PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN BENGKAYANG

Governance, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN BENGKAYANG. Oleh: ARI SONI NIM. E42011051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015 E-mail : [email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang. Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang mengenai belum dilaksanakannya secara menyeluruh pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS). Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Bidang Diklat, kepala Sub Bidang Teknis dan Fungsional, Pelaksana Bidang Diklat dan pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Dikarenakan kebutuhan anggaran dan tenaga pengajar yang kurang. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah sangatlah penting. Karena, dengan terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur pemerintah (PNS) diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pegawai, baik pengetahuan ataupun keterampilan yang nantinya akan berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, jika pelaksanaan pengembangan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh maka akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain perlu adanya kejelasan dan kepastian mengenai anggaran dan pengajar yang disediakan untuk pelaksanaan pengembangan, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Sehingga nantinya pengembangan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Kata-kata Kunci : Pengembangan, Sumber Daya Aparatur dan Pemerintah.

DEVELOPING GOVERNMENT OFFICIAL RESOURCE AT REGIONAL EMPLOYMENT BOARD AND EDUCATION TRAINING DEPARTMENT OF BENGKAYANG DISTRICT Abstract This thesis written to analyze and to describe the process of handling Government Official (PNS) resources of development in Regional Employment Board and Education training Department of Bengkayang District. It is based on the underlying problems that occurred within the Regional Board and Education Training Department whereas it is found out that there are imbalances within it and only some of the programs regarding to Government Official (PNS) resources of education and training department were functional. This is a descriptive research and utilized qualitative approach. The subjects of this research are The Chief of Regional Board and Education Training Department of Bengkayang District, The Head of Displacement Department, The Head of Education Training Department, The Head of Technical and Functional Sub Department, Implementer of Education Training Department and Official that joined Education and Training Program. The result of this research showed that the implementation of development for Government Official Resource is not completely implemented. This is caused by the lack of Funds and the lack of teaching personnel. The 1 ARI SONI, NIM. E42011051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


development of Government Official Resource is absolutely critical. Because by enabling the complete implementation of education and training for government official (PNS) resource it is expected to increase the official’s ability seen from their knowledge or skills that would be incredibly affecting the goal of the organization. Moreover, if the implementation of education and training is not taken seriously then it could affect to the whole goal of the organization. Based on the finding above, the recommendation that should be taken upon are the clarity and the certainty regarding to the funds and teaching personnel that provided to implement Education and Training Program, Precisely at Bengkayang District. With the possible result that the development is able to be completely implemented within the education and training program to improve Government Official’s Resource. Key Words: Development, Official’s Resource and Government.

terciptanya

A. PENDAHULUAN

aparatur

pemerintah

yang

handal dan mampu bersaing dalam era 1.

globalisasi ini, selain itu juga untuk

Latar Belakang Penelitian Pemberlakuan

Nomor

23

pemerintahan

Tahun daerah

Undang-Undang

mencapai

2014

diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS.

yang

tentang membawa

persyaratan

Pengembangan

yang

merupakan

satu

pegawai dalam memberikan pelayanan

kemampuan

masyarakat yang lebih baik. Selain itu,

penyelenggaraan pemerintah serta melatih

aparatur

dan menjadikan aparatur pemerintah daerah

sebagai

unsur

meningkatkan

pegawai

untuk

daerah mempunyai peranan penting dalam

pelayan publik yang benar-benar melayani

proses

organisasi.

masyarakat dengan baik dan memiliki rasa

Dengan pengaturan manajemen sumber

tanggung jawab untuk membangun daerah.

daya

profesional,

Oleh karena itu, pengembangan aparatur

diharapkan pegawai dapat bekerja produktif

tidak terlepas dari tujuan dan keinginan

dan memiliki kinerja yang tinggi.

