DIAJUKAN UNTUK UJIAN TERBUKA
DISERTASI
REFORMULASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
. PIUS BERE
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
DIAJUKAN UNTUK UJIAN TERBUKA
DISERTASI
REFORMULASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
PIUS BERE NIM : 1290971009
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
REFORMULASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
Disertasi untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
PIUS BERE NIM : 1290971009
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016 iii
Lembar Persetujuan Promotor / Ko-Promotor
DISERTASI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL : 5 APRIL 2016
Promotor
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H.,M.S. NIP. 19530914 197903 1 002 Ko-Promotor II
Ko-Promotor I
Dr. I Gede Artha,S.H.,M.H. NIP. 19580127 198503 1 002
Prof. Dr. I. G. N. Wairocana,S.H.,M.H. NIP. 19530401 198003 1 004
Mengetahui Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Program PascasarjanaUniversitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H.,M.S. NIP. 19530914 197903 1 002
Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) NIP. 195902151985102001
iv
Disertasi ini Telah Diuji dan Dinilai Tahap I (Ujian Tertutup) Oleh Panitia Penguji PadaProgram Pascasarjana Universitas Udayana Pada tanggal : 1 April 2016 Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana Nomor: 1073 / UN14.4/PDIH / 2016 Tanggal: 18 Maret 2016
Panitia Penguji Disertasi adalah : Ketua
: 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,S.H.,M.S.
………………….
Anggota
: 2. Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,S.H.,M.H.
………………….
3. Dr. I Gede Artha,S.H.,M.H.
…………………..
4. Prof. Dr. I Ketut Mertha,S.H.,M.Hum .
………………….
5. Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.Si
………………….
6. Dr. Gde Made Swardhana,S.H.,M.H.
………………….
7. Dr. I Dewa Made Suartha,S.H.,M.H.
………………….
8. Dr. I Putu Gede Arya Sumertha Yasa,S.H.,M.H.
………………….
9. Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya,S.H.,M.H.
………………….
v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Saya yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a
: Pius Bere
N I M
: 1290971009
Program Studi
: Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali
Judul Disertasi
: Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Mendiknas R I, No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Denpasar, 15 Maret 2016 Yang membuat pernyataan
Pius Bere
vi
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji dan syukur kehadirat Allah Tri Tunggal yakni Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan RohNya yang Kudus atas segala berkat, rahmat dan perlindungan kepada penulis sehingga naskah disertasi ini dapat diselesaikanpada waktunya. Disertasi berjudul Reformulasi Sanksi PidanaTambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditulis pada saat adanya tuntutan masyarakat agar asset koruptor disita untuk negara dan adanya gagasan memiskinkan koruptor serta penegakan hukum terhadap kasus korupsi gencar dilakukan oleh pemerintah namun dalam realitasnya para hakim yang mengadili kasus korupsi belum bersikap progresif sehingga dalam praktek ada putusan hakim yang dirasakan oleh masyarakat tidak adil dan cenderung menunjukkan fenomena disparitas pidana karena dalam kasus korupsi yang tergolong grand corruption ada terdakwa yang dijatuhi dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara namun ada juga terdakwa yang tidak dijatuhi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, sehingga menimbulkan adanya penilaian masyarakat dan prasangka buruk bahwa para hakim bersikap diskriminatif. Penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada : 1. Prof. Ir. Frans Umbu Data, M.App. Sc. Ph.D., (mantan rektor) dan Prof. Ir. Fred Benu,M.S, Ph.D., Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang yang telah memberikan izin dan bantuan dana kepada penulis untuk melanjutkan
vii
pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali dan juga kepada Sukardan Aloysius, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Undana yang telah memberikan izin dan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali pada tahun 2012. 2. Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp. P.D. (KHOM) mantan rektor dan Prof. Dr. dr. I Ketut Swastika, Sp. P.D., KEMD., Rektor Universitas Udayana Bali dan Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp. S. (K)., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana Baliyang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali sejak tahun 2012 serta Ibu Sayu Made Grisnawati, S.Sos., Kepala Tata Usaha dan semua staf Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah melayani penulis dengan tulus dalam berbagai urusan administrasi. 3. Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, S.H., M.S, (mantan Ketua Program Studi); Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.,(mantan Sekretaris Program Studi); dan Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S., sebagai Ketua Program Studi dan Dr. I Gede Artha,S.H, M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali serta staf administrasiyaitu Drs. Ketut Dyatmika Yadnya, Ni Made Dewi Nurhayati, dan I Made Oke yang selalu memberikan layanan maksimal kepada penulis untuk segala sesuatu yang dibutuhkan. 4. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, S.H., M.S, selaku Promotor yang dengan penuh dedikasi, keiklasan dan
viii
kesabaran meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, nasehat, petunjuk, bantuan literatur serta dorongan secara terus menerus sejak penyusunan proposal, saat melakukan penelitian hingga selesainya penulisan disertasi ini. 5. Yang terhormat dan amat sangat terpelajar Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor I, yang dalam tugasnya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, rela meluangkan waktu dan tenaga dan dengan penuh dedikasi, keiklasan dan kesabaran untuk membimbing, memotivasi dan berdiskusi, serta memberikan masukan-masukan keilmuan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. 6. Yang terhormat dan sangat terpelajar Dr. I Gede Artha, S.H., M.H., selaku KoPromotor II, yang dengan penuh dedikasi, keiklasan dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memotivasi dan berdiskusi, serta memberikan
masukan-masukan
keilmuan
sehingga
disertasi
ini
dapat
terselesaikan. 7. Para Guru Besar dan para Doktor yang telah memberikan ilmunya selama proses perkulian baik pada semester ganjil maupun semester genap tahun akademik 2012/2013. 8. Para penguji saat Ujian Proposal Penelitian; Ujian Kelayakan dan Ujian Tertutup yaitu : Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,S.H., M.S., Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,S.H.,M.H., Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si., Dr. I Gede Artha,S.H., M.H., Dr. Gde Made Swardhana,S.H., M.H., Dr. I Dewa Made Suartha,S.H., M.H.,Dr. I Putu Gede Arya
Sumerta
Yasa,S.H.,M.H.
dan
ix
Dr.
Ida
Bagus
Surya
Dharma
Jaya,S.H.,M.H.,yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan masukan keilmuan kepada penulis. 9. Para Penguji Akademik saat Ujian Terbuka yaitu Dr. I Ketut Tjukup,S.H.,M.H., Dr. I Ketut Westra,S.H.,M.H., Dr. Dewa Gde Rudy,S.H.,M.Hum., Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika,S.H.,M.H., Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn. 10. Dr. Gde Made Swardhana,S.H., M.H., selaku dosen MKPD yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman hidup kepada penulis. 11. Semuel Haning,S.H.,M.H., sebagai Rektor Universitas PGRI NTT yang dengan caranya sendiri mendukung penulis dalam menyelesaikan studi. 12. I Gusti Putu Putra, S.Sos, Kasubag Dana Masyarakat Universitas Nusa Cendana atas segala bantuannya. 13. Mbak Lira Redata sebagai pimpinan Perpustakaan KPK bersama staf yaitu Mas Budi Prasetyo, Ade Desnia dan Arni Nirmala atas bantuan dan perhatian serta keramahan yang tulus dalam melayani, ketika saya mencari referensi dan mengizinkan saya untuk dapat mengcopy berbagai teks bookyang ada di Perpustakaan KPK. 14. Ivan Syarifin,M.H. pimpinan Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan beberapa soft copy bahan yang saya butuhkan serta atas waktu yang disediakan untuk berdiskusi di sore hari menjelang solat magrib. 15. Mbak Sadariyah Ariningrum staf Perpustakaan Komisi Hukum Nasional (KHN) atas budi baiknya yang telah memberikan kepada saya beberapa buku dan Newsletterterbitan Komisi Hukum Nasional (KHN) serta mengundang saya
