1
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/421.014/2015 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016
RENCANA KERJA BAGIAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah dokumen perencanaan Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rencana Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rentra Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Penyusunan Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup 1) Tahap perumusan Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; dan 2) Tahap penyajian Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan pendek (tahunan) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
2
Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Di dalamnya juga mengatur tentang peranan dan tanggungjawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memiliki keterkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan masa transisi antara Renstra Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang 2011-2015 dan Renstra Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, penyususnan Renja Bagian Petanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 tetap berpedoman: 1. Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 2. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi-Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 3. Rentra Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 4. Review Renstra Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 20112015 Nomor 180/256/KEP/421.014/2014 Tanggal 3 April 2014; 5. Rencana Kerja Pembanunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016. Selanjutnya Renja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian Pertanahan Tahun 2016 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Malang Tahun 2016. 5.1.Dasar Hukum Penyusunan Dasar Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015; 15. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah; 16. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi-Misi Kabupaten Malang ”Madep Manteb” Paruh Waktu; 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 18. Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/663/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Tujuannya penyusunan Renja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah: 1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertanahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Malang; 2. Mengarahkan program dan kegiatan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selama 1 tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.
4
1.4.Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.1.
Dasar Hukum Penyusunan
1.2.
Maksud dan Tujuan
1.3.
Sistematika Penyusunan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan Tahun 2014 dan Capaian Renstra Bagian Pertanahan
2.2.
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan dan Pencapaian Renstra Bagian Pertanahan s/d tahun 2015
2.3.
Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
2.4.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Pertanahan
2.5.
Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel 2.4
2.6.
Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2016
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1.
Telaah terhadap kebijakan nasional/propinsi/daerah
3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Pertanahan
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1.
Program
4.2.
Kegiatan
BAB V PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAGIAN PERTANAHAN TAHUN 2014
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bagian Pertanahan Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan pada tahun lalu dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang dalam satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
b.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
c.
Penyediaan Makanan dan Minuman.
d.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
e.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian
kinerja mencapai 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Bagian Pertanahan dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut: a.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua.
b.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
d.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan Bagian Pertanahan dapat tercapai khususnya dalam hal peningkatan kualitas aparatur dan kapasitas, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta
6
sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan Bagian Pertanahan dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Malang dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : a.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
c.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan
sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan kegiatan-kegiatan dan sasaran sebagai berikut: a.
Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan sasaran tersedianya tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan.
b.
Kegiatan Pensertipikatan Tanah Asset Pemkab. Malang dengan sasaran pengamanan tanah aset Pemkab. Malang.
c.
Kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan dengan sasaran terlaksananya proses tukar menukar kawasan hutan yang digunakan untuk pengembangan wisata;
d.
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah;
e.
Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah. Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Pembangunan dari 5 lokasi yang
ditargetkan, pelaksanaan pengadaan tanah dapat dilaksanakan pada 5 lokasi, Sedangkan untuk pensertipikatan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dari 60 bidang tanah yang ditargetkan yang dapat dilaksanakan 60 bidang tanah, Tukar Menukar Kawasan Hutan dari 5 lokasi yang ditargetkan, sedangkan Perencanaan pengadaan tanah dari 5 lokasi yang ditargetkan, dapat dilaksanakan 5 lokasi dan
7
Persiapan Pengadaan Tanah dari 5 lokasi yang ditargetkan, dapat dilaksanakan 5 lokasi. 6. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan kegiatan-kegiatan dan sasaran sebagai berikut: a. Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan; b. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan Pemkab. Malang dengan sasaran PPATS Kecamatan dan Kepala Desa sekabupaten Malang. Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari 12 permasalahan tanah yang ditargetkan, penanganan permasalahan dapat dilaksanakan pada 12 lokasi dan Penyuluhan Hukum Pertanahan bagi petugas administrasi PPATS Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan sekabupaten Malang, seluruhnya terlaksana. c.
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar terinventarisir dan tersusun data base kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari 12 lokasi yang ditargetkan, inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah bagi pembangunan dapat dilaksanakan pada 12 lokasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan pada tahun lalu seperti pada terlihat pada Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan Analisis kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan berdasarkan hasil capaian kinerja
dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran berikut indikatornya sebagai berikut: 1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator sasaran ini adalah : a. Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat. b. Tersedianya Alat Tulis Kantor. c. Terlaksananya penggandaan dan cetakan. d. Terpenuhinya penerangan kantor. e. Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan 5 (lima) kegiatan yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik.
