PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PARIWISATA DI KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Oleh : Rolandou Kansil,
ABSTRAK Memberi pelayanan yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi
masyarakat
merupakan
kewajiban
yang
harus
dilakukan
oleh
pemerintah. . Menghadapi kenyataan itu maka pemberdayaan aparatur pemerintah yang memberikan pelayananan publik harus terus menerus dilakukan, agar hal tersebut tidak sebatas konsep, tapi menjadi kenyataan. Tujuan Penelitian ini adalahuntuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sitaro dalam pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sitaro. Jenis penelitian yaitu deskriptif
dengan metode analisis
kualitatif. Jenis data adalah data primer dan skunder.Adapun yang menjadi informan
dalam
penelitian
PariwisataKabuapten
ini
adalah
Sitaro,Kepala
Sub.
Kepala
Dinas
Kebudayaan
Bag.
Keuangan,
Kepala
dan Seksi
Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kualitas dan kuantitas pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih jauh dari kebutuhan dunia kepariwisataan daerah hal ini terlihat dari jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata dan kebudayaan masih sangat sedikit dan kemampuan untuk berbahasa asing yang masih kurang. Disiplin, semangat dan gairah kerja pegawai relatif rendah.
Kata Kunci : Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah, Dinas Pariwisata
I.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Kinerja pelayanan publik akan menjadi tolak ukur bagi kinerja pemerintah. Fungsi pemerintah beserta aparaturnya merupakan salah satu tuntutan dari reformasi birokrasi. Persepsi masyarakat yang selama ini cenderung dijadikan objek pelayanan, dalam arti masyarakat yang melayani harus dihilangkan. Setiap aparat pemerintah harus bersikap profesional dalam memberikan pelayanan dan menjadikan masyarakat yang harus dilayani. Oleh sebab itu seluruh aparat pada tiap-tiap organisasi pemerintah haruslah bersinergi satu sama lain agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini haruslah terus menerus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan dalam pelayanan.Menghadapi kenyataan itu maka pemberdayaan aparatur pemerintah yang memberikan pelayananan publik harus terus menerus dilakukan, agar hal tersebut tidak sebatas konsep, tapi menjadi kenyataan. Pemberdayaan aparatur merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan, dan memberikan penghargaan kepada unit-unit pelayanan yang dipandang mampu dalam memberikan pelayanan yang berkualitas disegala bidang. .
Suatu organisasi akan dapat menjalankan tugas fungsinya dengan
efektif dan efisien apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini diharapkan menjadi kunci keberhasilan dalam penyediaan pelayanan.Berbagai bentuk pelayanan, baik berupa barang, jasa, dan administratif sangat ditentukan oleh bagaimana pegawai dalam organisasi tersebut melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu menjadi tantangan setiap organisasi pemerintah baik pusat dan daerah bagaimana mengelola pegawainya dengan sebaik-baiknya. Strategi yang biasa dilakukan dalam pengelolaan pegawai untuk mewujudkan pelayanan yang optimal adalah pemberdayaan pegawai. Hal ini
merupakan suatu proses untuk mengikut sertakan para pegawai disemua level dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam paradigma baru mengenai orientasi pelayanan para aparatur/ birokrat adalah pemberdayaan (empowerment). Pemberdayaan dalam hal ini dimaksudkan sebagai proses transformasi
dari
berbagai
pihak
yang
mengarah
pada
saling
menumbuhkembangkan, saling memperkuat, dan menambah nilai daya saing global yang saling menguntungkan. Tujuan pemberdayaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan mutu, keterampilan, serta memupuk kegairahan dalam bekerja sehingga dapat menjamin terwujudnya kesempatan berpartisipasi dan melaksanakan pembangunan secara menyeluruh, dalam hal ini pemberdayaan terhadap aparatur pemerintah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Usaha pemberdayaan aparatur pemerintah harus ditingkatkan demi tercapainya tujuan organisasi/pemerintahan. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap aparatur pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja yang lebih baik. Untuk meningkatkan prestasi kerja maka perlu diadakan peningkatan sumber daya manusia selaku tenaga kerja melalui usaha-usaha pemberdayaan. Berkaitan dengan hal itu maka seorang aparatur perlu mendapatkan pemberdayaan. Didasarkan pada adanya pemberdayaan aparatur pemerintah maka kemungkinan prestasi kerja meningkat atau sebaliknya adanya pemberdayaan tetap prestasi kerja tetap atau bahkan menurun.
