RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2014

PENGANTAR

Perencanaan mendapatkan posisi strategis sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi, perencanaan juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai

alternatif

pemanfaatan

sumberdaya

dengan

memperhatikan

keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan, RKPD digunakan untuk acuan dalam penyusunan RAPBD dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. RKPD berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Proses koordinasi

penyusunan

antar

lintas

dokumen instansi

rencana

pemerintah

pembangunan dengan

dilakukan

seluruh

pelaku

pembangunan, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014

i

untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. RKPD 2015 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Lingga 2010 - 2015 dengan Tema Pembangunan yang dipilih “Percepatan Pembangunan infrastruktur dan Pengembangan Agrominawisata sebagai Sektor Unggulan Daerah guna Memicu Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah” Melalui tema tersebut, berbagai kegiatan pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2015 akan diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan sektor unggulan daerah melalui Agrominawisata

daerah

dalam

rangka

meningkatkan

daya

saing

dan

pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat sejahtera.

BUPATI LINGGA

H. D A R I A


ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

I

DAFTAR ISI

III

DAFTAR GAMBAR

V

DAFTAR TABEL

VI

DAFTAR GRAFIK

VIII

BAB I

PENDAHULUAN

I-1

1.1.

Latar Belakang

I-1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

I-8

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

I-10

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

I-12

1.5.

Maksud dan Tujuan

I-14

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

II-1

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

II-1

2.1.1. Aspek Demografi dan Geografi

II-1

Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan

II-6

2.2.1. Indikator Makro Ekonomi

II-7

2.2.

2.3.

2.2.2. Indikator Makro Pembangunan Lainnya

II-11

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 dan Realisasi RPJMD

II-13

2.3.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD

II-13

2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2013

II-45

2.3.3. Akuntabilitas Anggaran

II-56

2.3.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak RKPD 2015

II-58


iii

BAB III

BAB IV

RANCANGAN KERANGKA KERANGKA PENDANAAN

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

III-1

3.1.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lingga Tahun 2012 (Tahun Lalu) dan Tahun 2013 (Tahun Berjalan)

III-1

3.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

III-3

3.3.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2015

III-7

3.4.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015

III-9

3.4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013, Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014, dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

III-9

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

III-12

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014

III-13

3.4.4. Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

III-17

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

IV-1

4.1.

Tema Dan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi

IV-1

4.2.

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lingga

IV-7

Tahun 2015 4.2.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2015 4.2.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 BAB V

BAB VI

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

IV-8 IV-10 V

5.1.

Urusan Wajib

V-1

5.2.

Urusan Pilihan

V-8

PENUTUP


VI-1

iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1

: Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015

Gambar 1.2

:

Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya


I-7 I-11

v

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1

: Banyaknya Pulau dan Luas Wilayah menurut Kecamatan

II-4

Tabel 2.2

: Kecamatan, Nama Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lingga, 2013

II-4

Tabel 2.3

: Nama Gunung dan Ketinggiannya di Kabupaten Lingga, 2013 : Jarak dan Lama Perjalanan dari Daik Lingga ke Beberapa Kota Penting, 2013

II-5

Tabel 2.5

: Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Dabo Singkep, 2012

II-5

Tabel 2.6

: Luas dan Persentase Hutan Menurut Fungsi di Kabupaten Lingga

II-6

Tabel 2.7

: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga, 2009 – 2012 (Juta Rp.)

II-7

Tabel 2.8

: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga, 2009 – 2012 (Juta Rp.)

II-8

Tabel 2.9

: Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Lingga, 2012

II-11

Tabel 2.10

: Indikator Pendukung Keberhasilan Pembangunan Lainnya

II-12

Tabel 2.11

: Capaian Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2012

II-17

Tabel 2.12

: Pagu Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan 20112015

II-20

Tabel 2.13

: Indikator Pendidikan Kabupaten Lingga, 2010 – 2015

II-23

Tabel 2.14

: Banyaknya Ruang Kelas Tingkatan dan Kondisinya

II-24

Tabel 2.15

: Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid di Jenjang Pendidikan

Tabel 2.4

Sekolah

Negeri


Menurut

II-5

II-24

vi

Tabel 2.16

: Indikator Makro di Bidang Kesehatan

II-26

Tabel 2.17

: Indikator Makro Ekonomi Daerah

II-29

Tabel 2.18

: Target Indikator Kinerja Bidang Perikanan

II-31

Tabel 2.19

: Indikator di Bidang Pertanian

II-33

Tabel 2.20

: Kondisi Kekinian Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

II-34

Tabel 2.21

: Indikator di Bidang Kebudayaan

II-38

Tabel 2.22

: Indikator di Bidang Pariwisata

II-38

Tabel 2.23

: Indikator di Bidang Keagamaan

II-38

Tabel 2.24

: Indikator di Bidang Infrastruktur

II-42

Tabel 2.25

: Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Lingga T.A. 2013

II-56

Tabel 3.1

: Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lingga : Kondisi Internal dan Eksternal Ekonomi Daerah Kabupaten Lingga

III-3

Tabel 3.3

: Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga

III-10

Tabel 3.4

: Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lingga

III-12

Tabel 3.5

: Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lingga

III-13

Tabel 3.6

: Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lingga

III-17

Tabel 4.1

: Identifikasi Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Riau terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2015

IV-6

Tabel 4.2

: Arah Kebijakan dan Strategi terkait Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta Millenium Development Goals

IV-9

Tabel 4.3

: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2015

Tabel 3.2


III-5

IV-19

vii

DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 2.1

: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga Tahun 2009 – 2011

Grafik 2.2

:

Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Target Kinerja dalam Bidang Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Lingga, 2010 – 2015


II-9 II-21

viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan

kegiatan

yang melibatkan

berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama

dengan

para

pemangku

kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Tujuan utama pembangunan daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan harus sejalan dengan peningkatan intensitas dan dinamika yang terjadi pada masyarakat. Proses untuk mewujudkan upaya tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2015 merupakan lanjutan pelaksanaan pembangunan dari RPJM Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015. Perencanaan pembangunan ini disusun dan berpijak pada kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta harus berpedoman pada kebutuhan masyarakat, dimana penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 I-1

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan,

prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana

kegiatan Satuan Kerja

operasional RKPD merupakan

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran, Priorias Plafon

Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2015 memuat : 1. rancangan kerangka ekonomi daerah, yang memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. 2. program prioritas pembangunan daerah yang memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. 3. rencana

kerja,

pendanaan

dan

prakiraan

maju

dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari : 

APBD yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan


peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana untuk penyusunan RKPD tahun 2012 diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 101 dijelaskan bahwa Bappeda menyusun RKPD, yang disusun dengan melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Dalam tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, (b) orientasi mengenai RKPD, (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD, dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian dalam tahapan penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015 disusun dengan : 

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015, dilakukan melalui penyelarasan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kabupaten Lingga dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lingga , dan rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten Lingga dengan indikasi


rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lingga. 

mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lingga dengan pembangunan provinsi.



mengacu pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lingga dengan prioritas pembangunan nasional.

Selain itu dalam Penyusunan rancangan awal RKPD ini terdiri dari : 

perumusan rancangan awal RKPD yang mencangkup a. pengolahan data dan informasi b. analisis gambaran umum kondisi daerah c. analisis ekonomi dan keuangan daerah d. evaluasi kinerja tahun lalu e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD g. perumusan permasalahan pembangunan daerah h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah i.

perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif

j.

perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan l.

penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.



penyajian rancangan awal RKPD dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan


kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan; dan rencana program prioritas daerah. Sedangkan

Penyusunan

rancangan

RKPD

merupakan

proses

penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD dengan mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Dan rancangan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut pendahuluan, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kemudian pada tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup : a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi; b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten Lingga dilaksanakan; c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah; d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi Pada tahapan perumusan rancangan akhir RKPD Kabupaten Lingga disusun berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten Lingga, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.


Kemudian rancangan akhir RKPD dibahas oleh seluruh kepala SKPD Kabupaten Lingga untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD Kabupaten Lingga. Kemudian rancangan akhir RKPD Kabupaten Lingga ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan, yang selanjutnya RKPD Kabupaten Lingga ini digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bagan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2014 sebagaimana digambarkan pada bagan dibawah ini :


Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015


1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


6.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,


Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015. 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam hubungannya antar dokumen perencanaan bahwa pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam lingkup sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, RKPD adalah penjabaran dari RPJMD. Melalui penyusunan RKPD

diharapkan

indikator

sasaran

pembangunan

daerah

dapat

dioperasionalkan dalam penyusunan program dan kegiatan yang disusun dalam kerangka waktu perencanaan 1 ( satu ) tahun. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

pada

dasarnya

suatu

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang


pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(Renstra-SKPD),

(3)

Rencana

Kerja

Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana di maksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun), dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015 dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut. Gambar 1.2 : Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya


Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015 ini harus memperhatikan keberadaan dari dokumen RKP Nasional, RPJM Kabupaten Lingga, Renstra SKPD serta Renja SKPD, dan pada gambar diatas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya adalah sebagai berikut : 

RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme musrenbang.



RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi, dan arah pembangunan daerah.



RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD.



RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada renja SKPD.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan

1.3.

Hubungan Antar Dokumen

1.4.

Sistematika Dokumen RKPD

1.5.

Maksud dan Tujuan

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN


2.1.


2.2.

Evaluasi

Pencapaian

Kinerja

Indikator

Makro

Pembangunan 2.3.


2.4 BAB III

Isu Strategis dan Masalah Mendesak RPKD 2015

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA

KERANGKA PENDANAAN 3.1.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lingga Tahun 2013 (Tahun Lalu) dan Tahun 2014 (Tahun Berjalan)

3.2.


BAB IV

BAB V

3.3.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2015

3.4.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.

Tema Pembangunan

4.2.

Prioritas Pembangunan

4.3.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1.

Tema Dan Prioritas Pembangunan Nasional Dan Provinsi

5.2.

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2015

BAB VI

PENUTUP


1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2014 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan. Hal ini, secara yuridis diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2015 adalah : 1.

Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015 dalam rencana program kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2015.

2.

Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;

3.

Menjadi acuan bagi seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Lingga dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam

rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan

dan

Pembangunan,

karena memuat seluruh kebijakan publik; 4.

Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;

5.

Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam

perencanaan alokasi

sumber daya dalam pembangunan daerah.


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.1.


2.1.1. Aspek Demografi dan Geografi Sejak dulu Kabupaten Lingga telah dikenal beberapa abad yang silam sebagai Kerajaan Melayu Lingga dan mendapat julukan “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurun waktu tahun 1722 - 1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang mana pusat kerajaannya berada di Daik Lingga dan untuk Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan. Sebelum ditandatanganinya Treaty of London, maka kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga kerajaan tersebut menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di wilayah Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di seluruh wilayah nusantara dan juga kawasan Semenanjung Malaka. Berdasarkan Undang - Undang No. 53 Tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan saja yang mana terdiri dari: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kemudian dengan dikeluarkannya Undang - Undang No. 5 tahun 2001, maka Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang mana statusnya sama dengan kabupaten yang membawahi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka Kabupaten Kepulauan Riau hanya


II-1

meliputi Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan. Pada akhir tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003 tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara dan Senayang. Pada Tahun 2012 telah disahkan beberapa Perda yang mengatur pemekaran dan pembentukan Kecamatan baru yaitu Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan dan Kecamatan Selayar, sehingga total Kecamatan di Kabupaten Lingga berjumlah 9 Kecamatan. Seiring dengan pembentukan Kecamatan baru, juga dimekarkan desa baru yang berjumlah 8 desa di Kecaman Senayang, 6 desa di Kecamatan Singkep Barat, 1 desa di Singkep Selatan, 2 di Singkep Pesisir, 1 Kelurahan di Kecamatan Singkep, 2 desa di Kecamatan Selayar, 1 desa di Kecamatan Lingga dan 4 desa di Kecamatan Lingga Utara. Wilayah Kabupaten Lingga terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 0°20” LU dengan 0°40” LS dan 104° BT dan 105° BT. Luas Wilayah Kabupaten Lingga adalah 45.456,7162 Km² dengan luas daratan 2.117,72 Km² dan lautan 43.338,9962 Km². Terdiri dari 531 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 95 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 436 buah walaupun belum berpenghuni sebagiannya sudah dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas kegiatan pertanian, khususnya pada usaha perkebunan. Kabupaten Lingga terdiri dari 5 Kecamatan 6 kelurahan dan 63 desa, yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan, yang terletak antara 0 – 1272 m dari permukaan laut. Pada dasarnya wilayah Kebupaten Lingga memiliki kemiringan yang ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, karena hampir mencapai 65%, wilayah kabupaten Lingga berada dalam kemiringan 0-2 %, disusul oleh wilayah dengan kemiringan di atas 40% yaitu mencapai hampir 17%. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara untuk jenis batu - batuannya, batuan


II-2

Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga. Kabupaten Lingga mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan rata-rata 216,7 mm sepanjang tahun. Setiap bulannya curah hujan cenderung bervariasi. Sementara pada bulan Desember merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Berdasarkan data–data yang ada maka dapat diketahui bahwa iklim di daerah Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 26,8⁰ C; kelembaban relatif rata-rata 84%; Kecepatan angin rata-rata 5 knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 millibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5 mm/hari. Kabupaten Lingga dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian ataupun kegiatan yang lainnnya. Di Kabupaten Lingga mempunyai potensi air yang surplus sepanjang tahun, dengan jumlah curah hujan yang berkisar antara 2000-3500 mm/thn dengan kondisi air surplus maka potensi sumber daya air cukup besar yang dapat dimanfaatkan, berikut merupakan uraian potensi ketersediaan air lahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan persebaran penduduk. Pada tahun 2012, penduduk Kabupaten Lingga tercatat 93.190 jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa per km2. Penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi tercatat di Kecamatan Singkep yaitu sebanyak 28.662 jiwa dengan kepadatan 58 jiwa per km2. Kecamatan yang memiliki penduduk paling rendah adalah Kecamatan Lingga Utara yaitu 10.425 jiwa dengan kepadatan 37 jiwa per km2


II-3

Tabel 2.1. Banyaknya Pulau dan Luas Wilayah menurut Kecamatan Kecamatan Sub District

01 . 02 . 03 . 04 . 05 .

2

Banyaknya Pulau

Luas (Km ) 2 Area (Km )

Number of Islands Sudah Dihuni Inhabited

Belum Dihuni Uninhabited

Jumlah Total

Daratan Land

Lautan Sea

Jumlah Total

(2) 12

(3) 40

(4) 52

(5) 337,10

(6) *

(7)

Singkep

4

32

36

491,90

*

Lingga

9

60

69

609,51

*

Lingga Utara

1

12

12

283,21

*

Senayang

59

303

362

396,00

*

Jumlah

95

436

531

2.117,72

209.654,28

(1) Singkep Barat

1)

211.772

Total

Ket : 1) pulau gabung dengan Kecamatan Lingga Sumber : Lingga Dalam Angka, 2013

Tabel 2.2. Kecamatan, Nama Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lingga, 2013 Kecamatan

Nama Ibukota Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Jumlah

01.

(1) Singkep Barat

(2) Kuala Raya

(3) 14

(4) 1

(5) 15

02.

Singkep

Dabo Singkep

3

3

6

03.

Singkep Pesisir

Lanjut

6

0

6

04.

Sngkep Selatan

Marok Kecil

3

0

3

05.

Lingga

Daik Lingga

10

1

11

06.

Lingga Utara

Duara

11

1

12

07.

Lingga Timur

Sungai Pinang

6

0

6

08.

Senayang

Senayang

18

1

19

09.

Selayar

Penuba

4

0

4

75

7

82

2013

Sumber : Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Kabupaten Lingga


II-4

Tabel 2.3. Nama Gunung dan Ketinggiannya di Kabupaten Lingga, 2013 Nama Gunung

Tinggi (Meter)

Lokasi

(1)

(2) 1.272

(3) Pulau Lingga

01.

G. Daik

02.

G. Sepincan

800

Pulau Lingga

03.

G. Tanda

343

Pulau Lingga

04.

G. Lanjut

519

Pulau Singkep

05.

G. Muncung

415

Pulau Singkep

Sumber : Lingga Dalam Angka, 2013

Tabel 2.4. Jarak dan Lama Perjalanan dari Daik Lingga ke Beberapa Kota Penting , 2013 Dari

Ke

(1) Daik Lingga

Jarak (km)

Lama Perjalanan (Jam)

(2) Dabo Singkep

(3) 53,0

(4) 1,5

Pancur

20,1

3,0

Raya

45,0

1,0

Senayang

37,5

3,5

Tanjungpinang

195,5

4,5

Batam

235,0

5,5


Tabel 2.5. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota Dabo Singkep , 2012 Bulan

Curah Hujan/(MM)

Jumlah Hari

(1)

(2)

(3)

01.

Januari / January

358,2

19,0

02.

Pebruari/ February

23,4

5,0

03.

Maret / March

211,0

17,0

04.

April / April

261,3

22,0

05.

Mei / May

261,2

18,0

06.

Juni / June

375,6

14,0


II-5

07.

Juli / July

172,9

18,0

08.

Agustus / August

94,0

7,0

09.

September / September

86,5

8,0

10.

Oktober / October

199,7

24,0

11.

Nopember / November

344,5

23,0

12.

Desember/ December

400,6

21,0

Rata – Rata/Average

232,4

16,3

Sumber : Lingga Dalam Angka ,2013

Tabel 2.6. Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsi di Kabupaten Lingga Fungsi

Luas (Ha)

Persentase (%)

01.

(1) Hutan Lindung

02.

Hutan Suaka Alam

03.

Hutan Produksi

71.470

32,64

04.

Hutan Produksi Konversi

91.033

41,57

Jumlah

(2) 32.935 -

193.438

(3) 15,04 -

100,00

Sumber : Lingga Dalam Angka ,2013

2.2.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Evaluasi mencakup telaahan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan

daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 (tahun lalu). Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2013 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan dalam RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2013, yang tercermin dalam pencapaian beberapa indikator tingkat pencapaian pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator yang ditujukan untuk menilai apakah pembangunan telah memberikan kesempatan


II-6

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lingga terus melakukan kajian hasil-hasil pembangunan dengan mengevaluasi indikator kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Ketiga indikator ini secara umum telah digunakan untuk menilai kemajuan pembangunan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 ini memuat evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2013, serta evaluasi berjalan terhadap tahapan RPJMD Kabupaten Lingga 2010-2015. Evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kondisi capaian terkini, dan proyeksi terhadap target capaian pada tahapan-tahapan selanjutnya. 2.2.1 Indikator Makro Ekonomi 2.2.1.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) PDRB Kabupaten Lingga, pada triwulan IV-2012, PDRB yang dihitung atas dasar harga (Adh) berlaku mencapai Rp. 1,263 triliun, sedangkan perhitungan Adh konstan mencapai Rp. 683,665 milyar rupiah. Tabel 2.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga Tahun 2009-2012 (Juta Rp.) Lapangan Usaha 1

Pertanian

2

Pertambangan &

2009

2010

2011

2012

341.026,37

366.100,23

393.003,89

422.765,29

16.788,13

19.193,87

21.737,05

24.456,36

98.849,42

101.557,89

104.411,67

107.293,43

2.058,52

2.218,87

2.392,35

2602,23

84.066,28

99.181,39

116.984,15

136.345,38

Penggalian 3

Industri Pengolahan

4

Listrik & Air Bersih

5

Bangunan


II-7

6

Perdagangan, Hotel &

202.711,26

233.216,08

268.572,27

308.791,92

Restoran 7

Angkutan & Komunikasi

91.045,95

104.057,57

118.872,35

135.803,45

8

Keuangan

38.070,02

43.613,15

49.937,55

57.034,65

9

Jasa- Jasa

46.882,28

53.027,81

60.028,78

67.987,09

TOTAL

921.498,23

1.022.166,86

1.135.940,37

1.263.079,80

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2013.

