mencapai tujuan yang

yang

perencanaan,

penggerakan

telah ditetapkan sebelumnya. (1993:31)

4. Tujuan Penelitian Adapun

yang

menjadi

tujuan

penelitian ini adalah a.

b.

Untuk

“Pengelolaan”

dapat

pengaturan

atau

pengurusan.

dan

Kemudian menurut Harsoyo (1977:121)

mendeskritifkan proses perencanaan

Pengelolaan adalah suatu istilah yang


berasal dari kata “kelola” mengandung arti


serangkaian usaha yang bertujuan untuk


menggali dan memanfaatkan segala potensi

Untuk

menganalisis

mendeskritifkan

dan

yang dimiliki secara efektif dan efisien

pengorganisasian

guna mencapai tujuan tertentu yang telah


direncanakan sebelumnya.

Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau ? c.

Arikunto

disamakan dengan manajemen, yang berarti pula

menganalisis

bahwa

dan

Untuk

menganalisis

dan

Menurut Gorge R. Terry (2006:79) dalam

yang berjdul bukunya Prinsip-

Prinsip

Manajemen

mendefinisikan

mendeskritifkan proses penggerakan

manajemen yaitu sebagai “Suatu proses


yang


pengorganisasian,


pengawasan dengan meman faatkan baik

membedakan

atas

perencanaan,

penggerakan

dan 4

Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


ilmu maupun seni demi mencapai tujuan

rencana atau belum, serta mengawasi

yang telah ditetapkan sebelumnya”. Gorge

penggunaan

R. Terry juga menyatakan fungsi-fungsi

organisasi agar bisa terpakai secara

manajemen dimulai dari tahap Perencanaan

efektif dan efisien tanpa ada yang

(planning),

melenceng dari rencana.

Pengorganisasian

(organization), Penggerakan (actuating),

Sesuai

sumber

dengan

daya

dalam

fungsi-fungsi

dan Pengawasan ( controlling)

manajemen yang diungkapkan oleh Gorge

a.

Perencanaan (planning) yaitu sebagai

R. Terry, pengelolaan ADD juga diatur

dasar

dan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

yang

133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

akan dipakai untuk mencapai tujuan.

Keuangan Desa. Pada Peraturan Bupati No.

Merencanakan berarti mempersiapkan

31 Tahun 2013 Tentang ADD, menjelaskan

segala kebutuhan, memperhitung kan

bahwa pengertian ADD adalah dana yang

matang-matang apa saja yang menjadi

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

kendala,

bentuk

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang

pelaksanaan kegiatan yang bermaksud

dialokasikan dengan tujuan pemerataan

untuk mencapai tujuan.

kemampuan keuangan antar desa untuk

Pengorganisasian (organization) yaitu

mendanai kebutuhan desa dalam rangka

sebagai cara untuk mengumpulkan

penyelenggaraan

orang-orang dan menempatkan mereka

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan

menurut kemampuan dan keahliannya

masyarakat. Adapun pengelolaan ADD

dalam

menurut

pemikiran

penyusunan

b.

c.

d.

dari

tujuan

langkah-langkah

dan

merumuskan

pekerjaan

yang

sudah

aturan

pemerintahan

tersebut

dan

meliputi

direncanakan.

perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

Penggerakan (actuating) yaitu untuk

pelaporan,

menggerakan organisasi agar berjalan

pengawasan. Berikut adalah penjelasan

sesuai dengan pembagian kerja masing-

mengenai tahapan pengelolaan tersebut :

masing serta menggerakan seluruh

a.

pertanggungjawaban

dan

Perencanaan adalah suatu proses untuk

sumber daya yang ada dalam organisasi

menentukan tindakan masa depan yang

agar pekerjaan atau kegiatan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan

dilakukan bisa berjalan sesuai rencana

memperhitungkan sumber daya yang

dan bisa memcapai tujuan.

tersedia.

Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi

apakah

gerakan

b.

Penganggaran

berarti

proses

dari

pengalokasian sumber daya keuangan

organisasi ini sudah sesuai dengan

yang terbatas yang digunakan untuk 5



membiayai

c.

pengeluaran

unit

dikarenakan permasalahan yang terjadi

pemerintahan (desa sebagai pengguna

sesuai dengan pengelolaan ADD yang ada

anggaran).

pada George R. Terry.

