Kejaksaan Negeri Mamuju
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK)
Kejaksaan Negeri Mamuju Tahun 2015
15 Januari 2016
Daftar Isi BAB I
Pendahuluan ...................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1 1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan .................................................... 2
BAB II Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja ............................................... 5 2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019 ... 5 2.1.1. Visi .................................................................................... 5 2.1.2. Misi .................................................................................... 5 2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2015 ............................. 6 2.2.1. Tujuan ............................................................................... 6 2.2.2. Sasaran............................................................................. 6 2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 - 2014 ...................................... 8 2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................. 8 BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 12 3.1. Pencapaian Sasaran .................................................................. 12 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 ............................................... 13 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2015 ................................................ 13 BAB IV Penutup ............................................................................................ 27 4.1. Kesimpulan ................................................................................ 27 4.2. Saran-Saran ............................................................................... 27 LAMPIRAN I
RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015– 2019 ........................................ 30
LAMPIRAN II
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 ......................................................................... 40
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 ................................ 41
i
Ikhtisar Eksekutif Sasaran Pembangunan seutuhnya
pembangunanan
segala
termasuk
bidangn
dan
didalamnya
Indonesia saat ini pembangunan pembangunan
ditujuakan untuk
manusia di
Indonesia
Bidang
hukum.
Pembangunan manusia Indonesia di bidang penegakan hukum dimaksudkan utntuk menciptakan Penegakan hukum yang adil dan merata tidak pandang bulu maupun pilih kasih. Penegakan hukum dimaksudkan agar
tercipta rasa aman, damai,
tenteram, sejahtera dengan berdasarkan rasa keadilan dan kebenaran yang hidup dan berkembang dalam masyarakat . Dengan terciptanya rasa aman, damai, adil dan sejahtera maka
akan tercipta penegakan hukum dan Hak
Asasi Manusia yang semakin membaik pula. Penegakan hukum yang transparan dan berkelanjutan diharapkan Pembangunan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia maka akan muncul Kepastian hukum dalam masyarakat. Keberhasilan pembangunan di bidang hukum tersebut
yang
dilaksanakan Oleh Kejaksaan Negeri Mamuju dapat kita ketahui dari adanya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri mamuju. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah khusus pada Kejaksaan Negeri Mamuju didasarkan atas Peningkatan Kinerja dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada pasal 30
mengenai Tugas dan
Kewenangan Kejaksaan adalah sebagai salah satu pengayom masyarakat yang melayani bidang penegakan hukum secara transparan, akuntabel melalui LAKIP. Kejaksaan sebagai Instansi Pemerintah penegakan hukum
yang bergerak dibidang
adalah merupakan lembaga pemerintah
yang berperan
sebagai posisi sentral dalam penegakan hukum. ii
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan LAKIP ini adalah merupakan
bagian yang tidak
terpisahkan dari penyusunan RESNTRA Kejaksaan Negeri Mamuju dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab pada Kejaksaan negeri mamuju sebagai Kejari tipe “A” dengan memaksimalkan tenaga dan anggara biaya yang minim namun pekerjaan perkantoran tetap berjalan dengan aman lancer dan tertib. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut setiap bidang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang meskipun tidak memadai sebagaimana layaknya Kejaksan Negeri Tipe “A“ lainnya namun tetap melaksanakan tugas dan kinerjanya yang baik yang pada akhirnya menghasilkan output yang berhasil dan berdaya guna. Disamping kurangnya SDM tersebut juga masih sangat dirasakan kurangnya anggaran maupun dana serta sarana dan prasarana yang terbatas. Sesuai dengan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 Kejaksaan Negeri Mamuju mendapat alokasi dana dari Pusat berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-006.01.2.008310/2015 tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 6.443.330.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tigapuluh Ribu Rupiah) yang telah direvisi sebanyak 4
(Empat)
kali.
Satker
008310
Kejaksaan Negeri Mamuju mendapat pagu sebesar Rp. 4.927.199.000,00 (Empat milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang menurut kami masih kurang. Perlu kami sampaikan bahwa Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju dibangun pada tahun 1982 yang berarti bahwa umur kantor ini sudah 33 tahun karena itu mohon kiranya Pimpinan dapat mengalokasiklan dana untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Mamuju sebagai Type
1
“A”. Pada kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Mamuju memiliki 1 (satu) unit Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju dan 5 (lima) unit rumah dinas Kasi/Kasubag akan tetapi kelima unit rumah Kasi/Kasubag tersebut sudah sangat menyedihkan dan sangat tidak layak dihuni sehingga para Kasi/Kasubag tinggal di rumah kos-kosan. Oleh karena itu perlu juga kami sampaikan kepada Pimpinan agar dapat kiranya memasukkan dalam anggaran Tahun 2015 sebagai rehabilitasi berat kelima unit rumah Kasi/Kasubag tersebut diatas. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Mamuju memiliki 4 (empat) unit Kendaraan roda 4 (empat) terdiri dari: 1 (satu) unit mobil Kijang Innova yang digunakan sebagai Kendaraan Operasional Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, 2 (dua) unit kendaraan tahanan yang digunakan sebagai operasional pengangkutan Tahanan, 1 (satu) unit Kendaraan Kijang Avanza yang digunakan sebagai kendaraan operasional Pidsus. Kemudian Kejaksaan Negeri Mamuju memiliki 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yang dipergunakan masing-masing 1 unit digunakan sebagai kendaraan Operasional Datun dan 1 (satu) unit digunakan sebagai kendaraan operasional Pidum, sedangkan untuk kendaraan roda empat maupun roda dua, Bidang Pembinaan maupun Bidang Intelijen belum memiliki Kendaraan operasional.
