PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMPASO I
Oleh : PHIPILI MACAWALANG
ABSTRAK
Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakikat, tujuan, strategi ataupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 semakin menguatkan posisi daerah dalam upaya meningkatkan disegala bidang, dan telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan, desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di pedesaan, merupakan suatu upaya pemerintah dalam menempatkan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil. Karena itu program pembangunan disentra pengembangan agribisnis pada hakekatnya adalah kegiatan awal untuk memacu pembangunan ekonomi pertanian pasca otonomi di pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan manejerial aparat pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian yang ada di Kecamatan Tompaso I, hal ini didasari dari pengamatan penulis yang bernotabene berkeluarga besar disalah satu desa yang berada di Kecamatan Tompaso I sehingga bisa mengamati bagaimana peranan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukan kemampuan peranan pemerintah daerah yang ada di Kecamatan Tompaso I ternyata cukup baik namun perlu ada tambahan melalui perekrutan, pendidikan dan latihan agar mampu meningkatkan sumber daya manusianya.
Key Words : Peranan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pembangunan, Pertanian
1
PENDAHULUAN Pandangan baru tentang paradigma pembangunan tersebut menitik beratkan pada strategi pembangunan dari bawah ke atas dengan didasarkan pada mobilisasi sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk wilayah itu. Strategi ini harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki prakarsa dan daya kreasi tinggi untuk itu perlu campur tangan pemerintah melalui berbagai macam usaha/kegiatan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah di pedesaan, merupakan suatu upaya pemerintah dalam menempatkan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kecil.Karena itu program pembangunan disentra pengembangan agribisnis pada hakekatnya adalah kegiatan awal untuk memacu pembangunan ekonomi pertanian pasca otonomi di pedesaan. Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah menjadi sangat penting.Pergeseran spirit tersebut di tandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan antara lain : UndangUndang No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Undang-Undang No 12 Tahun 2008,telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan,desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2008 tentang pemerintahan kecamatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 tentang pemerintahan kelurahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Inti dari peraturanperundang-undangngan tersebut adalah penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiriatas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahanmelainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagaikepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi “Perangkat Daerah” yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah kecamatan. 2
Camat adalah penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintah dari bupati atau walikota yang bersangkutan.Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah” yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Membuat hubungan antara camat dengan kepala desa maupun para aparatur dinas teknis bersifat koordinatif. Perkembangan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari beberapa faktor, termasuk Visi, Misi, arah pembangunan daerah ( RPJP, RPJMD, RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan dan respon masyarakat, kondisi geografis, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta tingkat investasi dari investor ke daerah tersebut. Kabupaten Minahasa selama ini dikenal dengan sebagai lumbung beras regional untuk beberapa wilayah kecamatannya. Sebagai daerah yang subur dan kaya akan hasil alam melalui pertaniannya, menjadikan Minahasa memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan hasil-hasil pertanian untuk daerah-daerah sekitarnya.Hal ini merupakan suatu posisi strategis dalam pengembangan perekonomian daerah dimasa mendatang.Dalam konteks ini diperlukan penanganan yang lebih terencana, terpadu dan komprehensif dalam menata seluruh potensi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan suatu pemerintahan yang lebih menekankan dan memberikan perhatian penuh pada aspirasi masyarakat, pemenuhan hak dasar masyarakat (Civil Society Service) dan berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dengan tetap memperhatikansetiap potensi dan hasil-hasil produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif (Competitive Adventive), memiliki nilai jual yang tinggi, ditengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal tersebut diatas dapat dicapai, jika kinerja Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan, dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi dalam menghadapi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor–faktor yang berpengaruh dan berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan pembangunan yang adaftif kreatif yang intinya mengacu pada Visi, Misi dan program pembangunan yang berbasis pada analisis lingkungan strategis. Pemerintah daerah yang merupakan pembuat kebijakan atau program kerja serta pelaksana pengembangan pembangunan suatu daerah harus bisa membuat suatu kebijakan atau program kerja yang menunjang terhadap pembangunan suatu daerah baik dalam bentuk RPJMD maupun RPKD.“Di Negara berkembang termasuk Indonesia, Negara atau pemerintah mempunyai peranan yang sangat dominan dalam proses pembangunan Negara, tidak hanya sumber dana melainkan juga sebagai perencana sekaligus pelaksana pembangunan.” (Leokman seostrisnan, 1998: Pemerintahan Daerah Indonesia). Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang merupakan unit terdepan setelah desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat ditingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan pertanian.
