IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN AKTE PERKAWINAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO. Oleh : ANCELLA VENTI RUMINGGU
ABSTRAK Ancella Venti Ruminggu, 100813176, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Penelitian ini bejudul “ Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, sadangkan pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang, yang meliputi akte perkawinan. Akte perkawinan merupakan akte yang dibuat oleh pejabat pencatatan nikah, yang membuktikan telah terjadi pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dengan fokus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan Di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu, Prosedur atau syarat pembuatan Akte Perkawinan, Akses Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kurang Adanya Disiplin Pegawai dan Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas sehingga menimbulkan kendala-kendala pada pelaksanaan Akte Perkawinan.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-funsi pemerintahan itu sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, sadangkan pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami seseorang, yang meliputi akte perkawinan. Akte perkawinan merupakan akte yang dibuat oleh pejabat pencatatan nikah, yang membuktikan telah terjadi pernikahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perrkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditelusuri lebih lanjut dua hal yang menjadi hambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan akte perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pertama, prosedur pembuatan akte perkawinan hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan akte perkawinan masi rendah. Kedua, akses ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang merupakan daerah kepulauan sehingga menyulitkan bagi masyarakat dalam mengurus Akte Perkawinan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro” (Suatu Studi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro) B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanana Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro?
C. Tujuan Penelitiana Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian adalah: Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pertama, Prosedur pembuatan akte perkawinan. Kedua, Akses ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro
D. Manfaat Penelitian a. Manfaat ilmiah
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi yang positif kearah
perkembangan
ilmu
pengetahuan
khususnya
ilmu-ilmu
pemerintahan.
Pembahasan Implementasi Kebijakan Pelayanan Akte perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro, akan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan teori-teori mengenai kebijakan publik.
b. Manfaat praktis Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi
pihak-pihak
yang berkepentingan bagi masyarakat maupun
pemerintah khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Prosedur Pembuatan Akte Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro Adapun prosedur atau mekanisme pembuatan akte perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:
Surat keterangan belum pernah kawin/sudah pernah kawin dari lurah atau kapitalau mengetahui camat
Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat nikah
Fotocopy KTP suami isteri (dilegalisir)
Fotocopy KK suami isteri (dilegalisir)
Fotocopy Akte Perkawinan orang tua (dilegalisir)
Fotocopy Akte Kelahiran suami isteri (dilegalisir)
Surai izin orang tua (untuk pasangan yang berusia dibawah 21 tahun)
Pas foto gandeng ukuran 4 kali 6 (3 lembar)
Surat pernyataan pengakuan anak (untuk pasangan yang memiliki anak)
Akte kelahiran anak yang disahkan dalam perkawinan (asli)
Formulir pengesahan anak
Izin atasan (untuk PNS, TNI dan POLRI)
Fotocopy akte perceraian (untuk pasangan yang berstatus cerai hidup) dan akte kematian (untuk pasangan yang berstatus cerai mati)
Formulir pencatatan perkawinan Untuk pasangan yang berdomisili diluar daerah agar melampirkan rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal
B. Jumlah Penduduk yang membuat Akte Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro jumlah penduduk yang melakukan pembuatan Akte Perkawinan pada tahun 2013 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 304 pasang.
C. Implementasi kebijakan Akte Perkawinan dan Permasalahannya Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehinnga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasi yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak pemerintah
baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siau Tagulandang Biaro serta masyarakat kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah sebagai berikut: Seperti yang di ungkapkan oleh informan yaitu: “ saya merasa kebijakan penyelenggaraan Akte perkawinan ini sangat memberikan banyak dampak positif bagi pihak pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro, karena akte perkawinan ini sangat penting bagi warga dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti halnya dalam mengurus kartu keluarga, Akte Kelahiran, KTP dan lain-lain yang berhubungan degan administrasi kependudukan, namun masih banyak warga yang belum memilki akte perkawinan
mungkin
karena
ketidaktahuan
prosedur
pembuatan
Akte
Perkawinan, hal tersebut menjadi alasan warga tidak membuat atau mengurus Akte Perkawinan, mungkin juga karena akses ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan daerah kepulauan sehingga masyarakat selalu menunda waktu dalam mengurus Akte Perkawinan”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan sitaro, Bapak G.B, SIP). Kebijakan tersebut dibuat memang bertujuan untuk dapat menciptakan tertibnya administrasi kependudukan, karena Akte Perkawinan ini sangat penting bagi masyarakat, namun yang menjadi hambatannya masyarakat selalu menunda
