KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU

PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU Oleh: MAULISAWATI NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, 2015. E-mail: [email protected]

ABSTRAK Yang dicermati oleh peneliti pada jurnal ini adalah fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam mencapai kinerja yang baik Pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya Bidang Intelijen dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penerangan hukum kepada siswa/siswi SMA mengalami beberapa kendala atau problematika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kedala tersebut berupa kurangnya sumberdaya manusia yaitu tenaga tata usaha dalam melakukan prosedur administrasi sehingga tidak tercapainya proses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang menunjang kegiatan-kegiatan Bidang Intelijen khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, tidak adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di lapangan, sera mengigat letak geografis Kabupaten Sekadau ada beberapa daerah yang sulit di jangkau. Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, nyata dan akurat. Hasil dari penelitian ini dilihat dari segi Produkutivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kejaksaan negeri sekadau masih belum optimal kerena mutu pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia dilingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya bidang intelijen dalam kegiatan penyuluhan hukum sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai dengan tepat waktu dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia terutama staf TU Bidang Intelijen, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, serta keadaan geografis serta banyak daerah yang sulit di jangkau untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Rekomendasi dari peneliti adalah untuk menambah dan menghasikan kualitas kerja yang baik, serta memuaskan dalam kelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap siswa/siswi SMA peneliti menyarankan agar adanya penambahan staf Tata Usaha sebanyak 2 (dua) orang dan adanya sarana mobilitas guna mendukung kelancaran kegiatan baik itu kegiatan penyuluhan hukum maupun penerangan hukum, serta penambahan kendaraan iventaris berupa kendaraan roda dua(sepeda motor) karena Wilayah Hukum Kejaksaan negeri Di Kabupaten Sekadau banyak daerah yang jalur transfortasinya sulit dijangkau. Kata-kata Kunci : Kinerja Pegawai. Produktivitas. Kualitas Layanan. Responsivitas

1 MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


ABSTRAC

Were observed by researchers in this journal are facts and phenomena that occur in the environment District Attorney Sekadau in achieving good performance Employees State Attorney Sekadau especially Intelligence Division in conducting legal counseling / legal information to the student / high school student having some problems or the problems in duties and responsibilities, the kedala include lack of human resources, namely personnel administration in performing administrative procedures so as not achieving the process of legal services to the community Sekadau that support the activities of the Field Intelligence especially in legal education and information activities legal, facilities and infrastructure are less support also become an obstacle in the implementation of legal education and legal information, lack of facilities and infrastructure in the implementation of intelligence activities in the field, keeping in sera geographical location Sekadau there are some areas that are difficult to reach. According Dwiyanto (in Pasolong, 2007: 178) describes some of the indicators used to measure performance, ie, productivity, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability. The research method used is descriptive research that aims to obtain a picture of systematic, real and accurate. The results of this study in terms of Produkutivitas, quality of service, responsiveness, responsibility and accountability of the district attorney Sekadau still not optimal service quality because they have not fully met due to the limited human resources within the State Attorney Sekadau particularly in the field of intelligence in legal education activities so that the work performed is not completed in a timely manner due to the limited human resources especially the TU staff Intelligence Division, the lack of infrastructure in the implementation of legal counseling, as well as the geographical situation as well as many areas are difficult to reach for conducting legal counseling. Recommendations of the researcher is to add and generate good quality work, as well as satisfying the legal extension activities for students / high school student researchers suggest that the addition of Administrative staff of 2 (two) people and their means of mobility to support the smooth operation of both the activity legal education and legal information, as well as the addition of vehicles iventaris form of two-wheeled vehicles (motorcycles) for domestic jurisdiction Attorney Sekadau In many areas inaccessible transfortasinya lines. Keywords:

Employee Performance. Responsiveness

Productivity.

Quality

of

Service.



serta dikonfirmasikan kepada pihak

PENDAHULUAN 1.

tertentu untuk mengetahui tingkat

Latar Belakang Masalah

pencapaian

hasil

suatu

instansi

Kinerja sumberdaya manusia

dihubungkan dengan visi yang dijalani

dalam organisasi saat ini dituntut

suatu instansi atau kedinasan, serta

untuk terus maju dan berkembang dan

mengetahui dampak positif dan negatif

memiliki kemampuan yang handal

dari suatu kebijakan operasional.

untuk

mengatasi

masalah-masalah

Mengacu

pada

Undang-

yang dihadapi. Sumberdaya manusia

Undang No. 16 Tahun 2004 yang

didalam suatu organisasi haruslah

menggantikan UU No. 5 Tahun 1991

memiliki kelebihan yang dibutuhkan

tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan

agar organisasi atau satuan kerja bisa

sebagai salah satu lembaga penegak

hidup

dan

berkembang,

sehingga

hukum dituntut untuk lebih berperan

pelaksanaan

sumberdaya

manusia

dalam menegakkan supremasi hukum,

dapat lebih maju. Bagi instansi yang

perlindungan

mengutamakan kepuasan masyarakat

penegakan hak asasi manusia, serta

sebagai pelanggan yang harus dijaga

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan

dan dipelihara, maka sangat ditentukan

Nepotisme (KKN). Kejaksaan Negeri (

oleh

di

biasa disingkat Kejari) adalah lembaga

instansi tersebut. Peranan penting

kejaksaan yang berkedudukan di ibu

pegawai harus memberikan pelayanan

kota

yang baik kepada masyarakat. Dengan

hukumnya meliputi wilayah kekuasaan

peranan penting dan strategi yang

kabupaten/kota.Kejaksaan

dimainkan oleh kinerja pegawai dalam

Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di

suatu

ibukota provinsi dan daerah hukumnya

tingkat

kinerja

instansi,

berlebihan sumberdaya sumberdaya

jika

maka

tidaklah

dikatakan

bahwa

manusia yang

pegawai

merupakan

paling

penting.

kepentingan

kabutapen/kota

meliputi

wilayah

Kejaksaan

umum,

dan

daerah

Agung,

provinsi),

Negeri

dan

merupakan

kekuasaan negara khususnya di bidang

Setiap organisasi baik swasta maupun

penuntutan

negeri menginginkan kinerja yang

merupakan satu kesatuan yang utuh

baik, dan kondisi yang harus diketahui

yang

tidak

di

mana

dapat

semuanya

dipisahkan. 3

MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala

Seperti yang kita ketahui visi

kejaksaan negeri, yang mengendalikan

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah

pelaksanaan tugas dan wewenang

terwujudkan kepastian hukum yang

kejaksaan

berintikan kebenaran dan keadilan

didaerah

hukumnya.