Perumusan Masalah pemberdayaan aparatur pemerintah daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
II. Pemberdayaan
KERANGKA TEORI
Pengertian mengenai pemberdayaan yang dikemukakan oleh Deepa Narayan (2002:14-15), yaitu :“Perluasan aset-asset dan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya (miskin) menegoisasikan dengan mempengaruhi, mengontrol serta mengendalikan tanggung jawab lembaga-lembaga memengaruhi kehidupannya”. Keberhasilan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kehendak. Hal ini bukan hanya dapat mengontrol perbuatan-perbuatan atau kemampuan-kemampuan lain. Kehendak dapat memutuskan atau menentukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan, tetapi kehendak tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau kegiatan. Kehendak hanyalah berlandaskan pada pemikiran kognitif (akal atau rasio), sedangkan tindakan berlandas pada pemikiran konatif (karsa) pada setiap manusia. Komponen utama pemberdayaan yang dimaksud disini adalah anggota organisasi, pemerintah dan masyarakat. Tujuan atau makna pemberdayaan ini meliputi : 1. Menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk tidak menggantungkan harapannya kepada pihak lain. 2. Memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia dapat menciptakan kegesitan memiliki daya dorong untuk proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan. 4. Kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sadar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berumah tangga, dan sebagainya menjadi terapi yang tepat serta mosaik dalam upaya meningkatkan
pemberdayaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. (Makmur, 2007:120121). Aparatur Pemerintah Pegawai Negeri merupakan unsur aparatur negara.Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945, yang dimaksud dengan aparatur negara adalah alatalat perlengkapan negara yang meliputi aparatur legislatif, aparatur eksekutif, aparatur yudikatif, aparatur konsultatif, dan aparatur pemeriksaan.Pegawai Negeri terdapat pada setiap aparatur negara tersebut.Oleh karena itu tepat sekali bila dikatakan Pegawai Negeri merupakan salah satu unsur aparatur negara di antara unsur-unsur aparatur negara lainnya. Pemerintah Daerah Pengertian Pemerintahan Daerah Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah (provinsi atau kabupaten) oleh pemerintah daerah dan DPRD. III.
METODOLOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.Penelitian kualitatif memiliki
karateristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data sekunder, baik yang berupa catatan-catatan, laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Dan penulis juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah : a. Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabuapten Sitaro b. Kepala Sub. Bag. Keuangan c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat d. Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjumlah 10 orang
IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah Pada Dinas Pariwisata Di Kabupaten Sitaro 1. Pengadaan Pegawai Pengadaan pegawai adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang efektif dan efisien membantu mencapainya tujuan organisasi.
2. Pembinaan Karier Sistem pembinaan karier pada hakekatnya adalah suatu upaya sistematika terencana mencakup sruktur dan proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi. 3. Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian utama sikap dasar pegawai sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan dengan lingkungan kerja sedangkan pelatihan merupakan proses membantu para pegawai untuk memperoleh efektifitas dalam pekerjaan mereka yang layak. 4. Penggajian, Tunjangan dan Kesejateraan bahwa penggajian, tunjangan dan kesejahteraan akan diberikan bagi seluruh pegawai sesuai dengan jabatan masing- masing berdasarkan prestasi kerjanya maupun berdasarkan pangkat/ golongan yang dimiliki oleh pegawai. 5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat a. Factor Pendukung Rekruitmen Aparat/Pegawai Rekruitmen aparat merupakan hal yang terpenting dalam mencari dan menciptakan aparat yang profesional.Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun rekruitmen pegawai yaitu harus digali terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dengan adanya sistem penilaian kinerja yang akan disusun.