x
mengikuti Dialog Hukum yang diselengarakan Komisi Hukum Nasional (KHN) kerjasama dengan Kantor Berita Radio 68H Jakarta, pada tanggal 17 September 2014, bertempat di ruang Perpustakaan Komisi Hukum Nasional (KHN) Lantai 2, Jl. Diponegoro 64, Jakarta Pusat. 16. Bapak Mohammad Soleh, staf Perpustakaan Nasional yang bermurah hati mencarikan berbagai referensi terkait masalah korupsi dan selanjutnya membantu mengcopy semua buku yang saya butuhkan. 17. Mas Theodorus dan Abang Simarmata, petugas Perpustakaan Ditjen Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM RI yang begitu ramah dan bersahabat serta mau berdiskusi ketika saya mencari referensi. 18. Bapak dan Mas yang tidak sempat saya tanyakan namanya yang bertugas di Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, atas keramahan dan bantuannya mencarikan dan mengcopy referensi yang saya butuhkan bahkan memberikan beberapa bahan dalam bentuk soft copy. 19. Rekan–rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali, angkatan pertama Tahun Akademik 2012/2013 atas kerjasama, dukungan serta dorongan yang penuh kasih persaudaraan dan persahabatan. 20. Penghargaan dan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan buat semua “Hamba Tuhan” yang tergabung dalam Persekutuan Doa Remaja Jasay Liliba, khususnya bagi bapak Yan Haki sekeluarga dan Ibu Neta Mare Ratu sekeluarga, bapak Okto Langkameng, S.Th,(almarhum) sekeluarga, bapak Simon Benu sekeluarga, bapak Tom Wanda, dan Mama Gina Bees serta Jublina Tunliu Baba yang selalu setia bergumul bersama dalam menghadapi berbagai tantangan
xi
kehidupan ini. Demikian pula terima kasih buat bapak Pendeta Ampilus dan Mbak Mince Pandie di Jakarta atas dukungan doanya. 21. Penghormatan dan sembah bhaktiku bagi ayahanda David Bere almarhum yang telah mengajari dan mendorongku untuk selalu maju selangkah meraih masa depan yang lebih baik namun tak sempat menyaksikan dan ikut merasakan keberhasilan yang telah kucapai saat ini. Terima kasih buat ibunda Wilhelmina Laku Mali yang selalu menyertaiku dengan doa dan curahan kasih yang tak pernah pudar sepanjang masa. 22. Tiada untaian kata yang tepat untuk mengungkapkan rasa bahagia dan banggaku terhadap isteriku, Delorens Lorentje Naomi Bessie,S.H.,M.Hum sebagai teman diskusi yang utama dan anak-anak terkasih Priscilla Juniarti Bere,S.Th., dan Dian Vianny Bere,S.H., serta Vianny Bere buah hatiku yang telah menjadi sumber motivasi dan pendoa yang utama bagiku dalam pergumulan menyelesaikan studi. 23. Almarhum Jeremias Bessie(ayah mertua) dan almarhumah Martha Bessie Kiak, (ibu mertua) yang sangat mengasihi penulis dan selalu mendorong untuk terus maju meraih hidup yang lebih bermartabat. 24. Terima kasih kepada kakak dan adik-adikku sekandung: para Ipar, serta Ponaanku semuanya atas segala doa dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa semua perbuatan baik dan dukungan dari semua pihak tidak dapat penulis balas, oleh karena itu penulis hanya bisa memohon agar Tuhan Yesus sumber berkat dan kasih selalu mencurahkan rahmat dan anugerahnya yang berlimpah – limpah dalam kehidupan kita masing – masing.
xii
Akhirnya, perlu penulis tegaskan bahwa disertasi ini bukanlah karya monumental yang sempurna. Keterbatasan dan kelemahan baik yang sifatnya substansial maupun tehnis redaksional mungkin dengan mudah dapat ditemukan. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak dengan senang hati penulis terima sebagai cacatan untuk memperbaiki disertasi ini dan sebagai koreksi untuk membuat karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari. Semoga disertasi ini memberikan kontribusi bagi siapa saja sesuai kebutuhannya masing-masing!
