IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITAS SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015
BUDIONO MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)
ABSTRAK Permasalahan rumah menjadi perhatian pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mereka, setiap masyarakat mempunyai penghasilan yang berbeda – beda baik itu tergolong rendah maupun tinggi tidak semua masyarakat mampu membuat rumah yang mereka inginkan. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya mampu memiliki/membangun rumah yang sangat sederhana. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, untuk mengetahui bagaimana implementasi program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di Desa Bukit Harapan Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dan hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan dapat diambil kesimpulan bahwa program rehablilitas sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH) Didesa Bukit Harapan Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga secara umum sudah terlaksanakan, Namun dalam pelaksanaanya banyak rumah yang tidak siap 100% tepat waktu, akibat tidak cairnya dana 30% dari provinsi. Kata kunci : implementasi, program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni
Latar Belakang Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan tarap hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. Undang-undang nomor 01 tahun 2011 tertuang di pasal (3) tentang perumahan dan kawasan permukiman di sebutkan, Perumahan dan kawasan permukiman
juga
diselenggarakan
untuk
mendukung
penataan
dan
pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selain itu juga untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Fenomena yang terjadi di masyarakat desa bukit harapan pada tahun 2015 adalah:
1. Alokasi anggaran RTLH diberikan kepada penerima rehabilitas sosial (RSRTLH), secara bertahab yaitu dua kali penyerahan kepada penerima RTLH dengan rincian anggaran Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tahap awal, dan Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah ) tahap akhir yang tidak cair. ( sumber : kantor dinas sosial ) 2. Pengerjaan program RTLH tidak selesai tepat waktu dengan yang sudah di tentukan. Hal ini di tandai dengan masih adanya pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum selesai dari target waktu yang di tentukan ( sumber : kantor desa bukit harapan ). Rumusan Masalah Berdasrkan latar belakang di atas , maka permasalahan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni dari pemerintah saat ini masih belum tepat sasaran . hal ini menimbulkan permaslahan dan kepala desa juga belum berperan aktif dalam menyalurkan bantuan rumah layak huni kurangnya peran untuk memantau secara langsung keadaan rumah masyarakat desa bukit harapan yang seharusnya mendapat bantuaan pembangunan rumah layak huni tetapi masih belum dapat. Adapun rumusan masalah di lihat dari kasus tersebut maka rumusan masalahnya 1. Bagaimana pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH ) di desa bukit harapan ? 2. Gejala apa saja yang jadi hambatan dalam meyalurkan rumah tidak layak huni (RTLH) di desa bukit harapan ?
Tujuan Penelitan 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kepala desa serta wawasan dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat agar tepat sasaran. 2. Manfaat praktis , hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan rujukan khusnya bagi kepala desa untuk menanggarkan bantuan dengan tepat. KONSEP TEORI Implementation (Pelaksanaan) Menurut pressman dan wildavsky dikutip dalam buku purwanto dan sulistyastuti (2012:12 ) mengemukan bahwa “implementation (pelaksanaan) dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan ( to carry out ), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumenkebijakan (to fulfill ), untuk mengasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan( to produse), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijaka (to complete )”.Dapat dijelaskan
kebijakan yang dilakukan oleh paa pelaksana/ impelementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya diharapkan akan mencul manakala policy output dapat di terima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran. KONSEP OPERASIONAL Agar penelitian ini lebih terarah maka di perlukan konsep operasional untuk peneliti, peneliti disini menggunakan konsep operasional menurut Djopari (2001:6.9), proses inflementasi suatu kebijakan dapat dianalisis dari 3 sudut pandang. Dipilihnya teori djopari karena dalam penelitian ini ingin melihat mulai dari pelaksanan pada tahap implementor sebagai pembuat kebijakan,Pejabat dilapangan yang mengawasi pelaksanan RT-RTLH kemudian melihat dirasakan kelompok sasaran atas dampak dari RS-RTLH. Hal ini yang menadi pengukuran dalam penelitian RS-RTLH di desa bukit harapan yang dipaparkan sebagai berikut 1) pemraksa kebijakan/ pembuat kebijakan (the centre) 2) Pejabat – pejabat dilapagan (the periphery) 3) Kelompok sasaran (targer group). Hal ini dapat dilihat dari indikator. Metode Penelitian Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif Lokasi Penelitian