waktu dalam mengurus Akte Perkawinan, faktor keterbatasan akses ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena terletak di kepulauan Siau, sudah tentu kondisi ini menyulitkan bagi Masyarakat kabupaten kepulauan Siau Tagulandang Biaro ingin melakukan pengurusan akte perkawinan karena lokasinya berada diujung pulau. Terlebih bagi penduduk yang tinggal di Tagulandang, Biaro, dan pulau kecil disekitarnya, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dengan biaya tidak sedikit. 1. Prosedur Pembuatan Akte Perkawinan Faktor ketidaktahuan prosedur pembuatan Akte Perkawinan, akan menimbulkan hambatan tercapainya pengimplementasian kebijakan, seperti halnya dalam pelaksanaan Akte Perkawinan. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro membuat kebijakan diharapkan dapat mempermudah warga dalam pembuatan Akte Perkawinan, kebijakan tersebut juga harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan ramah agar masyarakat merasa kenyamanan dalam hal pelayanan, namun yang menjadi hambatannya yaitu adanya ketidaktahuan tentang prosedur pembuatan Akte Perkawinan 2. Akses Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro Akses Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan Akte Perkawinan, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merasa kesulitan dalam mengurus Akte Perkawinan, di sebabkan karena lokasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup jauh karena merupakan daerah kepulauan, juga harus menggunakan transportasi laut sehingga masyarakat selalu menunda waktu untuk mengurus Akte Perkawinan 3. Kurang Adanya Disiplin Pegawai Kurang adanya disiplin pegawai atau staf Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro, Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi bagi kepentingan warga. sikap
para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan
menimbulkan
hambatan-hambatan
bagi
tercapainya
tujuan
dari
pengimplementasian kebijakan. Seperti halnya dalam pelaksanaan Akte Perkawinan, jika pemerintah kabupaten membuat kebijakan untuk pengrekrutan pegawai staf yang menangani Akte Perkawinan tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut maka pelaksanaan Akte perkawinan tidak akan berjalan dengan baik 4. Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas Faktor terpenting dalam penerapan satu kebijakan khususnya mengenai Akte Perkawinan adalah sosialisasi yang baik terhadap masyarakat, dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk memberikan sosialisasi sebaik mungkin berupa seluruh informasi baik data, teori mengenai Akte Perkawinan kepada masyarakat, agar penerapan Akte Perkawinan berjalan dengan baik. Dalam hal ini pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. D. Pembahasan 1. Prosedur Pembuatan Akte Perkawinan Pelaksanaan prosedur tatacara pelaksanaan Akte Perkawinan tidak berjalan dengan baik, Ketidaktahuan prosedur atau syarat pembuatan Akte Perkawinan, sehingga membuat masyarakat tidak melakukan pembuatan Akte Perkawinan. Hal ini juga disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya Akte Perkawinan masih rendah. 2. Akses Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Akses Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga menjadi salah satu penghambat implementasi kebijakan Akte Perkawinan, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merasa kesulitan dalam mengurus Akte Perkawinan
3. Kurang Adanya Disiplin Pegawai Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani pelaksanaan Akte Perkawinan belum optimal dan kurang siap.
4. Sosialisasi berupa Informasi dari Pemerintah Kurang Jelas kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada masyarakat sehingga menimbulkan kurangnya informasi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang kebijakan pelaksanaan Akte Perkawinan.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan a. Hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro, tentang Ketidaktahuan prosedur atau syarat pembuatan Akte Perkawinan, sehingga membuat masyarakat tidak melakukan pembuatan Akte Perkawinan. Hal ini juga disebabkan karena, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akte Perkawinan masih rendah. b. Keterbatasan akses juga, mempengaruhi masyarakat dalam mengurus pembuatan Akte Perkawinan, sehingga masyarakat selalu menunda-nunda waktu dalam melakukan pembuatan Akte Perkawinan. c. Kurang adanya disiplin pegawai Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau tagulandang Biaro, dalam menangani pelaksanaan Akte Perkawinan. d. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik, sehingga kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang pelaksanaan Akte Perkawinan.
B. Saran a. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar bisa lebih meningkatkan pelayanan khususnya layanan dibidang administrasi kependudukan
dan
lebih
dekat
serta
memperhatikan
kebutuhan
masyarakat. Memperhatikan dalam segi peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, serta keamanan dalam memberikan pelayanan.
b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan prosedur yang dilengkapi dalam memperoleh suatu pelayanan menjadi suatu faktorpenghambat dalam prosedur pelayanan, maka dari itu masyarakat harus lebih memahami dan memperhatikan prosedur dalam memperoleh pelayanan. Jadi pemerintah lebih bekerja keras untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan. c. Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan. Diharapkan sebagai satu hal yang dapat mengikat dan dapat meningkatkan kualitas pegawai. d. Pemeintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentang Akte Perkawinan secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Agustino Leo, 2008. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Edward III, George C (edited), 1984. Public Policy Implementing. London England: Jai Press. Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princnton University Press Lubis Solly, 2007. Kebijakan Publik. Bandung. Mandar Maju Marzali Amri, 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: kencana prenada media group. Mayer R. Robert, 1984. Rancangan penelitian kebijakan sosial. Jakarta: CV rajawali. Moleong Lexy, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roesdakarya. Nugroho Riant, 2012. Public policy. Jakata: PT elex media komputindo. Parsons wayne, 2006. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Rabin Jack, 2005. Encyclopedia OfPublic Administration and Public Policy. Taylor & Francis: LLC U.S.A. Sinambela Poltak Lijan, 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sugiyono, 2009. Metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D. Bandung: alfabeta.
Wahab Solichin A, 1997. Analisi Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Malang: Kebijakan Publik Intermedia.
Sumber-sumber lain: -
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
-
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tahun 2013
