Kinerja Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KTP (Studi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe)
Oleh : Friedrich Henry Berhimpon
ABSTRAK Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan KTP yang diterapkan oleh pemerintah (Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe). Metode penelitian kualitatif, mengenai kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayan KTP dengan memperoleh gambaran yang sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Penelitian dilakukan pada aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe. Sebagai teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan kinerja pelayanan KTP di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih kurang memuaskan banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah terisolasi dan masih ada pemungutan biaya (pungli) saat membuat KTP. Kesimpulan : Optimalnya kinerja pemerintah pelayanan KTP sangat bergantung pada kualitas dan tingginya kinerja para petugas/pegawai yang dalam hal ini petugas/pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepualauan Sangihe. Kata kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, KTP
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai instansi penyelenggara negara, dan dengan demikian secara otomatis sebagai penyelenggara publik, yang banyak berurusan dengan publik (masyarakat luas) karena berkaitan dengan hah-hal admnistrasi kependudukan berupa pembuatan KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. B. Perumusan Masalah Bagaimana Kinerja Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe? Tujuan Penelitian Bagaimana pelaksanaan pelayanan KTP yang diterapkan oleh pemerintah (Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe). Manfaat Penelitian 1. Manfaat Secara Ilmiah 2. Manfaat Secara Praktis.
2
BAB II KERANGKA TEORI A. Kinerja Beberapa pendapat mengenai kinerja dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut : Menurut
Keban
(2004)
kinerja
merupakan
terjemahan
dari performance yang sering diartikan sebagai “penampilan”, “unjuk rasa” atau “prestasi”. Hal ini juga sependapat dengan yang dikatakan Mangkunegara (2008 : 67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yakni prestasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai. Menurut Keban (2004 : 183) pencapaian hasil (kinerja) dapat dinilai menurut pelaku yaitu: 1. Kinerja individu yang menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi. 2. Kinerja kelompok, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang elah melaksanakan tugas pokoknya sehingga dapat memberikan hasil yang telah ditetapkan oleh kelompok atau instansi. 3. Kinerja organisasi, yaitu menggambarkan sampai seberapa jauh satu kelompok telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai visi dan misi institusi. 4. Kinerja program, yaitu berkenaan dengan sampai seberapa jauh kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Selanjutnya Mangkunegara (2002:67), mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja sacara kualitas dan kuantitas yang yang dicapai seorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. .
3
B.
Pemerintah Menurut Drs. Bayu Surianingrat (1992:9) mengemukakan bahwa pemerintah
atau pemerintahan berasal dari kata perintah berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Terdapat unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintah itu : 1.
Adanya keharusan menunjukan kewajiban untuk melaksanakan apa yang harus diperhatikan.
2.
Adanya dua pihak yaitu memberi dan menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi yang menerima perintah. 4.
Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.
C. Pelayanan Publik Unit penyelenggara pelayanan publik adalah unit pada kerja instansi pemerintah secara langsung memberi pelayanan kepada penerima pelayanan publik, sedangkan pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah
pemberian layanan (melayani) keperluan orang
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan produk dan tata cara yang telah ditetapkan. D. e-KTP Dasar hukum Undang- undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa : Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk
4
dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM),Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya
Fungsi e-KTP 1.
Sebagai identitas jati diri.
2.
Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. 4.
Terciptanya
keakuratan
data
penduduk
untuk
mendukung
program
pembangunan.
Syarat e-KTP 1. Berusia 17 tahun. 2. Menunjukkan surat pengantar dari kepala desa/kelurahan. 3. Mengisi formulir F1.01 (bagi penduduk yang belum pernah mengisi/belum ada data di sistem informasi administrasi kependudukan) ditanda tangani oleh kepala desa/kelurahan. 4. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
5
BAB III METODE PENELITIAN A.
Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan
dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan yang apa adanya.