Denpasar, 5 April 2016 Penulis
Pius Bere
xiii
ABSTRAK Judul : Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh : Pius Bere Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah terjadi secara massif, terstruktur dan meluas melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan korupsi telah merambah pada sektor swasta dan menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada masalah “Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi” sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ada norma hukum yang kabur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang terlihat dari penggunan frasa “dapat” dalam rumusan norma pasal dimaksud, sehingga penerapan pidana tambahan “Pembayaran Uang Pengganti” sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sangat tergantung pada diskresi hakim. Masalah yang kaji yaitu (1) Mengapa diperlukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?; (2) Bagaimana formulasi/rumusan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? dan (3) Bagaimana sebaiknya formulasi / rumusan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif ius constituendum?. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif, yang mengandalkan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan sejarah dan pendekatan filosofis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, sistematisasi, interpretasi dan evaluasi terhadap bahan hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.Rumusan norma sanksi pidana tambahan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 bersifat fakultatif sehingga penerapannya tergantung pada diskresi hakim, yang berdampak sering terjadi disparitas pemidanaan yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu, Jaksa wajib menyita harta benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti. Demikian juga jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana harus dihukum dengan pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun penjara untuk memberikan efek jera. Kata Kunci : Sanksi Pidana Tambahan, Pembayaran Uang Pengganti, Korupsi.
xiv
ABSTRACT Title By
: Reformulation of Extra Criminal Sanction of Restitution in the AntiCorruption Law : Pius Bere
Criminal acts of corruption in Indonesia have occurred on a massive scale; structured and widespread involving various elements of society ranging from the legislative, executive and judicial branches even corruption has penetrated the private sector and causing losses to the state and the economy of the country, violates the rights of the social and economic community. This study focuses on the problem of "Reformulation of Extra Criminal Sanction of Restitution in the AntiCorruption Law" as an effort to recoverthe state’s financial losses due to corruption.There is an ambiguous rule of law in the provisions of Article 17 and Article 18 of Law Number 31 of 1999, which can be seen from the use of the phrase "may" in the formulation of the abovementioned article, so that the application of extra criminal sanctions "Restitution/Compensation" pursuant to the Article 18 paragraph (1) b of Law Number 31 of 1999 is highly dependent on the discretion of judges. The problemsunder studied: (1) Why is the extra criminal sanctions of restitution in the legislation of the eradication of corruption needed?; (2) Whatare the formulations of extra criminal sanctions of restitution in the legislation of eradication of corruption? and (3) How should the formulation of extra criminal sanctions of restitution in the legislation of eradication of corruption in the perspective of ius constituendum. This study includes the type of normative legal research, which relies on sources of primary and secondary legal materials. The method used is the statute approach, comparative approach, historical and philosophical approach. The analysis technique of legal materials was made through the stages of inventory, systematization, interpretation and evaluation of legal materials. The research proves that the extra criminal sanction arrangements of in the Anti-Corruption Law have urgency as an effort to recover the state's loss. The formulation of norms on the extra criminal sanctions in Law No. 31 of 1999 is optional so that its application depends on the discretion of judges, which affects on frequent disparity, which has damaged the public sense of justice. The author suggested that the extra criminal sanctions should be established as one of the principal types of criminal formulation of norms "must" be applied against perpetrators of corruption as a means of recovering losses to the state.In addition, the prosecutor shall confiscate the property of the convicted person when the convicted person did not pay compensation. Likewise, if the convict does not have enough property to pay compensation, the convict shall be punished with imprisonment for a minimum of five (5) years in prison to bring deterrent effect. Keywords: Extra Criminal Sanctions, Restitution, Corruption.
