KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2016

Jl. Lintas Sumatera Km. 3 Pulau Punjung Kab. Dharmasraya www.kejari-dharmasraya.go.id

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2016 Kejaksaan Negeri Dharmasraya

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kejaksaan Negeri Dharmasraya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada

para

pengguna

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pulau Punjung, Juli 2016 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA,

H A R J O, SH. JAKSA MADYA NIP. 19660306 198703 1 002


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan Riview Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Laporan Operasional IV. Laporan Perubahan Ekuitas V. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas F. Pengungkapan Penting Lainnya VI. Lampiran dan Daftar


i ii iii iv v 1 3 4 5 6 7 7 17 23 35 40 42

i Daftar Is

iv Ringk

3 4

5

DAFTAR TABEL Tabel 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015

3

Tabel 2

Neraca Tahun 2016 dan Tahun 2015

4

Tabel 3

Laporan Operasional Tahun 2016 dan Tahun 2015

5

Tabel 4

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016 dan Tahun 2015

6

Tabel 5

Kualitas Piutang

13

Tabel 6

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

14

Tabel 7

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara

15

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Pendapatan Realisasi Pendapatan Negara TA

15

2016 dan TA 2015 Tabel 9

Perbandingan Penerimaan Hibah T.A 2016 dan T.A 2015

15

Tabel 10

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Negara T.A 2016

16

Tabel 11

Perbandingan Realisasi Belanja Negara T.A 2016 dan T.A 2015

16

Tabel 12

Perbandingan Belanja Pegawai T.A 2016 dan T.A 2015

17

Tabel 13

Perbandingan Belanja Barang T.A 2016 dan T.A 2015

17

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah T.A 2016 dan 2015

18

Tabel 15

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2016

18

dan 2015 Tabel 16

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung da Bangungan T.A 2016

18

dan 2015 Tabel 17

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan T.A 2016

19

dan 2015 Tabel 18

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya T.A 2016 dan 2015

19

Tabel 19

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 dan 2015

20

Tabel 20

Rincian Kas di Bendahara Penerima Tahun 2016 dan 2015

20

Tabel 21

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Tahun 2016 dan 2015

20

Tabel 22

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahun 2016 dan 2015

21

Tabel 23

Rincian Bagian Lancar TP/TGR Tahun 2016 dan 2015

21

Tabel 24

Rincian Bagian Lancar TPA Tahun 2016 dan 2015

21

Tabel 25

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek Tahun 2016

22

Tabel 26

Rincian Belanja Dibayar di Muka Tahun 2016 dan 2015

22

Tabel 27

Rincian Persediaan Tahun 2016 dan 2015

23

Tabel 28

Rincian Tagihan TP/ TGR Tahun 2016 dan 2015

23

Tabel 29

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Tahun 2016 dan 2015

23

Tabel 30

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Tahun 2016

24

Tabel 31

Mutasi Nilai Tanah Semester I Tahun 2016

24

Tabel 32

Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Semester I Tahun 2016

25

Tabel 33

Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2016

25

Tabel 34

Mutasi Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester I Tahun 2016

25

Tabel 35

Mutasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Semester I Tahun 2016

26


Tabel 36

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2016

26

Tabel 37

Mutasi Aset Tak Berwujud Semester I Tahun 2016

27

Tabel 38

Mutasi Aset Lain-lain Semester I Tahun 2016

27

Tabel 39

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Semester ITahun 2016

27

Tabel 40

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Semester I Tahun 2016

28

Tabel 41

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

29

Tabel 42

Pendapatan Perpajakan Tahun 2016 dan 2015

30

Tabel 43

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2016 dan 2015

30

Tabel 44

Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015

31

Tabel 45

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

31

Tabel 46

Rincian Beban Jasa Tahun 2016 dan 2015

31

Tabel 47

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

32

Tabel 48

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

32

Tabel 49

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun

33

2016 dan 2015 Tabel 50

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015

33

Tabel 51

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

34

Tabel 52

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2016 dan 2015

34

Tabel 53

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2016 dan 2015

34

Tabel 54

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

35

Tabel 55

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2016 dan 2015

35

Tabel 56

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

36


KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pulau Punjung,

Juli 2016

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

H A R J O, SH. JAKSA MADYA NIP. 19660306 198703 1 002


KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW LAPORAN KEUANGAN KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

