PROFESIONALISME APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DESA WOLAANG KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA1 OLEH : Melisa Rosali Tumangkeng2 ABSTRAK Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Govennance) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: kreatifitas (creativity), Inovasi (innovasi), Responsifitas (responsivity). Penelitian ini di susun berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan informan yang berjumlah 10 Orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa aparatur desa wolaang belum profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan karena kurang dilihat dari kurang kreatifitasnya aparatur desa dalam memberikan pelayanan, tidak ada inovasi atau cara kerja baru yang dilakukan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, kurangnya pengaruh kepemimpinan dari kepala desa dalam mengarahkan bawahannya dan kurangnya pemahaman dari beberapa aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintah desa. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan atau pelatihan bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penerintah desa. Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur
PENDAHULUAN Negara Kesatuan Rebublik Indonesia dalam penyelenggaran pemerintahan daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah ndonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undangundang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Asas 1 2
Merupakan Skripsi Penulis MAhasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT
desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka otonomi desa. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang RI No.6 tahun 2014). Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera memerlukan terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Govennance) secara terus menerus. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Profesionalisme aparatur pada prinsipnya mengandung 2 makna yakni : Pertama, Profesi aparatur dituntut untuk memilki ketrampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kedua, Pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Profesionalisme merupakan cerminan kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuan atas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan, aspek tingkah laku yang mencakup kreatifitas, inovasi, dan responsifitas dari aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Suryaningrat (1992:108) mengemukakan bahwa “Desa sebagai bahan keterangan dan sumber data dan bahan keterangan yang diperoleh dari desa seringkali digunakan untuk rencana daerah oleh karena itu data buatan atau data keterangan harus dihindarkan karena dapat menggagalkan tujuan Negara”. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berbuhungan dengan tugas pemerintahan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang baik sehingga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal. Aparatur desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan sangat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat karena merekalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa yang direncanakan sebagai tempat penelitian masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena keadaan kantor desa yang belum bisa ditempati sehingga pelayanan kepada masyarakat dilakukan di rumah kepala desa, banyak ditemui aparatur yang bertugas hanya kepala desa dan sekretaris desa, juga didapati seringkali kepala desa tidak ada ditempat sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan surat keterangan kartu tanda penduduk (KTP), surat keterangan akte kelahiran dan lain sebagainya berlangsung tidak efektif dan belum maksimal sehingga mempersulit
masyarakat dalam mengurus kepentingan mereka. Tidak adanya inovasi dalam menjalankan tugas sehingga aparatur tidak dapat merespon secara cepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti keinginan masyarakat akan pelayanan yang didapatkan dengan mudah dan cepat. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan rancangan penelitian dengan judul “Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan perumusan masalah, yaitu : Mengapa aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan belum profesional? Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui profesionalisme aparatur desa dalam pelaksanakan pemerintahan di desa wolaang kecamatan langowan timur kabupaten minahasa. Manfaat Penelitian: 1) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan dan referensi karya ilmiah bagi yang menggunakannya. 2) Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pelaksanaan pemerintahan di desa wolaang dalam hal ini aparat pemerintah desa wolaang agar lebih profesional dalam pelaksanaan pemerintahan. 3) Bagi penulis, penelitian ini akan memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan berpikir dan memahami permasalahan tentang pemerintahan desa dan melatih penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.
KERANGKA TEORI a. Konsep Profesionalisme Istilah profesionalisme berasal dari kata professio, dalam Bahasa Inggris professio memiliki arti sebagai berikut: A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching, engineering, writing, etc. (Webster dictionary,1960:1163) (suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental dari pada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain). Menurut Siagian (2000: 163) Profesionalisme adalah keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang cepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesionalisme diukur
dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: a. Kreatifitas (creativity). b. Inovasi (innovasi). c. Responsifitas (responsivity). Salah satu faktor yang menghambat kelancaran dan efektifitas birokrasi publik adalah tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tidak profesionalnya aparatur birokrasi publik Indonesia dapat dilihat dari banyaknya temuan para pakar dan pengalaman pribadi masyarakat di lapangan tentang pelayanan publik yang diselenggarakan birokrasi. Lambannya birokrasi dalam merespon aspirasi publik serta pelayanan yang terlalu prosedural (red tape) merupakan sedikit contoh diantara sekian banyak ketidakberesan dalam dunia birokrasi publik Indonesia. Menurut Siagian (2000:164) faktor-faktor yang menghambat terciptanya aparatur yang profesional antara lain lebih disebabkan profesionalisme aparatur sering terbentur dengan tidak adanya iklim yang kondusif dalam dunia birokrasi untuk menanggapi aspirasi masyarakat dan tidak adanya kesediaaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan. Pendapat tersebut meyakini bahwa sistem kerja birokrasi publik yang berdasarkan juklak dan juknis membuat aparat menjadi tidak responsif serta tidak berperannya pemimpin sebagai pengarah (katalisator) dan pemberdaya bagi bawahan. b. Konsep Desa Dalam sejarah tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia, Desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama kali ada sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran, dan Negara-negara modern sebagaimana dikenal dewasa ini. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam buku yang ditulis oleh Maschab Masyuri (2013:4), Desa sebagai suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dari definisi itu ada empat unsur desa yakni : 1. Wilayah atau daerah 2. Penduduk 3. Tata Kehidupan 4. Otonomi Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga hilangnya salah satu unsur apalagi kalau beberapa unsur akan menjadikan desa mengalami disfungsi atau bahkan ambruk dalam arti kehilangan makna sebagai suatu sistem. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2014, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pengertian Desa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 2014 sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.