Karena
itu
kami
mohon
Pimpinan
untuk
memikirkan
kedepannya kendaraan operasional untuk kedua Bidang tersebut.
1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Mamuju Struktur
Organisasi Kejaksaan Negeri Mamuju Sebagai
Kejaksaan Negeri Ti “A” adalah sebagai berikut : Sesuai Lampiran Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-005/A/JA/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Mamuju adalah sebagai berikut : a.
Kepala Kejaksaan Negeri;
2
b.
Sub Bagian Pembinaan;
c.
Seksi Intelijen;
d.
Seksi Tindak Pidana Umum;
e.
Seksi Tindak Pidana Khusus;
f.
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU
KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN
KEPALA URUSAN TATA USAHA
KEPALA URUSAN DISKRIMTI & PERPUSTAKAAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
Berdasarkan struktur tersebut, maka Kejaksaan Negeri Mamuju melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang misalnya Bidang Pembinaan melakukan tugasnya sebagai Pengelola t eknis administrasi (technical administration) dan kepegawaian, Bidang Intelijen melaksanakan tugasnya sebagai fungsi Lidpamgal yang sesuai dengan Ipoleksosbud, Bidang Tindak Pidana Umum melakukan teknis Penanganan Perkara mulai dari penerimaan SPDP dari Penyidik Polri sampai pada tahap eksekusi baik terhadap terpidana maupun pada tahap eksekusi dan lelang barang bukti, Selanjutnya Bidang Tindak Pidana Khusus yang melakukan Teknis Penyelidikan, Penyidikan, serta Penuntutan secara profesional meskipun tidak didukung oleh SDM yang memadai namun Bidang Pidsus tetap tegar dan teguh melaksanakan tugas secara baik dan Profesional, kemudian Bidang Datun yang melaksanakan fungsi sebagai Wakil Pemerintah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang juga merupakan kedepan bidang Primadona Kejaksaan yang dengan melaksanakan tugas di bidang teknis terkait dengan mewakili Negara ataupun Pemerintah.
3
4
BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KERJA 2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 2019 2.1.1. Visi Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di indonesia 2.1.2. Misi 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdatadan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum 2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara 3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan
RI,
pembenahan
informasi
manajemen
terutama
mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI)
5
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KejaksaanRI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang
2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2015 2.2.1. Tujuan Masing-masing misi yang telah ditetapkan mempunyai tujuan, yaitu : 1. Meningkatkan Kualitas sumber daya Kejaksaan Negeri Mamuju 2. Meningkastkan
Indenpendensi
lembaga
Kejaksaan
dalam
Penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan Ham 3. Memperkuat Kejaksaan negeri Mamuju dalaqm Bidang Perdata dan tata Usaha Negara 4. Meningkatkan Peran Kejaksaan dalam Bidang Ketertiban dan Ketetraman. 2.2.2. Sasaran Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun 2010 – 2014 yang berpedoman pada RPJMN 2010 – 2014, yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama yang merupakan “core business“ Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum.
Untuk
melaksanakan
seluruh
program-programnya
lebih
dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi) yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan. Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan15 (lima belas) sasaran strategis yaitu : 1. Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM Berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan 2. Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan
6
3. Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan RI terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI 4. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata 5. Meningkatnya kedisipilinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan RI atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal 6. Tersedianya
SDM
Kejaksaan
RI
yang
berkualitas
dalam
rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan 8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan RI 9. Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika 10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI 11. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan RI terhadap Organisasi Kejaksaan RI 12. Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan RI 13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat 14. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan RI 15. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI Dari beberapa sasaran strategis Kejaksaan di atas, yang terkait dengan kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2010 – 2014 yang menjadi prioritas nasional, yang pada tahun 2011 terdapat perubahan program antara lain : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan 5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum 7. Program
Penanganan
dan
Penyelesaian
Perkara
Pidana
Khusus,
Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 7
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Program-program pencapaian
Renstra
tersebut
Kejaksaan
dimaksudkan periode
2015–
untuk
mendukung
2019sekaligus
untuk
terwujudnya visi melalui misi yang telah ditetapkan. Dan juga, dalam kesempatan
ini
akan
disampaikan
secara
lebih
menyeluruh
tentang
pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun 2015, sehingga bahan yang dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berupa gambaran pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dalam laporan ini akan disajikan senergi antara rencana kinerja (performance plan) dibandingkan dengan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan parameter yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama. Analisa dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja tersebut akan mengungkapkan pula kekurangan dan kegagalan yang belum berhasil dicapai.