Leading sector perekonomian Kabupaten Lingga pada triwulan IV-2012 dicapai oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 33,47 persen terhadap PDRB. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 24,45 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor angkutan dan komunikasi dan sektor bangunan, masing-masing sebesar 10,75 persen dan 10,79 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil sebesar 0,21 persen adalah sektor listrik, gas dan air bersih disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian 1,94 persen. Tabel 2.8. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lingga Tahun 2009-2012 Lapangan Usaha 1

Pertanian

2

Pertambangan &

2009

2010

2011

2012

223.596,65

231.953,51

240.686,77

249.944,69

10.359,33

11.376,61

12.301,53

13.315,18

75.163,31

75.148,28

75.133,25

75.125,74

804,01

851,35

906,60

972,80

32.411,13

36.446,31

40.823,51

45.648,85

122.982,43

135.718,56

150.024,93

165.793,41

Penggalian 3

Industri Pengolahan

4

Listrik & Air Bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

7

Angkutan & Komunikasi

46.784,38

52.218,10

57.558,35

63.210,33

8

Keuangan

24.438,17

27.279,86

30.466,20

33.627,72

9

Jasa- Jasa

27.297,77

30.083,10

33.078,14

36.026,37

TOTAL

563.837,17

601.075,65

640.979,28

683.665,08


II-8

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2013

Berdasarkan tabel 2.8 di atas terlihat bahwa total nilai PDRB Kabupaten Lingga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan nilai PDRB atas Harga Konstan ini seiring dengan kenaikan produksi dari sektor-sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Lingga. PDRB Kabupaten Lingga atas dasar Harga Konstan pada tahun 2009 adalah sebesar 563.837,17 juta Rupiah sedangkan pada tahun 2010 mencapai 601.075,69 juta Rupiah, tahun 2011 sebesar 640.075,69 juta Rupiah dan tahun 2012 meningkat menjadi 683.665,08 juta Rupiah. Jadi dalam kurun waktu 2009 – 2012, PDRB Kabupaten Lingga secara riil atau atas dasar harga konstan 2000 hanya meningkat sebesar 13,68% saja. 2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan

ekonomi

disuatu

daerah

adalah

laju

pertumbuhan

ekonomi.

Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan PDRB atas Harga Konstan, faktor kenaikan harga atau inflasi telah dihilangkan, sehingga tidak ada pengaruh harga lagi. Berikut ini adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga dari tahun 2005 pada awal pembentukan Kabupaten Lingga sampai pada tahun 2012 : Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lingga Tahun 2009-2012

% Pertumbuhan Ekonomi 6.8

6.71

6.6

6.5

6.4 6.2 6

6.65

6.63

6.6

6.64

6.66

6.05

% Pertumbuhan Ekonomi

5.8 5.6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sumber: BPS Kabupaten Lingga, 2013


II-9

.

Dari grafik 2.1. dapat ditunjukkan bahwa dalam kurun waktu 8 tahun, yaitu dari tahun 2005 – 2012 secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga berada dalam kisaran 6,6%. Suatu pencapaian nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Jika dilihat dari pergerakannya, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tampak sedikit berfluktuasi, namun mulai tahun 2008 cenderung lebih stabil dengan nilai pertumbuhannya berada pada kisaran 6,6 persen. Pada tahun 2012, pertumbuhan yang ekonomi Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan yang positif atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 6,64 persen menjadi 6,66 persen. Jadi dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. 2.2.1.3 Tingkat Pengangguran Informasi yang didapat dari hasil tabulasi pengolahan data Sakernas Agustus 2012 menunjukkan bahwa sekitar 62,01 persen dari total penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Lingga tergolong kedalam kategori angkatan kerja. Untuk jumlah penduduk Kabupaten Lingga yang bekerja pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 59,83 persen dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas atau berkisar 96,48 persen dari total angkatan kerja di daerah ini. Pada tahun 2012, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (37,12 persen) masih jauh lebih rendah daripada partisipasi angkatan kerja laki-laki (85,87 persen). Hal ini terutama disebabkan oleh karena banyak perempuan di Kabupaten Lingga yang masuk kedalam kategori kelompok bukan angkatan kerja, dengan kegiatan utamanya adalah mengurus rumah tangga. Pada tahun 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki mencapai 2,53 persen sedangkan TPT perempuan sedikit lebih besar, yakni 5,91 persen. Indikator TPT berguna untuk memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Secara agregat, TPT Kabupaten Lingga tahun 2012 berada pada kisaran 3,52 persen; artinya secara rata-rata masih terdapat 4 orang yang menganggur dari setiap 100 orang yang termasuk dalam angkatan kerja.


II-10

Namun, TPT yang rendah tidak serta merta menjamin produktifitas yang tinggi. Dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Lingga ternyata hampir sepertiganya (34,84 persen) ternyata tergolong setengah pengangguran artinya mereka memiliki jam kerja di bawah jam kerja normal yakni 35 jam. Apalagi jika dikaitkan dengan jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan yang setiap tahunnya didominasi oleh sektor non formal, bahkan ditahun 2011 kontribusinya mencapai 59,37 persen. Tabel 2.9 Beberapa Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Lingga, 2012 Indikator Ketenagakerjaan

2011

2012

(1)

(2)

(3)

64,00

62,01

3,55

3,52

- Formal

43,11

40,63

- Informal

56,89

59,37

4. Persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja ≥ 35 jam

57,81

65,16

5. Angka Setengah Pengangguran (Persen)

42,19

34,84

- Setengah Pengangguran Terpaksa

11,02

14,15

- Setengah Pengangguran Sukarela

31,17

20,69

51,24

46,96

987

1.067

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 3. Sektor Pekerjaan Utama Penduduk yang Bekerja (Persen) :

6. Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Pertanian (Persen) 7. Upah Minimum Regional (Ribu Rupiah) Sumber : Lingga Dalam Angka, 2013

2.2.2. Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tingkat pencapaian pembangunan suatu daerah dapat diukur pula dari tingkat pelayanan publik. Pelayanan publik yang umumnya digunakan dalam mengukur keberhasilan adalah pelayanan dasar, diantaranya pelayanan pendidikan, kesehatan,


II-11

dan sarana prasarana perkotaan. Ketiga pelayanan dasar tersebut adalah indikator yang dapat mewakili pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan pembangunan. Indikator pendukung keberhasilan pembangunan lainnya dapat diketahui dengan melihat jumlah penduduk miskin, kondisi jalan dan cakupan layanan air bersih yang langsung bersentuhan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 2.10 Indikator Pendukung Keberhasilan Pembangunan Lainnya Uraian

2010

2011

2012

Prevelensi Gizi Buruk 1,86%

2,24%

3,91%

Penduduk Miskin

13.652 orang

12.055 orang

13.000 orang

Kondisi Jalan Baik

276,15 Km

293,9 Km

312,36 Km

17%

17%

Cakupan Layanan Air 17% Bersih (PAM) Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2013

Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan pembangunan dibidang lain seperti bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan banyak bermanfaat. Karena itu upaya

pemerintah

dalam

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

harus

juga

meningkatkan indikator di bidang kesehatan dan pendidikan. Kaitan antara indikator di bidang kesehatan dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang timbal balik, disatu pihak penyediaan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan memerlukan pertumbuhan ekonomi dan di lain pihak status kesehatan dan pendidikan penduduk menentukan tingkat produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indikator kesehatan dan pendidikan yang meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Rata-rata lama sekolah (ALS) mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir ini. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan representasi kemajuan dibidang


II-12

ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan dari 71,35 (tahun 2010) , 71,68 (tahun 2011) dan 72,09 (tahun 2012) Indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tingkatan pencapaian atas hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya, sehingga dapat diketahui besaran kemajuan pembangunan di Kab. Lingga di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, fisik dan prasarana. 2.3.


2.3.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 dan Realisasi RPJMD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2013 merupakan tahun ketiga penjabaran RPJMD 2010 – 2015 Kabupaten Lingga yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Lima Tahunan. Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Lingga yaitu : ““TERWUJUDNYA KABUPATEN LINGGA SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG AGAMIS, BERBUDAYA, DEMOKRATIS DAN MAMPU BERSAING UNTUK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” . sedangkan prioritas pembangunan 2012 adalah sebagai berikut : 1. Pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. 2. Penyediaan dan pemantapan Infrastruktur 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan 4. Peningkatan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 6. Meningkatkan pembinaan keagamaan dan pelestarian adat dan budaya Melayu 7. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam yang seimbang dan lestari serta berkelanjutan melalui pengembangan agrominawisata 8. Optimalisasi penerimaan daerah


II-13

Adapun capaian kinerja RPJMD Kabupaten Lingga pada tahun anggaran 2013 diuraikan sebagai berikut : a. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional sejak lama dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan. Selanjutnya dalam rangka percepatanupaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Agustus 2010 telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama untuk lebih fokus dan lebih meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Nota Kesepahaman Bersama tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Program Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan terdiri dari 3 Program utama : 1. Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Penduduk Miskin 2. Program Rumah Layak Huni 3. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal. Program pengentasan kemiskinan terdiri dari 11 (sebelas) kegiatan andalan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh SKPD terkait, dimana pelaksanaannya dikoordinir oleh Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (TKPKD). Adapun arah kebijakan umum ketiga program tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Pemenuhan Hak-hak Dasar Penduduk Miskin/Desa Tertinggal


II-14

Program ini dlaksanakan dalam rangka memberikan akses yang lebih besar kepada penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai sehingga mereka lebih berdaya dan mampu mengembangkan dirinya. Penanggungjawab program ini adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Program ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu : a. Penyediaan

makanan

tambahan

bagi

Balita/

ibu

hamil

telah

didistribusikan sebanyak 480 orang b. Perawatan kasus gizi buruk bagi masyarakat/ desa miskin untuk 66 kasus (1 rawat inap dan 63 rawat jalan). c. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) untuk mengcover 45.000 jiwa. d. Pembangunan/ rehabilitasi Posyandu, Pustu, Puskesdes sebanyak 4 unit. Terdiri dari Polindes 2 unit, Posyandu 2 unit. e. Beasiswa bagi siswa SLTA dan keluarga miskin sebanyak 1.677 siswa. 2. Program Rumah Layak Huni Dari 14 indikator kemiskinan makro, 6 diantaranya berkaitan dengan kondisi rumah. Oleh karena itu, program Rumah Layak Huni menjadi sangat penting dalam

rangka

percepatan

pengentasan

kemiskinan.

Program

ini

dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertambangan dan Energi. Program rumah layak huni merupakan salah satu paket kegiatan yang meliputi : a. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 798 unit. b. Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih 4 paket. c. Penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal untuk 858 unit. 3. Program Menumbuhkembangkan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal


II-15

Program ini dimaksudkan untuk memberikan mata pencaharian/ pekerjaan tambahan bagi anggota keluarga/anggota rumah tangga miskin sehingga mereka mempunya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau mendukung ekonomi keluarga sehingga mereka menjadi labih mapan secara ekonomi dan akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup lebih baik. Program ini terdiri dari : 1. Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama dan atau koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) penduduk miskin/desa tertinggal 1. Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pembinaan KUBE Penduduk Miskin sebanyak 15 KUBE/ kelompok. 2. Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Diutamakan Ibu-Ibu/Perempuan Pada Penduduk Miskin. 3. Pelatihan Pemanfaatan Hasil Laut untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan bagi Masyarakat Miskin. 4. Pelatihan Pemanfaatan Hasil Budidaya ikan air tawar untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan bagi Masyarakat Miskin. 2.

Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama dan atau koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) penduduk miskin/desa tertinggal 1. Kegiatan menumbuhkembangkan usaha nelayan dan pembudidaya ikan serta keluarga pengolah hasil perikanan (motorisasi, budidaya dan pengolahan hasil perikanan) bagi penduduk miskin/desa tertinggal untuk 399 KK.

3. Kegiatan menumbuh kembangkan usaha pertanian penduduk miskin/desa tertinggal 1. Kegiatan Budidaya Ternak Pada Rumah Tangga Miskin tidak terlaksana. 2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan untuk 785 KK.


II-16

Secara kumulatif untuk program pengentasan kemiskinan yang merupakan sharing bersama pemerintah Kabupaten Lingga dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau capaian program dan kegiatan pengentasan kemiskinan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut : Tabel 2.11 Capaian Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2013 No 1 I. I.1.

I.1.1.

I.2. I.2.1.

I.3.

Program / Sub Program Kegiatan

Lokasi

2

3

Target

Capaian

4

5

Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah/ibu hamil bagi penduduk miskin/ desa tertinggal Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

5 Kecamatan

Gizi buruk = 66, dan Ibu Hamil = 480

Gizi buruk = 66, dan Ibu Hamil = 480 *)

5 Kecamatan

64 kasus (1 rawat inap, 63 rawat jalan)

64 kasus (1 rawat inap, 63 rawat jalan)

5 Kecamatan

45.000 jiwa

2 kecamatan

2 unit polindes (P. Noja dan desa Rantau Panjang),

Perawatan kasus gizi buruk bagi penduduk miskin/desa tertinggal Kegiatan Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi Buruk Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin/ desa tertinggal

I.3.1.

Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

I.4.

Pembangunan/rehabilitasi posyandu dan pustu Kegiatan Pembangunan Polindes

I.4.1.

Sasaran


87.505 jiwa

2 unit polindes (P. Noja dan desa Rantau Panjang),

II-17

I.4.2.

I.5.

I.5.1.

II. II.1.

II.1.1.

II.2. II.2.1.

Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Posyandu) Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA dari keluarga miskin/desa tertinggal Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Siswa Kurang Mampu

1 kecamatan

2 unit Posyandu (desa Batu Kacang dan desa Dabo Lama)

2 unit Posyandu (desa Batu Kacang dan desa Dabo Lama)

5 Kecamatan

1.677 siswa SLTA

1.677 siswa SLTA

5 Kec ( Lingga, Lingga Utara, Lingga Timur, Senayang, Selayar)

798 RTS

Lingga 169 RTS, Lingga utara 182 RTS, Senayang 306 RTS, Selayar 40 RTS, Lingga Timur 101 RTS.

Kecamatan Senayang, Kecamatan Lingga

4 paket (desa Batu Belobang 90 KK, ds. Senempek desa Centeng 180 KK, ds Secawar 76 KK (2 HU+2 reservoar), senayang 380 SR+pipa distribusi

4 paket (desa Batu Belobang 90 KK, ds. Senempek desa Centeng 180 KK, ds Secawar 76 KK (2 HU+2 reservoar), senayang 380 SR+pipa distribusi

758 unit

rumah layak huni yang telah dibangun di tahun 2011 dan 2012 yang belum terselesaikan dan belum teranggarkan (2013 sambungan PLN 607 rumah, PLTS 251 rumah

Program Rumah Layak Huni Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga Pemberian Bantuan Sosial untuk Pembelian Bahan Bangunan dan Biaya Tukang dalam rangka Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Penyediaan sarana lingkungan dan sumber air bersih Pembangunan Sarana Air Bersih

II.3.

Penyediaan listrik rumah penduduk miskin/desa tertinggal

II.3.1.

Penyediaan Listrik Rumah Penduduk Miskin / Desa Tertinggal

III.

Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

5 Kecamatan


II-18

III.1.

III.1.1.

Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama dan atau koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) penduduk miskin/desa tertinggal Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pembinaan KUBE Penduduk Miskin

5 kecamatan induk

15 kelompok

III.1.2.

Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Diutamakan IbuIbu/Perempuan Pada Penduduk Miskin

Kec. Lingga, Senayang dan Lingga Utara

III.1.3.

Pelatihan Pemanfaatan Hasil Laut untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan bagi Masyarakat Miskin

Kec. Lingga, Senayang dan Lingga Utara

III.1.4.

Pelatihan Pemanfaatan Hasil Budidaya ikan air tawar untuk Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan bagi Masyarakat Miskin

5 Kecamatan

60 orang

III.2.

Kegiatan menumbuh kembangkan usaha perikanan penduduk miskin/desa tertinggal Kegiatan menumbuhkembangkan usaha nelayan dan pembudidaya ikan serta keluarga pengolah hasil perikanan (motorisasi, budidaya dan pengolahan hasil perikanan) bagi penduduk miskin/desa tertinggal

Kec: Lingga, Senayang, Lingga Utara, Lingga Timur, dan Selayar

399 KK

III.2.1.


Ibu-ibu yang telah punya kelompok usaha namun sangat berprestasi dibandingkan dengan kelompok lainnya di kecamatannya. Penerima ditiap kecamatan hanya 3 kelompok, total 15 kelompok x Rp. 15.000.000 (1 kelompok 5 orang) Pembentukan Koperasi untuk kelompok ibu-ibu miskin

Sasarannya adalah ibuibu/perempuan miskin yang diberikan pelatihan, modal usaha, dan sarana prasarana (alat untuk mengolah daging ikan) 60 orang

Nelayan produktif pada penerima RTLH 2013 sebanyak 399 kk (bantuan berupa alat tangkap: jaring, bubu ikan dan

II-19

bubu ketam, sampan, pompong) III.3.

III.3.1.

III.3.2.

Kegiatan menumbuh kembangkan usaha pertanian penduduk miskin/desa tertinggal Kegiatan Budidaya Ternak Pada Rumah Tangga Miskin Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

2 Kecamatan

-

-

Kec. Lingga, Senayang, Lingga Utara

785 KK

Penerima RTLH 785 KK, perorang menerima Rp. 1.233.500, masing-masing menerima bibit mangga harum manis 3 batang, rambutan 3 batang, jeruk 3 batang, benih bayam 150 gram, benih kangkung 300 gram, benih sawi 300 gram, benih terung 300 gram, benih cabe 25 gram, pupuk NPK 10 kg, pupuk kandang 10 kg, dan alat pertanian berupa: cangkul, parang pendek, gembor, polibag.

