EVALUASI PEMEKARAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : MARBAWI NIM. 100565201147
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
ABSTRAK
Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri, dengan adanya pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabuapten Lingga Tahun 2012. Sesuai dengan permasalahan
yang di angkat dari permasalahan ini
Penelitian menggunakan data sekunder dengan menganalisis dari hasil penelitian (Analisis Deskriptif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam evaluasi pemekaran desa Rantau panjang. adapun faktor- faktor yang menghambat evaluasi pemekaran desa Rantau Panjang dapat di lihat dari efektivitas, efesiensi, kecukupan, peralatan, responsifitas, dan ketepatan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini deskriktip kualitatif yaitu penulis berupa menggambarkan fakta-fakta penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.populasi dalam penelitian ini adalah kepala Desa Rantau Panjang 1 orang, ketua BPD 2 orang, Panetia pemekaran desa 3 orang , dan tokoh masyarakat 3 orang dan Masyarakat 5 orang. dari hasil penelitian ini Pada dasarnya sudah berjalan cukup baik akan tetapi perlu di tingkatkan lagi berdasarkan data-data yang peneliti peroleh dari desa induk tenyata desa yang telah di mekarkan telah mengalami prubahan Temuan tersebut merupakan salah satu kenyataan yang harus dibenahi oleh pemerintah Desa Rantau Panjang.
Kata kunci : evaluasi, pemekaran desa.
2
ABSTRACT The spirit of regional autonomy itself one of which boils down to a desire to split the regions themselves , with the expansion will shorten the span of control between the government and the public . Regional expansion also aspirated to improve equitable development . Evaluation Division of the Village in Desa Rantau Panjang District of North Kabuapten Linga Linga in 2012 . In accordance with the problems in the lift of this problem research used secondary data to analyze the results of research ( descriptive analysis ) . The results showed that in the evaluation of the long seacoast village expansion . As for the factors that hinder the evaluation division Rantau Panjang village can be seen from the effectiveness, efficiency , adequacy , equipment , responsiveness , and accuracy . The method used in this study deskriktip qualitative form authors describe the facts of this study can be obtained through interviews and observasi.populasi in this study is the head of Rantau Panjang 1 , chairman of the BPD 2 , Panetia reallocation of village 3 , and figures 3 people and society 5 people . of the results of this study basically been running quite well but it should be on the increase again based on the data that researchers get from the main village poorer villages that have been in extract has undergone Interchangeability The finding represents one of the facts that must be addressed by the government Rantau Panjang .
Keywords : evaluation , expansion village.
3
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah Memasuki akhir 1990-an Indonesia mengalami perubahan sosial politik yang bermuara kepada pilihan melaksanakan desentralisasi sebagai salah satu modalutama pembangunan Indonesia dengan pemberlakuan undang-undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menempatkan proses desentralisasi dan otonomi daerah ini sebagai satu prioritas dalam pembangunan nasional tersebut diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan, mendorong kerjasama antar pemerintah daerah, menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah, meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta menata daerah otonom baru (DOB). Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian dibandingkan penghapusan ataupun penggabungan daerah.Pemekaran
daerah
dalam
tatanan
filosofis
dimaksudkan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasal 2 PP Nomor 129 Tahun 2000.Argumentasi untuk ini didasarkan atas beberapa dimensi.
4
Pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan. Pemekaran daerah juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan. Dilihat dari posisinya, Desa Rantau Panjang Kecamatan lingga Utara Kabupaten Lingga menurut letaknya sangat strategis, karena berdekatan langsung dengan Kabupaten Lingga.penyelenggaran pemerintah di wilayah pedesaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemekaran Desa di Kabupaten Lingga Khususnya Desa Rantau Panjang. Namun dalam pengamatan pada desa hasil pemekaran yang ada di kabupaten lingga khususnya desa Rantau Panjang ditemukan sebagai berikut: 1. Setelah
dimekarkan
telah
terjadinya
perubahan
dalam
bidang
penyelengaraan pemerinah maupun dalam bidang pembangunan. 2. Setelah dimekaran telah terjadinya perubahan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat desa tersebut hal ini terlihat dari pelayanan yang semakin dekat antara aparat desa di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah ada.Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah, menimbulkan hasil yang memuaskan ataupun tidak.Apakah kinerja meningkat atau tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah menimbulkan konflik atau malah menjadikan daerah semakin makmur dan sejahtera.Evaluasi dilaksanakan karena memang tidak seluruh program kebijakan publik membuahkan hasil yang
5
diinginkan.Terkadang kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran suatu kebijakan.Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berasal dari permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya.Fenomena yang dinilai adalah instrumen kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain.Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja yang terkait kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dunn ( 2003; 608 ) menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.