xv
RINGKASAN Pius Bere, NIM : 1290971009, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana. Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Promotor Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi,S.H.,M.S., Ko-Promotor I, Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wirocana,S.H., M.H., Ko-Promotor II, Dr. I Gede Artha,S.H.,M.H. Korupsi di Indonesia sudah membudaya dan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pihak legislatif, eksekutif dan yudikatif bahkan korupsi telah merambah pada sektor swasta yang sangat menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, namun hasilnya belum optimal karena korupsi bagaikan fenomena gunus es. Ada berbagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum kasus korupsi antara lain faktor mentalitas aparat penegak hukum yang korup maupun karena faktor lemahnya perundang-undangan. Penelitian ini difokuskan pada masalah “Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi” sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Ada norma hukum yang kabur dalam ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, yang terlihat dari penggunan frasa “dapat” dalam rumusan norma pasal dimaksud, sehingga penerapan pidana tambahan “Pembayaran Uang Pengganti” sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sangat tergantung pada diskresi hakim. Adan tiga masalah yang kaji yaitu (1) Mengapa diperlukan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?; (2) Bagaimana formulasi/rumusan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? dan (3) Bagaimana sebaiknya formulasi / rumusan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif ius constituendum?. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mengkaji secara kritis justifikasi pentingnya sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang tindak pidana korupsi.; (2) melakukan pengkajian dan analisis secara kritis terhadap perumusan norma sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam undang-undang tindak pidana korupsi.; (3) merekonstruksi dan memformulasi sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan negara dalam penegakan hukum kasus Tipikor dimasa mendatang. Penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum normatif, yang mengandalkan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan sejarah dan pendekatan filosofis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan inventarisasi, sistematisasi, interpretasi dan evaluasi terhadap bahan hukum.
xvi
Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan disertasi tersebut di atas, digunakan teori keadilan, teori Kebijakan formulasi, teori pemidanaan, teori ganjaran, teori kewenangan, teori utilitas, dan teori pembuktian. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaturan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki urgensitas sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara, namun dari perspektif ius constitutum perumusan norma sanksi pidana tambahan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 bersifat fakultatif sehingga penerapannya tergantung pada diskresi hakim, yang berdampak sering terjadi disparitas pemidanaan yang menciderai rasa keadilan masyarakat. Dari perspektif ius constituendum penulis mengusulkan agar sanksi pidana tambahan pembayaran uang mengganti ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok dengan formulasi/rumusan norma “wajib” diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai sarana untuk mengembalikan kerugian negara. Selain itu jaksa wajib menyita harta benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti. Demikian pula jika terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana harus dihukum dengan pidana penjara minimal selama 5 (lima) tahun penjara untuk memberikan efek jera.
xvii
DAFTAR ISI Halaman Depan ……………………………………………………………
Hal. I
Halaman Sampul Dalam ……………………………………………………
ii
Halaman Persyaratan Gelar Doktor ………………………………………..
iii
Halaman Persetujuan Promotor ……………………………………………
vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji ……………………………………….
v
Pernyataan Bebas Plagiat …………………………………………………..
vi
Halaman Ucapan Terima Kasih …………………………………………...
vii
Abstrak . …………...………… …………………………………………….
xiv
Abstrac ……………………………………………………………………...
xv
Ringkasan …………………………………………………………………...
xvi
Halaman Daftar Isi ………………………………………………………….
xviii
Daftar Tabel ………………………………………………………………..
xxiii
Daftar Singkatan …………………………………………………………...
xxiv
BAB
I PENDAHULUAN ………………………………………….
1
1.1.
Latar Belakang Masalah ……………………………..
1
1.2.
Rumusan Masalah ……………………………………
32
1.3.
Tujuan Penelitian …………………………………….
33
1.3.1. Tujuan Umum ………………………………
33
1.3.2. Tujuan Khusus ……………………………… 1.4.
33
Manfaat Penelitian ……..……………………………
34
1.4.1. Manfaat Teoritis………………………………
34
1.4.2. Manfaat Praksis ………………………………
34
1.5.
Orisinalitas Penelitian ………………………………..
34
1.6.
Metode Penelitian …………………………………….
37
1.6.1.
Jenis Penelitian………………………………..
38
1.6.2.
Pendekatan Masalah………………………….
39
1.6.3.
Sumber Bahan Hukum ………………………..
41
1.6.4.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …………
44
1.6.5.
Teknik Analisis Bahan Hukum ……………….
45
xviii
BAB
II KERANGKA TEORITIK, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN KERANGKA BERPIKIR ………………………………..
46
2.1.
Kerangka Teoritik …………………………………………
48
2.1.1.
Teori Keadilan …………………………………….
