PERANAN BAGIAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Abstrak
Oleh: Chandra R.S. Siwu NIM. 120 813 203
Manajemen Pengelolaan keuangan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan.Hal itu dilakukan guna mereformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu unsur pelaksana kesekretariatan daerah yang berada di bawah Asisten Bidang Administrasi Umum dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam paragraph 4 pasal 54 ayat 1 disebutkan bahwa Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengelolaan Keuangan khususnya dalam proses Pencairan Dana, yang dinilai dari kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur yang ada dilapangan.dari hasil penelitian didapati Peranan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam proses Pencairan Dana (Anggaran) belum sepenuhnya dapat dikatakan baik. Keywords : Peranan, Bagian Keuangan, Setda
1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Karena banyaknya Undang-Undang yang menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan. Ada 2 (dua) model pencairan dana bagi sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu melalui model Uang Persediaan (UP) dan model Langsung (LS). Uang persediaan diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja tertentu. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisisan kembali Uang Persediaan setelah Uang Persediaan digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia pagu dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pengisian kembali Uang Persediaan dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana yang diterima. Jika penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75%, namun SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, maka SKPD tersebut dapat mengajukan Tambah Uang (TU) persediaan. Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang (TU) persediaan, yaitu: 1. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat tidak ditunda; 2. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; 3. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening kas Daerah; Uang Persediaan (UP) adalah istilah baru yang muncul dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Uang Persediaan (UP) merupakan uang kas yang ada di tangan bendahara pengeluaran, dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Hanya diberikan sekali dalam satu tahun anggaran; 2. Diberikan pada awal tahun anggaran; 3. Merupakan jumlah maksimal (pagu) uang yang dipegang oleh bendahara pengeluaran; 4. Untuk digunakan dalam melaksanakan pembayaran kegiatan-kegiatan yang bersifat swakelola; 5. Bersifat revolving (adanya pengisian kembali jika telah terpakai); dan 6. Besarannya tergantung pada “kebijakan daerah” (biasanya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah). . Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu unsur pelaksana kesekretariatan daerah yang berada di bawah Asisten Bidang Administrasi Umum dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam paragraph 4 pasal 54 ayat 1 disebutkan bahwa Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Mengingat begitu luasnya tugas bagian keuangan tersebut, sehingga pelaksanaan tugas bagian keuangan dibagi dalam sub-sub bagian yaitu: Sub Bagian Perbendaharaan; Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian; Sub Bagian Akuntansi yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. 2
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bagian Keuangan merupakan unit pelaksana dalam mengelola adminstrasi keuangan Sekretariat Daerah yang terdiri dari perencanaan anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Bagian Keuangan memiliki tanggung jawab mengelola anggaran Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.Untuk itu dalam menjalankan fungsinya tentu harus didukung dengan jumlah dan kualitas sumber daya aparatur yang handal sesuai bidangnya agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Proses Pencairan Dana yang paling umum dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Jenis Pencairan Dana Langsung (LS). Tentunya dalam mengelola keuangan diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya agar dapat memeriksa dokumen pertanggung jawaban dengan benar dan tepat waktu. Dari hasil pengamatan dilapangan Pengelolaan Keuangan dalam proses Pencairan Dana di Kantor Sekretariat Daerah kadang kala masih terdapat masalah-masalah. Salah satu masalah ialah kurangnya tenaga verifikator untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang harus segera diproses sehingga proses pencairan dana tidak berjalan tepat waktu. Masalah lainnya yaitu kurangnya ketelitian verifikator dalam memeriksa dokumen pertanggung jawaban sehingga membuat dikembalikannya berkas yang sudah dimasukan dalam pengajuan SP2D sehingga menghambat kegiatan-kegiatan yang sangat urgen untuk dilaksanakan.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya dalam Proses Pencairan Dana ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengelolaan Keuangan khususnya dalam proses Pencairan Dana, yang dinilai dari kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur yang ada dilapangan. Manfaat penelitian adalah: 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian teori bagi yang mengunakannya. 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pengelolaan keuangan pada proses Pencairan Dana. 3. Secara akademis, bagi peneliti lainnya yang bermaksud mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagian keuangan dalam pengelolaan keuangan pada proses Pencairan Dana.