khususnya
desa
Rantau
Panjang
untuk
menganalisa
kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna, serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan, perkembangan, dan kemajuan pembangunan. Alasan Peneliti mengambil judul tentang Evaluasi Pemekaran Desa Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga UtaraKabupaten Lingga Tahun 2012.Dengan mempertimbangkan “ Bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Linga Utara
6
Kabupaten lingga yang penulis teliti bahwa di Desa Rantau Panjang telah mengalami perubahan yang dominan setelah pemekaran di lakukan
di
bandingkan dengan desa –desa yang telah di mekarkan di nilai cukup baik, di dalam
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,dan
pembinaan
kemasyarakatan telah berhasil. Hal yang menarik untuk saya teliti tentang Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Linggga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012. dengan tujuan untuk membandingkan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum dan sesudah pemekaran itu dilaksanakan. Desa Rantau Panjang sangat strategis karna dilihat dari jarak tempuh dan sarana untuk menuju pusat pemerintahan Kabupaten yang dipandang lebih dekat sehingga dalam menjalankan tugas atau roda pemerintahan bisa tercapai secara Efektip
dan
Efisien.Sepertipeningkatan,
perkembangan,
dan
kemajuan
pembangunan sesuai visi menuju otonomi desa yang sejahtra.Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul : “EVALUASI PEMEKARAN DESA DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012. “ B.Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis ingin menguraikan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini yaitu“ Bagaimana Evaluasi Dampak Pemekaran Desa Rantau Panjang di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012
7
C. Tujuan dan Kenggunaan Penelitian 1.Tujuan Penelitian Untuk Mengetahui bagaimanaEvaluasi Dampak PemekaranDesa Rantau Panjang
di Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.dengan
tujuan untuk mengetahui dan membandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran di laksanakan.penyelenggaran pemekaran dapat dilihat dariefektifitas, efesiensi, kecukupan, peralatan, responsifitas dan ketepatan. 2.Kegunaan Penelitian a. Secarateoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintahan Desa Rantau Panjang untuk melaksanakan tugas dan pungsi seperti yang di harapkan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. b. Secara praktis penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan menerapkan disiplin ilmu pemerintahan
dalam pratek penyelengaraan
pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang peyelengaraan pemerintahan desa. D. Kerangka Teoritis A. Evaluasi Evaluasi Pemekaran Daerah pada dasarnya adalah suatu proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Widodo (2008) untukmelakukan evaluasi kebijakan, program dankegiatan terdapat beberapa tahap yang harus 8
dilakukan mengidentifikasi apa yangmenjadi tujuan kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi bersal dari bahasa Ingris” evaluation” yang di serap dalam pembendaharaan istilah Bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata asli dengan sedikit penyusuaian lapal Indonesia menjadi” Evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan suatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersipat Kuantitatif. Menurut ( Mahmudi 2005;107) apabila evaluasi dikaitkan terhadap ukuran kinerja dan efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dari suatu program. outcame yang di harapkan atau di inginkan dari suatu program atau aktifitas yang di bandingkan dengan hasil yang di harapkan denga tujuan awal dari pelaksanan program tersebut. sedangkan inpact dari dampak epek langsung dan tidak langsung dan konsekuensi yang di akibatkan dalam pencapaian tujuan. yang di ukur dengan membandingkan anara hasil program dengan perkiraan keadan yang akan terjadi apabila program tersebut tidak ada. Selanjutnya menurut Polumbo (dalan person 2006;549) evaluasi dibedakan menuru pungsinya : a. Evaluasi Formatif Evaluasi dilakukan ketika program sedang di implementasikan atau sedang berjalan, atau monitor bagai mana suatu program di kelola atau diatur untuk di hasilkan umpan balik yang bisa berpungsi meningkatkan proses implementasi dan untuk memberikan imformasi yang berguna pada pemimpin program evaluasi sebagai alat untuk mengukur suatu program. b. Evaluasi Sumatif
9
Evaluasi yang di lakukan pada ahir program yang di laksanakan dan merupakan fase dampak bagi pelaksanaan program dimana untuk memberikan informasi tentan mamfaat dan tujuan program membandingkan sebelum dan sesudah program tersebut berjalan dengan mengarahkan kepada keputusan tentang kelanjutan program. responsivitas,danketepatan.evaluasi kebijakan yang di buat untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai.