Dari tahun 2011 semenjak dimulainya program ini telah digelontorkan dana yang besar yang berasal dari sharing antara pemerintah Kabupaten Lingga dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. adapun total dana dari tahun ke tahun sebagai berikut : Tabel 2.12 Pagu Anggaran Program Pengentasan Kemiskinan 2011-2015 TAHUN 2011

APBD KABUPATEN

APBD PROVINSI

TOTAL

12.157.482.500

24.314.965.000

36.472.447.500


II-20

2012

12.296.714.159

27.121.165.290

39.417.879.449

2013

11.264.748.812

22.529.497.624

33.794.246.436

2014

12.217.756.457

24.435.512.914

36.653.269.371

2015

12.305.789.483

24.611.578.967

36.917.368.450

Secara umum capaian kinerja RPJMD dengan realisasi di lapangan dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada grafik berikut : Grafik 2.2 Perbandingan antara capaian kinerja dan target kinerja dalam bidang Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Lingga, 2010 – 2015 16 14 12 10 8 6 4 2 -

16

14

15.83 12.98

14.17 12 10 8 6

2010

2011

2012

target

2013

2014

2015

capaian

Sumber : Bappeda, 2013 (data diolah)

b. Pendidikan Salah satu dari keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Wajib belajar 6 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajar 9 tahun serta program pendidikan lainnya adalah bentuk


II-21

upaya pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang pada akhirnya akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap bersaing pada era globalisasi. Di bidang pendidikan, indikator yang dilihat dari tingkat keberhasilan bidang pendidikan antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melek huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan proporsi penduduk yang bersekolah dengan jenjang pendidikan tertentu. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, APK menunjukkan angka yang cukup menggembirakan dengan melebihi target yang telah ditentukan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada suatu keompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan usianya, yang dibagi pada tiga jenjang pendidikan, yaitu SD/MI untuk usia 7-12 tahun, SMP/MTs untuk usia 13-15 tahun, dan SMA/MA untuk usia 16-18 tahun. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Gambaran secara umum dari perkembangan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dapat dilihat sebagai berikut : Pada tahun 2012/2013, Taman Kanak Kanak berjumlah 16 sekolah, 668 murid dan 30 guru dengan rasio murid terhadap guru 22,2 dan rasio murid terhadap sekolah 41,75. Selanjutnya pada tahun yang sama Sekolah Dasar berjumlah 135 buah dan SLTP berjumlah 36, dengan rasio murid terhadap guru 10,5 untuk SD dan 14,4 untuk SMP. Data statistik pendidikan menengah terbatas pada SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga saja. Pada tahun 2012/2013 terdapat 12 SMA dan 5 SMK dengan jumlah murid SMA sebesar 2.357 dan murid SMK sebesar 527, sedangkan jumlah guru SMA 164 orang dan guru SMK 28 orang. Rasio murid terhadap guru SMA 14,37 dan SMK 18. Untuk keadaan fisik sekolah harus menjadi perhatian , tergambar pada tabel 2.13 dimana dari 1036 ruang kelas yang tersedia, sebanyak 60 ruang kelas


II-22

tergolong dalam kategori rusak berat, 220 kategori rusak ringan dan 756 ruang kelas dalam kondisi baik. Jumlah tenaga pendidik sangat memadai, dimana pada tahun 2012 rasio antara jumlah murid dengan guru pada jenjang SD/Mi sebesar 10 : 1. Pada jenjang SMP/MTs sebesar 14 : 1 dan pada jenjang SMA/MA sebesar 15 : 1. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah guru/tenaga pengajar sudah tercukupi. Hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik, dimana peningkatan kualifikasi guru S1/D4 masih harus ditingkatkan.

Tabel 2.13. Indikator Pendidikan Kabupaten Lingga 2010 – 2015

N INDIKATOR O

TAHUN 2010 capaian

2011 target

2011 capaian

2012 target

2012 capaian

2013 target

2014 target

2015 target

1

APK SD/MI/Paket A

115,43

98,9

108,9

99,5

100,26

92,4

93,4

96

2

84,93

84,6

83,95

88,5

73,05

80,5

81,5

84

62,82

60,5

68,11

75,4

50

74,5

75,5

78

4

APK SLTP/MTs/Paket B APK SLTA/MA/Paket C APM SD/MI

96,5

88,03

93,3

91,33

95,4

96,5

98

5

APM SMP/MTs

75,5

52,10

68,2

64,71

3

78

92,58 90,73 91,46 91,32 92,10 91,39 91,53 Persentase Penduduk Usia 14-44 th yang melek huruf (%) 7,23 7,24 12 12 7,27 12 12 7 Angka rata-rata lama sekolah Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Kab. Lingga, 2013 , RPJMD Kab. Lingga 2010-2015

6


91,53

II-23

Tabel 2.14. Banyaknya Ruang Kelas Sekolah Negeri Menurut Tingkatan dan Kondisinya Rusak Jenis Sekolah

Baik

Ringan

Berat

Jumlah

01.

Taman Kanak - Kanak (TK)

25

19

-

44

02.

Sekolah Dasar (SD)

505

136

48

689

03.

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

8

2

04.

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

120

30

7

157

05.

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

14

-

-

14

06.

Sekolah Menengah Atas (SMA)

70

19

-

89

07.

Madrasah Aliyah (MA)

2

6

5

13

08.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

12

8

-

20

756

220

60

1.036

Jumlah

10


Tabel 2.15 Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid di Jenjang Pendidikan Jenjang Pendidikan

Jumlah Murid (Orang)

Jumlah Guru (Orang)

Rasio Murid Guru

(1)

(2)

(3)

(4)

11.202

1.072

10 : 1

SLTP/MTs

3.603

249

14 : 1

SMU/MA/SMK

3.402

220

15 : 1

SD/MI

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia, 2013

c. Kesehatan Sesuai dengan tujuan MDG’s dimana 4 indikator diantara 8 indikator sangat terkait erat dengan bidang kesehatan, pembangunan bidang kesehatan antara lain difokuskan pada penurunan angka kematian bayi, angka kematian


II-24

ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lingga

saat ini baru

mencapai 70,37, masih perlu ditingkatkan. Peningkatan angka harapan hidup ini sudah barang tentu tidak terlepas dari berbagai aspek pendukungnya seperti : cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, ibu hamil dan menyusui, penurunan angka kematian bayi, Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan yang diperoleh masyarakat, faktor lingkungan seperti perumahan, sanitasi serta kebiasaan hidup masyarakat itu sendiri. Tersebarnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada setiap kecamatan di Kabupaten Lingga tentunya mempermudah akses penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan cepat. Demikian pula di desa-desa telah tersebar Posyandu dan di beberapa desa telah terbentuk Polindes dan Poskesdes. Hal ini bisa dilihat dari persentase penduduk yang pernah mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan menurun. Meskipun demikian, guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta pelaksanaan dan pemerataan pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan aktivitas serta sarana posyandu dan poskesdes dengan menitikberatkan pada peningkatan keterpaduan peranan pemerintah desa, TP PKK, RW, RT dan masyarakat disatu pihak serta para tenaga medis dan kader kesehatan di pihak lain. Salah satu fokus utama program kesehatan adalah menurunkan angka kematian bayi (AKB). Pada tahun 2010 sebesar 31,84, target pada tahun 2010 sebesar 23 per 1000 Kelahiran. Tahun 2011 AKB turun menjadi 25 dari target sebesar 22 per 1000 KH. Tahun 2012 turun lagi menjadi 12,2. Sedangkan target RPJMD sebesar 21. Hal ini menunjukkan pemerintah berhasil dalam menekan angka kematian bayi. Tinggi rendahnya AKB, akan berpengaruh terhadap kualitas kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan angka harapan hidup yang menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin rendah AKB maka


II-25

angka harapan hidup akan semakin baik dan sebaliknya jika AKB tinggi maka angka harapan hidup akan menjadi rendah. Selain AKB, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lingga masih tinggi. Tingginya angka kematian ibu memperlihatkan rendahnya status sosial ekonomi dan politik perempuan. Memang banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian ibu, diantaranya derajat kesehatan, sosial budaya, ekonomi, tradisi, keadaan geografis dan tingkat pendidikan masyarakat. Saat ini berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu. Fasilitas sanitasi lingkungan pada saat ini belum cukup memadai, hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena sanitasi akan terkait erat dengan status gizi. Seperti kita ketahui bahwa apabila anak-anak balita berada dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat, tidak hanya akan menyebabkan mereka rentan terhadap serangan penyakit tapi juga menurunkan daya tahan tubuh dan mengurangi kemampuan untuk menyerap zat gizi. Sanitasi total bagi masyarakat yang tercermin pada program stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah merupakan pilar yang mendasar dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan derajat kesehatan masyarakat yang diharapkan. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang merupakan salah satu indikator MDG’s perlu diupayakan secara intensif bersama komponen masyarakat yang ada mengingat keberhasilan program tersebut secara dominan ditentukan oleh kesadaran dan peran serta masyarakat. Tabel 2.16 Indikator Makro di Bidang Kesehatan TAHUN

INDIKATOR

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2014

2015

capaian

target

capaian

target

target

capaian

target

target

target

21

12,2

20

19

18

31,84

23

17,9

22


II-26

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Angka Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk

390

289,4

390

320

226

256

192

128

70,16

70,16

70,26

70,30

70,44

70,37

70,58

70,73

70,87

1,86

2,6

2,24

2,5

2,4

0,79

2,3

2,2

2,1

Sumber : Bappeda Kab. Lingga (data diolah)

d. Pertumbuhan Perekonomian Daerah Besaran PDRB Kabupaten Lingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 berada pada angka 1,263 trilyun. Bila dilihat perkembangannya perekonomian Kabupaten Lingga setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dimana tahun sebelumnya berada pada kisaran 1,135 trilyun. Sedangkan untuk PDRB Kabupaten Lingga atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 nilainya mencapai Rp 683,66 miliar, sedangkan ditahun 2011 nilainya sekitar Rp 640,98 miiar. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000, selalu menunjukkan nilai yang positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 mencapai 6,66 persen. Sepanjang tahun 2012, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 terjadi pada sektor bangunan, yaitu sebesar 11,82%. Hal utama yang turut mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan sektor ini adalah masih berjalannya kegiatan peningkatan pembangunan khususnya infrastruktur daerah, disamping juga karena semakin maraknya pembangunan ruko, rumah sewa dan kompleks perumahan dari pembukaan lahan baru. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi yang terbesar kedua diantara sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Lingga. Laju pertumbuhan yang dicapai oleh sektor ini pada tahun 2012 adalah sebesar 10,51 persen. Pertumbuhan sektor ini

didukung dengan semakin menggeliatnya usaha

ekonomi khususnya usaha perdagangan eceran dan usaha penyediaan makanan dan minuman. Laju pertumbuhan ekonomi sektor Keuangan, Sewa dan Jasa


II-27

Perusahaan adalah terbesar ketiga, dimana pada tahun 2012 sektor ini mencapai laju petumbuhan sebesar 10,38 persen. Aktivitas perbankan dan lembaga penunjang keuangan lainnya semakin berkembang, demikian halnya pada subsektor persewaan. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, laju pertumbuhan negatif masih dialami oleh sektor industri pengolahan sebagai akibat penertiban illegal logging yang menutup usaha-usaha industri berbahan utama kayu. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan adalah sebesar

-0,01 persen. Masih bernilai negatif namun nilainya tidak sekecil

daripada tahun sebelumnya, pertumbuhan industri kecil dan rumahtangga sedikit demi sedikit mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan ini. Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Lingga seperti tahun-tahun sebelumnya masih dominasi oleh sektor pertanian, walaupun kontribusinya mempunyai kecenderungan yang menurun selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, kontribusi sektor pertanian adalah sebesar 33,47 persen. Jika dilihat dari subsektornya, penyumbang utama nilai tambah perekonomian pada sektor pertanian ini berasal dari sub sektor perikanan, yaitu sebesar 24,31 persen, sedangkan kontribusi keempat subsektor lainnya terhadap perekonomian hanya dibawah 5 persen. Kontributor terbesar kedua dalam penciptaan nilai tambah perekonomian Kabupaten Lingga berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Seiring dengan peningkatan pertumbuhannya, peluang usaha pada sektor ini juga semakin terbuka luas sehingga dapat memacu kegiatan pengembangan perekonomian ke depannya. Pada tahun 2012, besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor ini sekitar 24,45 persen. Pada tahun 2012, sektor bangunan merupakan kontributor terbesar ketiga dalam menyumbangkan nilai tambah perekonomian Kabupaten Lingga. Sektor ini menyumbangkan nilai tambahnya sebesar 10,79 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki mencapai 2,53 persen sedangkan TPT perempuan dua kali lebih tinggi, yakni sekitar 5,91


II-28

persen. Indikator TPT berguna untuk memberi indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Secara agregat, TPT Kabupaten Lingga tahun 2012 berada pada kisaran 3,52 persen; artinya secara rata-rata masih terdapat 4 orang yang menganggur dari setiap 100 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Tabel 2.17 Indikator Makro Ekonomi Daerah NO

1

INDIKATOR

TAHUN 2011 capaian

2011 target

2012 target

2012 capaian

2014 target

2015 target

PDRB Per Kapita -

ADHB

12,5 jt

11,4 jt

12,60jt

12,68jt

15,2 juta

16,7 jt

-

ADHK

6,9 jt

6,7 jt

6,75jt

6,86jt

7,3 juta

7,6 jt

2

Pertumbuhan Ekonomi

6,64%

6,60%

6,64%

6,66%

6,73%

6,78%

3

Penduduk Miskin

12,98%

14%

12%

14,16%

8%

6%

6%

5,8*

3,52%

5,3%

5%

Tingkat 3,5% Pengangguran Terbuka Sumber : Bappeda Kab. Lingga (data diolah) 4

e. Perikanan dan Kelautan Sektor perikanan menyumbang kontribusi PDRB sebesar 24,82% atau hampir seperempat dari PDRB. Hal ini menunjukkan corak perekonomian Kabupaten

Lingga

merupakan

wilayah

maritim

dengan

pemanfaatan

sumberdaya alam perikanan yang sangat potensial. Berdasarkan Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan/KOMNASKAJISKAN 2010 total potensi perikanan tangkap di WPP 711 sebesar 1.057.050 ton/tahun Terdapat sebesar 860,650,11 ton/tahun berada di wilayah Perairan Kep. Riau dan di Kab. Lingga sebesar 83,506.95 ton/tahun sudah dimanfaatkan sebesar 23% (sebesar 19.632,48 ton).


II-29

Untuk sektor perikanan di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah perikanan laut. Pada tahun 2010 volume produksi perikanan laut sebesar 21.560,931 ton, pada tahun 2011 bertambah menjadi 23.713,671 ton atau mengalami peningkatan sebesar 9,98 persen. Tahun 2012 menjadi 32.100 ton. Jumlah alat produksi perikanan pada tahun 2012 tercatat 5.567 unit alat penangkap ikan, terdiri dari 2.510 perahu tanpa motor, perahu bermotor diesel 27, perahu tempel 3.030 buah. Begitu juga dengan potensi perikanan budidaya laut dimana angkanya hanya mencapai 300 Ton. Budidaya air tawar hasilnya menggembirakan sebesar 5.567 ton. Budidaya rumput laut harus digenjot karena Kabupaten Lingga memiliki wilayah yang sangat potensial untuk pengembangannya terutama di pesisir pulau Singkep. Untuk pengembangan kawasan minapolitan ada beberapa tempat yang layak yaitu Desa Penuba dan Desa Tajur Biru yang sangat potensial sebagai daerah pengembangan kawasan perikanan. Capaian pembangunan di bidang perikanan dan kelautan tahun 2012 serta target pencapaian terlihat dalam tabel berikut ini :


II-30

Tabel 2.18 Target indikator Kinerja Bidang Perikanan No 1 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17.

Indikator Kontribusi Bidang KP terhadap PDRB Kabupaten (%) Produksi Perikanan : a. Produksi Perikanan Tangkap (Ton) b Produksi Perikanan Budidaya (Ton) c. Produksi Budidaya Rumput Laut (Ton) Volume Ekspor Hasil Perikanan (Ton) Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US $ (000) Kesempatan Kerja (Orang) Pendapatan Nelayan Buruh (Rp/bulan)(RTP) Pendapatan Nelayan Pemilik (Rp/bulan)(RTP) Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th) Sentra Perikanan : a. Pelabuhan Perikanan b. Minapolitan (Kawasan) Kondisi SDKP : a. Terumbu Karang Kondisi Baik (%) b. Terumbu Karang Kondisi Rusak (%) c. Padang Lamun Kondisi Baik (%) Illegal Fishing (Kasus) Destruktif Fishing (Kasus) Kawasan Konservasi Laut (Kawasan) Pasar Ikan (Unit) Sarana Penangkap Ikan (Unit) a. Kapal Motor (Unit) b. Motor Tempel (Unit) c. Perahu Tampa Motor (Unit) Rasio Alat Penangkapan Ikan Rasio Produksi Perikanan dengan Jumlah Nelayan/Pembudidaya

Kondisi Awal (2010)

Target Capaian Tahunan 2012 2013

2011

25.37

Rata-rata

2014

23.99

26,000.00 354.00 679.00 3,278.00 65,560,000.00 24,411.00 930,000.00 1,050,000.00 47.00

29,274.00 300.00 12.00 11,002.00 220,041,880 25,019.00 1,030,000.00 1,230,000.00 52.67

32,100.00 330.00 2.00 12,300.00 307,500,000 25,591.00 1,365,780.00 1,863,450.00 53.72

-

-

-

33,214.00 342.23 13,285.60 332.140.000 25,642.00 1,781,000.00 2,352,000.00 53.75

38,841.00 558.00 2.88 14,883.00 372,075,000 26,364.00 2,308,168.00 4,192,763.00 53.83

10.00 30.00 20.00 10.00 11.00 1.50 30.00 50.00 3.00

-

-

36.67 16.00

80.08 19.92 35.01 1 4

71.04 28.60 83.00 1 4

75.10 24.91 95.17 1 4

86.00 14.00 87.00 1 4

78.72 17.76 119.91 1 4

2,242 2,657 3,219 -

2,616 124 2,616 -

2,713 191 2,666 -

3,251 283 2,630 -

2,878 374 2,508 -

-

-

-

-

-


2.38 (12.91) 12.25 (52.08) (44.58) 2.99 3.00 0,37 -

II-31 a quo

Berdasarkan

uraian

tersebut

diatas,

untuk

meningkatkan

kontribusi PDRB bidang Perikanan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Peningkatan produksi perikanan budidaya dan budidaya rumput laut. 2. Peningkatan volume ekspor hasil perikanan. 3. Peningkatan pembangunan kawasan sentra perikanan. 4. Peningkatan sarana dan prasana penangkap ikan. f. Pertanian Pemanfaatan lahan potensial untuk pertanian ternyata masih sangat rendah atau dengan kata lain masih sangat besar peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah maupun produktivitas komoditas pertanian dan produk pangan yang dapat memberikan peluang bagi penyediaan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi masyrakat melalui subsektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Disamping itu hasil produksi yang ada dapat pula dipasarkan ke luar daerah, diantaranya ke kawasan FTZ-BBK (Free Trade Zone – Batam Bintan Karimun) bahkan jika memenuhi persyaratan yang ada dapat pula dipasarkan ke negara tetangga Singapura. Namun ironisnya ketersediaan pangan dan produk pertanian di Kab. Lingga justru didatangkan dari luar daerah bahkan impor dari luar negeri, seperti sayur mayur buah dan sembako, 70 -80 % masih didatangkan dari Jambi. Sementara itu produktivitas perkebunan karet rakyat di Kab. Lingga juga masih rendah yaitu sekitar 5 l/Ha/hari, hal ini sangat terkait dengan umur tanaman yang sudah sangat tua (> 50 tahun) serta ketrampilan pekebun yang masih rendah dan teknik budidaya yang masih bersifat tradisional. Dari aspek sarana produksi Kab. Lingga belum memiliki pusat pembibitan/ nursery, gudang pupuk belum tersedia dan belum


II-32

dimilikinya pusat pelatihan bagi petani dan pekebun. Hal tersebut tentunya berdampak kepada rendahnya jumlah, produktivitas dan mutu produk pangan dan pertanian yang dihasilkan oleh Kab. Lingga. Dari sisi Kontribusi PDRB juga masih relatif kecil , sebesar 9,16% yang berasal dari sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. subsektor yang menyumbangkan nilai tambah paling kecil terhadap sektor pertanian adalah subsektor kehutanan. Kotribusi subsektor ini hanya sebesar 0,44 persen terhadap nilai tambah sektor pertanian atau hanya sebesar 1,32 persen terhadap total nilai tambah perekonomian Kabupaten Lingga. Tabel 2.19 Indikator di Bidang Pertanian Indikator

