EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI (Studi atas perkara korupsi kas daerah kabupaten Sragen)

EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI (Studi atas perkara korupsi kas daerah kabupaten Sragen) Suratni Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S 2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Abstract additional criminal execution with the payment of substitute money in the local treasury corruption case of Sragen regency.This research used the non-doctrinal research method. It was conducted at the District The data of research were collected through in-depth interview, library research, and content analysis. They were analyzed by using the interactive model of analysis.The result of research shows that the Number: 1361/K/Pid.Sus/2012 against the former regent of Sragen Regency have not been maximal as to be used for the payment of additional criminal execution with the substitute money in accordance with District Court of Sragen. The constraints to the implementation of additional criminal execution with the payment of substitute money in the local treasury corruption case of Sragen regency are as follows: The

The community still lacks awareness of reporting or notifying where the assets and properties of the

Keywords: Execution, corruption, substitute money Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang sudah dilakukan pihak kejaksaan dan mengetahui kendala pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen.Jenis penelitian ini adalah non doktrinal dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakan teknik analisa data model interaktif.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.Sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen tersebut awalnya adalah belum maksimal karena baru melakukan upaya untuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, yang diharapkan bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Namun demikian Jaksa dalam hal ini menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut tidak berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Adapun beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti atas kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen tersebut adalah Pertama, adanya hambatan dari faktor hukumnya, yaitu ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan/ 112 Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015

Eksekusi Pidana Tambahan ...

penyitaan atas harta milik para koruptor ; kedua, hambatan dari faktor penegak hukum, yakni Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen pada kenyataannya masih merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana UW guna melakukan penyitaan atas aset miliknya; dan ketiga, hambatan dari faktor masyarakat, yakni masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan harta benda yang dimiliki terpidana kasus korupsi, bahkan ada masyarakat yang cenderung untuk menghalang-halangi dengan melakukan demo atas penyitaan barang milik terpidana kasus korupsi. Kata Kunci: Eksekusi, Korupsi, Uang Pengganti

A. Pendahuluan Masalah korupsi sudah menjadi masalah yang sangat luar biasa, karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Jika pada masa lalu korupsi di Indonesia sering diidentikan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, saat ini masalah korupsi telah merajalela dan tidak hanya melibatkan kalangan eksekutif tetapi juga telah melibatkan anggota legislatif, yudikatif, serta juga korporasi. 1 Korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemic, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.2 Romli Atmasasmitamenyatakan bahwa yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an dan langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.3 Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesiaa tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.4 Korupsi tidak hanya telah merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai“extra ordinary crime” yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

1 2 3 4 5 6

Korupsi bukan suatu bentuk kejahatan baru yang berkembang di Indonesia.Korupsi sudah dikenal di berbagai belahan di dunia.Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa dan hal ini bisa terjadi secara turun temurun. Jadi korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan tertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam sruktur seperti inilah penyimpangan korupsi, pencurian mudah berkembang .5 Dengan adanya Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Salah satu pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga superbodi yang dilahirkan melalui UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah karena pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.6

Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1. Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 57. Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International, Bandung, Mandar Maju, 2004, hlm.1. Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung Alumni, 1992, hlm.133. Mochtar lubis dan James Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1985, hlm.16. Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002.

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015


113

Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrentdan “darurat” yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama, sehingga pengadilan khusus korupsi diharapkan dapat membantu menyelesaikan sejumlah kejahatan korupsi masa lalu agar mengembalikan harta kekayaan Negara yang hilang. Korupsi telah mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan menderita kerugian finansial. Pada pokoknya korupsi telah mengakibatkan kemiskinan, sehingga pelaku korupsi harus dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian negara sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berupa: Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Sedangkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Selanjutnya pasal 18 ayat (3) mengatur : “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan, terutama dalam hal Jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara, seperti yang terlihat di dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati SragenUWyang telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan putusannya No 1361/Pid. Sus/K/2012 tertanggal 18 September 2012. Mahkamah Agung telah memvonis UW dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair enam bulan kurungan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Sragen, Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 10.501.445.352,00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka yang bersangkutan harus menggantikannya dengan pidana penjara selama lima tahun. Pelaksanaannya untuk pengembalian kerugian negara senilai Rp 10.501.445.352,00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) ini masih menjadi kendala untuk dilaksanakan oleh pihak kejaksaan selaku pihak eksekutor. Berdasarkan hal tersebut dalam artikel ini hendak dikaji penelitian mengenai upaya-upaya apa yang sudah dilaksanakan pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi kas daerah Sragen, dan kendala yang dihadapi pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen tersebut. B. Metode Penelitian Jenis penelitian hukum ini adalah non doktrinal, dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang.Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Serta teknik

114 Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015


analisa data menggunakan teknik analisa data dengan model interaktif.

-

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1.

