PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PUNGLI
KEJAKSAAN NEGERI LAMONGAN
PENGANTAR Korupsi di Indonesia sudah merasuk hampir di seluruh sendi kehidupan bangsa, modus operandi dan luasan cakupan Tindak Pidana Korupsi kian hari kian meningkat mengikuti perkembangan zaman, bahkan sudah merasuk di semua sektor , seolah-olah Tindak Pidana Korupsi begitu mengakar dan sistematis, sehingga timbul Anggapan Korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia . Berbagai kasus besar telah berhasil diungkap , dan banyak kasus besar sedang dalam proses pengungkapan , namun fenomena kejahatan Korupsi seolah bermetamorfosa baik modus maupun pelakunya. Berbagai upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditempuh, mulai dari penyesuaian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membuat UU pendukungnya termasuk UU TPPU, membentuk Komisi-Komisi , namun Tindak Pidana Korupsi tidak juga berkurang bahkan berdasarkan hasil penelitian “ Transparancy International “ Indonesia menjadi negara terkorup no. 5 dengan pola kejahatan Korupsi yang semakin berkembang . Perang melawan kejahatan Korupsi seolah tiada habisnya sehingga diperlukan langkah yang bersifat Extra Ordinary dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan .
KORUPSI ISTILAH
KORUPSI : -- Bhs. Latin - CORRUMPERE, CORRUPTUS -- Bhs. Eropa - CORRUPTION atau CORRUPT makna : Kerusakan, kebusukan , keburukan, kebejatan , kebobrokan , ketidakjujuran, tidak bermoral yang behubungan dengan keuangan . Istilah lain nya : KORUPSI : - Bhs. Belanda CORRUPTEIA BRIBERY atau SEDUCTION BRIBERY
: MEMBERIKAN KPD SESEORANG AGAR ORANG TSB BERBUAT UTK KEUNTUNGAN PEMBERI. SEDUCATION : SESUATU YANG MENARIK AGAR SESEORANG MENYELEWENG .
DOKTRIN KORUPSI SYED HUSSEIN ALATAS Penyalahgunaan kepercayaan utk kepentingan pribadi ROBERT . C BROOKS Dengan sengaja melakukan kesalahan/ lalai menjalankan tugas atau kewajiban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri TRANSPARANCY INTERNASIONAL KORUPSI adalah perilaku pejabat-pejabat disektor publik ( apakah politikus, PNS, Pegawai BUMN, BUMD, dan lain sebagainya ) secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri .
PENGERTIAN “KORUPSI “ ================================================== • PENDAPAT AHLI : KORUPSI : SEBAGAI TINGKAH LAKU INDIVIDU YANG MENGGUNAKAN WEWENANG DAN JABATAN GUNA MENGEDUK KEUNTUNGAN PRIBADI, MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM DAN NEGARA . KORUPSI : MERUPAKAN GEJALAN SALAH PAKAI DAN SALAH URUS DARI KEKUASAAN, DEMI KEUNTUNGAN PRIBADI, SALAH URUS THD SUMBER KEKAYAAN NEGARA DGN MENGGUNAKAN WEWENANG DAN KEKUATAN FORMAL UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI .
PENGERTIAN “ TINDAK PIDANA KORUPSI
“
============================================ • TINDAK PIDANA KORUPSI Adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang dan diancam sanksi pidana , karena perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan bejat, perbuatan buruk atau perbuatan lain yang menyalahgunakan jabatan / wewenang , menerima suap dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi.
LANDASAN HUKUM ================================================== • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang ( Hukum Positif ) yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : 1. UU No. 24 Tahun 1960 Ttg Pemberantasan TPK 2. UU No. 3 Tahun 1971 Ttg Pemberantasan TPK 3. UU No. 31 Tahun 1999 Ttg Pemberantasan TPK 4. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI =========================================== Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa kualifikasi delik Korupsi , diantara delik Korupsi tersebut Yaitu : Delik yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara , yang diatur dalam : - Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 - Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi .
DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI =========================================== Delik Penyuapan yang bersifat Aktif maupun Pasif. Diatur dalam Pasal 5, 6, 13 , 12a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Delik Penggelapan. Diatur dalam pasal 8 , 10 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI ========================================== Delik Pemerasan dalam Jabatan ( Knevelarij,Extortion). Diatur dalam pasal 12e, 12f, 12g UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Delik Pemalsuan . Diatur dalam pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI =========================================== Delik yang berkaitan Dg Pemborongan, Leveransir, rekanan . Diatur dalam pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Delik Gratifikasi . Diatur dalam pasal 11, 12i, 12b, 12c UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
RUMUSAN DELIK ============================================ Pasal 2 Ayat (1) “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya disendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . “ Sanksi Pidana : Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.-(dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
Uraian Delik : a. Secara melawan hukum :
Telah melakukan pbt yg sifatnya melawan/bertentangan dgn hukum positif (formil) maupun berupa pbt tercela yg menurut perasaan keadilan masy hrs dituntut dan dipidana (materiil). b. Memperkaaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: Unsur ini bersifat alternatif, diri sendiri,orang lain,atau korporasi, Memperkaya dapat berarti menjadi lebih kaya atau bertambah kekayaannya krn pbt tsb, Tidak diartikan tlh kaya dlm pengertian yg sebenarnya. c. Dapat merugikan Berarti bisa betul-betul merugikan atau baru potensi merugikan atau tidak jadi merugikan karena hasil tindak pidana telah dikembalikan .