Lokas penelitian dilaksanakan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Lingga Utara Kabuten Lingga. Alasan desa bukit harapan merupakan salah satu desa pesisir yang mana masyarakat bekerja sebagai masyarakt nelayan dan petani dimana daya beli atau untuk membuat rumah sangatlah kurang karena dipengaruhi oleh hasil kerjanya dan kurangnya pengetahuan mengenai betapa pentingnya rumah untuk kehidupan mereka sendiri. Informan Adapun informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dianggap mengetahui dari masalah penelitian.menurt Arikunto (2016:145) informan adalah orang yang akan memberikan informasi. Kriteria informan adalah: masyarakat yang menerima bantuan RTLH yang sudah berkeluarga, kemudian orang-orang yang memahami tentang program RTLH, dan yang mendata masyarakat desa Bukit harapan. Jenis dan Sumber Data Data primer Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh di lapangan dengan melakukan peneliti,observasi serta wawancara dengan pihak yang terkait. Data Skunder Sumber Data Skunder merupakan sumber yang diperoleh tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau wawancara namun data yang diperoleh lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber: Sugiyono (2014:308)
Tehnik Pengumpulan Data Menurut nazir (2003:221) pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data dapat pula diartikan sebagai cara bagaimana peneliti menemkan metode setap – tepatnya untuk memperoleh data . maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneli antara lain: a) Wawancara. b) Observasi c) Dokumentasi Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit, dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis
menggunakan
angka-angka
melainkan
yang
diperoleh
akan
diintrepetasikan sesuai dengan tujuan penelitian. menurut Bogdan dan Biklen (Meleong 2006 :248) teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dangan data , mengorganisasikan data,dikelola dan menemukan pola ,menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari .
LANDASAN TEORITIS Kebijakan Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah, Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh “otoritas” dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya.Easton mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Kebijakan adalah suatu ketepatan menurut prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu .kebijakan secara umum menurut abidin (2004:31-33) dapat dibedakan tiga tingkatan: 1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang fositif ataupun negative yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. 2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabar kebijakan umum . untuk tingkat pusat , peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undangundang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksana. Implementasi Kebijakan Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan.Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.Suatu
kebijakan harus diimplementasian agar
mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut pressman dan wildavsky dikutip dalam buku purwanto dan sulistyastuti (2012:12 ) mengemukan bahwa “implementation (pelaksanaan )dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan ( to carry out ), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill ), untuk mengasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan( to produse), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (to complete )”.
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Gambaran Umum Desa Bukit Harapan Desa bukit harapan merupakan desa yang terletak di kecamatan lingga utara kabupaten lingga.Desa bukit harapan merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di kecamatan lingga utara di Kabupaten lingga dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan laut kecamatan senayang, sedangkan disebelah selatan desa bukit harapan berbatasan dengan desa pekaka, kemudian disebelah barat desa bukit harapan berbatasan dengan desa bukit langkap, selanjutnya desa bukit harapan berbatasan dengan desa limbung disebelah timur.Luas wilayah desa bukit harapan sekitar 45,5 km2 (SK gubernur riau no. 49 tahun 1997). Sebagai desa yang memiliki sumber daya alam yang terbentang luas masyarakat desa bukit harapan memanfaatkan laut sebagai mata pencaharian, akan tetapi ada sebagian kecil penduduk yang bertani, berkebun dan beternak. Secara umum keadaan topografi desa bukit harapan adalah daerah dataran dan perbukitan.Desa bukit harapan memiliki potensi laut yang signifikan untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidup, desa yang begitu strategis ini juga memiliki daratan yang luas untuk dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk berkebun dan bercocok tanam.Untuk itu desa bukit harapan kerap disebut sebagai desa teladan di kecamatan lingga utara kabupaten lingga dengan letaknya yang begitu strategis untuk dilalui jalur darat maupun jalur laut. Iklim desa bukit harapan sebagaimana kelurahan/desa lain di wilayah indonesia beriklim tropis dengan dua musim yakni musim kemarau dan musim hujan.
IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK DI DESA BUKIT HARAPAN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 Bedah rumah adalah bantuan rehablitas sosial bagi keluarga berumah tidak layak huni berupa bahan bangunan maupun uang bagi penerima bantuan rumah tidak layak layak huni dan rumah yang lingkunganya tidak sehat dari segi teknis kesehatan, yang dikarenakan kondisi sosial ekonomi tidak mampu untuk memperbaiki rumah tinggalnya dan membuat rumah yang baru dengan adanya rehabilitas sosial rumah tidak layak huni diharapkan mampu membantu masalah tersebut dengan adanya rehabilitas sosial rumah tidak lauak huni dapat meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berumah tidak layak huni, dengan melakukan sosialisasi betapa pentingnya rumah sehat dan bantuan yang di berikan pemerintah.Dasar hukum program bantuan rumah tidak layak huni adalah undangundang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian pasal 34 yaitu fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh negara serta peraturan bupati lingga nomor 13 tahun 2015 tentang teknis pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH ) di Kabupaten Lingga. Pemrakarsa kebijakan / pembuat kebijakan (the centre) hal ini dapat dilihat dari indikator: a. Peleksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) di desa bukit harapan kepada masyarakat.
Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa pengawasan yang di lakukan oleh intansi – intasi dan lembaga – lembaga pemerintah yang terkait dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lingga melalui dinas sosial, dilakukan kerja sama, baik itu dengan pemerintahan Desa Bukit Harapan maupun dengan masyarakatnya, tujuan dilakukan kerja sama tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap bantuan RTLH di tempat tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari program rumah tidak layak huni tersebut yang ingin dicapai: Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi
keluarga fakir miskin.
meningkatkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbngan, dan pendidikan atau adanya kenyamanan bertempet tinggal. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan pemukiman,keluarga fakir miskin. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkat kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungan hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan penyaluran dana perbaikan rumah tidak layak huni bab II pasal 2. Masyarakat penerima sasaran progran rumah tidak layak huni di berikan kewenangan untuk melaksanakan rehabilitas terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok atau gotong-royong, hal ini sesuai dengan prinsif pemberdayaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bantuan rehabilitas sosial rumah tidak layak huni tahun 2015 nomor 13 bab II pasal 3.
b. Sosialisasi program rumah tidak layak huni (RTLH) kepada masyarkat di desa bukit harapan. Setelah melakukan wawancara dengan informen maka dapat di analisa sosialisasi berkaitan dengan rehabilitas sosial rumah tudak layak huni ini agar program tersebut dapat mencapai tujuanya untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk memberi kesadaran kepada masyarakat kalau rumah merupakan hal yang harus di penuhi selain sebagai tempat istirah juga sebagai tempat seorang anak memperoloh pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya dalam kehidupan sehari – hari. Sosialisasi memerupakan langkah awal dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni.Setidaknya dalam sosialisasi pemerintah bisa memotivator masyarakatnya agar lebih semangat dalam menjalankan program tersebut.Pemerintahan desa bukit harapan melakukan sosialisasi yang dihadiri oleh masyarakat desa bukit harapan, kegiatan sosialisasi rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ini di ikut 23 orang masyarakat penerima rumah tidak layak huni pada tahun 2015 dan 1 orang pendamping serta aparat desa dan intansi yang terkait. pejabat – pejabat lapangan (the periphery ) hal dapat kita lihat dari beberapa indikator kerja sama antara pemerintahan desa bukit harapan dengan pihak RT untuk melakukan pendataan Dari hasil wawancara dan observasi yang terjadi dilapangan maka dapat di analisa kerja sama emang pernah terjadi antara intansi – intasi terkait walaupun
