KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2015
Jl. Lintas Sumatera Km. 3 Pulau Punjung Kab. Dharmasraya www.kejari-pulaupunjung.go.id
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kejaksaan Negeri Pulau Punjung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para
pengguna
laporan
khususnya
sebagai
sarana
untuk
meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pulau Punjung,
Maret 2016
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG,
H A R J O, SH. JAKSA MADYA NIP. 19660306 198703 1 002
DAFTAR ISI Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
iii
Pernyataan Tanggung Jawab
v
Pernyataan Riview
vi
Ringkasan
1
i Daftar Is
iv Ringk
I. Laporan Realisasi Anggaran
3
3
II. Neraca
4
4
III. Laporan Operasional
5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
6
V. Catatan atas Laporan Keuangan
7
A. Penjelasan Umum
7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
15
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
20
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
30
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
36
F. Pengungkapan Penting Lainnya
38
VI. Lampiran dan Daftar
5
DAFTAR TABEL Tabel 1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2014
3
Tabel 2
Neraca Tahun 2015 dan Tahun 2014
4
Tabel 3
Laporan Operasional Tahun 2015 dan Tahun 2014
5
Tabel 4
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 dan Tahun 2014
6
Tabel 5
Kualitas Piutang
13
Tabel 6
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
14
Tabel 7
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara
15
Tabel 8
Perbandingan Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Negara TA
15
2015 dan TA 2014 Tabel 9
Perbandingan Penerimaan Hibah T.A 2015 dan T.A 2014
15
Tabel 10
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Negara T.A 2015
16
Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Negara T.A 2015 dan T.A 2014
16
Tabel 12
Perbandingan Belanja Pegawai T.A 2015 dan T.A 2014
17
Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang T.A 2015 dan T.A 2014
17
Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah T.A 2015 dan 2014
17
Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2015
18
dan 2014 Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung da Bangungan T.A 2015
18
dan 2014 Tabel 17
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan T.A 2015
19
dan 2014 Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya T.A 2015 dan 2014
19
Tabel 19
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 dan 2014
20
Tabel 20
Rincian Kas di Bendahara Penerima Tahun 2015 dan 2014
20
Tabel 21
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2015 dan 2014
20
Tabel 22
Rincian Piutang Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014
21
Tabel 23
Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2015 dan 2014
21
Tabel 24
Rincian Bagian Lancar TPA Tahun 2015 dan 2014
21
Tabel 25
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek Tahun 2015
22
Tabel 26
Rincian Belanja Dibayar di Muka Tahun 2015 dan 2014
22
Tabel 27
Rincian Persediaan Tahun 2015 dan 2014
23
Tabel 28
Rincian Tagihan TP/ TGR Tahun 2015 dan 2014
23
Tabel 29
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2015 dan 2014
24
Tabel 30
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Tahun 2015
24
Tabel 31
Mutasi Nilai Tanah Tahun 2015
24
Tabel 32
Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2015
25
Tabel 33
Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2015
25
Tabel 34
Mutasi Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2015
25
Tabel 35
Mutasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2015
26
Tabel 36
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2015
26
Tabel 37
Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2015
27
Tabel 38
Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2015
27
Tabel 39
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2015
28
Tabel 40
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2015
28
Tabel 41
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
29
Tabel 42
Pendapatan Perpajakan Tahun 2015 dan 2014
30
Tabel 43
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2015 dan 2014
30
Tabel 44
Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014
31
Tabel 45
Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014
31
Tabel 46
Rincian Beban Jasa Tahun 2015 dan 2014
31
Tabel 47
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014
32
Tabel 48
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014
32
Tabel 49
Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun
33
2015 dan 2014 Tabel 50
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014
33
Tabel 51
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014
34
Tabel 52
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015 dan 2014
34
Tabel 53
Rincian Beban Lain-lain Tahun 2015 dan 2014
34
Tabel 54
Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014
35
Tabel 55
Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014
35
Tabel 56
Rincian Koreksi Nilai Persediaan
36
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pulau Punjung,
Maret 2016
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG
H A R J O, SH. JAKSA MADYA NIP. 19660306 198703 1 002
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG
PERNYATAAN TELAH DIREVIEW LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG
Kami telah meriview Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung untuk Tahun Anggaran 2015, berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua Informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. Review bertujuan untuk memberikan keyakinan tertulis mengenai akurasi keabsahan dan informasi serta kesesuaian penyajian, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Review mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas telah disajikan sesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Keuangan yang terkait. Padang,
Maret 2016
ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
SRI ASTUTI YULIA, SH. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19590808 198603 2 001
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.237.055.247 atau mencapai 988,81 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 125.105.523. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.587.245.145 atau mencapai 83,95 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.272.874.000.