3
Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kecamatan yang tangguh dan didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintahan kecamatan harus benar–benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dari pengamatan awal di lapangan, kondisi masyarakat di Kecamatan Tompaso masih banyak yang tidak memiliki modal yang cukup untuk bertani, yang dikategorikan masyarakat tidak mampu, dan juga kelembagaan masyarakat yang terbentuk belum mampu menunjukkan kemandiriannya, masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta kelembagaan swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada diwilayah itu masih sangat lemah atau kurang berfungsi sehingga peranan, kekuatan, dan aktivitasnya masih sangat terbatas. Sasaran pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih mandiri dan tersedianya infrastruktur penunjang perekonomian di pedesaan. Hal ini berarti, pemerintah tidak menempatkan masyarakat sebagai pihak yang lemah yang selalu bergantung pada pemerintah.Akan tetapi, pemerintah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki potensi, sehingga perlu dibangkitkan kesadaran, motivasi, mendorong serta mengembangkan potensi sumber daya yang mereka miliki. Rumusan Masalah Dari pernyataan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan masalah (problem questions) sebagai berikut : 1. Bagaimana peranan pemerintah kecamatan dalam pembangunan Pertanian di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa? 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan pertanian di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa? Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan yaitu: 1. Untuk mengetahui peranan pemerintah kecamatandalam pembangunan pertanian di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan pertanian, di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut : 1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam proses membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakannya sebagai pengelola pembangunan daerah.
4
2. Sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya pada aspek peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pertanian. Metode Pengumpulan dan Analisa Data Alasan penulis sehingga kecamatan ini dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu salah satu kecamatan penghasil padi di Kabupaten Minahasa. Peneliti mengambil lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : a. Pertimbangan eksternal Kecamatan Tompaso sebagai wilayah strategis dalam usaha pertanian padi di Kabupaten Minahasa, dan memiliki potensi penghasil beras dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Sulawesi Utara. b. Pertimbangan internal Pertimbangan akses terhadap data penelitian yang lebih mudah dan efektif dan efisien dalam pengolahan dan akurasi data nantinya mengingat Kecamatan Tompaso sebagai tempat peneliti tumbuh besar serta disini keluarga peneliti berasal.Berdasarkan pertimbangan tersebut fokus lokasi penelitian berada pada kantor Camat Tompaso Kabupaten Minahasa. Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisa secara deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Sesuai sifatnya yang kualitatif, maka akan disajikan data dan uraian secara verbal (bahasa). Apabila ada angka-angka yang muncul dalam penelitian ini berarti hanya digunakan sebagai alat bantu untuk pendukung analisa. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh serta hasil study lapang maupun study literature untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini maka perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain : 1) Pemerintah daerah yang di maksud dalam penelitian ini adalah pemerintah tingkat kecamatan dipimpin oleh camat dibantu oleh sekertaris, seksi dan staf kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta penyelenggraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. 2) Peranan pemerintah kecamatan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan/dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tompaso dalam menyelenggarakan pemerintahansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. peranan pemerintah kecamatan dalam penelitian ini yaitu dukungan terhadap program kegiatan pembangunan di bidang pertanian, misalnya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengawasan. 1. Pembinaan dapat di artikan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga tugas tersebut di laksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapakan (Nawawi, 1995:60), indikator pembinaan pemerintah kecamatan dalam pembangunan pertanian , berupa ; a. Pembinaan camat terhadap aparat kecamatan b. Bimbingan pemerintah kecamatan terhadap masyarakat c. Pembinaan pemerintah kecamatan terhadap UPTD 5