Kami telah meriview Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya untuk Semester I Tahun Anggaran 2016, berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua Informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Review bertujuan untuk memberikan keyakinan tertulis mengenai akurasi keabsahan dan informasi serta kesesuaian penyajian, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Review mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan review kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas telah disajikan sesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Keuangan yang terkait. Padang, Juli 2016 ASISTEN BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

SRI ASTUTI YULIA, SH. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19590808 198603 2 001


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kejaksaan Negeri Dharmasraya Profil dan Kebijakan Teknis

Kejaksaan Negeri Dharmasraya didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian

Kejaksaan

Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan

Negeri

Jaksa

Agung

Republik

Indonesia

No.

PER-009/A/JA01/2011 tentang

Dharmasraya

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kejaksaan

Republik

Indonesia.

Entitas

berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Km. 3 Pulau Punjung. Kejaksaan Negeri Dharmasraya mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan. Untuk

mewujudkan

tujuan

di

atas

Kejaksaan

Negeri

Dharmasraya

berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk mewujudkannya

akan dilakukan beberapa

langkah-langkah strategis sebagai berikut: 

Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.



Membina

secara

efektif

Kementerian

Negara/Lembaga

dalam

pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan. 

Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.



Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.


Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi

(SAI)

terkomputerisasi

yaitu

serangkaian

mulai

dari

prosedur

pengumpulan

manual data,

maupun

yang

pencatatan

dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas.

Sedangkan

SIMAK-BMN

adalah

sistem

yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi Kejaksaan Negeri Dharmasraya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kejaksaan Negeri Dharmasraya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan


dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Dharmasraya yang merupakan entitas pelaporan dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya adalah sebagai berikut: Pendapatan-

(1) Pendapatan- LRA

LRA

 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.  Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.  Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya adalah sebagai berikut: o Pendapatan dari penjulan barang rampasan. o Pendapatan Sewa Rumah Dinas diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o Pendapatan dari Proses Peradilan dan Denda diakui pada saat


dikeluarkannya SK denda/ dokumen lain yang dipersamakan.  Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.  Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya

Aset Lancar

Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul


berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:



harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;



harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

yang

nilainya

sama

dengan

atau

lebih

dari

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang



Adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.



TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah


yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau

perbuatan

melawan

hukum

mengakibatkan

kerugian

Negara/daerah. 

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang


Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.



Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014

tentang

Penentuan

Kualitas

Piutang

dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut: Tabel 5 Kualitas Piutang

Kualitas Piutang

Uraian

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo

0.5%

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50%

1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Diragukan

Macet

Penyusutan Aset Tetap

Penyisihan

(9) Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2016 Kejaksaan Negeri Dharmasraya

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan

kepada

Pengelola

Barang

untuk

dilakukan

penghapusan. 

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Implementasi Akuntansi Pemerintah

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)

4 tahun

(10)

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai

tahun

2015

Pemerintah

mengimplementasikan

akuntansi

Berbasis Akrual

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Pertama kali

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2016 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.


B. Realisasi Pendapatan Negara Rp.48.392.394

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp. 48.392.394 atau mencapai 34,87 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 138.776.260. Pendapatan Negara Kejaksaan Negeri Dharmasraya terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Lain-Lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara

SEMESTER I TAHUN 2016 Uraian Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Pendapatan Lain Lain Jumlah

Realisasi

%

138.776.260 0

48.392.394 0

34,87 -

138.776.260

48.392.394

34,87

Realisasi Pendapatan Piutang Negara Bukan Pajak Semester I T.A. 2016 mengalami penurunan dibandingkan T.A. 2015 sebesar 29,40 % yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak hasil peradilan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Selain itu, Pendapatan Lain-Lain di wilayah

hukum

Kejaksaan

Negeri

Dharmasraya

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan. Tabel 8 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara Semester I T.A. 2016 dan 2015 URAIAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Hibah Rp. 0

