SKRIPSI
PERANAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja)
I GEDE KRISNATA NIM.1116051069
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015 i
PERANAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja)
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
I GEDE KRISNATA NIM.1116051069
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
Lembar Persetujuan Pembimbing
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PEMBIMBING PADA TANGGAL 24 Juni 2015
Pembimbing I
Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. NIP. 195903251984031002
Pembimbing II
I Made Walesa Putra, S.H., M.Kn NIP. 198202222009121003
iii
SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 11 AGUSTUS 2015
Panitia Penguji Skripsi Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Nomor : 0070/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 29 Juli 2015
Pembimbing I : Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H. NIP. 195903251984031002
Pembimbing II : I Made Walesa Putra, S.H., M.Kn NIP. 198202222009121003
Anggota
: 1. Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi., S.H., M.S NIP. 195309141979031002
2. I Made Tjatrayasa, S.H., M.H. NIP. 195012311979031019
3. I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, S.H., M.H. NIP. 198007142003122003 iv
KATA PENGANTAR Om Swastiastu Puji astungkara kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala Asung Kerta dan Wara Nugrahanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Singaraja)”. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis sangat
mengharapkan
saran
dan
kritik
yang
sifatnya
membangun
guna
penyempurnaan dari penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan pengarahan serta bimbingan guna penyelesaian skripsi ini kepada : 1. Bapak Dr. Gde Made Swardhana, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi; 2. Bapak I Made Walesa Putra, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi; 3. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, beserta Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Udayana, atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan untuk dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Udayana; v
4. Bapak Dr. Ida Bagus Surya Darmajaya, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udaya; 5. Bapak Sumardjo, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja yang telah memberikan penulis ijin melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Singaraja; 6. Bapak I Gede Widhartama, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Singaraja yang telah memberikan segala bantuan berupa bimbingan serta data yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini; 7. Bapak I Wayan Sutarta, S.H., selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Singaraja yang telah memberikan keterangan-keterangan dalam penulisan skripsi ini; 8. Ibu Ni Made Supadmi, SH., selaku Bendahara Khusus Kejaksaan Negeri Singaraja yang telah memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini; 9. Kedua orang tua, yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh dan membiayai penulis dalam menuntut ilmu serta memberikan dukungan moral sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi ini; 10. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah membantu penulis dalam bentuk pikiran, tenaga maupun informasi dalam penulisan skripsi.
vi
Akhirnya pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa penulis selalu berdoa untuk beliau-beliau tersebut agar mendapatkan imbalan-imbalan dan pahala serta selalu mendapatkan kasih dan berkat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
Denpasar, 22 Juni 2015
Penulis
vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, 22 Juni 2015 Yang menyatakan,
I Gede Krisnata NIM. 1116051069
viii
DAFTAR ISI HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM …………………..
i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………… .
ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ……………………………………....
iii
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….
iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ………………………….
vii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. .
viii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………….. …….
xi
HALAMAN ABSTRAK ……………………………………………….………
xii
HALAMAN ABSTRACT …………. ………………………………………….
xiii
BAB I
PENDAHULUAN ….. ………………………………………………
1
1.1. Latar Belakang Masalah …………………………………………
1
1.2. Rumusan Masalah . ………………………………………………
8
1.3. Ruang Lingkup Masalah ..……………………………………….
9
1.4. Orisinalitas Penelitian ……………………………………………
9
1.5. Tujuan Penelitian ………………………………………………..
13
a. Tujuan Umum ………………………………………………..
13
b. Tujuan Khusus ……………………………………………….
13
1.6. Manfaat Penelitian ………………………………………………
14
a. Manfaat Teoritis ……………………………………………..
14
b. Manfaat Praktis ……………………… ………………………
14
1.7. Landasan Teoritis …. ……………………………………………
15
ix
1.8. Metode Penelitian …. ……………………………………………
20
a. Jenis Penelitian ….. …………………………………………..
20
b. Jenis Pendekatan … …………………………………………..
20
c. Sumber Data ………………………… ………………………
21
1. Data Primer …………….. ………………………………..
21
2. Data Sekunder ………….. ………………………………..
22
1) Bahan Hukum Primer ………..……………………….
