1
RENCANA STRATEGIS Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah KABUPATEN MALANG 2016-2021
1
RENCANA STRATEGIS BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai bagian dari lembaga Pemerintah Kabupaten Malang yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program pembangunan Pemerintahan Kabupaten Malang, membangun citra Pimpinan Pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Strategis
Pembangunan
Tahun
2016-2021
sebagai
pedoman
dan
landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi Bupati Malang yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEB”. Menurut pendapat Allison & Kaye, 1997 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses sistemik yang disepakati organisasi dalam membangun keterlibatan stakeholders utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa Renstra merupakan
suatu
bentuk
perencanaan
yang
mencoba
menjawab
pertanyaan dasar tentang siapakah kita? Kemana kita akan pergi? Bagaimana kita pergi? Apa makna keberadaan kita? Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa Renstra dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi langkah-langkah mencapai tujuan, serta
menciptakan
fokus
dan
kemampuan
organisasi
terhadap
perubahan internal dan eksternal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Daerah,
Bagian
Hubungan
Masyarakat dan Protokol Kabupaten Malang menyusun Renstra sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malang
tahun
2016-2021.
2
Renstra merupakan dokumen pendahuluan dari perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD), dan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) serta untuk mengarahkan tujuan PD sekaligus sebagai awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Proses Penyusunan Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010
diawali
dengan
pembentukan
pengumpulan/informasi,
penyusunan
data/informasi,
gambaran
analisis
rancangan pelayanan,
Tim
Penyusun,
awal,
pengolahan
perumusan
isu-isu
strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi–misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Dokumen Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021, yang disesuikan dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004
tentang
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
yang
didalamnya mengatur tentang tata hubungan kebijakan pembangunan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kebijakan pada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen kebijakan Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance, paradigma otonomi daerah dan dinamika demokrasi yang terus berkembang. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
3
RTRW
Kabupaten
Malang
berdasarkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi: 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah, 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah. RPJMD
Kabupaten
Malang
Tahun
2016-2021
merupakan
penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten
Malang
tahun
2016-2021
yang
pelaksanaannya
akan
dijabarkan didalam Rencana Kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Renja PD menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD. Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. Keterkaitan Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada bagan dibawah ini.
4
Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan RKP Nasional
RPJM Nasional
Diperhatikan RPJ PD & RTRW
Diacu
RPJM Daerah
Pedoman
Dijabarkan
RKP Daerah
Bahan
RAPBD
APBD
Bahan Diacu
Pedoman
RENSTRA
Pedoman
SKPD
1.2.
Pedoman
Renja SKPD
RKA SKPD
DPA SKPD
Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada: 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta 3) landasan operasional yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang; 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
6
20. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi
Perangkat
Daerah;
Kinerja
Utama
di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malang. 21. Keputusan
Bupati
Malang
Nomor
188.45/628/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. 1.3.
Maksud dan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disusun berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah tersedianya dokumen kebijakan dan program sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memenuhi target kerja sesuai dengan visi dan misinya. Renstra ini disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kedudukannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tiap tahunnya. Sedangkan tujuan dari Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang ini adalah sebagai berikut: 1. Mendukung
suksesnya
kebijakan
dan
program
pembangunan
Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dari aspek hubungan dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat luas; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen; 3. Mendorong
untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik,
meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan dari masyarakat dengan Pemerintah dengan melalui berbagai media; 4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta system
7 kerja yang optimal, koordinatif, dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama; 5. Sebagai
pusat
penyebarluasan
informasi,
mengumpulkan,
menyimpan, menganalisis dan menyaring informasi baik untuk dipublikasikan
maupun
sebagai
bahan
penelitian
dan
bahan
masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan; 1.4.
Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 ini dituangkan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Gambaran
Pelayanan
Bagian
Hubungan
Masyarakat
dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan 2.4 Tantangan dan Peluang Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Pelayanan
Bagian
Hubungan
Masyarakat
dan
Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan
Renstra
Bagian
Rencana
Tata
Hubungan
Masyarakat
dan
Protokol 3.4 Telaahan
Ruang
Wilayah
dan
Kajian
Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV Tujuan dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Bab V Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif
8 5.1 Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI Indikator Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VI Penutup LAMPIRAN
9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG 2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 53 sampai dengan pasal 56, Bagian
Hubungan
Masyarakat
dan
Protokol
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Malang berkedudukan di bawah pembinaan dan koordinasi Asisten
Administrasi
Sekretaris
Daerah
Kabupaten
Malang
yang
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, dan membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi, Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi, serta Sub Bagian Protokol. Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretaria Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) Tugas Pokok : 1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam bidang kehumasan dan keprotokolan; 2. Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Asisten
Administrasi sesuai bidang tugasnya. 2) Fungsi: 1. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Bupati dan Pemerintah Kabupaten Malang; 2. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang humas dan protokol; 3. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan; 4. Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di bidang pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan; dan
10 5. Pelaksanaan
pembinaan
administrasi
pemerintahan
dan
pembangunan di bidang pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan. 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membawahi: 1. Sub. Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi; 2. Sub. Bagian Publikasi dan Dokumentasi; 3. Sub. Bagian Protokol. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. 3.1.
Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi mempunyai tugas: a. Menyusun program kerja Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Mencari,
mengumpulkan,
menyaring
dan
mengklasifikasi
informasi/berita dari media dalam bentuk kliping sebagai bahan informasi sekaligus evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah; c. Melaksanakan pengolahan data dan analisa berita sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; d. Melaksanakan
dan
menyusun
redaksional
sambutan
Pemerintah Daerah; e. Melaksanakan
penatausahaan,
dokumen
perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan f.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
3.2.
Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas : a. Menyusun
program
kerja
Sub
Bagian
Publikasi
dan
Dokumentasi untuk acuan pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah; c. Melaksanakan publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
11 d. Melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui pers release, media massa, penerbitan internal maupun media sosialisasi lainnya; e. Melaksanakan klarifikasi pemberitaan di media massa untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman pemberitaan; f.
Melaksanakan pemberian ucapan Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang dipandang perlu;
g. Melaksanakan penyebarluasan informasi kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Keagamaan dan kegiatan lainnya yang diperlukan melalui media luar ruang; dan h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya. 3.3.
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas: a. Menyusun Program Kerja dan Rencana Kerja Sub Bagian Protokol untuk acuan pelaksanaan tugas ; b. Mempersiapkan
dan
mengatur
tata
tempat
dan
tata
penghormatan penyelenggaraan segala bentuk upacara, acara kenegaraan dan acara resmi lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; c. Mengatur tata tempat dan tata penghormatan penyelenggaraan penerimaan kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; d. Mempersiapkan dan mengatur keprotokolan penyelenggaraan kunjungan kerja/inspeksi kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan bidang tugasnya.
