1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR : 188.45/ /KEP/35.07.013/2016 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan
kegiatan
yang
melibatkan
berbagai
unsur
pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanahan disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Fungsi
Renstra
Dinas
Pertanahan
dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah Kabupaten Malang adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung
2
pencapaian visi Kabupaten Malang 2016-2021, yaitu “Madep Manteb Manetep”. Proses penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang: 1. Surat
dari
Sekretaris
Daerah
tanggal
16
September
2016
Nomor : 050.13/6162/35.07.203/2016 perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 2. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 3. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 4. Penyusunan
Rancangan
Renstra
Dinas
Pertanahan
Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021; 5. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; 6. Penetapan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 20162021. Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Renstra Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Dinas Pertanahan 2016-2021 selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja) untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan
Pembangunan
Untuk
Kepentingan
Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 7. Peraturan
Presiden
Nomor
29
tahun
2014
tentang
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 14. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah; 15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama; 16. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4
1.3. Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang 2016-2021 adalah: a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan; b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja; c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan; e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; f.
Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sub Bagian dan Bidang yang ada pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Tujuan
penyusunan
Rencana
Strategis
Dinas
Pertanahan
Kabupaten Malang 2016-2021 adalah terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah melalui pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang 2016-2021. 1.4. Sistimatika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang ini sebagai berikut : Daftar Isi Kata Pengantar BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1.
Tupoksi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan
5
2.2.
Sumberdaya Dinas Pertanahan
2.3.
Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
2.4.
Tantangan dan Peluang
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi Permasalahn berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan
3.2.
Telaah Visi Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3.
Telaah Renstra Dinas Pertanahan
3.4.
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.
Penentuan isu-isu strategis
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB V
4.1.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan
4.2.
Strategi dan kebijakan Dinas Pertanahan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Pertanahan
BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 6.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan
Susunan
Perangkat
Daerah,
Dinas
Pertanahan
mempunyai tugas sebagai berikut: Tugas Pokok Dinas Pertanahan a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan; b. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; Fungsi Dinas Pertanahan Untuk
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
Dinas
Pertanahan Kabupaten Malang mempunyai fungsi : a. Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan; b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang pertanahan; d. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan; e. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah; f. Pelaksaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; g. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang, yaitu: a. Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah b. Bidang Penanganan Masalah Pertanahan
7
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TIPE C
DINAS PERTANAHAN KAB. MALANG
DINAS
T SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH
SEKSI INVENTARISASI TANAH
SEKSI PENGADAAN TANAH
SEKSI PENSERTIPIKATAN TANAH
SUB BAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN
SEKSI PERMASALAHAN TANAH GARAPAN SEKSI PERMASALAHAN TANAH PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM SEKSI PERMASALAHAN TANAH PEMERINTAH DAERAH DAN DESA
8
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan membawahi Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian dan 2 (dua) Bidang. Masing-masing Sub Bagian dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan. 1. Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi : A. Tugas a. merumuskan Kebijakan Teknis bidang pertanahan; b. menyelenggarakan
urusan
Pemerintah
Kabupaten
dan
pelayanan umum di bidang Pertanahan; c. melaksanakan
perencanaan
program
dan
kegiatan,
pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan. B. Fungsi a. melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan; b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan; c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang pertanahan; d. mengoordinasikan,
integrasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
di
lingkungan Dinas Pertanahan; e. melaksanakan
pengadaan
tanah
untuk
pembangunan
kepentingan umum; pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah; f. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; 2. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi : A. Tugas a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat Dinas Pertanahan; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
9
B. Fungsi a. merencanaan kegiatan kesekretariatan; b. mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c. mengelolaan
urusan
rumah
tangga,
keprotokolan
dan
hubungan masyarakat; d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan
dan
kekayaan daerah; e. menyelenggarakan
kegiatan
surat
menyurat,
pengetikan,
penggandaan, kearsipan; f. mengelola
administrasi
perlengkapan
dan
mengurus
pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; i. mengoordinasikan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan. 3. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah data, menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; b. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan; c. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; d. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; e. melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; a. menyusun laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas; g. melaksanakan pengurusan gaji pegawai serta pembayaran hakhak keuangan lainnya; h. melaksanakan
dan
mengelola
administrasi
kepegawaian,
kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
10
4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menghimpun, mengolah data, menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang pertanahan; c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Pertanahan; d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Pertanahan; e. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Pertanahan; f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang Pertanahan: g. melaksanakan monitoring penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pertanahan; h. melakukan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
dan
program
pembangunan di bidang Pertanahan; i. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah mempunyai tugas : a. menyusun program kerja bidang pengadaan tanah untuk acuan pelaksanaan tugas; b. menginventarisir
dan
menyusun
data
base
tanah
Aset
Pemerintah Daerah; c. menginventarisir
dan
menyusun
data
base
kebutuhan
pengadaan tanah; d. melaksanakan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; e. melaksanakan pensertipikatan tanah aset Pemkab Malang;dan f. melaksanakan Tukar menukar kawasan hutan; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Bidang Penanganan Masalah Pertanahan memiliki tugas : a. menyusun program kerja Bidang Permasalahan Tanah untuk acuan pelaksanaan tugas;
11
b. menerima,
meneliti
dan
menganalisa
laporan
pengaduan
permasalahan tanah; c. mengoordinasikan
dan
menetapkan
langkah-langkah
penanganan penyelesaian sengketa tanah; d. memfasilitasi musyawarah antar pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan; e. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
12
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, pada instansi dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Jumlah tenaga staf pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang yang tersedia saat ini berjumlah 18 (Delapan belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut : No 1 2
Uraian
Kepala Dinas Sekretariat Subag Umum, 3 Keuangan dan Kepegawaian Subag Perencanaan, 4 Evaluasi dan Pelaporan Bidang 5 Inventarisasi dan Pegadaan Tanah Seksi Inventarisai 6 Tanah Seksi Pengadaan 7 Tanah Seksi 8 Pensertipikatan Tanah Bidang Penanganan 9 Masalah Pertanahan Seksi 10 Permasalahan Tanah Garapan Seksi 11 Permasalahan Tanah Pemerintah
Eselon II √
Eselon III
Eselon IV
√ √
√
√
√ √ √
√
√
√
Honorer
Staf
Jumlah
13
dan Badan Hukum Seksi Permasalahan 12 Tanah Pemerintah Daerah dan desa JUMLAH
√
1
3
8
12
Berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan adalah sebagai berikut: Gol/Ruang No
Eselon
1
IV
III
II III
2
IV
3
Staf
4
Sukwan JUMLAH
II
Strata Pendidikan Non
I
Gol
SLTP SLTA S-1
1
S-2 1
3
1
2
8 6
1
1 7
3
6
1
7
1
4
3
4
1
8
13
3
Sarana Dan Prasarana Penunjang Gedung Saat ini Dinas Pertanahan Setda Kabupaten malang menempati Ruangan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dengan rincian ruangan sebagai berikut : a.
Ruang Kerja Kepala Dinas
: 1 ruang
b.
Ruang Kerja Kasubag
: 1 ruang
c.
Ruang Kerja Kabid
: 1 ruang
d.
Ruang Kerja Staf
: 1 ruang
Dari segi ruang kantor, untuk melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Dinas Pertanahan Kabupaten Malang menempati lantai 4 gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Malang seluas : 99 m2, kondisi ini sudah cukup ideal dengan tuntutan tugas-tugas yang setiap saat mendatangkan unit-unit lain untuk koordinasi, namun demikian masih diperlukan adanya perluasan untuk mendukung kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Pertanahan.