8
2. Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Indikator sasaran ini adalah: Terwujudnya tertib administrasi keuangan Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan yang telah dilaksanakan dengan baik. 3. Tersedianya Makanan dan Minuman Indikator sasaran ini adalah: Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang telah dilaksanakan dengan baik. 4. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Indikator sasaran ini adalah: Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik. 5. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. Indikator sasaran ini adalah: Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik. 6. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. 7. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan peningkatan peralatan kerja Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengadaan Personal Computer, Printer dan Global Positioning System (GPS) yang telah dilaksanakan dengan baik. 8. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja. Untuk
mencapai
sasaran
tersebut,
dilaksanakan
kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional yang telah dilaksanakan dengan baik. 9. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
9
Indikator sasaran ini adalah : Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur dengan terpeliharanya peralatan kerja Untuk
mencapai
sasaran
tersebut,
dilaksanakan
kegiatan
Rutin/Berkala Peralatan Kantor yang telah dilaksanakan dengan baik.
Pemeliharaan
10
10. Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator sasaran ini adalah : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan dengan baik. 11. Tercapainya Laporan Keuangan Semesteran Indikator sasaran ini adalah : Tersedianya laporan keuangan semesteran. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dilaksanakan dengan baik. 12. Tercapainya laporan keuangan semesteran Indikator sasaran ini adalah : Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan laporan pelaporan keuangan akhir tahun yang telah dilaksanakan dengan baik. 13. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional Indikator sasaran ini adalah: Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah dilaksanakan dengan baik. 14. Tercapainya Persetipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang Indikator sasaran ini adalah : Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang yang belum bersertipikat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah dilaksanakan dengan baik.
11
15. Terlaksananya Tukar Menukar Kawasan Hutan Indikator sasaran ini adalah : Kawasan Hutan yang digunakan untuk wisata. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah dilaksanakan dengan baik. 16. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Indikator sasaran ini adalah : Jumlah Dokumen Perencanaan pengadaan tanah yang telah disusun. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Perencanaan pengadaan tanah. 17. Terlaksananya Keputusan Persetujuan Penetapan lokasi Pembangunan Indikator sasaran ini adalah : Jumlah keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan yang telah terbit. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan persiapan pengadaan tanah. 18. Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan di Kabupaten Malang Indikator sasaran ini adalah : Aparatur yang mengikuti penyuluhan hukum pertanahan untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum pertanahan. 19. Tertanganinya Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang Indikator sasaran ini adalah : Masalah Pertanahan di Kabupaten Malang. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan yang telah dilaksanakan dengan baik. 20. Tersusunnya data kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan Indikator sasaran ini adalah: Inventarisasi kebutuhan tanah untuk pembangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal yang telah dilaksanakan dengan baik. Analisa Kinerja Pelayanan Bagian Pertanahan seperti pada terlihat pada tabel 2.2 sebagaimana terlampir. 2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Pertanahan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Pertanahan adalah
sebagai berikut: 1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan; 2. Belum optimalnya pengamanan dan Penataan Pengunaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
12
3. Belum terselesaikanya Tukar Menukar Kawasan Hutan. 4. Belum tersedianya dokumen perencanaan; 5. Belum tersedianya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; 6. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; 7. Banyaknya permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang; 8. Pencatatan data kebutuhan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal. 2.4.
Review Terhadap Tahun 2016 Review Terhadap RKPD seperti pada terlihat pada tabel 2.3 sebagaimana terlampir.
2.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 sebagaimana terlampir.
