PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Oleh : Elvis Laoh ABSTRAK Dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memiliki profesionalisme kinerja yang baik. Profesionalisme kinerja sangat diperlukan agar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah daerah dapat menjangkau pada aspek kepuasan masyarakar. Masyarakat sebagai pemilik republik ini sangat memerlukan pelayanan publik yang profesional, karna hanya dengan itu segala kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas terpenuhi. Untuk membangun profesi pada setiap aparat itu menuntut adanya kesesuaian bidang ilmu dan keterampilan yang dimiliki dan memperlihatkan etika yang ada juga etika di masyarakat. Melalui profesi kerja pada setiap aparat/ individu maka akan tercipta good governance. Sedangkan setiap pengambilan keputusan seyogyanya membuat suatu kebijakan yang layak dalam arti mempertimbangkan etika yang ada. Setiap terciptanya good governance disetiap organisasi akan bisa dicapai melalui kesadaran diri aparatur/ individu untuk bekerja secara professional dengan melaksanakan prinsip- prinsip good governance. Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Pemerintah
Pendahuluan Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah banyak membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidakpuasan masyarakat akan sistem pemerintahan yang sentralistik, buruknya kinerja pemerintah, kualitas pelayanan publik yang rendah dan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tuntutan reformasi itu sendiri tertuju pada aparatur pemerintah. Rakyat mengharapkan lahirnya good governance dan mereka cukup paham bahwa pemerintahan yang baik itu antara lain dapat terwujud melalui kebijakan desentralisasi. Namun, berbagai tuntutan itu tidaklah akan terbentuk secara otomatis. Banyak langkah yang mesti direncaanakan, dilakukan, dan dinilai secara sistematis dan konsisten. Dalam konteks ini, penataan sumber daya aparatur menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Terlebih lagi di era otonomi daerah seperti sekarang. Penataan sumber daya aparatur yang profesional dalam manajemen otonomi daerah harus diprioritaskan, karena reformasi dibidang administrasi pemerintahan mengharapkan hadirnya pemerintah yang lebih berkualitas,
lebih
mampu
mengemban
fungsi-fungsi
pelayanan
publik,
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan sosial ekonomi. Sejalan
dengan
dikeluarkannya
peraturan
perundang-undangan
desentralisasi bidang kepegawaian kepada daerah otonom tersebut diatas, maka unit pengelola sumber daya aparatur dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil sudah selayaknya ditangani oleh sebuah lembaga teknis daerah berbentuk badan atau kantor, Selama ini daerah otonom hanya memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan sumber daya aparatur, antara lain menyangkut usulan kenaikan pangkat, usulan mutasi, usulan pengisian jabatan kerja dan usulan pemberhentian, sedangkan keputusan terakhir tetap berada di tangan Pemerintah Pusat. Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut pemberian kewenangan dalam bidang kepegawaian perlu diimbangi dengan penataan manajemen dan kelembagaan yang mengelola sumber daya aparatur.
Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah merupakan Perangkat Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai dalam rangka menunjang tugas pokok Gubernur, Bupati/Walikota. Kelancaran pelaksanaan tugas organisasi ini sangat tergantung pada kesempurnaan dari pegawai yang berada didalamnya yang mampu bekerja secara profesional, efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran roda pemerintahan. Aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai penanggung jawab fungsi pelayanan umum di Indonesia yang mengarahkan tujuannya kepada public service, memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan. Hal ini mengharuskan pihak pemerintah senantiasa mengadakan pembenahan menyangkut kualitas pelayanan yang dihasilkan. Pelayanan yang berkualitas berarti pelayanan yang mampu memberi kepuasan kepada pelanggan (masyarakat) dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebab pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan. Oleh sebab itu hanya pelanggan (masyarakat) yang dapat menentukan kualitas pelayanan dan mereka pula yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka. Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tersebut mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pegawai pemerintah. Rasa puas masyarakat dalam pelayanan publik akan terpenuhi ketika apa yang diberikan oleh pegawai sesuai dengan apa yang mereka harapkan selama ini, dimana dalam pelayanan tersebut terdapat tiga unsur pokok yaitu biaya yang relatif lebih murah, waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat dan mutu yang diberikan relatif lebih bagus.
