EVALUASI PEMEKARAN DI DESA KABUPATEN LINGGA (Studi Di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh:
JARIAH NIM :110565201119
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
EVALUASI PEMEKARAN DI DESA KABUPATEN LINGGA (Studi Di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga) JARIAH Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi. Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang sudah dimekarkan, namun belum banyak perubahan yang terjadi di desa ini selama adanya pemekaran. Seperti pembangunan yang belum merata, Pelayanan birokrasi yang belum optimal karena aparatur desa yang ada saat ini belum memadai dari segi pendidikan dan kemampuan, kemudian fasilitas umum belum diupayakan dengan baik seperti ketersediaan listrik yang tidak memadai. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan adalah dampak apa yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan pemekaran di daerah ini. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui mengevaluasi Pemekaran Desa Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 11 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pemekaran di Desa Tanjung Lipat selama ini belum berjalan dengan baik pembangunan yang ada di Desa Tanjung Lipat masih belum merata dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Masih banyak yang harus di perbaiki. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak signifikan bagi ketersedian sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat. Pada indikator tingkat pendapatan masyarakat maka di ketahui bahwa pemekaran ini belum membawa dampak perubahan adanya pemekaran ini, bahkan masyarakat khususnya nelayan mengatakan bahwa belum merasakan dampak dari pemekaran ini bahkan bantuan yang sebelumnya ada saat ini sudah tidak di berikan lagi
Kata Kunci : Evaluasi, Pemekaran, Desa
1
ABSTRACT
Laws on local governance has brought changes in the implementation of local governance. One of those changes is the space and opportunity for local governments to conduct a blossoming as a manifestation of the exercise of autonomy. The village of Cape Fold Subdistricts Senayang already created, but has not been a lot of changes happening in the village during the existence of the expansion. Such a development has not been evenly distributed, service bureaucracy that is not optimal because the existing village apparatus currently has not been adequate in terms of education and skills, then public facilities has not been attempted as well as the availability of electricity is inadequate. Based on the above, the key issue becomes a discussion is the impact of what the community felt towards the implementation of the expansion in this area. The purpose of this research is to know basically evaluate the expansion Villages of Tanjung Lingga Regency Senayang subdistrict of Folding. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. Informants in this study consists of 11 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research it can be noted that the expansion in the Cape Fold as long as it has not gone well construction in the village of Cape Fold is still not evenly and not in accordance with the wishes of the community. There is still much that needs to be fix. Of the results showed that the expansion is not significant impact to availability of infrastructure that can be seen from the lack of facilities to roads, water facilities that are not comparable with the level of use of the community. On indicators of income levels of society then in the know that the expansion has not brought the impact of changes in the presence of this expansion, even community especially the fishermen say that haven't felt the impact of this expansion the previous aid even exists today is no longer given Keywords: Evaluation, Expansion, Village
2
I A.
PENDAHULUAN Latar Belakang
Desa merupakan garis depan pemerintah pusat yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelengaraan pemerintahan secara berdaya guna dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa itu menunjuk wilayah, yang dialami oleh masyarakat, yang didalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata kelola (governance), diikat oleh aturan main yang disepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks ini, dulu desa itu adalah negara. Sebelum negara monarki atau sekarang bergeser menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu desa sudah sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom. Dengan lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab. Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah
(grasroots), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Pada saat pola pemerintahan sentralistik, daerah menerima saja program-program yang telah dirancang dari pusat. Akan tetapi, sekarang ini daerah harus melakukan sendiri aktivitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan beban pekerjaan yang semakin banyak tersebut, maka sumber daya manusia harus siap, baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan dalam hal sumber pembiayaan pembangunan, daerah dituntut untuk mampu membiayai sebagian besar kegiatan pembangunannya, sehingga sekali lagi diperlukan sumber daya manusia yang kreatif yang dapat menghasilkan pemikiran, konsep, dan kebijakan bagi pemenuhan sumber pembiayaan pembangunan. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses pelaksanaan otonomi. Pemekaran wilayah tersebut berupa pemekaran kecamatan dan pemekaran desa/kelurahan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pemekaran dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan daerah menjelaskan bahwa tujuan pemekaran, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah
dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pemekaran desa harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti syarat administratif, syarat teknis, dan syarat kewilayahan, dan lain sebagainya serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dimekarkannya daerah dan diberikannya pemekaran wilayah.
1. untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan. percepatan demokrasi 2. percepatan perekonomian daerah 3. percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta 4. peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah.
Pada tahun 2012 ada 12 Desa yang ikut di bentuk atau dimekarkan di Kabupaten Lingga yaitu Desa Pulau Bukit, Desa Tajur Biru, Desa Tanjung Lipat, Desa Resun, Desa Belungkur, Desa Pantaai Harapan, Desa Penuba timur, Desa Nerekeh, Desa Bukit Belah, Desa Resang Desa Pelakak dan Desa Persing. Berdasarkan Peraturan Daeran Nomor 36 Tahun 2012 Tentang pemekaran desa Tanjung lipat dijelaskan bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Desa Mamut serta adanya aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan masa mendatang maka perlu adanya pemekaran. Mengingat letaknya yang strategis dikarenakan berbatasan dengan desa-desa lama dan ditunjang rentang kendali antar dusun Tanjung Lipat dengan pusat pembangunan Kabupaten Lingga sangat memungkinkan Desa ini untuk berdiri sendiri. Namun hingga saat ini masyarakat Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten
Terkait dengan pemekaran desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pemekaran, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pemekaran desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. (Tri Ratnawati: 2009: 23). Pemekaran Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pemekaran desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pemekaran desa pada
4
Lingga belum merasakan dampak dari pemekaran tersebut. Keadaan yang serba terbatas seperti tersebut di atas berdampak pada masyarakat tempatan yang merasa tertinggal dan tersisih dari daerah pusat pemerintahan kabupaten. Saat ini kantor desa memang sudah ada, namun pelaksanaannya tidak sebaik seperti yang diharapkan masih sama dengan sebelum adanya pemekaran hanya tempatnya saja yang saat ini sudah berada dekat. Pelayanan aparatur masih jauh dari yang diharapkan dapat dilihat kantor desa tutup pada siang hari, aparatur masih banyak datang terlambat sehingga pelayanan untuk masyarakat terhambat tidak hanya itu aparatur yang ada juga belum sesuai dengan tugasnya karena sebagian besar aparatur desa diambil dari Desa Tanjung Lipat bukan berdasarkan pendidikan maupun keahlian.
Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga)”. B. Perumusan Masalah Sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui secara mendalam Evaluasi Pemekaran Desa Kabupaten Lingga dasar perumusan masalah penelitian ini sebagaimana berikut ini: “Bagaimanakah Evaluasi Pemekaran Desa Kabupaten Lingga Di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga?” C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pemekaran Di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan secara praktis : Diharapkan dapat memberikan manfaat serta acuan bagi semua pihak terhadap Evaluasi Pemekaran di Desa Kabupaten Lingga (Studi Di Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga). Sebagai Bahan informasi dan acuan bagi pemerintah Desa dalam membangun desanya. b. Kegunaan akademis : Sebagai bahan refrensi bagi penelitian yang sama khususnya bidang Ilmu Pemerintahan.