Upaya pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi kas daerah Sragen Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat dari strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undangundang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini. Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan diatas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat 1 (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi. Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinyal ketidakberhasilan instrumen hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia. Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. P e n g e m b a l i a n k e r u g i a n n e g a ra sebagaimana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berupa:


-

-

-

Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun. Pencabutan seluruh atau sebagian hakhak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Sedangkan pasal 18 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) mengatur: “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Namun penegakkan hukum terhadap kasus korupsi terutama dalam hal Jaksa akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara,masih mengalami kendala seperti yang terlihat di dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan bupati Sragen UW yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan putusannya No 1361/Pid.Sus/K/2012 tertanggal 18 September 2012. Dalam perkara


115

tersebut Mahkamah Agung sebenarnya telah memvonis UW dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair enam bulan kurungan, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Sragen. Tak hanya itu, Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 10.501.445.352, 00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka yang bersangkutan harus menggantikannya dengan pidana penjara selama lima tahun. Pelaksanaannya untuk pengembalian kerugian negara senilai Rp 10.501.445.352, 00 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) pada kenyataannya hal ini masih menjadi kendala untuk dilaksanakan oleh pihak kejaksaan selaku pihak eksekutor. Pada kenyataanya, pelaksanaan putusan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi kas daerah Kabupaten Sragen dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu: Tahap pertama diberikan surat perintah tugas untuk melakukan pelacaan asset terpidana dengan nomor : print-834/O.3.26/ Ft.1/04/2013 pada tanggal 2 April 2013 dengan isi pertimbangan salah satunya adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1361/K/Pid.sus/2012 tanggal 18 September 2012 atas nama terpidana UW yang pada pokok amar putusannya menyatakan agar terpidana UWdijatuhi denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah). Tahap kedua kepada terpidana UW diberikan surat t agihan denda/ uang pengganti dengan surat No: B-1061/O.3.26/ Fd.1/04/2013 pada tanggal 2 April 2013 dan surat No :B-1064/O.3.26/Fd.1/04/2013 pada tanggal 2 April 2013. Dimana dengan surat tersebut terpidana UW dipanggil menghadap guna memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1361 K/Pid.Sus/ 2012 tanggal 18 September 2012 An UW. Didalam dalam amar putusannya telah membebankan kepada terpidana UW untuk membayar uang denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 116 Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.Sehubungan hal tersebut maka pihak kejaksaan akan segera melaksanakan penagihan terhadap denda dan uang pengganti sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tersebut. Kemudian tahap ketiga Kejaksaan Negeri Sragen melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan mengirim surat Nomor : B-1130/O.3.26/ Fs.1/04/2013 pada tanggal 9 April 2013 yang berisipermintaan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) atas nama terpidana UW ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama yang bersangkutan menjabat Bupati Sragen periode 2001 s/d 2006 dan 2006 s/d 2011. Kemudian atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sragen tersebut diatas, maka pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah pula melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung dengan mengirim surat pada tanggal 30 April 2013 dengan nomor surat B-1813/O.3.5/ Fu.1/04/2013 mengenai Permintaan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) atas nama terpidana UW. Kemudian Kejaksaan Agung telah pula meneruskan surat tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana sur at nya No B-119 2/ F/ Fu. 1 / 05/ 2 013 tertanggal 21 Mei 2013. Selanjutnya tahap keempat pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah pula mengirimkan surat Nomor : B-1467/O.3.26/ Fs.1/04/2013 pada tanggal 11 April 2013 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang berisi permintaan untuk memperoleh data dan pemblokiran asset terpidana UW, yang terletak diwilayah Kota Jakarta Timur yang beralamat di Jalan Batu Alam Jaya No. 62 U Condet Jakarta Timur melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur. Kemudian pihak Eksekusi Pidana Tambahan ...

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah meneruskannya dengan mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dengan No B-1914/O.3/Fu.1/05/2013 tanggal 10 Mei 2013.Serta pihak KejaksaanNegeri Sragen juga telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan Nomor : B-1516/O.3.26/ Fu.1/04/2013 pada tanggal 17 April 2013 perihal permintaan data dan pemblokiran aset terpidana UW di wilayah kabupaten Sukoharjo yang beralamat di Perum Getan Raya II J-6 Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo melalui Kepala Ka nt or Ba da n Pert a na ha n Na sio na l Sukoharjo. Kemudian pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah meneruskannya dengan mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo dengan No B-1915/O.3/ Fu.1/05/2013 tanggal 10 Mei 2013. Tahap kelima pihak Kejaksaan Negeri Sragen mengirim surat No : B-1574/ O.3.26/

Fu.1/ 04/ 2013 pada tanggal 24 April 2013 kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Sragen perihal permintaan data dan pemblokiran Aset Terpidana UW di Wilayah Kabupaten Sragen, dimana pihak kejaksaan meminta data asset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki keluarga terpidana yaitu: Istri : Suparmi Anak 1 : Dr. Kusnindar Anak 2 : Untung Hendra Sukowati, BoMM Anak 3 : Untung Wibowo Sukowati Anak 4 : Untung Wina Sukawati Anak 5 : Untung Guruh Sukawati Selanjutnya atas permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Sragen tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional Sragen melalui surat No 467/33.14-300/IV/2013 tanggal 17 April 201 telah menyampaikan data aset yang dimiliki oleh terpidanaUW yang berada diwilayah Sragen sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar asset milik terdakwa UW