2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015 . Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 6.736.663.990 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 708.891.648; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 6.021.948.174; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 5.824.168. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing
sebesar
Rp.
3.913.794
dan Rp.
6.732.750.196.
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.834.541.400, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.953.713.205 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional
senilai Rp. (2.119.171.805). Kegiatan Non
Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing Defisit sebesar Rp. 0 dan defisit sebesar Rp. 177 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (2.119.171.628).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp. 6.501.668.956 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (2.119.171.628) kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset Sebesaar Rp. 323.000 dan koreksikoreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.349.929.868 kenaikan Ekuitas Rp. 231.081.240, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 6.732.750.196.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 dan Tahun 2014
URAIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Hibah Jumlah Pendapatan dan Hibah BELANJA NEGARA Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalTanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Belanja Modal lainnya Jumlah Belanja Negara
CATATAN B.1 B.1.1 B.1.2 B.2
B.3 B.3.1 B.3.2 B.3.3 B.3.4 B.3.5 B.3.6 B.3.7
TAHUN 2015 ANGGARAN REALISASI
%
TAHUN 2014 REALISASI
125.105.523 125.105.523
1.237.055.247 1.237.055.247
0,00 988,81 0,00 988,81
333.982.082 333.982.082
1.931.830.000 2.286.090.000 54.954.000 4.272.874.000
1.861.148.973 1.671.696.172 54.400.000 3.587.245.145
96,34 73,12 0,00 0,00 98,99 0,00 0,00 83,95
1.289.350.133 1.469.458.075 2.758.808.208
II. NERACA
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Tabel 2 Neraca Tahun 2015 dan Tahun 2014
URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang PNBP Bagian Lancar TP/TGR Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek Belanja Dibayar di Muka Persediaan Jumlah Aset Lancar
CATATAN
TAHUN 2015
TAHUN 2014
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9
720.494.300 (11.702.652) 100.000 708.891.648
549.259.526 (348.838.366) 200.421.160
PIUTANG JANGKA PANJANG Tagihan TP/TGR Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Jumlah Piutang Jangka Panjang
C.10 C.11 C.12
-
-
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap
C.13 C.14 C.15 C.16 C.17 C.18 C.19
452.100.000 1.815.512.348 5.980.564.120 85.000.000 23.650.000 (2.334.878.294) 6.021.948.174
452.100.000 1.815.512.348 5.926.164.120 85.000.000 23.650.000 (2.003.797.856) 6.298.628.612
C.20 C.21 C.22
129.243.500 (123.419.332) 5.824.168 6.736.663.990
129.243.500 (122.830.316) 6.413.184 6.505.462.956
C.23 C.24 C.25 C.26
3.913.794 3.913.794 3.913.794
3.794.000 3.794.000 3.794.000
C.27
6.732.750.196 6.732.750.196 6.736.663.990
6.501.668.956 6.501.668.956 6.505.462.956
ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga Hibah yang belum disahkan Pendapatan Diterima di Muka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
III. LAPORAN OPERASIONAL
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Tabel 3 Laporan Operasional Tahun 2015 dan Tahun 2014
URAIAN
CATATAN
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Lain-lain Jumlah Beban SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ (Defisit) Kegiatan Operasional SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA Beban Luar Biasa SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO
2015
2014
D.1 D.2
1.834.541.400 1.834.541.400
-
D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11 D.12
1.861.148.973 23.383.000 1.253.074.477 310.337.289 85.244.200 331.669.454 88.855.812 3.953.713.205 (2.119.171.805)
-
D.13
D.14
177 177 177
(2.119.171.628)
-
-
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 dan Tahun 2014
URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kewajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Lain-Lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
CATATAN E.1 E.2 E.3 E.3.1 E.3.2 E.4 E.4.1 E.4.2 E.4.3 E.4.4 E.5 E.6
2015 6.501.668.956 (2.119.171.628) 323.000 323.000 2.349.929.868 231.081.240 6.732.750.196
2014 6.501.668.956
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Profil dan Kebijakan Teknis
Kejaksaan Negeri Pulau Punjung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Kejaksaan
Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan
Negeri Pulau
Jaksa Agung
Republik
Indonesia No.
PER-009/A/JA01/2011 tentang
Punjung
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kejaksaan
Republik
Indonesia.
