PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA KAWERUAN KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA OLEH : CINDI UGUY
ABSTRAKSI Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengahtengah masyarakat kita. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka dari 10 prinsip good Governance ada 3 nilai administratif manajerial mendasar yaitu : Efektivitas, Efisiensi, dan Profesionalisme (Widodo 2005 ; 315) Siagian (2000 ; 140) mengatakan bahwa “ Manusia merupakan unsur penting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelolah sumber daya manusia”. Jadi, tidak berlebihan kata jika Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau sukses tidaknya pencapaian visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi. Oleh karenanya,setiap aparatur pemerintah dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan sejumlah out put yang sesuai dengan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan seperti tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin antara lain: 1) Transparansi 2) Akuntabilitas 3) Kondisional. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya,terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.
1
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam . oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengajukan skripsi tentang Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengahtengah masyarakat kita, seiring dengan semakin tingginya kompleksitas permasalahan bangsa dalam berbagai aspek penyelenggaraan Negara. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance atau sering diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Aparatur yang profesionalisme pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : Pertama, profesi yaitu aparatur dituntut untuk memiliki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas administrasi desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi aparatur pemerintahan adalah usaha menampilkan profesionalisme, etos kerja tinggi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka dari 10 prinsip good Governance ada 3 nilai administratif manajerial mendasar yaitu : Efektivitas, Efisiensi, dan Profesionalisme (Widodo 2005 ; 315) Siagian (2000 ; 140) mengatakan bahwa “ Manusia merupakan unsur penting dalam setiap dan semua organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelolah sumber daya manusia”.
2
Jadi, tidak berlebihan kata jika Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau sukses tidaknya pencapaian visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi. Oleh karenanya,setiap aparatur pemerintah dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan sejumlah out put yang sesuai dengan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat. Untuk meningkatkan profesionalisme, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia aparatur memiliki peran strategis sebagai pendorong dari reformasi birokrasi. Adapun arah kebijakan pembangunan di bidang aparatur negara adalah “meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur. Peningkatan kualitas SDM aparatur diarahkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera” Hal tersebut mengindikasikan sangat pentingnya profesionalitas aparatur dalam rangka meningkatkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di desa. Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan desa/pemeritahan terendah adalah profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Keberadaan aparatur desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan seperti tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin antara lain: 1) Transparansi Transparansi adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Transparansi dalam pelayanan publik menjadi faktor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi terdiri dari tiga indikator keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami serta kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik 2) Akuntabilitas Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung-jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas pelayanan publik meliputi kinerja pelayanan publik, biaya pelayanan publik dan produk pelayanan publik.
3
3) Kondisional. Kondisional adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efesien dan efektifitas. Kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat yang sesuai kondisi yang ada pada saat itu. Kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi kendala – kendala yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisional meliputi efisiensi dan efektivitas Dalam UU no 25 Tahun 2009 Pasal 16,a,b dan 17b tentang Pelayanan Publik Pelaksana dalam hal ini aparatur pemerintah mempunyai kewajiban dan larangan. Kewajibannya antara lain : melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang di berikan oleh penyelenggara,dan memberi pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dan dilarang : meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan Sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan. Berangkat dari pemikiran tersebut, dikaitkan dengan kondisi rill sementara Aparat Desa Kaweruan, Kecamatan Likupang Selatan , Kabupaten Minahasa Utara sebagai tempat penelitian yang direncanakan ini,Menurut pengamatan peneliti masih ada kekurangan terkait profesionalisme aparatur pemerintah desa kaweruan dalam memberikan pelayanan publik dibidang administrasi kepada masyarakat masalah kepastian waktu pelayanan. Ini didukung dengan adanya keluhan-keluhan dari beberapa anggota masyarakat di desa Kaweruan. Berdasarkan latar belakang di atas dan juga melihat kurangnya profesionalisme aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di desa Kaweruan, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimana Profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik? C. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik di desa Kaweruan, Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara.
4
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 1) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan dan referensi karya ilmiah bagi yang menggunakannya. 2) Secara praktis peneliti ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah Desa Kaweruan dalam hal ini aparat pemerintah desa kaweruan lebih profesional dalam memberikan pelayanan publik. 3) Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan memahami permasalahan tentang desa dan melatih penulis dalam menerapkan ilmu yang dieroleh selama masa perkuliahan.
BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Profesionalisme Istilah profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Menurut Robert G. Murdick dan Joel Rooss Profesionalisme didasarkan pada kriteria : 1. Knowledge ( Pengetahuan ) 2. Compotent application ( aplikasi kecakapan ) 3. Social Resposibility ( tanggung jawab sosisal ) 4. Self – Control ( pengendalian diri ) Siagian (2009;163) profesionalisme adalah “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”. Pendapat tersebut diperkuat oleh: Sedarmayanti (2004;157) mengungkapkan bahwa, “Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.” B. Aparatur Pemerintah. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Pemerintah merupakan perangkat/alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Aparatur juga sebagai pelaksana roda birokrasi.