B. Pemekaran Wilayah 1. Pemekaran Daerah Di era otonomi sekarang ini, sudah tidak menjadi kata yang asing lagi bagi kita, pemekaran daerah merupakan bagian dari desentralisasi dan otonomi daerah. Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. ( Purwadarminto, 2006:132).Definisi pemekaran daerah, masih menjadi perdebatan, karena dirasakan tidak relevan dengan makna pemekaran daerah yang kenyataannya malah terjadi penyempitan wilayah atau menjadikan wilayah menjadi kecil dari sebelumnya karena seringkali pemekaran daerah itu bukan penggabungan dua atau lebih daerah. 2. Tujuan Pemekaran Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat,
meningkatkan
kehidupan
10
berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban (Sabarno, 2007:76). C. Otonomi Daerah Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dan menjadi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Pelaksanaan sistem sentralisasi tersebut membawa beberapa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Diantaranya yang paling menonjol selama ini adalah dominasi pusat terhadap daerah yang menimbulkan besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut: 1. Desentralisasi
adalah
penyerahan
wewenang
pemerintahan
oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerinta kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. D. Desa Desa selain merupakan konsep yang bisa berlaku umum, juga dalam realitasnya ada sekian perbedaan-perdaan (karakteristik) yang meliputinya, sehingga dengan karakteristik yang berbeda tersebut muncullah konsep desa secara khusus. Perbedan desa di indonesia bukan hanya ketika dihadapkan dengan realitas desa di negara lain, bahkan di dalam negara Indonesia sendiri perbedaanperbedaan itu terlihat jelas dan mencirikan karakteristiknya masing-masing. Otonomi Desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi objektif masyarakat.( Ndraha, 2003:442-445) mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat sebagai berikut : 1. Peningkatan nilai sumber daya subkultur ekonomi. 2. Penciptaan keadilan dan kedamaian subkultur pemerintahan. 3. Kontrol terhadap kekuasaan subkultur sosial. Upaya mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa itu memerlukan komitmen politik dan keberpihakan kepada desa menuju kemandirian desa. E.Konsep Operasional Definisi operasional penelitian adalah suatu Konsep yang digambarkan dalam konsep tentu saja tidak akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya
12
dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional.Evaluasi pada dasarnya adalah suatu proses pengukuran dan pembandingan hasil hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yangseharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditetapkan. 1. Evaluasi Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran suatu kebijakan.Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012.Adapun tujuan dari penulisan Konsep Oprasional yaitu Peneliti ingin mengevaluasi serta membandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah pemekaran itu di lakukan, apakah penyelengaraan pemerintahan berjalan lebih baik ataupun malah sebaliknya. Indikator yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah definisi Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang
dimaksud
sehingga
konsep
tersebut
dapat
diamati
dan
diukur.
Adapunindikator yang di gunakan :Efektifitas, Efensiensi, Kecukupan, Peralatan, Responsifitas, Ketepatan. 1. Ditinjau dari indikator efektifitas yang mana efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Maka
13
dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa efektifitas kebijakan termasuk dalam kategori baik ini menunjukkan bahwa pembangunan desa cukup merata meskipun masih ada sebagian yang kurang merata. 2. Ditinjau dari indikator Efisiensi dapat dilihat dari bagaimana usaha mencapai pembangunan yang merata
danbagaimana
usaha
yang
dilaksanakan untukmeningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan usaha-usaha dalam mencapaitujuan kebijakan dirasakan telah optimalbagi masyarakat. Ini disebabkan pemerintahdesa telah maksimal dalam mengusulkan pembangunanyang sudah direncanakan di desa. 3. Berikutnya dilihat dari aspek kecukupan,merupakan suatu rumusan kebijakan. Setelah dilakukanpenelitian dapat diketahui bahwa penilaian terhadapkecukupan dalam menyelesaikan masalahmasalah pembangunan dirasakantelah merata oleh masyarakat, namuntidak semua masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan tersebut. 4.