SEMESTER I T.A. 2016

NAIK (TURUN) %


48.392.394

164.624.177

Pendapatan Lain-lain

-

-

Jumlah

48.392.394

164.624.177

29,40 0,00 29,40

B.2. Hibah Realisasi Hibah pada Semester I T.A. 2016 adalah Sebesar Rp. 0, Kejaksaan Negeri Dharmasraya selama Semester I T.A. 2016 tidak ada mendapatkan Hibah. Tabel 9 Perbandingan Penerimaan Hibah Semester I T.A. 2016 dan 2014 URAIAN

Penerimaan Hibah Jumlah



NAIK (TURUN) %

-

-

0,00

-

-

0,00


Realisasi Belanja Negara Rp.1.654.895.794

B.3. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara pada Semester I T.A. 2016 adalah sebesar Rp.1.654.895.794

atau

50,74

%

dari

anggaran

belanja

sebesar

Rp.3.261.456.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja S e m e s t e r I T.A. 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 10 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Negara Semester I T.A. 2016 SEMESTER I 2016 Uraian Anggaran

Realisasi

Belanja Pegawai

1.860.676.000

1.131.682.125

60,82

Belanja Barang

1.400.780.000

523.213.669

37,35

-

-

-

3.261.456.000

1.654.895.794

50,74

Belanja Modal Jumlah

% Real Angg.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Grafik 1 Realisasi Anggaran Negara Semester I Tahun 2016

2.000.000.000 1.800.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 -

Anggaran Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Dibandingkan dengan T.A. 2015, Realisasi Belanja Negara Semester I T.A. 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,12 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antaramya Pengadaan belanja modal diikuti dengan kenaikan belanja pegawai untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada Semester I T.A. 2016. Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Negara Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah



1.131.682.125 523.213.669

852.806.457 536.470.167 -

1.654.895.794

1.389.276.624


NAIK (TURUN) % 32,70 (2,47) 19,12

Belanja Pegawai Rp. 1.131.682.125

B.3.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Semester I T.A. 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 1.131.682.125 dan Rp. 852.806.457 Realisasi belanja T.A. 2015 mengalami kenaikan sebesar 32,70 persen dari T.A. 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1.

Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang.

2.

Penambahan Tunjangan Fungsional bagi pegawai. Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj, Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj, Umum PNS Belanja Uang Lembur Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Pegawai Realisasi Belanja Netto Belanja Barang Rp.523.213.669



612.110.900 40.735.290 12.836.660 13.860.000 297.000.000 28.588.944 31.719.960 72.506.000 8.371 12.740.000 9.576.000 1.131.682.125 1.131.682.125

402.245.080 30.425.200 9.847.738 9.720.000 269.100.000 24.050.011 27.347.640 67.694.000 9.189 12.370.000 852.808.858 2.401 852.806.457

NAIK (TURUN) % 52,17 33,89 30,35 42,59 10,37 18,87 15,99 7,11 (8,90) 2,99 32,70 (100,00) 32,70

B.3.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Semester I T.A. 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 523.213.669 dan Rp. 536.470.167 Realisasi Belanja Barang Semester I T.A. 2016 mengalami penurunan 2,47 % dari Realisasi Belanja Barang Semester I T.A. 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh turunnya belanja barang operasional disamping turunnya biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas sepanjang tahun 2016. Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Belanja Modal

NAIK SEMESTER I T.A. SEMESTER I T.A. (TURUN) 2016 2015 % 136.430.000 129.310.000 5,51 170.425.000 246.335.000 (30,82) 20.837.669 18.523.437 12,49 110.623.000 86.951.730 27,22 84.898.000 55.350.000 53,38 523.213.669 536.470.167 (2,47) 523.213.669 536.470.167 (2,47)

B.3.3 Belanja Modal Tanah


Tanah Rp. 0

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I T.A. 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada Belanja Modal untuk Tanah Pada Tahun 2016 dan 2015. Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN Belanja Modal Tanah Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin RP. 0


SEMESTER I T.A 2015

NAIK (TURUN) %

0

0

0,00

0

0

0,00

B.3.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I T.A. 2016 dan T.A. 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2016. Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jumlah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp.0


SEMESTER I T.A 2015

NAIK (TURUN) %

0

0

0,00

0

0

0,00

B.3.5 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I T.A. 2016 adalah

sebesar

Rp.