5
Aparatur adalah Perangkat alat negara pemerintah, para pegawai negeri, Negara, alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan, dan kepegawaian yg mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Soerwono Handayaningrat yang mengatakan bahwa: Aparatur Pemerintah ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. C. Konsep Pelayan Publik Pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan dan mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang artinya objek yang dilayani adalah individu, pribadi, dan kelompok organisasi. (Sianipar, 1998). Sedangkan publik dapat diartikan sebagai masyarakat atau rakyat. Menurut Saiful, 2008 : 3, Pelayanan publik adalah pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat pengguna fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan. Pelayanan publik dengan demikian merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara dan penduduk atau suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayan yang terkait pelayanan publik. Sinambela, Seperti tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik. antara lain : 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Kondisional.
BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong,2004).Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Metode kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif,yaitu suatu penelitian konsektual yang menjadikan manusia sebagai instrument, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.
6
B. LOKASI PENELITIAN Yang Menjadi Lokasi penelitian adalah : Desa Kaweruan,Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara C. FOKUS PENELITIAN Fokus Penelitianya adalah profesionalisme aparatur pemerintah desa kaweruan dalam pelayanan publik di bidang administrasi. Indikator kualitas pelayanan publik yang tercermin antara lain: 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas dan 3. Kondisional. Tolok ukur Profesionalisme didasarkan pada kriteria : 1. Pengetahuan, 2. kecakapan, 3. tanggung jawab sosisal dan 4. pengendalian diri D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. (Emory 1985). Oleh karenanya dalam meneliti harus ada alat ukur yang tepat untuk biasa memperoleh hasil penelitian yang baik. Untuk memperoleh data yang valid dan relevan di lapangan atau di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti maka digunakan teknik antara lain: o Wawancara : Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini, adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ideidenya. o Observasi Observassi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambar rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. o Studi Literatur Data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan Bahan-bahan ajar sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. 7
E. ANALISA DATA Analisis yang digunakan dalam penelitiian dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian yang berkaitan dengan profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Sebagaimana di nyatakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisa data pada penelitian kualitatif dilakukan secara mengalir dari tahap awal hingga penarikan kesimpulan sehingga disebut model alir (flow model).
BAB IV GAMBARAN UMUM DESA KAWERUAN A. Keadaan Geografis Desa Kaweruan memiliki luas wilayah 2.400 ha dengan jumlah penduduk 724 jiwa, 380 laki – laki dan 344 perempuan serta terdapat 224 KK, dimana 165 KK diantaranya adalah RTM (rumah tangga miskin) yang memiliki 4 linkungan/jaga. Desa Kaweruan adalah desa dengan jarak dari Kecamatan Likupang Selatan 2 km, dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Minahasa Utara 25 km dan dengan jarak dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara 35 km. Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat
: Berbatasan dengan Baris Kepolisian Desa Kokoleh dua : Berbatasan dengan Baris Kepolisian Desa wangurer : Berbatasan dengan Baris Kepolisian Hutan Negara : Berbatasan dengan Baris Kepolisian Hutan Negara dan Desa Batu
B. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Kaweruan merupakan desa pertanian.Maka hasil ekonomi warga dan mata pencaharian warga sebagian besar adaalah Petani.Dari jumlah 224 KK 80% penduduk bermata pencaharian sebagai petani, selebihnya PNS, TNI/POLRI, Buruh Harian dan Pedagang. Jumlah penduduk Desa Kaweruan adalah 724 jiwa dengan 224 KK yang terdiri dari: Laki-laki 380 Jiwa dan Perempuan 344 Jiwa. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pelaksanaan Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan . Ada beberapa indikator kualitas pelayanan publik yang tercermin antara lain:
8
1) Transparansi Transparansi adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Namun sejauh ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan transparansi pemerintah desa kaweruan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. 2) Akuntabilitas Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. Secara garis besar dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di bidang administrasi yang akuntabel di lingkungan pemerintah desa kaweruan sudah cukup baik. 3) Kondisional. Kondisional merupakan Kemampuan aparatur pemerintah dalam menghadapi kendala yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik yang kondisional sudah menampakkan baik. Hanya saja ada masalah pribadi antara pemerintah dan sebagian masyarakat. B. Profesionalisme aparatur pemerintah desa dalam pelayanan publik Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Profesionalisme aparat sebagai bentuk dari kemampuan seorang aparat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif serta mampu merespon dinamika yang ada di tempat tersebut termasuk perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan menciptakan hal-hal yang baru guna tercapainya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang profesional namun tetap menjadikan tujuan organisasi sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ada beberapa indikator dari Profesionalisme yang tercermin antara lain: 1. Pengetahuan Untuk meningkatkan profesionalisme, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, mengingat bahwa Sumber Daya Manusia aparatur memiliki peran strategis sebagai pendorong dari reformasi birokrasi. Pengetahuan dan kemampuan dari aparatur pemerintah desa kaweruan dalam melaksanakan tugas pelayanan publik di bidang administrasi masih kurang dilihat dari latar belakang pendidikan,kurang nya pengalaman dan pelatihan. 