2. koordinasi yaitu upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna (PP. No. 6 tahun 1988). Indikator koordinasi pemerintah kecamatan dalam penelitian ini, berupa ; a. Koordinasi pemerintah kecamatan dengan UPTD b. Koordinasi pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa/kelurahan 3. Fasilitasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mempermudah kegiatankegiatan dalam mencapai tujuan tertentu, indokator fasilitasi pemerintah kecamatan dalam penelitian ini, berupa ; a. Fasilitasi dalam pelayanan informasi b. Memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang kecamatan. c. Memfasilitasi unit pelaksana teknis 4. Pengawasan yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian), indokator pengawasan pemerintah kecamatan dalam penelitian ini, berupa pengawasan pemerintah kecamatan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni sejumlah hal yang dapat menjadi daya dukung maupun penghambat tehadap implementasi kebijakan dalam pembangunan di sektor pertanian di Kecamatan Tompaso. Kerangka Teori Dilihat dari peranan pemerintah kecamatan yang sangat penting dalam pembangunan di setiap daerah, pembangunan meliputi berbagai aspek kehidupan maka peranan pemerintah daerah dalam artian pemerintah kecamatan, yang akan lebih lanjut di bahas dalam penelitian ini hanya sebatas pembangunan di bidang pertanian, peranannya berupa; Pembinaan adalah memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tenteng bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga tugas tersebut di laksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapakan (Nawawi, 1995:60). koordinasi yaitu Upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna (PP. No. 6 tahun 1988). Fasilitasidapat diartikan sebagai suatu proses untuk mempermudah kegiatankegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Pengawasan yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang P.Siagian). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi ”Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Artinya camat yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah . kecamatan mempunyai tugas membantu penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta mengawasi kinerjanya sesuai dengan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 6
Defenisi pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik,budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (improvement), pertumbuhan (growth) dan perubahan (change) (Iqbal dan Sudaryanto, 2008).Konsep pembangunan pertanian sebagaimana diuraikan, membawa implikasi adanya keterlibatan masyarakat, lembaga sosial, organisasi sosial untuk memberikan dukungan maksimal selain sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian, pembangunan pertanian yang dilaksanakaan oleh pemerintah daerah melalui sektor pertanian dapat diartikan sebagai suatu langkah atau kegiatan agar dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah memegang peranan penting dalam membina, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi serta mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah kecamatan.
Metode Penelitian Dasar penelitian adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mangumpulkan dan menganalisa suatu kebijakan atau proses tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang peranan pemerintah daerah tingkat kecamatan dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa. Subjek penelitian ini adalah perangkat daerah tingkat Kecamatan dan lembaga pelaksana teknis kebijakan seperti dinas dan badan dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Minahasa, dengan metode Purposive Sampling maka dipilih informan yang merupakan pimpinan dan perangkat kerja dari SKPD yang menyangkut perolehan data dalam penelitian ini, yaitu ; 1. Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2. Badan Punyuluhan dan Ketahanan Pangan, 3. Pemerintah Kecamatan Tompaso, 4. Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tompaso, 5. Tokoh-tokoh masyarakat. Metode yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder : a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer di peroleh melalui : a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Interview atau Wawancara mendalam (in dept interview) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 7
b.
Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data skunder diperoleh melalui : a. Studi pustaka, yaitu bersuber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penulusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet. b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.