1

No. Hak 744

Karangmalang

Masaran

2 3

1534 1533

Karangmalang Karangmalang

Masaran Masaran

4

1574

Jurangjero

Karangmalang

5

1879

Jurangjero

Karangmalang

6

6340

Kroyo

Karangmalang

7 8 9

3655 58 6551

Jetak Jetak Sragen Wetan

Sidoharjo Sidoharjo Sragen

10

6635

Sragen Wetan

Sragen

11

6636

Sragen Wetan

Sragen

12

1502

Karangtengah

Sragen

13

779

Saradan

Karangmalang

14

344

Saradan

Karangmalang

15

345

Saradan

Karangmalang

No

Desa

Kecamatan

Luas

Atas Nama

Keterangan

± 250 m2 Untung Wiyono Sukarno D i m a t i k a n k a r e n a penggantian sertipikat menjadi HM. 1534 ± 250 m2 Untung Wiyono Sukarno ± 2 .31 5 Wiyono Sukarno m2 ± 1 .93 0 Untung Wiyono Sukarno m2 ± 2 .25 0 Untung Wiyono Sukarno Dijual Kepada Iswanto m2 1.355 m2 Untung Wiyono Sukarno Menjadi HGB No.1 (Rumah Dinas Bupati Sragen) 1.245 m2 Untung Darso Wiyono 510 m2 Untung Darso Wiyono 149 m2 Sugiyarno Dipecah HM. 6635dan 6636 106 m2 H.Untung Wiyono No.2 43 m2 Imam Rosidi, BE. Suami Cholifah Sirojudin ± 555 m2 Haji Untung Wiyono No. 7 ± 2 .50 5 Untung Wiyono Sukarno m2 ± 2 .66 0 Wiyono Sukarno m2 2.510 m2 H. Untung Wiyono



117

16

1224

Saradan

Karangmalang

930 m2

17

1240

Saradan

Karangmalang

746 m2

18

40

Krikilan

Masaran

± 335 m2

19

1043

Krikilan

Masaran

288 m2

20

1044

Krikilan

Masaran

101 m2

Tahap keenam setelah surat penagihan pertama tersebut tidak mendapatkan respon dari pihak terdakwa UW, maka pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah mengirimkan kembali surat dengan Nomor B-1715/O.3.26/ Fu.1/05/2013 pada tanggal 06 Mei 2013 dengan perihal Tagihan Ke-2 (dua) Uang Denda / Uang Pengganti/Biaya Perkara. Tahap ketujuh sela njutnya pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah memberikan surat pemberitahuan sita eksekusi dengan No 1352/O.3.26/Fu.1/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 kepada penghuni rumah sebagai pemberitahuan kepada penghuni/ siapapun orang yang menempati, menguasai atau menerima titipan sebidang tanah seluas 1.673 m 2 dengan bangunan seluas 1.500 m2 yang terletak di Jalan Batu Alam Jaya No. 62 U, kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atas nama Wiyono Batu Ampar, agar segera meninggalkan/ mengosongkan rumah dan tanah tersebut, karena Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Sragen segera melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan tersebut untuk dilelang guna membayar uang pengganti terpidana atas nama UW. Tahap kedelapan pada tanggal 22 Agustus 2014 pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah memberikan surat peringatan agar segera menginggalkan/ mengosongkan rumah tersebut, karena pihak Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Sragen segera melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan tersebut untuk dilelang guna membayar uang pengganti terpidana atas nama UW. Tahap kesembilan pada tanggal 25 Agustus 2014 jaksa fungsional Hendra Oki Dwiprasetya, SH telah menyampaikan selembar Surat Pemberitahuan akan dilakukan


H. Untung Wiyono Suka rn o Suami Hj . Suparmi H. Untung Wiyono Suka rn o Suami Hj . Suparmi Untung Darso Wiyono, Pemisahan Harta Warisan dkk (4 orang) menjadi HM. No. 1043 dan 10.44 Ti ti k Tu m a n i B i n ti Sontodikromo Sugiyanti b i n t i Dijual ke Sugiyanti binti Pawirodikromo Pawirodikromo

Sita Eksekusi nomor : B-1780/O.3.26/ Fu.1/08/2014 tanggal 22 Agustus 2014 dan Selembar Surat Peringatan tertanggal 22 Agustus 2014 dari Kejaksaan Negeri Sragen kepada Sdr. Darsono selaku Penghuni Rumah di Jalan Batu Alam Jaya No. 62 U, Kelurahan Batu Ampar Condet, Jakarta Timur, dengan disaksikan oleh saudara Kusno Yudianto. Meski atas penyampaian surat tersebut, penghuni rumah yang beralamat sebagaimana diatas menolak untuk menanda tangani tanda terima surat pemberitahuan dan surat peringatan dari Kejaksaan Negeri Sragen. Tahap kesepuluh pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah meminta pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur dengan surat nya No B-2697/O.3.26/ Fs.1/08/201 tanggal 30 Agustus 2013 untuk memberikan data dan pemblokiranaset dari terpidana UW diwilayah Jakarta Timur, berupa tanah dan bangunan yang terletak diwilayah Kota Jakarta Timur dengan data sebagai berikut 1. Jl. Gang Batu Alam Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama Wiyono Sukarno luas tanah 1.400 m2 2. Jl Raya Condet RT. 006 Rw. 003 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atas nama Kusdinar Untung Yuni Sukowati luas tanah 2.516 m2 dan luas bangunan 750 m2 3. Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atas nama Wiyono Sukarno luas tanah 1.868 m2 dan luas bangunan 1.000 m2 4. Rt. 004 Rw. 003 Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama Wiyono Sukarno luas 120 m2 akta jual beli 1994


5.