Kejaksaan negeri dibentuk dengan

yang

keputusan presiden atas usul Jaksa

perundang-undangan

Agung. Dalam hal tertentu didaerah

dengan didukung oleh aparatur yang

hukum

dapat

professional, memiliki integritas moral

dibentuk cabang kejaksaan negeri,

yang tangguh dan disiplin yang tinggi

yang dibentuk dengan keputusan Jaksa

untuk turut menegakkan supremasi

Agung. Kejaksaan negeri bertugas

hukum dengan memperhatikan rasa

melaksanakan tugas dan wewewnang

keadilan

serta fungsi kejaksaan di daerah

berkembang di dalam masyarakat serta

hukum

yang

memperhatikan hak asasi manusia.

bersangkutan sesuai dengan peraturan

Sedangkan misi Jaksa Agung Muda

perundang-undangan

Intelijen, adalah:

kejaksaan

negeri

Kejaksaan

Tinggi

dan

kebijak-

sanaan yang ditetapkan oleh Jaksa

1.

dilandasi

oleh

yang

peraturan

yang

berlaku

tumbuh

Mengamankan

dan

dan

serta tugas-tugas lain yang ditetapkan

mempertahankan

oleh Jaksa Agung.

sebagai falsafah hidup bangsa

Kejaksaan

Negeri

Sekadau

Pancasila

terhadap usaha-usaha yang dapat

bertugas di beberapa bidang antaranya

menggoyahkan

adalah, Bidang Pembinaan, Bidang

kehidupan

Intelijen,

berbangsa dan bernegara.

Umum

Bidang ,

Bidang

Tindak

Pidana

Tindak

Pidana

2.

sendi-sendi bermasyarakat,

Mewujudkan kepastian hukum,

Khusus, Bidang Perdata dan Tata

ketertiban hukum, keadilan dan

Usaha Negara, Bidang Pengawasan

kebenaran

serta badan Pendidikan dan Pelatihan,

serta mengindahkan norma-norma

namun agar ruang lingkup tidak terlalu

keagamaan,

luas

kesusilaan serta wajib menggali

maka

penulis

membatasi

penelitian ini pada Bidang Intelijen.

berdasarkan

kesopanan

hukum

dan

nilai-nilai kemanusiaan, hukum



3.

dan keadilan yang hidup dalam

cetakan,

masyarakat

tanggkal, sumber daya manusia,

Terlibat sepenuhnya dalam proses

pertahanan

pembangunan antara lain turut

penanggulangan

menciptakan

dan

subversi, tindak pidana perbatasan

prasarana yang mendukung dan

dan pelanggaran wilayah perairan;

kondisi

mengamankan

4.

pelaksanaan

tindak

dan pidana

Merencanakan, melaksanakan dan

masyarakat

penyelidikan, pengamanan dan

adil

dan

makmur

berdasarkan Pancasila

penggalangan untuk mendukung

Menjaga

kebijakan penegakan hukum baik

dan

menegakkan

preventif

maupun

represif

Negara.

mengenai

masalah

investasi,

Melindungi kepentingan rakyat

produksi,

distribusi,

keuangan,

melalui penegakkan hukum.

perbankan, sumber daya alam dan

wewenang Muda

pemerintah

dan

tersebut,

Intelijen

perrtahanan,

penanggulangan

Jaksa

Agung

tindak pidana ekonomi, korupsi

Kejaksaan

Negeri

serta pelanggaran zone ekonomi

Sekadau menyelenggarakan fungsi:

2.

keamanan,

cegah

mengendalikan kegiatan intelijen

Untuk melaksanakan tugas dan

1.

asing,

pembangunan untuk mewujudkan

kewibawaan

5.

3.

orang

eksklusif;

Merumuskan kebijaksanaan teknis

4.


kegiatan intelijen yustisial berupa


pemberian


bimbingan

dan

pembinaan bidang tugasnya;





preventif


mengenai


kepercayaan,


dan/atau

preventif

maupun

represif

persatuan dan kesatuan bangsa,

mengenai

masalah

idiologi;

politik,

media

massa,

lingkungan

maupun masalah

represif aliran

penyalahgunaan penodaan

hidup

agama,

serta

barang 5



penanggulangan

tindak

pidana

umum; 5.

kepada

Membina kegiatan

dan

melaksanakan

administrasi

meningkatkan

6.

masyarakat

Kabupaten

Sekadau yang menunjang kegiatan-

intelijen,

kegiatan bidang intelijen khususnya

kemampuan,

dalam kegiatan penyuluhan hukum, sarana dan prasarana yang kurang

keterampilan

dan

integritas

kepribadian

aparat

intelijen

mendukung

juga

menjadi

suatu

yustisial di lingkungan Kejaksaan;

kendala dalam pelaksanaan kegiatan

Melakukan pengendalian teknis

penyuluhan hukum dan penerangan

pelaksanaan

hukum, tidak adanya

sesuai

7.

tercapainya proses pelayanan hukum

operasi

dengan

intelijen

tugas

dan

sarana dan

prasarana dalam pelaksanaan kegiatan

wewenang serta fungsi Kejaksaan;

intelijen

Membina

kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4

dan

melakukan

di

kerjasama dengan Departemen,

(empat)

lembaga

peralatan

pemerintahan

departemen, instansi

lembaga

dan

non negara,

organisasi

lain

lapangan

serta

seperti

perlengkapan untuk

dan

pengadaan

LUHKUM/PENKUM, seperti laptop, karena

selama

ini

menggunakan

terutama dengan aparat intelijen

kendaraan roda 2 (dua) milik pribadi

lainnya.

dan tidak menggunakan sarana apapun

Mencapai kinerja yang

baik

dalam

melaksanakan

Pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau

LUHKUM/PENKUM,

khususnya bidang intelijen dalam

belum

melaksanakan kegiatan penyuluhan

pelaksanaan

hukum/penerangan

kepada

khususnya untuk kegiatan penyuluhan

siswa/siswi SMA mengalami beberapa

hukum. Hal ini dibuktikan banyaknya

kendala

jumlah

atau

melaksanakan

hukum

problematika tugas

dalam dan

cukupnya

serta

anggaran

dalam

kegiatan

sprint

diterbitkan

dan

oleh

ops

intelijen

yang

bidang

telah intelijen

wewenangnya, kedala tersebut berupa

kejaksaan negeri sekadau sebanyak 8

kurangnya sumberdaya manusia yaitu

(delapan) buah sprint ops yang terdiri

tenaga tata usaha dalam melakukan

dari 4 buah sprint ops pengamanan,

prosedur administrasi sehingga tidak

sedangkan di dalam DIPA tahun 6



anggaran 2013 hanya 2 buah sprint

berupa kumpulan pemahaman yang

ops, dan 3 buah sprints ops pelacakan

memiliki sistematika kedalam teoretis,

asset (asset tracking) sedangkan di

filosofis dan praktek kegiatan yang

DIPA hanya 2 sprints ops yang

pernah

disediakan,letak geografis Kabupaten

praktek kegiatan lapangan.

dilakukan

dengan

sasaran

Sekadau yang tidak memungkinkan karena terdapat beberapa daerah yang sulit

dijangkau

untuk

Kajian Teori

kegiatan

Istilah kinerja berasal dari kata


”Job

Perfomance”

atau

”Actual

hukum.