14
Peralatan Penunjang Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut: No
Jenis
Satuan
Ket
Satuan
Ket
1
Kondisi
1
Komputer
6 Unit
Kondisi Baik
2
Printer
4 Unit
Kondisi Baik
3
Notebook
6 Unit
Kondisi Baik
4
Kamera Digital
1 Unit
Kondisi Baik
5
Mesin Ketik
1 Unit
Kondisi Baik
2 Unit
Kondisi Baik
13 Unit
Kondisi Baik
1 Unit
Kondisi Baik
-
2 Unit
Kondisi Baik
-
3 Unit
Kondisi Baik
-
6
7
8
9
10
Pendingin Ruangan Lemari Arsip Kendaraan Dinas Perorangan roda 4 Kendaraan Dinas Operasional roda 4 Kendaraan Dinas Operasional roda 2
Dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
Rusak 3
Kondisi Rusak
1
Kondisi Rusak
1
Kondisi Rusak
1
Kondisi Rusak
-
Kondisi Rusak
-
Kondisi Rusak Kondisi Rusak Kondisi Rusak Kondisi Rusak
publik,
Pertanahan telah menetapkan SOP yaitu : 1. SOP Inventarisasi Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan; 2. SOP Pengadaan Tanah; 3. SOP Penyelesaian Permasalahan Tanah; 4. SOP Pengadministrasi Umum Kasubag Permasalahan Tanah; 5. SOP Pensertipikatan Tanah; 6. SOP Pengadministrasi Pengadaan Tanah; 7. SOP Pencairan Anggaran Kegiatan;
Dinas
15
8. SOP Inventarisasi Barang Milik Daerah; 9. SOP Pengurus Pengadaan Tanah; 10. SOP Pengurusan Pajak; 11. SOP Pengurusan Kepegawaian; 12. SOP Pembuatan Undangan; 13. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar; 14. SOP Invetarisasi Data; 15. SOP Distribusi Surat Dinas; 16. SOP Pengemudi; 17. SOP Ijin Pegawai; 18. SOP Perawatan Kebersihan; 19. SOP Jurnal Kerja; 20. SOP Internal DIsiplin; 21. SOP Presensi; 22. SOP Pengusulan Pensiun; 23. SOP Pembuatan Suat Tugas; 24. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat; 25. SOP Pengadministrasian Data Pegawai; 26. SOP Penerimaan Telepon; 27. SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang; 28. SOP Penyusunan Laporan Inventaris Barang; 29. SOP Penyusunan Inventaris Ruangan; 30. SOP Pengisian Buku Cuti; 31. SOP Pembuatan Surat Perjalanan DInas; 32. SOP Pengususlan Pembuatan KARIS/KARSU; 33. SOP Pengiriman Surat/Pendokumentasian Dokumen; 34. SOP Kebersihan (Jumat Bersih); 35. SOP Ijin Keluar; 36. SOP Pengagendaan Surat Keluar; 37. SOP Pengagendaan Surat Masuk; 38. SOP Pembuatan Undangan Rapat; 39. SOP Penyusunan DUK; 40. SOP Pengajuan Cuti; 41. SOP Kenaikan Berkala; 42. SOP Pengusulan masa Persiapan Pensiun.
16
Target dan Realisasi Program Tahun 2011 – 2015
Uraian Anggaran Realisasi
Uraian Anggaran Realisasi
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
6,820,070,000
10,787,000,000 8,500,000,000
26,125,100,000
31,472,656,046
3,865,263,765
8,687,865,700
13,160,191,525
18,283,060,192
8,143,959,960
Rata-rata Kenaikan % (10.15)
Tahun 2016 8,253,079,300
2017 8,665,733,265
2018 9,099,019,928
2019 9,553,970,924
2020
2021
10,031,669,470
10,533,252,944
Rata-rata Kenaikan % 2.86
17
Berdasarkan kondisi di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran Dinas
Pertanahan
Kabupaten
Malang
2011-2015
memiliki
tingkat
pertumbuhan rata-rata sebesar 10 %, karena pada tahun 2011 sebagian besar dari anggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Malang masih melekat pada
Bagian
Tata
Pemerintahan
Umum.
Besarnya
anggaran
terkonsentrasi pada penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Malang di bidang pertanahan yang mempunyai tugas menyediakan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Dinas Pertanahan memiliki kinerja sebagai berikut : a. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan; b. Mengamankan tanah aset Kabupaten Malang c. Menyelesaikan proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); d. Membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah; e. Mengajukan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; f. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; g. Menyelesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Malang; h. Membuat data base tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang dan menginventarisasi kebutuhan pengadaan tanah untuk Kepentingan pembanguan. Capaian kinerja Dinas Pertanahan berdasarkan sasaran/target selama ini menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dapat dilihat berdasarkan table 2.1 sebagai berikut:
18
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang No
1 1
2
3
4
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD 2
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Persentase tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
-
-
50%
25%
25%
25%
25%
25%
12%
10%
20%
22%
25%
48%
Persentase peningkatan pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan
-
-
60%
-
50%
-
50%
50%
-
48%
-
50%
47%
-
Persentase terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan
-
-
50%
-
-
25%
25%
25%
-
-
19%
23%
24%
-
Persentase terselesaikannya pensertipikatan tanah asset pemkab malang
-
-
60%
-
-
30%
30%
30%
-
-
26%
27%
29%
-
Target Renstra Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
R
19
No
1 5
6
7
8
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD 2 Persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah
Persentase terlaksananya persiapan pengadaan tanah
Persentase sengketa tanah yang ditangani
Persentase lokasi tanah yang diinventarisir
Target SPM
Target IKK
Target Indikator lainnya
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-
-
50%
-
-
-
-
25%
-
-
-
-
25%
-
-
-
60%
-
-
-
-
25%
-
-
-
-
25%
-
-
-
60%
20%
20%
20%
20%
20%
18%
18%
20%
19%
20%
90%
-
-
50%
-
25%
25%
25%
25%
-
24%
25%
25%
25%
-
Target Renstra Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
R
20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan Tantangan Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan: a. Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan; b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal; c. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; d. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; e. Masih belum terselesaikan masalah pertanahan di Kabupaten Malang; f. Pencatatan data tanah aset belum optimal; g. Permohonan
pengadaan
tanah
belum
dilengkapi
dokumen
perencanaan; h. Rencana
pengadaan
tanah
belum
mendapatkan
persetujuan
penetapan lokasi pembangunan. Peluang Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan: a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang; b. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Malang; c. Adanya tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang belum disertipikatkan; d. Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; e. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah; f. Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; g. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah; h. Terlaksananya pembangunan.