kurang berjalan dengan baik hal ini dapat kita lihat dari kutipan hasil wawancara kepada masyarakat tadi. Perlu adanya kerja sama antara intansi - intansi atau lembaga yang terkait tadi agar mereka bisa memperbaiki kesalah yang terjadi dan apa tugas dan wewenang mereka agar program tersebut berjalan dengan baik pula dan sampai pada tujuan yang ingin di capai. Keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH ) ini tidak luput dari ikut andil mereka dalam pendataan kepada masyarakat agar tepat sasaran dan keberhasil ini juga dipengaruhi keterampilan pelaksanana program ini. Kerja sama
yang baik sangat untuk
mensuksuskan program ini. Dalam pelaksanaan program ini keterampilan seorang pelaksana sangatlah dibutuhkan untuk sosialisasi dan untuk mengetahui standar operasional pekerja dalam melaksanakan program tersebut. adanya standar operasional dalam pelaksanaan program RTLH Berdasarkan wawancara dan observasi dilapangan dalam pelaksana suatu program alangkah baiknya jika program yang dilaksana diketahui aturanya dan bagai mana pelaksanaanya di lapangan agar bagi pelaksana aoa bila masyarakat bertanya mendapat jawaban dan bisa memahai untuk apa progra tersebut dilaksanakan. Femena yang terjadi di desa bukit harapan setelah melakukan observasi dilapangan dan wawancara dengan masyarakat dan intansi yang terkait di program rumah tidak layak huni (RTLH ),sangat disayang saat di tanya apakah RT,RW ataupun dusun ada memegang petunjuk dari program yang ingin dilaksanakan mereka sama sekali tidak ada memegang bahkan tidak tahu petunjuk dalam pelaksanaan program tersebut. hal harus menjadi perhatian desa bukit
harapan karena apabila dibiarkan di takutkan program tersebut menjadi tidak tepat sasaran. kelompok sasaran (target group ) dalam program rumah tidak layak huni Kelompok sasaran dalam program rumah tidak layak huhi di desa bukit harapan adalah masyarakat yang kurang mampu serta berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari RP.1.500.000,00 menurut pedoman pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH ) dan berada di wilayah kabupaten lingga yang namanya terdaftar dalam penerimaan bantuan yang didata melalui RT dan pejabat desa. Dari hasil wawancara dan observasi dilapangan maka dapat diketahui dengan adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat mengenai program rumah tidak layak huni ini di desa bukit harapan dapat membantu masyarakat,dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka yakni rumah dalam kehidupan sosialnya. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya program ini sangatlah baik buat kehidupan dan kesejahteran mereka, dari mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah yang layak buat keluarga mereka sekarang sedah bisa dipenuhi dengan layak. Namun bantuan rumah tidak layak huni didesa bukit harapan berjalan kurang masksimal dikarenakan tidak siapnya rumah bantuan 100% tepat pada waktunya sehingga meninbulkan kekecewaan kepada masyarkat.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan
observasi dilapangan dapat diambil
kesimpulan bahwa program rehablilitas sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) di desa bukit harapan kecamatan lingga utara kabupaten lingga secara umum sudah terlaksanakan, seperti dari pihak dinas sosial maupun dari pihak desa telah mensosialisasikan program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ((RS-RTLH) kepada masyarakat penerima dan dilain pihak dina sosial maupun pihak desa telah melakukan kerja sama, baik di desa maupun di masyarakat dalam pengawasan program bantuan rumah tidak layak huni dan apabila terjadi penyelewnganaan segara melaporkan kepada pihak dinsos agar bisa ditindak lanjuti,dengan adanya program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni ((RS-RTLH) di desa bukit harapan memang memberi perubahan sosial perubahan sosial nantinya akan menjadi
dalam kehidupan masyarakat penguat sosial dalam usaha
pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di kabupaten lingga umumya dan khusunya untuk desa bukit harapan. Namum ada beberapa masalah dalam pelaksanaan program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di desa bukit harapan hal ini dapat dilihat dari selama pelaksanaan program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni tahun 2015 desa bukit harapan, belum mampu menyelesaikan rumah - rumah warga atau rumah tidak layak huni secara 100% tepat pada waktu yang telah di tentukan (100 hari kalender) dikarenakan tidak cairnya dana dari provinsi sebesar 30%.