2011 target

2011 capaian

2012 target

2012 capaian

2013 target

2014 target

2015 target

3,08

2,77

2,95

2,57

2,83

2,71

2,60

b. tanaman perkebunan

3,63

4,45

5,66

4,22

5,68

5,71

5,73

c. peternakan

2,50

2,07

2,48

1,93

2,45

2,43

2,40

d. kehutanan

0,57

0,50

0,53

0,44

0,49

0,46

0,42

40 ton

0 ton

40 ton

0 ton

40 ton

40 ton

T0 ton

30%

Data tidak tersedia

30%

30%

30%

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB a. tanaman bahan makanan

Produktivitas padi atau per hektar (ton/hektar)

Data tidak tersedia Sumber : Bappeda Kabupaten Lingga (data diolah)

Tingkat Konsumsi Pangan Lokal

30%

Adapun kondisi kekinian pertanian, peternakan dan holtikultura dan perkebunan kabupaten Lingga sebagai berikut :


II-33

Tabel 2.20 Kondisi Kekinian Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Tanama pangan dan holtikultura

Padi   

Produksi padi 0% Kebutuhan 100% dari luar Kebutuhan 12000 ton/tahun

Jagung  Luas Pertanaman Jagung sekitar 43 Ha, dengan produksi 36 Ton Kedelai  Ketersediaan 100% dari luar Kacang Tanah  1 Ha di Kec. Singkep Barat, namun hanya sebatas sela Jagung  Luas Pertanaman Jagung sekitar 43 Ha, dengan produksi 36 Ton Sayur mayur dan buahbuahan  Sayur mayur dataran tinggi : kol, kentang, wortel, sawi, b.merah, b.putih, dsb (100% dari luar) 

Sayur mayur dataran rendah : timun, kacang panjang, kangkung, bayam, rampai (10% dari dalam), sisanya 90% dari luar seperti cabe merah, cabe rawit,

Peternakan Sapi - Jumlah populasi 1.958 ekor, tersebar di 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Lingga, Lingga Utara, Singkep, Singkep Barat dan Senayang. Kambing Jumlah populasi 896 ekor, tersebar di 5 Kecamatan yaitu: Kecamatan Lingga, Lingga Utara, Singkep, Singkep Barat dan Senayang Ayam Ayam kampung 71.614 ekor, ayam potong 31.850 ekor, ayam petelur 6500 ekor Itik Populasi itik 1363 ekor Ketersediaan dan kebutuhan daging Ketersediaan daging sapi sangat rendah 0,02% dari 1500 kg/ hari, konsumsi daging 400 gr/kapita/tahun, ketersediaan daging ayam sangat rendah <5%

Perkebunan Karet -

Luas pertanaman karet rakyat di Kabupaten Lingga adalah 10.207,13 Ha dengan produksi 4.080,38 ton. Hampir sebagian besar tanaman karet milik petani merupakan tanaman sudah tua dengan umur puluhan tahun ( 4.276,63 Ha ) dan berasal dari biji (seedling) dengan produktivitas rendah. Hasil olahan berupa Slab Tebal (50 Kg) dengan harga berkisar Rp. 10.000,- s/d Rp. 12.000,- / Kg di tingkat petani karet.

Kehutanan Kebun Bibit Rakyat - Luas kebun bibit rakyat (KBR) di Kab. Lingga adalah 240,47 Ha yang tersebar di 5 desa yaitu : Desa Kote, Desa Sedamai, Desa Lanjut, Desa berindat dan Desa Bakong. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) - Kegiatan ini masih dalam proses perizinan. Hutan Lindung Luasnya adalah 32.940,6 Ha. Hutan Produksi Terbatas (HPT) luasnya adalah 71.474,6 Ha. Hutan Produksi Konversi (HPK) luasnya adalah 93.971,1 Ha. Areal Penggunaan Lainnya adalah 20.390,5 Ha.

Kelapa - Luas pertanaman kelapa 2.640,59 Ha hampir tersebar di tiap Kecamatan, produksi  1.244,14 Ton. Produk berupa kopra dan kelapa butiran Sagu - Potensi Kabupaten Lingga 2.700 Ha ( survey UGM 2009)berupa “Hutan Sagu”, dengan produktivitas hasil olahannya  100 Ton/Bulan (Sagu Basah). Harga jual di


II-34

tomat, dsb 

Buah buahan yang tersedia bersifat musiman seperti durian, rambutan, manggis, dan mangga sebagian besar didatangkan dari luar seperti apel, jeruk, melon, dsb.

petani sekitar Rp.1000/Kg Lada -

Luas pertanaman Lada 100,08 Ha dengan produksi  33,34 Ton. Hasil berupa lada hitam dan lada putih.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diupayakan sebagai berikut : a. Produktifitas Padi 0%, ketersediaan 100% dari luar sementara kebutuhan + 12.000 ton/tahun. Hal ini sangat penting menjadi perhatian dan harus ada program khusus untuk mengatasi ketersediaan tanaman bahan makanan. Hal ini sangat rawan karena 100% ketergantungan dari luar. Program ketahanan pangan harus dimasukkan kedalam prioritas pada tahun 2015. b. Perlu diupayakan peningkatan produksi dibidang tanaman perkebunan khususnya komoditas unggulan seperti Sagu, Karet, Kelapa, Sagu dan Lada. c. Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau atau kawasan Agropolitan di 4 desa : Kerandin, Bukit Langkap, Bukit Harapan dan Linau. Dimana hal ini perlu mendapat perhatian khusus antara pihak Provinsi dan Kabupaten untuk membangun kawasan tersebut secara bersama-sama dalam mewujudkan Kabupaten Lingga sebagai lumbung pangan Provinsi Kepulauan Riau. d.

Di bidang peternakan Ketersediaan dan Kebutuhan Daging sangat rendah (0,02% dari kebutuhan 1.500 kg/hari), Nilai Konsumsi daging : 400 g/kapita/tahun , Ketersediaan Daging Ayam : sangat rendah (≤ 5% = 18.000 Kg/Hari). Hal ini perlu di beri perhatian dengan peningkatan


II-35

populasi ternak Sapi melalui pembibitan dan bantuan ternak Sapi kepada masyarakat. g.

Pariwisata, Kebudayaan dan Keagamaan Kabupaten Lingga memiliki potensi pariwisata yan sangat beragam baik dari sisi destinasi pariwisata maupun kebudayaan. Keindahan alam (nature), warisan budaya (living cuture) dan sejarah (heritage) yang ternilai harganya warisan masa silam sebagai pusat kerajaan Melayu membuat nilai tambah tersendiri bagi Kabupaten Lingga. Potensi wisata yang sangat menjanjikan tersebut masih membutuhkan “polesan” dari pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten agar lebih atraktif dan berkembang. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata yang menggalakkan kegiatan ekonomi, sehingga lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat serta penerimaan devisa akan dapat meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan. Dari sisi kebudayaan, Sebagai implementasi dari RPJMD 20102015 dimana sasaran dari misi 1 yaitu terwujudnya pengakuan secara formal Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu, sebagai langkah awal telah di tetapkan Perda Nomor 20 Tahun 2012 perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Kabupaten Lingga dimana pada lambang tersebut ditambahkan kalimat “ Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu”. Terwujudnya Kabupaten Lingga sebagai Bunda tanah melayu mengisyaratkan bahwa budaya Melayu akan menjadi payung budaya-budaya yang lain. Dan diantara budaya yang satu dengan yang lain akan menjadi perekat dan pemersatu, sehingga upaya-upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan perlu dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.


II-36

Pembinaan di bidang keagamaan guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Lingga yang religius tidak cukup dengan hanya memberikan bantuan-bantuan di bidang keagamaan. Akan tetapi perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih strategis, sistematis dan nyata, terutama di dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang agama. Dilihat dari sisi komponen kontribusi pembentuk PDRB, kontribusi sektor pariwisata belum menunjukkan kontribusi yang signifikan, yakni sebesar 2,17%. Rendahnya kontribusi sektor PDRB terkait dengan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lingga. Pada tahun 2012 tercatat 451 orang wisatawan asing dan 15.104 orang wisatawan domestik dengan rata-rata lama menginap masing-masing untuk wisatawan asing 1,72 hari dan wisatawan domestik 1,92 hari. Hal ini sangat disayangkan mengingat pada tahun 2012 kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1.767.439 orang wisman, yang pintu masuknya dari Kabupaten/Kota Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun. Maka oleh karena itu diperlukan perhatian lebih serius dari pihak Pemerintah Kabupaten untuk lebih mengenjot sektor pariwisata ini mengingat pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan daerah dalam koridor “Agrominawisata” dengan lebih mengembangkan dan menata objek wisata (alam, budaya, sejarah), mengadakan promosi pariwisata baik didalam maupun diluar negeri, serta mengadakan dan mengikuti eventevent pariwisata agar Kabupaten Lingga lebih dikenal secara luas baik didalam maupun diluar negeri. Indikator bidang pariwisata, kebudayaan dan keagamaan di dalam RPJMD Kabupaten Lingga 2010 – 2015 tersedia tabel berikut ini :


II-37

Tabel 2.21 Indikator di Bidang Kebudayaan No

Indikator

2011 capaian 6

2012 capaian 6

2013 capaian 9

2013 target 9

2014 target 9

2015 target 9

1

Jumlah penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Melayu

2

Ditetapkannya Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah Melayu di tingkat nasional

Belum

Belum

Belum

Belum

Belum

Ya

3

Jumlah SDM dan grup seni dan budaya yang aktif melestarikan budaya Melayu (%)

102

102

102

102

102

102

4

Jumlah lawatan sejarah ke Bunda Tanah Melayu

1

2

2

2

2

3

Tabel 2.22 Indikator di Bidang Pariwisata No

Indikator

1

Kunjungan Wisatawan

2

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)

2011 capaian 4063

2012 capaian 15555

2012 target 4730

2013 target 5506

2014 target 6410

2015 target 7462

2,16

2,17

2,20

2,24

2,31

2,33

Tabel 2.23 Indikator di Bidang Keagamaan No

Indikator

1

Jumlah konflik bernuansa agama

2

Jumlah sarana ibadah

2011 target 0

2011 capaian 0

2012 capaian 0

2013 capaian

260

296

274

274

0

2013 target 0

2014 target 0

2015 target 0

260

260

260


II-38

3

Event keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

10

2

10

2

10

10

10

4

Jumlah lembagalembaga sosial keagamaan yang dibina oleh Pemerintah Daerah

5

20

6

20

7

7

7

h.

Pembangunan Infrastruktur Pembangunan fisik dan prasarana/ infrastruktur merupakan salah satu

aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan.

Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu proses roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat infrastruktur gerak dan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, transportasi, telekomunikasi, sanitasi, air minum dan energi. Pembangunan

fisik

dan

prasarana

merupakan

kewajiban

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, oleh sebab itu pendanaannya perlu didukung dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dan juga program dan kegiatan di bidang ini harus sejalan dengan RPJMD 2010 – 2015 dan tata ruang. Adapun sumber dana dari bidang Pekerjaan Umum dari DAK APBN sebesar Rp. 6.413.890.000,yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung/kantor, satker APBN sebesar Rp. 38.802.431.512,- dan APBD provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 12.237.500.000,- . Dalam

hal

mempercepat

pembangunan

infrastruktur

di

Kabupaten Lingga, pada tahun 2012 Kabupaten Lingga mendapatkan total dana APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) antara lain : 1.

Pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 1.428.000.000,-


II-39

2.

Pembangunan

gedung

Inspektorat

Daerah

sebesar

Rp.

1.360.000.000,3.

Pembangunan gedung Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi sebesar Rp. 1.360.000.000,-

4.

Pembangunan gedung Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp. 1.462.000.000,-

5.

Pembangunan gedung Dinas Pertambangan dan energi sebesar Rp. 1.462.000.000,-

Juga ada anggaran dari Satuan Kerja Non vertikal (Satker) sebesar Rp. 38.802.431.512,- . adapun program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut : 1.

Rencana Pengembangan Kawasan Pemukiman Prioritas (RPKPP) sebesar Rp. 850.000.000,-

2.

Pembangunan jalan Seranggung, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga sebesar Rp. 2.075.500.000,-

3.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di 12 desa sebesar Rp. 3.000.000.000,-

4.

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat sebesar Rp. 6.000.000.000,-

5.

Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (3R) di kelurahan Daik sebesar Rp. 450.000.000,-

6.

Bantuan Program IKK Daik sebesar Rp.1.400.000.000,-

7.

Pembangunan SPAM ibukota kecamatan Pancur, Kecamatan Lingga Utara sebesar Rp. 4.670.000.000,-

8.

Pembangunan SPAM ibukota kecamatan Dabo, Kecamatan Singkep sebesar Rp. 4.000.000.000,-

9.

Optimalisasi SPAM ibukota kecamatan Senayang, Kecamatan Senayang sebesar Rp. 1.000.000.000,-


II-40

10. Pembangunan

Pengaman

Pantai

Jagoh

Dabo

sebesar

Rp.

15.356.931.512,Sedangkan melalui APBD Provinsi tahun anggaran 2013 kegiatan yang didapatkan sebagai berikut : 1.

DED jalan Kabupaten Lingga sebesar Rp. 500.000.000,-

2.

Penataan kawasan di Kabupaten Lingga sebesar Rp. 11.737.500.000,-

Untuk program/ kegiatan tahun 2013 yang didanai oleh ABPD kabupaten Lingga antara lain sebagai berikut : 1.

Peningkatan jalan sebesar Rp. 181.982.813.453,-

2.

Pembangunan jembatan sebesar Rp. 4.360.000.000,-

3.

Pembangunan sarana air bersih sebesar Rp. 2.944.598.900,-

4.

Pembangunan tembok penahan pantai/tanah/batu miring sebesar Rp. 1.470.000.000,-

5.

Pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp. 1.670.000.000,Selain itu, dalam upaya penyediaan listrik didaerah-daerah terpencil,

Pemerintah Kabupaten Lingga telah melaksanakan kegiatan pengadaan Genset dan jaringannya, serta PLTS melalui Provinsi Kepulauan Riau didaerah-daerah terpencil. Di bidang perhubungan di Kabupaten Lingga pada tahun 2013 yang didanai oleh terlihat dari program / kegiatan sebagai berikut : 1.

Pembangunan

dermaga

P.

Berhala

tahap

I

sebesar

Rp.

2.000.000.000,- dari APBD Provinsi 2.

Pembayaran pembangunan dermaga ponton di pelabuhan Jagoh sebesar Rp. 304.149.134,- dari APBD Provinsi.


II-41

3.

Pembangunan dermaga sembuang Desa Penuba, Ds. Berjung desa Pasir Panjang, Ds. Teban Kec. Senayang, Suak Buaya, Baran, Tajur Biru, Pulau Panjang, Kp. Pane desa Sei.Buluh, Kuala Raya, Kp. Baru desa Posek yang belanja modal pengadaan dermaga/pelabuhan sebesar Rp. 10.471.350.250,-

4.

Pengadaan rambu-rambu jalan sebesar Rp. 667.575.000,Tabel 2.24 Indikator di Bidang Infrastruktur

No

Indikator

2012 target

2012 capaian

2013 target

2013 capaian

2014 target

2015 target

2015 kondisi akhir

1

Panjang jalan tanah yang dibangun per tahun (km) Panjang jalan kabupaten beraspal yang dibangun dan ditingkatkan per tahun Persentase Desa yang telah dialiri listrik (%) Jumlah perkotaan yang dibangun dan jumlah SR yang terpasang (SPAM IKK)-Unit prasarana dan sarana air minum Panjang drainase jalan yang dibangun per tahun (m) Jumlah Jembatan yang dibangun per tahun Jumlah dermaga yang dibangun per tahun (unit) Jumlah penyediaan kapal perintis per tahun (unit)

25

11,5

25

1,2

20

15

279,88

25

28,15

25

44,242

20

20

155,85

75

*

85

*

95

100

100

2

1

1

1

1

1

9

1200

553

1200

322

1200

1200

11259

10

1

10

3

10

10

50

15

3

15

12

15

15

15

1

1

1

0

1

1

1

2

3 5

6 7 8 9

Sumber : DPU Kab. Lingga, Distamben Kab. Lingga, Dishub Kab. Lingga, RPJMD Kab. Lingga (diolah), *data belum tersedia


II-42

Pada tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut : 1. Pada tahun 2013 , banyak kegiatan memang difokuskan untuk infrastruktur dimana anggaran untuk dinas PU mencapai lebih dari 30%. Hal ini memang diprioritaskan mengingat tahun 2012 defisit anggaran mengakibatkan kegiatan infrastruktur banyak di tunda pelaksanaannya, dan juga untuk mengejar target RPJMD 2010-2015. 2. Jumlah jembatan yang dibangun hanya ada 3 unit dan rehabilitasi 1 unit dari target sebanyak 10 buah, yaitu pembangunan jembatan menuju SMP 3 Kec. Singkep Barat , Jembatan II ruas jalan Air Merah – Marok Tua Kec. Singkep Barat, Jembatan ruas jalan Kelumu (lanjutan putus kontrak), dan rehabilitasi jembatan menuju pelabuhan Pancur. 3. Dari target 1200 meter drainase yang direncanakan dibangun tahun 2013, hanya terbangun sebanyak 322 meter. Hal ini tentu merupakan tantangan mengingat target tiap tahun sebesar 1200 meter harus dicapai. 4. Jumlah SPAM IKK yang terbangun pada tahun 2013 ada 1 unit baru yaitu di kecamatan Pancur yang didapat dari dana APBN melalui Satker PK.PAM, selebihnya optimalisasi dan sambungan baru di Ibukaota Kecamatan yaitu Daik, Dabo dan Senayang. Untuk tahun 2015 diusahakan SPAM IKK dibangun di ibukota Kecamatan baru. 5. Di bidang Perhubungan, terutama perhubungan laut membangun 12 dermaga dan rehabilitasi 1 unit dermaga. Adapun dermaga yang dibangun adalah dermaga desa Sembuang, dusun Berjung desa Pasir Panjang, dermaga Suak Buaya, pulau Baran, dusun Mabung desa Pasir Panjang, Tajur Biru, kp. Pane desa Sei. Buluh, Pulau Panjang, Kuala Raya, kp. Baru desa Posek, Pasir Lulun desa Resun dan rehab dermaga Pulau Duyung. 6. Dari data diatas , maka untuk mengejar target indikator di RPJM Kab. Lingga 2010 -2015 maka pembangunan jalan, sarana air minum


II-43

perdesaan, jalan dan jembatan dan drainase yang harus mendapatkan porsi lebih untuk tahun-tahun berikutnya.


II-44

2.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program Tahun 2013 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan

urusan

pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 9 tahun; 3) Program pendidikan menengah; 4) Program pendidikan non formal; 5) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Program peningkatan pelayanan pendidikan; 7) Program Pemantapan mutu dan relevansi pendidikan; 8) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 160.487.790.304,93,- terealisasi sebesar Rp. 144.644.576.047,- atau sebesar 89,62%. 2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Program-program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan; 2) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; 3) Program Perbaikan Kualitas Pelayanan informasi; dengan

anggaran yang

disediakan sebesar Rp. 1.528.806.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.484.506.763,- atau sebesar 97,10%. 3. Dinas Kesehatan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan; 2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 4) Program Pengawasan obat dan makanan; 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; 6) Program perbaikan gizi masyarakat; 7) Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit

menular;

8)

Program

Standarisasi

Pelayanan Kesehatan; 9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana


II-45

dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya; 11) Program Pelayanan

Kesehatan

AnakBalita;

12)

Program

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia; 13) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 57.735.316.452,- terealisasi sebesar Rp. 57.735.316.452,- atau 90,80%. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru-paru/ RS Mata; 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.641.347.360,terealisasi sebesar Rp. 4.763.698.110,- atau 94,13%. 5. Badan Lingkungan Hidup Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup; Dengan anggaran yang disediakan

sebesar

Rp.