keputusan
persetujuan
penetapan
lokasi
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan Dari uraian perkembangan dan permasalahan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Malang untuk lima tahun mendatang adalah: 1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan; 2. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 3. Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum Pertanahan; 4. Banyaknya permasalahan pertanahan di Kabupaten Malang; 5. Pencatatan data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal; 6. Permohonan
pengadaan
tanah
belum
dilengkapi
dokumen
perencanaan; 7. Rencana
pengadaan
tanah
belum
mendapatkan
persetujuan
penetapan lokasi pembangunan. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah ‘’Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP’’. Secara terperinci visi tersebut dapat dijabarkan ‘’Tewujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan. Penjabaran visi tersebut adalah: MADEP :
Kemauan yang keras untuk maju dan konsisten (istiqomah) dalam menjalankan amanat konsitutsi dan pembangunan. PENGUATAN KELEMBAGAAN.
MANTEB : Adanya keyakinan yang kuat, sikap disiplin dan bekerja keras untuk
mencapai
tujuan
pembangunan.
PROGRAM, KEGIATAN DAN TATA KERJA.
PENGELOLAAN
22
MANETEP : Adanya hasil-hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara
nyata oleh masyarakat. PENCAPAIAN HASIL DAN
DAMPAK PROGRAM. Sedangkan Misi Kabupaten Malang ialah : 1. Memantapkan
kesadaran
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaa lokal dan supremasi hukum; 2. Memperluas
inovasi
dan
reformasi
birokrasi
demi
tata
kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntable dan demokratis berbasis teknologi informasi; 3. Melakukan
percepatan
pembangunan
di
bidang
pendidikan,
kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; 4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif; 5. Melakukan
percepatan
pembangunan
desa
melalui
penguatan
kelembagaan, peningkatan kualias SDM dan pengembangan produk unggulan desa; 6. Meningkatkan
ketersediaan
infrastuktur
jalan,
transportasi,
telematika, sumberdaya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; 7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat daam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dari
misi-misi
Pemerintah
Kabupaten
Malang
diatas,
yang
bersentuhan dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah Misi Ke-6 yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastuktur jalan, transportasi, telematika, sumberdaya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Akan tetapi ada beberapa faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Pemerintah Kabupaten Malang.
23
No 1.
Fakor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Berdasarkan Telaah Visi dan Misi Kabupaten Malang Sasaran Jangka Permasalahan Faktor Faktor Pelayanan Menengah Dinas penghambat Pendorong (Misi Ke-6) Pertanahan Terselesainya
- Banyaknya
permasalahan pertanahan
baik
- Kebijakan
dan - Dalam
masalah tanah
peraturan yang
pelaksanaan
yang
kewenangannya
penanganan masalah
belum
masalah
tanah
mempunyai
berada
garapan,
tanah
legalitas
Pemerintahan
pertanahan
kepemilikan.
Pusat.
telah dibangun
pemerintahan
dan
di
badan hukum dan - Masih banyak
kerjasama
tanah pemerintahan
tanah
eksekutif
daerah dan Desa.
sebagai obyek
legislative serta
landreform
instansi
yang
terkait.
negara
belum
dan
ditindaklanjuti dengan program redistribusi
/
sertipikat. 2.