6.

Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur atas nama Ny. Suparmi luas 287 m2 akta jual beli 1984 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur atas nama Ny. Suparmi luas 250 m2 akta jual beli 1991

Sedangkan untuk pelaksanaan sita eksekusi terhadap aset terpidana UW yang berada diwilayah Jakarta Timur, maka pihak Kejaksaan Negeri Sragen juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui suratnya No B-2698/O.3.26/Fs.1/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013. Selanjutnya atas perkembangan pelacakan aset terpidana UW diwilayah Jakarta Timur tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah pula melaporkannya kepada kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor B-2754/O.3.26/ Fs.1/09/2013 pada tanggal 6 September 2013 yang isinya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di pimpin Bapak Kajati Jateng telah dilakukan ekpose pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor : 1361K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 September 2012 Korupsi atas nama terpidana UW dengan kesimpulan antara lain agar Jaksa Eksekutor berperan aktif melacak asset terpidana dengan bersurat dan berkoordinasi langsung ke Kantor BPN Jakarta Timur tempat salah satu asset tanah dan bangunan milik terpidana. 2. Bahwa kami menindak lanjuti hasil ekspose dengan meminta Permintaan data dan pemblokiran asset terpidana UW diwilayah Jakarta Timur melalui Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Nomor B-2697/O.3.26/Fs.1/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. 3. Bahwa pada tanggal 03 September 2013 telah dilakukan koordinasi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur di Jakarta Timur perihal Permintaan data dan pemblokiran asset terpidana UW diwilayah Jakarta Timur, dimana pihak Kantor Badan Pertanahan Jakarta Timur bersedia membantu


4.

melakukan pemblokiran dengan syarat telah diketahuinya nomor HM (hak milik) dari asset yang hendak diblokir. Bahwa pada tanggal 04 September 2013 telah dilakukan pelacakan asset terpidana yang berada di wilayah Jakarta Timur dengan mencari secara langsung di wilayah Jakarta Timur yang antara lain kelokasi sebagai berikut: a. Tanah seluas 1.673 m2 dengan luas bangunan 1.500 m 2 yang terletak di Jalan Batu Alam Jaya No. 62 U, kelurahan Batu Ampar, Condet Jakarta Timur atas nama Wiyono Sukarno. b. Tanah seluas 1.400 m 2 Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama Wiyono Sukarno. c. Tanah seluas 2.516 m2 dengan luas bangunan 750 m 2 yang terletak di Jl Raya Condet Rt. 006 Rw. 003 Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur atas nama Kusdinar Untung Yuni, yang pada saat dilakukan pengecekan sudah berupa 5 (lima) bangunan ruko yang siap disewakan serta telah terjadi pembaharuan alamat menjadi Jl Raya Condet R t . 0 0 1 Rw. 0 0 3 Ke l u r a h a n Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur karena adanya penataan wilayah RT/RW di wilayah tersebut. d. Bahwa disamping tanah–tanah tersebut masih ada beberapa aset terpidana yang masih belum di lapangan, dimana kami tetap berusaha mencari keberadaannya.

Tahap akhir dari proses penyitaan asset UW tersebut, maka berdasarkan surat dari Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sragen dengan Nomor 139/7.31.75/ II/2014 pada tanggal 10 Februari 2014 pada pokoknya telah disampaikan sebagai berikut : 1. Bahwa permohonan pembl oki ran terhadap Sertipikat Hak Milik No. 691/ Batu Ampar tercatat atas namaWIYONO SUKARNO berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Sragen tgl 30-08-2013 No. B-2692/03.26/FS.1/08/2013 telah dilaksanakan dan dicatat pada Buku Tanah tgl. 06-09-2013. Eksekusi Pidana Tambahan ...

119

2.

3.

Bahwa permohonannya Penyitaan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 691/Batu Ampar dapat dilakukan setelah adanya permohonan dan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Bahwa terhadap kepentingan lelang atas tanah tersebut, apabila asli Sertipikat Hak Milik No. 691/Batu Ampar tidak dapat di eksekusi dari terpidana, maka terhadap sertipikat tersebut akan dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya diterbitkan sertipikat baru yaitu sertipikat ke 2 (dua) sebagai pengganti dari sertipikat yang tidak dapat di eksekusi dimaksud, dan setelah lelang dilaksanakan maka didaftarkan balik nama menjadi atas nama pemenang lelang yang dicatat pada sertipikat pengganti tersebut.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan tersebut diatas, berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 1 September 2014 ternyata upaya yang dilakukan Jaksa dalam upaya mengembalikan kerugian adalah belum maksimal, hal ini sebagaimana pernyataan dari Hendara Budi Prasetya selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen yang menerangkan: “Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen UW tersebut adalah baru dengan melakukan penyitaan asset milik mantan Bupati Sragen UW tersebut berupa tanah dan bangunan yang lokasinya berada di Condet Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa asset yang disita senilai 14 Milyar sehingga dengan menyita satu asset tersebut bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Namun jaksa dalam hal ini menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan asset yang disita tersebut berada diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen, dan selanjutnya untuk mengupayakan agar asset tersebut bisa disita maka Kejaksaan Negeri Sragen bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Semarang dengan dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memohon kepada BPN Jakarta Timur untuk melakukan pemblokiran 7 8