PEMBAHASAN Tompaso adalah merupakan sebuah kecamatan diKabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, di Indonesia. Desa – desanya terdiri dari : Liba, Tempok, Tempok Selatan, Kamanga, Toure, Tember, Pinawetengan 1, Pinawetengan 2, Tolok, Tompaso 2, Talikuran, Sendangan, Tonsewer, dan Pinaesaan Dan dari semua itu Kecamatan Tompaso terdiri atas 14 desa/kelurahan, dengan ibu kota kecamatan terletak pada desa Liba. Batas – batas wilayahnya mencakup; Utara : Kecamatan Kawangkoan Timur : Kecamatan Langowan Barat dan Kecamatan Remboken Selatan : Kecamatan Langowan Barat Barat : Kecamatan Kawangkoan Untuk mengefektifkan perencanaan pembangunan nasional, pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan, mengindikasikan adanya komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan dan mensinergikan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa membentuk Peraturan Daerah No. 1 tahun 2009 mengenai Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20092013.Menurut data dan informasi yang didapat selama penelitian latar belakang dari kebijakan RPJMD 2009-2013 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004 – 2009. 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2013 5. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8
Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah daerah, menurut data dan informasi yang di dapat selama penelitian bahwa tujuan dari RPJMD 2009-2013 adalah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat serta menjamin pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Minahasa yang lebih efektif dan efisien berdasarkan prinsip–prinsip transparansi, konsistensi, akuntabel, partisipatif dan demokrasi, sehingga lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Minahasa, yang menjadikan “Minahasa sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Utara dalam Pembangunan Manusia”. Pelaksanaan pembangunan khususnya di sektor pertanian tidak terlepas dari pengaruh pemerintah kecamatan. untuk itu, pemerintah kecamatan mempunyai peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran, seperti apa peranan yang dilakukan oleh pemerintah di Kecamatan Tompaso Satu dalam memberikan daya dukung terhadap pembangunan dengan keberadaan sektor pertanian di daerah ini. Selain itu dalam penelitian ini akan mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pertanian yang dilakukan pemerintah daerah di Kecamatan Tompaso Satu Kabupaten Minahasa. Peran yang dilakukan Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kecamatan Tompaso Satu Kabupaten Minahasa dalam kaitannya dengan variabel penelitian dalam mendukung pembangunan sektor pertanian,sebagai berikut : 1. Pembinaan Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh camat dari hasil penelitian adalah dalam mengembangkan potensi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersifat pemberian bimbingan yaitu memberi arahan-arahan, memberi petunjuk, camat juga terkadang memberikan kesempatan untuk aparat melakukan konsultasi dalam bentuk pemberian penjelasan, memberi masukan kepada aparat. Dari data yang di dapat selama penelitian, bentuk pendidikan latihan (Diklat) yang di ikuti oleh aparat kecamatan berupa Diklat struktural dan Diklat teknis fungsional. Hal ini merupakan gambaran bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Camat Tompaso Satu dalam meningkatkan kinerja aparat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan dengan mengikutkan aparat untuk mengikuti pendidikan dan latihan. Dari hasil observasi di lapangan adapun bentuk pembinaan camat dalam memberikan contoh kedisiplinan terhadap bawahan berupa ketepatan waktu datang dan pulang, atribut kedinasan pada saat jam kerja, serta keberadaan di kantor pada saat jam dinas. Tentang ketepatan waktu hadir, baik itu datang dan pulang kantor, camat pada waktu-waktu tertentu seringkali juga dipengaruhi oleh adanya tugas atau kepentingan lain yang dilaksanakan pada waktu tersebut, sehingga kadangkala camat langsung ke lokasi tugas dan atau pulang juga demikian. Pembinaan pemerintah kecamatan terhadap masyarakat, tentunya bukan hanya camat dan aparat kecamatan yang berperan, melainkan seluruh aparat di kecamatan termasuk UPT/ instasi ataupun pihak pemerintah desa dalam hal peningkatan sumber daya manusia dalam masyarkat untuk pembangunan pertanian. 2. Koordinasi
9