12 Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
KEPALA BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
Ka.Subag Pengumpulan dan Pengolahan Informasi
Ka. Subag Publikasi dan Dokumentasi
Ka. Subag Protokol
Staf
Staf
Staf
2.2.
Sumber Daya
2.2.1. Sumber Daya Manusia Jumlah personil pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang sebanyak 26 orang terdiri dari 13 orang PNS, 1 orang CPNS, 12 orang tenaga kontrak, dengan komposisi sebagai berikut : 1.
2.
3.
4.
Komposisi menurut jenis kelamin Laki-laki
: 19 Orang
Perempuan
:
9 Orang
Komposisi menurut golongan ruang Golongan IV
:
Golongan III
: 11 Orang
Golongan II
:
2 Orang
Golongan I
:
- Orang
Tenaga Kontrak
:
1 Orang
Tenaga Sukwan
:
11 Orang
1 Orang
Komposisi menurut jenjang pendidikan Pendidikan S-3
: 1
Orang
Pendidikan S-2
: 1
Orang
Pendidiksn S-1
: 10 Orang
Pendidikan Diploma
:
Pendidikan SLTA
: 11 Orang
3 Orang
Yang sudah mengikuti Diklat Perjenjangan Diklatpim II / Spamen
:
- Orang
Diklatpim III / Spama
:
1 Orang
Diklatpim IV / Spala / Adum
:
2 Orang
13 5.
Yang sudah mengikuti Diklat Teknis / Fungsional Diklat Teknis / fungsional
: 13 Orang
2.2.2. Sarana dan prasarana kerja Sarana dan Prasarana kerja berupa alat perlengkapan kantor di Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam rangka menunjang aktivitas kerja aparatur relatif terpenuhi berdasarkan perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja, dan sebagian besar kondisinya masih baik dan layak pakai, serta sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Untuk kendaraan Dinas, baik kendaraan dinas jabatan maupun kendaraan dinas operasional terdapat 1 kendaraan dinas jabatan, 2 kendaraan operasional roda 4 dan 4 kendaraan dinas operasional roda dua. Sarana dan Prasarana lainnya berupa alat perlengkapan kantor seperti meja kerja saat ini setiap orang pegawai diberikan meja kursi, sedangkan untuk perlengkapan lainnya seperti komputer, filling kabinet, laptop, notebook, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti perlengkapan teknologi informasi dan lain sebagainya. Dari seluruh kondisi tersebut memudahkan dalam melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mobilisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Untuk lebih jelasnya dibawah ini perincian daftar inventarisasi barang Bagian
Hubungan
Masyarakat
dan
Kabupaten Malang sebagai berikut :
Protokol
Sekretariat
Daerah
14 SARANA DAN PRASARANA KANTOR SKPD : Bagian Hubungan Masyarakat No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB KB B
4
Station Wagon Isuzu Panther Station Wagon Toyota Avanza Station Wagon Toyota Kijang Sepeda Motor Honda Supra
5
Sepeda Motor Suzuki
2005
16,925,000
√
6
Sepeda Motor KLX Trail
2015
26,520,000
√
7
Sepeda Motor KLX Trail
2015
28,820,000
√
8
Mesin Ketik Elektronik
1985
25,000
√
9
Mesin Ketik Elektronik
2010
25,000
√
10
Mesin Ketik Elektronik
2011
2,430,000
√
11
Mesin Fotocopy Folio
1996
4,000,000
12
Mesin Fotocopy Folio
2003
25,000,000
√
13
Mesin Fotocopy Folio
2014
30,000,000
√
14
Lemari Besi/Metal
1972
150,000
15
Lemari Besi/Metal
2002
1,200,000
16
Filling Besi/Metal
1983
330,000
√
17
Filling Besi/Metal
1995
450,000
√
18
Filling Besi/Metal
2000
810,000
√
19
Filling Besi/Metal
2002
3,000,000
√
20
Brankas
1900
3,397,150
√
21
Brankas
2005
3,397,150
√
22
Lemari Kaca
2002
600,000
√
23
Lemari Kaca Papan Visual/Papan Nama Papan Visual/Papan Nama Papan Visual/Papan Nama
2015
1,980,000
√
1991
500,000
√
2003
100,000
√
2003
100,000
√
1 2 3
24 25 26
1997
55,000,000
√
2011
157,050,000
√
2011
115,000,000
√
2001
12,750,000
√
√
√ √
Ket.
15 No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
29
Papan Visual/Papan Nama Papan Visual/Papan Nama Papan Visual/Papan Nama
30
Alat Penghancur Kertas
2016
3,846,750
√
31
Papan Pengumuman
2003
300,000
√
32
Lemari Kayu
2003
300,000
√
33
Meja Kayu/Rotan
1900
3,600,000
√
34
1999
32,400,000
√
1990
315,000
√
36
Meja Kayu/Rotan Kursi Kayu/Rotan/Bambu Kursi Kayu/Rotan/Bambu
1999
300,000
√
37
Sice
1991
250,000
√
38
Meja Telepon
1991
50,000
√
39
Kursi Putar
2003
2,000,000
40
Kursi Putar
2003
13,000,000
41
Kursi Lipat
1995
50,000
42
Meja Computer
2002
5,957,600
43
Meja 1/2 Biro
2003
250,000
44
Meja 1/2 Biro
2003
500,000
√
45
Jam Elektronik
1992
5,200
√
46
Jam Elektronik
2004
5,200
√
47
Lemari Es
2012
1,750,000
√
48
AC Unit
2008
3,848,000
√
49
Kipas Angin
2000
290,000
√
50
Radio
1992
75,000
51
Radio
1999
400,000
52
Televisi
1980
50,000
53
Televisi
1999
550,000
√
54
Televisi
2008
1,894,200
√
27 28
35
2015
1,401,830,000
√
2015
39,600,000
√
2016
39,850,000
√
Ket. Video Tron
√ √ Pengha pusan
√ √ √
√ √ √
16 No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
55
Televisi
2012
5,246,650
56
Cassette Recorder
1999
150,000
√
57
Amplifier
1900
75,000
√
58
Loudspeaker
1900
75,000
√
59
Loudspeaker
1992
150,000
60
Loudspeaker
1992
150,000
√
61
Loudspeaker
1997
75,000
√
62
Wireless
1999
80,000
√
63
Microphone
2012
2,650,000
√
64
Stabilisator
1996
50,000
√
65
Stabilisator
2003
50,000
√
66
Stabilisator
2003
50,000
√
67
Stabilisator
2003
50,000
√
68
Camera Video
2002
400,000
√
69
Camera Video
2006
31,125,000
√
70
Camera Video
2007
22,000,000
√
71
Camera Video
2008
45,496,700
√
72
Camera Video
2008
18,603,800
√
73
Camera Video
2008
15,000,000
√
74
Camera Video
2014
39,025,000
√
75
Tustel
1984
10,000
√
76
Tustel
1984
10,000
√
77
Tustel
2003
40,000
√
78
Tustel
2008
30,000,000
√
79
Tustel
2008
45,496,700
√
80
Tustel Lambang Garuda Pancasila Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/Wapres
2011
20,400,000
√
1994
50,000
√
2001
50,000
√
1995
50,000
√
81 82 83
√
√
Ket.