Desa Tanjung Lipat Kecamatan Senayang sudah dimekarkan, namun belum banyak perubahan yang terjadi di desa ini selama adanya pemekaran. Seperti pembangunan yang belum merata, Pelayanan birokrasi yang belum optimal karena aparatur desa yang ada saat ini belum memadai dari segi pendidikan dan kemampuan, kemudian fasilitas umum belum diupayakan dengan baik seperti ketersediaan listrik yang tidak memadai. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan adalah dampak apa yang dirasakan masyarakat terhadap pelaksanaan pemekaran di desa ini. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat serta meneliti dengan judul “EVALUASI PEMEKARAN DI DESA KABUPATEN LINGGA (Studi Di
D. Konsep Operasional Untuk melihat perkembangan suatu daerah pemekaran, diperlukan adanya perbandingan kinerja daerah tersebut sebelum dan sesudah pemekaran. Dari hal ini akan terlihat, apakah terjadi perubahan (kemajuan)
5
yang signifikan pada suatu daerah setelah dimekarkan. Pendekatan semacam ini dapat dianggap kurang tepat bila tidak ada perbandingan yang setara. Oleh sebab itu dilakukan pula perbandingan antara daerah yang dimekarkan daerah yang tidak melakukan pemekaran. Dalam konsep teori yang telah dijelaskan bahwa untuk melihat evaluasi maka dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Agustino (2006:188) dimana dijelaskan bahwa kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi : a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan / program. b. Tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agenciessudah benar-benar efektif. Responsive, akuntabel dan adil. c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
statistik sebagai alat bantu analisis. Pendapat Moleong (2006:248) bahwa analisis deskriptif kualitatif, yaitu “ Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. II. LANDASAN TEORI Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Evaluasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan monitoring serta evaluasi sebagai langkah akhir”. Menurut Winarno (2007:144) Evaluasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Evaluasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007;145) berpendapat bahwa Evaluasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan dan benefit. Sementara itu, Grindle (dalam Winarno 2007:146) juga memberikan pandangannya tentang Evaluasi
E. Metode Penelitian Jenis Penelitian yang akan dilakukan yaitu bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2004:11) bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variable satu dengan variabel yang lain. F. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan untuk menganalisa data-data yang didapat dari penelitian ini adalah analisis Kualitatif, yaitu data yang berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak tidak dapat disusun sehingga dalam analisis data kualitatif tidak menggunakan perhitungan mathematis atau teknik
6
dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas evaluasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan Pemerintah.
atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi sangat berperan dalam nilai-nilai suatu tujuan dan target yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2006:73) “Evaluasi kinerja diartikan juga sebagai kegiatan mengukur/menilai pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan sukses atau gagalnya seorang pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibidang kerjanya masing-masing”.
Dari beberapa pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa Evaluasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat Pemerintah. Evaluasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksud untuk membuat program berjalan. Wibawa dkk yang dikutip Nugroho (2004:186) mengatakan evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu: 1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benarbenar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan,
Menurut Agustino (2006:188) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi : a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan / program. b. Tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agenciessudah benar-benar efektif. Responsive, akuntabel dan adil. c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu proses pekerjaan, karena dengan adanya evaluasi maka hal tersebut akan mempermudah jalannya suatu proses kerja dalam sebuah
7
organisasi. Dunn (2003:610) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan bahwa:
responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan 6. Ketepatan : suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis.
1. Efektivitas : Berkenaan dengan apakah program/kebijakan tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya 2. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. 3. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan 4. Perataan : Kebijakan/program tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan. 5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria
Untuk dapat mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan, maka pemimpin harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, inspeksi, pengendalian dan berbagai tindakan yang sejenis dengan itu, bahkan bilamana perlu mangatur dan mencegah sebelumnya terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya yang mungkin terjadi. Apabila kemudian ternyata ada penyimpangan, penyelewengan atau ketidak cocokan maka pemimpin dihadapkan kepada keharusan menempuh langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan.Dan apabila semuanya berjalan baik, demi kemajuan organisasi, yang bersangkutan selalu harus diadakan aktivitas penyempurnaan atau melakukan evaluasi. Suchman (Arikunto, 2004:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
8
Definisi lain dikemukakan oleh Worthendan Sanders (Arikunto, 2004:1) yang mengemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternative strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang ingin dipengaruhi, instrumen kebijakan yang dipergunakan, respons dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah ada. Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah, menimbulkan hasil yang memuaskan/tidak. Apakah kinerja meningkat atau tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah menimbulkan konflik horizontal atau malah menjadikan daerah semakin makmur dan sejahtera. Evaluasi dilaksanakan karena memang tidak seluruh program kebijakan publik membuahkan hasil yang diinginkan. Terkadang kebijakan yang dibuat gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran suatu kebijakan.