Promosi Karier Promosi karier pada dasarnya melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) secara keseluruhan yang terhitung sejak seseorang diterima sebagai pegawai negeri sipil hingga pensiun.Dengan demikian PNS dibina dalam rangka menigkatkan profesionalisme dan hasil kerja. Tersedia Fasilitas Pendukung Mengembangkan pariwisata tidak cukup sekedar membangun objek wisata, pariwisata juga terkait dengan ketersediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, perbankan, bandara, terminal, dan travel agent.Diharapkan dengan perencanaan yang sinergi dengan seluruh elemen pariwisata, membuat para
wisatawan
merasa
betah
dan
berminat
mengulang
kunjungannya.Tersedianya fasilitas pendukung pariwisata yang ada merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan berjalan lancarnya sektor pariwisata daerah. b. Factor Penghambat Sarana dan Prasarana Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.Sarana dan Prasarana
Kualitas SDM yang masih rendah Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dasar dalam upaya pengembangan pariwisata daerah.Sumber daya manusia ini harus memiliki keahlian dan ketrampilan yang diberikan untuk memberikan pelayanan pariwisata serta menangani berbagai permasalahan kepariwisataan daerah dan berbagai persoalan yang dihadapinya.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yaitu usaha untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan berkualitas melalui pengadaan, pembinaan karier, diklat, sistem penggajian, tunjangan dan kesejahteraan guna meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Yang mana dapat dilhat dari indikator sebagai berikut : 1. Pengadaan Pegawai Proses seleksi, penarikan dan penempatan pegawai yang telah sesuai dilhat dari latar belakang pendidikan/ keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai. 2. Pembinaan Karier Sistem pembinaan karier dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja yang dititikberatkan pada sistem karier. Hal ini dilihat pada proses
penempatan pegawai yang didasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan kinerja pegawai. 3. Pelatihan dan Pendidikan Pelaksanaan diklat yang sesuai dengan kebutuhan kerja dan mampu meningkatkan kemampuan/ keterampilan pegawai dalam bekerja. 4. Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan Proses penggajian dan tunjangan kesejahteraan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan para pegawai.
Saran Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut : 1. Hendaknya pemberdayaan yang telah dilakukan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar kemampuan dan keahlian para pegawai dapat bertambah lebih baik. Seperti melakukan seleksi yang ketat dalam pengadaan serta penempatan pegawai, melaksanakan diklat yang harus diikuti oleh setiap pegawai yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. 2. Memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik untuk mendapatkan promosi sehingga dapat memacu semangat pegawai dalam bekerja.
3. Sebaiknya para pegawai yang telah memiliki kemampuan yang baik harus tetap dipertahankan agar prestasi kerja yang telah diraih akan tetap ada dan dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi. 4. Gaji dan tunjangan kesejahteraan pegawai hendaknya disesuaikan dengan beban kerja serta standar kebutuhan hidup pada saat sekarang ini. Karena harga kebutuhan hidup pada saat ini sering tidak stabil dan cenderung berada pada tingkat yang tinggi.
DAFTAR PUSTAKA
Nitisemito, S. Alex.1996.Pelatihan dan Training. Jakarta; Ghalia Indonesia
Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:PengertianDasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung,
Manulang, M., 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 1, BBPE, Yokyakarta Huberman dan Miles. 2010. Djam’an Satori dan Aan Komariah
Moekijat.
1992.
Pokok-pokok
Pengantar
Adiministrasi
Manajemen
danKepemimpinan.Mandar Maju. Bandung
Nitisemito, S. Alex.1983, Manajemen Kepegawaian, Ghalia Indonesia, Jakarta
Sastrohadiwiryo, B. Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aks
Diana dan Tjiptono.1996.Usaha Pemberdayaan
Werther, W. B. And Keith Davis.(1982). Human Resources and Personel Management.Singapore: Mc-Graw Hill.
Wursanto, Ig, Drs, 1989, Manajemen Kepegawaian, Kanisius, Jakarta
Sumber-Sumber Lain : UU No 43 Thn 1999 tentangpokok-pokok kepegawaian
RPJMD (Bappeda Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)
Dapodik Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