Performance” (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh

Metode Penelitian Jenis penelitian ini adalah jenis

seseorang).Sedangkan

dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

penelitian deskriptif yang bertujuan

diterbitkan

oleh

Departemen

untuk memperoleh gambaran secara

Pendidikan

dan

Kebudayaan

sistematis, nyata dan akurat mengenai

(1996:503)

Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Di

kinerja mengandung arti : (1) sesuatu

Kabupaten

yang

Sekadau,

penelitian

kualitatif merupakan suatu prasyarat untuk

dapat

menerapkan

menerangkan

dicapai;

(2)

bahwa

prestasi

yang

diperhatikan; (3) kemampuan kerja.

dalam

Menurut

Dwiyanto

kegiatan penelitian kualitatif yang

Pasolong,

baik. Kemampuan untuk memilih dan

beberapa indikator yang digunakan

menerapkan

untuk

dalam

praktek

2007:178)

(dalam

mengukur

membutuhkan masa “jeda” , guna

produktivitas,

mencerna

dan

responsivitas,

mengkritisi setiap metode pendekatan.

akuntabilitas.

Berikut ini akan dipaparkan berbagai

1. Produktivitas,

mempelajari,

menjelaskan

kinerja,

kualitas

yaitu, layanan,

responsibilitas,

tidak

dan

hanya

metode dalam penelitian kualitatif

mengukur tingkat efisiensi, tetapi

yang memiliki tujuan sebagai referensi

juga

awal

pelayanan.

sebelum

orang

memilihnya

sebagai model pendekatan. Tulisan ini

mengukur

efektivitas

Produktivitas

pada

umumnya dipahami sebagai ratio 7



antara input dan output.

Konsep

kepuasan

masyarakat

sebagai

produktivitas dirasa terlalu sempit

indikator kinerja adalah informasi

dan kemudian General Accounting

mengenai

Office

mencoba

seringkali tersedia secara mudah

ukuran

dan murah. Informasi mengenai

(GAO)

mengembangkan produktivitas dengan

suatu

yang

lebih

memasukkan

luas

kepuasan

kepuasan

masyarakat

masyarakat

terhadap

seberapa

kualitas pelayanan seringkali dapat

besar pelayanan publik itu memiliki

diperoleh dari media massa atau

hasil yang diharapkan salah satu

diskusi publik. Kualitas layanan

indikator kinerja yang penting.

relative sangat tinggi, maka bisa

Sedangkan yang dimaksud dengan

menjadi

produktivitas

menurut

Dewan

birokrasi public yang mudah dan

Produktivitas

Nasional,

adalah

murah

suatu

ukuran

dipergunakan.

kinerja

Kepuasan

suatu sikap mental yang selalu

masyarakat bisa menjadi indikator

berusaha

untuk menilai kinerja birokrasi

dan

mempunyai

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari

publik. 2. Responsivitas,

yaitu kemampuan

kemarin dan hari esok lebih baik

birokrasi

dari hari ini.

kebutuhan masyarakat, menyusun

a. Kualitas

mengenali

cenderung

agenda dan prioritas pelayanan, dan

menjadi penting dalam menjelaskan

mengembangkan program-program

kinerja organisasi pelayanan publik.

pelayanan pubik sesuai dengan

Banyak pandangan negatif yang

kebutuhan masyarakat dan aspirasi

terbentuk

masyarakat.

Secara

responsivitas

disini

publik

pelayanan,

untuk

mengenai

muncul

organisasi

karena

ketidak

singkat menunjuk

puasan publik terhadap kualitas.

keselarasan antara program dan

Dengan

demikian

menurut

kegiatan

Dwiyanto

kepuasan

masyarakat

kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

terhadap layanan dapat dijadikan

Responsivitas dimaksudkan sebagai

indikator kinerja birokrasi publik.

salah satu indikator kinerja karena

Keuntungan utama menggunakan

responsivitas

pelayanan

secara

dengan

langsung 8



menggambarkan

kemampuan

politik tersebut karena diilih oleh

birokrasipublik dalam menjalankan

rakyat

misi dan tujuannya, terutama untuk

selalu

memenuhi kebutuhan masyarakat.

kepentingan publik. Dalam konteks

Responsivitas ditunjukkan

dengan

sendirinya

akan

memprioritaskan

yang

rendah

ini, konsep akuntabilitas publik

dengan

ketidak

dapat digunakan untuk melihat

selarasan antara pelayanan dengan

seberapa

besar

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut

kegiatan

birokrasi

jelas

konsisten dengan kehendak publik.

menunjukkan

kegagalan

kebijakan

organisasi dalam mewujudkan misi

Kinerja

dan

hanya bisa dilihat

tujuan

birokrasi

Organisasi

yang

publik.

birokrasi

dan

publik

publik

itu

tidak

dari ukuran

memiliki

internal yang dikembangkan oleh

resonsivitas yang rendah sendirinya

birokrasi publik atau pemerintah,

memiliki kinerja yang jelek pula.

seperti pencapaian target. Kinerja

3. Responsibilitas, yaitu menjelaskan

sebaiknya harus dilihat dari ukuran

apakah

pelaksanaan

birokrasi

itu

kegiatan

norma-norma

yang

dengan prinsip-prinsip administrasi

masyarakat.

Suatu

yang

birokrasi

benar

birokrasi,

dilakukan

dengan

baik

yang

sesuai

eksternal, seperti nilai-nilai dan

kebijakan

publik

berlaku

di

kegiatan memiliki

eksplisit

akuntabilitas yang tinggi kalau

maupun implisit, Lenvine dalam

kegiatan itu dianggap benar dan

Dwiyanto (2006:51). Oleh sebab

sesuai dengan nilai-nilai dan norma

itu, responsibilitas bisa saja pada

yang berkembang di masyarakat.

suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. 4. Akuntabilitas

Bermacam-macam kinerja,

definisi

yaitu

kinerja yang di ungkapkan para ahli di

menunjuk pada seberapa besar

atas, peneliti memilih menggunakan

kebijakan dan kegiatan birokrasi

teori

publik tunduk ada para pejabat

dalam

Pasolong,

politik yang dipilih oleh rakyat.

dilihat

lebih

Asumsinya

mengukur Kinerja Kantor Kejaksaan

ialah

para

pejabat

kinerja

menurut

Dwiyanto(

2007:178)

berkaitan

dan

yang bisa



Khususnya

Pada

Bidang

Intelijen

produktivitas dapat dilakukan dengan

dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum di

memperbaiki

rasio

produktivitas,

Kabupaten Sekadau.

dengan menghasilkan lebih banyak keluaran/output lebih baik dengan tingkat masukan sumberdaya tertentu

Bagan Alur Pikir

(Blecher, 1887:3). UUD NO 16 TAHUN 2004

Menurut

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP001a/A/JA/01/2006

Sulistyani

dan

Rosidah (2003: 200), ada beberapa faktor

yang

mempengaruhi

produktivitas suatu insan antara lain: a.