48
2.1.2.
Teori Kebijakan Formulasi ……………………..
52
2.1.3.
Teori Pemidanaan ………………………………..
60
2.1.3.1.
Teori Absolut ………………………
65
2.1.3.2.
Teori Relatif ……………………….
65
2.1.3.3.
Teori Gabungan ……………………
67
2.2.
2.1.4.
Teori Ganjaran ……………………………….
70
2.1.5.
Teori Kewenangan …………………………...
71
2.1.6.
Teori Utilitas ………………….………………
74
2.1.7.
Teori Hukum Pembuktian ……………………
75
Kerangka Konseptual ……………………………….
83
2.2.1.
Reformulasi …………………………………..
83
2.2.2.
Sanksi Pidana …………………………..……..
84
2.2.3.
Korupsi ………………………………..………
85
2.2.3.1.
Istilah dan Pengertian Korupsi ……..
85
2.2.3.2.
Tipologi Korupsi …………………
89
2.2.3.3.
Penyebab Korupsi …………………
94
2.2.4.
Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi ………………………………………. 2.2.4.1.
Tujuan Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti……….
2.2.4.2.
102
Kendala-Kendala Dalam Upaya Menangih Uang Pengganti………….
2.2.5.
99
Upaya-Upaya Memperoleh Uang Pengganti ………………………
2.2.4.3.
99
106
Kerugian Keuangan Negara ………………….
107
2.2.5.1.
Pengertian Keuangan Negara ………
109
2.2.5.2.
Pengertian Kerugian Negara ……….
113
2.2.5.3.
Kerugian Keuangan Negara………
114
2.2.5.4.
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ……………………………...
xix
118
2.2.5.5. 2.3.
BAB
III
Penyelesaian Kerugian Negara …….
122
Kerangka Berpikir. ………………………………………..
URGENSITAS
PENGATURAN
SANKSI
127
PIDANA
TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI………………………………
128
3.1. Urgensitas Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti…………………………...
129
3.1.1.
Justifikasi Filosofis ……………………………..
129
3.1.2.
Justifikasi Sosiologis …………………………...
136
3.1.3.
Justifikasi Yuridis ………………………………
137
3.2. Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan Dalam KUHP…..
142
3.2.1.
Pidana Tambahan Pencabutan Hak-Hak Tertentu …
3.2.2.
Pidana
3.2.3.
Tambahan
Perampasan
144
Barang-Barang
Tertentu ………………………………………...
145
Pidana Tambahan Pengumuman Keputusan Hakim
146
3.3. Pengaturan
Sanksi
Pidana
Tambahan
Dalam
UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…………………
147
3.3.1.
PERPPU No. 24 Prp Tahun 1960 …………...
147
3.3.2.
UU No. 3 Tahun 1971 ……………………….
152
3.3.3.
UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001…………………………………..
162
3.4. Kewenangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan ………………………………………………
169
3.4.1.
Dasar Hukum Kewenangan Hakim……………..
169
3.4.2.
Diskresi Hakim …………………………………
171
3.4.3.
Pedoman Pemidanaan…………………………
183
xx
BAB
IV
REGULASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTIPERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM ………
196
4.1. Regulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Perspektif Hukum Positip…………………….
196
4.1.1. UU No. 31 Tahun 1999 ………………………..
197
4.1.2. UU No. 20 Tahun 2001 ………………………..
205
4.2. Pengaturan Dalam Konvensi Internasional …………..
BAB
230
4.2.1. UNCATOC ……..……………………………...
232
4.2.2. UNCAC 2003 ………………………...............
244
4.3. Perbandingan di Beberapa Negara ……………………
252
4.3.1. Sejarah Non Based Conviction Asset Forfeiture
253
4.3.2. Amerika Serikat ………………………………..
255
4.3.3. Swiss …………………………………………..
256
4.3.4. Irlandia …………………………………………
257
4.3.5. Australia ………………………………………
259
4.3.6. Filipina …………………………………………
260
4.3.7. Kolombia ………………………………………
261
V FORMULASI SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PERSPEKTIFIUS CONSTITUENDUM ……
269
5.1. Formulasi Jenis Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ……… 5.2. Formulasi BesarnyaSanksi Pidana Pengganti
Dalam UU
269
Pembayaran Uang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi …………………………………………………
283
5.3. Formulasi Norma Tentang Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti ………………………….. 5.4. Formulasi
Sanksi
Pidana
Dalam
Rancangan
KUHP
Nasional……………………………..............................
xxi
285
287
BAB
VI P E N U T U P ……………………………………………..