13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAGIAN PERTANAHAN
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bahwa urusan pertanahan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam implementasinya Bagian Pertanahan mengalokasikan kegiatan Penataan, Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan
kegiatan
penyelesaian konflik – konflik pertanahan. Pengadaan tanah dipandang perlu untuk dilaksanakan guna mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah serta memberikan sarana yang memadai untuk daya tarik investasi baik investasi asing ( PMA ) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dampaknya diharapkan akan menciptakan lapangan kerja guna peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bagian pertahanan juga mempunyai fungsi inventarisasi dan pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang bertujuan untuk tertib administrasi dengan langkah pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, dengan demikian akan tercipta tertib administrasi pertanahan pengelolaan asset Negara.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Pertanahan 1. Tujuan Renja Bagian Pertanahan Tujuan Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut : a.
T erciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
b.
P enyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
c.
T erciptanya pengamanan administratif serta pengamanan fisik terhadap aset Pemerintah Daerah;
d.
M enciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah;
14
e.
T ersedianya
dokumen
perencanaan
pengadaan
tanah
untuk
kepentingan
pembangunan; f.
T erbitnya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
g.
T erfasilitasi penyelesaian permasalahan tanah di Kabupaten Malang;
h.
T ercapainya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
i.
T erinventarisir kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
2. Sasaran Renja Bagian Pertanahan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Pelayanan bidang pertanahan yang berkualitas dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur; b. Penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Malang; c. Penanganan Tukar Menukar Kawasan Hutan; d. Pengamanan dan Penataan Penggamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; e. Penyediaan dokumen perencanaan untuk kepentingan pembangunan; f. Pengajuan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; g. Penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Malang; h. Pemahaman Hukum Pertanahan; i. Pendataan kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan
15
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Bagian Pertanahan antara lain: 4.1.1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4.1.2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4.1.3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4.1.4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4.1.5.
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
4.1.6.
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
4.1.7.
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal
Selanjutnya dari keenam program kegiatan dimaksud diurakan menjadi sebagai berikut : i. Indikator Kinerja a.
Persentase pengadaan tahun (i);
b.
Persentase pensertipikatan tanah aset tahun (i);
c.
Persentase lokasi tanah yang diproses tukar menukar tahun (i);
d.
Persentase lokasi tanah yang diinventarisir tahun (i);
e.
Persentase perencanaan pengadaan tanah tahun (i);
f.
Persentase persiapan pengadaan tanah tahun (i);
g.
Persentase sengketa tanah yang ditangani tahun (i);
h.
Persentase peningkatan pemahaman peserta penyuluhan hukum pertanahan.
ii. Kelompok Sasaran a.
Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;
b.
Tercapaianya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
c.
Terlaksanaya tukar menukar kawasan hutan;
d.
Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
e.
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
f.
Terlaksanaya keputusan persetujuan pentapan lokasi pembangunan;
g.
Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang;
h.
Tercapainya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
16
i.
Terlaksananya Administrasi Keuangan;
j.
Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
k.
Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu;
l.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
m. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; n.
Tersedianya peralatan gedung kantor;
o.
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas;
p.
Terlaksananya pemeliharan peralatan kantor;
q.
Terlaksananya pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau workshop bagi aparatur;
r.
Terlaksananya laporan capaian kinerja dan keuangan;
s.
Terlaksananya laporan keuangan semesteran;
t.
Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun.
iii. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan ada di Wilayah Kabupaten Malang iv. Kebutuhan Dana Indikatif Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar Rp.11.448.000.000,- (Sebelas milyar empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) v. Sumber Dana Sumber Dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016. Program Bagian Pertanahan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 terlampir. 4.2
Pertimbangan Perumusan Kegiatan Dasar Pertimbangan penyusunan perumusan kegiatan pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang antara lain : 4.2.1
Pencapaian RPJMD tahun 2011-2015
4.2.2
Pencapaian MDGs tahun 2015
4.2.3
Grand Design Reformasi Birokrasi
4.2.4
Pencapaian SPM
4.2.5
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
17
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui program dan kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Renja–SKPD dan kebijakan anggaran yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka–angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategis Bagian Pertanahan secara konsisten dan bertanggung jawab. Rencana Kerja Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 merupakan acuan kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja tahun anggaran 2016 yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna pelaksanaan rencana kerja secara optimal. Demikian untuk dilaksanakan. Malang, September 2015 KEPALA BAGIAN PERTANAHAN
ABAI SALEH, S.Sos. Pembina NIP. 19690505 199009 1 002