3
TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Peranan Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwara, tukang lawak. Kata “Peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarminta 1985:735).Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memgang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004:33). Menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari polapola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. B. Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengertian Pengertian pengelolaan keuangan daerah di dalam Himpunan Peraturan Perundangundangan (2006:137) adalah sebagai berikut: “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah” Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti pemberian sumbersumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada perundangundangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Darise (2006:21) mengemukakan:“Di dalam undang-undang mengenai keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan pada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah”.
4
METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian berdasarkan data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari sumber (informan) berdasarkan hasil wawancara yang bersifat argumentasi, pendapat, dan pernyataan-parnyataan (Sugiyono, 2005:37). B. Fokus Penelitian Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan pada proses Pencairan Dana, yang dikaji berdasarkan kemampuan Sumber daya Aparatur, melalui : 1. Pengelolaan Dokumen Pencairan Dana pada Bagian keuangan; 2. Faktor pendukung keberhasilan proses Pencairan Dana. C. Jenis dan Sumber Data Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. b. Data sekunder, yaitu data yang sudah diolah yang bersumber dari kantor pemerintahan yang diteliti, yaitu tugas pokok dan fungsi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, struktur organisasi, peraturan-peraturan dan informasi yang berhubungan dengan proses pencairan dana. D. Informan Penelitian Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari: No. Jabatan Jumlah 1. Asisten Administrasi Umum 1 (Orang) 2. Kepala Bagian Keuangan 1 (Orang) 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 1 (Orang) 4. Staf 6 (Orang E. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan insrtumen atau alat pengumpulan data sebagai berikut: a. Teknik wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung secara lisan dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan. b. Teknik dokumentasi, yaitu melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini. F. Teknik Analisis Data Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. 5
BAB V HASIL PENELITIAN A. Mekanisme Alur Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyusun Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui RKA dan DPA. Dokumen tersebut disusun serta disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tetap waktu. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan SAP. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, Pengelola Perbendaharaan serta Pemerintah Daerah. Selain itu, diatur pula hubungan kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses penyusunan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara disusun berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan a. Penyusunan anggaran daerah dimulai dengan pembentukan panitia anggaran eksekutif yang beranggotakan dari unsur pimpinan dan staf yang berkaitan dengan perencanaan anggaran seperti Bupati, Sekda, Para Asisten, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, bagian Keuangan, bagian Hukum, bagian Umum dan bagian Penyusunan Program SKPD. b. Panitia anggaran eksekutif melalui bagian Keuangan dalam hal ini sub bagian anggaran mengeluarkan surat edaran guna meminta usulan anggaran belanja rutin dari masing-masing Dinas/ Instansi dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DUKDA) yang menitikberatkan kepada kebutuhan rutin untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehari-hari seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain. Anggaran belanja pembangunan surat edarannya dikeluarkan oleh pihak Bappeda yang meminta usulan belanja pembangunan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA). c. Usulan dan rencana kebutuhan tersebut direkapitulasi dengan berpedoman pada arah, sasaran dan tujuan sesuai pola dasar, Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD), Rencana Umum Pembangunan Lima Tahunan Daerah (REPELITADA), dan pedoman penyusunan APBD, kebijakan Bupati sebagai kepala daerah dan arahan dari pemerintah atasan/ pusat serta fungsi Dinas/ Instansi yang bersangkutan. d. DUKDA yang diajukan oleh Dinas/ Instansi akan diteliti dan dibahas oleh bagian Keuangan bersama-sama Dinas/ Instansi yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan apa yang dapat dikerjakan oleh setiap Dinas/ Instansi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan pembiayaan daerah. DUPDA akan dibahas oleh Bappeda, bagian Keuangan, bagian Penyusunan Program bersama dengan Dinas/ Instansi yang bersangkutan mengenai rencana yang tertera dalam DUPDA berdasarkan skala prioritas dalam Repelitada. e. DUKDA dan DUPDA yang telah selesai diteliti dan dibahas akan disatukan menjadi draf untuk dibahas oleh tim gabungan, kemudian diajukan kepada Kepala Daerah untuk 6