17
No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
84
Gambar Presiden/Wapres
2004
50,000
√
85
Kaca Hias
2002
5,000
√
86
Dispenser
2005
200,000
√
87
Handycam
2000
1,500,000
√
88
Handycam
2008
15,000,000
√
89
Handycam
2008
18,603,800
√
90
Handycam
2011
34,500,000
√
91
Alat Rumah Lain-Lain
1995
105,000
√
92
Alat Rumah Lain-Lain
1999
200,000
√
93
Alat Rumah Lain-Lain
2000
100,000
√
94
Alat Rumah Lain-Lain
2002
40,000
√
95
Alat Rumah Lain-Lain
2005
50,000
√
96
PC Unit
2007
30,000,000
√
97
PC Unit
2007
10,000,000
√
98
PC Unit
2007
10,000,000
√
99
PC Unit
2008
30,835,500
√
100
PC Unit
2011
9,900,000
√
101
PC Unit
2011
4,804,850
√
102
PC Unit
2012
19,800,000
√
103
PC Unit
2012
7,952,750
√
104
PC Unit
2012
4,961,750
√
105
PC Unit
2012
9,895,700
√
106
PC Unit
2013
3,976,400
√
107
PC Unit
2015
23,750,000
√
108
PC Unit
2015
7,953,000
√
109
PC Unit
2015
8,755,500
√
110
PC Unit
2015
9,270,000
√
111
PC Unit
2015
8,752,750
√
Ket.
18 No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
112
PC Unit
2016
16,500,000
√
113
Laptop
2012
14,998,850
√
114
Note Book
2002
16,200,000
115
Note Book
2007
13,000,000
√
116
Note Book
2011
3,910,100
√
117
Note Book
2011
3,910,100
√
118
Note Book
2013
10,871,250
√
119
Note Book
2013
7,500,000
√
120
Note Book
2014
8,496,300
√
121
Note Book
2014
10,759,750
√
122
Note Book
2014
8,500,000
√
123
Hardisk
2012
1,500,000
√
124
Hardisk
2012
1,500,000
√
125
Hardisk
2013
2,730,000
√
126
Hardisk
2014
4,290,000
√
127
Hardisk
2014
1,430,000
√
128
Hardisk
2014
1,430,000
√
129
Hardisk
2014
1,430,000
√
130
Hardisk
2015
3,080,000
√
131
Hardisk
2015
1,540,000
√
132
Hardisk
2016
3,080,000
√
133
Hardisk
2016
4,620,000
√
134
Komputer Lain-Lain
2013
900,000
√
135
Printer
2014
16,218,200
√
136
Printer
2014
4,237,000
√
137
Printer
2014
1,996,500
√
138
Scanner
2002
500,000
√
139
CPU
1996
500,000
√
140
CPU
1997
500,000
√
√
Ket.
19
No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
141
CPU
2003
500,000
√
142
CPU
2003
500,000
√
143
CPU
2003
500,000
√
144
CPU
2005
500,000
√
145
Monitor
1996
700,000
√
146
Monitor
1997
700,000
√
147
Monitor
2003
100,000
√
148
Monitor
2003
100,000
√
149
Monitor
2003
100,000
√
150
Monitor
2005
100,000
√
151
Monitor
2013
1,750,000
√
152
Printer
1996
892,500
153
Printer
2000
600,000
√
154
Printer
2000
600,000
√
155
Printer
2003
600,000
√
156
Printer
2007
2,500,000
√
157
Printer
2007
1,250,000
√
158
Printer
2011
10,554,250
√
159
Printer
2011
843,750
√
160
Printer
2013
1,210,000
√
161
Printer
2013
1,980,000
√
162
Printer
2013
1,017,500
√
163
Printer
2014
3,703,700
√
164
External
2015
1,540,000
√
165
External
2015
1,540,000
√
166
External
2015
1,540,000
√
167
Keyboard
1996
100,000
√
168
Keyboard
1997
100,000
√
√
Ket.
20 No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
169
Keyboard
2003
100,000
√
170
Keyboard
2003
100,000
√
171
Keyboard
2003
100,000
√
172
Keyboard
2005
100,000
√
173
Alat Komputer Lain
2000
50,000
√
174
Alat Komputer Lain
2003
50,000
√
175
Alat Komputer Lain
2003
50,000
√
176
2003
50,000
√
2003
1,317,000
√
1992
439,000
√
179
Alat Komputer Lain Meja Kerja Pejabat Eselon II Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon III
1992
439,000
√
180
Lemari Arsip untuk Arsip
2012
2,453,000
√
181
Camera Attachment
2007
25,000,000
√
182
Camera Attachment
2015
66,875,000
√
183
Compact Disk Player
2003
400,000
√
184
Headphone
2012
2,695,000
√
185
Microphone/Wireless Mic
2014
1,705,950
√
186
2014
3,902,500
√
2012
11,000,000
√
2012
1,650,000
√
2012
7,750,000
√
2000
985,000
√
191
Microphone/Wireless Mic Profesional Sound System Profesional Sound System Profesional Sound System Uniterruptible Power Supply Uniterruptible Power Supply
2001
530,000
√
192
Audio Tape Reel Recorder
2012
2,900,000
√
193
Microphone Table Stand
2012
1,110,000
√
194
Alat Studio Lain
1900
350,000
√
195
Alat Studio Lain
1992
500,000
√
196
Alat Studio Lain
1999
200,000
√
197
Alat Studio Lain
1999
400,000
√
177 178
187 188 189 190
Ket.