2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2010 - 2014 50 40
BIN
30
INTEL PIDUM
20
PIDSUS
10
DATUN
0 2010
2011
2012
2013
2014
2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2015 dilaksanakan dalam 6 (enam) program kegiatan. Kegiatan di Kejaksaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kegiatan tupoksi(kegiatan yang
berdasarkan tugas pokok
pada bidang yang bersangkutan) dan kegiatan prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
8
Program ini dilaksanakan oleh
pelaksana
program dan unit pendukungnya
kegiatan yang ada pada program ini adalah : 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Pelaksanaan Koordinasi Dengan Semua Satuan Kerja Dalam Rangka Penyiapan Rumusan Rencana dan Program Kerja, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan di Seluruh Indonesia Indikator yang digunakan adalah : -
Tersedianya Layanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI Program ini dilaksanakan oleh para Kasubagbin, Kaur Kepegawaian, dan Kaur Keuangan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah : 1. Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maup Indikator yang digunakan adalah : -
Terbangunnya Gedung/Bangunan
3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen Program ini dilaksanakan oleh Kasi Intel dan Jaksa Fungsional yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Pimpinan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah : 1. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas dan
kuantitas
penyelesaian
penyelidikan/pengamanan/penggalangan
yang
dilaksanakan
penanganan Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Indikator yang digunakan adalah :
9
-
Tersusunnya
Laporan
hasil
kegiatan
Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri -
Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejati dan Kejari
2. Penerangan dan Penyuluhan Hukum Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Indikator yang digunakan adalah : -
Terlaksananya Penyuluhan Hukum kepada Kelompok Masyarakat
-
Tersusunya laporan pelaksnaan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Program ini dilaksanakan oleh Kasi Pidum, Jaksa Penuntut Umum dan Fungsional. Kegiatan yang ada pada program ini adalah : 1. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel. Indikator yang digunakan adalah : -
Terselesaikannya Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri
5. Program
Penanganan
dan
Penyelesaian
Perkara
Pidana
Khusus,
Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program ini dilaksanakan oleh Kasi Pidsus, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Fungsional. Kegiatan yang ada pada program ini adalah : 1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara 10
Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di Daerah. Indikator yang digunakan adalah : -
Terselesaikannya pelaksanaan Pengendalian penggunaan upaya hukum, pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi untuk Perkara Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi
-
Terselesaikannya penanganan Kasus Tindak pidana korupsi pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
-
Terselesaikannya penanganan Perkara Tindak pidana korupsi pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Program ini dilaksanakan oleh Kasi Datun dan Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk berdasarkan surat perintah Pimpinan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah : 1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Indikator yang digunakan adalah : -
Terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (melalui jalur Non Litigasi)
-
Tersusunya laporan Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis
11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pencapaian Sasaran Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (output and outcome) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. Output merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (equality before the law), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat.
Semakin
meningkatnya
tuntutan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(SAKIP).
Penerapan
sistem
tersebut
bertujuan
agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh.Hasil kinerja yang diperoleh harus diukur sampai sejauhmana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kejaksaan 2015. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. 12
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 Dalam peningkatan kinerjanya, pada tahun 2015 Kejaksaan didukung oleh 5 (lima) bidang satuan kerja yaitu :Jambin, Jam Intel, Jam Pidum, Jam Pidsus, Jam Datun. Dalam upaya pencapaian kinerja Kejaksaan Tahun 2015 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2015 terdapat 6 (enam) program dan 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu : Sasaran ke 1 "Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh satuan kerja dalam rangka penyiapan rumusan rencana kerja, monitoring dan evaluasi pelaksaan kegiatan pembinaan" Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : %
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5
12 bulan
12 bulan
100 %
layanan.
layanan.
Terlaksananya
kegiatan Tersedianya
koordinasi dengan seluruh satuan Layanan
CAPAIAN
kerja dalam rangka penyiapan Perkantoran rumusan
rencana
kerja,
monitoring dan evaluasi pelaksaan kegiatan pembinaan
Kejaksaan Negeri Mamuju dapat mencapai pelaksanaan 12 bulan layanan tanpa ada hambatan. Sasaran ke 2 "Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupu"
13
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : %
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5
30 M2
30 M2
100 %
bangunan.
bangunan.
Tersedianya
Sarana
dan Terbangunnya
Prasarana Gedung Kantor, Gedung/Bangunan
CAPAIAN
rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah
Sakit
Kejaksaan,
Kendaraan Operasional roda4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupu
Pada 2015 terdapat rencana pembangunan rumah tahanan anak yang mana telah direalisasikan sesuai target. Sasaran ke 3 "Peningkatan
Kualitas
dan
Kuantitas
Penyelesaian
Penanganan
Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan yang Dilaksanakan Baik, Kejati, Kejari Maupun Cabjari." Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR
1
2
Peningkatan Kualitas Tersusunnya dan
Laporan
hasil
%
TARGE
REALISA
T
SI
3
4
5
3 LHK.
3 LHK.
100 %
CAPAI AN
Kuantitas kegiatan
14
Penyelesaian
Penyelidikan/pengamanan/pengg
Penanganan
alangan
Penyelidikan/Pengam
Kejaksaan
anan/
intelijen
di
Negeri/Cabang
Penggalangan Kejaksaan Negeri
yang Baik,
kasus
Dilaksanakan Kejati,
Kejari
Tersusunnya
Laporan
Hasil
Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan
Maupun Cabjari.
Aset di Kejati dan Kejari
3
1
Laporan pelacak
33 %
Laporan pelacaka n aset.
an aset.