Koordinasi pemerintah daerah kecamatan ini diterlebih khususkan kepada UPTD / Pemerintah Desa, itu dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna (PP. No. 6 tahun 1988). Dari hasil observasi di lapangan, memang ada fungsi koordinasi pemerintah kecamatan dengan semua instansi yang ada di wilayah kecamatan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan, koordinasi tersebut di lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai pada evaluasi program yang telah dilaksanakan. Dari data yang di dapat dari hasil wawancara dengan informan mengenai koordinasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan bersifat rapat kerja, rapat koordinasi, permintaan penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang umumnya di lakukan dengan cara mengundang untuk datang dalam suatu forum. 3. Fasilitasi Dari data dan hasil observasi yang di dapat selama penelitian bentuk fasilitasi pemerintah kecamatan dalam hal pelayanan khususnya mengenai pembangunan sektor pertanian yaitu pemberian rekomendasi mendapatkan bantuan, seperti bantuan pupuk, bantuan dana, persetujuan pembentukan kelembagaan kelompok tani, serta fasilitasi dalam persetujuan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK). Inti dari wawancara beberapa informan menyatakan bahwa tanpa persetujuan dari pihak kecamatan segala bentuk bantuan, pengusulan pembentukan kelompok tani dan RDKK, maka berkas masyarakat tidak dapat di teruskan ke dinas terkait. Jadi, peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi masyarakat hanya sebatas mengetahui dan menyetujui berbagi kepentingan masyarakat. Dari hasil observasi di lapangan fasilitasi penyelenggraan musrembang oleh aparat kecamatan memang tidak mudah di lakukan, olehnya itu penggalian gagasan/ide yang langsung bersumber dari masyarakat di lakukan secara berjenjang. 4. Pengawasan Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan di wilayah kecamatan merupakan salah satu langkah agar program /kegiatan yang dilakukan di wilayah kecamatan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga membutuhkan pemantauan atau monitoring dari pengawasan pihak kecamatan. Dari pernyataan diatas bahwa pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di kecamatan, seperti UPT sebagi pelaksana teknis kegiatan terhadap masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dari data yang didapat selama penelitian bentuk pengawasan pemerintah kecamatan khususnya dalam pembangunan di sektor pertanian sebagai berikut: Pengawasan pembangunan fisik, Pengawasan pupuk, Pengecekan pupuk, Pengcekan harga gabah, dan Pemantauan penggunaan anggaran tiap tahun. Tindakan korektif adalah langkah selanjutnya dalam pangawasan yang di lakukan Pemerintah Kecamatan Tompaso I, karena tindakan korektif merupakan perbaikan atau penyempurnaan kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses kegiatan. Tindakan ini dapat dilaksanakan segera setelah ditemukannya kesalahan yang disertai pemberian arahan maupun penyempurnaan terhadap rencana, peraturan dan sebagainya, demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
10
Faktor Pendukung Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan pertanian di Kecamatan Tompaso SatuKabupaten Minahasa dari data yang di dapat selama penelitian, yaitu ; Dukungan kelembagaan masyarakat, Sarana dan prasarana yang memadai dan Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dukungan Kelembagaan Masyarakat Dukungan dari masyarakat, hal ini terlihat dari sumbangan dan gagasan yang diberikan masyarakat dalam perencanaan, terlibatnya kelembagaan masyarakat, utamanya kelompok tani dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan akan memudahkan bagi pemerintah dalam merealisasikan sebuah rencana program kegiatan, dengan adanya kelembagaan masyarakat tersebut, tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara hasil pasca program. Dengan adanya kunjungan berkala yang dilakukan UPTD , diharapkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat berkembang. Dari beberapa data yang penulis peroleh terkait tingkat pertisipasi kelembagaan masyarakat misalnya gapoktan dan kelompok tani dalam penyuluhan cukup positif. Sebagai contoh, dalam penyuluhan mengenai penyakit tanaman padi di Desa Aka-akae pada januari 2011 di hadiri 45 anggota masyarakat. Hal ini kemudian menunjukkan adanya sebuah partisipasi dari masyarakat dalam hal pembinaan, yang di prakarsai oleh kepala desa dan lurah, UPTD, bahkan oleh pemerintah kecamatan. Intisari wawancara dengan beberapa masyarakat, secara garis besar jawaban mereka menghadiri pembinaan tersebut adalah adanya hal baru yang mereka dapatkan dengan mengikuti ataupun menerima arahan-arahan dari pemerintah setempat. Sarana dan Prasarana Faktor sarana dan prasarana menurut sebagian besar informan kantor Kecamatan Tompaso I mempengaruhi proses penggerakan staf. Namun ada pula informan yang mengatakan bahwa sarana dan prasaran bukan merupakan faktor yang mempengaruhi proses penggerakan staf. Dalam hal sarana dan prasarana sudah cukup memadai, hal ini kemudian menjadi daya dukung terhadap pelaksanaan setiap program/kegiatan yang akan di laksanakan di KecamatanTompaso Satu. berikut di sajikan sarana dan prasrana yang ada di kantor camat Tompaso Satu. Adapun sarana dan prasarana pertanian yang ada di wilayah kecamatan Watang Sidenrang, terdiri dari ; Balai penyuluhan pertanian, UPT dinas pengelolaan sumber daya air, kios saprodi, sanggar tani, dan fasilitas umum lainnya. Gedung Kantor Kecamatan Tompaso I terdiri dari; Ruangan camat, Ruangan sekertaris camat, Ruangan kepala seksi, ruangan aula, ruangan UPTD yang belum mempunyai kantor tersendiri. Sarana teknologi dan informasi berupa, PC komputer 8 buah, printer 5 unit , laptop 3 unit. Sedangkang Prasarana pendukung lainnya mobil 2 unit, motor 3 unit. Swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemasaran hasil pertanian di kabupaten Minahasa hanya sebagian kecil petani yang hasil produksinya di jual ke instansi pemerintah misalnya Dolog (depot logistik), kebanyakan