dan selanjutnya yang terakhir Kejaksaan Negeri Sragen mengirimkan surat peringatan untuk pengosongan.7 Hal tersebut lebih lanjut juga diungkapkan oleh M.Siregar dari Kejaksaan Tinggi Semarang, dimana berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Kejaksaan Tinggi Semarang pada tanggal 3 September 2014 yang didampingi oleh Bagus Irianto selaku mantan tim jaksa penuntut umum, telah pula diterangkan bahwa : “Dalam upaya pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti, pihak kejaksaan sudah berkirim surat ke BPN Sragen untuk meneliti harta benda/kekayaan mantan bupati SragenUW guna mamastikan apakah benar harta benda yang diduga milik terpidana UW tersebut adalah benar-benar miliknya,dan dari hasil penelitian telah diketemukan ada 6 tempat yang dimintakan kejelasan terhadap BPN dan selanjutya tim Kejaksaan Negeri Sragen dan Kejaksaan Tinggi Semarang telah meneruskan permohonan kepada KPK untuk memintakan LHKPN atas nama UW, dan setelah data sudah diperoleh berdasarkan data LHKPN tersebut maka telah dilakukanlah cek lokasi yang membenarkan bahwa dari keenam tempat yang diduga milik terpidana adalah benar miliknya. Selanjutnya pihak kejaksaan telah berkirim surat ke BPN Jakarta Timur karena satu asset milik terpidana yang akan disita berada di wilayah Jakarta Timur yang diperkirakan bernilai 14 milyar, sehingga dengan menyita satu aset ini diperkirakan cukup untuk membayar ganti rugi.Sehingga selanjutnya maka pihak kejaksaan telah meminta kepada BPN Jakarta Timur untuk memblokirnya.”8 Berdasarkan data-data dan hasil wawancara penulis dengan pihak Jaksa selaku eksekutor tersebut sdiatas, maka dalam hal ini Jaksa untuk melaksanakan perintah putusan Mahkamah Agung terhadap mantan Bupati Sragen tersebut sampai akhir tahun 2014 adalah baru sebatas dengan menyita satu asset tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 691/Batu Ampar tercatat atas nama WIYONO SUKARNO yang terletak di Jakarta Timur yang diperkirakan nilainya 14 Milyar.

Wawancara penulis dengan Hendara Budi Prasetya selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tangga l 1 September 2014. Wawancara penulis dengan M.Siregardari Kejaksaan Tinggi Semarang pada tanggal 3 September 2014



Namun kemudian berdasarkan data hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Mei 2015 dengan pihak Kejaksaan Negeri Sragen yang disampaikan oleh M. Yasin Joko Pratomo, SH, MH selaku Kasi Pid.Sus menyatakan bahwa : “Uang pengganti dalam perkara UW telah dibayarkan pihak keluarga UW pada tanggal 4 Mei 2015. Hal ini disebabkan karena aset UW yang telah diblokir oleh pihak Kejaksaan telah dialihkan kepada pihak ketiga yang dalam kenyataannya peralihan aset UW tersebut dengan cara dijual kepada seseorang dan orang yang membeli merasa keberatan dengan adanya pemblokiran yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, maka pembeli tersebut minta bantuan kepada Kejaksaan Negeri Sragen untuk membuka pemblokiran yang ada di BPN dan pihak yang akan membayar ini adalah pihak Bank atas nama perseorangan karena pembelian aset UW tersebut dipakai hak tanggungan di Bank. Bahwa dalam hal ini pihak Kejaksaan juga sebelumnya sudah minta bantuan kepada PPATK untuk menelusuri aset UW dan ternyata sebelum PPATK turun keluarga UW sudah membayarnya walaupun surat dari kejaksaan sudah dikaji oleh PPATK . Bahwa pihak keluarga UW membayar uang pengganti pada tanggal 4 Mei 2015 dengan cara ditransfer ke Rekeningpenitipan Kejaksaan Negeri Sragen dengan alasan karena nominalnya besar dan kalau dibayar tunai pihak Kejaksaan kerepotan untuk menghitung dan setelah pihak Kejaksaan menerima uang tersebut maka uang tersebut disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sragen “.9 Bahwa berdasarkan data yang penulis himpun pada Kejaksaan Negeri Sragen ini, maka dengan telahdibayarkannya uang pengganti oleh keluarga UW (terpidana) dalam kasus korupsi kas dearah kabupaten Sragen ini berarti pihak terpidana telah mempunyai etikat baik dan tim Jaksa meski sebelumnya memiliki kendala-kendala namun akhirnya dalam hal ini Jaksa telah melaksanakan ekskusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1361/K/Pid.sus/2012 tanggal 18 September 2012, dan dengan demikian maka hukuman pengganti (subsider) empat tahun penjara telah gugur.

9

1.