Dalam hal ini Kantor Badan Kepegawaian Daearh Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai institusi pelayanan teknis mempunyai tugas kewenangan di bidang pelayanan publik antara lain: merumuskan perencanaan dan melaksanakan kebijakan teknis manajemen kepegawaian daerah, melaksanakan kegiatan penata usahaan Badan Kepegawaian Daerah, memberikan pertimbangan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memberikan pertimbangan pensiun PNS dan penetapan status kepegawaian diwilayah kerjanya. Dalam kenyataannya pelayanan yang diberikan pegawai belum sesuai dengan yang diharapkan. Adanya anggapan bahwa di era otonomi daerah, kualitas pelayanan publik justru semakin buruk dari sebelumnya (Sherwod 1997:7 dalam Revida 2007:1) bahwa profesionalisme pelayanan pemerintah didaerah sedang mengalami kemunduran. Aparatur Negara atau pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Dalam hal ini diperlukan pegawai yang profesional agar mampu meningkatkan mutu, pengetahuan, keterampilan karena didorong dengan banyaknya tanggung jawab tugas pemerintah serta pengabdiannya kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pegawai. Pegawai atau aparatur pemerintah yang profesional sangat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa pegawai pemerintah sebagai penentu, perencana, pelaksana, dan pengawas administrasi pemerintahan. Kurangnya profesionalisme aparatur dalam pengelolaan pelayanan publik mengakibatkan kurangnya kemauan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan adanya rasa apatis masyarakat terhadap pemerintahan mengakibatkan masyarakat merasa tersisihkan dari proses pemerintahan. Dari berbagai bidang pekerjaan yang digeluti aparatur pemerintah jelas sekali yang menjadi permasalahan adalah menyangkut kekurang-profesionalan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas penting yang dipercayakan kepadanya sehingga mengakibatkan banyak kerugian di pihak masyarakat yang sangat menginginkan
hasil kerja pegawai yang optimal dalam memberikan pelayanan publik. Mengingat
pentingnya
profesionalisme kerja sebagai
persyaratan
untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap pegawai dituntut untuk senantiasa meningkatkan profesionalismenya, berdasarkan asumsi saya terlihat bahwa profesionalisme kerja pegawai belumlah sesuai dengan kondisi yang diharapkan yaitu profesionalisme kerja yang dapat mendukung terlaksananya dan terwujudnya kualitas pelayanan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH di BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN.”
Pembahasan Dalam kaitannya dengan meningkatkan Kinerja Pegawai Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling penting, sebab dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional tentu akan berpengaruh dalam pada kinerja pegawai. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mampu meningkatkan kinerja. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparataparat pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah. Oleh sebab itu pengembangan sumber daya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah), dimaksudkan untuk membantu para pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja serta profesionalisme.