Tedapat 3 kegiatan penyelidikan dan 1 kegiatan pengamanan yang dilaksanakan pada tahun 2015 sedangkan pelacakan aset terlaksanakan 1 laporan dari target 3 laporan. Sasaran ke 4 "Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggaraan
Kegiatan
Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat" Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5
2 Kelompok
2 Kelompok
100 %
Masyarakat.
Masyarakat.
Tersusunya
2 Laporan
2 Laporan
laporan
anti KKN.
anti KKN.
Meningkatnya Penyelenggaraan
Kualitas Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan
Penyuluhan/Penerangan Hukum
%
SASARAN
dan
Masyarakat
Hukum
CAPAIAN
kepada
Hubungan Kelompok Masyarakat 100 %
pelaksnaan Penguatan Jaringan Masyarakat
Anti
15
KKN di Kejati dan Kejari
Penyuluhan Hukum maupun pelaksanaan Penguatan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi pada Kejaksaan Negeri Mamuju telah tercapai sesuai target. Sasaran ke 5 "Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri" Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : %
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5
400
208 Perkara
52 %
Yang
Perkara
PIDUM.
tahap
PIDUM.
Meningkatnya
Terselesaikannya
penyelesaian
Pidana
perkara pidana
Umum
tindak Diselesaikan umum
di Pra
Perkara
dalam
Penuntutan
dan
Kejaksaan
Tinggi, Penuntutan
Kejaksaan
Negeri, Negeri
dan
Cabang Kejaksaan Negeri satu kota
Kejaksaan Negeri
CAPAIAN
di
Kejaksaan
dan
Cabang
dengan Pengadilan Negeri
Realisasi Bidang Pidum tercapai sebesar 52% dari target anggaran sebesar 400 perkara, hal ini disebabkan menurunnya perkara masuk tindak pidana umum dibanding tahun 2014. Sasaran ke 6 "Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran kejaksaan di daerah." Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
16
%
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5 100 %
Meningkatnya
Terselesaikannya
3 Perkara
3 Perkara
penyelesaian
perkara pelaksanaan Pengendalian
pidsus.
pidsus.
Terselesaikannya
3 Kasus
2 Kasus
penanganan Kasus Tindak
korupsi.
korupsi.
3 Perkara
3 Perkara
korupsi.
korupsi.
pidana
khusus
dan penggunaan
tindak pidana korupsi hukum,
CAPAIAN
upaya pelaksanaan
secara cepat, tepat dan eksekusi dan eksaminasi akuntabel
yang untuk
dilaksanakan
oleh Khusus
jajaran
kejaksaan
Perkara di
Pidana
Kejaksaan
di Tinggi
daerah.
pidana
korupsi
67 %
pada
Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Terselesaikannya penanganan
Perkara
Tindak
korupsi
pada
pidana Tahap
Penuntutan
100 %
Pra dan
Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I
Realisasi Eksekusi dan Penuntutan Pidsus telah tercapai sesuai target kecuali Penyelidikan dan Penyidikan Pidsus yang masih tersisa 1 perkara dari target. Sasaran ke 7 "Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Dilaksanakan di Daerah Baik di Kejati, Kejari Maupun Cabjari." 17
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut : %
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
1
2
3
4
5
3 Perkara
2 Perkara
67 %
Datun.
Datun.
laporan
12 bulan
12 bulan
Media
Layanan.
Layanan.
Peningkatan dan
Kualitas Terselesaikannya Kuantitas penanganan
Perkara
CAPAIAN
Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Perdata Usaha
dan Negara
Tata Negara
di
Kejaksaan
yang Tinggi/Kejaksaan
Dilaksanakan
di Negeri/Cabang Kejaksaan
Daerah Baik di Kejati, Negeri (melalui jalur Non Kejari Maupun Cabjari.
Litigasi) Tersusunya Operasional
Pos
100 %
Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis
Target Bidang Datun telah terealisasi sebanyak 2 perkara dari target 3 perkara dengan layanan Pos Pelayanan Hukum Gratis telah terlaksana selama 12 bulan layanan.
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2015 PEMBINAAN
SASAR AN
1
INDIKAT OR KINERJA
2
TAR
REALI
GET
SASI
3
4
PERSE NTASE (%)
5
ANGGARAN PROGRAM/KE GIATAN
6
PAGU
7
REALI SASI 8
%
9
18
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis
Lainnya Kejaksaan RI Terlaksa
Tersediany
nanya
a Layanan
kegiatan
Perkantora
bulan
bulan
n
layan
layanan
an.
.
koordina si
12
12
100 %
Dukungan
2.626.7
2.413.6
91.
Manajemen dan
29.000
56.505
89
Dukungan
%
Teknis Lainnya Jaksa
Agung
dengan
Muda
seluruh
Pembinaan
satuan
Kejagung,
kerja
Kejati,
dalam
dan Cabjari
di
Kejari
rangka penyiap an rumusan rencana kerja, monitori ng
dan
evaluasi pelaksa an kegiatan pembina an Program Peningkatan Sarana
dan
Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
19
Tersedia
Terbangun
nya
nya
Sarana
Gedung/B
dan
angunan
Prasara
30
30
M2
M2
bangu
bangun
nan.
an.
100 %
Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana
35.000.
34.670.
99.