0,

mengalami

Penurunan

sebesar

100,00%

dibandingkan dengan T.A. 2015 sebesar Rp. 0. Hal ini disebabkan tidak adanya Pagu Anggaran Untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Tahun 2016. Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN


Pembangunan Pagar Rumah Dinas Eselon III Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Jumlah Belanja Kotor Pengembalian

Jalan, Irigasi, Jaringan Rp. 0

NAIK (TURUN) %

0

54.400.000

100,00

0

54.400.000

100,00

-

Jumlah Belanja

Belanja Modal


0

54.400.000

100,00

B.3.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Semester I T.A. 2016 dan T.A. 2015

adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Tahun 2015.


Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN


SEEMSTER I T.A 2015

NAIK (TURUN) %

0

0

0,00

0

0

0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan Jumlah

Belanja Modal Lainnya Rp.0

B.3.7 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I T.A. 2016 dan T.A. 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada kenaikan atau penurunan Belanja Modal Lainnya karna tidak ada transaksi Belanja Modal Lainnya Pada Tahun 2016 dan 2015. Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I T.A. 2016 dan 2015

URAIAN Belanja Modal Lainnya Jumlah


SEMESTER I T.A 2015

NAIK (TURUN) %

0

0

0,00

0

0

0,00


C. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 38.100.000

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 38.100.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I Tahun 2016 dan 2015 Keterangan Uang Tunai Jumlah

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0



38.100.000

-

38.100.000

-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tabel 20 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Semester I Tahun 2016 dan 2015

Keterangan


Uang Tunai Jumlah

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0

SEMESTER I T.A. 2015 -

-

-

-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Tabel 21 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I Tahun 2016 dan 2015 SEMESTER I T.A. 2016


Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara Pajak PPh yang belum disetor

-

-

-

-

Honor kegiatan yang belum dibagikan

-

-

Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara

-

-

-

-

Jenis

Jumlah


Piutang PNBP

C.4 Piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak

Rp. 740.552.200

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 740.552.200 dan Rp. 720.494.300. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut: Tabel 22 Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I Tahun 2016 dan 2015

Uraian Piutang PNBP Jumlah Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp. 0


T.A. 2015

740.552.200

720.494.300

740.552.200

720.494.300

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut: Tabel 23 Rincian Bagian Lancar TP/TGR Semester I Tahun 2016 dan 2015

Keterangan


Bagian Lancar TP/ TGR Jumlah

Bagian Lancar

T.A. 2015 -

-

-

-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA Rp. 0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar RP. 0 dan Rp. 0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut: Tabel 24 Rincian Bagian Lancar TPA Semester I Tahun 2016 dan 2015

Keterangan


Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ( TPA ) Jumlah


T.A. 2015

-

-

-

-

Penyisihan

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Piutang Tak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 30 Juni

Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp (15.537.716)

2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (15.537.716) dan Rp. (11.702.652). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 25 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek Semester I Tahun 2016 Kualitas Piutang

Nilai Piutang Jangka Pendek

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

Piutang PNBP Lancar

704.130.000

Kurang Lancar

-

Diragukan

16.364.000

Macet

Jumlah

0,50% 10% 50% 100%

3.520.650 8.182.000 11.702.650

0,50% 10% 50% 100%

-

0,50% 10% 50% 100%

-

Bagian Lancar TP/TGR Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet Jumlah

-

Bagian Lancar TPA

Jumlah

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

11.702.650

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet

Belanja Dibayar di

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Muka Rp. 0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masingmasing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan

secara penuh namun

barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: Tabel 26 Rincian Belanja Dibayar di Muka Semester I Tahun 2016 dan 2015 Jenis


