KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KORUPSI
Tesis Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh: LUSSY HERNAWATI NPM : 322012006
Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2014 i
ii
iii
Motto
Suatu perbuatan tidak dinilai dengan sistem yang irrasional yang absolut, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur ( Jeremy Bentham) Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan oral lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.
iv
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hanya rahmat dan hidayatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Tesis dengan judul kebijakan hukum pidana dalam pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1.
Tuhan Yang Maha Esa, sebagai segalanya bagi Penulis. Tidak ada kata yang mampu terucap selain syukur dan Alhamdulilah karena telah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 1. Bapak Dr. Tri Budiyono, SH, M.hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selaku Penguji II, yang telah memberikan pelayana kepada penulis dalam hal v
penyelenggaraan
akademik
sehingga
penulis
dapat
menyelesaikan Tesis ini dengan tidak ada hambatan apapun dan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan arahan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis sehingga dapat terwujudnya Tesis sesuai yang diharapkan. 2.
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, dan Dr.Christina Maya Indah, SH.,M.Hum sebagai dosen pembimbing Tesis yang penuh kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hinggaa Tesis ini dapat terselesai dengan baik.
3.
M. Haryanto, SH.,M.Hum selaku Penguji I, yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah mencurahkan dan memberikan arahan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis sehingga dapat terwujudnya Tesis sesuai yang diharapkan.
4.
Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum UKSW, yang telah mendidik dan membimbing penulis selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. vi
5.
Mbak Widya, selaku staf TU yang telah memberi bantuan berupa sarana serta prasarana sehingga penulis dapat dengan cepat menyelesaikan Tesis .
6.
Kedua orangtuaku (Kusri SH dan Pujiati) dan kedua adik ku (Sena dan Ira), yang dengan penuh cinta kasih memberikan motivasi, bimbingan, doa, teguran, semangat baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7.
Arif Chandra Kuswantoro, S.pd, yang slalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan Tesis dengan baik dan terimakasih karena selama ini telah menemani penulis untuk mencari bahan-bahan dalam menyelesaikan Tesis.
8.
Kejaksaan
Negeri
Sragen,
yang
telah
memberikan
bantuannya dalam penulisan skripsi ini. 9.
Serta para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya penulis menyadari meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam penulis Tesis ini, namun sebagai manusia yang tidak terlepas dari berbagai kesalahan dan keterbatasan. Demikianlah Tesis ini vii
penulis susun, dan penulis segala saran dan kritik dari para pihak akan penulis terima dengan lapang dada. Semoga penulis Tesisi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Sekian dan terima kasih.
Salatiga,
Juni 2014
Lussy Hernawati
viii
Saripati
Tulisan ini merupakan penelitian terhadap Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berupa Pembayaran Uang Pengganti oleh Terpidana Korupsi antara lain Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan Surat Edaran jaksa Agung Nomor 4 Tahun 1988; Surat Jaksa Agung No. B-020/ A/ J.A/04/2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Denda dan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi; Surat Edaran Jaksa Agung Nomor No. B -28 / A / Ft.I / 05 / 2009 tanggal 11 Mei 2009, mengenai petunjuk kepada jaksa penuntut umum dalam membuat surat-surat tuntutan; dan Surat Jaksa Agung No.1113/F/fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Manfaat dari penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi bagi pengembangan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana Korupsi dan hasil penulisan dapat dijadikan acuan yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaaan tindak pidana korupsi khususnya dalam pengembalian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti. Metode dalam penulisan ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekanatan perundang-undangan (stratute appoach) ,pendekatan kasus, dan pendekatan Konseptual (conseptual approach).Spesifikasi penulisan deskriptis analitis, tehnik pengumpulan data studi pustakaan dan analisis data secara deduktif. Hasil penelitian menuntukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara harus sesuai dengan jiwa Undangundang Tipikor. Ketentuan pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) memberi peluang terpidana tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, namundengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/04/2009 lebih maju. Oleh karena itu pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dapat maksimal.