1.556.006.000,-

terealisasi

sebesar

1.492.065.120,- atau 95,89%. 6. Dinas Pekerjaan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Gorong-Gorong;

3)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; 4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 5) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

dan

Jembatan;

Talud/Brojong;

6) 7)


Program Program

II-46

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 8) Program Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur;

9)

Program

Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Baru; 10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan; 11) Program Pengembangan Pemukiman; 12) Program Prasarana dan Sarana Persampahan ; 13) Program Pembangunan Infratruktur Pedesaan; 14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; 15) Program Pengendalian Banjir; 16) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); 17) Program Pengentasan Kemiskinan; 18) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 274.189.269.100,- terealisasi sebesar Rp. 237.360.471.318,- atau 86,57%. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pengembangan Data/ Informasi; 2) Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah;

3)

Program

Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; 5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam; 6) Program Perencanaan Tata Ruang; 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana; 8) Program Pengelolaan ruang Terbuka hijau (RTH); 9) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 10) Program Pemanfaatan Potensi sumberdaya Hutan; Dengan anggaran yang disediakan

sebesar

13.430.114.400,-

terealisasi

sebesar

Rp.11.180.715.356,- atau 83,25%. 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas


II-47

Perhubungan; 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; 5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 21.142.153.000,- terealisasi sebesar Rp. 17.373.840.359,- atau 82,18%. 9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Penataan Administrasi Bidang Kependudukan;

Dengan

anggaran

yang

disediakan

sebesar

4.070.506.548,- terealisasi sebesar Rp.4.020.995.616,- atau 98,78%. 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan

adalah

1)

Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial; 2) Program Pembinaan unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal; 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.301.462.300,terealisasi sebesar Rp. 3.069.679.727,- atau 92,98%. 11. Badan Pemberdayaan Perempuan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Program Perlindungan Anak; 4)

Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan; 5) Program Keluarga Berencana; 6) Program Pelayanan


II-48

Kontrasepsi; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.262.847.500,- terealisasi sebesar Rp. 4.068.298.448 atau 95,44%. 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 3) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan; 4) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor; 5) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri; 6) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.157.178.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.950.262.873,- atau 95,02%. 13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 3) Program Pendidikan Politik Masyarakat; 4) Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.438.934.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.174.589.011,- atau 92,31%. 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kormban Bencana Alam; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.111.598.400,- terealisasi sebesar Rp. 976.682.150,- atau 87,86%. 15. Satuan Polisi Pamong Praja Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan

adalah

1)

Program

Peningkatan

Keamanan


dan

II-49

Kenyamanan Lingkungan; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.167.115.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.824.784.213,atau 95,81%. 16. Sekretariat Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Pendidikan Non Formal; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Penendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 5) Program Penetapan Peraturan Perundang-undangan; 6) Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran;

7)

Program

Penataan

Peraturan

Perundang- undangan; 8) Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 9)

Program

Peningkatan

Kapasitas

aparatur;

10)

Program

Pengembangan Data/Informasi Perekonomian Daerah; 11) Program Pengembangan data/informasi/Statistik Daerah; Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; 12) Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keagamaan; 13) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan; 14) Program Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

KDH/WKDH

Sumberdaya

Komunikasi dan Informasi; 15) Program Pengembangan; 16) Program Penciptaan Kelembagaan Usaha yang Kondusif; 17) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat; 18) Program Koordinasi Bidang Ekonomi; 19) Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa; sebesar

Rp.

Dengan anggaran yang disediakan

99.289.906.998,05,-

terealisasi

sebesar

Rp.

82.454.766.458,- atau 83,05%.


II-50

17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 3) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur; 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 23.688.404.200,- terealisasi sebesar Rp. 19.317.357.855,atau 81,55%. 18. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Program Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur;

3)

Program

Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan; Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 113.530.554.144,03 terealisasi sebesar Rp. 84.622.107.829,- atau 74,54%. 19. Inspektorat Daerah Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara; 2) Program Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3) Program Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dengan anggaran yang disediakan

sebesar

3.926.991.000,-

terealisasi

sebesar

Rp.

3.869.186.240,- atau 98,53%. 20. Badan Kepegawaian dan Diklat Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 2) Program Pendidikan Kedinasan; 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Dengan


II-51

anggaran yang disediakan sebesar 4.894.640.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.791.209.144,- atau 77,46%. 21. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; Dengan anggaran yang disediakan sebesar 702.405.500,- terealisasi sebesar Rp. 626.467.576,- atau 89,19%. 22. Kecamatan Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 2) Program Penataan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat; Dengan anggaran yang disediakan masing-masing kecamatan sebagai berikut : 

Kecamatan Lingga, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.950.889.516,- terealisasi sebesar Rp. 2.668.394.810,- atau 90,43%



Kecamatan Lingga Utara, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.287.684.155,19,- terealisasi sebesar Rp. 2.008.488.667,atau 87,80%



Kecamatan Senayang, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.529.601.230,- terealisasi sebesar Rp. 2.298.912.363,- atau 90,88%



Kecamatan Singkep, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.648.835.552,96,- terealisasi sebesar Rp. 3.206.350.780,atau 87,87%



Kecamatan Singkep Barat, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.760.379.261,- terealisasi sebesar Rp. 2.472.206.881,- atau 89,56%


II-52



Kecamatan Selayar, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 328.279.199,- atau 93,79%.



Kecamatan Lingga Timur, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 299.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 231.557.586,- atau 77,19%.



Kecamatan Singkep Selatan, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 559.240.000,- terealisasi sebesar Rp. 544.718.400,- atau 97,40%.



Kecamatan Singkep Pesisir, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 241.518.085 Atau 80,51%.

23. Kelurahan Program-program

yang

dilaksanakan

adalah

Program

Rutin

Perkantoran dengan realisasi sebagai berikut : 

Kelurahan Pancur, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 292.500.000,- terealisasi Rp. 281.536.200,- atau 96,25%.



Kelurahan Daek, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 306.837.000,- terealisasi Rp. 299.595.157,- atau 97,64%.



Kelurahan Dabo Lama, anggaran yang tersedia sebesar Rp. 359.709.600,- terealisasi Rp. 352.233.755,- atau 97,92%.



Kelurahan Dabo , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 391.685.600,- terealisasi Rp. 380.808.070,- atau 97,22%.



Kelurahan Senayang , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 246.385.600,- terealisasi Rp. 237.526.569,- atau 96,40%.



Kelurahan Raya , anggaran yang tersedia sebesar Rp. 305.142.000,- terealisasi 300.915.394,- atau 98,61%.


II-53

24. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; 2) Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi investasi; 3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Dengan anggaran sebesar Rp. 4.668.080.000,terealisasi sebesar Rp. 4.457.452.500,- atau 95,49%. 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; Dengan anggaran sebesar Rp. 4.192.294.250,- terealisasi sebesar Rp. 3.785.070.729,atau 90,29%. 26. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program-program

yang

dilaksanakan

adalah

1)

Program

Pengembangan Nilai Budaya, 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; 5) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 7) Program Pengembangan Destinasi Prasarana Pariwisata;

8) Program Pembangunan

Kemitraan; Dengan anggaran sebesar Rp. 11.219.636.300,- terealisasi sebesar Rp. 11.070.662.606,- atau 98,67%. 26. Dinas Kelautan dan Perikanan Program-program

yang

dilaksanakan

adalah

1)

Program

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Ari Payau dan Air Tawar; 2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; 3) Program Pengembangan Produksi Perikanan; 4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 5) Program Pengembangan Perikanan Tangkap; 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 7) Program Pembinaan Unit


II-54

Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal; Dengan anggaran sebesar Rp. 4.776.882.475,- terealisasi sebesar Rp. 4.550.858.870,- atau 95,26%. 26. Dinas Pertanian dan Kehutanan Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 4) Program Penerapan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan; 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; 6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan; 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan; 10) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Dengan anggaran sebesar Rp. 5.666.676.150,- terealisasi sebesar Rp. 4.975.662.361,- atau 87,81%. 27. Dinas Pertambangan dan Energi Program-program yang dilaksanakan adalah 1) Program Pengawasan Mineral dan Pertambangan Umum; 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Bidang Ketenagalistrikan ; 3) Program Rumah Layak

Huni

;

4)

Program

Pengawasan

dan

Pengendalian

Pertambangan umum, air Bawah tanah dan pemukiman; Dengan anggaran sebesar Rp. 9.884.496.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.355.088.551,-

atau


84,53%.

II-55

2.3.3 Akuntabilitas Anggaran Penyusunan APBD Kabupaten Lingga dalam Tahun Anggaran 2013 tetap melaksanakan sistem anggaran kinerja yang menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil kerja dengan melihat sejauh mana progam kegiatan pada masing-masing satuan kerja dapat diakomodir. Dalam penyusunan APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2013 struktur APBD meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 sebesar Rp. 857.519.857.103,03- yang didistribusikan pada 36 (SKPD setingkat Badan/Dinas, Kantor/Bagian), 9 Kecamatan dan 6 Kelurahan Unit Kerja lingkup Kabupaten Lingga, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 752.530.044.086,- . dengan rincian Belanja sebesar Rp. 744.336.057.866,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 8.193.986.220,- . Selengkapnya data realisasi anggaran tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.25 Realisasi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2013

No

Uraian

Tahun 2013 Anggaran

Realisasi

%

5

BELANJA

857.519.857.103,03

744.336.057.866

86,80

5.1.

Belanja Tak Langsung

297.665.323.544,13

265.484.998.537

89,19

5.1.1.

Belanja Pegawai

214.202.385.108,13

190.692.058.793

89,02

5.1.2.

Belanja Subsidi

1.246.000.000

834.956.326

67,01

5.1.3.

Belanja Hibah

17.665.500.000

16.341.769.275

92,51

5.1.4.

Belanja Bantuan Sosial

24.429.703.000

25.118.459.000

102,82

5.1.5.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada

0

0

0

37.120.675.436

32.497.755.143

87,55

5.1.5.


II-56

5.1.6.

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

5.2.

Belanja Langsung

5.2.1.

Belanja Pegawai

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.3.

1.000.000.000

0

0

559.854.533.558,90

484.224.818.086

86,49

64.109.858.800

58.184.325.643

90,75

213.750.286.802

187.570.991.023

87,75

Belanja Modal

281.994.387.956,90

238.469.501.420

84,56

6

PEMBIAYAAN

97.142.581.704,03

100.117.584.327,23

103,06

6.1.

Penerimaan Pembiayaan

105.336.567.924,03

108.311.570.577,23

102,82

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Pengeluaran Pembiayaan

105.336.567.924,03

105.337.744.828,23

100,001

6.1.12 6.2. 6.2.2.1. 6.2.2.2

Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Pembayaran Pokok Utang

6.2.2.23

Pemberian Dana Bergulir

2.973.825.749.000 8.193.986.220

8.193.986.220

100

6.000.000.000

6.000.000.000

100

2.193.986.220

2.193.986.220

100

Sumber : DP2KA Kab. Lingga, LRA 2013 (unaudited)

Berdasarkan hasil perhitungan akhir anggaran, secara umum kinerja anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai baik dengan capaian nilai kinerja anggaran sebesar 86,49% bila didasarkan pada perbandingan realisasi belanja langsung dengan anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja kegiatan Pemerintah Kabupaten Lingga dinyatakan sangat berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja tidak langsung lebih rendah 30,58% dibanding belanja langsung dengan perbandingan 65,29% Belanja Langsung dan 37,71% Belanja Tidak Langsung.


II-57

2.4.

Isu Strategis dan Masalah Mendesak RKPD 2015 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lingga 2010-2015, isu-isu strategis

pembangunan daerah tahun 2015 sebagai berikut: (1)

Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) Konsep MDGs muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta targettarget-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Pencapaian target Millenium Development Goals yang akan berakhir pada tahun 2015, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lingga dapat mencapai 8 (delapan) tujuan bersama pembangunan manusia yaitu:

menghilangkan

angka

kemikinan

absolut

dan

kelaparan,

memberlakukan pendidikan dasar yang universal, mengembangkan kesetaraan dan pembardayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kesehatan maternal, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya serta menjamin kesinambungan lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isu MDG’s Kabupaten Lingga adalah : - Tingkat kemiskinan makro yang meningkat pada tahun 2012 sebesar 14,17%, sementara target tahun 2015 adalah 6%. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi semua pemangku kepentingan. - Isu kesetaraan gender masih menjadi catatan penting mengingat pembangunan masih belum mencerminkan isu pro gender.


II-58

- Penyakit menular seperti malaria dan AIDS, Kabupaten Lingga dengan curah hujan tinggi menyebabkan angka kejadian kesakitan malaria dan demam berdarah masih tinggi. Penyakit AIDS juga merupakan isu nasional oleh karena itu meskipun angka prevalensi AIDS masih tergolong rendah, harus juga diberikan pemahaman dan penyuluhan ke sekolahsekolah dan masyarakat mengenai bahaya penyakit tersebut. - Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dasar dan air minum yang layak juga merupakan salah satu faktor penunjang rendahnya angka MDG’s Kabupaten Lingga. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara dinas terkait untuk saling bekerjasama dalam mengatasi masalah ini. (2)

Globalisasi dan Perdagangan Bebas Sesuai

dengan

kesepakatan

pada

pertemuan

Asia

Pacific

EconomicCooperation (APEC), pelaksanaan perdagangan bebas (free trade) secara menyeluruh akan dilakukan pada Tahun 2020. Khusus untuk kawasan ASEAN kawasan perdagangan bebas (AFTA) tersebut akan mulai dilaksanakan Tahun 2010. Dimana, mobilitas barang dan orang antar negara maju dan negara berkembang sudah akan bebas dari hambatan bea masuk dan hambatan lainnya sehingga persaingan dalam bidang perdagangan, investasi, dan pasar kerja akan meningkat. Dalam situasi yang demikian, hanya kegiatan yang efisien dan mempunyai daya saing tinggi yang akan dapat bertahan. Kesepakatan perdagangan bebas ini juga menyangkut dengan mobilitas tenaga kerja akan bebas masuk ke Indonesia. Kondisi persaingan ini menjadi semakin tajam dan serius karena mulai Tahun 2010, telah disepakati pula bahwa ke dalam kesepakatan AFTA tersebut dimasukkan pula China sebagai negara anggota mitra dagang baru. Dengan demikian kawasan perdagangan bebas ini berkembang menjadi CAFTA yaitu China Asian Free Trade Area. Akibat masuknya China ini, maka persaingan menjadi ketat dan bersaing karena barang-barang produk China umumnya jauh lebih murah dibandingkan


II-59

dengan dari produk negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. (3)

Pencapaian IPM Yang Masih Rendah Kabupaten Lingga pada tahun 2011 memiliki IPM sebesar 71,68. Dengan angka tersebut mengantarkan Kabupaten Lingga berada pada peringkat lima diantara tujuh kabupaten/kota di level provinsi sedangkan untuk peringkat nasional berada pada peringkat 251 diantara 497 kabupaten/kota di Indonesia. Nilai IPM Kabupaten Lingga pada saat itu jauh berada dibawah IPM Provinsi Kepulauan Riau (75,78) dan IPM Indonesia (72,77). Fakta tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lingga saat itu masih berada dibawah standar kualitas pembangunan manusia provinsi dan nasional secara umum. Kondisi ini dapat dimaklumi karena sebagai kabupaten yang masih terbilang baru berdiri dan sedang berada dalam tahap memulai pembangunan diberbagai bidang. Meskipun demikan, bila dilihat dari nilai per komponen, indikator IPM Kabupaten Lingga 2011 masih ada yang nilainya berada diatas rata-rata nilai Provinsi Kepri dan Indonesia, yakni komponen angka harapan hidup. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Lingga meningkat menjadi 72,09; meningkat sebesar 0,41 poin jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Posisi Kabupaten Lingga tetap berada di peringkat lima dari tujuh daerah tingkat dua di provinsi kepulauan ini. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan antar-kelompok masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai dan kualitas pendidikan masih relatif rendah. Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan terkendala dengan perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil.


II-60

(4)

Reformasi Birokrasi Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Lingga perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun kesadaran masyarakat Kabupaten Lingga untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan seiring jalan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.

(5)

Kondisi Perekonomian Makro Yang Masih Rendah Pada tahun 2012, secara global pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga mengalami pertumbuhan yang positif atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya tidak terlalu besar, yaitu dari 6,64 persen pada tahun 2011 menjadi 6,66 persen pada tahun 2012, atau hanya mengalami peningkatan sebesar 0,02 poin. Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode ini belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Lingga yang sejahtera. Masih relatif banyak masyarakat Lingga yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus terus menerus dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Lingga (inclusive growth).


II-61

(6)

Pembangunan Yang Belum Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut lebih. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

(7)

Peningkatan Infastuktur Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Dalam kebijakan program pembangunan pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga 2010-2015 disebutkan bahwa sejalan dengan Visi Kabupaten Lingga yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN LINGGA SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU YANG AGAMIS, BERBUDAYA, DEMOKRATIS DAN MAMPU BERSAING UNTUK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. Maka oleh daripada itu RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015 sebagai pelaksanaan terakhir dari RPJMD 2010-2015 tetap mengedepankan dan mempedomani strategi dan arah kebijakan yang tertuang didalam RPJMD .


II-62

Selain daripada itu, RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Lingga, Beberapa permasalahan mendasar pembangunan sebagai berikut: 

Indeks Pembangunan Manusia terutama bidang pendidikan relatif rendah, terlihat dari masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan antar-kelompok masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai dan kualitas pendidikan masih relatif rendah. Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan terkendala dengan perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan

sehat serta fasilitas pelayanan dan

tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil. 

Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama untuk wilayah Agrominawisata, pelayanan dasar (listrik dan air),

pelayanan sosial

masyarakat (Rumah sakit, sekolah), kawasan pemukiman dan daerah terisolir dan pelayanan publik. 

APBD masih rendah dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang ada.



Eksploitasi sumberdaya alam yang kurang terkendali dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga mendorong kerusakan lingkungan semakin cepat.



Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan lebih disebabkan karena minimnya keterampilan dalam meningkatkan tambahan ekonomi keluarga.



Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.



Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran.


II-63



Modal usaha koperasi relatif kecil, sehingga perlu bantuan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk bergabung dalam koperasi.



Belum optimalnya pengawasan dan upaya penggalian sumber pendapatan daerah cenderung mengakibatkan laju pertumbuhan PAD relatif rendah.



Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan produktivitas.



Belum tersedianya akses teknologi informasi yang handal sehingga menghambat masyarakat untuk menyebarkan informasi potensi dan produk kepada pasar potensial.



Keterbatasan sarana prasarana pertanian dan peternakan serta belum diberdayakan

secara

optimal

kelompok-kelompok

tani

yang

ada

mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal 

Masih terjadi penebangan liar dan pelanggaran terhadap perizinan penambangan.