308
6.1. Simpulan ………………………………………………
308
6.2. Saran …………………………………………………..
310
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..
xxii
312
DAFTAR TABEL
No
Judul Tabel
Hlm.
1
Penanganan Korupsi Oleh KPK Tahun 2004 – 2015 ………………
5
2
Pelaku Korupsi Berdasarkan Jabatan Tahun 2004 – 2015 ………..
6
3
Perbandingan Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Beberapa
8
Negara di Dunia Tahun 2012 – 2015 ……………………. 4
Perubahan Persepsi Korupsi Selama Satu Dasawarsa ……………….
9
5
Perkara Tindak pidana korupsi Yang Ditangani Kejaksaan Agung
16
6
Pengembalian Kerugian Negara dari Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ……………………
7
18
Disparitas Putusan Mahamah Agung Atas Kasus Korupsi Yang Memuat Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dan Subsider Penjara Pengganti …………………………………………..
23
8
Ancaman Sanksi Pidana Dalam UU PTPK ………………………….
25
9
Strafsoort dan Strafmaat Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 …
162
10
Strafsoort dan strafmaat Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 …
205
11
Negara Yang Menerapkan Asset Forfeiture ……………………………..
267
12
Pola Jenis Sanksi Pidana Dikaitkan dengan Bobot Delik ……………
272
13
Komparasi Jenis Sanksi Pidana Perspektif ius constitutum &ius constituendum ……………………………………………………………….
281
14
Jenis Pidana Menurut KUHP dan Rancangan KUHP ………………………
291
15
Jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP, UU PTPK dan RUU KUHP
300
xxiii
DAFTAR SINGKATAN ABRI
: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ACC
: Anti Corruption Committee
BPK
: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP
: Badan Pengawas Keuangan Pembangunan
BUMD
: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN
: Badan Usaha Milik Negara
CCC
: Counter Corruption Commission
CCEA
: Continuing Criminal Enterprise Act
CICP
: Centre for International Crime Prevention
CPIB
: Corruption Practices Investigation Bureau
DPD
: Dewan Perwakilan Daerah
DPR RI
: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
HAM
: Hak Asasi Manusia
ICAC
: Independent Commission Against Corruption
ICM
: Indonesian Court Monitoring
ICW
: Indonesian Corruption Watch
INPRES
: Instruksi Presiden
IPK
: Indeks Persepsi Korupsi
KBBI
: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHN
: Komisi Hukum Nasional
KKN
: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK
: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP
: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
KUHP
: Kitab Undang Undang Hukum Pidana
LN
: Lembaran Negara
LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
MPR
: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No.
: Nomor
OTT
: Operasi Tangkap Tangan
PBB
: Perserikatan Bangsa Bangsa
xxiv
PERC
: The Political and Economic Risk Consultancy
PERPRES
: Peraturan Presiden
PERPPU
: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
PP
: Peraturan Pemerintah
PUKAT
: Pusat Kajian Anti Korupsi
RAN PK
: Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
RI
: Republik Indonesia
RUU
: Rancangan Undang Undang
SD
: Social Defence
SEKDA
: Sekretaris Daerah
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SW
: Social Walfare
TGP-TPK
: Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
TII
: Transparency International Indonesia
TIPIKOR
: Tindak Pidana Korupsi
TLN
: Tambahan Lembaran Negara
TPK
: Tim Pemberantasan Korupsi
UNCAC
: United Nations Convention Against Corruption
UNCATOC
: United Nations Convention Against Tarnsnational Organized Crime
UU PTPK
: Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU
: Undang - Undang
UUD NRI
: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
WCC
: White Collar Crime
WvS
: Wetboek van Strafrecht
xxv