Kata Kunci : Kerugian Keuangan Negara, Kejaksaan, Korupsi.
ix
Abstract
This paper is a study of the Criminal Law Policy Returns Losses In State Finance Form of Payment in Lieu of Money by Convicted of Corruption among others, Article 18 paragraph (1), (2), and (3) of Act No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption. With the Supreme Prosecutors Circular No. 4 of 1988; Attorney General Letter No. B-020 / A / JA/04/2009 on Procedures and Penalties Settlement Money Substitutes In Corruption Case; Attorney General Circular No. No.. B -28 / A / Ft.I / 05/2009 dated May 11, 2009, on the instructions to the public prosecutor in making the demand letters; and letter of the Attorney General No.-1113/F/fd.1/05/2010 Priorities and Achievement in Corruption Case Handling. Benefits of this paper is theoretically expected to be used as a contribution to the development and evolution of knowledge in the field of law, particularly the Law of Corruption and writing the results can be used as a valuable reference for those involved in the examination of corruption, especially in the country's financial returns through payment of compensation. The method in this paper uses the type of normative juridical approach legislation (stratute appoach), case-based approach, and the approach of Conceptual (conseptual approach). Specification descriptive analytical writing, library research techniques of data collection and data analysis deductively. The results of the study that the return of financial losses menuntukkan state must comply with the spirit of Corruption Act. Refund provisions state losses in Article 18 paragraph (1), (2) and (3) provide opportunities convict restore the state's financial losses, namundengan Attorney General Circular No. B-020/A/JA/04/2009 more advanced. Hence the return of the country's financial losses in the form of payment of compensation to the maximum.
Keywords: State Financial Losses, Attorney, Corruption.
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................... i Halaman Pengesahan ......................................................................... ii Surat Pernyataan ................................................................................ iii Moto .................................................................................................. iv Kata Pengantar .................................................................................. v Saripati .............................................................................................. ix Abstract ............................................................................................. x Daftar Isi ........................................................................................... xi BAB I Pendahuluan A. Latar belakang Masalah .......................................................... 1 B. Rumusan Masalah .................... .............................................. 20 C. Tujuan Penelitian .................................................................... 20 D. Manfaat Penelitian .................................................................. 21 E. Kerangka Pemikiran ............................................................... 22 F. Sistematika Penulisan ............................................................. 34
BAB II Tinjauan Pustaka A. Kebijakan Hukum Pidana ...................................................... 37 B. Kebijakan Hukum Pidana korupsi 1. Tindak Pidana Korupsi ...................................................... 42 2. Sanksi Pidana Dalam tindak Pidana Korupsi..................... 49 3. Pengaturan Pembayaran Kerugian Keuangan Negara ..... Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung ............................ 53 xi
a. Surat Edaran Jaksa AgungNomor 4 Tahun 1988, Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti ....................................... 53 b. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-020/A/J.A/2009, tentang Tata Cara Penyelesaiaan Denda dan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.... 55 c. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-28/F.1/05/2009, Tentang Petunjuk Kepada Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Surat Tuntutan ................................ 63 d. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Ft.1/05/2010, tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana korupsi ............................................................ 65 4. Pembayaran Kerugian Keuangan Negara oleh Terpidana Korupsi ........................................................................... 66
BAB III Metode Penelitian A. Jenis Penelitian .................................................................... 70 B. Pendekatan Peneltian ........................................................... 70 C. Spesifik Penelitian ............................................................... 72 D. Tehnik Pengumpulan Data ................................................... 72 E. Unit Amatan dan Unit Analisis ............................................ 74
BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis A. Hasil Penelitian 1. Gambaran Petikan Putusan Nomor 1361/K/Pid.sus/201.. 76 xii
2. Tuntutan Sanksi Uang Pengganti Oleh JPU .................... 79 B. Analisis 1. Kebijakan Formulasi Dalam Ketentuan Undang-Undang Tipikor ................................................. 88 2. Ide Dasar Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai Kebijakan Hukum Dalam Sanksi Uang Penggant............ 99
BAB V Penutup 1. Kesimpulan ................................................................... 109 2. Saran ............................................................................. 110 Daftar Pustaka .......................................................................... 112 Lampiran .................................................................................. 116
xiii