Uraian Delik : d. Keuangan negara atau perekonomian negara: Yg termasuk keuangan negara yaitu kekayaan negara dalam bentuk apapun, yg dipisahkan atau tidak di pisahkan, termasuk BUMN/ BUMD dan badan hukum lain yg menyertakan modal/mendapatkan kemudahan dari negara atau pihak ketiga berdasarkaan perjanjian dgn negara. ( pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .) Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yg disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yg didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Pasal 3 : “ Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, Sempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara perekonomuian negara “
atau keatau atau
Sanksi Pidana : Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 Milyard .
Uraian Delik Menguntungkan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yg diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yg diperolehnya. Menyalahgunakan menggunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku TPK untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan atau kesempatan atau sarana tersebut .
MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI =========================================== Modus Operandi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Markup Penggelapan Dobel Anggaran Pungutan liar Pembukuan ganda Pengadaan Barang/jasa Perjalanan Dinas Fiktif
8. Pemalsuan dokumen 9. Penerimaan fee,Komisi discount 10. Kredit Macet 11. Penggunaan anggaran yg Tidak sesuai . 12. Dsb.
PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DEFINISI pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN.
PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) Pengertian Pungutan : • adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. pengertian liar : adalah tidak teratur, tidak tertata. PUNGLI Secara umum adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat.
KAJIAN HUKUM PUNGLI
segala bentuk pungutan tidak resmi tidak mempunyai landasan hukum merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana TINDAK PIDANA KORUPSI pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001
RUMUSAN DELIK PUNGLI =========================================== Pasal 12 huruf e . “ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu , membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan , atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri “
SANKSI PIDANA : Pidana penjara : paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 Tahun. Denda : paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp.1 milyard
AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI “ KORUPSI “
kejahatan yg berbahaya krn akibat yg ditimbulkan Hasil Kongres PBB
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Menghancurkan efektifitas potensial dr semua Jenis Program Pemerintah . Membahayakan pembangunan sosial, eokonomi dan Politik. Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat. Merusak nilai nilai dan lembaga – lembaga Demokrasi. Menggangu/ menghambat pembangunan. Merusak nilai nilai moral dan keadilan . Membahayan stabilitas kemanan masyarakat. Merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Membahayakan pembangunan yang berkelanjutan. Mengancam stabiltas politik . Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat . pembangunan Nasional . 12. Menghambat pertumbuhan dan kelangsungan Pembangunan Nasional .
IDENTIFIKASI TERJADINYA KORUPSI ========================================================= FAKTOR MANUSIA /INDIVIDU
Rendahnya kadar ketaqwaan
Rendahnya Etika dan Integritas
Prilaku Egoistik
Rendahnya Profesionalisme
FAKTOR ORGANISASI / SISTEM POEMERINTAHAN
-
Standar operasi. Birokrasi yang berbelit belit. Minimnya transparasi Infromasi. Egoisme sektoral dan Institusional. Adanya upaya menutupi penyimpangan pd instansi Yg bersangkutan. - Belum efektifnya fungsi pengawasan. - Lemahnya koordinasi antara penegak hukum Internak dgn aparat penegak hukum . - Lemahnya manajemen Sumber Daya Manusia
FAKTOR BUDAYA / KULTURAL • Budaya /kebiasaan primitif yang menggangap uang lelahjj, uang lembur , uang pelicin, uang operasional dll dianggap sebagai hal yang wajar dan rejeki . • Adanya sikap “ Sungkan “ • Kepedulian masyarakat yang kurang terhadap TP.Korupsi. • Adanya pergeseran nilai logika, sosial dan ekonomi .
UPAYA PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
=========================================== A. Nonfenal
B. Fenal
Preventif ( Pencegahan/pengendalian ) sebelum TP.Korupsi terjadi dengan sasaran menangani faktor kondusif penyebab terjadinya TP. Korupsi. Sifat Represive ( Pemberantasan / penumpasan ) sesudah TP. Korupsi terjadi dgn alat perangkat hukum pidana .