pemerintah khususnya Badan Kepegawaian

manusia

Dengan

tujuan

secara

peningkatan

kualitas

profesional

dalam

pelaksana dalam organisasi pemerintah

pencapaian

lebih

untuk

salah

konsekuensi, yaitu adanya tuntutan bagi

pemerintah

upaya

teknis

dan

Daerah dan Diklat (BKDD)

sumber daya manusia ini, maka haruslah

Bengkayang.

dijadikan tolok ukur suatu organisasi,

Setiap

organisasi

menjadi

Kabupaten

pemerintah

karena manusia adalah aset organisasi yang

khususnya Badan Kepegawaian Daerah dan

paling menentukan keberhasilan sebagai

Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkayang

pelaksana. Oleh karena itu, sumber daya

selalu menginginkan tersedianya sumber

manusia merupakan salah satu unsur yang

daya aparatur yang berkualitas dan cakap

paling vital bagi organisasi dan harus

dalam menjalankan setiap tugas yang

dikembangkan. Hal ini bertujuan agar

diberikan kepadanya. Baik atau buruknya 2

ARI SONI, NIM. E42011051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


penyelengaraan

dan

pelaksanaan

semakin kompleksnya tugas pokok yang

pemerintahan tergantung pada kemampuan

harus dilaksanakan, maka kebutuhan akan

aparatur.

pengembangan dirasakan perlu dan sangat

Badan Kepegawaian Daerah Dan

penting perannya. Selain masalah umun

Diklat Kabupaten Bengkayang mempunyai

diatas,

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam

masalah lain seperti masih banyaknya

pelaksanaan pengembangan sumber daya

tingkat pendidikan pegawai yang rendah.

aparatur pemerintah (PNS). Dapat dilihat pada tabel di bawah.

juga

disebabkan

oleh

adanya

Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan

Tabel 1 Kerangk Acuan Kegiatan (KAK) Tahun 2014 No Kegiatan Jumlah peserta

secara

1.

keterampilan dan pengetahuan berdasarkan

Pendidikan dan 12 orang Pelatihan Formal 2. Pendidikan dan 10 orang Pelatihan Teknis 3. Rakornis Bidang 24 orang Kediklatan Sumber : BKDD Kabupaten Bengkayang 2014, data diolah

terprogram,

berkelanjutan

dan

merata untuk meningkatkan kemampuan,

kebutuhan organisasi, bukan didasarkan pada unsur suka atau tidak suka pimpinan baik dalam hal penempatan pegawai, diklat, maupun mutasi, dan promosi jabatan. Untuk

Namun pada kenyataannya masih

itu,

dirasa

perlu

untuk

ditemuinya pegawai yang belum mengikuti

mempelajari lebih mendalam mengenai

pengembangan. Dapat dilihat pada tabel

masalah

pengembangan

dibawah ini

aparatur

pemerintah

Tabel 2 Data pegawai yang sudah dan belum mengikuti Pengembangan No

Sudah

Belum

Jumlah Pegawai

1 13 24 37 Sumber : BKDD Kabupaten Bengkayang 2014, data diolah.

sumber

(PNS)

di

daya Badan

Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Bengkayang. Ini sebagai sebuah penelitian skripsi atau tugas akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan.

2.

Fokus Penelitian

Berdasarkan data dari tabel di atas,

Berdasarkan

latarbelakang

menunjukan bahwa masih ada pegawai

penelitian, maka penelitian ini difokuskan

yang belum mengikuti pengembangan yang

pada “pelaksanaan pengembangan sumber

berjumlah

daya

24

orang.

Hal

tersebut

aparatur

pemerintah

berpengaruh pada kualitas sumber daya

Kepegawaian

aparatur

Kabupaten Bengkayang”.

pemerintah

(PNS)

di

Badan

Daerah

di

dan

Badan Dikjlat

Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten

Bengkayang.