c. Konsep Aparatur Desa Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU no 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara atau ASN mempunyai Fungsi, Tugas, dan Peran sebagai berikut : a. Pasal 10, Pegawai ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik b. pelayan publik dan c. perekat dan pemersatu bangsa. b. Pasal 11 Pegawai ASN bertugas: a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soewarno Handayaningrat (1982:154) yang mengatakan bahwa: Aparatur Pemerintah ialah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian. Aparatur Pemerintah merupakan perangkat/alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, aparatur juga sebagai pelaksana roda birokrasi. d. Konsep Pemerintahan Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Secara etimologi pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut: 1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. 2. Setelah di tambah awalan “pe-’’ menjadi pemerintah yang bererti badan atau organisasi yang mengurus. 3. Setelah di tambah akhiran “-an’’ menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.
Menurut W.S Sayre (Syafiie 2011:9), Pemerintahan dalam definisi terbaik adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan cabang kekuasaan yang dibagi dalam bentuk eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif saja. Pemerintah menunjukkan badan, organisasi, institusi, lembaga sebagai pelaksana proses pemerintahan. Pemerintahan menunjukkan proses interaksi oleh badan-badan pemerintah dengan masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa, pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (no to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.
METODE PENELITIAN a. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Disebut penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif. Sugyono,(2010:20) Hadari Nawawi(2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau mengambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. b. Lokasi penelitian Yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. c. Fokus Penelitian Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengambarkan dan menganalisis profesionalisme aparatur desa ditinjau dari kreatifitas, inovasi, dan responsifitas aparatur desa wolaang kecamatan langowan timur kabupaten minahasa. d. Pemilihan Informan Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut penulis menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika
peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). Informan dalam penelitian ini adalah : a. Kepala Desa : 1 Orang b. Sekretaris Desa : 1 Orang c. Kepala Urusan : 1 Orang d. Kepala jaga : 1 Orang e. BPD : 1 Orang f. Masyarakat : 5 Orang Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih lengkap dari masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan maka dipergunakan teknik snowball sampling. Penentuan jumlah maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan. e. Teknik Pengumpulan Data Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Untuk memperoleh data yang valid dan relevan di lapangan atau di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti maka digunakan teknik antara lain: a. Wawancara : Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini, adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ideidenya. b. Observasi Observassi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambar rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. c. Studi Literatur Data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, dan Bahan-bahan ajar sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. f. Teknik Analisis Data Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang relevan adalah teknik analisis deskriptif yaitu hasil pengumpulan data direduksi. Istilah “Reduksi” dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting (Sugyono 2010:24). Dengan demikian maka secara rinci dapat digambarkan teknik analisis data yang dilakukan yaitu data dikumpulkan, maka selanjutnya data akan dipadukan, digambarkan dalam bentuk uraian kalimat dengan memberikan interpretasi/penafsiran berdasarka hasil
wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan sampel dari objek penelitian atau informan yang ada. PEMBAHASAN Profesionalisme Dari Aspek Kreatifitas Kreatifitas dari aparatur sangat diperlukan untuk mengakhiri penilaian miring dari masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap kaku dalam bekerja. Aparatur yang kreatif dapat terjadi apabila adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan bawahan antara lain melalui partisipasi dalam mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas. Berdasarkan wawancara tentang kreatifitas dari aparat desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan : Menurut N.R sebagai masyarakat desa Wolaang, “menurut saya, aparatur desa wolaang belum kreatif dalam melaksanakan tugas mereka, karena saat mengurus surat-surat seringkali masih memerlukan waktu yang lama”. Sama seperti pendapat salah satu warga, Menurut A.T sebagai masyarakat desa wolaang, “Hingga saat ini aparat desa belum kreatif dalam menjalankan peran mereka dimana dalam pengurusan surat-surat memerlukan waktu yang cukup lama”. Dalam pelaksanaan tugas dari aparat desa Wolaang, kebanyakan masyarakat menilai dari segi pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa. Hukum Tua desa Wolaang, “Dalam menjalankan tugas, kami selau berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”. Menurut Herson Walukouw sebagai Ketua BPD desa Wolaang, “Melihat dari aspek kreatifitas, aparatur desa Wolaang belum cukup kreatif dalam menjalankan tugas mereka, sejauh ini yang saya lihat tidak ada usaha dalam pemberdayaan masyarakat desa Wolaang yang sebagian besar adalah petani misalnya dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, dan masih banyak keluhan dari masyarakat yang tidak puas akan pelayan yang diberikan dimana dalam mengurus surat-surat diperlukan waktu yang lama. Beradasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sejauh ini dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pemerintahan, aparatur desa Wolaang belum cukup kreatif dalam menjalankan tugas mereka. Profesionalisme Dari Aspek Inovasi Inovasi sebagai bentuk perwujudan dari kecakapan birokrasi dengan mengandalkan kreatifitas jajaran birokrasi untuk menciptakan model kerja baru yang bertujuan untuk mempermudah penyelenggaraan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang lebih jauh berupa penciptaan model kerja baru dalam penggunaan kemajuan teknologi untuk menambah wawasan pribadi para aparatur desa dan dalam merespon perubahan dari lingkungan. Inovasi menunjukkan bahwa birokrasi menemukan dan melakukan proses kerja baru yang bertujuan untuk menjadikan pekerjaan dan pelayanan menjadi lebih baik.
Berdasarkan wawancara tentang cara kerja dalam pelaksanaan tugas aparatur desa: Menurut A.T sebagai masyarakat desa wolaang, “Dalam menjalankan tugas pemerintahan aparatur desa tidak inovatif, dalam membuat surat-surat sekertaris desa masih menggunakan mesin ketik”. Menurut Treeyse M. Londah, sekretaris desa Wolaang, “Hingga saat ini kami masih memakai mesin ketik untuk kebutuhan pengurusan surat-menyurat, kalau ada surat yang harus dibuat dengan menggunakan komputer saya minta tolong sama yang bisa komputer”. Menurut Bapak Semuel Mundung, MTh sebagai wakil BPD desa Wolaang, “ melihat dari aspek inovatif, aparatur desa dalam menjalankan tugas mereka tidak menampilkan cara kerja yang inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemajuan teknologi yang hari demi hari terus berkembang kurang mendapatkan perhatian aparatur desa, dalam pelaksanaan pekerjaan mereka hanya sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki sehingga tidak mengikuti teknologi saat ini misalnya dalam mengunakan komputer. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam aspek inovasi dalam lingkungan birokrasi Desa Wolaang dianggap masih belum terlihat cara kerja yang inovatif dalam memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang hingga saat ini. Profesionalisme Dari Aspek Responsifitas Responsifitas merupakan kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi aspirasi baru, perkembangan baru, dan pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Birokrasi harus merespon dengan cepat aspirasi dari masyarakat dan memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana. Responsifitas sebagai bentuk kemampuan birokrasi dalam mengantisipasi dan menanggapi aspirasi baru, kebutuhan baru dan tuntutan baru dari masyarakat. Pentingnya mewujudkan apa yang telah direspon tersebut kedalam program dan kegiatan pelayanan adalah merupakan bentuk dari kewajiban birokrasi dan pengabaian terhadap hal tersebut akan berdampak kepada kekecewaan masyarakat yang pada gilirannya mungkin berakibat kepada timbulnya “krisis kepercayaan” kepada pemerintah. Berdasarkan wawancara tentang respon dari aparat desa Wolaang mengenai aspirasi masyarakat : Menurut F.K sebagai masyarakat desa Wolaang, “Dalam menyampaikan aspirasi, aparat desa Wolaang menanggapi dengan baik apa yang kami sampaikan”. Lucy C. Kelatouw sebagai Kepala Urursan Umum, “Saat ada masyarakat menyampaikan aspirasi, kami selalu merespon dengan baik”.
Menurut Bapak Semuel Mundung, MTh sebagai wakil BPD desa Wolaang, “ dilihat dari aspek responsifitas, dalam merespon aspirasi dari masyarakat aparatur desa Wolaang selalu merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa aparatur desa Wolaang merespon dengan baik aspirasi dari masyarakat.