Kendala pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Pelaku

tin dak pidana ko rup si

pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah political corruption. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial. Salah satu unsur dalam tindak korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah ”setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Menurut Undang Undang Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh

Wawancara penulis dengan M. Yasin Joko Pratomo, SH, MH selaku Kasi Pid.Sus pada Kejaksaan Negeri Sra gen tanggal 20 Mei 2015


Eksekusi Pidana Tambahan ... 121

penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan se lanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata di lakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Dalam putusan Pengadilan Negeri, selain pidana pokok biasanya hakim juga memutuskan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti kepada para terpidana kasus kejahatan korupsi. Pidana uang pengganti yang dihubungkan dengan jumlah masa tahanan terpidana, kadang kala tidak dipenuhi oleh terpidana, di mana mereka lebih memilih pidana tambahan berupa kurungan badan dibandingkan dengan pidana pengganti yang diputuskan oleh hakim yang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Istilah uang pengganti mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan publik atau bahkan kepentingan negara. Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan dalam pasal 18 ayat (2) : kalau paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang

undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada tanggal 1 September 2014, ternyata pengembalian uang negara melalui pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus korupsi mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam kasus korupsi kas kabupaten Sragen berdasarkan keterangan dari Hendra Budi Prasetyo (JPU Bagian Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Sragen) dikatakan bahwa “Sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.Sus/2012 mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap mantan bupati Sragen, belum bisa dilaksanakan. Namun demikian sudah diproses sampai dengan tahapan pelacakan asset dan pemblokiran asset berupa:Sebidang tanah dan bangunan yang lokasinya di Condet, Jakarta Timur, dan pemberian surat peringatan kepada penghuni tanah dan bangunan tersebut” 10 Lebih lanjut dikatakan pula bahwa, yang menjadi kendala pihak kejaksaan dalam mengeksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut adalah : “Ka ren a u nt uk men jag a kon disi on al masyarakat setempat (agar tidak terjadi demo) karena dikhawatirkan kalo eksekusi pidana pembayaran uang pengganti di laksanakan diwilayah hukumSragen maka akan terjadi amukan massa dikarenakan pendukung mantan bupati Sragen UW diperkirakan masih banyak. Untuk itu dipilih harta benda milik mantan bupati SragenUW yang dieksekusi adalah berupa harta benda diluar wilayah Sragenyakni diwilayah Jakarta Timur. Namun dalam hal ini pun kejaksaan menemui kendala mengenai biaya transportasi dalam penanganan perkara terhadap mantan bupati tersebut, karena dana sudah terserap habis dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht,) sehingga mengenai dana dalam eksekusi tersebut harus didukung lagi oleh kajari dan semua penegak hukum yang terkait didalamnya.”11

10 Wawancara penulis dengan Hendara Budi Prasetya selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 1 September 2014. 11 Ibid.



Hal se nada j uga d ikat akan ol eh M.Siregar dari Kejaksaan Tinggi Semarang yang dida mp ingi oleh Bagu s Iri ant o (Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Semarang tersebut yang dulunya adalah Jaksa di Kejaksan Negeri Sragen yang juga merupakan tim jaksa yang menyidangkan perkaranya mantan bupati Sragen UW). Dalam wawancara pada tanggal 3 September 2014 dikatakan bahwa, “Pihak kejaksaan sudah melaksanakan eksekusi sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati SragenUW yang berkaitan dengan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti tapi masih dalam proses berupa penyitaan asset dengan jalan pelacakan asset. Kendala yang dihadapi pihak kejaksaan adalah pada waktu dilaksanakan penyidikan terhadap mantan Bupati Sragen tersebut penyidik tidak melakukan penyitaan asset.”12 Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti atas kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen yang melibatkan mantan Bupati Sragen UW tersebut, antara lain adalah: 1. Pihak kejaksaan selaku penyidik pada saat dilakukan penyidikan tidak melakukan penyitaan asset milik dari mantan bupati Sragen UW sebelumnya. 2. Dengan alasan untuk menjaga kondisional masyarakat setempat (agar tidak terjadi demo) karena dikhawatirkan bila dilakukan eksekusi atas barang milik mantan bupati Sragen UW yang berada diwilayah Sragen, maka diperkirakan akan terjadi amukan massa karena pendukung mantan bupati Sragen UW masih banyak. 3. Tetapi jika dipilih harta benda milik mantan bupati Sragen UW yang berada diluar wilayah Sragen yakni diwilayah Jakarta Timur yang mau dieksekusi. Pihak kejaksaan menemui kendala dalam hal biaya transportasi, karena dana penanganan korupsi sudah terserap habis dari mulai tingkat penyidikan sampai dengan adanya putusan yang