Penatausahaan pencatatan

oleh

adalah

yang

proses

dilakukan

oleh

2.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

bendahara desa pada setiap penerimaan

d.

e.

dan pengeluaran dana ADD.

Negeri No. 133 Tahun 2014 Tentang

Pelaporan adalah proses penyampaian

Pengelolaan Keuangan Desa, ADD adalah

laporan realisasi anggaran oleh kepala

dana

desa yang telah digunakan paling

kabupaten/kota

lambat pada akhir bulan januari tahun

Pendapatan

berikutnya.

kabupaten/kota setelah dikurangi Dana

Pertanggungjawaban penyampaian

f.

Menurut Peraturan Menteri Dalam

adalah

laporan

proses

perimbangan

pertanggung

oleh

digunakan

kepada

dalam dan

Anggaran

Belanja

Daerah

Pengunaan ADD disamakan dengan sumber

desa

diterima

Alokasi Khusus.

jawaban pelaksanaan realisasi anggaran kepala

yang

keuangan

desa

lainnya

untuk

menjalankan

Bupati/Walikotaa yang telah digunakan

pemerintahan

setiap akhir tahun anggaran.

pember dayaan masyarakat. Pemegang

Pengawasan adalah proses mengawasi

kekuasaan teritingi ADD adalah kepala

pelaksanaan

desa,

penggunaan

anggaran

desa,

yaitu

karena

pembangunan

jabatannya

dan

mempunyai

yang dilakukan oleh pejabat yang

kewenangan

berwenang,

dapat

keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

terlaksanan sesuai dengan tujuan yang

Kepala Desa sebagai kepala pemerintah

telah ditetapkan.

desa dan sebagai pemegang kekuasaan

agar

kegiatan

Dari pendapat yang diungkapkan

menyelenggarakan

pengelolaan

keuangan

George R. Terry dan dalam Perbup No. 31

pemerintah

desa

Tahun 2013 mengenai pengelolaan ADD,

kekayaan desa yang dipisahkan. kepala desa

pada penelitian ini untuk mengkaji dan

dalam melaksanakan pengelolaan ADD,

menganalisis permasalahan yang terjadi,

dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan

peneliti

yang

keuangan desa (PTPKD). kepala desa

diungkapkan oleh George R. Terry. Dari ke

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

4

desa,

menggunakan

(empat)

diungkapkan,

fungsi peneliti

pendapat

manajemen

yang

menggunakan

4

(empat) fungsi manajemen tersebut. Hal ini

dibantu

pengelolaan

desa,

dalam

oleh

keuangan

mewakili

kepemilikan

pelaksana desa

teknis

(PTPKD).

pelaksana teknis pengelolaan keuangan 6



desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang ditunjuk

oleh

kepala

desa

D. HASIL

untuk

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni Sekretaris Desa dan perangkat desa

1.

Tahap Perencanaan

lainnya. Sekretaris Desa berkedudukan

Dari

hasil

wawancara

yang

selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan

dilakukan kepada beberapa narasumber,

keuangan desa dan juga berperan selaku

kepala desa sudah mengundang pihak-pihak

kuasa

yang

dalam

pelaksana

penggunaan

wajib

ikut

dalam

kegiatan

anggaran/barang desa, dan bertanggung

perencanaan khususnya

dalam kegiatan

jawab kepada kepala desa.

musrenbang

dihadiri

pemerintahan masyarakat.

3. Metode Penelitian

yang desa, Dalam

BPD

dan

oleh tokoh

kegitan

tersebut

Penelitian dengan judul Pengelolaan

membahas apa saja yang menjadi tujuan,

Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan

dan kendala-kendala yang dihadapi dan apa

Kecamatan

Kabupaten

saja yang akan diperlukan untuk mencapai

Sekadau.

tujuan tersebut. Namun yang terjadi adalah

Sekadau

Sekadau Hulu

Hulu

Kabupaten

menggunakan jenis penelitian deskriptif

ada

dan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian

tanggungjawab untuk hadir ternyata tidak

ini penulis ingin mengetahui bagaimana

ikut

pengelolaan

perencanaan tingkat desa yaitu musrenbang

ADD

berdasarkan

fungsi

pihak-pihak

berpartisipasi

dalam

kegiatan

desa.