21
No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
198
Camera Electronic
2007
7,500,000
√
199
Camera Electronic
2014
8,697,000
√
200
Camera Electronic
2014
5,909,500
√
201
Lain-Lain
1999
1,000,000
√
202
Lain-Lain
1999
1,500,000
√
203
Lain-Lain
2000
250,000
√
204
Vidio Mixer
1999
750,000
√
205
Tripod Camera
2001
250,000
√
206
Tripod Camera
2008
2,000,000
√
207
Tripod Camera
2012
2,160,000
√
208
Tripod Camera
2015
1,980,000
√
209
Lighting Stand Tripod
2001
250,000
√
210
Lighting Stand Tripod
2008
4,000,000
√
211
Slide Projector
1900
14,991,900
√
212
Camera Film
1993
2,500,000
√
213
Lensa Kamera
1992
50,000
√
214
Lensa Kamera
2001
50,000
√
215
Lensa Kamera
2015
11,022,750
√
216
Lensa Kamera
2015
24,218,750
√
217
Printer
2015
1,980,000
√
218
Printer
2015
4,200,000
√
219
Printer
2015
2,670,000
√
220
Printer
2015
2,640,000
√
221
Photo Tustel
1992
100,000
√
222
Photo Tustel
1996
100,000
√
223
Photo Tustel
2001
200,000
224
Photo Tustel
2008
30,000,000
√
225
Photo Tustel
2015
48,812,500
√
√
Ket.
22 No
Nama/Jenis Barang
Tahun Perolehan
Jumlah
Kondisi RB RB RB
226
Layar Film
1900
350,000
227
Lain-Lain
1995
200,000
228
Lain-Lain
1996
150,000
√
229
Lain-Lain
2002
200,000
√
230
Lain-Lain
2002
50,000
√
231
Lain-Lain
2002
100,000
√
232
Lain-Lain
2002
150,000
√
233
Lain-Lain
2003
3,000,000
√
234
Lain-Lain
2003
500,000
√
235
Lain-Lain
2003
1,500,000
√
236
Lain-Lain
2003
18,000
√
237
Lain-Lain
2008
3,000,000
√
238
Mesin Pemotong Biasa
1996
110,000
√
239
Pesawat Telephone
1900
150,000
√
240
Pesawat Telephone
2002
350,000
√
241
Pesawat Telephone
2002
350,000
√
242
2008
1,400,000
√
2008
4,000,000
√
2010
400,000
√
245
Pesawat Telephone Handy Talky/Walky Talky (HT) Handy Talky/Walky Talky (HT) Handy Talky/Walky Talky (HT)
2012
800,000
√
246
Facsimile
2010
2,000,000
√
247
2016
5,519,250
√
248
Facsimile Unit Tranceiver LainLain
2008
1,500,000
√
249
Personal Komputer
2016
25,485,600
√
243 244
TOTAL
3,156,913,550
√ √
Ket.
23 2.2.3. Realisasi Anggaran Tahun 2010 – 2015 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2021 Uraian Alokasi Anggaran
2.075.000.000 2.214.160.000 2.772.660.000 3.309.160.000 4.266.793.000 6.575.113.000
-
Realisasi Anggaran
2.066.923.087 2.187.176.360 2.764.210.131 3.585.822.929 4.233.246.341 6.470.972.286
-
Persentase
99,61%
98,78%
99,70%
99,28%
99,21%
98,42%
0%
Uraian
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Rata-rata kenaikan (%)
Proyeksi Alokasi Anggaran
5.575113.000 6.133.607.800 6.746.968.580 7.421.665.438 8.163.831.982 8.980.215.180
-
Proyeksi Realisasi Anggaran
5.575113.000 6.133.607.800 6.746.968.580 7.421.665.438 8.163.831.982 8.980.215.180
-
Persentase
1.3.
Rata-rata Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 kenaikan (%)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
Kinerja Pelayanan Bagian Humas dan Protokol Sebagaimana Masyarakat
dan
dipahami Protokol
bersama
Sektetariat
bahwa Daerah
Bagian
Hubungan
Kabupaten
Malang
merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi Staffing yaitu perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional ( Dinas Daerah ) dan fungsi penunjang ( Lembaga Teknis Daerah ). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sektetariat Daerah Kabupaten Malang
tidak
secara
langsung
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah. Pada periode 2016-2021 kinerja Bagian Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sektetariat Daerah Kabupaten Malang dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Terjalinnya
kerjasama
dan
harmonisasi
antara
Pemerintah
kabupaten Malang dengan media massa; 2. Pemberitaan
yang
berimbang
tentang
Pemerintah
Kabupaten
Malang dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan; 3. Terfasilitasinya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
24 4. Terfasilitasinya pimpinan dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan; 5. Terlaksananya pelaksanaan tugas dibidang kehumasan, seperti penerbitan majalah internal, penyedian konten pada
website
Pemerintah Kabupaten Malang, kerjasama dengan insan/lembaga pers, ekspose kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang, pelayanan kepada aparatur dan masyarakat melalui baliho, leaflet, selebaran, dokumentasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dan lain sebagainya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:
25 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang No
1 1 2 3 4 5
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target Target Renstra SKPD Tahun keRealisasi Tahun keRasio Capaian pada Tahun keTarget Target Indikator SPM IKK 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Lainnya
2 Persentase publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan Persentase publikasi kegiatan pemerintah daerah
3 -
4 -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%
-
-
80%
80%
80%
80%
80%
80% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 125% 125% 125%
Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video Persentase dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping Persentase tingkat koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima
-
-
80%
80%
80%
80%
80%
80% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 125% 125% 125%
-
-
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
-
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
26 1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. a. Tantangan Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Sebagai
implikasi
dari diberlakukannya
perundang-undangan
bidang kehumasan dan Keterbukaan informasi publik akan menuntut
konsekuensi
pelaksanaan
perundang-undangan
tersebut dalam konteks pelayanan bidang kehumasan; 2. Ditetapkannya peraturan perundangan yang bersifat sektoral yang mengamanatkan pembentukan lembaga, yang pada akhirnya akan berbenturan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan SKPD yang sudah ada, serta akan membebani anggaran daerah; 3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah; 4. Lemahnya tingkat kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta lemahnya penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 5. Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras); 6. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari SKPD lain terkait dengan kebijakan strategis; 7. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun
dilihat
dari
strata
pendidikan
sebagian
besar
Punishment
yang
aparatur
dalam
berpendidikan di atas SLTA; 8. Belum
adanya
memungkinkan
sistem
Reward
memberikan
dan
motivasi
bagi
berprestasi. b. Peluang Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Adapun peluang yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:
27 1. Penataan
Kelembagaan
perangkat
Daerah
seiring
dengan
diubahnya peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, sesuai kebutuhan, potensi, karakeristik, dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur; 2. Kabupaten Malang memiliki potensi yang besar dimana memiliki luas wilayah terluas kedua diantara kabupaten / kota di provinsi Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua; 3. Pertumbuhan ekonomi dan IPM yang semakin meningkat; 4. Situasi dan kondisi politik, keamanan dan ketertiban baik skala nasional maupun lokal; 5. Telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021; 6. Peraturan perundang-undangan tentang Reformasi Birokrasi dan percepatan pemberantasan KKN, serta adanya komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN; 7. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, dan upaya pencegahan KKN; 8. Pengembangan teknologi informasi; 9. Dukungan
kerjasama
dengan
berbagai
pihak
diantaranya
masyarakat, LSM, dan sektor swasta dalam negeri dan luar negeri; 10. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah.
