PELAKSANAAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Medan) SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Oleh MARIO F GULTOM Nim: 070200099 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
PELAKSANAAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Guna Memenuhi Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum (Studi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Medan)
Oleh : MARIO F GULTOM NIM : 070200099 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui Oleh : KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
Dr. M. Hamdan, SH.MH Nip 195703261986011001
Telah diperiksa dan disetujui oleh : Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
LIZA ERWINA, S.H.M.Hum
BERLIN NAINGGOLAN,SH.M.Hum
NIP : 19611024 198903 2 002
NIP :19581205 198601 1 002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “PELAKSANAAN PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Syafruddin Hasibuan, S.H, MH, DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak M. Husni, S.H, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 5. Bapak Dr. Hamdan, S.H, MH selaku Ketua Departemen Hukum Pidana. 6. Ibu Liza Erwina, S.H, M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran dan petunjuk serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
7. Bapak Berlin Nainggolan, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8. Ibu Suria Ningsih, S.H,M.Hum selaku Dosen Wali penulis selama mengikuti masa perkuliahan. 9. Bapak dan Ibu dosen serta para pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Orang Tua penulis yang tercinta : Ayahanda Jusren Gultom dan Ibunda ku tercinta Sinur Sijabat, yang telah memberikan segenap kasih sayang, perhatian dan bimbingan yang tulus kepada penulis. 2. Kakakku tercinta Mika Lidya Gultom, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan dukungan moril kepada penulis. 3. Bapak Iqbal, SH, Kasubagbin Kejaksaan Negeri Medan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera. 4. Bapak Suheri Pernanda,SH, MH, Kasi Penyidikan Kejaksaan Negeri Medan yang telah memberikan waktu untuk menjadi responden dalam penelitian skripsi ini. 5. Rekan-rekan stambuk 2007, terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
Universitas Sumatera Utara
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai sebuah tulisan yang sempurna dikarenakan waktu yang singkat dan kesibukan-kesibukan penulis lainnya. Akan tetapi penulis tetap berharap kelak skripsi dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Medan , September 2011 Penulis,
MARIO F GULTOM 070200099
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………….
i
DAFTAR ISI……………………………………………………………....
iv
ABSTRAKSI………………………………………………………………
vi
BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang.................................................................
1
B.Permasalahan................................................................................
6
C.Tujuan dan Manfaat Penulisan.....................................................
7
D.Keaslian Penulis...........................................................................
8
E.Tinjauan Pustaka..........................................................................
8
1.Pengertian Peranan dan Penyelesaian.....................................
8
2.Pengertian Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan..
8
3.Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum....................................
9
4..Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi................................
10
5.Ruang Lingkup Penyelesaian Penyidikan oleh Kejaksaan..... E.Metode Penelitian........................................................................
20
F.Sistematika Penulisan...................................................................
22
BAB II KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.......................................................... 24 A. Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 26 B. Kewenangan Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi..39 C. Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan......61
Universitas Sumatera Utara
BAB III PELAKSANAAN PERANAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.................................................63 A. Pelaksanaan Penyidikan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi.................................................................................................... 63 B. Pelaksanaan Penuntutan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi......................................................................................................
82
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi.........................................................................................
89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.........................................................
97
A. KESIMPULAN...............................................................................
97
B. SARAN...........................................................................................
99
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................
vii
LAMPIRAN......................................................................................................... vii
Universitas Sumatera Utara
*Mario F Gultom **Liza Erwina, SH.M.Hum **Berlin Nainggolan, SH.M.Hum
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertitik tolak dari tugas kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang dapat dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola-pola kehidupan sosial serta menjamin nilai-nilai sosial yang dihayati oleh anggota masyarakat. Di dalam menjalankan tugas tersebut,kejaksaaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, salah satunya dalam penanganan perkara korupsi. Praktek korupsi yang cenderung meningkat, merupakan hal yang serius bagi upaya penanganan hukum di Indonesia, terutama pihak kejaksaan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan, serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut di Kejaksaan Negeri Medan. Untuk mengetahui bagaimana peranan dan tanggung jawab kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Medan dilakukan pendekatan yuridis normatif melalui kajian KUHAP, UU No.116 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Jadi, kejaksaan mempunyai tiga kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yaitu kewenangan dalam penyidikan, penuntutan dan kewenangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiga kewenangan kejaksaan ini mempunyai prosedur maupu tahapan-tahapan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi
Universitas Sumatera Utara