Faktor Yang Menyebabkan Tidak Profesionalnya Aparatur Desa Wolaang Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Desa Wolaang memiliki sebanyak 28 aparat yang terdiri dari aparat yang berpendidikan SMP berjumlah 6 (enam) orang, aparat yang berpendidikan SMA berjumlah 20 (dua puluh) orang, kemudian yang berpendidikan S1 berjumlah 2 (dua) orang. Perangkat Desa Wolang baru diangkat menjadi perangkat desa sejak tanggal 25 Juni tahun 2015 disebabkan karena adanya UU No. 6 Thn 2014 pasal 50 ayat 1 yang mengatur persyaratan untuk perangkat desa, antara lain : a. Perangkat desa berpendidikan paling rendah sekolah umum atau yang sederajat. b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun. c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan d. Syarat lain ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota. Dengan adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang persyaratan perangkat desa tersebut, kepala desa Wolaang memutuskan dan menetapkan perangkat desa yang baru karena perangkat desa yang lama sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa lagi. Menurut Treeyse M. Londah, sekretaris desa Wolaang, “Perangkat desa wolaang beberapa bulan yang lalu sudah diganti karena tidak sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa”. Walaupun perangkat desa sudah diperbaharui pada kenyataannya masih ada perangkat desa yang tidak sesuai dengan persyaratan menurut UU No. 6 tahun 2014 dilihat dari adanya perangkat desa yang masih berpendidikan SMP sebanyak 6 (enam) orang dan masih ada perangkat desa yang berumur lebih dari 42 tahun sebanyak 12 (dua belas) orang. Menurut penelitian yang dilakukan di desa Wolaang kecamatan Langowan Timur kabupaten Minahasa tentang profesionalisme aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya profesionalisme dari aparatur desa, antara lain : 1. Kepemimpinan Kepemimpinan Sebagai bentuk dari kemampuan seorang pemimpin menjadi agen perubahan yang mampu mempengaruhi dan mengarahkan perilaku bawahan guna mencapai tujuan organisasi memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu untuk melakukan dan mewujudkan itu. Kepemimpinan yang berperan sebagai agen perubahan terhadap perilaku dan sikap bawahan yang pada akhirnya berdampak kepada peningkatan kinerja organisasi harus mampu menghadapi dan memahami adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu memerankan diri
sebagai aktor yang berpengaruh bagi bawahan dalam hal peningkatan prestasi kerja seperti memberikan ruang bagi bawahan untuk melakukan inovasi dan memberikan kewenangan kepada bawahan untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan dapat menjadi contoh bagi bawahan dalam prestasi dan perilaku. Desa Wolaang dalam menyelenggarakan tugas pokok organisasi termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dipimpin oleh kepala desa. Menurut wawancara kepada kepala desa, “Setiap hari senin kami mengadakan pertemuan aparat desa, pertemuan tersebut didalamnya ada penyampaian instruksi-instruksi baru dari kepala desa antara lain berupa instruksi atau himbauan tentang tugas-tugas yang belum terselesaikan dan penyampaian kebijakan yang harus dilkaksanakan, kemudian mengadakan evaluasi tentang kinerja organisasi”. Menurut sekeretaris desa wolaang, “Dalam kepemimpinan kepala desa, banyak kali tidak mengarahkan aparatur yang lain dalam melaksanakan tugas sehingga sebagian perangkat desa tidak berfungsi dengan baik”. Pendapat tersebut didukung oleh salah satu masyarakat desa J.L, “Seringkali yang ditemui saat berada di tempat yang bertugas hanya sekertaris desa, dan kepala desa seringkali tidak ada di tempat sehingga saya harus menunggu kepala desa pulang dalam pengurusan surat yang membutuhkan tanda tangan kepala desa. jujur saya juga tidak mengetahui siapa perangkat-perangkat desa Wolaang”. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan walaupun telah dilaksanakan pertemuan aparatur desa namun menurut hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa dalam kepemimpinan kepala desa tidak mampu mengarahkan aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pemerintahan dengan baik. Menurut peneliti, dalam menjalankan tugasnya kepala desa tidak dapat mempengaruhi bawahannya dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan tersebut sehingga aparat desa dinalai belum professional dalam menjalankan tugas penerintahan. 2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Desa Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, aparatur desa harus mengetahui tugas dan funsinya dalam organisasi agar dapat tercapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Saat peneliti menanyakan kepada sekertaris desa wolaang mengenai tugas dan fungsi dari beberapa aparatur, sekretaris desa malah menanyakan kembali kepada kepala desa tentang pertanyaan tersebut, kepala desa pun hanya menjawab pertanyaan dengan pengetahuan seadanya dan tidak ada penjelasan terkait tugas dan fungsi dari aparat desa. Menurut wawancara dengan kepala desa, “Kepala urusan keuangan mengurus uang masuk dan keluar sama seperti tugas dari bendahara, kepala urusan perencanaan dan pelaporan menyusun pembangunan desa, kepala urusan umum membantu secara umum ”. Menurut masyarakat jaga IV F.K, “Kepala jaga seringkali datang menagih uang untuk partisipasi di desa dan mendata kembali anggota keluarga, kalau tugas dari kepala urusan umum, pemerintahan saya kurang mengetahuinya”. Menurut wawancara dengan Bpk J.M kepala jaga VII, “Saya hanyalah perpanjangan tangan yang menyampaikan setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan mengurus wilayah saya”.