Masyarakat yang menerima merasakan dengan adanya progran rehabiltas sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) emang ada perubahan dalam kehidupan mereka setelah menerima bantuan tersebut tetapi sangat di sayangkan bantuan yang di beri tidak tuntas atau selesai sehingga menimbulkan kekecewaan di masyarakat penerima. Selain itu dalam peleksanaan program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH) dalam pelaksanaanya masyarakat tidak mengetahui adanya standar operasional dalam pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni tersebut dan walaupun ada standar operasional tersebut tetapi belum dilaksanakan dengan baik di desa bukit harapan. B. Saran Adapun saran yang yang dapat disampaikan kepada pihak – pihak atau intansi – intansi yang terkait khususnya untuk pemerintahan desa bukit harapan untuk program rehabilitas sosial rumah tidak layak huni : a) Seharusnya pemerintah kabupaten lingga terutama pihak dinas sosial, harus mampu bekerja sama dengan baik dengan pihak provinsi dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni agar ada kepastian yang diberikan atau solusi dari permasalahan dana yang belum ada kepastian sampai saat ini. b) Kepada pihak desa bukit harapan seharusnya dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni jika emang ada standar operasional dalam pelaksanaan maka terapkanlah sesuai aturan yang telah ada.
DAFTAR PUSTAKA Abidin, Said Zainal .2004. Kebijakn Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Abdul Wahab, Solichin. 2001 . Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kepenyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dar Kebijakan Publik. Bandung : Cv Alfsbeta. Arikunto. Suharsini 2006. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Pt Gramedia Pustaka. Bhenyamin Hossein, Hubungan Penyelengaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis Dan Birokrasi No.1/I/Juli 2000. Djopari, Jrg,2001. Ilmu Pemerintahan. Jakarta , Universitas Indonesia. Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : Gajah Mada . Moleong , Lexy , 2011 . Metodologi Penelitian Kualitatif . Pt.Remaja Rosdakarya. Moleong, Lexy . 2006 . Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung .Pt.Remaja Rosakarya Nazir, Moh 2003 Metode Penelitian Jakarta:Ghalia Indonesia. Nugroho, Riant D.2004 Kebijakan Fublik Formasi Implementasi Dan Evaluasi. Jakarta :Pt.Elek Media Komputindo. Nugroho, Riant D .2012. Public Policy . Jakarta:Ptgramedia
Purwanto, Irwan Agus Dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012 Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia . Gava Media. Yogyakarta. Ridwan, 2003, Skala Pengukuran Pengukuran Penelitan , Penerbit Alfabeta,. Bandung Sugiyono, 2014 . Judul Buku Penelitian Kombinasi . Bandung : Alfabeta. Sugiyono . 2011 . Metode Pendekatan Kualitatif, Kualitatir R & D . Bandung : Alfabeta. Suharto, Edi, 2008. Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia . Bandung : Alfabeta. Syafarudin. 2008, Kebijakan Pendidikan. Jakarta : Balai Pustaka. Widodo, Joko. M.S.2013. Analisis Kebijakan Publik , Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik, Malang :Bayu Media Publishing. Perundang- Undangan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Amademen 4 Tentang Fungsi Rumah Undang- Undang Nomor.06 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Permukiman
Tentang Perumahan Dan Kawasan
Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peraturan Gubenur Kepri Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Program Penanggulangi Kemiskinan Kepulaan Riau Peraturan Bupati Lingga Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Bantuan Rehabiltas Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RT-RTLH)