Entitas
berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Km. 3 Pulau Punjung. Kejaksaan Negeri Pulau Punjung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk mewujudkan tujuan di atas Kejaksaan Negeri Pulau Punjung berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya
akan dilakukan beberapa
langkah-langkah strategis sebagai berikut:
Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
Membina
secara
efektif
Kementerian
Negara/Lembaga
dalam
pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.
Pendekatan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.
Sedangkan
SIMAK-BMN
adalah
sistem
yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi Kejaksaan
Negeri
Pulau
Punjung
menerapkan
basis
akrual
dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan
A.5. Kebijakan Akuntansi
Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
(SAP).
Kebijakan
akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Pulau Punjung yang merupakan entitas pelaporan dari Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi
yang
penting
yang
digunakan
dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung adalah sebagai berikut: Pendapatan-
(1) Pendapatan- LRA
LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung adalah sebagai berikut: o Pendapatan dari penjulan barang rampasan. o Pendapatan Sewa Rumah Dinas diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o Pendapatan dari Proses Peradilan dan Denda diakui pada saat dikeluarkannya SK denda/ dokumen lain yang dipersamakan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(5) Aset Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya
Aset Lancar
Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang
Adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya
Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset
Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari
penggunaan operasional entitas.
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Penyisihan Piutang Tak Tertagih
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Tabel 5 Kualitas Piutang
Kualitas Piutang
Uraian
Penyisiha n
Lancar
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Diragukan
1 .
100% Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
Macet 2 .
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Penyusutan Aset Tetap
(9) Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
4 tahun
Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama kali
(10)
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
B. Realisasi Pendapatan Negara Rp.1.237.315.277
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1 Pendapatan Negara Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 1.237.055.247 atau mencapai 988,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 125.105.532. Pendapatan Negara Kejaksaan Negeri Pulau Punjung terdiri dari Pendapatan Negara
Bukan
Pajak
dan
Pendapatan
Lain-Lain.
Rincian
estimasi
pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara
2015 Uraian
Estimasi
Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Lain Lain Jumlah
Realisasi
%
125.105.532 -
1.237.055.247 -
988,81 -
125.105.532
1.237.055.247
988,81
Realisasi Pendapatan Piutang Negara Bukan Pajak TA 2015 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2014 sebesar 370,40% yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak hasil peradilan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. Selain itu, Pendapatan Lain-Lain di wilayah hukum
Kejaksaan
Negeri
Pulau
Punjung
tidak
mengalami
kenaikan/penurunan. Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 dan 2014
URAIAN
Pendapatan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Hibah Rp. 0
NAIK REALISASI T.A. (TURUN) 2014 %
REALISASI T.A. 2015
1.237.055.247
333.982.082
Pendapatan Lain-lain
-
-
Jumlah
1.237.055.247
333.982.082
370,40 0,00 370,40
B.2. Hibah Realisasi Hibah pada TA 2015 adalah Sebesar Rp. 0, Kejaksaan Negeri Pulau Punjung selama TA tidak ada mendapatkan Hibah. Tabel 9 Perbandingan Penerimaan Hibah TA 2015 dan 2014 URAIAN
Penerimaan Hibah Jumlah
T.A. 2015
T.A. 2014
NAIK (TURUN) %
-
-
0,00
-
-
0,00
B.3. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp.3.587.245.145
Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp. 3.587.245.145 atau 83,95% dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.272.874.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Negara TA 2015 2015 Uraian
% Real Angg.
Anggaran
Realisasi
Belanja Pegawai
1.931.830.000
1.861.148.973
96,34
Belanja Barang
2.286.090.000
1.671.696.172
73,12
54.954.000
54.400.000
98,99
4.272.874.000
3.587.245.145
83,95
Belanja Modal Jumlah
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 1 Realisasi Anggaran Negara Tahun 2015
2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 Anggaran 1.000.000.000
Realisasi
500.000.000 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Dibandingkan dengan TA 2014, Realisasi Belanja Negara TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 30,03 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antaramya Pengadaan belanja modal diikuti dengan kenaikan belanja pegawai untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2015. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Negara TA 2015 dan 2014
URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A. 2014
NAIK (TURUN) %
1.861.148.973 1.671.696.172 54.400.000
1.289.350.133 1.469.458.075 -
44,35 13,76 -
3.587.245.145
2.758.808.208
30,03
Belanja Pegawai Rp. 1.861.148.973
B.3.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
adalah masing-masing
sebesar Rp. 1.861.148.973 dan Rp. 1.289.350.133 Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 44,35 persen dari TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1.
Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.
2.
Penambahan Tunjangan Fungsional bagi pegawai. Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
URAIAN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj, Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj, Umum PNS Belanja Uang Lembur Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Pegawai Realisasi Belanja Netto Belanja Barang Rp.1.671.696.172
REALISASI T.A. 2015 889.109.860 66.966.000 21.407.070 23.580.000 524.100.000 64.518.919 56.192.080 168.328.000 16.605 25.850.000 21.453.000 1.861.521.534 372.561 1.861.148.973
REALISASI T.A. 2014 833.405.530 63.300.730 19.304.698 21.060.000 100.350.000 19.254.132 53.573.120 131.669.000 17.121 27.665.000 21.021.000 1.290.620.331 1.270.198 1.289.350.133
NAIK (TURUN) % 6,68 5,79 10,89 11,97 422,27 235,09 4,89 27,84 (3,01) (6,56) 2,06 44,23 (70,67) 44,35
B.3.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.671.696.172 dan Rp. 1.469.458.075 Realisasi Belanja Barang TA 2015 mengalami kenaikan 13,76 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2014. Hal ini antara lain disebabkan oleh naiknya belanja barang operasional yang cukup signifikan disamping naiknya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2015. Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang TA 2015 dan 2014
URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A. 2014
319.761.000 906.110.206 50.243.477 310.337.289 85.244.200 1.671.696.172 1.671.696.172
339.358.064 528.470.000 46.849.011 306.621.000 248.160.000 1.469.458.075 1.469.458.075
NAIK (TURUN) % (5,77) 71,46 7,25 1,21 (65,65) 13,76 13,76
Belanja Modal Tanah Rp. 0
B.3.3 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah T.A. 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada Belanja Modal untuk Tanah Pada Tahun 2015 dan 2014. Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah T.A. 2015 dan 2014
URAIAN
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A 2014
NAIK (TURUN) %
0
0
0,00
0
0
0,00
Belanja Modal Tanah Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin RP. 0
B.3.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A. 2015 dan T.A. 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada belanja Modal Peralatan dan Mesin di tahun 2015. Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A. 2015 dan 2014
URAIAN
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A 2014
NAIK (TURUN) %
0
0
0,00
0
0
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.54.400.000
B.3.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan T.A. 2015 adalah sebesar Rp. 54.400.000, mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan T.A. 2014 sebesar Rp. 0. Hal ini disebabkan oleh penambahan Fasilitas Pagar Rumah Dinas Kajari. Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan T.A. 2015 dan 2014
URAIAN Pembangunan Pagar Rumah Dinas Eselon III Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
Belanja Modal
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A. 2014
NAIK (TURUN) %
54.400.000
0
100,00
54.400.000
0
100,00
54.400.000
-
0
100,00
B.3.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan
Jalan, Irigasi, Jaringan Rp. 0
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan T.A. 2015 dan T.A. 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2015.
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan T.A. 2015 dan 2014
URAIAN Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Jumlah
Belanja Modal
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A 2014
NAIK (TURUN) %
0
0
0,00
0
0
0,00
B.3.7 Belanja Modal Lainnya
Lainnya Rp.0
Realisasi Belanja Modal Lainnya T.A. 2015 dan T.A. 2014 adalah masingmasing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada kenaikan atau penurunan Belanja Modal Lainnya karna tidak ada transaksi Belanja Modal Pada Tahun 2015 dan 2014. Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014
URAIAN Belanja Modal Lainnya Jumlah
REALISASI T.A. 2015
REALISASI T.A 2014
NAIK (TURUN) %
0
0
0,00
0
0
0,00
C. Kas di Bendahara Pengeluaran
PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014
Rp. 0
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 dan 2014
Keterangan
T.A. 2015
T.A. 2014
Uang Tunai Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan
-
-
-
-
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan
Rp. 0
2014 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tabel 20 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2015 dan 2014
Keterangan Uang Tunai Jumlah Kas Lainnya dan
T.A. 2015
T.A. 2014 -
-
-
-
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
Setara Kas Rp. 0
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Tabel 21 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2015 dan 2014
Jenis
T.A. 2015
T.A. 2014
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara Pajak PPh yang belum disetor
-
-
-
-
Honor kegiatan yang belum dibagikan
-
-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara
-
-
-
-
Jumlah
Piutang PNBP
C.4 Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak
Rp. 720.494.300
Saldo
Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-
masing adalah sebesar Rp. 720.494.300 dan Rp. 549.259.526. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut: Tabel 22 Rincian Piutang Bukan Pajak Tahun 2015 dan 2014
Uraian Piutang PNBP Jumlah
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
TH 2015
TH 2014
720.494.300
549.259.526
720.494.300
549.259.526
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp. 0
Saldo Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2015 dan 2014
Keterangan
T.A. 2015
Bagian Lancar TP/ TGR Jumlah Bagian Lancar
T.A. 2014 -
-
-
-
C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
TPA Rp. 0
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar RP. 0 dan Rp. 0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 24 Rincian Bagian Lancar TPA Tahun 2015 dan 2014
Keterangan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ( TPA ) Jumlah
T.A. 2015
T.A. 2014 -
-
-
-
Penyisihan
C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp (11.702.652)
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. (11.702.652) dan Rp. (348.838.366). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 25 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek Tahun 2015 Kualitas Piutang
Nilai Piutang Jangka Pendek
% Penyisihan Nilai Penyisihan
Piutang PNBP Lancar
704.130.000
Kurang Lancar
-
Diragukan
16.364.000
Macet
Jumlah
0,50% 10% 50% 100%
3.520.650 8.182.000 11.702.650
0,50% 10% 50% 100%
-
0,50% 10% 50% 100%
-
Bagian Lancar TP/TGR Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan Macet Jumlah
-
Bagian Lancar TPA
Jumlah
-
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
-
11.702.650
Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan Macet
Belanja Dibayar di
C.8 Belanja Dibayar di Muka
Muka Rp. 0
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan
secara penuh
namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Tabel 26 Rincian Belanja Dibayar di Muka Tahun 2015 dan 2014
Jenis
T.A. 2015
T.A. 2014
Pembayaran Internet
-
-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin
-
-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor
-
-
-
-
Jumlah
Persediaan
C.9 Persediaan
Rp.100.000
Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 100.000 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 27 Rincian Persediaan Tahun 2015 dan 2014
Persediaan
T.A. 2015
Alat Tulis
294.000
-
Cutter ( Alat Tulis Kantor ) Alat Perekat Alat Tulis Kantor Lainnya Kertas HVS Berbagai Kertas
6.000
-
(30.000)
-
(4.000)
-
(102.000)
-
30.000
Kertas dan Cover Lainnya
6.000
Tinta/ Toner Printer Jumlah
Tagihan TP/TGR Rp 0
T.A. 2014
(100.000)
-
100.000
-
C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Tabel 28 Rincian Tagihan TP/TGR Tahun 2015 dan 2014 No
Debitur
Tahun 2015
Tahun 2014
-
-
NIHIL Jumlah Tagihan
C.11 Tagihan Penjualan Angsuran
Penjualan Angsuran
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2015 dan 2014
Rp 0
adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:
Tabel 29 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2015 dan 2014 No
Debitur
Tahun 2015
Tahun 2014
-
-
NIHIL Jumlah Penyisihan
C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. (0) dan Rp.(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan
Rp. 0
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Tabel 30 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Tahun 2015 Nilai Piutang % Penyisihan Nilai Penyisihan Jangka Panjang
Kualitas Piutang Bagian Lancar TP/TGR Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan Macet Jumlah
0,50% 10% 50% 100%
-
0,50% 10% 50% 100%
-
Bagian Lancar TPA
Jumlah
-
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
-
-
Lancar
-
Kurang Lancar
-
Diragukan Macet
Tanah Rp.452.100.000
C.13 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kejaksaan Neger Pulau Punjung per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 452.100.000 dan Rp.452.100.000. Penurunan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2015. Tabel 31 Mutasi Nilai Tanah Tahun 2015
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
452.100.000
Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang: Reflasifikasi Aset Saldo per 31 Desember 2015
452.100.000
Peralatan dan
C.14 Peralatan dan Mesin
Mesin Rp.1.815.512.348
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 1.815.512.348 dan Rp. 1.815.512.348. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 32 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2015 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
1.815.512.348
Mutasi tambah:
-
Hibah Barang Mutasi kurang:
-
Penghentian dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2015
1.815.512.348
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
Gedung dan
1.815.512.348
C.15 Gedung dan Bangunan
Bangunan Rp 5.926.164.120