Pelaksanaan Tugas Oleh Aparat Pemerintah di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki dedikasi dan kualitas serta profesionalisme yang tinggi sadar akan tanggung jawab dan kewajibang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan disegala bidang di era globalisasi dan di era otonomi daerah maka akan dituntut efesiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan segala tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam usaha pembangunan dilaksanakan melalui aparatnya, dimana aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai sebagai administrator pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memberikan pelayanaan maksimal
kepada masyarakat gambar pelaksanaan tugas aparat
pemerintah di kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat dari beberapa hal di bawah ini : 1. Perilaku Kerja Aparatur Pemerintah Perilaku aparat pemerintah merupakan gambaran tentang apa saja yang menjadi tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaanya kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bidang yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil. 2. Penggunaan Fasilitas Kerja Fasilitas kerja merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai hasil yang efektif. Apabila fasilitas kerja pegawai dalam melaksanakan tugas telah terpenuhi maka pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitupun sebaliknya, bila fasilitas kerja kurang memadai dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
Kemampuan Sumber Daya Aparatur juga dituntut untuk mampu menggunakan fasilitas kerja sebagai penunjang keberhasilan tugas dan pekerjaan dalam bidang pemerintahan. Keahlian aparatur menggunakan fasilitas yang tersedia walaupun belum memadai merupakan satu kemampuan dan satu keuntungan yang tersedia bagi pegawai/aparatur. Untuk
menunjang
kelancaran
pelaksanaan
tugas
dan
penunjang
keberhasilan tugas secara efesien yaitu kemampuan atau keahlian dan tersedianya fasilitas secara memadai. 3. Disiplin Kerja Disipilin kerja merupakan hal penting dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan baik dan efektif. Disiplin kerja menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, maka disiplin kerja pegawai perlu ditegakkan dalam kinerja pegawai seperti datang ke kantor tepat waktu, meninggalkan kantor setelah jam kerja selesai, penyelesaian tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan lain sebagainya. Apabia dilaksanakan dengan baik dan benar serta konsekuen pastilah pelaksanaan tugas/pelaksanaan dapat efektif, tertib dan lancar. Upaya BKD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor yang paling menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanaan kepada masyarakat dengan mengingat tujuan tersebut, maka sangat perlu diperhatikan pentingnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dalam meningkatkan kinerja aparatur, maka diperlukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan aparatur. Konsekuensi logis dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah perlunya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara maksimal dan berdasarkan kebutuhan daerah, dengan harapan aparatur pemerintah dapat memberikan peranan sebagai pemikir, perencana, pelaksana, sekaligus pengawas jalannya kegiatan pemerintahan.
Akan tetapi upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja pegawai tidak hanya dilakukan atau dititik beratkan pada pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga dalam hal pembagian kerja dan penempatan pegawai. Hal ini dimaksudkan agar setiap tugas yang diberikan tidak tumpang tindih, begitu juga dengan penempatan pegawai dimaksudkan agar setiap jabatan-jabatan tertentu diisi sesuai dengan gelar yang dimiliki. Gambaran upaya pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dapat dilihat pada beberapa hal dibawah ini : 1. Pendidikan dan Pelatihan Seperti yang telah dikemukakan dalam literatur-literatur serta peraturanperaturan yang ada bahwa pendidikan bagi pegawai adalah pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntunan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai. Sedangkan
pelatihan
adalah
proses
membantu
pegawai-pegawai
untuk
memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka yang sekarang maupun yang akan datang. 2. Pembagian Kerja Pada dasarnya pembagian kerja dilakukan untuk menghindari adanya tupah tindih dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga hasilnya tidak efektif. Pembagian kerja dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas karena setiap pegawai akan memiliki batasan gerak yang jelas dalam melaksanakan suatu pekerjaan sehingga diharapkan akan terwujudnya efektivitas dalam mencapai hasil yang baik. Pembagian kerja dilakukan dengan memperhatikan keterampilan dan keahlian pegawai pada bidang masing-masing. 3. Penempatan Pegawai Seperti yang telah ktia ketahui bahwa penempatan pegawai kedalam jabatan-jabatan tertentu yang sesuai dengan gelar sangat perlu dilakukan, karena hal ini dapat membantu pelaksanaan tugas.