memperoleh persetujuan dan dijadikan Pra APBD yang selanjutnya dikirim ke DPRD untuk dibahas bersama panitia anggaran DPRD, setelah sepakat dengan panitia anggaran dewan selanjutnya dijadikan rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Tahap Penyusunan Penyampaian Nota Keuangan dan rancangan Peraturan Daerah tentang penetapan APBD beserta lampirannya kepada DPRD oleh WaliKabupaten Minahasa Tenggara selanjutnya dibahas oleh DPRD dalam sidang paripurna DPRD dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, pandangan umum dan tanggapan terhadap Nota Keuangan. Pembahasan ini dilakukan juga melalui konsultasi (shearing) dengan masing-masing Dinas/ Instansi terkait dan panitia anggaran eksekutif.Dalam kesempatan ini panitia anggaran dewan berpeluang untuk menambah/ mengurangi rencana penerimaan dan belanja daerah yang telah diusulkan oleh pihak eksekutif, biasanya cenderung menaikkan rencana penerimaan.Setelah pertanyaan, pandangan umum dan tanggapan dijawab oleh WaliKabupaten Minahasa Tenggara (pihak eksekutif), selanjutnya fraksi-fraksi di DPRD memberikan tanggapan akhir untuk menerima atau menolak rancangan APBD.Bila masing-masing fraksi telah menyetujui rancangan APBD tersebut, maka rancangan APBD dapat ditetapkan menjadi APBD dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan masukan dari forum warga, Tim Anggaran Eksekutif menerbitkan surat edaran yang dikirim kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Daerah. Surat edaran tersebut antara lain memuat : Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Penyusunan Anggaran, Plafon Anggaran, Tolak Ukur Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Formulir Memoranda Anggaran, dan Standart Analisa Belanja.
B. Analisis Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ketika melakukan wawancara kepada informan bahwa proses pencairan anggaran yang dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan di lapangan, dimana kadang kala kurangnya ketelitian dari Tenaga Verifikator dalam memeriksa dokumen pertanggung jawaban, sehingga dapat berdampak pada terhambatnya kegiatan-kegiatan yang urgen untuk segera dilaksanakan. Berkaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan pengelolaan kuangan daerah ditangapi oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai berikut: “Dari awal kami melihat bahwa penetapan APBD sebagai bagian dari kebijakan penelolaan keuangan daerah yang merupakan hal yang sangat urgen, sebab dari sini kita akan bergerak membangun Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan anggaran yang sehat, efektif dan efisien. Tetapi, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah tentang bagaimana penatausahaan keuangan, bagaimana menyusun laporan dan bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi karena hal ini diharapkan supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dan praktek-parktek korupsi dapat dihindarkan atau diminimalisir”.
7
PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Peranan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam proses Pencairan Dana (Anggaran) belum sepenuhnya dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan kurangnya ketelitian dari Verifikator yang memeriksa dokumen pertanggung jawaban kegiatan, sehingga berdampak dikembalikannya berkas yang akan segera dicairkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah 2. Kurangnya tenaga Verifikator dalam proses Pencairan sehingga menyebabkan kurangnya produktifitas kerja dari pada verifikator. Sedangkan banyak dokumen pertanggung jawaban yang akan segera diperiksa untuk dicairkan sehingga tidak mampu bahwa cenderung membuat kesalahan yang berdampak pada lembatnya proses pencairan. B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 1. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan kepada Verifikator untuk meningkatkan kualitas kemampuan dalam memeriksa dokumen-dokumen pertanggung jawaban serta yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang pengelolaan keuangan. 2. Perlu adanya penambahan tenaga Verifikator di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mempercepat proses pencairan dana (anggaran)
8
DAFTAR PUSTAKA Arif, Bahtiar dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat, Jakarta. Bastian, Indra, 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta. Bastian, Indra.2006, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta. Bastian, Indra.2007, Audit Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Erlina dan Sri Mulyani, 2007.Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. USU Press, Medan. Erlina, 2008. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. USU Press, Medan. Forum Diskusi Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis –PP No. 24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta. Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul, 2004, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. Kenneth dan Jane, 2005. SIM: Mengelola Perusahaan Digital, Penerbit Andi, Yogyakarta. Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta. Nawawi, Hadari, 2001. Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Nordiawan, Deddy, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta. Poerwadaraminta, W.J.S. 1985.Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Sedarmayanti.2004. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.Bandung : Mandar Maju. Soerjono Sokanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali. Sugiyono, 2005.Metode Penelitian Bisnis cetakan kedelapan, Alfabeta, Bandung. Susilo, 2002. Audit Sumber Daya Manusia, Penerbit Gema Amini, Jakarta. Ulum, Ihyahul MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang. Sumber Lainnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 .Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organsiasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
9