sudah b erkekuat an hukum tet ap (inkracht,). Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan/ eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi kas daerah kabupaten Sragen ini, maka penulis akan menggunakan konsep dari Friedman sebagai berikut: Pertama adalah struktur, yaitu yang bergerak di dalam mekanisme, misalnya di dalam lembaga kejaksaan. Komponen struktur ini diharapkan untuk melihat bagaimana hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Keduaberupa substansi, yang termasuk dalam komponen ini adalah ketentuanketentuan danaturan-aturan hukum, yang tertulis dan tidak tertulis. Setiap keputusan yang mengandung doktrin, keputusan pengadilan, keputusan pembuat undangundang dan keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan pemerintahan. Ketiga, berkaitan dengan kultur, yang terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap yang melekat dalam budaya bangsa. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan apakah atau mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan proses-proses hukum untuk menyelesaikan sengketanya.13 Dalam penelit ian ini, maka pada kenyataannya putusan penjatuhan pidana ta mbaha n berupa p embayaran u ang pengganti dalam putusan perkara korupsi mengalami beberapa kendala, dimana uangyang seharusnya dikembalikan oleh terpidanakepada negara tidak seluruhnya dapat dilaksanakan oleh Jaksa. Bahkan ternyata ada terpidanayang belum membayar uang pengganti meski perkara tersebut sudah lebih 1 bulan telah berkekuatan hukum tetap. Hal inisebagaimana terjadi dalam kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen dengan terpidana UW, dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1361 K/Pid. Sus/2012 telah menjatuhkan pidana terhadap UW untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.501.445.352,00 (sepuluh milyar lima

12 Wawancara penulis dengan M.Siregardari Kejaksaan Tinggi Semarang pada tanggal 3 September 2014 13 Ibid



ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum atas pelaksanaan/ eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi kas daerah kabupaten Sragen dengan Terpidana UW mengalami kendala yang disebabkan oleh faktor, yakni antara lain Pertama, faktor substansi/ hukumnya sendiri.Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yakni ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari faktor hukumnya sendiri ternyata masih secara umum dan belum secara teknis diatur, sehingga selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis bagaimana cara melakukan penyitaan dan perampasan aset milik koruptor. Dengan tidak adanya aturan ini maka hal ini menjadi kendala dan menghambat tujuan dari pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Padahal dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.14

Kedua, faktor struktur/ penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagimana kemampuan aparat penegak hukum (khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi), dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi ruh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu kebutuhan dasar. 15 Dalam kaitannya dengan perkara ini Jaksa selaku eksekutor seharusnya dapat mencari cara bagaimana melaksanakan putusan atas pidana pembayaran uang pengganti ini. Seharusnya Jaksa bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara dengan mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yakni dengan mengambil upaya/ langkah-langkah sebagai berikut: Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Pada kenyataannya langkah-langkah yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut belum dilakukan oleh pihak Kejaksaan selaku eksekutor.

14 Penjelasan Umum Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 15 Sidik Sunaryo, Op.Cit, hlm. 337



Ket iga , fakt or masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.Bagian terpenting dari masyarakat dalam yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Kaitannya dengan faktor yang menjadi kendala efektivitas pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ini adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat Sragen untuk melaporkan atau memberitahukan harta benda yang dimiliki terpidana UW, kepedulian atau kesadaran masyarakat Sragen untuk memberikan informasi secara dini kepada penegak hukum (dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sragen) masih kurang, justru dalam hal ini ada kecenderungan dari sebagian masyarakat Sragen (pendukung mantan bupati UW) untuk turut menutup-nutupi dan bahkan menghalangi untuk dilakukan penyitaan dengan melakukan demo, sehingga hal ini menunjukan adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung pada penegakan tindak pidana korupsi . D. Kesimpulan Upaya yang dilakukan pihak kejaksaan sehubungan dengan adanya putusan MA Nomor 1361/K/Pid.sus/2012 terhadap mantan Bupati Sragen tersebut adalah jaksa sudah melakukan upaya untuk melakukan penyitaan aset milik mantan Bupati Sragen tersebut yang wilayahnya berada di Jakarta Timur dengan perkiraan bahwa aset yang disita senilai 14 Milyar, sehingga dengan satu aset tersebut diharapkan bisa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sesuai putusan MA tersebut. Namun demikian jaksa dalam hal ini semula masih menemui kesulitan dalam menjalankan eksekusi dikarenakan aset yang disita tersebut berada diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen/ diluar wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen. Selanjutnya untuk mengupayakan agar aset tersebut bisa disita maka dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sragen bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi Semarang dibantu oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta telah memohon kepada BPN Jakarta Timur untuk melakukan pemblokiran, dan selanjutnya upaya yang terakhir lakukan adalah pihak Kejaksaan Negeri Sragen telah mengirimkan Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015

surat peringatan untuk pengosongan. Meski akhirnya dalam perkembangannya keluarga UW berdasarkan hasil penelitian tanggal 20 Mei 2015 pada tanggal 4 Mei 2015 keluarga UW telah membayar uang pengganti sebesar Rp 10.501.445.352 (sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening peneitipan Kejaksaan Negeri Sragen dan selanjutnya uang tersebut oleh Kejaksaan disetor ke negara ; Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan/eksekusi pidana pembayaran uang pengganti atas kasus korupsi kas daerah kabupaten Sragen. Kendala-kendala tersebut adalah antara lain : Pertama, adanya hambatan dari faktor hukumnya, yaitu ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perampasan/ penyitaan atas harta milik para koruptor ; kedua, hambatan dari faktor penegak hukum, yakni Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sragen pada kenyataannya masih merasa sulit untuk melacak harta benda milik terpidana UW guna melakukan penyitaan atas aset miliknya; dan ketiga, hambatan dari faktor masyarakat, yakni masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan harta benda yang dimiliki terpidana kasus korupsi, bahkan ada masyarakat yang cenderung untuk menghalang-halangi dengan melakukan demo atas penyitaan barang milik terpidana kasus korupsi. E.