1. Kurangnya SDM

Knowledge Pengetahuan

2. Sarana dan Prasarana

(knowledge)

sesungguhnya sebagai salah satu yang

3. Letak Geografis

mendasari pencapaian produktivitas. Pengetahuan lebih berorientasi pada Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178)

intelejensi, daya pikir, dan penguasaan ilmu serta luas sempitnya wawasan

Kinerja Pegawai Kejaksaan Negeri Di

yang

dimiliki

seseorang.

Dengan

pengetahuan yang luas dan pendidikan

Kabupaten Sekadau

tinggi, seorang pegawai diharapkan mampu melakukan pekerjaan dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN

baik dan produktif. Produktivitas Pegawai Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau Dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA Produktivitas hubungan

antara

organisasi

dengan

diperlukan. dikuantifikasi

merupakan keluaran/hasil masukan

Produktivitas dengan

yang dapat

membagi

keluaran dengan masukan. Menaikkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kasi

Intelijen

Kejaksaan

Negeri Sekadau yang menjelaskan bahwa : “petugas penyuluhan

yang kepada

memberikan target

atau

sasaran penyuluhan telah terlatih dan terbiasa karena memang tugas pokok dan fungsinya dan sudah sering 10



terlibat dalam kegiatan penyuluhan

besarnya

hukum

hukum

kehidupan masyarakat. Oleh karena

khususnya di Kabupaten Sekada. Di

itu, pengenalan aturan-aturan yang

samping itu, mereka dibekali dengan

dibuat

teknik dan cara berkomunikasi dengan

sangat penting, agar tidak terjadi

sasaran

itu

berbagai pelanggaran. Salah satu

masyarakat umum maupun target

kenakalan remaja penyebabnya antara

tertentu seperti siswa/i SMA dan

lain karena mereka tidak memahami

remaja.

peraturan yang ada.

dan

penerangan

penyuluhan

Bekal

ketrampilan

baik

pengetahuan

petugas

dan

terjadi

oleh

di

segala

Pemerintah

sisi

menjadi

diharapkan

advokasi hukum bagi siswa/i SMA di

Lebih lanjut menurut salah

Kabupaten Sekadau dapat menambah

seorang guru di SMA Negeri

pengetahuan mereka tentang hukum.

Sekadau Hulu tentang penyuluhan

Penyuluhan dilakukan

oleh

hukum

yang

Kejaksaan

Negeri

01

yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sekadau :

Sekadau dilakukan kepada berbagai

“Materi

yang

disampaikan

sasaran, salah satunya adalah siswa/i

oleh penyuluh hukum dari Kejaksaaan

SMA. Sebagaimana diungkapkan oleh

Negeri Sekadau kepada siswa/i SMA

Kepala Sekolah SMA Negeri 01

relevan (sesuai) dengan kebutuhan

Sekadau Hulu tentang pentingnya

seusia anak didik mereka. Materi itu

penyuluhan tersebut:

antara lain tentang disiplin, norma-

“Bahwa

penyuluhan

hukum

norma pergaulan remaja, hal-hal yang

bagi remaja dan siswa/i di peringkat

dilarang dan ketaatan pada berbagai

SMA sangat penting. Sebab, banyak

peraturan berkendaraan. Penyuluhan

pelanggaran hukum dan kenakalan

sekurang-kurangnya dilakukan dalam

remaja antara lain karena mereka

6 (enam) bulan sekali yang melibatkan

tidak memahami hukum yang berlaku.

siswa/i SMA tertentu. Penyuluhan di

Apalagi di daerah Kabupaten Sekadau

mulai pukul jam 08 pagi hingga pukul

yang

12.00, berupa ceramah dan tanya-

merupakan

(pemekaran)

kabupaten

dari

baru

Kabupaten

jawab.

Sanggau. Perubahan sosial demikian 11 MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Metode ceramah dan dialog ini

b.

Abilities

diharapkan memberikan pengetahuan kepada

siswa/i

dan

diharapkan

Menyangkut

kemampuan

sikapnya serta perilakunya akan postif.

petugas penyuluh hukum yang ada

Harapan ini setidaknya sesuai dengan

atau dimiliki

tujuan dari penyuluhan hukum, seperti

Sekadau dalam kegiatan penyuluhan

yang diungkapkan oleh salah seorang

Hukum dan Penerangan

peserta/siswa SMA antara lain :

seperti yang dituturkan oleh Kasi

“Penyuluhan

hukum

bagi

di

memang

Kabupaten

diperlukan,

Hukum

Intelijen sebagai berikut :

remaja dan siswa/i SMA di lingkungan sekolah

Kejaksaan Negeri

“Petugas

penyuluh

dan

Sekadau

penerangan hukum di lingkungan

mengingat

Kejaksaaan Negeri Sekadau sebanyak

pengaruh lingkungan pergaulan dan

2

media massa yang sangat besar.

intelejen. Mereka bertanggung jawab

Apalagi pengawasan orang tua saat

dalam

ini sangat lemah, sehingga remaja

tentang masalah-masalah hukum yang

lebih

hukum

berkembang di wilayah kerjanya. Agar

diharapkan dapat menjadi peringatan

mereka bekerja profesional, maka

kepada

berperilaku

mereka dibekali kemampuan dasar

sesuai dengan aturan yang ada.

dalam penyuluhan hukum di samping

Namun, banyak siswa/i yang kurang

kemampuan dasar untuk menyelidiki

peduli terhadap penyuluhan, sehingga

persoalan

pengetahuan

badan hukum. Dalam hal ini petugas

bebas.

Penyuluhan

remaja

untuk

mereka

pun

tidak

berubah’.

yang

Berdasarkan paparan tersebut, jelas

bahwa

orang,

kebutuhan

akan

khususnya

memberikan

hukum

di

bidang

penerangan

seseorang

menyampaikan

atau

materi

penerangan hukum dan penyuluhan hukum harus mampu mengajak dan

penyuluhan hukum dikalangan siswa/i

meyakinkan

masyarakat

sehingga

SMA sangat penting agar mereka

sasaran penyuluhan akan tertarik dan

diingatkan dan didampingi, meskipun

selanjutnya berdiskusi serta tidak

tidak menjamin pengetahuan mereka

melakukan pelanggaran. Proses ini

tentang hukum meningkat.

tidak semudah yang dibayangkan, 12



sebab jika petugas tidak menyiapkan

leaflet dan handout, sebagai media

materi

sesuai

dengan

kebutuhan

yang

sasaran

dan

menyusun

pesannya

sangat

memvisualisasikan

berguna

untuk

tentang

materi

dengan tepat, maka tidak akan muncul

yang

ketertarikan

penyuluhan yang mengkombinasikan

sasaran.