R. Terry di Desa Perongkan, Kecamatan

menganggu jalannya perencanaan yang

Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Hal ini

dilkasanakan

dikarenakan di desa tersebut terdapat

perencanaan pun tidak maksimal.

yang

tersebut

memiliki

manajemen yang diungkapkan oleh George

fenomena-fenomena

Hal

yang

pihak

tentunya

desa

dan

akan

hasil

menunjukan

manajemen pengelolan keuangan ADD di

2.

Tahap Pengorganisasian

desa belum optimal, akibatnya adalah

Berdasarkan hasil wawancara yang

program-program yang direncanakan tidak

dilakukan kepada beberapa narasumber.

berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Dalam pemerintah desa untuk kegiatan pengelolaan

ADD,

kades

seharusnya

memilih orang-orang yang benar-benar bisa membantunya dalam pengelolaan ADD, dalam

pemerintahan

desa

perongkan

ditemukan adanya bendahara yang rangkap 7 Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


jabatan sebagai kaur pembangunan dan

desa tidak selesai atau tidak sesuai dengan

tidak pandainya mengoperasikan komputer,

target yang telah disepakati pada saat

tentu berpengaruh pada hasil kerjanya

perencanaan. jika dilihat secara keseluruhan

seperti

dana yang dibutuhkan tidak cukup untuk

adanya

keterlambatan

dalam

penyerahan LPJ. Keterlambatan tersebut

melanjutkan

tentunya mengakibatkan pencairan dana

direncanakan.

ADD

pengawasan pada pembangunan yang telah

yang

sehingga

telah

diajukan

pembangunan

direncanakan

terlambat,

yang

sebelumnya

pembangunan Menurut

yang

telah

masyarakat

telah

dilaksanakan belum dilakukan dengan baik

menjadi

oleh pihak BPD dan pemerintah desa,

terhambat.

sehingga

pembangunan

jalan

menjadi

terhambat. 3.

Tahap Penggerakan Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan kepada beberapa narasumber, ada

F. PENUTUP

pekerjaan yang tidak tepat waktu contohnya pada

penyerahan

LPJ.

Keterlambatan

tersebut merupakan kesalahan yang perlu

a) Simpulan Kesimpulan

dari

berbagai

diperbaiki agar tidak berlanjut untuk ke

pembahasan dalam penelitian ini adalah,

depannya. pada tahap penggerakan adalah

dalam proses pengelolaan ADD yang

kades telah melakukan pembagian tugas

dimulai

sesuai

pengorganisasian,

dengan

tupoksi

masing-masing

dari

tahap

perencanaan,

penggerakan

dan

aparatur. Pembagian tupoksi pada aparatur

pengawasan terjadi berbagai masalah yang

desa sudah dianggap baik oleh aparatur

menyebabkan dalam pengelolaan ADD

desa karena sesuai dengan kemampuan

tidak berjalan dengan baik sehingga pada

yang mereka miliki.

akhirnya

menganggu

jalannya

pembangunan yang ada di Desa Perongkan 4.

Kecamatan

Tahap Pengawasan Berdasarkan

Hulu

Kabupaten

yang

Sekadau. Dalam penelitian ini peneliti

dilakukan kepada beberapa narasumber

menggunakan teori yang diungkapkan oleh

pengawasan yang dilakukan

BPD dan

Gorge R. Terry yaitu tentang manajemen,

pemerintah desa masih kurang maksimal,

dimana dalam manajemen tersebut terdapat

kurang

fungsi-fungsi manajemen yaitu dimulai dari

maksimal

wawancara

Sekadau

diartikan

pada

saat

pengelolaan ADD dana yang digunakan

perencanaan,

pengorganisasian,

pada kegiatan pembangunan seperti jalan

penggerakan dan pengawasan. Dari fungsi8



fungsi

manajemen

tersebut

dapat

analisis

peneliti

terdapat

dalam

disimpulkan pengelolaan ADD di Desa

kegiatan pembangunan jalan jarang

Perongkan dapat kita ketauhui hasilnya.

dipantau

Berikut ini adalah kesimpulan dari penulis

pemerintah desa.

tentang

pengelolaan

Perongkan

ADD

Kecamatan

di

Desa

Sekadau

Hulu

Kabupaten Seskadau akhir dari analisis 4

2.