Sarana pendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata masih minim.



Produktivitas

perikanan

dan

pertanian

relatif


rendah.

II-64


II-65

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1.

Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Lingga Tahun 2013 (Tahun Lalu) dan Tahun 2014 (Tahun Berjalan) Hambatan ekonomi nasional pada 2014 masih akan datang dari eksternal.

Tahun ini kemungkinan liquiditas akan semakin ketat karena masih adanya isu pengurangan (tapering) stimulus moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat. Guna mencapai laju pertumbuhan yang lebih baik dari tahun depan, masih banyak PR yang banyak diselesaikan pemerintah, diantaranya terkait masalah infrastruktur, penyediaan energi baru terbarukan hingga masih maraknya kasus korupsi. Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun 2013. Optimisme tersebut cukup beralasan jika melihat sejumlah situasi yang akan turut memberi dampak pada tahun 2014. Sentimen positif terhadap perekonomian nasional datang dari faktor eksternal dan domestik. Dalam

APBN

2014

yang

telah

disepakati

DPR,

pemerintah

menganggarkan belanja negara sebesar Rp. 1.842,4 trilyun dan pendapatan negara 1.667,1 trilyun. Sedangkan asumsi-asumsi makro yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata 6%, inflasi 5,5%, nilai tukar rupiah 10.500 per dollar AS, surat perbehendaraan negara (SPN) tiga bulan 5,5%, harga minyak mentah indonesia (CPI) sebesar US$106 per barel, dan lifting minyak dan gas bumi (migas) 2,1 juta barel per hari (bph). Mengejar pertumbuhan 6% memang dibutuhkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Jumlah penganggur pada agustus 2013 dibanding Agustus 2012 bertambah 150 ribu orang dari 7,24 juta orang (6,14%)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Lingga 2015

III-1

menjadi 7,39 juta orang (6,25%). Angka itu meleset dari target APBN-P 2013 sebesar 5,8%, sedangkan angka kemiskinan yang semula di targetkan di bawah 10% ternyata lebih condong ke arah 11%. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa, angka 11% tidaklah sedikit. Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan tumbuh sedikit menguat pada tahun 2014 ini. Prospek tersebut antara lain ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah, dan juga didukung oleh inflasi yang semakin mereda. Berdasarkan data historis dan pengembangan beberapa indikator pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2014 triwulan I diperkirakan pada kisaran 5,2 – 5,4% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun lalu. Sedangkan pertumbuhan akumulatif di tahun 2014 ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,8%-7,1%, sedangkan pada tahun 2015 sekitar 7,4%. Sedangkan Kabupaten Lingga tahun 2012 pertumbuhan ekonominya mencapai angka 6,66%, jadi pada kurun waktu 8 tahun dari tahun 2005-2012 secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6,60%. Suatu pencapaian nilai yang cukup tinggi. Menurut sektornya laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan (11,82%), hal utama yang turut mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan sektor ini adalah masih berjalannya kegiatan pembangunan infrastruktur daerah, disamping itu dengan maraknya pembangunan ruko, rumah sewa dan komplek perumahan serta pembukaan lahan baru. sektor kedua adalah sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran mencapai 10,51%. Sementara sektor keuangan,persewaan dan jasa perusahaan menjadi ketiga terbesar (10,51%), Semakin maraknya usaha-usaha perdagangan seperti toko dan mini market serta rumah sewa membuat sektor ini tumbuh meningkat.


III-2

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro ekonomi Kabupaten Lingga

No

Indikator Makro Pembangunan

2010

Tahun 2011

2012

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

6,60%

6,64%

6,66%

3

PDRB (Juta Rp) Menurut harga berlaku Menurut harga konstan

1.022.166,86

1.135.940,37

1.263.079,80

601.075,69

640.979,28

683.665

PDRB per kapita (Rp) Menurut harga konstan Menurut harga berlaku

6.371.497,08

6.464.880,81

7.508.347,63

10.852.034,49

11.457.030,30

12.532.301,79

5

Jumlah Penduduk (Jiwa)

86.244

90.641

91.054

6

Jumlah Penduduk (KK)

22.625

23.778

23.887

7

Persentase penduduk dibawah

15,83

12,98

14,17

3,55

3,52

4

garis kemiskinan

14

Tingkat pengangguran terbuka

Sumber : BPS Kabupaten Lingga, 2013

3.2.


Terkait dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan masih tergantungnya Indonesia pada dukungan bahan baku dan barang modal dari luar negeri serta masih dominannya pembiayaan pusat dalam mendukung pembangunan Kabupaten Lingga, dapat dinyatakan bahwa tantangan kedepan dalam pembangunan Kabupaten Lingga sangat besar. Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional, maka tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Lingga tahun 2015 sebagai berikut: Tantangan : 1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal.


III-3

2.

Infrastruktur yang belum memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang dari pedesaan khusus jalan desa masih kurang;

3. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan sangat kurang; 4. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada komoditas primer. 5. Rumah tangga miskin dan pengangguran; penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 14,17%, Tingkat pengangguran terbuka terus menurun, namun kategori pengangguran tersembunyi dan pekerja informal masih relatif tinggi. 6. Pemanfaatan sumberdaya alam belum optimal terutama pertanian, perikanan dan pariwisata. 7. Pelayanan publik dirasakan belum memuaskan dan sumber pembiayaan masih sangat terbatas. Selama ini hanya mengandalkan Dana Perimbangan dari Pusat, sementara PAD belum optimal. 8. Pembangunan gedung dan fasilitas perkantoran terutama terkait dengan pusat pemerintahan Kabupaten di Bukit Kanti belum sepenuhnya terealisasi. Prospek : 1. Posisi geografis Kabupaten Lingga terletak pada kawasan segitiga emas perdagangan 3 negara (Indonesia, Malasia, Singapura) serta lintas transportasi laut Selat Malaka merupakan peluang yang strategis bagi pengembangan investasi dan Kabupaten Lingga merupakan salah satu warisan sejarah dimana dijuluki “Bunda Tanah Melayu” , wisata sejarah yang sangat banyak warisan Kerajaan Riau-Lingga merupakan heritage yang tidak ternilai harganya. 2. Kebijakan Otonomi Daerah; Diterapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Undang-


III-4

Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus daerahnya. Luasnya wewenang ini membuka peluang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam segala aspek kehidupan yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan tersebut akan dapat diimplementasikan secara nyata. Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 dan 17 tahun 2004 memberi kesempatan yang lebih luas kepada Kabupaten Lingga untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan sebagai sumber pembiayaan. 3. Meningkatkan kualitas

good governance secara nasional. Globalisasi

berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance. Meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance ini merupakan peluang bagi semua komponen kota untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga visi pemerintah kota dapat diwujudkan. 4. Ditetapkannya Kabupaten Lingga sebagai wilayah Hinterland bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk lumbung pangan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini membuat prospek Kabupaten Lingga ke depannya semakin cerah sehingga diperlukan rencana aksi untuk menyukseskan program tersebut. Tabel 3.2 Kondisi Internal dan Eksternal Ekonomi Daerah Kabupaten Lingga

Kondisi Internal

Kondisi Eksternal

Kekuatan

Kelemahan

Peluang

Ancaman

(Strenght)

(Weakness)

(Opportunity)

(Threads)

1. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumberdaya manusia indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan; 2. Adanya program nasional

1. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk terus kreatif, inofatif dalam memproduksi barang dan jasa yang

1. Letak geografis dan tata wilayah yang strategis; 2. Tersedia sarana perhubungan darat, laut,udara; 3. Tersedia sumber daya alam pertanian,

1. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola


III-5

4. 5.

6.

7.

perkebunan, peternakan dan perikanan yang cukup besar; Tersedia objek wisata alam dan sejarah; Tersedianya lembaga/tokoh/pakar keagamaan yang cukup banyak; Tersedianya sumberdaya manusia angkatan kerja yang memadai; Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu.

secara optimal. 2. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan dan didaerah kondisi medan yang sulit. 3. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak. 4. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal, sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun programprogram penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek legal formal. Padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Lingga. 5. Terdapat kawasan rawan bencana tanah longsor dan banjir. 6. Tingkat kesadaran masyrakat dalam menjaga lingkungan masih rendah sehingga daya dukung lingkungannya menjadi rendah. Disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air bersih, dan sanitasi. 7. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan prasarana.

3.

4.

5.

6.

7.

percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan,ciptakarya/peru mahan rakyat dan energi; Adanya program nasional pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal; Ditetapkannya Kabupaten Lingga sebagai wilayah Hinterland bagi Provinsi Kepulauan Riau untuk lumbung pangan Provinsi Kepulauan Riau. Kapasitas APBD yang masih rendah berpeluang menggali PAD dan mendapatkan bantuan program, dana dekosentrasi/tugas pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya; Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah didalam maupun di luar negeri. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

memiliki daya saing. 2. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang seringkali berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis lokal dan penguatan ketahanan pangan masyarakat. 3. Angka pertumbuhan penduduk yang sangat rendah. 4. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.


III-6

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2015

Pemerintah pusat menetapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan kesempatan kerja sebagai agenda utama pembangunan, sebagai dampak krisis finansial global yang terjadi sebelumnya. Karena kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multisektor, maka upaya untuk penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan secara sektoral dan secara lintas sektor. Prioritas pembangunan dibidang kemiskinan dan angkatan kerja juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lingga melalui berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan kemiskinan itu sendiri dan juga bekerjasama dengan pihak Provinsi Kepulauan Riau guna mengentaskan kemiskinan dalam rangka mengejar target MDG’s. Terkait dengan RPJPMD Kab. Lingga tahapan kedua, difokuskan pada pembangunan infrastruktur dengan daya dukung peningkatan ekonomi dan peningkatan

Sumberdaya

Manusia.

Infrastruktur

juga

terus

digesa

pembangunannya terutama pembangunan kantor Pusat Pemerintahan yang terletak di Bukit Kanti, pembukaan dan peningkatan jalan untuk memperlancar arus barang dan transportasi, pembangunan dermaga di pulau-pulau, dan lainnya. Selain itu juga, dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah Kabupaten Lingga berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program program pengurangan kemiskinan, pemerintah pusat membagi program-program tersebut menjadi 3 kluster, yaitu kluster pertama berisi program-program yang memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat miskin kepada kebutuhan dasar; kluster kedua berisi program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin; dan kluster ketiga adalah program-program perkuatan usaha mikro dan kecil. Kluster ketiga ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi muda Kab. Lingga. Sedangkan kluster-kluster lainnya berfungsi untuk


III-7

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah Kab. Lingga, sejalan dengan program nasional diatas, juga telah melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat diupayakan penciptaan lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga telah diupayakan peningkatan ketrampilan SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk yang bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendukung pemerataan pendapatan masyarakat dan pengembangan industri dalam negeri. Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan Jamkesda dan program kesehatan, rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni (RTLH), pemasangan jaringan listrik bagi RTLH serta pembangunan sanitasi. Sumber pembiayaan direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pembangunan Kab. Lingga. Prioritas pembangunan dibidang kemiskinan juga menjadi perhatian pemerintah Kab. Lingga melalui sharing dengan Pemerintah Provinsi dengan 3 program dan 11 kegiatan. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Lingga, pada hakikatnya, merupakan sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya. Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan kebijakan pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya. Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat akan menciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh dalam menopang perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Demikian juga halnya di bidang


III-8

sumber daya manusia, keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia di tingkat kota akan berpengaruh dalam menopang peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di tingkat provinsi dan nasional. Usaha usaha dalam peningkatan kualitas dan kuantiítas sarana dan prasarana perkotaan sudah tentu berhubungan langsung dengan keberhasilan pemerintah dalam program peningkatan sarana dan prasarana publik terutama untuk

meningkatkan

jalur

transportasi

daerah

kabupaten/kota

guna

meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah. Kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun

2015

diarahkan

untuk

dapat

mempertahankan

pertumbuhan ekonomi pada kisaran diatas 6,6 – 6,8% dan sekaligus meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.

3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2015

arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah kebijakan belanja daerah. 3.4.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013, Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2014, dan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Realisasi pendapatan daerah 2013 sebesar Rp. 718.947.802.131.7,- atau sebesar (5,45)% dari jumlah anggaran pendapatan daerah perubahan 2013 sebesar Rp. 760.377.275.399,-. Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dalam APBD murni 2014 dianggarkan sebesar Rp. 1.000.140.519.029,- Jumlah tersebut lebih tinggi 39,11% dibandingkan realisasi anggaran Pendapatan Daerah 2013. Sebagian besar pos-pos pendapatan daerah 2014 mengalami kenaikan dibandingkan pada realisasi APBD 2013. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 6.413.890.000,pada tahun 2013, meningkat menjadi Rp. 15.395.600.000,- pada tahun 2014, atau meningkat sebesar 140,04%. Yang kedua disusul dengan Dana Bagi Hasil


III-9

Pajak/ Bukan Pajak meningkat sebesar 81,42% dari tahun sebelumya. Yang ketiga dari Dana penyesuaian dan otonomi Khusus meningkat sebesar 31% dari tahun sebelumnya. Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang cenderung stagnan. Pada tahun 2013 dan 2014 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah 4,11% dan 1,91%. Komponen PAD pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 21.000.000.000,- meningkat dari Rp. 19.188.000.000,atau sebesar 9,44% pada tahun 2014. Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga No

PENDAPATAN DAERAH

REALISASI TAHUN LALU (2013)

4.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

29.526.149.629,75

19.188.000.000

21.000.000.000

4.1.1.

Pajak Daerah

5.319.560.045,09

5.631.000.000

5.700.000.000

4.1.2.

Retribusi Daerah

6.280.501.258,86

3.842.000.000

4.600.000.000

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah

853.060.991

700.000.000

700.000.000

17.073.027.334,80

9.015.000.000

10.000.000.000

4.1.4.

ANGGARAN TAHUN INI (2014)

PROYEKSI TAHUN DEPAN (2015)

4.2.

DANA PERIMBANGAN

626.253.899.098

914.659.336.115

601.903.865.309

4.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

321.287.855.098

582.873.290.115

270.117.801.309

298.552.154.000

316.390.446.000

316.390.446.000

6.413.890.000

15.395.600.000

15.395.600.000

66.293.182.914

67.881.680.828

4.2.2. 4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hibah

4.3.1

0

0


III-10

4.3.2

Dana darurat

4.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

4.3.4. 4.3.5.

0

0

21.280.585.780,95

16.500.000.000

18.088.497.914

19.357.670.000

25.357.670.000

25.357.670.000

21.280.585.780,15

24.435.512.914

24.435.512.914

718.947.802.131,70

1.000.140.519.029

690.785.546.137

Sumber : DP2KA , LRA 2013 (unaudited)

Beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan PAD antara lain: 1. Lemahnya manajemen pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD; 2. Perda tentang PAD belum sepenuhnya diterapkan sehingga berakibat minimnya penerimaan pendapatan; 3. Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang mendukung perkiraan perhitungan penerimaan pendapatan daerah; 4. Lemahnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD. Untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan diperlukan peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi meliputi penggalian potensi pendapatan asli daerah sedangkan intensifikasi mencakup peningkatan target potensi pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan PAD, Kabupaten Lingga menempuh beberapa kebijakan yaitu : 1.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, meliputi : 1.1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain.


III-11

1.2. Peningkatan Dana Bagi Hasil dan Sumberdaya Alam 1.3. Pengawasan dan evaluasi penerimaan daerah 2. Pemutahiran data pendapatan daerah, meliputi : 2.1. Peningkatan akurasi data pendapatan asli daerah dan pendapatan lainlain. 2.2. Peningkatan akurasi data Dana Bagi Hasil dan Sumberdaya Alam. 3. Rapat Koordinasi pendapatan daerah, meliputi : 3.1. Peningkatan koordinasi lintas sektoral. 3.2. Peningkatan rekonsiliasi penerimaan daerah. 3.3. Peningkatan sistem pengelolaan penerimaan daerah.

3.4.2. Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber utama pembiayaan APBD Kabupaten Lingga pada tahun 2013 ialah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). SiLPA tahun 2013 terealisasi sebesar Rp. 105.337.744.828,23,-. Dan juga bersumber dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 2.973.825.749,Untuk tahun 2014, SILPA dianggarkan sebesar Rp. 160.000.000.000,-. Penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2014 sebesar Rp. 159.000.000.000,-. Sementara itu, untuk proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2015 SiLPA direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lingga No 1

2

Jenis Pembiayaan Daerah

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) Penerimaan Pinjaman Daerah

Realisasi Tahun 2013

105.337.744.828,23

Anggaran Tahun Ini 2014 160.000.000.000

Proyeksi Tahun Depan 2015 25.000.000.000

0


III-12

3

Kegiatan Lanjutan

4

Penerimaan Kembali 2.973.825.749 Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pembiayaan 108.311.570.577,23 Daerah Sumber : DP2KA,LRA 2013 (unaudited)

160.000.000.000

25.000.000.000

3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015

Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek efisiensi dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan untuk dapat mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat penting atau dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD. Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat (bottom up), perencanaan teknokrat (top down) dan pokok-pokok pikiran DPRD yang tertuang dalam forum Musrenbang (Musyawarah Pembangunan). Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lingga No

Jenis Belanja Daerah

2.1.

Belanja Tidak Langsung


Anggaran Tahun Ini 2014

Proyeksi Tahun Depan 2015*

296.665.323.544,13

356.969.085.572

351.675.119.403,05

190.692.058.793

241.989.973.667,37

248.039.723.009,05

834.956.326

2.802.000.000

1.401.000.000

2.1.1.

Belanja Pegawai

2.1.2.

Belanja Subsidi

2.1.4.

Belanja Hibah

16.341.769.275

26.679.000.000

18.401.112.108

2.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

25.118.459.000

27.800.906.068,63

26.136.138.450

2.1.6.

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab dan Pem. Desa

0

0

0


III-13

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak terduga

2.1.8.

32.497.755.143

56.697.145.836

56.697.145.836

0

1.000.000.000

1.000.000.000

484.149.818.086

802.171.433.457

641.737.146.765,60

58.184.325.643

90.263.008.301

72.210.406.640,80

2.2.

Belanja Langsung

2.2.1.

Belanja Pegawai

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

187.495.991.023

247.930.480.477

198.344.384.381,60

2.2.3.

Belanja Modal

238.469.501.420

463.977.944.679

371.182.355.743,20

780.815.141.630,13

1.159.140.519.029

933.412.266.168,65

JUMLAH BELANJA DAERAH

Sumber : DP2KA, LRA 2013 (UNAUDITED) *angka proyeksi sementara

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja modal merupakan pos belanja yang paling besar menyerap anggaran APBD murni 2014 Rp. 463.977.944.679,- (40,02%) diikuti belanja barang dan jasa yang menyerap Rp. 247.930.480.477,-

(21,39%),

belanja

pegawai

menyerap

Rp.

241.989.973.667,37,- (20,87%) dari total belanja daerah. Hal yang sama terdapat pada Realisasi Belanja APBD 2013 sebesar Rp. 780.815.141.630,13,-, belanja modal

menempati

urutan

pertama

menyerap

anggaran

sebesar

Rp.