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp.5.980.568.120 dan Rp. 5.926.164.120. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 33 Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2015 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
5.926.164.120
Mutasi tambah:
54.400.000
Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015
5.980.564.120
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
Jalan, Jaringan
5.980.564.120
C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
dan Irigasi Rp.85.000.000
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 85.000.000 dan Rp. 85.000.000 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 34 Mutasi Perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2015 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
85.000.000
Mutasi tambah: Mutasi kurang: Saldo per 30 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
85.000.000 85.000.000
Aset Tetap
C.17 Aset Tetap Lainnya
Lainnya Rp. 23.650.000
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 23.650.000 dan Rp. 23.650.000. Aset tetap tersebut tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2015. Tabel 35 Mutasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2015 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
23.650.000
Mutasi tambah: Mutasi kurang:
-
Saldo per 30 Desember 2015
23.650.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
-
Nilai Buku per 31 Desember 2015
23.650.000
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi Dalam
C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Pengerjaan Rp. 0
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. tidak ada Konstruksi yang masih dalam pengerjaan untuk Tahun 2015.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (2.334.878.294)
C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp. (2.334.878.294) dan Rp. (2.003.797.856). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk gedung dan bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2015
No
Aset Tetap
1 Tanah
Nilai Perolehan
Akumulasi Penyusutan
Nilai Buku
452.100.000
0
452.100.000
2 Peralatan dan Mesin
1.815.512.348
1.604.904.233
210.608.115
3 Gedung dan Bangunan
5.980.564.120
719.335.658
5.261.228.462
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
85.000.000
10.638.403
74.361.597
5 Aset Tetap Lainnya
23.650.000
0
23.650.000
8.356.826.468
2.334.878.294
6.021.948.174
Akumulasi Penyusutan
Aset Tak
C.20 Aset Tak Berwujud
Berwujud Rp. 0
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 37 Mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2015 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
-
Mutasi tambah: Pembelian
-
Mutasi kurang:
-
Saldo per 31 Desember 2015
-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
-
Nilai Buku per 31 Desember 2015
-
C.21 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Dsember 2015 dan 2014 adalah Rp. 129.243.500 dan Rp. 129.243.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Tabel 38 Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2015
Saldo per 31 Desember 2014
129.243.500
Mutasi tambah: Aset Lain-Lain Rp. 129.243.500
- reklasifikasi dari aset tetap
-
Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan
-
- penghapusan BMN
-
Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan
129.243.500 (123.419.332)
Nilai Buku per 31 Desember 2015
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
5.824.168
C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014
Lainnya
adalah masing-masing Rp. (123.419.332) dan Rp. (122.830.316). Akumulasi
Rp.(123.149.332)
Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 39 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2015
Aset Tetap Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Uang Muka dari
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
Nilai Perolehan
Nilai Buku
0
0
0
129.243.500
123.419.332
5.824.168
129.243.500
123.419.332
5.824.168
C.23 Uang Muka dari KPPN
KPPN Rp. 0.
Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2015 dan 2014 masingmasing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Utang kepada
C.24 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masingRp.3.913.794
masing sebesar Rp. 3.913.794 dan Rp. 3.794.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 40 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2015
Uraian
Jumlah
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja barang yang masih harus dibayar Utang kepada Pihak ketiga lainnya Total
Hibah yang Belum
Penjelasan
3.913.794 Beban Listrik, Telepon, Internet 3.913.794
C.25 Hibah yang Belum Disahkan
Disahkan
Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2015 dan 2014 masingRp. 0
masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Hibah ini merupakan Pemberian Hibah yang belum disahkan dan belum di masukkan kedalam Aset Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. Tidak ada penerimaan Hibah pada Tahun 2015 untuk Kejaksaan Negeri Pulau Punjung.