3.

4.

pihak

BPD

dan

b) Rekomendasi

(empat) fungsi manajemen tersebut : 1.

oleh

Rekomendasi

penulis

untuk

Dimulai dari perencanaan pengelolaan

Pemerintahan Desa Perongkan Kecamatan

ADD

Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau untuk

di

Desa

Perongkan

sudah

dikatakan cukup baik. Musrenbang

masalah pengelolaan ADD yaitu :

desa

1.

sudah

dilaksanakan

untuk

Pada tahap perencanaan Pemerintah

menentukan arah kebijakan dan apa

Desa perlu mengoptimalkan tahap pra

saja yang diperlukan untuk pelaksanaan

musrenbang

pengelolaan ADD.

identifikasi masalah dan kebutuhan

Pada

pengorgaisasia

kegiatan

bahwa

masyarakat mulai tingkat RT supaya

dalam pengelolaan ADD sudah dinilai

desa mempunyai data tentang potensi,

cukup baik, hal ini bisa dibuktikan dari

masalah dan kebutuhan masyarakat

hasil wawancara dan analisis yang

serta Pemerintah Desa mengoptimalkan

peneliti

rangkap

pemanfaatan

data

jabatan yang ada di Desa Perongkan

perencanaan

pembangunan

dianggap tidak terlalu menjadi masalah

mendekati

pada pengelolaan ADD.

selain itu partisipasi masyarakat pada

Pada

tahap

terutama

lakukan,

penggerakan,

tersebut

kebutuhan

agar dapat

masyarakat

untuk

tahap ini juga perlu di tingkatkan. Serta

pembagian kerjanya menurut kades,

diwajibkan untuk semua jajaran yang

sekretaris desa dan BPD dianggap

dimulai

sudah baik dan sesuai dengan tupoksi

Masyarakat, RT/RW, Dusun, BPD dan

masing-masing aparatur.

pemerintahan

Pada

tahap

adapun

tahap

pengawasan,

menyimpulkan kurangnya

penulis

bahwa

masih

pengawasan

terhadap

dari

kegiatan

masyarakat,

desa

hadir

musrenbang.

Hal

Tokoh

dalam ini

dimaksudkan agar dalam perencanaan desa

sesuai

dengan

kebutuhan

pengelolaan ADD khususnya untuk

masyarakat desa, dan bisa sama-sama

pembangunan desa, hal tersebut bisa

memecahkan masalah yang dihadapi

dilihat

dalam proses pembangunan desa. Serta

dari

hasil

wawancara dan

9 Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


2.

menentukan skala priotas yang benar-

kesepakatan

kembali

benar menjadi kebutuhan masyarakat

pengawasan pengelolaan ADD yang

desa.

dikelola untuk pembangunan desa,

ada tahap pengorganisasian diharapkan

kesepakatan

yang

dibuat

untuk kades Desa Perongkan agar

kesepakatan

yang

disetujui

dalam penempatan aparatur desa tidak

dipahami oleh masing-masing aparatur

hanya memandang kemauan bekerja

dan BPD yang disertai dengan sanksi,

aparatur desanya saja tetapi lihat juga

contohnya berupa penahanan gaji. Hal

kinerja masing-masing aparatur yang

ini dilakukan agar maasing-masing

ada, jika kinerja aparatur kurang

aparatur

memuaskan perlu dilakukan evaluasi

bertanggungjawab

terhadap kinerja aparatur pemerintah

kewajibannya masing-masing.

desa

dan

tentang

adalah

BPD

dan

lebih dengan

desa dan lihat kembali apa saja masalah yang kendala aparatur desa dalam menjalakan tugasnya, jika berkaitan

3.