Dilihat dari aspek perataan, yang mana perataan merupakan pembangunan di Desa Rantau Panjang yang dilaksanakan dapat semakin merata dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.Hal ini disebabkan masyarakat
merasakan
distribusi
manfaat
kebijakan
dari
hasil
pembangunan telah memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat desa dan pelayanan yang diberikan dalam kelancaran urusan administrasi di kantor desa rantau panjang.
14
5. Responsivitas adalah tanggap terhadap keluhanmasyarakat dan mampu memberikan apayang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.Berdasarkan data mengenai penilaian masukdalam kategori baik Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas cukup baik dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat serta menanggapi daya tanggapPemerintah Desa dalam hal melaksanakankebijakan pemekaran desa dan juga cukup baik untuk merespon keluhan serta menanggapi aspirasiyang berkembang di tengahtengah masyarakat dalam rangka pembangunan desa. 6. Ketepatan suatu hasil yang diinginkan dapatditemukan dan dikembangkan sehingga benar- benar berguna dalam memberikan pemecahan persoalan. Ditegaskan
bahwa
penilaian
ketepatan
disini
yaitu
menekankan
pencapaian tujuan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk warga masyarakat.Ini menunjukkan bahwa pembangunan desa yang dilaksanakan telah memberikan manfaat yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang. F. Metode Penelitian 1.Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor ( 2004 : 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Dasar penelitian yang dilakukan adalah Survey Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan
15
dan menganalisis perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan pemekaran Desa Rantau Panjang di laksanakan. 2. Lokasi Penelitian Adapun diadakannya lokasi penelitian di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga tahun 2012.Mempunyai batas wilayah sebagai berikut : a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Besar;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Resun; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Resun dan Laut Kelurahan Pancur; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mentuda Kecamatan Lingga. 3. Jenis Data 1. Data Primer Data primer merupakan data yang bersumber dari informan langsung dan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer.Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mangungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti 1. Populasi dan Sampel .Purposive
sampling
adalah
teknik
penentuan
sampel
dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 85).Informasi yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber peneliti.Informan
16
NO
Informan
Sumber
1
Kepala Desa Rantau Panjang
1 orang
2
Ketua BPD Rantau Panjang
2 orang
3
Panetia Pemekaran Desa Rantau Panjang
3 orang
4
Tokoh Masyarakat
3 orang
5
Masyarakat
4 orang
Sumber : Kantor Desa Rantau Panjang 2014
5.Teknik Alat Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untukmengumpulkan bahan - bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan obyektif (sesuai dengan kenyataan). a. Studi Lapang (field research). Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut : 1. Observasi,yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. 2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan). 17
3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. G. Teknik Analisa Data Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Menurut Milles dan Huberman ,ada tiga komponen pokok dalam Analisis data dengan model interaktif, yakni : 1. Reduksi Data Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 2. Penyajian Data Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk member peluang terjadinya suatu kesimpulan.Selain itu, dalam penyajian data diperlukan perencanaan kolom dan table bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya.Dengan
demikian,
penyajian
data
yang
baik
dan
jelas
sistematikanya sangatlah diperlukakn untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.