238.469.501.420,- (30,54%) disusul dengan belanja pegawai sebesar Rp. 190.692.058.793,- (24,42%), dan posisi ketiga pada penyerapan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 187.495.991.023,- (24,01%). Dapat dilihat bahwa anggaran belanja APBD murni 2014 sebesar Rp. 1.159.140.519.029,- lebih besar dari anggaran murni 2013 sebesar Rp. 786.775.094.047,-, tetapi bila dibandingkan dengan anggaran perubahan 2013 sebesar Rp. 857.519.857.924,03 dengan demikian pada tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah anggaran sebesar Rp. 301.620.661.104,97,- atau sebesar 35,17%. Pada tahun anggaran 2015, diasumsikan bahwa adanya penurunan jumlah anggaran belanja daerah. Sehingga pada tahun 2015, jumlah anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp. 933.412.266.168,65,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 225.728.252.860,35,-. dari jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2014. Hal ini dimaksudkan mengingat menghindari terjadinya


III-14

defisit anggaran pada tahun berjalan sehingga terjadi penyesuaian pada rekening belanja baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2015 diarahkan pada: 1. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada korelasi antara alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lingga, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau serta prioritas pembangunan Kabupaten Lingga. 2. Tujuan utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dan tepat guna. 3. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada APBD 2015 adalah : - pemenuhan kewajiban pembayaran belanja pegawai diarahkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan pegawai dengan memperhitungkan acress maksimum 2,5% dari jumlah pegawai (gaji pokok dan tunjangan); - kebijakan

Belanja

Hibah

dilakukan

untuk

mendukung

fungsi

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah dan ormas; - Bantuan Sosial mempedomani Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diarahkan untuk

meningkatkan

kualitas

kehidupan

sosial

dan

ekonomi

masyarakat. Bantuan sosial dapat diberikan kepada kelompok / anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlah nya dibatasi.


III-15

- Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa khususnya ADD Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterimanya kecuali DAK. - Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. 3.

Alokasi Belanja Langsung dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, diarahkan untuk membidik kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah;

4.

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan infrastruktur diarahkan untuk jaringan jalan dan jembatan, bangunan/gedung, dermaga, sarana air bersih (SAB), listrik dan sarana pendukung kawasan Damnah dalam rangka pelaksanaan MTQ Provinsi tahun 2016 di Kabupaten Lingga dan juga sesuai dengan arahan belanja modal paling sedikit sebesar 30% dari APBD.

5.

Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan.

6.

Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan menjadi 10% secara bertahap sesuai dengan Undang- undang.

7.

Penganggaran belanja sharing Program Pengentasan Kemiskinan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam rangka percepatan penekanan jumlah angka kemiskinan daerah.

8.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah,


III-16

serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya. 3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran daerah terdiri dari beberapa jenis pembiayaan antara lain: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal (investasi), (3) pembayaran pokok hutang, dan (4) pemberian pinjaman daerah, guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk tahun 2013, pengeluaran daerah dalam bentuk penyertaan modal (investasi) direalisasikan sebesar Rp. 6.000.000.000,- serta Pemberian Pokok Pinjaman Dalam Negeri - lainnya sebesar Rp. 2.193.986.220,-. Tahun 2014 kembali dianggarkan

sebesar Rp.

1.000.000.000,- untuk penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan tahun 2015 di prediksikan angka tidak berubah sebesar Rp. 1.000.000.000,untuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lingga

No

3 3.2.2

Jenis Pembiayaan Daerah


Anggaran Tahun Ini 2014

Pengeluaran Daerah

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.3 Pemberian Pokok Pinjaman Dalam Negeri lainnya 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah – Dana Bergulir Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sumber : DP2KA

Proyeksi Tahun Depan 2015

6.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.193.986.220

0

0

0

0

0

8.193.986.220

1.000.000.000

1.000.000.000


III-17


III-18

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1.

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lingga tahun 2015 sebagai

bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagian dari provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 yang tercantum pada RKP dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau. RKP 2015 adalah RKP awal RPJMN 2015-2019. Dimana RKP 2015-2019 akan dilaksanakan oleh Presiden dan Pemerintahan yang baru. Oleh karena itu agenda nasional tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut : Tema pembangunan nasional tahun 2015 yaitu : “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”,

Sesuai dengan tema RKP tahun 2015 tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2015, antara lain : 1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% sampai dengan 6,3%. 2. Laju inflasi 4,5 dan bertambah atau berkurang 1%. Dengan beberapa pertimbangan penetapan tema dan sasaran RKP tersebut diatas sebagai berikut : 1.

Melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan dan diperkuat dengan menciptakan struktur perekonomian yang kokoh, melalui hilirisasi industri berbasis sumberdaya alam, mengurangi ketergantungan impor

| Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga 2015

IV-1

barang modal dan bahan baku, kepastian hukum serta penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 2.

Meningkatnya daya saing nasional terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan

neraca

transaksi

berjalan,

memperkuat

landasan

pembangunan agar tidak masuk jebakan negara berpendapatan menegah; 3.

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

keunggulan

kompetitif,

perekonomian

berbasis

sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. dengan prioritas pembangunan nasional : 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; 2. Bidang Pembangunan Ekonomi; 3. Bidang pembangunan Sarana Prasarana; 4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumberdaya alam dan Lingkungan hidup; 5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Bidang Pembangunan Politik; 7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; 8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur; 9. Bidang Pembangunan wilayah dan Tata Ruang; Isu Strategis Pembangunan Nasional tahun 2015 sebagai berikut : 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (1) Sistem jaminan sosial nasional, (2) angka kematian bayi, (3) pengendalian

jumlah

penduduk,

(4)

sinergi

percepatan

penanggulangan kemiskinan, (5) optimalisasi anggaran pendidikan;


IV-2

2. Bidang Pembangunan Ekonomi (1) tranfromasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja; 3. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana (1) Penguatan konektifitas nasional melalui kseimbangan pembangunan antar

wilayah

(2)

mendorong

pertumbuhan

ekonomi,

(3)

pembangunan tranformasi massal perkotaan, (4) ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/pemukiman, dan ketahanan air; 4. Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumbedaya Alam Dan Lingkungan Hidup (1) penguatan ketahanan pangan, (2) peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, (3) peningkatan keekonomian keragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup; 5. Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (1) penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; 6. Bidang Pembangunan Politik (1) Konsolidasi demokrasi; 7. Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan (1) Percepatan pembangunan Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri;


IV-3

8. Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur (1) Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta (2) pencegahan dan pemberantasan korupsi; 9. Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang (1) Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, (2) pengelolaan risiko bencana, (3) sinergi pembangunan pedesaan; Sedangkan tema pembangunan provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 yaitu : “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar” Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 ini merupakan tema lanjutan dari RKPD tahun 2014 yang menekankan pada memantapkan perekonomian daerah dan memperluas kesempatan kerja guna pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2015 akan tetap dilaksanakan dalam kerangka konsep Pro Growth, Pro Poor, dan Pro Environment serta memiliki indikator pencapaian kinerja yang jelas dalam rangka mendukung pencapaian tujuan MDG’s (Millenium Development Goals). dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 : 1. Perluasan penyediaan pelayanan dasar dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs. 2. Pembangunan infrastruktur dan connectivity serta percepatan penetapan RTRW Provinsi Kepulauan riau. 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pelestarian nilai-nilai budaya dan pengentasan kemiskinan.


IV-4

4. Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

melalui

pembangunan

dan

pengembangan sektor strategis yang berwawasan lingkungan. 5. Pengelolaan kawasan perbatasan dan tata kelola pemerintahan serta iklim demokrasi yang baik. Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 sebagai berikut : 1. Perluasan penyediaan pelayanan dasar. 2. Percepatan pencapaian target MDGs. 3. Pembangunan infrastruktur dan connectivity. 4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 5. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak. 6. Pelestarian nilai-nilai budaya dan pengentasan kemiskinan. 7. Peningkatan

pertumbuhan

ekonomi

melalui

pembangunan

dan

pengembangan sektor strategis. 8. Percepatan penetapan RTRW provinsi Kepulauan Riau. 9. Pengelolaan kawasan perbatasan. Tujuan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015, adalah: 1. Meningkatnya

kualitas

dan

pemerataan

sarana

dan

prasarana

pendidikan, khususya didesa-desa. 2. Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga guru, terutama pada daerahdaerah diluar ibukota kabupaten/kota. 3. Meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Melengkapi jumlah dan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan sehingga menjangkau seluruh masyarakat. 5. Melengkapi puskesmas dan pustu dengan sarana dan prasarana yang memadai. 6. Meningkatkan infrastruktur perhubungan penunjang konektivitas dan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah.


IV-5

7. Mengurangi disparitas antar wilayah melalui pemerataan infrastruktur. 8. Meningkatkan infrastruktur pendukung FTZ. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran khususnya bagi pelayanan publik dan pelayanan investasi. Hubungan antara RKPD Kabupaten Lingga 2015 dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau 2015 dan RKP Nasional 2015 akan ditemukan sejumlah penajaman

prioritas

disamping

kesamaan-kesamaan

dalam

prioritas

pembangunan. Tabel 4.1. Identifikasi Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Kepulauan Riau terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2015

KETERKAITAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

PROVINSI KEPRI

KABUPATEN LINGGA

(1)

(2)

(3)

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Pembangunan Ekonomi;

Perluasan penyediaan pelayanan dasar dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs

Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pelestarian nilai-nilai budaya dan pengentasan kemiskinan,

Peningkatan Kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial masyarakat.

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana;

Pembangunan infrastruktur dan connectivity serta percepatan RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Peningkatan infrastuktur pendukung yang proporsional dan berkelanjutan.

Bidang Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang;

pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, dan pengelolaan Sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.


IV-6

Bidang Sosial Budaya;

Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur;

Peningkatan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pelestarian nilai-nilai budaya dan pengentasan kemiskinan Pengelolaan kawasan perbatasan dan tata kelola pemerintahan serta iklim demokrasi yang baik.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalu pembangunan dan pengembangan sektor strategis dan berwawasan lingkungan

4.2.

Meningkatkan pembinaan keagamaan dan pelestarian adat budaya Melayu.

Penyelenggaraan dan penerapan Good Governance (Pemerintah yang bersih dan berwibawa).

Pengembangan Agrominawisata.

Optimalisasi Pendapatan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015

RKPD 2015 adalah RKPD terakhir Kepala Daerah terpilih priode 2010-2015 dan juga akhir dari masa RPJMD Kabupaten Lingga 2010-2015, oleh karena itu perlu dievaluasi dan direfleksikan kembali seberapa jauh tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah di programkan oleh masing-masing SKPD terkait melalui angka-angka indikator yang ada pada RPJMD Kabupaten Lingga 2010-2015 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan. Tahun 2015 ini sangat penting dimana penekanan tahun terakhir adalah untuk menentukan tingkat keberhasilan daerah. Oleh karena itu perlu dirumuskan prioritas pembangunan yang tetap memiliki keterkaitan dan ketersinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dalam koridor pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam


IV-7

RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2010 - 2015, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 adalah :

“

Percepatan Pembangunan infrastruktur dan

Pengembangan Agrominawisata sebagai Sektor Unggulan Daerah guna Memicu Pertumbuhan

Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Daerah”

Melalui tema tersebut, berbagai kegiatan pembangunan Kabupaten Lingga tahun 2015 akan diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur daerah dan pengembangan sektor unggulan daerah melalui Agrominawisata daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat sejahtera.

4.2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015

Melalui pengkajian permasalahan yang berkembang baik secara nasional, regional maupun daerah (isu strategis) , evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu serta memperhatikan indikator kinerja pembangunan sampai akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lingga tahun 2015 diarahkan pada : 1. Peningkatan pembinaan keagamaan dan pelestarian khazanah adat dan budaya Melayu. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia, Kualitas pendidikan dan kesehatan serta

pelayanan

sosial

masyarakat

secara

terpadu

dan

berkesinambungan. 3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi ekonomi daerah, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.


IV-8

4. Penyelenggaraan dan peningkatan Good Govermance ( Pemerintah yang baik ). 5. Peningkatan infrastuktur pendukung yang proporsional dan berkelanjutan. 6. Pengembangan Agrominawisata secara terpadu. 7. Optimalisasi Pendapatan Daerah. Pembangunan di Kabupaten Lingga tetap didasarkan pada kerangka Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment dan tetap mengacu pada tujuan pencapaian MDGs. Hal ini tentu saja sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau. adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2. Arah Kebijakan dan Strategi terkait Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment serta Millenium Development Goals

N0

KEBIJAKAN

1

Pertumbuhan ekonomi (Pro Growth)

2

Pengurangan Kemiskinan (Pro Poor)

3

Pengurangan Pengangguran (Pro Job)

STRATEGI 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. Mendorong pengembangan sektor unggulan daerah (Agrominawisata) 3. Mendorong tumbuhkembangnya usaha kecil menengah di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pelaksanaan pengurangan kemiskinan dilaksanakan melalui berbagai macam program antara lain : Program pengentasan kemiskinan (TASKIN), Program Keluarga Harapan (PKH), Raskin, Rehab rumah dari Kemenpera, dan lain-lain. 1. Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) 2. Pemberian bantuan modal


IV-9

4

5.

Pembangunan berwawasan Lingkungan (Pro Environtment) Kebijakan MDGs

3. Pelatihan kerja 4. Pelaksanaan pekerjaan dengan sistem padat karya Pembangunan berdasarkan tata ruang dan pelestarian lingkungan sekitarnya. 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup

4.2.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Tujuan memperjelas apa yang ingin dicapai secara umum dari suatu misi. Pada dasarnya, tujuan dari pembangunan Kabupaten Lingga selama lima tahun ke depan diarahkan pada terciptanya fundamentasi yang mendasar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa-masa datang. Budaya dan agama secara konsisten menjadi dasar awal. Selanjutnya, komitmen terhadap kepatuhan hukum oleh masyarakat dan tentunya aparatur pemerintah adalah gambaran nyata berikutnya yang ingin diwujudkan. Perbaikan kualitas kehidupan masyarakat selanjutnya dijadikan tujuan mendasar pembangunan daerah yang secara bertahap dilakukan terhadap tingkat pendidikan dan kesehatan serta keterampilan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas/kuantitas infrastruktur dasar menjadi faktor pendukung yang tak kalah penting bagi pembangunan di segala aspek.sedangkan Sasaran adalah identifkasi tujuan dalam jabaran yang lebih spesifik dan terkuantifikasi.


IV-10

Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga 2015 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Peningkatan pembinaan keagamaan dan pelestarian khazanah adat dan budaya Melayu a. Tujuan : Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada budaya Melayu, Menerapkan nilai-nilai budaya Melayu dalam seluruh aspek kehidupan, Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. b. Sasaran : Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Melayu, Terwujudnya pengakuan secara formal Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu, Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya Melayu, Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa. c. Arah Kebijakan : 1.1

Pembinaan Keagamaan

1.1.1 Peningkatan Kualitas pembinaan keagamaan 1.1.2 Peningkatan kerukunan antar umat beragama 1.1.3 Meningkatkan koordinasi dan penyediaan saranaprasarana ibadah serta pendidikan keagamaan 1.2

Peningkatan pembinaan dan pelestarian khazanah adat dan budaya Melayu

1.2.1 Optimalisasi pemeliharaan situs, pengumpulan benda cagar budaya, pengkajian, penelitian dan penulisan 1.2.2 Penyusunan Penerapan

kurikulum nilai-nilai

adat

budaya

Melayu

budaya

Melayu

dalam

dan aspek

kehidupan 1.2.3 Peningkatan pembinaan seni dan budaya Melayu


IV-11

1.2.4 Meningkatkan

penyediaan

sarana

dan

prasarana

kebudayaan d. Target Makro RPJMD :

2.

-

Jumlah penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Melayu

-

Ditetapkannya Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah Melayu

-

Jumlah lembaga keagamaan yang dibina oleh pemerintah

-

Jumlah konflik bernuansa agama (Jml) = 0

(Jml) = 9 di tingkat nasional = Ya daerah (Jml) = 7

-

Jumlah SDM dan grup seni dan budaya yang aktif melestarikan

-

Jumlah

budaya Melayu (%) = 102 prestasi seni dan budaya di tingkat regional dan

nasional (Jml) = 5

Peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan dan pelayanan sosial masyarakat a.

Tujuan

: Meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan

masyarakat. b. Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas pelayanan pendidikan, Meningkatnya akses dan peningkatan pelayanan sosial. c.

Arah Kebijakan : 2.1.

Peningkatan pendidikan Sumber Daya Manusia

2.1.1.

Pemerataan

dan

peningkatan

kualitas

pendidikan

masyarakat 2.1.2.

Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat

2.2

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan secara terpadu dan berkesinambungan


IV-12

2.2.1

Peningkatan mutu pendidikan PAUD, SD/MIN, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

2.2.2

Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan

2.2.3

Peningkatan manajemen pendidikan

2.3.

Peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan

secara

terpadu dan berkesinambungan 2.3.1

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar

2.3.2

Peningkatan

upaya

kesehatan

berbasis

pelayanan

masyarakat 2.4

Peningkatan kualitas pelayanan sosial masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan

2.4.1

Melaksanakan pelayanan hukum yang lebih baik dan berkualitas

2.4.2

Meningkatkan dan memperkuat manajemen dan

sistem

pelayanan publik 2.4.3

Peningkatan pelayanan dan rehabitasi sosial

2.4.4

Peningkatan

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan

perempuan d. Target Makro RPJMD : - AKB Per 1000 Kelahiran = 18

- Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran = 128 - Angka Harapan Hidup = 70,87

- Persentase Balita Gizi Buruk = 2,1% - APK SD/MI/Paket A = 106

- APK SMP/MTs/Paket B = 96

- APK SMA/SMK/MA/Paket C = 84

- Persentase Penduduk usia 15 - 44 th yang melek huruf (%) = 91,53%


IV-13

- Angka rata-rata lama sekolah = 12 3. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi ekonomi daerah, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan a.

Tujuan

:

Menciptakan tenaga kerja yang produktif dan mampu

terserap dunia kerja, Mewujudkan kemandirian pembangunan ekonomi. b. Sasaran

:

Meningkatkan kualitas hidup angkatan kerja usia

produktif, Meningkatnya perekonomian masyarakat, Menurunnya angka kemiskinan daerah, Meningkatnya kelestarian lingkungan. c.

Arah Kebijakan : 3.1 Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi ekonomi daerah 3.1.1

Peningkatan home industri( Agro dan Mina )

3.1.2

Pendampingan home industri ( Agro dan Mina )

3.2

Ketahanan Pangan

3.2.1

Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan guna mendukung peningkatan ketersediaan pangan

3.2.2

Meningkatkan efisiensi distribusi pangan

3.3

Pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan

3.1.1

Pemenuhan hah-hak dasar penduduk miskin

3.1.2

Rumah Layak Huni

3.1.3

Pembinaan unit usaha penduduk miskin

3.4

Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

3.4.1

Pemanfaatan

dan

pengelolaan

sumber

daya

alam

berwawasan lingkungan


IV-14

3.4.2

Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan

3.4.3

Rehabilitasi dan pemantapan lingkungan

d. Target Makro RPJMD : - PDRB Perkapita (ADHB) Rp. 16,7 juta , ADHK Rp. 7,6 juta - Persentase Jumlah Penduduk Miskin = 6 % - Tingkat pengangguran terbuka (%) = 5%

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki/Pemuda (%) = 65% - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) = 46 - Laju pertumbuhan ekonomi (%) = 6,78%

4. Penyelenggaraan dan penerapan Good Governance (Pemerintah yang bersih dan berwibawa). a.

Tujuan

b. Sasaran

: Mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional. : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan

dan akuntabel. c.