4.

c)

Keterbatasan Penelitian

dengan kemampuan aparatur kurang

Keterbatasan dalam penelitian ini

baik, maka sebaiknya aparatur tersebut

adalah terdapat pada peneliti sendiri yang

lebih

berbagai

sulit untuk membuat kata-kata yang bisa

kegiatan pelatihan, seperti pelatihan

dipahami oleh pembaca dan peneliti sulit

komputer dan kegiatan lain yang bisa

mendapatkan data yang lengkap karena

meningkatkan

kurangnya keterbukaan dari aparatur desa

diikutkan

dalam

kemampuan

aparatur

yang diselengarakan oleh pemerintah

tentang

daerah

informasi yang didapatkan oleh peneliti

yang

di

fasilitasi

oleh

pengelolaan

ADD

sehingga

kecamatan.

terasa kurang. Dalam melakukan penelitian

ada tahap penggerakan untuk masing-

ini, berbagai upaya yang telah peneliti

masing aparatur desa lebih memahami

lakukan. Baik dari segi pemikiran, waktu

tugas pokok dan fungsi yang diberikan

dan materi, namun peneliti menyadari

kepada mereka. Karena dalam UU No.

sendiri bahwa tidak semua yang dilakukan

6 Tahun 2014 sudah dijelaskan secara

sempurna. Oleh karena itu apabila terdapat

rinci tugas pokok dan fungsi aparatur

berbagai

desa.

diharapkan pemaklumannya dari pembaca.

keterbatasan

dari

peneliti

ada tahap pengawasan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan pihak BPD lebih ditingkatkan, buat 10



E. REFERENSI

1.

Buku-buku

Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Gorge R. Terry. 2006. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. ------.2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

3.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan …Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

-------.2001.Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang.

Manullang M. 2005. Pengantar Manajemen Keuangan. Medan : Penerbit Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Satori. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Sugiyono.2011.Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif R&D). Bandung. Alfabeta. ----------.2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sri Wiludjeng S.P, 2007. Pengantar Manajemen. Graha Ilmu: Yogyakarta.

2.

Rujukan Elektronik

Harsoyo. 1977. Dikutip dari ferayanti.blogspot.com/2011/06/pengelola an-pembelajaran.html. diakses tang al 10 Juli 2015.

4.

Skripsi

Devi Sisianto. 2014. Manajemen Keuangan Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu. Universitas Tanjungpura Mathilda Sunta. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Sumber Daya Aparatur Desa Tanjung Klansam Kecamatan Sintang. Universitas Tanjungpura

Wardoyo. 1980. Dikutip dari ferayanti.blogspot.com/2011/06/pengelola an-pembelajaran.html. diakses tanggal 10 Juli 2015. 11 Cornelius Complek Caro, NIM. E42011075 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip UNTAN Pontianak Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

t,

I KEMENTRIAN

PENDIDIKA__N DA..NKEBUDAy ...t\_AN

UNIVERSITAS TANJU-NGPURA FAKIJLTAS ILtv1USOSIAL DAt~ LLMU POLITIK

P~NGELULA JU&.~AL l\1AHASIS\x/A Jalan A Yani Pontian~ Kotak Pos 78124 Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip. untan.ac.id ~ ·1·: ]urna lmh [email protected] . id ~mal~ LEMBAR PERNY AT AAN PERSETUJUAN UNGGAHIPUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya: Nama Lengkap

: Cornelius Complek Caro

NTM 1 Periode Lulus

: E42011075 1 2015

Fakultas i Jurusan

: ISIP / 1Li\1U ADlVill~ISTP~SI

Email address I HP

: [email protected]/

085251240814

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (Sl), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa IImu Administrasi pada Program Studi IImu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exlusive Royally-Free Righi) atas karya ilmiah saya yang beIjudul : PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA DI DESA PERONGKAN

KECAMAT AN SEKADAU HULU

KABLTATENSEKADAU Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jumal berhak menyimpan, mengalih-medialformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampiikanimempublikasikanya di internet atau media lain: ~lltext • QZ] content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku. Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan penuiisl pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

nama saya sebagai

Saya bersedia menanggill1g secara pribadi, tanpa melibatkan pillak pengelola jumal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenamya.

Dibuat di Pada Tanggal

(Cornelius

: Pontianak : 27 November

Complek Caro)

2015

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

Recommend Documents