berkomunikasi

yang

Ketrampilan diintegrasikan

disampaikan.

berbagai

media

Strategi

setidaknya

akan

dengan contoh-contoh kasus serta

membuat hal yang gelap menjadi

penggunaan teknik presentasi yang

terang, sesuai dengan arti penyuluhan

optmal,

itu sendiri”.

akan

menentukan

keberhasilan penyuluhan.” Namun, apa yang disampaikan

Menurut pendapat beberapa

oleh pihak Kejaksaan Negeri Sekadau

siswa/i

tersebut belum tentu sesuai dengan

penyuluhan tersebut antara lain :

ketika

mereka

memberikan

yang

kegiatan

ini seperti yang

disampaikan oleh

pihak

Kepala

SMA

kepada

PGRI

05

RAWAK sebaga berikut:

sasaran

“Kami berharap banyak dari

penyuluhan kepada siswa/i. Penilaian

Sekolah

menjadi

penyuluhan

Kejaksaan

hukum

Negeri

siswa/i

oleh

Sekadau

SMA

yang

dikategorikan remaja dan berada

“petugas penyuluhan hukum

dalam masa perubahan. Harapan itu

dari kejaksaaan negeri Sekadau yang

setidaknya dapat dipenuhi walaupun

melaksanakan

tidak

kegiatan

sudah

semuanya.

penyuluhan

khususnya

dalam

disampaikan cukup menarik, akan

persoalan-persoalan

tetapi ketika terjadi diskusi yang

hukum. Persoalan tersebut antara lain

membahas suatu masalah, petugas

tentang undang-undang narkoba dan

kurang begitu jelas menerangkan,

obat terlarang, pelanggaran lalu-

apalagi waktunya sangat terbatas.

lintas.

Kondisi ini membuat kami kurang

menjelaskan

kurang

Namun penerangan hukum didukung

minimnyapenggunaan

oleh

pesan

awal

memiliki kemampuan yang cukup, kemampuan

memang

Pada

yang

puas”.

media

penyuluhan seperti infokus, brosur,

c.

Attitude 13



Attitude kebiasaan

merupakan terpolakan.

Kejaksaan

Negeri

Jika

mengatakan bahwa:

kebiasaan yang terpolakan tersebut

“pencapaian

memiliki

yang

suatu

implikasi

positif

Sekadau

terhadap

dalam

program kerja yang di prioritaskan

hubungannya dengan perilaku kerja

telah memenuhi jumlah kuota yang di

seseorang maka akan menguntungkan

targetkan oleh Kejaksaan RI, dan

seperti kegiatan yang diprioritaskan

sepanjang tahun 2013 , meskipun ada

setiap tahunnya oleh Kejaksaan Negeri

beberapa daerah yang sulit dijangkau,

Kabupaten Sekadau.

dan selanjutnya kegiatan tersebut

Produktivitas

sering

akan terus berlangsung untuk daerah-

dibandingkan dengan standar yang

daerah lain, penyuluhan/penerangan

sudah ditentukan sebelumnya. Apabila

hukum

lebih banyak keluaran dihasilkan dari

bagi masyarakat Kabupaten Sekadau.

jumlah masukan yang sama, atau masukan

lebih

dipergunakan

sedikit

untuk

dapat

mendapatkan

telah memberikan kepuasan

Hal ini dapat dijelaskan ketika peneliti

mewawancarai

Kepala Sekolah

yang

salah satu antusiasdan

keluaran yang sama, produktivitas

menyambut dengan baik kegiatan

diperbaiki. Sebagai konsekuensinya,

LUHKUM/PENKUM

produktivitas

diselenggarakan

yang

merupakan ukuran

lebih

baik

yang berharga

Kejari

di Kabupaten Sekadau,

yang dipergunakan dalam masyarakat.

menerangkan bahwa:

diperlukan

beliau

“Kegiatan penyuluhan hukum

menghasilkan

yang dilaksanakan cukup baik untuk

keluaran. Lebih sedikit pemborosan

menambah wawasan dan pengetahuan

dan lebih baik konservasi sumberdaya.

terhadap anak didik mereka yang

Meskipun dari semua program

dimana di sekolah ini tidak ada mata

belum

untuk

Sekadauke

pada salah Satu Sekolah yang berada

tentang seberapa baik sumberdaya

Hal itu berarti lebih sedikit masukan

yang

memenuhi

kuota

yang di

targerkan hal ini dijelaskan pada saat wawancara

Kepada Kasi Intelijen

pelajaran tentang hukum”. Pencapaian terhadap program kerja adalah sesuatu usaha pekerjaan yang diselesaikan atau dicapai oleh 14



pegawai dalam mencapai target yang

“Pelayanan

yang

diberikan

telah ditentukan. Dan prestasi kerja

kepada masyarakat sudah cukup baik,

suatu

persyaratan

hal ini dapat diapresiasikan keadaan

pekerjaan tertentu yang ahirnya secara

pos pelayanan informasi hukum yang

langsung dapat tercermin dari output

terletak tidak jauh dari Kantor Kejari

yang dihasilkan baik kuantitas maupun

Sekadau

mutunya.

penyuluhan hukum yang dilakukan

pencapaian

dan

kegiatan

kegiatan

setiap tahunnya. Kualitas Layanan Bidang Intelijen dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Dalam hal Mutu Pelayanan Kasi Intelijen masih menyayangkan Mutu

Mengenai kepuasan masyarakat

pelayanan

BidangIintelijen

Kejari Sekadau dibidang pelayanan

seringkali tersedia secara mudah dan

hukum

murah. Informasi mengenai kepuasan

kurangnya pegawai/personil yang ada

masyarakat

didalam Bidang Intelijen.

terhadap

kualitas

pelayanan sering kali dapat diperoleh

masih

“Layanan

bidang

oleh

intelijen

dari media massa atau diskusi publik.

kejaksaan

Kualitas layanan relatif sangat tinggi,

sepenuhnya

maka bisa menjadi satu ukuran kinerja

kurangnya tenaga seperti Jaksa dan

birokrasi publik yang mudah dan

TU dalam memberikan pelayanan

murah

kepada masyarakat Kab. Sekadau”.

dipergunakan.

Kepuasan

masyarakat bisa menjadi indikator

negeri

terkendala

Sekadau

terpenuhi

belum

dikarenakan

Hal senada dikemukakan oleh

untuk menilai kinerja birokrasi publik.