2. Kecakapan Terbentuknya aparatur profesional memerlukan keahlian dan keterampilan Artinya keahlian atau kecakapan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Apabila suatu organisasi berupaya untuk memberikan pelayanan publik secara prima maka organisasi tersebut mendasarkan profesionalisme terhadap tujuan yang ingin dicapai. Aparatur pemerintah desa kaweruan sudah cukup baik dalam memberikan pelayanan. hanya saja yang menjadi persoalan adalah masalah waktu yang sering di tunda-tunda. 9
3. Tanggung Jawab Sosial Tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Tanggung jawab sosial adalah upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan komitmennya pada masyarakat/kelompok yang terdapat di lingkungannya. Aparatur pemerintah desa kaweruan sudah sudah cukup memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing masing 4. Pengendalian Diri Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan salah satu aspek penting dalam kecerdasan emosi. Pengendalian diri merupakan sikap, tindakan atau perilaku seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk mematuhi nilai dan norma soaial yang berlaku. Sebagian besar aparatur pemerintah desa kaweruan sudah cukup baik dalam mengendalikan diri. Artinya dapat membedakan mana tugas pribadi dan tugas organisasi/pemerintah dan mampu membagi waktu dengan baik. sudah memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing masing karena memegang teguh aturan yang berlaku.
BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian sebelumnya terutama uraian hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat saya ditarik kesimpulan bahwa aparatur pemerintah desa kaweruan belum profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena belum sesuai dengan tujuan pelayanan publik yaitu mencapai kepuasan masyarakat. Dapat di lihat dari beberapa indikator, antara lain: 1. Keterbukaan informasi belum dilaksanakan secara baik bahkan terkesan menutup-nutupi, dan pemerintah desa jarang mengadakan rapat umum bersama masyarakat di desa untuk menampung aspirasi dari masyarakat, hanya rapat perangkat desa. 2. Pengetahuan, di lihat dari latar belakang pendidikan atau tingkat pendidikan formal dari aparatur pemerintah desa kaweruan masih minim. 3. Kecakapan atau ketrampilan dalam tugas pelayanan di desa dapat dikatakan masih kurang ditandai dengan persoalan waktu pengurusan surat-surat yang berbelit-belit.
10
SARAN Pemerintah Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, perlu terus meningkatkan Profesional kerja dalam pelayanan publik, karena aparatur pemerintah akan dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan sejumlah out put yang sesuai dengan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat dan dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya proses pemerintahan yang baik yang semuanya itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 1. Diharapkan diharapkan Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang ada di desa 2. Diharapkan pemerintah dapat menjalankan pemerintah secara transparansi tanpa adanya unsur menutup-nutupi 3. Diharapkan pemerintah desa kaweruan memperhatikan suara-suara rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi. Untuk meningkatkan profesionalisme dari aparatur desa Kaweruan dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, maka di pandang perlu Melakukan dan Meningkatkan antara lain: a) Pembinaan disiplin Aparat b) Pendidikan dan pelatihan c) Motivasi kerja
11
DAFTAR PUSTAKA Hardjosoedarmo, Sudarsono, 1994, Beberapa Perspektif Pelayanan Prima, Jurnal Bisnis & Birokrasi, No. 3/Vol.IV/ September, Koehn, Daryl, 2002. Landasan Etika Profesi, Yogyakarta: Kanisius, Makmur, Syarif. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Moleong, Lexy, 2004. “Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi”, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Murdick Robert G. And Ross Joel E. (2005), Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern, Penerbit Erlangga. Saiful,.dkk. 2008, “Reformasi Pelayanan Publik, Malang”, Averroes Press. Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Ototnomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Bandung: Mandar Maju. Sedarmayanti, 2007. “Manajemen SDM dan Reformasi Birokrasi”, Bandung, PT. Refika Aditama.,2004, Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Bandung, Mandar Maju. Siagian,Sondang, P, 1994, “Patologi Birokrasi; Analisis, Identifikasi dan Terapinya” Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996. “Manajemen sumber Daya Manusia”, Jakarta, PT. Bumi Aksara. Sugiyono, 2009, “Metode Penelitian Administrasi”,Alfabeta, Bandung. Suriyani, 2011. “Profesionalisme Aparatur Pemerintah” Jurnal Ilmu Sosial” Volume3, Nomor 1. Sember Lain: Undang- Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang- Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) Undang- Undang Republik Indonesia No 6 Tentang Desa Undang- Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara www.google.com. www.wikipedia.com.
12