Dalam pelaksanaan tugas diperlukan kordinasi antar aparatur desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas pemerintahan masyarakat desa wolaang sebagian besar hanya mengetahui kepala desa, sekretaris, dan kepala lingkungannya yang menjalankan tugas pemerintahan. Dari pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa, belum dilaksanakan dengan baik dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa ada beberapa aparatur yang kurang memahami akan tugas dan fungsi dari aparatur desa sehingga menyebabkan tidak profesionalnya aparatur dalam mencapai tujuan pelaksanaan pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan uraian sebelumnya terutama uraian pada Bab V. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa aparatur pemerintah desa Wolaang kecamatan Langowan Timur kabupaten Minahasa belum profesional dalam pelaksanaan pemerintahan karena belum sesuai dengan tujuan yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari : 1. Kurang kreatifnya aparatur desa Wolaang dalam memberikan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, sehingga pemerintah dianggap kaku dalam menjalankan tugas mereka. 2. Tidak adanya inovasi atau cara kerja baru yang dilakukan dalam mengikuti kemajuan teknologi untuk pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur desa Wolaang. 3. Kurangnya pengaruh kepemimpinan dari kepala desa untuk mengarahkan bawahannya dalam menjalankan tugas pemerintahan. 4. Kurangnya pemahaman dari beberapa aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintah desa. Saran Pemerintah desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa perlu meningkatkan profesionalisme kerja dalam pelaksanaan pemerintahan di desa Wolaang, karena aparatur pemerintah akan dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat serta dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya proses pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan profesionalisme dari aparatur desa Wolaang dalam pelaksanaan pemerintahan antara lain : 1. Diharapkan aparatur desa dapat lebih kreatif lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Diharapkan aparatur desa dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan tugasnya. 3. Diharapkan aparatur desa lebih merespon dengan cepat aspirasi dari masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 4. Perlu adanya pembinaan/ pelatihan untuk aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur desa. 5. Melihat jumlah penduduk di desa wolaang, perlu diadakan pemekaran di desa Wolang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa. 6. Untuk ke depan dalam memilih aparatur desa, masyarakat harus memperhatikan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta Ali, Eko Maulana, Kepemimpinan Transformasional dalam Birokrasi Pemerintahan. PT. Multi Cerdas Publishing, 2012 Firdaus, Anita Muhammad, Pengembangan Budaya Kerja Instansi Pemerintah.Jakarta: Gaung Persada, 2013 Handayaningrat, Soewarno, 1982. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Jakarta: PT. Gunung Agung. Pramusinto Agus, dkk. Governance Reform di Indonesia: mencari arah kelembagaan politik yang Profesional, Yogyakarta: Gava Media,2009 Hadari, Nawawi.2007.Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gaja Mada Universiy Press Kaelan, H, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner.Yogyakarta: Paradigma,2012 Maschab, Mashuri, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia,Yogyakarta: PolGov,2013 Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi, Galia Indonesia, Jakarta --------------------, 2000, Administrasi Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta Sugyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung 2010. Suryaningrat, Bayu,1992. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan.Ghalia Indonesia. Jakarta Syafiie, Inu Kencana, Sistem pemerintahan Indonesia.Jakarta: PT Rineka Citra, 2011 Syafiie, Inu Kencana. Etika Pemerintahan. Jakarta: PT Rineka Citra,2011 Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Wijaya, Haw, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh,Jakarta:Rajawali Press,2012 Sember Lain : - Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) - Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Praturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
-
Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 Aparatur sipil Negara
Website : - https://duniakampusblog.fileswordpress.com - http://salawakuinstitute.blogspot.co.id/2012/06/konsep-desa.html