000
000
06 %
dan
Prasarana Kejaksaan RI
na Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksa an
di
daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksa an, Kendara an Operasi onal roda-4, kendara an tahanan serta sarana perlengk apan gedung untuk seluruh satuan kerja baik
di
pusat
20
maupu
INTELIJEN ANGGARAN
SASARA
INDIKATOR
TAR
N
KINERJA
GET
REA LISA SI
PERS
RE
ENTA
PROGRAM/KE
SE
GIATAN
PAG U
(%)
AL IS
%
AS I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Program Penyelidikan/Pe ngamanan/Pen ggalangan Kasus Intelijen Peningkata
Tersusunnya
n
Laporan
Kualitas
3
3
LHK.
LHK.
100 %
hasil
Penanganan
40.9
40.
99.14
Penyelidikan/Pe
20.0
570
%
00
.00
ngamanan/Pen
dan
kegiatan
Kuantitas
Penyelidikan/pen
ggalangan
Penyelesai
gamanan/penggal
Kejati,
an
angan
dan Cabjari
Penangana
intelijen
n
Kejaksaan
Penyelidika
Negeri/Cabang
n/Pengama
Kejaksaan Negeri
kasus
di
0
Kejari
di 62.62
nan/ Penggalang
Tersusunnya
an
Laporan
yang
Dilaksanak
Pelaksanaan
an
Kegiatan
Baik,
Kejati, Kejari Maupun
3
2
67 % Pelaksanaan
Hasil Lapora Lapor n
an
Pelacakan Aset di pelaca pelac kan akan Kejati dan Kejari aset.
Kegiatan Pelacakan Aset di
Kejati
Kejari
dan
88.0 50.0
55.
00
140 .00 0
aset.
21
Cabjari.
Meningkatn
Terlaksananya
ya Kualitas
Penyuluhan
22.7
22.
100
dan
60.0
760
%
00
.00
2
Kelo
Kelo
Penyuluhan
mpo
mpok
Hukum
k
Masy
Penyuluhan
Masy
araka
/Peneranga
arak
t.
Penyelengg
Hukum
kepada
araan
Kelompok
Kegiatan
Masyarakat
n
100 %
Penerangan
2
at.
Hukum
dan Tersusunya
Hubungan Masyarakat
0
2
2
Laporan
100 %
Anti
100.
KKN
laporan Lapora Lapor
pelaksanaan Penguatan
n anti
an
Jaringan
KKN.
anti
Masyarakat
000. 000
100 .00
100%
0.0 00
KKN.
Anti
KKN di Kejati dan Kejari
PIDUM
SASAR AN
1
INDIKAT OR KINERJA
2
TAR
REALI
GET
SASI
3
4
PERSEN TASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/K EGIATAN
5
6
PAGU
REALI SASI
%
7
8
9
1.330.00
634.700
47.
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Meningk
Terselesai
400
205
50.01 %
Penanganan
22
Perkara Pidana
atnya
kannya
penyele
Perkara
saian
Pidana
perkara
Umum
tindak
Yang
an Negeri dan
pidana
Diselesaik
Cabang
umum di
an
Kejaksaan
Kejaksa
tahap Pra
an
Penuntuta
Tinggi,
n
Kejaksa
Penuntuta
an
n
Negeri,
Kejaksaan
dan
Negeri
Cabang
dan
Kejaksa
Cabang
an
Kejaksaan
Negeri
Negeri
Perka
Perkara
ra
PIDUM.
Umum
0.000
.000
di
72 %
Kejaksaan
PIDU
Tinggi/Kejaksa
M.
dalam
Negeri
dan
di
satu
kota
dengan Pengadila n Negeri
PIDSUS
SASAR AN
1
INDIKAT OR KINERJA
2
TAR
REALI
GET
SASI
3
4
PERSEN TASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/K EGIATAN
5
6
PAGU
7
REALI SASI 8
%
9
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,
23
Pelanggaran Ham
yang
Berat
dan
Perkara Tindak Pidana Korupsi Meningk
Terselesai
atnya
kannya
penyele
pelaksana
saian
3
3
100 %
Penanganan Perkara Tindak
an
Perka
Perkara
Pidana Korupsi
ra
pidsus.
dan
pidsu
88.470.
75.
0.000
000
13 %
Tindak
Pidana Khusus
perkara
Pengendal
pidana
ian
khusus
pengguna
Kejati,
dan
an
dan Cabjari
tindak
hukum,
pidana
pelaksana
korupsi
an
secara
eksekusi
cepat,
dan
tepat
eksaminas
dan
i
akuntab
Perkara
el
Pidana
yang
117.75
s.
Lainnya
upaya
di Kejari
untuk
dilaksan
Khusus di
akan
Kejaksaan
oleh
Tinggi
jajaran kejaksaa
Terselesai
n
kannya
di
daerah.
penangan an
3
4
Kasus
Kasus
133.3 %
Kasus korupsi. korupsi.