Kepala

Untuk

kualitas

Sekadau Hulu mengungkapkan bahwa:

layanan publik dapat dilihat dari aspek

“ Pelayanan yang di berikan

proses layanan maupun dari output

cukup baik, petugas berpenampilan

atau hasil pelayanan.

rapi, sopan,dan

mengukur

Berdasarkan dengan

Kepala

tentang

hasil Seksi

wawancara Intelijen

Sekolah

kegiatan berlangsung,

SMA

Negeri

1

tidak angkuh saat

penyuluhan Cuma

kami

hukum agak

Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau,

kesusahan dengan jarak yang di

menerangkan :

tempuh ke Kejaksaan Negeri Sekadau, 15



karena Pos Pelayanan Hukum dan

mengembangkan

program-program

Pengaduan Masyarakat berada jauh

pelayan

sesuai

dari sini, tapi petugas menerangan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat

bahwa Pengaduan tentang hukum bisa

(Dilulio,

di lakukan via telepon,itu cukup

memiliki responsivitas rendah dengan

mempermudah

sendirinya memiliki kinerja yang jelek

kami

untuk

meyampaikan aspirasi. Kualitas

publik

1991).

dengan

Organisasi

yang

juga (Osborne & Plastrik, 1997).

Layanan,

yaitu:

Dalam hal ini Kasi Intelijen

cenderung menjadi penting dalam

Kejaksaan Negeri Sekadau mengakui

menjelaskan

bahwa :

kinerja

organisasi

pelayanan publik. Banyak pandangan negatif

yang

organisasi

terbentuk

publik

ketidakpuasan

mengenai

muncul

publik

karena terhadap

”pegawai

Bidang Intelijen

pada Kejari Sekadau dirasakan masih terdapat

kelemahan

dalam

kemampuan

daya-tanggap

untuk

kualitas. Dengan demikian menurut

merespon kebutuhan layanan hukum

Dwiyanto

dikarenakan

terhadap

kepuasan layanan

masyarakat

dapat

dijadikan

masih

kurangnya

tenaga/SDM masih terbatas. Tidak

indikator kinerja birokrasi publik.

semua

Keuntungan

menggunakan

penerangan hukum sesuai dengan

kepuasan masyarakat sebagai indikator

perubahan sosial-ekonomi masyarakat

kinerja adalah informasi

Sekadau dapat disusun dengan efektif,

utama

penyuluhan

hukum

dan

sehingga kinerja organisasi dalam Responsivitas Bidang Intelijen dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

memberikan pelayanan hukum juga kurang optimal. Responsivitas birokrasi yang

Responsivitas sangat diperlukan

rendah juga banyak disebabkan oleh

dalam pelayanan publik karena hal

belum

tersebut merupakan bukti kemampuan

komunikasi eksternal secara nyata

organisasi untuk mengenali kebutuhan

oleh

masyarakat, menyusun agenda dan

Indikasi

prioritas

dikembangkannya

pelayanan

serta

adanya

jajaran

pengembangan

birokrasi

nyata

pelayanan.

dari

belum

komunikasi 16



eksternal secara efektif oleh birokrasi

Hal ini diakui oleh salah satu

terlihat pada masih besarnya gap yang

pegawai

terjadi.

dituturkan sebagai berikut :

Gap

gambaran

terjadi

merupakan

pelayanan

yang

hahwa

belum

memperlihatkan

Bidang

Intelijen

seperti

“responsivitas (daya tanggap dalam

menyusun

program

dan

ditemukan kesamaan persepsi antara

kebutuhan sasaran)institusi kejaksaan

harapan

masyarakat

negeri Sekadau dinilai cukup baik

terhadap

kualitas

dan

birokrat

pelayanan

yang

diberikan.

karena

setiap

tahunnya

memiliki

kegiatan yang diprioritaskan dalam

Responsivitas,

yaitu

rangka memenuhi pelayanan bagi

kemampuan birokrasi untuk mengenali

masyarakat dalam program kegiatan

kebutuhan

menyusun

penyuluhan hukum (LUHKUM) dan

agenda dan prioritas pelayanan, dan

penerangan hukum (PENKUM) yang

mengembangkan

diadakan di daerah kerja Kabupaten

pelayanan

masyarakat,

program-program

publik

sesuai

dengan

kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Secara

singkat

responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan

antara

Menurut salah seorang pemuka masyarakat di Kabupaten Sekadau: “Tidak

semua

program

dan


kegiatan pelayanan dengan kebutuhan

hukum oleh petugas Kejaksaan Negeri

dan aspirasi masyarakat. Responsivitas

Sekadau

yang

penyuluhan

rendah

program

Sekadau”.

ditunjukkan

dengan

jelek,

terdapat

yang

sejumlah

sesuai

dengan

ketida kselarasan antara pelayanan

perubahan

sosial-ekonomi

dengan kebutuhan masyarakat. Hal

masyarakat.

tersebut jelas menunjukkan kegagalan

remaja,

organisasi dalam mewujudkan misi

peraturan

dan tujuan birokrasi publik. Organisasi

kendaraan

yang memiliki responsivitas rendah

kekerasan lain. Kasus-kasus tersebut

dengan sendirinya memiliki kinerja

menjadi perhatian kejaksaaan negeri

yang jelek pula.

Sekadau. Akan tetapi, tidak semua

Misalnya,

narkoba,

ketaatan

pemerintah, motor

kenakalan

dan

serta

pada curi kasus

lapisan masyarakat dapat disentuh 17 MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


oleh penyuluan tersebut, sehingga

masyarakat, kejaksaan negeri Sekadau

efeknya masih kurang”.

telah

Responsivitas

melaksanakan

kegiatan

dimaksudkan

penerangan dan penyuluhan hukum

sebagai salah satu indikator kinerja

Program Pembinaan Matra Hukum

karena responsivitas secara langsung

(Binmatkum). Pelaksanaan Program

menggambarkan kemampuan birokrasi

Binmatkum disamping sebagai upaya

publik dalam menjalankan misi dan

untuk meningkatkan kesadaran hukum

tujuannya, terutama untuk memenuhi

masyarakat, juga untuk memberikan

kebutuhan masyarakat.

informasi hukum secara cepat kepada

Responsibilitas Bidang Intelijen dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

masyarakat,

sebagai

sarana

pencitraan

(membangun

image)

kejaksaan

dan

pencegahan Responsibiltas

sarana

(preventif)

dalam

suatu

penegakan hukum yang dilakukan oleh

ukuran yang menunjukkan seberapa

Kejaksaan. Program ini dilaksanakan

besar

penyelenggaraan

minimal 2 kali dalam setahun dengan

pelayanan sesuai dengan kepentingan

sasaran semua lapisan masyarakat

stakeholders dan norma-norma yang

Sekadau, dimana bidang intelejen

berkembang

menjadi leading sectornya”.

proses

adalah

sebagai

dalam

masyarakat.

