BUPATI LAMONGAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DIPERBANYAK OLEH : 1
BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
BUPATI LAMONGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
bahwa agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan ketentuan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noimor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E).
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamongan. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. 7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan. 8. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri, adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/daerah. 9. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara/daerah, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri 10. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD. 11. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 12. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk 3
16.
17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas. Pelaksana SPPD adalah Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS
(1)
Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4
(2) (3)
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri ; b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Calon Pegawai Negeri Sipil. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS
a. b. c. d.
Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ; ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD ; efisiensi penggunaan belanja daerah; dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas. BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN
(1)
(2) (3)
Pasal 4 Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi : a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam daerah ; b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri luar daerah. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan diluar Ibukota Daerah. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dilaksanakan diluar daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan diluar wilayah daerah.
Pasal 5 Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c. pengumandahan (Detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 5
f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
(1) (2)
(3)
(4) (5)
memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Dokter Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; mengikuti pendidikan dan pelatihan; menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke tempat pemakaman; memenuhi panggilan terkait dengan proses hukum; mengikuti kegiatan magang di luar negeri; mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis. Pasal 6 Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh : a. bagi Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Kepala Daerah ; b. pimpinan dan anggota DPRD, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Ketua DPRD ; c. bagi Pejabat Eselon II-b dan Staf Ahli penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Sekretaris Daerah ; d. bagi Pejabat Eselon III-a dan Eselon III-b, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Pejabat Eselon II ; e. bagi Pejabat Eselon IV-a dan Eselon IV-b, Staf dan Pegawai Tidak Tetap, penandatanganan Surat Tugas dan SPPD adalah Kepala SKPD atau KPA. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut : a. pemberi tugas; b. pelaksana tugas; c. waktu pelaksanaan tugas; dan d. tempat pelaksanaan tugas. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam daerah, Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPPD. Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. 6
(6) (7)
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa surat persetujuan pemerintah. SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format I sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 7 Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut. BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 8 Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transpor; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau f. biaya menjemput/mengantar jenazah. g. untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, ditambah biaya asuransi perjalanan. Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. uang makan; b. uang transpor lokal; dan c. uang saku. Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara keberangkatan; b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara keberangkatan dan kepulangan. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat menginap lainnya. Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Tempat Tujuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 7
b. (6) (7) (8) (9) (10) (11)
biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara Lumpsum. Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas. Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan. Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format II sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
Pasal 9 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Luar Negeri dengan ketentuan sesuai format III sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. (1)
(2)
Pasal 10 Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan menjadi : a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri : 1. Tingkat A untuk Pejabat ; 2. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara ; 3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III ; 4. Tingkat D untuk PNS Golongan II dan I serta Pegawai Tidak Tetap. b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri : 1. Tingkat A untuk Pejabat ; 2. Tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara ; 3. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan IV/b ; 4. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c. Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 8
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut : a. uang harian : 1. dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2. untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan ditambah ketentuan sebagai berikut : a) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pejabat/Pegawai Negeri/ Pegawai Tidak Tetap dan/atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit; b) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi isteri/suami Pejabat/Pegawai Negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas; c) paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (local staff) yang melakukan Perjalanan Dinas. b. biaya transpor pegawai 1. dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sesuai format IV sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini ; 2. untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, berlaku Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing tingkat sebagai berikut : a) Moda Transportasi Udara terdiri dari : 1) Klasifikasi First diberikan untuk Tingkat A ; 2) Klasifikasi Business diberikan untuk Tingkat B; atau 3) Klasifikasi Published diberikan untuk Tingkat C dan Tingkat D dan apabila lama perjalanannya melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), dapat diberikan Klasifikasi Business ; b) Moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Business untuk semua Tingkat. 3. isteri/suami Pejabat/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Pejabat untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/isteri. 4. biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri dari tempat kedudukan/bertolak ke tempat tujuan pergi pulang dengan menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas sebagaimana dimaksud pada angka 2. c. biaya penginapan : 1. dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ; 2. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai 9
d. e. f. g. h.
i.
(1)
(2)
(3)
Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, tingkatannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu tingkat yang memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) hotel yang sama. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan ; sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. biaya asuransi perjalanan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD. penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan yang digunakan untuk membayar premi asuransi perjalanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 11 Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA satuan kerja Pelaksana SPPD. Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
Pasal 12 Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada Pelaksana SPPD hanya diberikan uang harian. (1) (2)
Pasal 13 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan. Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya 10
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
pada
ayat (1) dapat
Pasal 14 Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa : a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/ Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota pada DPA satuan kerja berkenaan. Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf l. Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA/KPA. Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.