11
mereka menjualnya ke pedagang-pedagang swasta dengan harga yang di tentukan oleh mereka. Dari hasil observasi di lapangan dapat di simpulkan bahwa pemasaran hasil pertanian yang di lakukan petani memang kebanyakan di jual kepada pengusaha penggilingan, di bandingkan di jual kepada Kopersi Unit Desa (KUD), Bulog maupun lembaga pemerintah. Pembelian harga gabah oleh swasta memang tidak sama dengan harga yang ditentukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), namun ini tdak berpengaruh besar tehadap harga yang sebenarnya diterima oleh petani. Intisari dari harapan masyarakat terhadap peran yang di lakukan oleh pemerintah dalam menentukan harga petani mengharapkan adanya kestabilan harga dengan membuat aturan-aturan yang lebih ketat terhadap pemasaran hasil pertanian. Peran LSM di Kabupaten Minahasa terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat pada setiap subsektor. Seperti misalnya, Forum Pemerhati pertanian, Forum Pemerhati Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Minahasa, dan lain-lainya. Hal ini kemudian menunjukkan adanya peran dari lembaga swadaya masyarakat untuk kemudian membantu tugas-tugas pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mengawasi dan melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat. Faktor Penghambat Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan pertanian di Kecamatan Tompaso Satu Kabupaten Minahasa, yaitu ; Keadaan wilayah sasaran, Sumber daya manusia, dan Pola pikir masyarakat. Keadaan Wilayah Sasaran Letak beberapa desa yang ada di Kecamatan Tompaso I masih tergolong jauh dari kecamatan maupun jarak ke ibu kota kabupaten, hal ini menjadi kesenjangan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana pertanian. Disisi lain kondisi geografis Kecamatan Tompaso I dari data yang di dapat selama penelitian yaitu adanya kondisi geografis yang tidak sama, wilayah datar, berbukit, dan bergunung. Hal ini kemudian mempengaruhi dibangunnya infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, dan jalan tani/produksi di wilayah Kecamatan Tompaso Satu secara merata. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia mempunyai peran penting di dalam Implementasi Kebijakan Publik karena fakta menunjukkan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan serta bagaimanapun akuratnya dalam memfungsikan aturan tersebut jika personil yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan (implementator) kurang memiliki kemampun untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Kemampuan biasanya dapat dilihat dari tingkat pendidikan serta penguasaan tugas-tugas yang dilaksanakan. Disamping itu harus ada pula ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dengan keahlian yang harus dimiliki sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan, aspek ini biasanya dikenal dengan aspek kuantitas sumber daya manusia. Dari data yang didapat selama penelitian jumlah keseluruhan aparat yang ada di Kecamatan Tompaso Satu sebanyak 28 orang, 15 orang diantaranya adalah pegawai negeri
12
sipil dan 13 orang masih menjabat sebagai tenaga honorer, menurut jenis kelaminnya 14 diantaranya adalah perempuan dan selebihnya laki-laki. Hasil observasi dilapangan, tingkat pendidikan tenaga struktural dan fungsional aparat Kecamatan Tompaso I masih tergolong rendah dalam sumber daya manusia. Rata-rata tingkat pendidikan terakhir mereka adalah Sarjana S-2 1 orang (3,8 %), Sarjana S-1 sebanyak 5 orang (19,2 %), dan Sarjana Muda sebanyak 3 orang (11,5 %), selebihnya adalah SMA/sederajat sebanyak 16 orang (61,5 %), sedangkan pendidikan tingkat SMP sebanyak 2 orang (7,6 %). Sementara dilihat dari golongan kepangkatan dari 15 pegawai negeri sipil yang ada di kantor Kecamatan Tompaso Satu yang memiliki frekuensi tertinggi adalah golongan II sebanyak 7 orang (46,8 %), di susul golongan III sebanyak 6 orang (40 %), golongan IV sebangyak 1 orang (6,6 %) dan golongan I sebanyak 1 orang (6,6 %). Terlihat yang mendominasi adalah aparat kecamatan dengan tingkat pendidikan SMA/sederjat maka hal ini mempengaruhi kinerja yang ada di kantor Kecamatan Tompaso Satu.