28 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang potensial. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menciptakan unit kerja Pemerintah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang profesional, selain itu sarana dan prasarana teknologi informasi harus mampu mengikuti perkembangan zaman mengingat peran dan fungsi dari unit kerja ini yang cukup luas dan sangat strategis antara lain: a. Pelayanan Informasi: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini berperan memberikan konsumsi informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media. Dimana seluruh informasi harus dicari, diolah, dan didistribusikan kepada publik. Dengan kondisi ini, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan menjadi media centre tentang informasi kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang. b. Motivator: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini berperan memberikan pengertian,
mempengaruhi
dan
mengajak
masyarakat
guna
melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. c. Fasilitator: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini berperan menjembatani dan menyalurkan aspirasi pada dua atau lebih kepentingan yang berbeda sebagai akibat munculnya pendapat umum yang multi dimensi dari isu-isu yang kontroversial yang berkembang dimasyarakat melalui sarana komunikasi yang ada. d. Lembaga klarifikasi: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini berperan menjelaskan kepada masyarakat persoalan yang sebenarnya tentang
29 berbagai kejadian yang ada terutama kebijakan pemerintah daerah yang harus dijelaskan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. e. Lembaga pemersatu bangsa: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Malang
dalam
hal
ini
senantiasa berperan menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 5 (lima) fungsi strategis ini Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan menjadi juru bicara Pemerintah Kabupaten Malang yang profesional dan proporsional yang menguasai seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dan berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat. 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi
Pembangunan
Kabupaten
Malang
Tahun
2016-2021
sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP yang dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 Misi Bupati Malang untuk dilaksanakan dalam periode 5 tahun yang akan datang. Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang sifatnya supporting staf mendukung Misi Bupati Malang sebagaimana berikut: Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. 1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat, Sasaran ke 7 ”Terwujudnya kualitas pelayanan dalam hal keprotokolan yang baik”, dengan Strategi Meningkatkan SKM di bidang pelayanan keprotokalan 2. Tujuan
3:
Meningkatkan
kualitas
proses
demokrasi
dan
transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
30 publik di daerah melalui agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun, khususnya pada sasaran sebagai berikut: a. Sasaran ke 1 “Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat semakin
seimbang
hukum”
dengan
dengan
strategi
peningkatan “Meningkatkan
kepatuhan
terhadap
publikasi
kebijakan
pemerintah daerah melalui sambutan” b. Sasaran ke 4 “Meningkatnya ketersediaan dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan terpublikasikan atau tertib administasi” dengan strategi: 1. Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah kepala daerah; 2. Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah daerah melalui media masa; 3. Meningkatkan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video; dan 4. Meningkatkan dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping.
3.3. Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Setda merupakan fungsi penunjang/supporting staf maka Renstra bagian berisi kegiatan rutin yang menunjang tupoksi Sekretaris Daerah sehingga tidak berkorelasi dengan Renstra Kementerian atau Biro pada Sekretaris Daerah Provinsi.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Setda merupakan fungsi penunjang/supporting staf maka Renstra bagian berisi kegiatan rutin yang menunjang tupoksi Sekretaris Daerah sehingga tidak berkorelasi dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih
31 besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka
akan
menghilangkan
peluang
untuk
meningkatkan
kinerja
pelaksanaan tugas. Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan, dari komponenkomponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam hal ini bertugas membantu dan memfasilitasi para pimpinan daerah dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Berdasarkan paparan diatas
maka
ditentukankanlah
isu-isu
strategis
Bagian
Hubungan
Masyarakat dan Protokol sebagai Pelayan Informasi, motivasi, Fasilitator, Lembaga Klarifikasi dan Lembaga pemersatu bangsa, adalah: 1. Kurang Terciptanya hubungan dan dukungan yang optimal, baik secara internal maupun eksternal dalam menunjang Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (Kurangnya dukungan dan respon lingkungan internal (antar satuan kerja perangkat daerah) dalam memberikan data informasi yang cepat, tepat dan akurat). Kualitas pelayanan informasi yang cepat dan akurat oleh Pemerintah Daerah
dewasa
ini
cenderung
menjadi
sebuah
tuntutan
bagi
masyarakat. Hal ini sangatlah wajar sebagai konsekuensi masyarakat yang telah melakukan berbagai kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap pemerintah/negara. Oleh sebab itu masyarakat berhak menerima pelayanan Pemerintah Daerah dengan baik, khususnya pelayanan
di
bidang
informasi
dan
komunikasi.
Dalam
upaya
membangunan citra baik Pemerintah Daerah (brand image building), Bagian Humas terus melakukan hubungan yang harmonis baik secara internal (antar satuan kerja perangkat daerah) maupun eksternal (stakeholder lainnya). Untuk itu perlu dikembangkan dan dukungan secara terus menerus terciptanya kemitraan kerja dengan pers maupun stakeholder informasi dan komunikasi lainnya yang harmonis dan saling menghormati peran masing-masing secara profesional dan proporsional. 2. Tuntutan kualitas pelayanan administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel, manajemen yang tertib lancar dan akuntabel akan dapat mendorong terwujudnya sebuah administrasi perkantoran yang survival terhadap tuntutan dan kebutuhan dalam rangka pemberian
pelayanan
terbaik
kepada
masyarakat.
Untuk
itu
dibutuhkan sebuah bentuk penyikapan baik dari sisi terpenuhinya
32 sarana dan prasarana pendukung yang diimbangi dengan sumber daya aparatur yang kapabel, sehingga capaian kinerja akan dapat lebih mudah
terwujud
sebagai
sebuah
bentuk
pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan. 3. Penyediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi, dalam menjalankan program-program dan kegiatannya di era kebebasan informasi ini Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dituntut untuk menguasai dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan kemajuan teknologi. 4. Dukungan SDM berkualitas menguasai bidang kehumasan, teknologi komunikasi yang memudahkan pelayanan yang efektif dan efisien dengan penyajian yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melihat tantangan pekerjaan yang semakin padat dan komplek serta tuntutan pelayanan yang cepat, dengan hasil yang optimal, dibutuhkan SDM yang produktif yang menguasai bidang tugasnya (sesuai Misi Madep Manteb) serta dapat menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang dewasa ini. Hal ini dalam
rangka
mewujudkan
peningkatan
sumber
daya
aparatur
kehumasan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan. 5. Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien yang akuntabel dan berbasis IT, dalam upaya meningkatkan laporan capaian kinerja keuangan yang transparan dan sesuai ketentuan maka dibutuhkan sistem pelaporan efektif, efisien dan berbasis teknologi.