Pendapatan
C.26 Pendapatan Diterima di Muka
Diterima di Muka
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp. 0
Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut: Tabel 41 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Uraian
Jumlah
NIHIL
Ekuitas
C.27 Ekuitas
Rp.6.732.750.196
Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.6.732.750.196 dan Rp. 6.501.668.956. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan Perpajakan Rp. 0
D.1 Pendapatan Perpajakan Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Perpajakan Tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut: Tabel 42 Pendapatan Perpajakan Tahun 2015 dan 2014
URAIAN
T.A. 2015
Pendapatan Perpajakan Jumlah
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014 0
0
-
0
0
-
Pendapatan Perpajakan tidak terdapat pada instansi Kejaksaan Negeri Pulau Punjung karena bukan bagian dari fungsi Kejaksaan itu sendisi sebagai Institusi Penegak Hukum. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp.1.834.541.400
D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 1.834.541.400 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 43 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2015 dan 2014 NAIK (TURUN) %
URAIAN
T.A. 2015
Penerimaan Begara Bukan Pajak Lainnya
1.834.541.400
0
-
0
0
-
Jumlah
T.A. 2014
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Denda Perkara, Biaya Berkara, Sewa Rumah Dinas, Uang Pengganti dan Perkara lain. Beban Pegawai
D.3 Beban Pegawai
Rp.1.861.148.973
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.861.148.973 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Tabel 44 Rincian Beban Pegawai Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
Beban Gaji Beban Tunjangan-Tunjangan
T.A. 2015
1.057.081.904
0
-
782.614.069
0
-
0
0
21.453.000
0
-
1.861.148.973
0
-
Beban Honorarium dan Vakasi Beban Lembur Jumlah Beban Persediaan
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
D.4 Beban Persediaan
Rp.23.383.000
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp. 23.383.000 dan Rp. 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang
yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 45 Rincian Beban Persediaan Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
23.383.000
0
-
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan
0
0
-
Beban Persediaan Suku Cadang
0
0
-
Beban Persediaan Lainnya
0
0
-
Beban Persediaan Konsumsi
Jumlah Beban Persediaan
Beban Barang
T.A. 2015
23.383.000
-
-
D.5 Beban Barang dan Jasa
dan Jasa Rp.1.253.074.477
Jumlah Beban Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.253.074.477 dan Rp. 0. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 46 Rincian Beban Jasa Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
T.A. 2015
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
1.244.537.477
0
-
8.537.000
0
-
Beban Jasa Konsultan
0
0
-
Beban Jasa Profesi
0
0
-
Beban Jasa Lainnya
0
0
-
Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Jasa Pos dan Giro
Jumlah
1.253.074.477
0,00
-
Beban
D.6 Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan Rp.310.337.289
Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014
adalah masing-masing
sebesar Rp. 310.337.289 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 47 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
T.A. 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
179.010.800
0
-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
131.326.489
0
-
0
0
-
310.337.289
0
-
Beban Pemeliharaan Lainnya Jumlah
Beban Perjalanan
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
D.7 Beban Perjalanan Dinas
Dinas Rp.85.244.200
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014
adalah masing-masing
sebesar Rp. 85.244.200 dan Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan
tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 48 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
T.A. 2015
Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Jumlah
Beban Barang
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
36.364.200
0
-
0
0
-
7.480.000
0
-
41.400.000
0
-
85.244.200
0
-
D.8 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam
bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai
tujuan
instansi
dalam
hal meningkatkan
pemahaman
masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 49 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
T.A. 2015
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0
0
-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0
0
-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0
0
-
0
0
-
Jumlah
Beban Bantuan
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
D.9 Beban Bantuan Sosial
Sosial Rp. 0
Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban
pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 50 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN
T.A. 2015
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial
0
0
-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial
0
0
-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial
0
0
-
Jumlah
Beban
% NAIK (TURUN)
T.A. 2014
0
0
-
D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan dan Amortisasi Rp.331.669.454
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 331.669.454 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2015 dan 2014 URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
T.A. 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
209.905.366
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan
119.050.454 2.124.618 589.016 331.669.454
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan
T.A. 2014
0 0 0 331.669.454
NAIK (TURUN) % 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0
-
D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang Tak Tertagih Rp.88.855.812
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014
adalah
masing-masing sebesar Rp. 88.855.812 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 52 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2015 dan 2014
URAIAN JENIS BEBAN
Rp. 0
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jk Pendek
0
0
-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jk Panjang
88.855.812
0
-
88.855.812
0
-
Jumlah
Beban Lain-lain
T.A. 2015
D.12 Beban Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 53 Rincian Beban Lain-lain Tahun 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BEBAN
T.A. 2015
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin
0
0
-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan
0
0
-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya
0
0
-
Jumlah
0
0
-
Surplus /Defisit
D.13 Kegiatan Non Operasional
dari Kegiatan Non Operasional Rp. 177
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 54 Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan 2014
URAIAN
Pos Luar Biasa
T.A. 2015
NAIK (TURUN) %
T.A. 2014
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
177
0
-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
177
0
-
D.14 Pos Luar Biasa
Rp. 0
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 55 Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2015 dan 2014
URAIAN
TH 2015
NAIK (TURUN) %
TH 2014 0
0
-
Beban Perjalanan Dinas
0
0
-
Beban Persediaan
0
0
-
0
0
-
Pendapatan PNBP
Jumlah
Ekuitas Awal Rp.6.501.668.956
E.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1
Ekuitas Awal
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.501.668.956 dan Rp. 0.