Pasal 15 Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA satuan kerja penerbit SPPD. BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS (1) (2) (3)
Pasal 16 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan. Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan. Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 2 (dua) hari kerja menyesuaikan dengan 11
ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. (1) (2)
(3)
(1) (2)
(1) (2) (3)
(1) (2)
Pasal 17 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui : a. perikatan dengan penyedia jasa; b. Bendahara Pengeluaran; atau c. Pelaksana SPPD. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Pasal 18 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran. Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Surat Tugas; b. fotokopi SPPD; c. kuitansi tanda terima uang muka; dan d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas. Pasal 19 Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan. Pasal 20 Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu. Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel. 12
(1) (2)
Pasal 21 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian. Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PA/KPA.
Pasal 22 Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD. (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran SKPD. (3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya. (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau LS. Pasal 23 Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/KPA, pengujian surat permintaan, pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat penandatangan SPM, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) didasarkan pada sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku. (1)
(1) (2)
Pasal 24 Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan. Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format V sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format VI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 13
(3)
Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
Pasal 25 Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa : a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD; b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas; c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya; d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format VII sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Untuk Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri, pertanggungjawaban biaya dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dokumen sebagai berikut : a. surat persetujuan Pemerintah; b. fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di negara tempat kedudukan/bertolak dan negara tempat tujuan Perjalanan Dinas. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d. Pasal 26 PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
14
(2) (3)
PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.
Pasal 27 Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan. BAB VIII PENGENDALIAN INTERNAL (1) (2)
Pasal 28 Kepala Daerah/Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
(1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 29 Pejabat penerbit Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara/daerah, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan. SPPD dalam daerah sesampainya ditempat tujuan ditanda tangani oleh Pejabat serendah-rendahnya Eselon IV atau Pejabat yang dituju.
15
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 4 Oktober 2012 BUPATI LAMONGAN, ttd H.FADELI Diundangkan di Lamongan Pada Tanggal 4 Oktober 2012 Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan ttd, YUHROHNUR EFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2012 NOMOR 27 Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,
A. FARIKH
16
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN SKPD
: ..............................
Lembar Ke Kode. No Nomor
: : :
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1
Nama Kepala SKPD/KPA
2
Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas
3
a.
4
Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas Maksud Perjalana Dinas
a. b. c.
5
Alat angkutan dipergunakan
6
a.
Tempat berangkat
a.
b.
Tempat tujuan
b.
a.
Lamanya Perjalanan Dinas
a.
b.
Tanggal berangkat
b.
7
c.
8
yang
Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4.
c.
Tanggal Lahir
Keterangan
5. 9
10
Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun Keterangan lain-lain
a. b.
Dikeluarkan di tanggal Kepala SKPD/KPA
(……………………………………) NIP.
BUPATI LAMONGAN I.
II.
Tiba di Pada Tanggal Kepala
: :
Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala
: : :
(……………...……………..................... ..) NIP Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala
(……………...……………..................... ..) NIP III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala
(……………...……………..................... ..) NIP Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala
(……………...……………..................... ..) NIP
(……………...……………..................... ..) NIP
IV.
Tiba di Pada Tanggal Kepala
: :
(……………...……………..................... ..) NIP
Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala
: : :
(……………...……………..................... ..) NIP
V.
Tiba di Pada Tanggal Kepala
: :
(……………...……………..................... ..) NIP VI.
Tiba di Pada Tanggal Kepala
: :
Berangkat dari (Tempat Kedudukan) Ke Pada Tanggal Kepala
: : :
(……………...……………..................... ..) NIP Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nama Kepala SKPD/KPA
(……………...……………..................... (……………………………………………….) ..) NIP NIP VII. Catatan LainLain VIII. PERHATIAN : PA/KPA yang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah apabila Daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya. BUPATI LAMONGAN Ttd H.FADELI
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor Tanggal NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PERINCIAN BIAYA
: : JUMLAH
KETERANGAN
JUMLAH : Terbilang Telah dibayar sejumlah Rp………………………………
Lamongan, tanggal, bulan,tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp……………………………………………
Bendahara Pengeluaran
Yang Menerima
(………………………………….) NIP
(………………………………………….) NIP
PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah : Rp ………………………………………. Yang telah dibayar semula : Rp ………………………………………. Sisa kurang/lebih : Rp ……………………………………….
Kepala SKPD/KPA
(……………………………………..) NIP BUPATI LAMONGAN Ttd H.FADELI
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH Jenis Perjalanan Dinas Jabatan
a.
b . c . d . e .
1 Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka Pengumandahan (Detasering). Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Dokter Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
Uang Harian
Biaya Penginapan
Biaya Transpor Pegawai
Jumlah Hari yang dibayarkan
2 √
3 √
4 √
5 Sesuai penugasan
Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah 6 -
√
√
√
Sesuai penugasan
-
√
√ 1)
√ 2)
Maksimal 90 (sembilan puluh) hari
-
√
√
√
2 (dua) hari
-
√
√
√
Sesuai penugasan
-
f.
g .
h
i. j.