Responsibilitas dari organisasi publik pemerintahan

berkenaan

dengan

Responsibilitas bisa saja pada suatu

ketika

berbenturan

dengan

pelayanan yang bersifat melayani dan

responsivitas. Berdasarkan ketentuan

mengayomi.

yang

pasal 30 ayat (3) Undang-Undang

Negeri

Nomor 16 Tahun 2014 Tentang

Sekadau dalam melakukan pelayanan

Kejaksaan Republik Indonesia bahwa

advokasi hukum di wilayah kerjanya.

dalam

dilakukan

Demikian oleh

pula

Kejaksaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kasi

Intelejen

Kejaksaan

Negeri Sekadau bahwa : “Dalam meningkatkan

Bidang

untuk

kesadaran

hukum

dan

Ketentraman Umum, kejaksaan turut menyelenggarakan peningkatan

rangka

Ketertiban

kesadaran

kegiatan hukum

masyarakat.



Akuntabilitas Bidang Intelijen Dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Siswa/siswi SMA

Akuntabilitas penyelenggaraan adalah

Dalam

pemerintahan

dalam

pelayanan

suatu

publik

ukuran

yang

menunjukkan seberapa besar tingkat

akuntabilitas suatu instansi pemerintah

kesesuaian

adalah merupakan suatu perwujudan

pelayanan dengan ukuran nilai-nilai

kewajibannya

atau

untuk

penyelenggaraan

norma

eksternal

yang

ada

mempertanggungjawabkan

dimasyarakatatau yang dimiliki oleh

keberhasilan atau kegagalann visi,

stakeholder.

misi dan strategi maupun personality atau pelaksanaan pembanguan. Dalam Negeri

hal

ini

Akuntabilitas

yang

bersama Kasi

Kejaksaan

Sekadau

Berdasarkan hasil wawancara

Negeri Sekadau menerangkan:

memiliki baik

hal

ini

Intelijen Kejaksaan

“selama kurun waktu tahun 2013

dengan

diadakannya

dijelaskan oleh salah satu pegawai

LUHKUM/PENKUM dan membuka

Bidang Intelijen:

POS Pelayanan Pengaduan Informasi

“Karenannya

wujud

Hukum dan melaksanakan kegiatan

pertanggung jawaban bidang intelijen

sosialisasi masyarakat anti KKN untuk

kejari sekadau dibuat dalam laporan

memenuhi kebutuhan masyarakat”.

bulanan yang di tandatangani oleh


kepala kejari sekadau dan kepala seksi

dengan Kepala Sekolah SMA PGRI 05

intel setiap ahir bulan dan dilapornak

RAWAK mengungkapkan bahwa:

ke

kejaksann

di

“Untuk memperoleh informasi

intelijen

sangat sulit kerena pos pelayanan

kejaksaan tinggi kalbar. Dan membuat

berada jauh di kantor kejaksaan

laporan triwulan yang dibuat 3 bulan

negeri sekadau.karena jarak tempuh

sekali ditandatangani

dari desa rawak hulu hingga kantor

pontianakk

C.Q

tinggi

kalbar

Asisten

kepala kejari

dan kasi intel kabupaten sekadau

kejaksaan memakan waktu lama”.

setiap bulan dilaporkan kekejaksaan tinggi kalbar”.

Kemudian kepada

pegawai

hasil

wawancara

bidang

intelijen

menyataka bahwa : 19 MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


“Biasanya yang menghambat

gambaran-gambaran tentang adanya

kami dalam memberikan pelayanan

tindak pidana sehingga diharapkan

adalah

dan

seluruh peserta LUHKUM/PENKUM

kendala-kendala yang kami hadapi

agar tidak terjerat dalam masalah

adalah letak geografis dan

luas

hokum. Sebagaii salah satu strategi

wilayah yang cukup besar untuk

bidang intelijen yang lain yakni

dijangkau”.

mempromosikan

kurangna

personil

POS

pelayanan


Informasi hukum yang terletak di

bersama Kasi Intelijen Kejaksaaan

lingkungan kantor Kejaksaan Negeri

Negeri

Sekadau sehingga masyarakat dapat

Sekadau

mengungkapkan

bahwa:

mencari informasi atau data mengenai “Sebenarnya

para

petugas

permasalahan hukum yang terjadi

pelayanan diberikan kepercayaan dan

pada wilayah Kab Sekadau. Strategi

tanggung jawab dalam melaksanakan

dengan cara sosialisasi masyrarakat

proses

anti Kolusi Korupsi dan Nepotisme

pelayanan

administrasi

berkenaan dengan proses administrasi

(KKN)

kepegawaian.

stiker kepada masyrakat Kabupaten

Menurut staf bidang Intelejen Kejaksaaan

Negeri

Sekadau

setidaknya upaya lain yang dilakukan

Sekadau

cara

yang

membagikan

berisi

tentang

pemberatasan korupsi yang berisikan tema pemberantasan korupsi”.

untuk mengantisipasi masalah tersebut adalah:

dengan

Mengukur

kinerja

birokrasi

dengan bentuk birokrasi publik yang “Strategi Bidang unit Kejari

akuntabel. Akuntabilitas merupakan

Sekadau dalam menghadapi tuntutan

konsep

pelayanan hukum dengan mengadakan

standar eksternal yang menentukan

LUHKUM/PENKUM kepada tokoh

kebenaran

masyarakat, warga masyarakat,para

administrasi Negara (birokrasi publik)

pegawai

keranannya

pemerintahan

daerah

yang

berkenaan

suatu

tindakan

akuntabilitas

dengan

oleh

sering

setempat dan anak-anak didik siswa

disebut tanggungjawab yang bersifat

SMA/SMK.

Target-target

tersebut

objektif. Birokrasi dikatakan akuntabel

diberikan

penjelasan

maupun

manakala

merela

dinilai

secara 20



objektif

oleh

masyarakat

mempertanggungjawabkan

dapat segala

macam perbuatan, sikap, dan aspek terjangnya

kepada

pihakmana

kekuasaan dan kewenangannya yang dimiliki itu berasal. Oleh karena itu diharapkan birokrasi

agar bekerja

para

aparatur

dengan

adanya

akuntabilitas(pertanggungjawaban) kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Intelijen menyatakan bahwa: “wujud

pertanggungjawaban

bidang intelijen Kejaksaan negeri Kabupaten Sekadau dibuat dalam laporan bulanan yang ditanda tangani oleh Kepala Kejari Sekadau dan kepala Seksi Intelijen Setiap ahir bulan dilaporkan ke kejaksaan Tinggi kalbar di Pontianak C.Q Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalbar. Dan membuat laporan Triwulan yang dibuat 3 bulan sekali ditanda tangani kepala

kejari

dan

Kabupaten

Sekadau

dilaporkan

ke

kasi setiap

Kejaksaan

Intelijen bulan Tinggi

Kalimantan Barat.