1. Jumlah Pegawai dan Kualitas Kerja Jumlah pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 36. Dengan eselonisasi : 1 orang eselon II B (pada saat ini), 1 orang eselon III A, 3 orang eselon III B, 11 orang eselon IV A, dan 20 orang staf. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Dra. O. A. Makasidamo, memandang jumlah pegawai tersebut di atas “cukup” untuk melaksanakan tugas pelayanan e-KTP dan memiliki “daya dan keahlian kerja yang memadai, Ibu kadis juga mengatakan untuk mengemban tugas pelayanan KTP tiap hari di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan: 1. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terabaikan karena faktor jumlah pegawai yang tidak cukup dan kondisi kesehatan pegawai yang tidak mendukung (banyak sakit dan cuti), dan selanjutnya jumlah pegawai yang cukup harus mampu menampung,
mengelola
dan
menyelesaikan 6
seluruh
urusan/kepentingan
masyarakat berupa penyediaan dan penyelesaian berbagai dokumen urusan-urusan tersebut. Dengan demikian capaian pengurusan berbagai dokumen berupa KTP. 2. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan KTP juga bergantung pada kualitas petugas/pegawai , perlu diprogramkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), agar para petugas/pegawai dapat bekerja dengan efektif, efisien, berkualitas, dan memiliki daya tahan kerja serta memiliki produktifitas kerja yang tinggi 2 . Penyampaian Informasi e-KTP Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur pelaksana kinerja pelayanan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada masyarakat merupakan faktor yang bisa menentukan keberhasilan dalam kinerja pembuatan Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala
e-KTP.
Dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten kepulauan sangihe mengenai penyampaian informasi dalam pelayanan e-KTP, “Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Kepala Dinas dengan mengadakan sosiallisasi kepada Kecamatan, Lurah yang kemudian mensosiallisasikan kepada Ketua RW disetiap kelurahan yang kemudian disosiallisasikan kembali kepada Ketua RT yang pada akhirnya mensosiallisasikan tentang pelayanan e-KTP, dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang pengertian e-KTP, tujuan e-KTP, manfaat e-KTP, prosedur perekaman data kependudukan e-KTP dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kinerja pelayanan e-KTP”. 3. Masalah Yang Timbul dalam Pelayanan Pembuatan e-KTP 1. Terdapat kesalahan data penduduk. Pada proses perekaman data e-KTP, operator akan mengkonfirmasi kepada penduduk bersangkutan apakah datanya sudah benar atau belum dan selanjutnya proses perekaman dilanjutkan. Namun karena banyaknya jumlah penduduk yang dihadapi dengan kapasitas operator yang terbatas dan proses perekaman hingga
7
larut malam, kelelahan operator terkadang menimbulkan kekeliruan data yang di input. 2. Aktivasi e-KTP E-KTP yang sudah tercetak perlu di aktivasi apakah data yang tercantum sudah benar atau tidak. Namun beberapa penduduk atau petugas pemerintah hanya sebatas mendistribusikan e-KTP saja dan aktivasi dilakukan dikemudian hari, sehingga menyebabkan penduduk yang memiliki jarak yang cukup jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersangkutan enggan melakukan aktivasi, 3. Kesalahan foto dengan data yang tercantum. Hal ini dimungkinkan karena adanya Human Error karena operator keliru memasukkan data penduduk pada saat proses perekaman data untuk e-KTP, 4. E-KTP tidak terbaca oleh Card Reader versi lama misalnya dengan menggunakan aplikasi Benroller 2.2. e-KTP baru terbaca dengan menggunakan aplikasi versi baru yaitu Benroller 3.0 sehingga dikhawatirkan untuk bank-bank yang masih menggunakan aplikasi lama, e-KTP tidak terbaca oleh Card Reader Bank.
4. Keadaan Sarana dan Prasarana Dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang oleh informan dipandang cukup memadai tentang daftar inventaris barang, diharapkan pekerjaan dalam kantor maupun luar kantor dapat berjalan dengan lancar. Ibu Kadis mengatakan dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten Kepulauan, dimana penduduk tersebar di sejumlah wilayah kepulauan yang serba sulit dan terbatas berbagai aspek, maka kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu meningkatkan jumlah sarana dan prasarana guna memperlancar pelaksanaan kerja setiap hari dan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan e-KTP
8
5. Prosedur dan Kemudahan Pelayanan KTP Bagi Masyarakat di Wilayah Terisolasi Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Drs.Godfied Kekenusa, ME menyatakan bahwa pelayanan telah sesuai prosedur dan untuk memudahkan pelayanan e-KTP bagi masyarakat yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten dengan cara melakukan kunjungan kerja, menjadi petunjuk bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan bekerja sesuai prosedur pelayanan dengan baik dan amat terlebih telah melakukan langkah-langkah proaktif dan agresif di dalam menyelenggarakan pelayanan KTP. Dengan demikian para petugas/pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe senantiasa bekerja berdasarkan prosedur kerja, bekerja selalu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bekerja sesuai dengan prinsip-prisip pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2010 tentang pelayanan publik sesuai peraturan-peraturan lainnya, serta bekerja berdasarkan “job description” sebagaimana diatur dalam Perda Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Mekanisme Pelayanan e-KTP 1. Penduduk wajib KTP datang dengan membawa surat panggilan pertama mendatangi tempat pelayanan. 2. Penduduk mendaftar
dan memperlihatkan surat panggilan + KTP Lama.