Defisit LO
E.2
Rp.(2.119.171.62
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 2014
8)
adalah sebesar Rp. (2.119.171.628) dan Rp. 0. Defisit LO merupakan selisih
Surplus (Defisit) LO
kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. E.3 Penyesuaian Nilai Aset Rp.323.000
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian atas nilai Aset yang diakibatkan karena penyusutan Aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Penyesuaian nilai Aset untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 323.000 dan Rp. 0. E.3.2 Penyesuaian Nilai Kewajiban Penyesuaian
Nilai
Kewajiban
mencerminkan
penyesuaian
atas
nilai
Kewajiban yang diakibatkan karena pengurangan dan penambahan nilai kewajiban yang terjadi
pada periode sebelumnya. Penyesuaian nilai
Kewajiban untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. E.4 Koreksi Nilai
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan
Persediaan Rp. 0
Koreksi Atas Nilai Persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas
Persediaan
pada
laporan
keuangan.
Koreksi
pencatatan
Persediaan untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tabel 56 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
Jenis Persediaan
Koreksi
Barang Konsumsi
0
Suku Cadang
0
Barang Persediaan Lainnya
0
Jumlah
0
E.4.2 Koreksi Aset Tetap Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi Nilai Aset
E.4.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Tetap Non Revaluasi Rp. 0
Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset yang tidak termasuk kedalam Revaluasi pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan Aset Tetap Non Revaluasi untuk tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.
Koreksi Lain-lain
E.4.4 Koreksi Lain-lain
Rp. 0
Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang tidak terdapat pada Koreksi Aset dan Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Lain-lain untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Transaksi Antas Enttitas Rp.2.349.929.868
E.5
Transaksi Antar Entitas
Transaksi Antas Entitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp. 2.349.929.868 dan Rp. 0
Kenaikan Ekuitas Rp.231.081.240
E.6
Kenaikan Ekuitas
Pada Per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan Ekuitas yang disebabkan adanya penyesuaian nilai Aset pada tahun berjalan. Kenaikan Ekuitas pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp. 231.081.240 dan Rp. 0
F.
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca Tidak ada Kejadian Penting yang terjadi setelah tanggal Necara. F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tidak ada temuan BPK selama Tahun 2015 pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung. F.3 Rekening Pemerintah Rekening
Pemerintah
yang
digunakan
dalam
kegiatan
operasional
Kejaksaan Negeri Pulau Punjung adalah Bank BRI Unit Sungai Dareh 5537.01.000053.30.2 An. Bpg 077 Kejaksaan Negeri Pulau Punjung dengan saldo per 31 Desember 2015 Rp. 0. F.4 Pengungkapan Lain-lain Dalam pengakuan piutang PNBP Kejaksaan Negeri Pulau Punjung menerbitkan Surat P-49 untuk piutang Verstek Tahun 2013 yang telah di anggap ke dalam kategori macet sesuai dengan pengelompokan Piutang PNBP Verstek tilang Kejaksaan RI. Piutang yang telah dikategorikan macet tersebut berjumlah Rp. 155.539.000. Untuk Tahun 2015 ada perubahan pada Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut : Semula: Kuasa Pengguna Anggaran
: Harjo, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen
: Sudarmen, SP.
PejabatPenandatangan/Penguji SPM
: Tumadiyanta
Bendahara Pengeluaran
: Yunita Fitri, A.Md
Menjadi: Kuasa Pengguna Anggaran
: Harjo, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen
: Sudarmen, SP.
PejabatPenandatangan/Penguji SPM
: Eldiko Aswono, A.Md
Bendahara Pengeluaran
: Yunita Fitri, A.Md
Inventaris Revisi DIPA Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Tahun 2015 No DIPA-00601.2.673631/2015 tanggal 31 Desember 2015 terdapat beberapa Revisi, antara lain: 1. Revisi Anggaran APBN-P tanggal 19 Maret 2015 Pagu Berubah dari Rp.3.885.024.000 menjadi Rp. 3.864.124.000 dengan DS 6068-00439714-1183.
2. Revisi Anggaran Pagu Minus Tunjangan Jaksa tanggal 01 Desember 2015 Pagu berubah dari Rp. 3.864.124.000 menjadi Rp. 4.272.874.000 dengan DS 4331-7300-8575-0668. 3. Revisi Anggaran Pagu Minus Gaji tanggal 31 Desember 2015 Pagu tetap Rp. 4.272.874.000 dengan DS 4903-0593-4792-8004.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG
H A R J O, SH. NIP. 19660306 198703 1 002