Saran

1.

Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka perlu segera dibentuk perangkat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perampasan/ penyitaan aset milik para terpidana kasus korupsi. Kinerja Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya, khususnya dalam pelaksanaan/ eksekusi pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Seharusnya jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

2.


3.

Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada penegak hukum terhadap barang milik para terpidana kasus korupsi, serta perlu adanya kesadaran dari masyarakat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama, sehingga tanpa ada partisipasi dari masyarakat maka korupsi sulit untuk diberantas.

F.

Persantunan

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan dalam penulisan jurnal ini kepada : 1. Dr. Soehartono, SH. M.H 2. Kristiyadi, SH. M. Hum

Daftar Pustaka Buku Adam Chazawi.2002, Pelajaran Hukum Pidana I, Amiruddin dan Asikin Zainal. 2001,Pengantar Metode Penelitian Hukum Andi Hamzah.2009, Hukum Acara Pidana Indonesia Arif Budiman. 1991,Negara dan Pembangunan, Jakarta : Yayasan Padi dan Kapas ;. Barda Nawawi Arief.2003, Kapita Selekta Hukum Pidana,Bandung :Citra Aditya Bakti ; _________________. 2008,Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Semarang : Undip Bawengan, G.W.1991, Pengantar Psikologi Kriminal, Jakarta : Prandya Paramita ; Burhan Ashofa. 2004,Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta; Edi Yunara. 2005,Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Bandung ; Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005,Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang : Suryandaru Utama ; HB. Sutopo.2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta : UNS Press; Kartini Kartono. 1988,Patologi Sosial, Jakarta :Rajawali ; Laden Marpaung. 2008, Asas Teori Praktek Hukum Pidana Lexy. J Moleong. 2004, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung :Remaja Rosdakarya ; Mahkamah Agung RI. 2003,Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Pusdiklat, ; Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2007,Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI Press ; Mochtar lubis dan James Scott. 1985,Bunga Rampai Korupsi, Jakarta ; LP3ES ; Moeljatno.1987, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara ; Muladi dan Barda Nawawi Arief.1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung :Alumni ; Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008,Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti ; Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group ; Rohim. 2008, Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi, Depok : Pena Multi Media ; Romli Atmasasmita. 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek International, Bandung : Mandar Maju ; Satjipto Rahardjo. 2000, Ilmu Hukum,Bandung, Bandung :Citra Aditya Bakti ; ______________.2006, Ilmu Hukum, Cetakan keenam, ,Bandung : Citra Aditya Bakti ;



______________. 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cetakan Kesatu, Yogyakarta : Genta Publising ; Setiono.2010, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta :Universitas Sebelas Maret ; Sidik Sunaryo.2005, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang ; Sihombing. 2005,Evaluasi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta : Gunung Agung ; Soerjono Soekanto. 1985, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT. Raja _______________. 1986, Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3,Jakarta : UI ; Soetandyo Wignjosoebroto. 2002, Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya,Elsam dan Huma cetakan pertama ; Sudarto.1997, Hukum dan Hukum Pidana, 1997, Alumni, Bandung ; Sudikno Mertokusumo.1999, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta : Liberty ; Syed Hussein Alatas. 1983,Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta : PL3S; Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ; Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Jurnal Harkristuti Harkrisnowo. 2002,Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jakarta, Jurnal Dictum, LeIP ; Maryanto,2012,Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurnal Ilmiah CIVIS.

Pustaka Maya Admin, Rp 39,3 Trilyun di Rampok Koruptor, diakses 21 Juni 2014 Jam 12:52 WIB Bagus Priyo Ayudo, Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak PIdana Korupsi, Tesis, Universitas Airlangga Surabaya,http://www.sharepdf.com/651701a85ca6454b81574004ff755472/tesis%20 bagus%20pdf.htm Diakses 21 Juni 2014 jam 13:11 WIB ; Dany Permana, http://www.tribunnews Kamis Pekan Depan AngelinaSondakh Jalani Sidang Perdana. com/2012/09/02/kamis-pekan-depan-angelina-sondakh-jalani-sidang-perdana, diakses pada Minggu, 14 Oktober 2012 Jam 08.05 WIB; Fiddy Anggriawan, Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia masih buruk, http://news.okezone. com/read/2012/08/05/339/673396/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-masih-buruk. Diaksesdiakses pada Rabu, 1 April 2013 jam 08.00 WIB ; Penanganan TPKhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenisperkara Diakses 21 Juni 2014 Jam 13:21 WIB ; Turiman, Memahami hukum progresif Prof Satjipto Raharjo dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yangmembumi http://www.academia. edu/4647786/Memahami_Hukum_Progresif_Prof_Satjipto_Rahardjo , Diakses pada 21 Juni 2014 jam 10 : 52 WIB



EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN DENGAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM KASUS KORUPSI (Studi atas perkara korupsi kas daerah kabupaten Sragen)

Recommend Documents