Petugas mencocokkan dan mencatat serta memberikan nomor panggilan. Penduduk menunggu di ruang tunggu. 3. Petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. 4. Petugas Operator melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan penduduk, dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. 5. Petugas Operator melakukan pengambilan dan perekaman pas foto. 6. Petugas Operator melakukan perekaman tanda tangan penduduk
9
7. Penduduk dengan dibantu petugas melakukan proses scan iris mata. 8. Petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari. 7. Pemungutan Biaya Biaya yang timbul akibat pengurusan setiap dokumen harus dalam jumlah yang wajar dan pantas sesuai dengan kemampuan masyarakat. Biaya dipungut harus sesuai dengan beban kerja dan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Tanggapan Wilmar Hormati salah satu anggota masyarakat mengatakan terhadap pungutan biaya atas sejumlah urusan masyarakat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dipandang tidak sesuai dengan ketentuan dan masih wajar atas pengurusan dokumen seperti dalam pengurusan KTP karena ditemukan bahwa: Pada pengumuman di papan pengumuman kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, biaya KTP sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), namun petugas menagih biaya kerja sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
8. Kendala Pelayanan e-KTP Pinus Reinard salah satu anggota masyarakat mengatakan masih terdapat banyak anggota masyarakat yang terhambat karena tertunda mendapatkan pelayanan sejumlah urusan/dokumen seperti e-KTP pada saat datang di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe salah satunya tidak dilengkapi oleh rekomendasi dari kepala desa/lurah. Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemimpinan dan petugas/pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar senantiasa memperhatikan kelengkapan persyaratan atas setiap pengurusan dokumen dengan menyebarkan pengumuman kepada masyarakat sampai pada tingkat desa/kelurahan dan pada tingkat dusun. 10
BAB VI PENUTUP A.
Kesimpulan
1.
Kinerja Pemerintah yang dalam hal ini kinerja petugas/pegawai di kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengalami kemajuan, sehingga memungkinkan terjadi peningkatan terhadap pelayanan untuk masyarakat membuat KTP. 2.
Capaian kinerja pemerintah yang mencakup kemampuan petugas untuk
memberikan pelayanan, disiplin petugas, tanggung jawab petugas dalam pelayanan,
kecepatan
petugas
dalam
memeberikan
pelayanan
dan
kejelasan/kesesuaian petugas yang melayani cukup memuaskan dan perlu ditingkatkan. 3.
Capaian pelayanan KTP yang mencakup kemudahan pelayanan,
kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kewajaran biaya dan keamanan dalam mendapatkan pelayanan juga berkategori cukup memuaskan. 4.
Optimalnya kinerja pemerintah dalam pelayan KTP sangat bergantung
pada kualitas dan tingginya kinerja para petugas/pegawai yang dalam hal ini petugas/pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepualauan Sangihe. 5.
Belum optimalnya kinerja pemerintah yang dalam hal ini petugas/pegawai
di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pelaksana pelayanan KTP. B.
Saran
1.
Kepada petugas/pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai penyelenggara pelayanan KTP, kiranya dapat meningkatkan kinerja berupa : 11
a).
Peningkatan disiplin
b).
Peningkatan tanggung jawab kerja, tanggung jawab atas mutu pelayanan.
c).
Kecepatan kerja mencakup penguasaan/ketepatan pengoperasian alat-alat penunjang kerja, tidak menunda-nunda waktu dan menekankan pola kerja berorientasi pada capaian hasil dalam waktu tertentu sehingga dapat terukur prestasi kerja.
d).