Tindak pidana korupsi pada Tahap Penyelidik an
dan
Penyidikan di
24
Kejaksaan Negeri/Ca bang Kejaksaan Negeri Terselesai
3
3
100 %
kannya penangan
Perkara Perkara
an Perkara korupsi. korupsi. Tindak pidana korupsi pada Tahap Pra Penuntuta n
dan
Penuntuta n
di
Kejaksaan Negeri/Ca bang Kejaksaan Negeri Wilayah I
DATUN
SASAR AN
1
INDIKAT OR KINERJA
2
TAR
REALI
GET
SASI
3
4
PERSEN TASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/K EGIATAN
5
6
PAGU
7
REALI SASI 8
%
9
Program Penanganan dan
25
Penyelesaian Perkara Perdata Tata
dan Usaha
Negara Terselesai
atan
kannya
Kualitas
penangana
Perka
Perkara
Penyelesaian
n Perkara
ra
Datun.
Perkara
dan
3
2
67 %
Penanganan
Peningk
dan
Datun
Perdata
Perdata
s
dan
Penyele
Usaha
Negara
saian
Negara di
Kejati,
Perkara
Kejaksaan
dan Cabjari
Perdata
Tinggi/Keja
dan
ksaan
Tata
Negeri/Ca
Usaha
bang
Negara
Kejaksaan
yang
Negeri
Dilaksan
(melalui
akan di
jalur
Daerah
Litigasi)
Baik
.
Tata
9.000.0
29.
.000
00
77 %
dan
Kuantita
Tata
30.230
Usaha di Kejari
Non
di
Kejati,
Tersusuny
Kejari
a
Maupun
Operasion
Cabjari.
al
12
12
100 %
laporan
Pos
Media Informasi dan
Laporan Laporan per
per
bulan
bulan
Layanan Layana .
n.
Pelayanan Hukum Gratis
26
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dan wewenang Kejaksaan Negeri Mamuju tahun 2015 megedepankan seluruh penanganan perkara baik Pidum, Pidsus maupun Datun, terutama penanganan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat. Peningkatan pelayanan administrasi baik administrasi bidang pembinaan maupun administrasi bidang Intelijen, Pidum, Pidsus, dan Datun yang semakin membaik dalam upaya peningkatan penegakan hukum sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan prima yang dilaksanakan oleh Kejaksaan negeri Mamuju. Dengan mengoptimalkan peningkatan kinerja, maka sangat berpengaruh terhadap penyelamatan keuangan Negara yang semakin meningkat dari tahun ke tahun
yang membawa dapak positif terhadap kinerja kejaksaan yang
semakin membaik di mata masyarakat.
4.2. Saran-Saran Meskipun dalam penyusunan LAKIP Tahun 2015 Kejaksaan Negeri Mamuju ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh Pimpinan, namun Kejaksaan Negeri Mamuju telah berupaya dengan mengoptimalkan tenaga yang ada demi kemajuan Institusi yang kita banggakan ini yakni Kejaksaan Republik Indonesia, oleh Karena itu kami menyampaikan
saran-
saran sebagai berikut : 1. Sangat diperlukan dalam waktu yang dekat untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Mamuju maupun pembangunan Rumah Dinas Kajari dan Para Kasi/Kasubagbin Kejaksaan Negeri Mamuju yang sudah sangat tua; 2. Diperlukan adanya koordinasi antara aparat Kejaksaan itu sendiri baik sebelum maupun sesudah melakukan tindakan hukum misalnya penyelidikan,
27
penyidikan, penuntutan, maupun eksekusi terhadap suatu kasus yang ditangani Kejaksaan; 3. Diperlukan adanya kendaraan dinas yang mencukupi dengan sehingga tugastugas diluar kantor segera terlaksana dan pelayanan prima kepada masyarakat semakin cepat dan merata sehingga tercipta rasa keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah.
Mamuju, 24 Januari 2016 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU
MUHAMMAD RABITH, SH. JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19590610 198703 1 002
28
29
LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015– 2019 TUJUAN Uraian 1 Mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisian, terkendalidan terukur sehingga peningkatan kinerja akanlebih optimal dan juga meningkatkan penyelamatan uang Negara atas kesadaran hukum masyarakat dari hasil penanganan perkara
Indikator 2 Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, proporsional
Penanganan perkara tindak pidana khusus secara
SASARAN Target 3 Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuaiSOP dan peraturan yang berlaku Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan
Uraian 4 Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Indikator 5 Jumlah perkara dalam tahap prapenuntutan yang diselesaikan
Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara
Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan
Jumlah perkara dalam tahap penuntutan yang diselesaikan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Kebijakan 6 SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Program 7 Peningkatan Prapenuntutan di Kejaksaan Agung.
KET 8
Peningkatan Penuntutan di Kejaksaan Agung. Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi
SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung
Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan
30
yang ditangani Kejaksaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.
berkualitas dan profesional
penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pidsus sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsidan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat
pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan
Muda Tindak Pidana Khusus
Eksaminasi
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah perkara tin dak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikandan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan
SOP Penanganan perkara pidsus sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
SOP Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan pelanggaran sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan
31
Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya secara berkualitas dan profesional di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari
Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan perkara pelanggaran perkara HAM berat secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan KUHP, SOP dan peraturan-peraturan yang berlaku
Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat
SOP Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
SOP Penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat
32
Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara berkualitas dan profesional
Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan secara berkualitas dan profesional
Terlaksananya kegiatan koordinasi
Penanganan perkaraPerdata dan Tata Usaha Negaradengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kegiatan koordinasi dilaksanakan
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayananhukum kepada pemerintah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yangkomprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan. Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung MudaIntelijen. Jumlah produksi dan sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu Terselesaikannya Penanganan
SOP Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
SOP Penanganan kegiatan intelijen dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung
Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Agung Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik di Kejaksaan Agung
SOP Penanganan Penyelidikan/
Penanganan Penyelidikan/
33
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dan meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta kerjasama hukum yang mendukung tugas pokok dan fungsiaparatur Kejaksaan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaanberdasarkan peraturan perundangundangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah di tentukan oleh Jaksa Agung RI, terutama dalam penegakan hukum.