Pola Pikir Masyarakat Pola pikir masyarakat timbul dari realitas pembangunan yang hasilnya nyata dan telah dinikmati oleh masyarakat, salah satunya mengenai bantuan pemerintah. Namun dengan pola pikir masyarakat terhadap bantuan pemerintah tersebut dapat manjadi sebuah ketergantungan, dimana inti dari sebuah pembangunan pertanian adalah kemandirian bukan membuat sebuah ketergantungan (charity) masyarakat terhadap fasilitator (Pemda). Disamping itu terkadang ada keluhan bahwa pemerintah kurang memperhatikan mereka padahal pihak pemerintah desa dan pemerintah kelurahan maupun pemerintah kecamatan berusaha memfasilitasi mereka dengan memudahkan akses mereka untuk mendapatkan bantuan namun beberapa wawancara dengan kelompok tani tersebut inginnya didatangi oleh pemerintah untuk diberikan bantuan tanpa adanya usaha terlebih dahulu. Oleh karena itu, program-program pemberadayaan masyarakat seringkali sangat tidak efisien dan keberhasilannya sangat tergantung pada besarnya subsidi pemerintah.
PENUTUP Kesimpulan Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut ; 1. Peranan pemerintah kecamatan dalam mendukung pembangunan pertanian di Kecamatan Tompaso I, diantaranya yaitu : 1) Bentuk Pembinaan pemerintah kecamatan dalam pembangunan di bidang pertanian dari fokus penelitian bahwa pembinaan yang di lakukan terbagi dalam tiga, yaitu pertama pembinaan kepada aparat kecamatan yang di lakukan oleh Camat Tompaso I dalam bentuk pembinaan keteladanan, kedisiplinan, serta pendidikan dan latihan. Kedua, pembinaan terhadap masyarakat berupa perintah langsung kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk di sampaikan kepada masyarakat, serta rangsangan lain seperti pembanguan infrastruktur pertanian berupa jalan tani dan saluran irigasi. Ketiga, pembinaan terhadap UPTD Pemerintah Kecamatan Tompaso I hanya pemberian informasi data mengenai gambaran umum yang menjadi lokasi kegiatan, di akui pembinaan dalam peningkatan kualitas aparatur secara langsung di lakukan oleh dinas terkait. 2) Kordinasi pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan, dari data dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa koordinasi yang di lakukan aparat 13
kecamatan dengan instasi terkait maupun pemerintah desa sangat efektif dan bahkan mudah di lakukan. Terlihat adanya hubungan kerja antara pihak kecamatan yang selalu melakukan rapat-rapat kerja, rapat koordinasi, rapat evaluasi, konsultasi, serta penyampaian-penyampaian mengenai proses kegiatan pembangunan. Informan menilai koordinasi dengan kecamatan memang sangat di butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan hal ini mengindikasikan bahwa unit kerja pemerintahan yang ada di Kecamatan Tompaso I sadar mengenai pentingnya sebuah koordinasi. 3) Fasilitasi pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksananan pembangunan di lakukan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kepengurusan administrasi hal ini di wujudkan dengan memberikan kemudahan dalam melayani kepentingan masyarakat seperti rekomendasi mendapatkan bantuan, pembentukan kelembagaan kelompok tani, fasilitasi penyusunan Rencana Defenif Kebutuhan Kelompok. Dalam melayani masyarakat aparat kecamatan senantiasa menyambut masyarakat untuk menanyakan kepentingan apa yang hendak di urus. Selain itu, penyebarluasan informasi mengenai pembangunan sudah cukup efektif terlihat adanya upaya untuk memberikan dukungan dengan memfasilitasi masyarakat dalam forum-forum tertentu seperti musrembang desa dan tingkatan musrembang kecamatan. Mengenai bentuk fasilitasi yang di lakukan dalam musrembang kecamatan mulai dari perencanaan, sampai pada pelaksanaan kegiatan seperti menentukan tempat dan waktu, mengundang peserta, menyiapkan perlengkapan kegiatan. Sedangkan pada pelaksanaannya pemerintah kecamatan memfasilitasi masyarakat dengan memberikan kesempatan menanggapi narasumber yang menjadi fasilitator. Selanjutnya memfasilitasi dalam pembuatan hasil rekapan daftar perioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. 