PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN FAK-FAK)
Oleh :
ROZHI ANANDA SITEPU
NIM : 080200260
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2012
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwa ta’ala karena berkat rahmat dan karunianya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi
dengan
judul
“PERANAN
KEJAKSAAN
DALAM
PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN FAK-FAK)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Progran Strata 1 (satu) Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 1.
Bapak Prof.Dr. Syafruddin Kalo, SH. M.Hum sebagai dosen pembimbing I
2.
Bapak Dr.Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum sebagai dosen pembimbing II Beliau berdua dengan penuh perhatian dan kesabaran telah meluangkan
waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada : 1.
Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bapak Prof.Dr.Runtung Sitepu. SH. M.Hum. yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pendidikan selama ini kepada penulis, sehingga dapat merampungkan kuliah dengan sukses.
2.
Kepada kedua orang tua penulis ayahanda Drs.JAKARIA SITEPU, SE dan Ibunda ROSANNA PERANGIN-ANGIN selaku yang selalu memberikan support, doanya dan kepada penulis
3.
Kepada KAPIDSUS Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak Bapak Arfan Halim, SH yang telah memberikan longggaran waktu kepada penulis sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyiapkan skripsi ini.
4.
Kepada abang penulis Tommy Bram Sitepu beserta istri yang telah memberikan supportnya kepada penulis dan kakak penulis Utinaita Sitepu
Universitas Sumatera Utara
dan suami yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal, baik segi penelitian dan segi penulisan. 5.
Kepada yang paling penulis sayangi Silvy Fahliza yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dan menemani penulis selalu selama proses penyelesaian skripsi yang penulis kerjakan hingga selesai.
6.
Dan yang terakhir kepada seluruh teman-teman penulis Kennie, Irene, amel, henni, emi, silvia, samuel, juna, rishelly, nonie, eddy, ryan, jefri dan semua teman-teman penulis di fakultas hukum stambuk 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirulkalam, sebagaimana kata pepatah tiada gading yang tak retak dan
tiada manusia yang sempurna. Namun demikian harapan penulis skripsi ini kiranya daikan manfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi masyarakat dan ilmu hukum khususnya jurusan pidana
Medan,
Oktober 2012 Penulis
Rozhi Ananda Sitepu
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAKSI
BAB I
PENDAHULUAN A. LatarBelakang….........................................................................1 B. Rumusan Masalah........................................................................6 C. Tujuan Penelitian.........................................................................6 D. Keaslian Penulisan.......................................................................6 E. Tinjauan Pustaka.........................................................................7 1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..............................7 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi...............10 3. Dasar Hukum Uang Pengganti Dalam Hukum Pidana........28 F. Metode Penelitian......................................................................30 G. Sistematika Penulisan................................................................33
BAB II
PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERUPA UANG PENGGANTI
A. Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berupa Uang Pengganti.........................................................................35 B. Penetapan Uang Pengganti........................................................39 C. Prosedur Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti................43
BAB III
PERANAN
KEJAKSAAN
PEMBAYARAN
UANG
DALAM
PENGGANTI
PENYELESAIAN PADA
TINDAK
Universitas Sumatera Utara
PIDANA KORUPSI DIKEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN FAK-FAK
A. Peranan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Dikejaksaan Negeri FakFak...............................................................................................49 B. Hambatan Yang dihadapi Pihak Kejaksaan dan Upaya Penyelesaiannya..........................................................................70 C. Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Melalui Instrumen Hukum Perdata............................................................................85
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..............................................................................104 B. Saran........................................................................................105
DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................106 LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
Peranan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak)
ABSTRAKSI Rozhi Ananda Sitepu1 Prof.Dr.Syafruddin Kalo, S.H.M.Hum2 Dr.Mahmud Mulyadi, S.H.M.Hum3
Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karenba itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis diantaranya adalah dengban cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalu i penegakan hukum perdata. Khusus untuk skripsi ini pembahasan lebih difokuskan kepada peranan kejaksaan dalam pengembalian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Peranan kejaksaan dalam pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bertitik tolak dari uraian diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 1.
Bagaimana peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti?
1
Penulis Skripsi Dosen Pembimbing I 3 Dosen Pembimbing II 2
Universitas Sumatera Utara
2.
Bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi di Daerah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat? Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan pidana sebagai sarana kebijakan hukum pidana, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi pidana badan di Indonesia dan aplikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Pelaksanaan pengembalian dan pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara.
a.
Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena sampai saat putusan diucapkan pelaku tidak pernah mengembalikan kekayaan negara yag dikorupsinya.
b.
Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti dengan harta bendanya apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayar sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan hakim.
c.
Jaksa ditunjuk oleh hakim selaku pengeksekusi putusan dari hakim mengenai pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2.
Faktor-faktor yang mempegaruhi penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya maupun sebagai
Universitas Sumatera Utara
eksekutor dalam melaksanakan putusan hakim tentang pembayaran uang pengganti kerugian terhadap negara adalah meliputi faktor-faktor nonyuridis sebagai berikut : a) Faktor-faktor yuridis. 1) Kesulitan dalam pembuktian 2) Terpidana mempergunakan upaya hukum dan grasi b) Faktor-faktor nonyuridis. 1) Harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara. 2) Kurangnya sumber daya manusia yang potensial. 3) Tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan.
Dari skripsi ini ada suatu hal penting yang perlu dicatat bahwa peranan kejaksaan
mengenai pengembalian uang pengganti sangatlah penting dimana
sesuai Tugas pokok Jaksa dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002 dimana di undang-undang tersebut dikatakan bahwa tugas dan wewenang dari pihak kejaksaan yaitu berupa Penyelidikan, Penyidikan, serta Penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi.
Universitas Sumatera Utara