22
2) Bahan Hukum Sekunder …………. ………………….
22
3) Bahan Hukum Tersier …….. …………………………
23
d. Teknik Pengumpulan Data . …………………………………..
23
1. Teknik Studi Dokumen …… ……………………………..
23
2. Teknik Wawancara/Interview …… ………………………
23
e. Teknik Analisis ……………… ………………………………
24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN, KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI ..…
25
2.1. Pengertian, Tugas dan Wewenang Kejaksaan ………………. ….
25
a.
Pengertian Kejaksaan …… ………………………………….
25
b.
Tugas dan Wewenang Kejaksaan …. ………………………..
27
2.2. Kerugian Keuangan Negara ……………………………………..
28
a.
Pengertian Keuangan Negara ………..………………………
28
b.
Pengertian dan Penentuan Kerugian Keuangan Negara . ……
30
x
2.3. Tindak Pidana Korupsi ……. ……………………………………
43
a.
Pengertian Tindak Pidana ………….. ……………………….
43
b.
Pengertian Tindak Pidana Korupsi …………… …………….
47
BAB III PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ………………………………………. ………..
55
3.1. Peranan Kejaksaan Negeri Singaraja Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi …....
55
3.2. Mekanisme Penelusuran Harta Benda (Asset Tracing) Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi ……………… .…………………
72
BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI …………………………. .
79
4.1. Hambatan Kejaksaan Negeri Singaraja Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi ..…..
79
4.2. Upaya Kejaksaan Negeri Singaraja Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi ..…..
88
BAB V PENUTUP ………………..………………………………………….
94
5.1. Kesimpulan ………….. ………………………………………….
94
5.2. Saran ………………… .…………………………………………
95
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN xi
DAFTAR TABEL 1. Data Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Buleleng (2012-2015) … .
68
2. Data Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi Triwulan Per Tanggal 31 Maret 2015 …………. ………………………………………….
xii
70
ABSTRAK Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan bagaimana peranan dan apa hambatan serta upaya Kejaksaan Negeri Singaraja dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Memberikan pemahaman mengenai Peranan Kejaksaan Negeri Singaraja dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Buleleng. Digunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat secara langsung Peranan Kejaksaan Negeri Singaraja dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Buleleng yang menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Apabila keseluruhan data telah didapat akan dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Peranan Kejaksaan Negeri Singaraja dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dapat dilakukan pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi. Hambatan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara terpidana Tindak Pidana Korupsi sering mengalihkan harta benda yang dimiliki. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dengan melakukan penelusuran harta benda milik tersangka atau terpidana Tindak Pidana Korupsi. Perlu dioptimalkan penelusuran harta benda milik tersangka Tindak Pidana Korupsi. Perlunya peran serta masyarakat dalam membantu informasi mengenai keberadaan harta benda milik tersangka tindak pidana korupsi. Kata kunci : Kejaksaan, Pemulihan Asset, Tindak Pidana Korupsi
xiii
ABSTRACT Corruption budget revenue and expenditure in Buleleng district. Based on these emerging problem how role and what obstacle and effort in the return of the country’s financial losses in corruption criminal act. Provide an understanding of the role of the state prosecutor in the return of the country’s financial losses in corruption criminal act in Buleleng. Use empirical research method which aims to see directly role of the state prosecutor Singaraja in the return of the country’s financial losses in corruption criminal act in Buleleng use of primary and secondary law with the study of documents and interview techniques. When all the data has been obtain will be analyzed qualitatively known as descriptive qualitative analysis. Role of the state prosecutor Singaraja in the return of the country’s financial losses in corruption criminal act there are in phase investigation, prosecution and execution. Obstacle in the return of the country’s financial losses convict corruption criminal act often switch owned property. Efforts made in overcoming obstacle in the return of the country’s financial losses by do asset tracing belonging to a suspect or convict corruption criminal act. Need to optimized asset tracing belonging to a suspect or convict corruption criminal act. Need for community participation in helping information about the existence of property suspect corruption criminal act. Key words : Prosecutor, Asset Recovery, Corruption Criminal Act
xiv