Pembayaran Internet

-

-

Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin

-

-

Pembayaran Sewa Gedung Kantor

-

-

-

-

Jumlah Persediaan


C.9 Persediaan

Rp.177.000

Nilai Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 177.000 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2016 Kejaksaan Negeri Dharmasraya

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 27 Rincian Persediaan Semester I Tahun 2016 dan 2015 SEMESTER I T.A. 2016

Persediaan Penghapus Pensil

12.000

-

Map Bisnis File

40.000

-

4.000

-

Map Batik Penggaris Besi

50.000

Karbon

55.000

Kertas Memo

16.000

-

177.000

-

Jumlah

Tagihan TP/TGR Rp 0


C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Tabel 28 Rincian Tagihan TP/TGR Semester I Tahun 2016 dan 2015 No

Semester I T.A. 2016

Debitur


NIHIL Jumlah

Tagihan Penjualan Angsuran Rp 0

-

-

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran untuk masingmasing debitur adalah sebagai berikut: Tabel 29 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Semester I Tahun 2016 dan 2015 No

Debitur

Semeser I T.A. 2016


NIHIL Jumlah

-


-

Penyisihan

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Piutang Tak Tertagih –

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 30 Juni

Piutang Jangka

2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. (0) dan Rp.(0).

Panjang Rp. 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Tabel 30 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Semester I Tahun 2016 Kualitas Piutang

Nilai Piutang % Penyisihan Nilai Penyisihan Jangka Panjang

Bagian Lancar TP/TGR Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet Jumlah

0,50% 10% 50% 100%

-

0,50% 10% 50% 100%

-

Bagian Lancar TPA

Jumlah

-

-

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

-

-

Lancar

-

Kurang Lancar

-

Diragukan Macet

Tanah Rp.452.100.000

C.13 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kejaksaan Neger Dharmasraya per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 452.100.000 dan Rp.452.100.000. Tidak ada penambahan nilai aset tetap Tanah berasal dari pembelian tanah di Tahun 2016. Tabel 31 Mutasi Nilai Tanah Semester I Tahun 2016

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

452.100.000

Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang: Reflasifikasi Aset Saldo per 30 Juni 2016

Peralatan dan Mesin Rp.1.839.270.698

452.100.000

C.14 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp. 1.839.270.698 dan Rp. 1.815.512.348. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


Tabel 32 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Semester I Tahun 2016 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

1.815.512.348

Mutasi tambah:

23.758.350

Hibah Barang Mutasi kurang:

-

Penghentian dari penggunaan Saldo per 30 Juni 2016

1.839.270.698

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016 Gedung dan Bangunan Rp 6.013.564.120

1.839.270.698

C.15 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp.6.013.564.120 dan Rp. 5.926.164.120. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 33 Mutasi Gedung dan Bangunan Semester I Tahun 2016 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 Mutasi tambah:

5.980.564.120 33.000.000

Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2016

6.013.564.120

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016 Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.85.000.000

6.013.564.120

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 85.000.000 dan Rp. 85.000.000 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 34 Mutasi Perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan Semester I Tahun 2016 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015

85.000.000

Mutasi tambah: Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2016 Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016 Nilai Buku per 30 Juni 2016 Aset Tetap Lainnya Rp. 23.650.000

85.000.000 85.000.000

C.17 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp.23.650.000 dan Rp.23.650.000. Aset tetap tersebut tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Semester I Tahun 2016.


Tabel 35 Mutasi Perolehan Aset Tetap Lainnya Semester I Tahun 2016 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016

23.650.000

Mutasi tambah: Mutasi kurang:

-

Saldo per 30 Juni 2016

23.650.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016

-

Nilai Buku per 30 Juni 2016

23.650.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. tidak ada Konstruksi yang masih dalam pengerjaan untuk Semester I Tahun 2016.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (2.471.581.179)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. (2.471.581.179) dan Rp. (2.334.878.294). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk gedung dan bangunan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 36 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2016