Mengingat 3



3.

ilmu pengetahuan khususnya

Rumusan Permasalahan Berdasarkan dari latarbelakang dan

fokus penelitian, maka

ilmu pemerintahan.

yang menjadi

2) Bagi

Pemerintah

rumusan permasalahan dalam penelitian ini

Kabupaten

adalah

penelitian

“Bagaimana

pengembangan

sumber

pelaksanaan daya

aparatur

masukan,

Daerah

wawasan

dan

Diklat

Bengkayang, ini

Kabupaten

Bengkayang?“.

informasi, serta

menambah pengetahuan

khususnya

bagi

Kepegawaian 4.

dapat

memberikan

pemerintah (PNS) di Badan Kepegawaian

Daerah

Daerah

Badan dan

Diklat Kabupaten Bengkayang

Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam

dalam

upaya

pelaksanaan

penelitian ini adalah untuk menganalisis

pengembangan sumber daya

dan

aparatur

mendeskripsikan

bagaimana


pemerintah

di

Kabupaten bengkayang.

aparatur pemerintah di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat kabupaten Bengkayang. B. TEORI DAN METODOLOGI 5.

Manfaat Penelitian. a. Manfaat Teoritis

1.

Penelitian ini diharapkan berguna

Teori a. Sumber Daya Manusia

untuk perkembangan dan menambah

Menurut Sutrisno (2011:3) “Sumber

ilmu pengetahuan, khususnya yang

Daya Manusia merupakan satu-satunya

berhubungan dengan pengembangan

sumber daya yang memiliki akal perasaan,

sumber daya aparatur pemerintah

keinginan,

(PNS).

dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan

b. Manfaat Pratis

keterampilan,

pengetahuan,

karsa).” Semua potensi SDM tersebut

1) Bagi peneliti sendiri, untuk

berpengaruh terhadap upaya organisasi

melatih berfikir secara ilmiah

dalam mencapai tujuan. Artinya betapapun

dan meningkatkan kemampuan

majunya

teknologi,

perkembangan

berpikir dan menulis dalam

informasi,

tersedianya

modal

bentuk

memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit

bertujuan

karya

ilmiah

untuk

yang

menambah

dan

bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan. 4



Menurut

Tempe (dalam

Umar,

c.

2004:21) “ciri-ciri sumber daya manusia

Pengembangan

Sumber

Daya

Manusia

yang produktif adalah cerdas dan dapat

Menurut

Werner

Simone

belajar dengan relative cepat, kompeten

(2009:4)

secara professional, kreatif dan inovatif,

manusia (human resources development)

memahami pekerjaan belajar dengan cerdik,

diartikan sebagai “serangkaian aktivitas

menggunakan logika, efisien, tidak mudah

yang sistematis dan terencana

macet dalam pekerjaan, selalu mencari

dirancang

perbaikan-perbaikan, tetapi tahun kapan

memberikan

harus berhenti, dianggap bernilai oleh

anggotanya

atasannya, memiliki catatan prestasi yang

yang

baik, selalu meningkatkan diri.

persyaratan kerja saat ini dan yang akan

b. Pengembangan

datang.”

Berdasarkan

oleh

sumber

organisasi

daya

yang untuk

kesempatan

kepada

untuk mempelajari keahlian

diperlukan

untuk

Sementara

memenuhi

menurut

Bangun

umum,

(2012:200) “pengembangan sumber daya

pengembangan dapat diartikan sebagai

manusia diartikan sebagai proses untuk

suatu usaha yang dilakukan indivindu atau

meningkatkan sumber daya manusia dalam

kelompok

membantu tercapainya tujuan organisasi.”

atau

meningkatkan Kamus

pengertian

pengembangan

dan

organisasi

dalam

produktivitas.

Besar

pengembangan

Menurut

Bahasa adalah

Indonesia

proses,

cara,

Menurut

Hasibuan

(2006:69)

pengembangan sumber daya manusia dapat diloaksanakan melalui tiga cara, yaitu :

perbuatan mengembangkan. Pengembangan

1.

Pendidikan dan pelatihan

merupakan

dalam

2.

Promosi

produktivitas

seseorang.

3.