Untuk mengetahui apakah penempatan pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan gelargelar yang dimiliki oleh pegawai dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu atau sebaliknya apakah penempatan pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah belum dilakukan. Menurut Bapak Handri Harman, seorang pegawai dibagian diklat mengatakan bahwa penempatan pegawai di Badan Kegegawaian Daerah Minsel sudah sesuai dengan Pangkat, Gelar, dan Kemampuanya, berdasarkan kriteria itulah kepala BKD mengambil keputusan. Hasil ini juga didukung dengan pernyataan yang senada oleh Bapak Juan Rondonuwu, SH Kabid Mutasi dan Kepangkatan. Beliau mengatakan bahwa penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimilikinya sangat penting, karena kalau hal ini tidak dilakukan maka sama artinya dengan mengharuskan aparatur untuk belajar dari dasar kembali. Pemerintah dalam hal ini akan sangat rugi bila hal ini tidak dilakukan. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari data diatas, ternyata penempatan pegawai yang ada dikantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan baik (sebagaimana yang diharapkan) atau sudah dilakukan secara efektif. Kesimpulan dengan memperhatikan uraian pada hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Mengenai pelaksanaan tugas, aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukan perilaku yang baik, pelayanaan yang diberikan kepada masyarakatpun sudah dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penggunaan fasilitas kerja yang ada sudah digunakan secara maksimal. Tidak hanya itu, aparatur pemerintah yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Daerah sangat taat terhadap disiplin kerja, hal ini ditunjukan dengan datang ke kantor tepat waktu, dan pulang setelah jam kantor selesai dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ditambah lagi dengan peranan pimpinan yang sangat efektif terhadap
kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas, hal ini dikarenakan pimpinan selalu memberikan arahan sebelum memberi tugas. 2. Upaya pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (khususnya di kantor badan kepegawaian daerah Kabupaten Minahasa Selatan) dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada bawahanya untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Begitu pula dengan penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Saran Beranjak dari hasil penilitian, maka hal yang perlu disarankan untuk ditindak lanjuti adalah : 1. Mengingat pentingnya perilaku yang baik oleh aparat dalam menjalankan tugas, maka disarnkan perlu ditingkatkan pengawasan pengawasan kepada aparat dalam menjalankan tugas mereka sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam tingkat kedisiplinan, pimpinan Badan Kepegawaian dan Diklat Minahasa Selatan harus meningkatkan kedisiplinan karena masih ada beberapa pegawai yang belum taat, perlu diberikan teguran yang lebih tegas agar pegawai lebih disiplin dalam pekerjaan mereka. 2. Demi meningkatkan kualitas aparat pemerintah perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat dalam menunjang pekerjaan agar pegawai lebih dibekali pengetahuan dan keahlian ataupun kursus dalam penggunaan fasilitas teknologi seperti komputer, laptop, printer dan lainnya. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan juga perlu diperhatikan dengan memberi fasilitas dan dukungan dana dan moril.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Penelitian, Rineka Cipta, Yogyakarta Ancok, Djamaluddin, 1999, Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis, (makalah) Alston, Margareth and Wendy Bowles. 1998. Research for social workers : An introduction to methods. Australia: Allen and Unwin. Handayaningrat, Soewarno, 1982. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management, Jakarta: PT. Gunung Agung. Moleong, Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, RemajaRosdakarya, Bandung Nawawi, Martini Hadari. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press Pamudji, 1985, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta Poerwardarminta W.J.S, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta Sanafiah, Faisal 1990, Metode Penelitian Kualitatif, : Dasar-Dasar dan Aplikasi Penerbit YA3, Malang Siagian, Sondang P, 1994, Patologi Birokrasi, Galia Indonesia, Jakarta Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian,
1995, Metode Penelitian Survey,
PT.Pustaka, Jakarta, cet II. Sunindhia, Y.W, 1987, Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, Bina Aksara, Jakarta Sugiono, Prof, Dr. 2007, Metode Penelitian Kualitatif Bandung, Alfabeta Tjokrowinoto, Muljarto, 1996, Pembangunan, Dilema dan Tantangan,
Victor M. Situmorang, SH, Jusuf Juhir, SH., Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II) 1998. Sumber-Sumber lain : Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 “Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian” Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 “Organisasi dan Tata Kerja” Keputusan Presiden RI No. 159 “ Pedoman Pembentukan BKD”