33 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.
Tujuan dan Sasaran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 2. Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Sasaran : 1. Terwujudnya kualitas pelayanan dalam hal keprotokolan yang baik; dan 2. Meningkatnya iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum.
4.2.
Strategi dan Kebijakan Strategi : 1. Meningkatkan SKM di bidang pelayanan keprotokalan; 2. Meningkatkan
publikasi
kebijakan
pemerintah
daerah
melalui
sambutan; 3. Meningkatkan publikasi kegiatan pemerintah daerah; 4. Meningkatkan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video; 5. Meningkatkan dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping. Adapun penyajiannya pada Tabel 4.1 sebagai berikut:
34
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
Formula / Rumus
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2016
2017
2018
2019
2020
2021
5
6
7
8
9
10
Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis Teknologi Informasi Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat
Terwujudnya kualitas pelayanan dalam hal keprotokolan yang baik
Meningkatkan kualitas proses demokrasi dan transparansi di dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik daerah
Meningkatkan iklim politik yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum
Persentase tingkat koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima Persentase publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan
∑permintaan protokoler yang terlayani ∑permintaan protokoler
∑sambutan yang disiapkan ∑kegiatan Kepala Daerah yang diagendakan
100% dari 300
100% dari 300
100% dari 300
100% dari 300
100% dari 300
100% dari 300
100 % dari 600
100 % dari 600
100 % dari 600
100 % dari 600
100 % dari 600
100 % dari 600
35 Meningkatnya ketersediaan dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan terpublikasikan atau tertib administrasi
Persentase publikasi kegiatan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video Persentase dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping
∑kegiatan yang diliput dan diberitakan ∑kegiatan kepala daerah yang diagendakan ∑kegiatan yang didokumentasikan
80 % dari 300
80 % dari 300
80 % dari 300
80 % dari 300
80 % dari 300
80 % dari 300
80% dari 300
80% dari 300
80% dari 300
80% dari 300
80% dari 300
80% dari 300
100 % dari 260
100 % dari 260
100 % dari 260
100 % dari 260
100 % dari 260
100 % dari 260
∑kegiatan kepala daerah yang diagendakan ∑jilid kliping berita yang dibuat ∑hari dalam setahun
36 BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program adalah:
Program Pemerintah Kabupaten Malang;
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
Tugas pokok dan fungsi Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
Keadaan sebelumnya, sekarang dan perkiraan keadaan masa mendatang
Skala prioritas yang menunjang visi dan misi.
Program Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
(Kode:
1.20.1.20.0310.16./Urusan
Wajib–
Pemerintahan Umum) Program
ini
bertujuan
meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun manfaatnya adalah meningkatnya koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga akan terwujud kualitas pelayanan keprotokolan yang prima Kegiatan program ini adalah: 1) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri; dan 2) Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 2.
Program
Penyelamatan
dan
Pelestarian
Dokumen/Arsip
Daerah
(Kode: 1.24.1.20.0310.16./Urusan Wajib – Kearsipan) Program ini merupakan program kegiatan reguler yang bertujuan mendokumentasikan pendataan
dan
kegiatan
penataan
Kepala
dokumen/arsip
Daerah daerah
dalam tentang
rangka berbagai
kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk foto maupun audio visual yang siap saji guna pemenuhan informasi kepada masyarakat.
37 Manfaat Program ini adalah : Kualitas hasil dokumentasi sebagai data konkrit kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang yang lebih baik. Kegiatan program ini adalah: 1.) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah. 3.
Program
Kerjasama
Informasi
dengan
Media
Massa
(Kode: 1.25.1.20.0310.18./Urusan Wajib–Komunikasi dan Informatika) Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah dengan
meningkatkan
penyebarluasan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bentuk advertorial dan even by order dengan mengangkat issue actual sesuai dengan tujuan yang telah digariskan berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang. Peningkatan kegiatan publikasi guna penyebarluasan informasi kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang melalui Talk Show yang dikemas dalam bentuk “Ngopi Bersama Bung Rendra” melalui siaran langsung RRI serta direlay oleh LPPL Radio Kanjuruhan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat agar segala keluhan, saran dan pertanyaan warga dapat segera sampai, sehingga dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bahkan oleh Bapak Bupati sendiri. Meliput dan mempublikasikan kegiatan Bina Desa Bupati ke wilayah kecamatan khususnya desa tertinggal yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di masyarakat terkait percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang serta pelayanan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta Penerbitan Majalah Kanjuruhan. Manfaat program ini adalah: 1. Hasil-hasil
kegiatan
pemerintahan
dan
pembangunan
dapat
tersebarluaskan kepada masyarakat serta juga lebih memperkenalkan potensi Kabupaten Malang dalam rangka penciptaan investasi yang lebih banyak; dan 2. Terciptanya transparansi informasi publik, percepatan penanganan permasalahan di masyarakat serta mempercepat proses pembangunan di Kabupaten Malang. Kegiatan program ini adalah: 1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
38 4.
Program
Perbaikan
Sistem
Administrasi
Kearsipan
(Kode : 1.24.1.20.0310.15.02./Urusan Wajib – Kearsipan) Program ini bertujuan mempublikasikan kegiatan Kepala Daerah dalam rangka pengumpulan data-data dan fakta yang ada di masyarakat guna bahan akses pengembangan informasi publik melalui penyediaan informasi kepada pengambil kebijakan dalam bentuk jilid kliping surat kabar harian/mingguan/majalah yang didistribusikan setiap hari tentang isu-isu
aktual
menyediakan
pemberitaan berbagai
di
bentuk
Wilayah
Kabupaten
sambutan
yang
Malang
serta
digunakan
oleh
Bupati/Wakil Bupati dalam berbagai kegiatan baik yang sifatnya kedalam maupun keluar organisasi, dimana sambutan ini adalah merupakan sebuah pencitraan tentang sebuah informasi Kebijakan Pemerintah, harapan
dan himbauan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan guna pencapaian Good Governance Manfaat Program ini adalah : Administrasi kearsipan (kliping) tentang berbagai isu aktual yang ada di masyarakat yang lebih baik serta kualitas materi sambutan Bupati/Wakil Bupati yang semakin baik sehingga bertambahnya
ketertarikan
pihak
lain
akan
kondisi
dan
potensi
Kabupaten Malang Kegiatan program ini adalah: 1) Pengumpulan data 5.
Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM
Bidang
Komunikasi
dan
Informasi (Kode: 1.25.1.20.0310.17.)/Urusan Wajib–Komunikasi dan Informatika) Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur di bidang kehumasan (komunikasi dan informasi). Kegiatan program ini adalah: 1) Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan dan Keprotokoleran
6.