No

Aset Tetap

Berwujud Rp. 0

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

1.839.270.698

1.680.087.582

159.183.116

2 Gedung dan Bangunan

6.013.564.120

779.792.885

5.233.771.235

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

85.000.000

11.700.712

73.299.288

4 Aset Tetap Lainnya

23.650.000

0

23.650.000

7.961.484.818

2.471.581.179

5.489.903.639


Aset Tak

Nilai Perolehan

C.20 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


Tabel 37 Mutasi Aset Tak Berwujud Semester I Tahun 2016 Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016

-

Mutasi tambah: Pembelian

-

Mutasi kurang:

Aset Lain-Lain Rp. 129.243.500

-


-

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016

-


-

C.21 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp. 129.243.500 dan Rp. 129.243.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Tabel 38 Mutasi Aset Lain-lain Semester I Tahun 2016 Saldo per 31 Desember 2015

129.243.500

Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap

-

Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan

-

- penghapusan BMN

-


129.243.500


(123.713.840)


Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset

5.529.660

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 dan 2015

Lainnya

adalah masing-masing Rp. (123.713.840) dan Rp. (123.419.332). Akumulasi

Rp.(123.713.840)

Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 39 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Semester I Tahun 2016

Aset Tetap Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi

Nilai Perolehan

Nilai Buku

0

0

0

129.243.500

123.713.840

5.529.660

129.243.500

123.713.840

5.529.660


Uang Muka dari KPPN Rp. 38.100.000.

C.23 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 38.100.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Pihak Ketiga Rp.0

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 3.913.794. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 40 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Semester I Tahun 2016

Uraian

Jumlah

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja barang yang masih harus dibayar Utang kepada Pihak ketiga lainnya

-

Total

Hibah yang Belum

Penjelasan

-

C.25 Hibah yang Belum Disahkan

Disahkan Rp. 0

Nilai Hibah yang Belum Disahkan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Hibah ini merupakan Pemberian Hibah yang belum disahkan dan belum di masukkan kedalam Aset Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Tidak ada penerimaan Hibah pada Semester I Tahun 2016 untuk Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

Pendapatan

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Diterima di Muka Rp. 0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2016 dan 2015 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima

pembayarannya,

namun

barang/jasa

belum

diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:


Tabel 41 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian

Jumlah

NIHIL

Ekuitas Rp.6.672.724.783

C.26 Ekuitas Ekuitas per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.6.672.724.782 dan Rp. 6.732.750.196. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan Perpajakan Rp. 0

D.1 Pendapatan Perpajakan Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan Perpajakan Semester I Tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut: Tabel 42 Pendapatan Perpajakan Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN

SEMESTER I SEMESTER I NAIK (TURUN) % T.A. 2016 T.A. 2015

Pendapatan Perpajakan Jumlah

0

0

-

0

0

-

Pendapatan Perpajakan tidak terdapat pada instansi Kejaksaan Negeri Dharmasraya karena bukan bagian dari fungsi Kejaksaan itu sendisi sebagai Institusi Penegak Hukum. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Rp.68.264.923

D.2 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. 68.264.923 dan Rp. 164.624.000. Pendapatan tersebut terdiri dari: Tabel 43 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN

T.A. 2016

T.A. 2015

Penerimaan Begara Bukan Pajak Lainnya

68.264.923

164.624.000

Jumlah

68.264.923

164.624.000

NAIK (TURUN) %

(58,53) -

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Denda Perkara, Biaya Berkara, Sewa Rumah Dinas, Uang Pengganti dan Perkara lain.

Beban Pegawai Rp.1.131.682.125

D.3 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada Seemster I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.131.682.125 dan Rp. 852.806.457. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.


Tabel 44 Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN


612.110.900

402.245.080

52,17%

Beban Tunjangan-Tunjangan

509.995.225

450.563.778

13,19%

0

0

-

9.576.000

0

100,00%

1.131.682.125

0

Beban Lembur Jumlah

Rp.10.268.500

NAIK (TURUN) %

Beban Gaji Beban Honorarium dan Vakasi

Beban Persediaan


-

D.4 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.268.500 dan Rp. 9.633.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barangbarang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 45 Rincian Beban Persediaan Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN Beban Persediaan Konsumsi

dan Jasa Rp.313.416.375


NAIK (TURUN) %

6,60%

10.268.500

9.633.000

Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan

0

0

-

Beban Persediaan Suku Cadang

0

0

-

Beban Persediaan Lainnya

0

0

-

10.268.500

9.633.000

-

Jumlah Beban Persediaan

Beban Barang


D.5 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Jasa Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 313.416.375 dan Rp. 390.374.437. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Seemster I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 46 Rincian Beban Jasa Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Jasa Pos dan Giro Beban Jasa Konsultan Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya

Jumlah


SEMESTER I NAIK (TURUN) % T.A. 2015

309.410.375

387.104.437

-20,07%

2.406.000

3.270.000

0,0%

0

0

0,0%

1.600.000

0

0,0%

0

313.416.375

0

390.374.437


0,0% -19,71%

Beban Pemeliharaan Rp.110.623.000

D.6 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 110.623.000 dan Rp. 86.951.730. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 47 Rincian Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2016 dan 2015


URAIAN JENIS BEBAN

57.485.000

33.462.000

71,79%

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

53.138.000

55.489.730

-4,24%

0

0

110.623.000

88.951.730

Jumlah

Dinas Rp.84.898.000

NAIK (TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Beban Pemeliharaan Lainnya

Beban Perjalanan


24,36%

D.7 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 85.244.200 dan Rp. 55.350.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam

rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

jabatan. Rincian Beban

Perjalanan Dinas untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 48 Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2016 dan 2015 SEMESTER I T.A. 2016

URAIAN JENIS BEBAN Beban Perjalanan Biasa

83.623.000

kepada

11.750.000

611,69%

1.275.000

0

100,00%

0

2.200.000

-100,00%

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

0

41.400.000

-100,00%

84.898.000

55.350.000

53,38%

Jumlah

untuk Diserahkan

NAIK (TURUN) %

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Beban Barang


D.8 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun

Masyarakat

2016 dan 20145 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban

Rp. 0

Barang

untuk

Diserahkan

kepada

Masyarakat

merupakan

beban

pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2016 Kejaksaan Negeri Dharmasraya

Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 49 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I Tahun 2016 dan 2015 SEMESTER I T.A. 2016


Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

0

0

-

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

0

0

-

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

0

0

-

0

0

-

URAIAN JENIS BEBAN

Jumlah

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

NAIK (TURUN) %

D.9 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masingmasing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban

pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 50 Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN


Penyusutan dan Amortisasi Rp.2.595.295.019

% NAIK (TURUN)

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial

0

0

-

Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial

0

0

-

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

0

0

-

Jumlah

Beban


0

0

-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015

adalah masing-masing sebesar Rp. 2.595.295.019 dan Rp.

2.292.190.904. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat

aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:


Tabel 51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2016 dan 2015

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

1.680.087.582

NAIK (TURUN) % 1.499.951.555 -

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penyusutan

779.792.885 11.700.712 123.713.840 2.595.295.019

659.538.431 9.576.094 123.124.824 2.292.190.904

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI


Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Beban Penyusutan aset lain-lain Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.3.835.064


0 0 0

-

2.292.190.904

-

0 0 0 2.595.295.019

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.835.064 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 52 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN

Rp. 0


NAIK (TURUN) %

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jk Pendek

0

0

-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jk Panjang

3.835.064

0

100,00

3.835.064

0

100,00

Jumlah

Beban Lain-lain


D.12 Beban Lain-lain Jumlah Beban Lain-lain untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 53 Rincian Beban Lain-lain Semester I Tahun 2016 dan 2015 URAIAN JENIS BEBAN

SEMESTER I SEMESTER I T.A. 2016 T.A. 2015

NAIK (TURUN) %

Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin

0

0

-

Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan

0

0

-

Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya

0

0

-

Jumlah

0

0

-


Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp. 185.371

D.13 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 54 Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN

Pos Luar Biasa Rp. 0

SEMESTER I SEMESTER I T.A. 2016 T.A. 2015

NAIK (TURUN) %

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

185.371

177

1046,29

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

185.371

177

1046,29

D.14 Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 55 Rincian Pos Luar Biasa Semester I Tahun 2016 dan 2015

URAIAN

0

0

-

Beban Perjalanan Dinas

0

0

-

Beban Persediaan

0

0

-

0

0

-

Pendapatan PNBP

Jumlah

E.