Suharto (2007:40) mengemukakan bahwa evaluasi pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan.Evaluasi menyediakan data dan informasi yang bisa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasirekomendasi bagi perbaikanperbaikan yang diperlakukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli maka diketahui bahwa dengan adanya evaluasi baik yang dilakukan oleh intern ataupun ekstern dari suatu kebijakan/program, diharapkan kebijakan-kebijakan kedepan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena, yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai tertentu. Fenomena yang dinilai adalah berbagai fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan
Studi ini akan melakukan evaluasi berdasarkan tujuan pemekaran yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam PP 39 Tahun 2006 secara khusus membahas mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, definisi evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standard. Evaluasi difokuskan
9
‘output’ kepada
akan aspek
kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri. Berdasarkan pemikiran di atas, maka evaluasi difokuskan pada:
masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Desa Tanjung Lipat adalah salah satu Desa Pemekaran dari desa Mamut, dan terdiri dari beberapa pulau. Desa Tanjung Lipat mulai terbentuk pada tahun 2013 jumlah 211 KK dan sebanyak 786 jiwa, Mata Pencaharian Penduduk 90 % Nelayan. Sebelum dipilihnya kepala Desa dijabat oleh Pjs.Kantor Camat Senayang (SJAHAR RIBUAN) Pada Tanggal 25 Juli 2014 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa Tanjung Lipat adalah Saudara NASRI Penduduk Tanjung Lipat, yang di lantik menjabat Sebagai Kepala Desa Tanjung Lipat Pada Tanggal 26 Agustus 2015 sekdes Saudara MAZLAN Sekdes pindahan dari Desa Mamut. Letak geografi Desa Tanjung Lipat , terletak diantara : Sebelah Utara yaitu Desa Rejai dan Desa Mamut. Sebelah selatan yitu Desa Tanjung Kelit dan Desa Pasir panjang. Sebelah Barat yaitu Desa Pasir panjang dan Sebelah Timur Desa Perairan Mamut
a) perekonomian daerah; b) keuangan daerah; c) pelayanan publik; serta d) aparatur pemerintah daerah. Keempat aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru, yang pada gilirannya membutuhkan aparatur untuk menjalankannya. Dalam tugas menjalankan fungsi kepemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada, agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini harus dilakukan melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi, juga kembali ke
IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui program pemekaran desa di Desa Tanjung Lipat dalam indikator pembangunan yang ada di desa Tanjung Lipat diketahui bahwa pembangunan yang ada di Desa Tanjung Lipat masih belum merata dan belum sesuai dengan
10
keinginan masyarakat. Masih banyak yang harus di perbaiki. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak signifikan bagi ketersedian sarana dan prasarana yang dapat terlihat dari tidak adanya fasilitas jalan yang baik, fasilitas air yang tidak sebanding dengan tingkat penggunaan masyarakat. Pada indikator tingkat pendapatan masyarakat maka di ketahui bahwa pemekaran ini belum membawa dampak perubahan adanya pemekaran ini, bahkan masyarakat khususnya nelayan mengatakan bahwa belum merasakan dampak dari pemekaran ini bahkan bantuan yang sebelumnya ada saat ini sudah tidak di berikan lagi 2. Tindakan yang ditempuh Tindakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam program pemekaran sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil diketahui dalam indikator Keterbukaan penyediaan Informasi tentang alokasi dana dan kemana saja dana tersebut akan dialirkan diketahui Ada dana yang di berikan untuk desa tanjung lipat sebesar 1.347.097.887 pada tahun 2016, dulu sebelum pemekaran pendapatan hanya berjumlah Rp. 229.907.277, pada saat itu juga desa ini masih bergabung menjadi desa Mamut. Selama pemekaran ini banyak pembangunan yang mulai Desa Tanjung Lipat upayakan. Semua pembangunan di dasari kepentingan dan aspirasi masyarakat. Seperti pembangunan sarana prasarana umum kemudian dalam indikator pemerintah Desa Tanjung Lipat memiliki daya tanggap yang baik terhadap kebutuhan masyarakat di temukan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Lipat memiliki daya tanggap yang baik terhadap kebutuhan masyarakat hal ini