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Dokter Kesehatan Pegawai Negeri. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
√
√
√
Sesuai penugasan
-
√
√
√
Sesuai penugasan
-
√
√
√
Maksimal 2 (dua) hari
-
√ 3)
√ 4)
√
Sesuai penugasan
-
√
√
√
Maksimal 3 (tiga) hari
√
k .
l.
m . n . o .
1 Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Perjalanan Dinas Untuk memenuhi panggilan terkait dengan kasus hukum Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan magang di luar negeri Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis
2 √
3 √
4 √
5 Maksimal 3 (tiga) hari
6 √
√
√
√
Sesuai Penugasan
-
√
√
√
Maksimal hari
-
√
√
√
Sesuai penugasan
-
√
√
√
Sesuai penugasan
-
2
(dua)
Keterangan : 1.
√ 1)
:
Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
2.
√ 2)
:
Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
3.
√ 3)
:
Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
4.
√ 4)
:
Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
5.
Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k : uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD No
1 1.
2.
3.
4.
Pelaksana SPPD 2 Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap
Tingkat Biaya Perjalanan Dinas 3 A
Pesawat Udara
Moda Transportasi Kapal Kereta Laut Api/Bus
Lainnya
4 Bisnis
5 VIP/ Kelas I A
6 Spesial/ Eksekutif
7 Sesuai kenyata an
B
Ekonomi
Kelas I B
Eksekutif
Sesuai kenyata an
C
Ekonomi
Kelas II A
Eksekutif
Sesuai kenyata an
D
-
Kelas III
Ekonomi
Sesuai kenyata an
BUPATI LAMONGAN Ttd H.FADELI
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR : ........................................................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Unit Organisasi : …………………………………………………………… SKPD : …………………………………………………………… menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama : Nama : …………………………………………………………… NIP : …………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………… Unit : …………………………………………………………… Organisasi : …………………………………………………………… SKPD
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu ......................................................(11)........................................................... Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lamongan, ……………….(12) Yang Membuat Pernyataan
…………………………13)
BUPATI LAMONGAN PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN [1]
Diisi nama atasan Pelaksana SPPD, yaitu: a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada Satuan Kerja berkenaan; b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja; c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD dalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; atau
[2]
Diisi NIP atasan Pelaksana SPPD (PA/KPA)
[3]
Diisi jabatan atasan Pelaksana SPPD (PA/KPA)
[4]
Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD
[5]
Diisi nama SKPD dari atasan Pelaksana SPD
[6]
Diisi nama Pelaksana SPPD
[7]
Diisi NIP Pelaksana SPPD
[8]
Diisi jabatan Pelaksana SPPD
[9]
Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPPD
[10]
Diisi nama SKPD dari Pelaksana SPPD
[11]
Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
[12]
Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan
[13]
Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPPD BUPATI LAMONGAN Ttd H.FADELI
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : NIP : Jabatan : SKPD :
: ………………………………………………………( ………………………………………………………( ………………………………………………………( ………………………………………………………(
1 2 3 4
) ) ) )
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : .........tanggal .......... dan SPPD Nomor.........tanggal...........atas nama : Nama NIP Jabatan SKPD
: : : :
……………………………………………………….( ……………………………………………………….( ……………………………………………………….( ……………………………………………………….(
5 6 7 8
) ) ) )
dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ............. tanggal ......... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ………(9)….. dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp......................(10)…..................., sehingga dibebankan pada DPA Nomor : .....(11).......tanggal......(11)..........Satker ............................(11). Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian keuanganh daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah …………………………………...(12) Yang Membuat Pernyataan (13)
……………………………………..(14)
BUPATI LAMONGAN PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN [1]
Diisi nama PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
[2]
Diisi NIP PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
[3]
Diisi jabatan PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
[4]
Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
[5]
Diisi nama Pelaksana SPPD
[6]
Diisi NIP Pelaksana SPPD
[7]
Diisi jabatan Pelaksana SPPD
[8]
Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
[9]
Diisi transpor yang digunakan
[10]
Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dik sebagian/seluruhnya
[11]
Diisi nomor DPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan din
[12]
Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan
[13]
Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA satuan kerja yang dibebani biaya perjalan
[14]
Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPPD
BUPATI LAMONGAN Ttd H.FADELI
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
BUPATI LAMONGAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan
: : :
…………………………………………………...…………………… …………………………………………………...…………………… …………………………………………………...……………………
berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor………. tanggal …………, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1.
Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi : No
Uraian
Jumlah
Jumlah 2.
Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui/Menyetujui : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lamongan, tanggal, bulan, tahun Pelaksana SPPD,
……………………………… NIP …………………………
……………………………… NIP ………………………… BUPATI LAMONGAN, ttd H.FADELI