Pemindahan pegawai/mutasi

Rosidah

(2003:176)

Menurut

Siagian (2014:185-189)

pengembangan

langkah-langkah

yang harus ditempuh

sebuah

meningkatkan Teguh

dan

“menjelaskan

landasan

bahwa

didasarkan pada kenyataan bahwa seorang

dalam

pengembangan

pegawai akan membutuhkan serangkaian

manusia, yaitu :

pengetahuan, keahlian dan kemampuan

1.

sumber

daya

Penentuan kebutuhan, bahwa anggaran

yang berkembang supaya bekerja dengan

yang disediakan dalam pelaksanaan

baik dan sukses sesuai dengan posisi yang

pengembangan merupakan beban bagi

ditentukan selama karirnya.”

organisasi. 2.

Penentuan Sasaran, sasaran yang dituju bersifat teknikal dan juga menyangkut keperilakuan. 5



3.

Penentuan program, program yang

Menurut

ditenukan

pemerintah adalah pekerja yang digaji

dalam

pelaksanaan

pengembangan

4.

keterampilan

pemerintah

(2004:169)

melaksanakan

aparatur

tugas-tugas

keterampilan baru yang menyagkut

teknis pemerintah melakukan pelayanan

pelaksanaan tugas.

kepada masyarakat berdasarkan ketentuan

Prinsip-prinsip belajar, Pada dasarnya

yang

prinsip

layak

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

diterapkan

Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

repetisi

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri

(pengulangan), relevansi (berkaitan),

sipil dan pegawai pemerintah dengan

pengalihan dan umpan balik.

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi

Pelaksanaan

pemerintah.

belajar

dipertimbangkan adalah

5.

Salam

yang untuk

partisipas,

Program,

pelaksanaan

berlaku.

Dalam

Undang-Undang

program didasarkan pada kepentingan organisasi

yang

berkaitan

dengan

2. Metode Penelitian

pemberi program dalam pelaksanaan

6.

Penelitian

dengan

pengembangan.

Pengembangan

Penilaian pelaksanaan program, Untuk

Pemerintah di Badan Kepegawaian daerah

mengetahui terjadi tidaknya perubahan

dan

tersebut dilakukan penilaian yang,

menggunakan jenis penelitian deskriptif

untuk mengukur berhasil tidaknya,

dan pendekatan kualitatif. Menurut Tohardi

yang dinila tidak hanya segi teknis

dalam materi kuliah (2012) penelitian

akan tetapi segi keperilakuan juga.

deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan

a. Penentuan kriteria evaluasi

untuk mengambarkan situasi tertentu, sikap,

b. Penelenggaraan suatu tes

perilaku, pandangan, fenomena, proses

c. Pelaksanaan ujian pasca pelatihan

yang

dan pengembangan d. Tindak

Diklat

Sumber

judul

daya

Kabupaten

berlangsung

dalam

Aparatur

Bengkayang

masyarakat,

peneliti berusaha untuk mengumpulkan

lanjut

yang

berkesinambungan

fakta untuk mengembangkan konsep, model namun tidak bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis

d. Aparatur Pemerintah Aparatur

pemerintah

merupakan

pelaksana roda birokrasi yang menjunjung tingi

nilai-nilai

secara

sistematis

dan

menjunjung tinggi inovasi dalam bekerja. 6 ARI SONI, NIM. E42011051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


C. HASIL

PENELITIAN

DAN

dibuktikan dari sudah terlaksana prinsip belajar

PEMBAHASAN

tersebut

dari

pelaksanaan

pengembangan sebelumnya. Yang sampai 1.

saat ini diterapkan dalam pelaksanaan

Penentuan Kebutuhan Berdasarkan hasil wawancara dan

dokumentasi

selama

di

lapangan

pengembangan. 5.