Program
Sosialisasi
Ketentuan
Dibidang
Cukai
(Kode:
2.06.1.20.0310.20.)/Urusan Pilihan–Perdagangan) Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membeli rokok yang menggunakan pita cukai rokok resmi.
39
Kegiatan program ini adalah: 1) Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan. 7.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
(Kode:
1.20.1.20.0310.01. / Urusan Wajib – Pemerintahan Umum) Program ini merupakan program kegiatan reguler yang bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung tugas tugas kehumasan guna peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi dari pelayanan administrasi dimaksud. Manfaat program ini adalah: Memberikan kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di bidang kehumasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Insan Pers dan Masyarakat. Kegiatan program ini adalah: 1.)
Penyediaan jasa surat menyurat;
2.)
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3.)
Penyediaan Jasa administrasi keuangan;
4.)
Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5.)
Penyediaan alat tulis kantor;
6.)
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7.)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8.)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9.)
Penyediaan makanan dan minuman;
10.) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah; dan 11.) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah. 8.
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
(Kode: 1.20.1.20.0310.02./Urusan Wajib – Pemerintahan Umum) Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan memberikan kenyamanan, kecepatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kehumasan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja personil Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Manfaat program ini adalah: Memberikan kualitas pelayanan kehumasan yang cepat, tepat dalam rangka penyediaan layanan kedinasan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Insan Pers dan Masyarakat.
40
Kegiatan program ini adalah : 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 3) Pemeliharaan rutin/berkala kelengkapan gedung kantor; dan 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Kode : 1.20.1.20.0310.03./ Urusan Wajib–Pemerintahan Umum) Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai itu sendiri dengan beberapa bentuk kompensasi yang diberikan agar lebih meningkatkan kinerjanya. Manfaat program ini adalah: untuk lebih meningkatkan produktivitas kerja pegawai Kegiatan program ini adalah: 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; dan 2) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
10. Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
(Kode: 1.20.1.20.0310.05./Urusan Wajib – Pemerintahan Umum) Program ini merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan baik formil ataupun teknis fungsional dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas-tugas kehumasan Manfaat program ini adalah: Bertambahnya kemampuan Sumber Daya Aparatur
Kehumasan
dalam
menyikapi
dan
menghadapi
tuntutan
masyarakat yang selalu berkembang akan akses informasi yang akurat, faktual dan terpercaya. Kegiatan program ini adalah: 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 11. Program Kinerja
Peningkatan dan
Keuangan
Pengembangan (Kode:
Sistem
Pelaporan
1.20.1.20.0310.06./Urusan
Capaian Wajib–
Pemerintahan Umum) Program ini merupakan program kegiatan reguler yang secara rutin ataupun periodik harus dilakukan guna penyampaian laporan hasil
41 kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Hubungan Masyarakat. Manfaat program ini adalah: Memberikan kualitas manajemen Bagian Hubungan Masyarakat yang akuntabel dengan menyampaikan laporan secara rutin realisasi pencapaian kinerja bulanan, laporan keuangan semesteran dan laporan akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bagian Humas. Kegiatan program ini adalah: 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD bulanan Uraian selengkapnya mengenai rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bappeda diuraikan dalam Tabel 5.1. sebagai berikut:
42
Tabel 5 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Program dan Kegiatan
Data Indikator Capaian Kinerja pada Program Thn. (outcome) dan Awal Kegiatan Perenca (Output) naan
2016
Tar get (%) 1
2
3
4
5
01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik
6 Out come: Prosentase perlayanan administrasi perkantoran Out put: Jumlah pengiriman surat menyurat (materai) Out put: Jumlah penyediaan jasa komunikasi
2017
Rp (ribuan)
Tar get (%)
Rp (ribuan)
2018
Tar get (%)
Rp (ribuan)
2019
Tar get (%)
Rp (ribuan)
2020
Tar get (%)
Rp (ribuan)
Kondisi Kinerja Unit Pada Akhir Kerja Periode Renstra Bagian Lokasi Bagian Humas Humas (2021) Tar get (%)
Rp (ribuan)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
100%
100
651.392
100
716.531
100
788.184
100
867.003
100
953.703
100
1.049.074
6.370
8.544
7.007
9.399
7.707
10.339
8.478
11.372
9.326
12.510
10.259
13.761
20
21
43 01.07.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01.10.
Penyediaan alat tulis kantor
01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan
01.15.
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perudangundangan
Out Put: Jumlah penyediaan jasa laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Out put: Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor Out put: Jumlah penyediaan alat tulis kantor Out put: Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan: Buku kerja aparatur, Map Dinas & Amplop Out put: Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan di kantor Out put: Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan (langganan surat kabar harian)
63.795
70.174
77.191
84.911
93.402
102.742
2.265
2.491
2.740
3.014
3.316
3.647
35.673
39.240
43.164
47.481
52.229
57.452
96.852
106.537
117.191
128.910
141.801
155.981
1.651
1.816
1.998
2.198
2.418
2.660
40.320
44.352
48.787
53.665
59.031
64.934
44 01.17.
Penyediaan makanan dan minuman
Out put: Jumlah penyediaan makanan/min uman harian pegawai, rapat
37.120
40.832
44.915
49.406
54.347
59.782
01.18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
25.920
28.512
31.363
34.499
37.949
41.744
01.21.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
36.360
39.996
43.995
48.395
53.234
58.558
02.
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
02.22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasi onal
02.26.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
02.28.
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
Out Put: jumlah kegiatan rapat rapat kedinasan luar daerah Out Put: jumlah kegiatan rapat rapat kedinasan dalam daerah Out come: Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Out put: Jumlah perawatan gedung kantor Out put: Jumlah perawatan kendaraan dinas/operasio nal (roda 2 dan roda 4) Out put: Jumlah perawatan perlengkapan penunjang kerja Out put: Jumlah perawatan peralatan gedung kantor
100%
100
71.226
100
128.348
100
141.183
100
155.301
100
170.831
100
187.915
-
50.000
55.000
60.500
66.550
73.205
56.436
62.079
68.287
75.116
82.627
90.890
1.800
1.980
2.178
2.395
2.635
2.898
12.990
14.289
15.717
17.289
19.018
20.920
45 03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapann ya
03.03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
05.05.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
06.
Program peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
06.01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Out come: Prosentase peningkatan disiplin aparatur Out put: Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapann ya Out put: Jumlah pakaian kerja lapangan Out Come: Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Out put: Jumlah peserta diklat perjenjangan dan diklat teknis kehumasan Out Come: Persentase peningkatan Pengembanga n Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Out put: Jumlah laporan keuangan, capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
-
66.000
72.600
79.860
87.846
96.630
-
36.000
39.600
43.560
47.916
52.707
-
30.000
33.000
36.300
39.930
43.923
15.400
22.500
30.000
35.000
40.000
45.000
15.400
16.940
18.634
20.497
22.547
24.801
2.300
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2.300
2.530
2.783
3.061
3.367
3.704
46 17.