Kerja yang jelas dan transparan yakni petugas harus tahu persis apa yang harus dikerjakan oleh tiap orang/tiap bidang, harus jelas siapa yang melayani dan petugas menangani harus kompeten pada keahlian dan kewenangannya, orientase kerja harus persis dengan visi dan misi kerja dan tidak dikaburkan oleh kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan.
e).
Persyaratan administrasi/pengurusan dokumen harus harus jelas termasuk biaya yang dibebankan.
2.
Kepada petugas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat luas diharapkan :
a).
Melayani masyarakat dengan sopan, mengedepankan keramatamahan dan memperlakukan masyarakat dengan penuh perhatian.
b).
Banyak memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan seperti pemberian informasi pelayanan yang jelas dan menjauhkan tindakan-tindakan yang menyulitkan pelayanan seperti tidak meremehkan, tidak koperatif, dan arogan.
c).
Persyaratan-persyaratan untuk sesuatu urusan/dokumen harus benar-benar sesuai dan transparan disertai publikasi yang luas agar diketahui masyarakat luas.
d).
Petugas harus memperlakukan masyarakat secara adil tanpa memandang bulu dan status sosial dalam penyelenggaraan pelayanan. 12
e).
Biaya yang dibebankan harus wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak memberatkan berhubung perekonomian masyarakat sangihe masih berkategori rendah.
f).
Petugas harus menjamin kenyamanan dalam proses pelayanan.
3.
Mengingat Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah kabupaten kepulauan
berarti masyarakat tersebar di pulau-pulau seperti : kahakitang, mahangetang, para, kalama, bebalang, tatoareng, marore, tinakareng, dll menjadi petunjuk bahwa apabila konsentrasi pelayanan masyarakat untuk pengurusan sejumlah dokumen catatan sipil berpusat di ibu kota kabupaten yakni Tahuna sangat menyulitkan masyarakat karena faktor biaya yang membengkak, resiko badai laut akibat cuaca yang berubah-ubah untuk perjalanan laut, prasarana jalan yang rusak untuk perjalanan darat, banyak waktu yang terbuang dan kendala-kendala yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai solusi untuk memudahkan keterjangkauan pelayanan di wilayah yang sulit terisolasi, para pegawai di tingkat kecamatan, kelurahan, aparat pemerintah desa harus dilatih standar kualitas pelayanan disertai penyediaan biaya untuk mendukung tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna memudahkan pelayanan seara langsung kepada masyarakat dan biaya tinggi ditekan serendah mungkin. 4.
Saat ini penyelenggaraan elektronik KTP (e-KTP) masih mengacu kepada
undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sehingga diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur tentang penyelengaraan e-KTP agar menghidari terjadinya tumpang tindih (over lapping) peraturan dengan kinerja pada saat pelayanan e-KTP dilaksanakan. 5.
Kepada para petugas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama aparat pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan/desa yang kompeten menunjang kerja, harus dialokasikan dana untuk biaya-biaya pelatihan berupa pelatihan penguasaan alat/sarana kerja yang serba
13
elektronik, pelatihan tentang teknik kerja dan kebutuhan lain yang dipandang menunjang kinerja petugas secara standart. 6.
Peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses
pembuatan KTP sangat diperlukan agar pelaksanaan pembuatan KTP dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.
14
DAFTAR PUSTAKA Djarwanto Ps, 1998, Petunjuk teknis penyusun skripsi, BPFE Yogyakarta Faisal Sanafiah, 1995, Format-Format Penelitian Sosial – Dasar-Dasar dan Aplikasi, Rajawali Pers, Jakarta. Keban Yeremmis T, 1995. Indikator Kerja Pemda : Pendekatan Manajemen Dalam Kebijakan. Yogyakarta: Mangkunegara,Anwar Prabu,2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia,Jakarta : Reflika Aditama. Surianin Subarsono AG. 2005.Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori, dan Aplikasi.Yogyakarta:Pustaka Belajar Usman,Husiani.2009. Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Kedua).Jakarta : Bumi Askarakrasi Widodo,Joko.2006.Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Jakarta: Bayumedai Publishing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 “pelayanan publik”,2010,Kementrian
Komunikasi
dan
Informatika
Republik
Indonesia. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
“keterbukaan informasi public” 2010, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. PERDA Sangihe Nomor 15 Tahun 2008
15