dengan seluruh satuan kerja dalam rangka persiapan rumusan rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan intelijen Meningkatkan pelayanan penyusunan perundangundangan dan kerjasama hukum
berdasarkan peraturan perundangundangan yang ada
Terlaksananya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP
Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari
Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP
Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan. Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/penyeles aian perkara
Pengamanan/ Penggalangan yang dilaksanakan di Kejati, Kejari dan Cabjarisesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen SOP peranan pembinaan manajemen kinerja dan administrasi keuangan, penyusun rumusan rancangan peraturan serta penelitian, pengembangan keilmuan dan kegiatan ilmiah sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan
Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari
Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
34
Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara
Terlaksananya kegiatan pengusutan, pemeriksaan atas lapdu masyarakat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/ wewenang dan sangsi terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan tindakan tercela/terbukti melakukan tindak pidana
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku
Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dgn tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundangundangan dan kebijaksanaan yang ditetap oleh Jaksa Agung Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI Penelitian, pengkajian,peng embangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaankeuangan
SOP peranan pengawasan dalam rangka menidaklanjuti Lapdu untuk mendukung tugastugas penegakan hukum baik manajemen administrasi maupun pelaksanaan penanganan teknis perkara dan disiplin pegawai sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan
Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Umum
Peningkatan Pengawasan Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.
35
Meningkatkan pelaksanaan pelaporan Kinerja secara akuntabel,
Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh
Memberikan pelayanan publik secara professional
Terlaksananya kegiatan dalam penyiapan perencanaan anggaran,
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti Jumlah peraturan pembentukan satuan kerja baru
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum
Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen
Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah
Pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mendukung tugas-
Perencanaan, Pengembangan Manajemen,
36
transparan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung pelaksanaan operasional simkari II untuk mendukung program quickwins gunaPengimplementasian program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publikdalam hal penyebaran informasi dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait laporan penanganan perkara atau kasus maupun pelaksanaan Kinerja aparatur Kejaksaan.
satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi management terutama pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quikwins
dengan ketentuan yang berlaku
pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan diseluruh Indonesia Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan Negara
Pelaksanaan penyelenggaraan ini berdasar peraturan perundangundangan yang berlaku
Tersusunnya peraturan/dokumen sebagai pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja
Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal) Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi. Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.
tugas Kejaksaan dan informasi Kejaksaan untuk meningkatkan integritas Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI
Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian
Sistem Informasi Manajemen
Penerangan dan Penyuluhan Hukum
Pelaksanaan pembenahan program quick wins untuk akses masyarakat dan cetak biru (blue print) melalui stuktur organisasi Kejaksaan
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari
37
yang telah diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan (Business process) berdasar kan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi.
melalui pembenahan manajemen yang berbasis teknologi informasi
pra diklat.
Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai. Terlaksananya Pembinaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan
Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan CabangKejaksaan Negeri
dan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana operasional Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI
Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
38
Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistemmanajemen kepegawaian guna meningkatkan SDM Kejaksaan yang berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja serta efektifitas kerjadalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum
Meningkatkan kinerja aparatur Kejaksaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
Tercapainya kinerja yang nyaman untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum
Menghasilkan aparat Kejaksaan yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran penegakan hukum dalam masyarakat
Jumlah laporan pelaksanaan Diklat untuk menunjang peningkatan professional aparat Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundangundangan yang berlaku
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan dan fungsional dan jumlah peserta
Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI
Meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Kepala Diklat Kejaksaan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
39
LAMPIRAN II RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
40
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 PEMBINAAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGET
3
REALISASI
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
Program
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
2.626.729.000
2.413.656.505
91.89%
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Terlaksananya
Tersedianya
kegiatan koordinasi
Layanan
dengan
Perkantoran
seluruh
satuan kerja dalam rangka
penyiapan
rumusan kerja,
12
12
100 %
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
bulan
bulan
layanan
layanan
Jaksa Pembinaan
Agung di
Muda Kejagung,
Kejati, Kejari dan Cabjari
rencana monitoring
dan
evaluasi
pelaksaan kegiatan pembinaan
41
Program Sarana
Peningkatan dan
Prasarana
Aparatur Kejaksaan RI Tersedianya
Terbangunnya
Sarana
dan
Prasarana Gedung Kantor,
rumah
jabatan
untuk
30
30
Gedung/Bangunan
100 %
Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan
M2
M2
bangunan.
bangunan.