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
17.02.
Peningkatan Kapasitas SDM Kehumasan
18.
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
18.02.
Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
20.
20.04.
Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai kepada Masyarakat yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai
Out Come Cakupan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Out Put Jumlah peserta study banding Out Come Prosentase peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
100%
90 %
30.015
90
40.000
90
45.000
90
50.000
90
60.000
90
70.000
90%
30.015
90
40.000
90
45.000
90
50.000
90
60.000
90
70.000
100 %
60.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
Out PutJumlah peserta kegiatan diklat jurnalistik
100 %
60.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
Out Come Prosentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Out Put Jumlah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Cukai Rokok di mass media
100 1.941.793 %
90
600.000
90
650.000
90
700.000
90
750.000
90
800.000
100 %
90
600.000
90
650.000
90
700.000
90
750.000
90
800.000
1.941.793
47 Meningkat kan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat
Terwujud nya kualitas pelayana n dalam hal keprotok olan yang baik
16.
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Out Come: Prosentase pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
16.02.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Depart emen/Lembag a Non Departemen/L uar Negeri Kunjungan kerja/inspeksi Kepala daerah/ Wk. Kepala Daerah Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Out put: Jumlah pelayanan protokoler
0
Out put: Jumlah pelayanan protokoler
100
Penyebarluasa n Informasi Pembangunan Daerah
Out Put: Jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan
16.05 Nilai SKM bidang layanan keprotokolan
Meningkat kan kualitas proses demokrasi dan transparan si di dalam pelaksanaa n pembangun an dan pelayanan publik di daerah
18
Meningk atnya ketersedi aan dokumen dan data informasi statistik yang akurat dan terpublik asikan atau tertib administa si Persentase publikasi kegiatan pemerintah
18 01
Out Come: Tersebarnya informasi di masyarakat meningkatnya /terjalinnya hubunan kemitraan yag baik dengan media massa.
100%
100%
100
90
Men ingk at 90%
879.000
100
41.000
100
838.000
100
90
3.843.840
3.843.84
Men ingk at 90%
900.000
100
915.000
100
930.000
100
955.000
100
970.000
100
55.000
100
60.000
100
65.000
100
70.000
850.000
100
860.000
100
870.000
100
890.000
100
900.000
4.000.000
90
4.400.000
4.000.00
Men ingk at 90%
4.400.00
50.000
90
4.700.000
90
Men ingk at 90%
4.700.000
Men ingk at 90%
5.000.000
5.000.00
90
Men ingk at 90%
5.300.000
5.300.00
48 Penerbitan majalah internal Kerjasama pemberitaan di media masa
Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video
Meningka tnya iklim politik yang kondusif bagi berkemba ngnya kualitas kebebasan
16
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/ Arsip Daerah
16 02
Pendataan dan penataan Dokumentasi/ Arsip Daerah
15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Cetak kalender Out come: Prosentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsi p daerah Out put: Jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terlaksananya cetak foto kegiatan kepala/wakil kepala daerah Promosi potensi Derah/Keberh asilan pembangunan d/r pencitraan pemerintah melalui: . Baliho . Spanduk Out Come: Prosentase perbaikan sistem administrasi kearsipan
0
0
0
0
0
100%
80
854.472
80
900.000
80
1.000.000
80
1.100.000
80
1.200.000
80
1.300.000
100%
Men ingk at 80%
854.472
Men ingk at 80%
900.000
Men ingk at 80%
1.000.000
Men ingk at 80%
1.100.000
Men ingk at 80%
1.200.000
Men ingk at 80%
1.300.000
100%
100
73.900
100
75.000
100
80.000
100
85.000
100
90.000
100
95.000
49 sipil dan hak-hak politik rakyat semakin seimbang dengan peningkat an kepatuhan terhadap hukum Meningkatn ya iklim politik yang kondusif bagi berkembang nya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum
15 02
Pengumpulan data
Out Put: - Jumlah dokumentasi data informasi dari media dalam bentuk kliping - Jumlah naskah sambutan yang disusun
100%
Men ingk at 100 %
73.900
Men ingk at 100 %
75.000
Men ingk at 100 %
80.000
Men ingk at 100 %
85.000
Men ingk at 100 %
90.000
Men ingk at 100 %
95.000
50 BAB VI INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1 Indikator Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dalam rangka mewujudkan Sasaran pertama “Peningkatan Kualitas Dokumen
Perencanaan
ditetapkan
1
indikator
Pembangunan sasaran,
yang
yaitu:
Sinergis
Persentase
dan
Partisipatif”
publikasi
kebijakan
pemerintah daerah melalui sambutan. Sedangkan Sasaran kinerja utama yang keempat yaitu “Meningkatnya ketersediaan
dokumen
dan
data
informasi
statistik
yang
akurat
dan
terpublikasikan atau tertib administasi” ditetapkan indikator sebagai berikut : 1. Persentase publikasi kegiatan pemerintah daerah; 2. Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video; dan 3. Persentase dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping. Dan Sasaran kinerja yang ketujuh “Terwujudnya kualitas pelayanan dalam hal keprotokolan yang baik” ditetapkan indikator Persentase tingkat koordinasi
yang
baik
dengan
instansi
terkait
sehingga
terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima. Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam tabel 6.1.sebagai berikut:
51
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bagian Humas dan Protokol yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO 1 1
2 3 4 5
INDIKATOR 2
KONDISI KINERJA pada awal periode RPJMD (Akhir Tahun 2015)
3
TARGET CAPAIAN TAHUN Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
5 100%
6 100%
7 100%
8 100%
Persentase tingkat koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan yang prima Persentase publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan Persentase publikasi kegiatan pemerintah daerah
100%
4 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
Persentase dokumentasi kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk foto dan video Persentase dokumentasi pemberitaan pemerintah daerah dalam bentuk kliping
100%
80%
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
KONDISI KINERJA pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) 9
52 BAB VII PENUTUP Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur
sebagaimana
tujuan
dan
sasaran
yang
telah
ditetapkan
diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktorfaktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak factor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas;
Kemampuan teknis dan profesionalisme;
Mekanisme reward and punishment yang proporsional; dan
Aspek kesejahteraan dan pengembangan karir. Dalam kerangka perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, RENSTRA ini merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RENJA tahunan dan pedoman dalam upaya peningkatan kinerja lembaga. Demikian untuk dilaksanakan
KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, ttd Dr. Ir. BUDIAR, M.Si