Pelaksanaan Program

menunjukkan anggaran yang tersedia untuk

Berdasarkan

hasil

wawancara


terhadap informan di lapangan mengenai

aparatur pemerintah tidak dapat terpenuhi

pelaksanaan program dalam pengembangan

secara maksimal sehingga pengembangan

sumber daya aparatur pemerintah sudah

sumber daya aparatur pemerintah tidak

berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam

dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

pelaksanaannya,

2.

daerah Dan Diklat kabupaten Bengkayang

Penentuan Sasaran Berdasarkan

hasil

Badan

Kepegawaian

penelitian

mengundang tenaga pengajar dari provinsi.

terhadap seluruh informan dan dokumentasi

Hal ini dikarenakan belum adanya pengajar

selama melakukan penelitian di lapangan

dari Badan Kepegawaian daerah Dan Diklat

mengenai

kabupaten Bengkayang

penentuan

sasaran

yang

dilaksanakan dalam pengembangan sumber daya

aparatur

pemerintah

dilaksanakan dengan

6.

Penilaian Pelaksanaan Program

sudah

baik dan sesuai

Berdasarkan dengan

hasil

informan

wawancara

mengenai

penilaian

dengan apa yang diinginkan terutama untuk

pelaksanaan program pengembangan di

pelaksanaan tugas yang diberikan.

Kabupaten Bengkayang sudah berjalan

3.

dengan

Penentuan Program Berdasarkan

hasil

baik

dan

dalam

memberikan

wawancara,

penilaian semua penyelenggara dilibatkjan

program yang diberikan sudah sesuai

dalam memberika penilaian mulai dari ujian

dengan kebutuhan dan sasaran yang ingin

sampai masa orientasi selama tigaa bulan.

dicapai dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah. 4.

Prinsip-prinsip Belajar

D. SIMPULAN,

Hasil wawancara dan dokumentasi yang

dilakukan

peneliti

dilapangan

menunjukkan bahwa prinsip belajar yang diterapkan

dalam

pelaksanaan

pengembangan sudah cukup baik. Hal ini

SARAN,

DAN

KETERBATASAN a) Simpulan 1. Penentuan Kebutuhan, anggaran

dalam

pengembangan

masih

ketersediaan pelaksanaan tergolong 7



rendah

karena

masih

banyaknya

pengembangan

pegawai yang belum dikembangakan. 2. Penentuan

Sasaran,

di

Kepegawaian

dalam

daerah

kabupaten

Badan Dan

Bengkayang

Diklat sudah

pelaksanaan pengembangan sumber

berjalan dengan baik. Hal ini dapat

daya aparatur pemerintah, penentuan

dilihat

sasaran sudah berjalan dengan baik

penyelenggara

dengan

pengembangan

didasarkan

pada

pekerjaannya.

dari

keterlibatan

seluruh program

dalam

menberikan

memberikan

sumbangan

penilaian.

3. Penentuan

Program,

dalam

b) Saran

pelaksanaan Pengembangan program

Untuk

yang dibeikan harus sesuai dengan

pemikiran kepada pemerintah kabupaten

kebutuhan dan sasaran yang ingin

Bengkayang

dicapai.

pelaksanaan

kepegawaian daerah dan Diklat (BKDD),

pengembangan sumber daya aparatur

maka peneliti menyampaikan saran-saran

pemerintah

Kabupaten

sesuai apa yang peneliti dapatkan selama

Bengkayang sudah berjalan dengan

berada dilapangan. Berikut adalah saran-

baik.

saran yang disampaikan :

4. Prinsip

Dan

dalam

di

prinsip

Belajar,

pelaksanaan

dalam

1.

khususnya

Badan

Penentuan kebutuhan, perlu adanya

pengembangan

kepastian mengenai anggaran yang

khususnya di Badan Kepegawaian

tersedia untuk melakukan pelaksanaan

daerah

pengembangan. Karena tanpa adanya

Dan

Diklat

kabupaten

Bengkayang sudah berjalan dengan

dana

cukup baik.

pengembangan

5. Pelaksanaan

Program,

dalam

berjalan

pengembangan sumber daya aparatur pemerintah

diperlukan

pelaksana

yang

cukup

pelaksanaan

tidak

sesuai

akan

dapat

dengan

yang

sasaran

dalam

pengembangan

sudah

direncanakan. 2.