Kesimpulan Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan yang didasarkan atas analisis dari hasil wawancara dan observasi

yang di laksanakan di

lapangan mengenai “Kinerja Pegawai Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam Kegiatan Penyuluhan

Hukum

Kepada

Siswa/siswi SMA”, maka pada bagian ahir ini penulis menyimpulkan hasil temuan di lapangan sebagai berikut: 5.1.1

Produktivitas Pegawai Bidang

Intelijen

Kejaksaan

Sekadau

Negeri

dalam

Penyuluhan

Kegiatan

Hukum

sudah

optimal karena setiap tahunnya Kejaksaan

Negeri

Kabupaten

Sekadau memiliki program kerja yang

diprioritaskan

yaitu

penyuluhan

hukum/penerangan

hukum

kegiatan

dan

tersebut

memenuhi kuota yang ditargetkan Kejaksaan RI, kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Sekadau dan kegiatan tersebut akan terus berlangsung untuk daerah-daerah lain. Tetapi disisi Intelijen

lain

Pegawai Kejaksaan

Bidang Negeri



Kabupaten

Sekadau

dalam

Penyuluhan

Hukum

masyarakat, namun dalam hal

menyayangkan karena minimnya

menyusun program sudah cukup

anggaran

optimal karena memiliki kegiatan

Kegiatan

sarana

sehingga dan

kurangnya

prasarana

untuk

merespon kebutuhan

layanan

yang diprioritaskan dalam rangka

kelancaran kegiatan penyuluhan

memenuhi

pelayanan

hukum

masyarakat

dalam

dan

kendaraan

juga

tidak

inventaris

ada untuk

penyuluhan kedaerah-daerah yang sulit dijangkau. 5.1.2 Kualitas Intelijen

bagi program

kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum 5.1.4 Responsibilitas

Pegawai

Layanan

Bidang

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri

Kejaksaan

Negeri

Kabupaten

Sekadau

belum

kegiatan

Kabupaten

Sekadau

dalam

Penyuluhan

Hukum

optimal karena masih terkendala

sudah optimal karena pelaksanaan

oleh kurangnya pegawai/personil

kegiatan dilakukan sesuai dengan

dalam

yang

Undang-undang Nomor 16 Tahun

menghambat kelancaran kegiatan

2014 tentag Kejaksaan Republik

tersebut.

untuk

Indonesia bahwa dalam bidang

terlihat

ketertiban dan ketentraman umum

Bidang

sehingga

memperoleh masih

Intelijen

informasi

sepi

keadaan

POS

Kejaksaan

turut

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

menyelenggarakan

karena kurangnya personil dan

peningkatan

pegawai jarang berada di POS

masyarakat. Pelaksanaan kegiatan

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

tersebut

dilaksanakan

selain

karena

sebagai

upaya

untuk

mengerjakan

perkara-

perkara di kantor.

Sekadau Penyuluhan

Kejaksaan dalam Hukum

kesadaran

hukum

meningkatkan kesadaran hukum

5.1.3 Responsivitas Pegawai Bidang Intelijen

kegiatan

Negeri Kegiatan belum

optimal karena petugas tidak bisa

masyarakat,

juga

untuk

memberikan

informasi

hukum

secara cepat kepada masyarakat sebagai

sarana

pencitraan

kejaksaan dan pencegahan dalam 22



penegakan hukum yang dilakukan

4 (empat) karena selama ini hanya

oleh Kejaksaan.

menggunakan

5.1.5

Akuntabilitas Pegawai Bidang

Intelijen

2(dua)

kendaraan

roda

pribadi.

Dan

milik

Kejaksaan

Negeri

dibutuhkan

Sekadau

dalam

peralatan yang menunjang seperti

Penyuluhan

Hukum

laptop,

kamera,

sudah optimal dilihat dari strategi

karena

selama

Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri

menggunakan

Kabupaten

untuk

Kabupaten kegiatan

Sekadau

dalam

menghadapi tuntutan pelayanan hukum

dengan

mengadakan

LUHKUM/PENKUM

kepada

masyarakat Kabupaten Sekadau .

Berdasarkan

kesimpulan

dan

infokus,

ini

tidak

sarana

melaksanakan

apapun kegiatan

LUHKUM/PENKUM. 5.2.2 Untuk

mengoptimalkan

Kualitas Layanan Pegawai Bidang Intelijen Kabupaten

Saran

perlengkapan

Kejaksaan

Negeri

Sekadau

dalam

Penyuluhan

Hukum

yang

Kegiatan

telah dikemukakan di atas, maka

tentunya

sebagai sarana pemecahan masalah

apabila kurangnya tenaga/personil

penulis menyarankan hal-hal sebagai

untuk

berikut :

masalah di tunjukkan banyaknya

5.2.1 Untuk

tidak

akan

melayani

tercapai

masyarakat,

mendapatkan

pekerjaan Bidang Intelijen yang

optimal,

tidak selesai dengan segera atau

mengingat letak geografis pada

tidak tepat waktu dan sangat

wilayah hukum Kejaksaan Negeri

menghambat untuk memberikan

Kabupaten Sekadau khususnya

layanan

pada

dalam

karena kurangnya pegawai, dalam

Hukum

hal ini penulis menyarankan agar

produktivitas

yang

Bidang

Kegiatan

Intelijen

penyuluhan

kepada

masyarakat

masih banyak yang sulit untuk

dapat ditambahkan Staf

dijangkau, maka alat transfortasi

Usaha sebanyak 2 orang guna

sangat dibutuhkan guna lancarnya

mendukung kelancaran kegiatan

kegiatan

penyuluhan hukum.

intelijen

seperti

Tata

Kendaraan roda 2 (dua) dan roda 23 MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


5.2.3 Dari

segi

Responsivitas

Pegawai

Bidang

Intelijen

Kejaksaan

Negeri

Kabupaten

Sekadau

dalam

Kegiatan

Penyuluhan Hukum diharapkan mampu

mengenal

kebutuhan

masyarakat dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Dharma, Surya. 2011. Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya. Jakarta: Pustaka Pelajar Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Fisipol UGM Fahmi, Irham. 2010. Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Bandung : Alfabeta Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Jakarta : Refika Aditama Moeheriono, 2011. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik.

Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung : Alfabeta Serdamayanti, 2003. Good Governance : Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju Sulisyanti, Ambar Teguh & Rosidah. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu Sugiyono.2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Thoha, Miftah. 2005. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Yogyakarta : Kancana Prenada Media Group Wibowo.2007. Kinerja:Depok: Persada

Manajemen Rajagrafindo

------.2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

------.2010. Evaluasi KinerjaSDM. Bandung: Refika Aditama

Simamora, Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Sulisyanti, Suyadi, Ilyas, Wungu dan Brotoharjoso, Wilson dan Hayel,

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : ALFABETA

Dokumen :

Surabaya : PT. Raja Grafindo Persada

Priansa, Juni Donni & Suwanto. 2011. Manajemen SDM dalam 24 MAULISAWATI, NIM. E21110003 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996. Jakarta : Balai Pustaka

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mirza Nurdin, 2013. Kegiatan Sosialisasi Masyarakat Anti KKN

Laporan Jaringan

Problematika/Permasalahan BidangBidang Pada Kejaksaan Negeri Sekadau Tahun 2013.

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan


KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU

Recommend Documents