Arah Kebijakan : 4.1

Penyelengaraan dan Penerapan Good Govermance

4.1.1

Pengembangan dan peningkatan sistem manajemen kinerja

4.1.2

Pendidikan,

pelatihan

dan

pengembangan

pegawai

berbasis kompetensi 4.1.3

Peningkatan kuantitas aparatur daerah

4.1.4

Pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah dijangkau

d. Target Makro RPJMD : -

Opini Audit BPK = WTP.

-

SKPD yang telah menyusun Penetapan Kinerja sesuai dengan

-

SKPD yang telah menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan yang

ketentuan yang berlaku (%) = 100 % berlaku, baik format/sistematika dan waktu (%) = 100%


IV-15

-

Jenis pelayanan yang dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan

-

Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan

Masyarakat = 1 Standar Pelayanan Publik (%) = 75%

5. Peningkatan

infrastuktur

pendukung

yang

proporsional

dan

berkelanjutan. d. Tujuan

: Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi seluruh

aktivitas pembangunan e.

Sasaran

: Meningkatnya jangkauan dan

kualitas pelayanan

infrastruktur ke seluruh daerah. f.


Pembangunan Gedung

5.1.1

Pembangunan gedung/kantor pemerintahan

5.1.2

Pembangunan gedung pelayanan sosial

5.1.3

Pembangunan gedung dan bangunan untuk menunjang kebudayaan

5.2

Pembangunan Pelabuhan, Dermaga, dan Tambatan Perahu

5.2.1

Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan, Dermaga, dan Tambatan Perahu secara umum.

5.2.2

Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan, Dermaga, dan Tambatan Perahu yang mendukung ketahanan pangan, agrominawisata dan dilalui alur pelayaran.

5.2.3

Lanjutan Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan, Dermaga, dan Tambatan Perahu yang mendukung agrominawisata dan dilalui alur pelayaran yang tertunda

5.3

Pembangunan Jalan


IV-16

5.3.1

Pembangunan dan peningkatan jalan menuju lokasi situs sejarah, pariwisata, perikanan, pertanian yang mendukung Agrominawisata

5.3.2

Pembangunan akses jalan menuju wilayah yang terisolir

5.3.3

Pembangunan dan peningkatan jalan pusat pemerintahan

5.3.4

Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pemukiman dan pelabuhan

5.4

Pembangunan Jembatan

5.4.1

Pembangunan dan peningkatan jembatan menuju lokasi pariwisata,

perikanan,

pertanian

guna

mendukung

Agrominawisata 5.4.2

Pembangunan akses jembatan menuju wilayah terisolir

5.4.3

Pembangunan dan peningkatan jembatan menuju kawasan pemukiman dan pelabuhan

d. Target Makro RPJMD : -

Panjang jalan tanah yang dibangun per tahun (km) = 15

-

Panjang jalan kabupaten beraspal yang dibangun dan ditingkatkan

-

Persentase Desa yang telah dialiri listrik (%) = 100%

per tahun (km) = 20 Km

-

Jumlah prasarana dan sarana air minum pedesaan yang dibangun

-

Panjang drainase jalan yang dibangun per tahun (m) = 1200 m

dan jumlah SR yang terpasang (Desa Rawan Air) = 6

6. Pengembangan Agrominawisata a.

Tujuan

:

Mewujudkan kemandirian pembangunan ekonomi,

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan kawasan wisata alam, budaya dan sejarah sesuai dengan arahan Tata Ruang.


IV-17

b. Sasaran

: Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah,

meningkatkan

ketahanan

pangan

daerah,

berkembangnya

manajemen kelautan secara efektif dan efesien, terwujudnya kawasan wisata unggulan. c.

Arah Kebijakan : 1) Agro (Pertanian): -

Komoditas perkebunan di tekankan pada pengembangan

-

Komoditas peternakan ditekankan pada pengembangan

-

Bidang pertanian ditekankan pada pengembangan wilayah

komoditas Sagu, Karet dan Kelapa. komoditi Sapi. Kawasan Sentra Pertanian yang menjadi kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Lingga yaitu Bukit Langkap, Kerandin, Linau dan Bukit Harapan.

2) Mina (Perikanan) : -

Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, perikanan

-

Perikanan budidaya disebarkan pada 9 kecamatan, dan

-

Kawasan perikanan terpadu dipusatkan pada wilayah desa

budidaya menjadi prioritas. Kecamatan Senayang menjadi fokus utama. Penuba yang merupakan sentra perikanan di kawasan Kabupaten Lingga bagian selatan dan Tajur Biru yang merupakan sentra perikanan di kawasan Kabupaten Lingga bagian utara.

-

Pengembangan budidaya Ikan Kerapu dan Rumput Laut bagi nelayan budidaya.

3) Wisata (Pariwisata) : -

Pengembangan kawasan objek wisata sejarah, alam (wisata bahari),Minat khusus, dan desa wisata


IV-18

7.

Optimalisasi Penerimaan Daerah a.

Tujuan: Meningkatnya kapasitas (capability) keuangan pemerintah daerah.

b. Sasaran: terciptanya iklim investasi yang kondusif; meningkatnya penerimaan daerah. c.


Intensifikasi dan Eksentifikasi Pendapatan Daerah

7.1.1

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lain-lain

7.1.2

Peningkatan Dana Bagi Hasil dan Sumberdaya Alam

7.1.3

Pengawasan dan evaluasi penerimaan daerah

7.2

Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah

7.2.1

Peningkatan koodinasi lintas sektoral

7.2.2

Peningkatan Rekonsiliasi pemerimaan daerah

7.2.3

Peningkatan sistem pengelolaan penerimaan daerah

Selanjutnya sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2015 tersebut, maka disusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lingga pada tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut : Tabel 4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lingga Tahun 2015

No (1)

1

Prioritas Pembangunan Daerah (2)

Meningkatkan pembinaan keagamaan dan pelestarian adat

Sasaran Pembangunan Daerah 1

(3)

Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Melayu

Program (4)

Program Pengembangan Nilai Budaya


SKPD Penanggung Jawab (5)

Disbudpar

IV-19

budaya Melayu.

2

3 4

2

Peningkatan Kualitas SDM bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial masyarakat.

1

Terwujudnya pengakuan secara formal Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya Melayu Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa

Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas pelayanan kesehatan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Disbudpar

Pengelolaan Pengembangan nilai Budaya dan Perfilman

Disbupar

Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keagamaan

Bag. Umum, Bag. Kesra

Program Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial

Bag. Kesra

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinkes

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Mayarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Peningkatan Kesehatan

Dinkes,RSUD


Disbudpar

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

IV-20

Ibu Melahirkan dan Anak Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paruparu/RS mata Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi 2

Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatnya akses dan peningkatan pelayanan sosial

RSUD BP3AKB BP3AKB

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Disdikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal

Disdikpora

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pembinaan kepemudaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan SDM didalam Gemar Membaca Program Layanan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 3

Dinkes

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Program Perencanaan Penaggulangan Bencana yang terpadu Program Penguatan dan Kapasitas Kelembagaan Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kedaruratan serta Penguatan Logistik dan Peralatan Program Kedaruratan dan Logistik


Disdikpora Disdikpora, Bag. Umum Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora Disdikpora KPA KPA KPA KPA KPA Dinsosnaker BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD BPBD

IV-21

3

pemberdayaan 1 ekonomi kerakyatan berbasis potensi ekonomi daerah, pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, dan pengelolaan Sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan

Meningkatkan kualitas hidup angkatan kerja usia produktif

2

Meningkatnya perekonomian masyarakat

Program Rehabilitasi dan Konstruksi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Penanganan Tindak Kekerasan dan Traficking Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Peran Serta Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Perempuan Program Peningaktan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok bina Keluarga Program Pengmbangan model Operasional BKB-Posyandu-PADU

BPBD

Program Transmigrasi Regional

Dinsosnaker

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi

Dinsosnaker


Dinsosnaker BP3AB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB BP3AKB

BPMD BPMD

IV-22

Masyarakat dalam Pembangunan Program Pemberdayaaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pangan Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang KakiLima dan Asongan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM 3

4

Menurunnya angka kemiskinan daerah

Meningkatnya kelestarian lingkungan

BPMD Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag Disperindag

Program Rumah Layak Huni

Distamben

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prgoram Pendidikan Menengah Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/ Desa Pesisir Program Rumah Layak Huni

BP3AKB

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BLH


Disdikpora Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

Dinsosnaker DKP Disperindag DPU

BLH BLH BLH

IV-23

4

Penyelenggaraan dan penerapan Good Governance (Pemerintah yang bersih dan berwibawa).

1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Program Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Program Pengawasan Mineral dan Pertambangan Umum Program Pengawasan dan Pengendalian mineral

BLH

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

BPMD

Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pendidikan Lintas SKPD Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

BKD BKD

Program Penataan, Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Program Pengembangan Sistem


BLH Distamben Distamben

BKD, Sekretariat Korpri BKD Bakesbangpol, Satpol PP Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Satpol PP Satpol PP Satpol PP Sekretariat Korpri, Bag. Organisasi, Satpol PP Bag. Agraria Bag. Agraria

IV-24

informasi Pertanahan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Pengembangan SIM HP dengan menggunakan TI Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara Program tindak lanjut Hasil Pengawasan Program Pengembangan SAKIP Program Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Pembentukan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Penataan hubungan Pemerintah dengan Masyarakat Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Pengembangan Data Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah Program Koordinasi Bidang Ekonomi Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Peningkatan Pelaporan Sistem Capaian Kinerja Program Penataan Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Kecamatan, Bag. Tapem Kecamatan Kecamatan Dsdukcapil Bag. Ekonomi Bag. Ekonomi Bag. Ekonomi, Bappeda Bag. Pembangunan Bag. Organisasi Sekretariat DPRD Semua SKPD Semua SKPD Semua SKPD Semua SKPD Bag. Hukum

IV-25

5

Peningkatan infrastuktur pendukung yang proporsional dan berkelanjutan

1

Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan infrastruktur ke seluruh daerah

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Optimalisasi Pemanfaatan TI Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program bimbingan dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial budaya Program Penyesuaian dan Pengelolaan Air Baku Program Perencanaan Tata Ruang Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Bag. Hukum

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Distamben

Program Pengusahaan Mineral dan Pertambangan umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum dan Sosial Program Pengembangan Wilayah Strategis/Cepat Tumbuh Program Pengentasan Kemiskinan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota Program Pengembangan

Distamben


Bag. Hukum Bag. Humas Protokoler Bag. Tapem Bag. Tapem Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda

DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU

IV-26

Pemukiman Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengendalian Banjir ProgramPengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigas, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengentasan Kemiskinan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 7

Pengembangan Agrominawisata

1

2

Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah

meningkatkan ketahanan pangan daerah

DPU DPU DPU DPU Dishubkominfo Dishubkominfo Dishubkominfo

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan Pemukiman Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Ketahanan Pangan

DPU

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Penerapan teknologi Peternakan Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH dan Produk Hewan Non Pangan yang Aman dan Berdaya Saing Program Pengembangan Hasil Peternakan Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan

Distanhut


DPU DPU Distanhut

Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut

Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut

IV-27

Prasarana Peternakan Program Pengembangan Konservasi Species dan Genetik Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pengkayaan Tanaman Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peingkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 3

4

8

Meningkatnya kapasitas (capability) keuangan pemerintah daerah

1

berkembangnya manajemen kelautan secara efektif dan efesien

Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut Distanhut

Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

DKP

Program Program Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya kelautan Pesisir dan Pulau pulau Kecil Program Pemberdaaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya kelautan dan Perikanan Program Pemberdaaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Amsyarakat Pesisir serta Pulau Pulau Kecil Program Pembinaan unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

DKP

terwujudnya kawasan wisata unggulan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Disbudpar

terciptanya iklim investasi yang kondusif

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BPMP

Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi

BPMP


DKP

DKP

DKP DKP

Disbudpar

BPMP

IV-28

2

meningkatnya penerimaan daerah

Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


DP2KA

IV-29

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga tahun 2015 disusun dengan mengacu pada aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2014 yang selanjutnya hasil Musrenbang tersebut diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Lingga yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJASKPD). Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Lingga Tahun 2015 disusun berdasarkan kewenangan urusan yang dilimpahkan ke-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, sebagai berikut : 5.1. URUSAN WAJIB Urusan Wajib merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Lingga melaksanakan 16 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang terdiri dari: 5.1.1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.

Program Pembinaan Kepemudaan

8.

Program Pembinaan dan Kemasyarakatan Olahraga

9.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 V-1

5.1.2 URUSAN WAJIB KESEHATAN 1.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

4.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5.

Program Perbaikan Gizi Mayarakat

6.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

8.

Program Standarisasi Pelayanan kesehatan

9.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

10.

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

11.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

12.

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

13.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

14.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

15.

Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

16.

Program Manajemen Rumah Sakit

5.1.3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

3.

Program Pengembangan Wilayah Strategis/Cepat Tumbuh

4.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

5.

Program Pembangunan Dan Peningkatan Prasarana Dan Sarana Umum / Sosial

6.

Program Pengentasan Kemiskinan

7.

Program Pembangunan Sarana Kantor Pemerintahan Ibukota

8.

Program Pengembangan Pemukiman


9.

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

10.

Program Pengendalian Banjir

11.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

5.1.4. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

2.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4.

Program Perencanaan Sosial Budaya

5.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7.

Program Pemanfaatan Ruang

8.

Program Penyesuaian dan Pengelolaan Air Baku

9.

Program Perencanaan Tata Ruang

10.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

11.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

12.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.1.5. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 1.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2.

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.1.6. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 1.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

2.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


4.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumer Daya Alam an Lingkungan Hidup

5.

Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan

6.

Program Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

5.1.7. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.

Program Penataan Administrasi Kependudukan

5.1.8 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA 1.

Program Perlindungan Anak

2.

Program Penanganan Tindak Kekerasan dan Trafiking

3.

Program Peningkatan peran serta gender dalam pembangunan

4.

Program Penguatan Pengembangan dan Kelembagaan Perempuan

5.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

6.

Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak

7.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

8.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

9.

Program Keluarga Berencana

10.

Program Pelayanan Kontrasepsi

11.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

12.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

13.

Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU

5.1.9. URUSAN WAJIB SOSIAL DAN TENAGA KERJA 1.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3.

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

4.

Program Transmigrasi Regional


5.

Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Yang Terpadu

6.

Program Penguatan Dan Kapasitas Kelembagaan

7.

Program Peningkatan Kapasitas, Partisipasi Dalam RPB

8.

Program Pencegahan Dan Mitigasi Bencana

9.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kedaruratan Serta Penguatan Logistik Dan Peralatan

10.

Program Kedaruratan Dan Logistik

11.

Program Rehabilitasi Dan Konstruksi

5.1.10. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

2.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

3.

Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Pesisir

5.1.11. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

2.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

3.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

4.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

5.

Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

6.

Program Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum

5.1.12. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN. 1.

Program Pendidikan Kedinasan

2.

Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

3.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.

Program Pendidikan Lintas SKPD

5.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


6.

Program Penataan, Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah

7.

Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan

8.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

9.

Program Pengembangan SIM HP dengan menggunakan TI

10.

Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara

11.

Program tindak lanjut Hasil Pengawasan

12.

Program Pengembangan SAKIP

13.

Program Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

14.

Program Pembentukan Penyeenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

15.

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

16.

Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Publik

17.

Program Penataan hubungan Pemerintah dengan Masyarakat

18.

Program Bimbingan dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Daerah

19.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

20.

Program Pengembangan Data Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah

21.

Program Koordinasi Bidang Ekonomi

22.

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi

23.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

24.

Program Pendidikan dan Pelatihan

25.

Program Peningkatan Pelaporan Sistem Capaian Kinerja

26.

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

27.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

28.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

29.

Program Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum

30.

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

31.

Program Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan


32.

Program Peningkatan disiplin Aparatur

33.

Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

34.

\Progam Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

35.

Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum

36.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

37.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

38.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

39.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

40.

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

41.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

42.

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

43.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

44.

Program Optimalisasi Pemanfaatan TI

45.

Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Keagamaan

46.

Program Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial

47.

Program Pendidikan non Formal

48.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

49.

Program Penataan Reformasi Birokrasi

5.1.13. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN 1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

4.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

5.1.14. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


2.

Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

3.

Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

4.

Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

5.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

6.

Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

5.1.15. URUSAN WAJIB KEARSIPAN 1.

Program Peningkatan SDM didalam Gemar Membaca

2.

Program Layanan Perpustakaan

3.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.

Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip

5.

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

5.1.16. URUSAN PILIHAN KEBUDAYAAN 1.

Program Pengembangan Nilai Budaya dan Perfileman

2.

Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya

4.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5.1.17. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.

Program Peningkatan dan Pemantapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.

Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

5.2. URUSAN PILIHAN 5.2.1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN


1.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian

2.

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

3.

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

5.

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

6.

Program Pengembangan hasil Peternakan

7.

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

8.

Peningkatan

Produksi

Ternak

Ruminansia

dengan

Pendayagunaan

Sumberdaya Lokal 9.

Program Peningkatan Profuksi Pertanian

10.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

11.

Program

Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana

peternakan 12.

Penjaminan Pangan Asal Hewan yang ASUH dan Prduk Hewan Non Pangan yang Aman dan Berdaya Saing

5.2.2. URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 1.

Program Peningkatan Sumberdaya Manusia

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

3.

Program Pengembangan Konservasi Species dan Genetik

4.

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

5.

Pengkayaan Tanaman Hutan

6.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

7.

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

8.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

5.2.3. URUSAN PILIHAN PARIWISATA 1.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


3.

Program Pengembangan Kemitraan

5.2.4. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Perikanan Tangkap

2.

Program Program Peningkatan dan Pengembangan Budidaya Perikanan

3.

Program Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir serta Pulau-pulau Kecil

4.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

5.

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

6.

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

7.

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

8.

Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal

5.2.5. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN 1.

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pangan

3.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5.2.6. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 1.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

5.2.8. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

2.

Program Pengawasan dan Pengendalian Mineral

3.

Program Pengawasan Distribusi Bbm Dan Gas

4.

Program Pengusahaan Mineral dan Pertambangan Umum

5.

Program Rumah Layak Huni

6.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Sedangkan rencana program dan sebagai penjabaran dari prioritas daerah adalah sebagai berikut :


BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lingga Tahun 2015 merupakan rencana tahunan terakhir dari penjabaran RPJMD Kabupaten Lingga 2010 -2015. dokumen RKPD 2015 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Lingga sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2015. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan : 1.

Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disempurnakan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

2. RKPD Tahun 2015 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka pelayanan publik dan investasi pemerintah , tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 3. Satuan

Kerja Perangkat

Daerah

dan

seluruh

stakeholders

pembangunan

berkewajiban untuk melaksanakan program- program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya. 4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyusun rencana kegiatan Tahun 2015 dengan mendasarkan RKPD 2015. 5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2015 ke dalam rencana kegiatan SKPD dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2015 serta prioritas dan plafon anggaran Tahun 2015.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 VI-1

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lingga tidak hanya dilaksanakan oleh jajaran pemerintahan, namun juga ditentukan oleh dukungan masyarakat dalam menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga citacita masyarakat Kabupaten Lingga dapat segera terwujud. Lebih dari itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan menghadang,

RKPD

Kabupaten

percepatan

Lingga

pelaksanaan

Tahun

2015.

pembangunan

Walaupun harus

tantangan

dilaksanakan

sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pada pembangunan itu sendiri. Hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, serta mampu menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lingga dengan disertai stabilitas yang mantap.

BUPATI LINGGA

H. D A R I A

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 VI-2

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

Recommend Documents