Penentuan

sasaran,

program, akan tetapi di Kabupaten

pelaksanaan

Bengkayang sendiri khususnya Badan

dilaksanakan dengan baik, jika perlu

Kepegawaian

sasaran

daerah

Dan

Diklat

yang

paling

diutamakan

kabupaten Bengkayang belum adanya

ditambah dengan kedisiplinan dan

pengajar

sikap yang professional.

dala

pelaksanaan

pengembangan. 6. Penilaian

Pelaksanaan

3.

Penentuan program, program yang

Program,

dilaksanakan sudah disesuaikan dengan

dalam penilaian pelaksanaan program

kebutuhan dan sasaran yang ingin 8



dicapai

4.

dalam

pelaksanaan

dapat menghasilkan sebuah laporan

pengembangan.

penelitian

disesuaikan

Prinsip-prinsi belajar, mempertahankan

keterangan yang didapat

dengan

prinsip belajar yang diterapkan dalam pelaksanaan

pengembangan

sudah

karena sudah berjalan dengan baik. 5.

E. DAFTAR PUSTAKA

Pelaksanaan program, anggaran untuk biaya

pelaksanaan

program

harus

1.

Buku-Buku

disediakan jika ingin mendatangkan pengajar dari provinsi dan nantinya diharapkan

adanya

pengajar

dari

Kabupaten Bengkayang sendiri. 6.

Penilaian pelaksanaan program, sudah berjalan

dengan

didasarkan

pada

ditetapkan

baik

dengan

sasaran

sebelumnya

yang

Adapun keterbatasan dan kendala yang dirasakan peneliti ialah : Informan merupakan pejabat

yang

mempunyai kesibukan tugas hinga sulit ditemui karena Dinas Luar, Rapat dan peneliti

melakukan

------. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan Kesembilan ------. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara.

c) Keterbatasan Penelitian

saat

Hasibuan, M. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Bumi Aksara,

dalam

pelaksanaan pengembangan.

1.

Bangun, W. 2012. Manajemen Smber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga

penelitian

Moenir. 1995. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaiaan. Jakarta : Gunung Agung Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Notoatmodjo, S. 2009. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta.

pegawai di Badan Kepegawaian daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang sedang

mengadakan

prajabatan.

Sehingga semua pegawai khususnya di Bidang Diklat mempunyai kesibukan. 2.

Keterbatasan data yang didapat dalam penelitian. Beberapa informan tidak memberikan keterangan yang jelas dan mendetail

sehingga

peneliti

Setyawan, Dharma S. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Djambatan. Satori, D & Aan K. 2010 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Siagian, Sondang P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

hanya 9



Sikula, Andrew E. 1981. Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Jakarta : Pustaka Binaman. Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta

Sulistiyani, Ambar T & Rosidah. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: graha ilmu.

Sutrisno, E. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Teguh, A. 2004. Memahami Good Governance Dalam Prespektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media.

3.

Skripsi dan Tesis

Herkolanus Roni, 2007. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. M. Yulian Supriadi M.R. 2013. Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Badan Kepegawaiaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

4.

Undang-undang dan Peraturan

Tohardi, A. 2010. Metodologi Penelitian Sosial. Pontianak : Fisip Untan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.

------. 2011. Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

------. 2014. Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Umar, H. 2004. Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Jakarta: PT SUN. Cetakan Keenam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

2.

Rujukan Elektronik

Werner, Jon M. dan DeSimone, Randy L. 2009. Human Resources Development, 5th Edition, South-Western Cengage Learning, Mason (http://yuliyati23ikhlas.wordpress.com/mak alah/) http://ahmadtohardicentre.blogspot.com/20 12/06/nama-mata-kuliah.html

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 tantang Pedoman Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis penyelengara Pendidikan dan Pelatihan. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang

10 ARI SONI, NIM. E42011051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


5.

Dokumen-dokumen

Bengkayang Dalam Angka Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014

11 ARI SONI, NIM. E42011051 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN BENGKAYANG

Recommend Documents