PENERAPAN SAKIP BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Disampaikan oleh : KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN
DASAR HUKUM SISTEM AKIP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentang Perjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014 Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator Kinerja Utama PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ). LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP > PERMENPAN No. 53 Tahun 2014
LATAR BELAKANG SAKIP SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden. (Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD )
EVALUASI
RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD ) RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA SKPD
KUA PPAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )
INDIKATOR KINERJA
SISTEM AKIP
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) Perjanjian Kinerja Eselon III
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Eselon IV LAPORAN KINERJA KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
4
KETERKAITAN DOKUMEN DALAM SISTEM AKIP UU No.17 / 2003 & UU No.1 / 2004
Rencana Strategis ( RENSTRA )
Rencana Kinerja Tahunan
Perjanjian Kinerja (Performance Contract/Agreement)
LKjIP
Kinerja Aktual
Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
Laporan Pertanggung jawaban Keuangan
DOKUMEN SAKIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ( Perda Kab. Lamongan No. 01 Tahun 2011 ).
RKPD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 ( Keputusan Bupati Lamongan No. 15 Tahun 2015 ).
Indikator Kinerja Utama Pemkab Lamongan ( Keputusan Bupati Lamongan No.
188/859/413.013/2013 ).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
Penetapan Kinerja Setda kabupaten Lamongan Tahun 2016.
Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2016.
MISI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021 1
Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
2
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah
3
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan
4
Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
5
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
Bagian Keuangan dan Aset Setda Kab. Lamongan
7
VISI DAN MISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SKRETARIAT DAERAH
VISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KAB. LAMONGAN :
“TERWUJUDNYA SDM PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET SEKRETARIAT DAERAH YANG HANDAL DAN PROFESIONAL“. MISI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN : “ MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET SETDA YANG BAIK DAN AKUNTABEL “
8
TUJUAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SKRETARIAT DAERAH
TUJUAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET KAB. LAMONGAN : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel
9
SASARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SKRETARIAT DAERAH
SASARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KABUPATEN LAMONGAN :
Terwujudnya SDM Pengelola Keuangan dan Aset Setda yang Handal dan Profesional dengan didukung Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Baik dan Akuntabel
PENGUKURAN KINERJA • Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kab.
Lamongan Tahun 2016 dan RPJMD Kab. Lamongan khususnya terhadap target kinerja Tahun 2016. • Capaian kinerja Misi, dari Bagian Keuangan dan Aset Tujuan dan
Sasaran
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
Sekretariat Daerah Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan memperoleh predikat Berhasil, dan apabila dirata-rata
sebesar 100 %. • Capaian kinerja masing-masing Sasaran adalah sebagai berikut :
PENGUKURAN KINERJA 2016 Sasaran : ” Mewujudkan Peningkatan Sumberdaya Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah” NO SASARAN STRATEGIS 1 2 1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Barang Milik Daerah Yang Profesional
2
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Keuangan Daerah Yang Profesional
INDIKATOR KINERJA 3 Prosentase Laporan Barang Daerah Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
Prosentase Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
TARGET 4 80%
REALISASI 5 80%
80%
80%
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA TAHUN 2016
Adapun Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan Aset Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kab. Lamongan adalah :
alokasi
dana
yang
dianggarkan
sebesar
Rp. 1.882.292.000,00
terealisasi sebesar Rp. 1.703.779.100,00 atau 90,52 %.
yang
REALISASI ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA TAHUN 2016 Adapun Realisasi Anggaran Bagian Keuangan dan Aset Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kab. Lamongan adalah : BAGIAN BINA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
1.882.292.000
1.703.779.100
90,52
%
647.792.000
587.450.500
90,69
%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
5.500.000
4.749.600
86,36
%
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
8.250.000
5.162.150
62,57
%
4
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
8.250.000
7.686.500
93,17
%
5
Penyusunan Dokumen Perencaan dan Evaluasi
15.000.000
8.746.500
58,31
%
6
Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sekda
122.500.000
101.447.730
82,81
%
7
Monev Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah
25.000.000
24.982.250
99,93
%
8
Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah
100.000.000
97.590.000
97,59
%
9
Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD
125.000.000
114.579.000
91,66
%
10
Monitoring, Evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
100.000.000
87.075.600
87,08
%
11
Pembinaan Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
125.000.000
114.136.670
91,31
%
12
Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
90.000.000
85.987.100
95,54
%
13
Peningkatan Kepatuhan dan Ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara
145.000.000
141.925.000
97,88
%
14
Bimbingan Teknis Penyusunan SPJ
90.000.000
68.508.000
76,12
%
15
Pembinaan Administrasi Keuangan Bendahara Penerimaan
55.000.000
50.099.000
91,09
%
16
Bimbingan Teknis Penyusunan RKA APBD
75.000.000
61.124.500
81,50
%
17
Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah
70.000.000
68.440.500
97,77
%
18
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah
75.000.000
74.088.500
98,78
%
1
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
2