4) Pengawasan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tompaso Satu di nilai sudah efektif. Dengan adanya kunjungan langsung oleh aparat kecamatan pada suatu kegiatan ataupun meminta laporan kegiatan dari pelaksana kegiatan, selain itu pemerintah kecamatan terkadang menegur secara langsung maupun melalai surat penyampaian serta memberikan sanksi berupa pengembalian bantuan kepada pemerintah, panahanan jaminan. Saran Berdasarkan hasil penelitian ini dari beberapa wawancara dan observasi yang dilakukan, ada beberapa saran yang nantinya bisa menjadi sebuah rekomendasi dalam pembangunan sektor pertanian di Kecamatan Tompaso Satu, yakni sebagai berikut : 1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, perlu adanya pengkajian ulang mengenai aturan yang mengatur tugas dan fungsi pemerintah kecamatan, karena pada dasarnya setiap kecamatan memiliki keberagaman potensi, sehingga nantinya kewenangan itu sifatnya tidak seragam. 2. Untuk Pemerintah Kecamatan Tompaso Satu agar mampu meningkatkan sumber daya manusianya melalui perekrutan, pendidikan dan latihan. 3. Untuk UPTD yang ada di wilayah kecamatan agar meningkatkan hubungan koordinasinya dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan program kegiatan. 4. Untuk pihak swasta, seharusnya meningkatkan perannya dalam melakukan kemitraan dengan masyarakat, dan tidak merugikan pihak masyarak tani. 5. Untuk pemerintah desa di Kecamatan Tompaso Satu agar melaporkan setiap kegiatan di wilayah kerjanya kepada pemerintah kecamatan.
14
6.
Untuk masyarakat, seharusnya selalau ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan ataupun proses pembangunan.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Wijaya. 2003. Kebijakan Pembanguan Daerah Dalam era Otonomi.P2E-LIPI. : Jakarta. Arifin, Muhammad & Araman Wijanarko, 2000.Kondisi dan tantangan ke depan subsector tanaman pangan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Widianegara Indonesia. Arifin,Bustanul, Didik j. Rachbini. 2001. ekonomi politik dan kebijakan public. Jakarta: PT. Gramedia Widianegara Indonesia Arifin, Indar, 2010. Birokrasi pemerintahan dan perubahan sosial potitik, Makassar: Pustaka Refleksi Erfani, Seari, 2003. Pengembangan Kelembagaan Dalam Sektor Pertanian, jakarta: P2ELIPI. Ismail, Zarmawis. 2005. kebijakan tata niaga bahan pangan beras di Era otonomi daerah. jurnal P2E-LIPI Vol. XII (1) 2005. Koentjaraninggrat, 1964, Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini, Yayasan Badan Penerbit FE UI, Jakarta. Maleong. Lexy. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Mosher. A. T. 1991. Menggerakkan Dan Membangun Pertanian. Jakarta : CV. YASAGUNA Mubyarto dan Kartodirdjo, 1988.Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Liberty, Yogyakarta. Nasution, Mulia. 1997, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia, Jakarta : Djambatan. Ndraha. Taliziduhu. 1985. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa, Jakarta : Yayasan Karya Dharma IIP. -------------.1987. Pembangunan Masyarakat Mempersiakan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta : Bina Aksara. -------------.1998. “Kybernan” Jurnal Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan. Nomor 4. Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD. Pearso, scoot,dkk, 2004. Aplikasi Policy Matrix Pada Pertanian Indonesia, Jakarta: Yayasan obor Indonesia. Prayitno.Hadit. 1985. Pembangunan ekonomi pedesaan, Yogyakarta : liberty Yogyakarta. Rasyid. Muhammad Ryaas. 1997. Makna pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta : P.T. Yarsif Watampone. 15
Siagian.Sondang.P. 1996.Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara. Soehartono, Irawan.,2008, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Sulistiyani,A.T., 2005. Memahami Good Governance Dalam Perspektf Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gava Media. Susanto, Hari, 2003. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Local.Jakarta : P2E-LIPI. Wiranto, T. 1999. Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah.Cisarua. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Dokumen Lainnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
16