Sarana
dan
35.000.000
34.670.000
90.06 %
Prasarana Kejaksaan RI
aparatur Kejaksaan di
daerah,
Pusat
Rumah
Sakit
Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda-4, kendaraan tahanan serta
sarana
perlengkapan gedung
untuk
seluruh
satuan
kerja baik di pusat maupu
42
INTELIJEN ANGGARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
TARGE
REALIS
PERSENT
T
ASI
ASE (%)
3
4
PROGRAM/KEGIATAN PAGU
5
6
7
REALIS ASI 8
%
9
Program Penyelidikan/Pengamanan/Peng galangan Kasus Intelijen Peningkatan Kualitas
Tersusunnya
dan
kegiatan
Kuantitas
Laporan
hasil
3
3
100 %
Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Peng
Penyelesaian
Penyelidikan/pengamanan/peng
Penanganan
galangan
Penyelidikan/Penga
Kejaksaan
manan/
Kejaksaan Negeri
kasus
intelijen
LHK.
LHK.
40.920.0
40.570.00
99.1
00
0
4%
22.760.0
22.760.00
100
00
0
galangan di Kejati, Kejari dan
di
Cabjari
Negeri/Cabang
Penggalangan
yang
Dilaksanakan
Baik,
Tersusunnya
Kejati, Kejari Maupun
Pelaksanaan
Cabjari.
Pelacakan Aset di Kejati dan
Laporan
Hasil
Kejari
Meningkatnya
Terlaksananya
Kualitas
Hukum
Penyelenggaraan
Masyarakat
kepada
3
2
67 %
Kegiatan
Penyuluhan
Laporan
Laporan
pelacakan
pelacakan
aset.
aset.
2
2
Kelompok
100 %
Penerangan Hukum
Kelompo
Kelompok
k
Masyarak
dan
Penyuluhan
%
43
Kegiatan
Masyara
Penyuluhan/Peneran gan
Hukum
at.
kat.
dan
Hubungan
Tersusunya laporan pelaksnaan
Masyarakat
Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejati dan Kejari
2
2
100 %
Laporan
Laporan
anti KKN.
anti KKN.
PIDUM INDIKATOR
SASARAN
TARGET
KINERJA
1
2
3
REALISASI
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
1.330.000.000
634.700.000
47.72
Program Penanganan dan Penyelesaian
Perkara
Pidana Umum Meningkatnya
Terselesaikannya
penyelesaian
Perkara Pidana Umum
perkara
Yang
tindak
400
Diselesaikan
pidana umum di
dalam
Kejaksaan Tinggi,
Penuntutan
dan
Kejaksaan Negeri,
Penuntutan
di
dan
Kejaksaan Negeri dan
Cabang
Kejaksaan Negeri
Cabang
tahap
Pra
205
50.01 %
Penanganan
Perkara
Pidana Umum di Kejaksaan Perkara
Perkara
Tinggi/Kejaksaan
PIDUM.
PIDUM.
dan
Cabang
%
Negeri Kejaksaan
Negeri
Kejaksaan
44
Negeri satu kota dengan Pengadilan Negeri
PIDSUS
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
1
2
3
REALISASI
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
Program
Penanganan
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
dan
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang
Berat
dan
Perkara
Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya
Terselesaikannya
penyelesaian
pelaksanaan
perkara
pidana
penggunaan
pidana
hukum,
upaya
eksekusi
dan akuntabel yang
eksaminasi
dilaksanakan
Perkara Pidana Khusus
oleh
100 %
Penanganan Perkara Tindak
Perkara
Perkara
Pidana Khusus Lainnya di
pidsus.
pidsus.
Kejati, Kejari dan Cabjari
117.750.000
88.470.000
75.13 %
pelaksanaan
secara cepat, tepat
jajaran kejaksaan di
3
Pidana Korupsi dan Tindak
Pengendalian
khusus dan tindak korupsi
3
dan untuk
di Kejaksaan Tinggi
45
daerah.
Terselesaikannya penanganan
3
2
Kasus
Kasus
korupsi.
korupsi.
3
3
Tindak pidana korupsi
Perkara
Perkara
pada
korupsi.
korupsi.
Tindak pidana korupsi pada
67 %
Kasus
Tahap
Penyelidikan
dan
Penyidikan
di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Terselesaikannya penanganan
Tahap
100 %
Perkara
Pra
Penuntutan
dan
Penuntutan
di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
Wilayah I
46
DATUN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
KINERJA
1
2
3
REALISASI
4
PERSENTASE (%)
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN
5
6
PAGU
REALISASI
%
7
8
9
Program Penanganan dan Penyelesaian Perdata
dan
Perkara Tata
Usaha
Negara Peningkatan
Terselesaikannya
Kualitas
dan
penanganan
3
2
67 %
Perkara
Penanganan
dan
Penyelesaian
Perkara
Kuantitas
Perdata dan Tata Usaha
Perkara
Perkara
Perdata
Penyelesaian
Negara
Datun.
Datun.
Negara di Kejati, Kejari dan
Perkara Perdata dan
Tinggi/Kejaksaan
Tata Usaha Negara
Negeri/Cabang
yang
Kejaksaan
Dilaksanakan
di Daerah Baik di
(melalui
Kejati,
Litigasi)
Kejari
di
Kejaksaan
dan
Tata
30.230.000
9.000.000
29.77 %
Usaha
Cabjari Negeri
jalur
Non
Maupun Cabjari. Tersusunya
laporan
12
12
100 %
Operasional Pos Media Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis
Bulan
Bulan
Layanan.
Layanan.
47