18
PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dari Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012. Bahwa penulis menarik kesimpulan Evaluasi terhadap Dampak Pemekaran Desa Rantau Panjang dengan hasil penilaian menunjukan bahwa dalam penyelengaraan pemerintahan Desa Rantau Panjang secara umum masuk dalam kategori baik. Hal tesebut dapat di ukur dari enam indikator, dua dintaranya menyatakan bahwa pemekaran desa cukup sesuai dengan ketentuan dalam perataan dan responsivitas terutama pemerataan pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Hasil penelitian yang saya buat mengenai Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, maka dalam hasil penelitian dari enam indikator tersebut menyatakan bahwa kriteria-kriteria Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, terhadap dampak pemekaran dari tolak tolak ukur yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. 1. Evaluasi pemekaran desa di desa rantau panjang kecamatan lingga utaraKabupaten Lingga Tahun 2012, dapat di katagorikan
baik yang
meliputi sub variable sebagai berikut: a. Efekipitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, dapat di nilai dari beberapa pendapat informan yang peneliti peroleh
19
telah berjalan dengan baik, mengenai sosilisasi program kerja, dan tujuan dari program yang di buat telah berjalan sesuai dengan tujuan dari pemekaran desa rantau panjang. b. Efisiensi sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara
Kabupaten Lingga Tahun 2012
dapat dilihat dari pendanaan desa yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhanya dalam bidang pembangunan fisik dan bidang kesehatan c. Kecukupan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, di tinjau dari segi peningkatan dalam bidang pelayanan apakah berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan dari pemekaran desa rantau panjang
meskipun
ada
beberapa
kendala
yang
menghambat
peningkatan pelayanan. d. Peralatan sebagai bentuk dari Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Uatra Kabupaten Lingga Tahun 2012. Dari fasilitas yang ada di kantor pemerintahan desa Rantau Panjang yang sangat memprihatikan dalam menunjang pembanguna desa,dan juga kurangnya sumberdaya manusia. e. Responsifitas sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di desa Ratau Panjang Kecamatan Lingga UataraKabupaten Lingga Tahun 2012. Mengenai rencana pembangunan desa Rantau Panjang Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes,
20
maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya visi – misi desa. f. Ketepatan sebagai bentuk Evaluasi Pemekaran Desa di Desa Ranatu Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabuapten Lingga Tahun 2012. Dapat dilihat dari partisipasi masyarakat desa rantau panjang yang ikut berperan dalam pembangunan desa dengan kegiatan yang di adakan di buat oleh kepala Desa Rantau Panjang. B. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, selanjutnya di sampaikan beberapa saran antara lain : 1.Kepada pemerintahan Desa Rantau Panjang di harapkan dapat menyediakan sarana atau fasalitas yang perlu di perbaharui lagi agar apa yang menjadi kebutuhan pemerintahan Desa Rantau Panjang Terpenuhi dan Semestinya memang hal ini mendorong peningkatan pelayanan hal ini sejalan juga dengan upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada kepada masyarakat dan sesuai dengan tujuan pemerintahan yaitu kesejah teraan masyarakat. 2. Pemerintahan Desa Rantau Panjang seharusnya melalui Alokasi Dana Desa lebih mendorong perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan dari sisi fasilitas fisik, dalam hal ini Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012, terhadap dampak pemekaran, mengenai infrastruktur terutama jalan, tampak terjadi adanya peningkatan yang signifikan di Desa Rantau Panjang . namun
21
3. dari sisi pemanfaatannya secara optimal perlu menjadiperhatian dari kondisi yang ada, dapat dikatakan bahwa membaiknya kualitasjalan dan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. 4. Para peneliti lain perlu melakukan penelitian lanjut temuan- temuan yang diperoleh dalam penelitian
Evaluasi Pemekaran Desa Rantau Panjang
Kecamataan Lingga Utara Kabupaten Lingga Tahun 2012 agar lebih baik dari peneliti sebelumya.
22
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Rahardjo, 2011. Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu. Abidin, Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Curah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Darmawan dkk, 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah, Jakarta : Bridge, Dunn, William N, 1999. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. Haris, Syamsudin, 2005, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta. Hendratno Edie Toet, 2009, Negara Kesatuan, FederalismeYogyakarta: Graha Ilmu.
Desentralisasi,
dan
Jeddawi, Murtir,2008 Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Total Media. Kansil, CST. Dan Christine S.T. Kansil. 2008, Pemerintahan Daerah Indonesia, Hukum Administrasi Daerah, Sinar grafika, Jakarta. Makagansa, H.R,2008, Tantangan Pemekaran Daerah, Yogyakarta: PusPad. Mustopadidjaya, 2005. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation Moleong, Lexi J, 2010.Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nurmandi, Achmad, 2011. Pemekaran Daerah dan Kinerja Birokrasi Daerah Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Provinsi Riau, Laporan Penelitian JK School Government dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY. . Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Prasojo Eko dkk, Dampak dan Masalah- Masalah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Baru, Jakarta: UI Press, 2012. 23
Peraturan Menteri No 21 Tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi http://www.depdagri.go.id Suharti, erni , 2014 undang –undang desa, Jakarta : redaksi sinar grafika
Sugiyono. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi, Bandung: Alfa Beta. Simanjuntak, Payaman J,2011. Manajemen dan Evaluasi Kinerja, Penerbit Lembaga Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sukriono, Didik,2010, Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa, Malang: Setara Press. Supriady,Bratakusumah, Dedy dan Dadang Solihin. 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Widjaja, HAW. 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Yusuf, Farida. 2008. Evaluasi Program dan Instrumen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
24