NAIK SEMESTER I SEMESTER I (TURUN) T.A. 2016 T.A. 2015 %

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


Ekuitas Awal Rp.6.732.750.196

E.1

Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.732.750.196 dan Rp. 6.501.668.956.

Defisit LO Rp.(1.720.740.60 9)

E.2

Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp. (1.720.740.609) dan Rp. (2.119.171.628). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. E.3

Penyesuaian Nilai Aset Rp.17.000

Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset mencerminkan penyesuaian atas nilai Aset yang diakibatkan karena penyusutan Aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Penyesuaian nilai Aset untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.000 dan Rp. 323.000.

Penyesuaian Nilai

E.3.1 Penyesuaian Nilai Kewajiban

Kewajiban Rp. 0

Penyesuaian

Nilai

Kewajiban

mencerminkan

penyesuaian

atas

nilai

Kewajiban yang diakibatkan karena pengurangan dan penambahan nilai kewajiban yang terjadi

pada periode sebelumnya. Penyesuaian nilai

Kewajiban untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. E.4 Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

E.4.1 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Atas Nilai Persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas

Persediaan

pada

laporan

keuangan.

Koreksi

pencatatan

Persediaan untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tabel 56 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan

Koreksi

Barang Konsumsi

0

Suku Cadang

0

Barang Persediaan Lainnya

0

Jumlah


0

Koreksi Aset Tetap Rp. 0

E.4.2 Koreksi Aset Tetap Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0

E.4.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset yang tidak termasuk kedalam Revaluasi pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan Aset Tetap Non Revaluasi untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Koreksi Lain-lain Rp. 0

E.4.4 Koreksi Lain-lain Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang tidak terdapat pada Koreksi Aset dan Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi Lain-lain untuk Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Transaksi Antas Enttitas Rp.1.660.732.196

E.5

Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antas Entitas per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.660.732.196 dan Rp. 2.349.929.868.

Penurunan Ekuitas Rp.(60.025.413)

E.6

Kenaikan Ekuitas

Pada Per 30 Juni 2016 mengalami penurunan Ekuitas yang disebabkan adanya penyesuaian nilai Aset pada tahun berjalan. Penurunan Ekuitas pada Semester I Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp. (60.025.413) dan Rp. 231.081.240.


F.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca Tidak ada Kejadian Penting yang terjadi setelah tanggal Necara.

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tidak ada temuan BPK selama Semester I Tahun 2016 pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya.

F.3 Rekening Pemerintah Rekening

Pemerintah

yang

digunakan

dalam

kegiatan

operasional

Kejaksaan Negeri Dharmasraya adalah Bank BRI Unit Sungai Dareh 5537.01.000053.30.2 An. Bpg 077 Kejaksaan Negeri Dharmasraya dengan saldo per 30 Juni 2016 Rp. 38.100.000. F.4 Pengungkapan Lain-lain Dalam

pengakuan

piutang

PNBP

Kejaksaan

Negeri

Dharmasraya

menerbitkan Surat P-49 untuk piutang Verstek Tahun 2013 yang telah di anggap ke dalam kategori macet sesuai dengan pengelompokan Piutang PNBP Verstek tilang Kejaksaan RI. Untuk Tahun 2016 ada perubahan pada Nomenklatur Satker dari Kejaksaan Negeri Pulau Punjung Menjadi Kejaksaan Negeri Dharmasraya Inventaris Revisi DIPA Kejaksaan Negeri Dharmasraya Semester I Tahun 2016 No DIPA-00601.2.673631/2015 tanggal 12 Juli 2016 terdapat beberapa Revisi, antara lain: 1. Revisi Pertama Penambahan Anggaran tanggal 12 Juli 2016 Pagu Berubah dari Rp.3.261.456.000 menjadi Rp. 3.992.206.000 dengan DS 2672-0433-5694-3074.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

H A R J O, SH. NIP. 19660306 198703 1 002


KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA

Recommend Documents