dilihat dari sebelumnya di Desa ini tidak memiliki kantor desa, sehingga jika ada permasalahan maka masyarakat harus menyebrang ke kelurahan atau ke kecamatan namun minimnya pengetahuan aparatur desa dalam bidang Teknologi Informasi yaitu laptop karena kurangnya minat aparatur untuk belajar mengoperasikan laptop. Kemudian kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa masih rendah hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan aparatur pada umumnya hanya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengikuti Paket C, berdasarkan hasil observasi juga ditemukan bahwa aparatur desa selalu pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang telah ditentukan dengan alasan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang berurusan. 3. Efek dan Dampak Efek dan dampak dari pemekaran itu sendiri ditemukan bahwa dalam indikator manfaat hasil pemekaran yang dirasakan masyarakat bahwa harus ada evaluasi menyeluruh terhadap Desa Tanjung Lipat. Apakah terlihat hasil pemekaran wilayah, menimbulkan hasil yang memuaskan/tidak. Kemudian dalam dimensi adanya lingkungan eksternal yang kondusif dijelaskan bahwa di Desa ini masih perlu banyak perhatian Desa Tanjung Lipat. Sarana dan prasarana di desa Tanjung Lipat masih terlalu minim. V. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pemekaran di Desa Tanjung Lipat selama ini belum berjalan dengan baik namun di Desa ini masih perlu banyak perhatian Desa Tanjung Lipat. Sarana dan prasarana di desa Tanjung Lipat masih terlalu minim
11
kemudian minimnya pengetahuan aparatur desa dalam bidang Teknologi Informasi yaitu laptop karena kurangnya minat aparatur untuk belajar mengoperasikan laptop.
Reinventing Decentralised Governance) Dunn, W William. 2003. Analisa kebijakan.Jakarta: PT. Bumi Aksara Effendy, Khasan. 2007. Pengembangan Organisasi: Moratorium dan Morbitarium Pemekaran. Bandung: Indra Prahasta Khairullah dan Cahyadin, Malik. 2006. Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. Yogyakata: Pascasarjana UGM. Koswara, E. 2002. Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat. Jakarta : Candi Cipta Piramida Nawawi, Hadari dan Martini.2006. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadah Mada University Press. Ndraha. 2003, Kybernologi; Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I Jakarta: Rineka Cipta. Nugroho, Riant D. 2004.Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi.Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya. Pambudi, Himawan S. dkk., 2003, Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama. Ratnawati Tri, 2009, pemekaran daerah dan beberapa isu terseleksi, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
B. Saran Adapaun saran disampaikan adalah :
yang
dapat
1. Perlu adanya pembangunan yang merata dalam pemekaran desa karena dari pembangunan akan dilihat keberhasilan pemekaran desa tersebut 2. Sebaiknya Pemerintah daerah selalu mengawasi pelaksanaan pemekaran desa yang baru saja mereka jalankan. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah desa yang ada di Desa Tanjung Lipat. DAFTAR PUSTAKA A. Rahman.H.I. 2007. Sistem Politik Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah. Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha Arikunto.Suharsini.2006. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Arikunto.Suharsini.2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) dan United Nations Development Programme (undp). 2008. Studi evaluasi dampak pemekaran daerah 20012007. BRIDGE (Building and
Rozali, Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala. Daerah Secara Langsung. Jakarta: PT. RajaGrafindo
12
Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta, Bandung. Suharto, Edi. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta. Sutoro Eko, dkk. 2005. Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press.
Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pemekaran Desa Tanjung Lipat
Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita. Jurnal : Andrew Mc Willian. 2011. Marginal Governance in the Time of Pemekaran: Case Studies from Sulawesi and West Papua. Asian Journal Of Science. Volume 39 Issue 2 Page 150170
Januarsyah, Dedi and Retno, Agustina Ekaputri and Benardin, Benardin. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Pemekaran Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas. thesis, Universitas Bengkulu.
Perundang-undangan : Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
13