Tersedianya untuk
tanah - Belum
kepentingan
- Pemilik
tersedianya
menghendaki
sosialisasi
ganti rugi lebih
kepada masyarakat
pembangunan
dan
tanah
terinventarisir
data
kepentingan
tinggi
tanah
aset
pembangunan;
appraisal;
Pemerintah Kabupaten
untuk
- Belum
dari
untuk
- Lemahnya bukti
memahami
optimalnya
kepemilikan
program
yang optimal serta
pengamanan
tanah
pemerintah
pengamanan
tanah
Pemerintah
dalam
Pemerintah
Kabupaten
pelaksanaan
Kabupaten
Malang;
pembangunan;
asset
Malang
tanah - Perlu
tanah
asset
Malang; - Kurangnya pemahaman aparatur tentang
asset
- Pencatatan data - Ketersediaan tanah
asset
belum optimal; - Kurangnya pemahaman
anggaran, personil pelaksana peralatan.
dan
24
hukum
aparatur
pertanahan;
tentang hukum
- Pencatatan data
pertanahan;
tanah - Proses
asset
pensertipikatan
Pemerintah
di
Kabupaten
dan tidak ada
Malang kurang
kepastian
optimal;
waktu
- Permohonan
BPN
lama
penyelesaian.
pengadaan tanah
belum
dilengkapi dokumen perencanaan; - Rencana pengadaan tanah
belum
mendapat persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Malang hanya diisi dengan kegiatan rutin, dengan kata lain Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang tidak terkorelasi dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur.
25
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi; (2) Peningkatan perkembangan ekonomi melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata dan industry;
(3)
Pengelolaan
SDA
dengan
memperhatikan
kelestarian
lingkungan hidup; (4) Terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang; (5) Terwujudnya masyarakat yang agamis, demokratis, dan sejahtera. Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah meliputi : (1) Kebijakan dan strategi sistem perdesaan; (2) Kebijakan dan strategi sistem perkotaan; (3) Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; serta (4) Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Kebijakan Pengembangan
dan
strategi
kawasan
sistem
perdesaan
perdesaan
sesuai
potensi
memuat:
(a)
masing-masing
kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; (b) Pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat; (c) Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan memuat (a) Pengembangan perkotaan
secara
berjenjang
dan
bertahap
sesuai
pengembangan
perkotaan secara keseluruhan; (b) Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di Malang Raya. Kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan memuat (a) Penetapan kawasan perdesaan; (b) Penetapan kawasan perkotaan. Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah memuat : (a) Pengembangan transportasi jalan raya; (b) Pengembangan transportasi kereta api, yaitu optimalisasi pengembangan
26
sistem
transportasi
massal
dan
infrastruktur
pendukungnya;
(c)
Pengembangan transportasi laut; (d) Pengembangan transportasi udara; (e) Pengembangan prasarana telematika; (f) Pengembangan prasarana sumberdaya
air;
(g)
Pengembangan
prasarana
energy/listrik;
(h)
Pengembangan prasarana lingkungan. Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem perdesaan;
sistem
perkotaan;
strategi
penetapan
fungsi
kawasan
perdesaan dan kawasan perkotaan; serta sistem jaringan prasarana wilayah. Fakor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
No
1.
Rencana Tata Ruang Wilayah Permasalahan terkait Tugas Pelayanan Faktor dan Fungsi Dinas penghambat Dinas Pertanahan Pertanahan Pengadaan - Untuk - Usulan lokasi tanah berdasar pengadaan dari instansi pada kesesuaian tanah harus yang tata ruang mempertimba memburuhkan wilayah ngkan faktor tanah belum Kabupaten luasan lahan, memperhatikan Malang rencana kesesuaian taat peruntukan ruang. dan kondisi pemanfaatan ruang eksisting dari lahan tersebut dan sekitarnya.
Faktor Pendorong - Adanya dokumen tata ruang sebagai dasar kesesuaian tata ruang dalam pengadaan tanah.
27
Penerapan
KLHS
dalam
penataan
ruang
bermanfaat
untuk
meningkatkan efektivitas dan sumberdaya sekitar. Serta kesesuaian dengan lingkungan sekitar agar bisa mendongkrak keramaian dan sumberdaya masyarakat sekitar. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. Mengantisipasi isu lingkungan global. Fakor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Berdasarkan Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
No 1.
Hasil KLHS Permasalahan terkait Tugas Pelayanan Faktor dan Fungsi Dinas penghambat Dinas Pertanahan Pertanahan Pengadaan - Beberapa - Belum tanah harus usulan dianggarkan disertai dengan pengadaan untuk studi study kelayakan tanah belum kelayakan; agar dampak disetai dengan - Lemahnya lingkungan dan pemahaman hasil studi sosial akibat kelayakan instansi yang pembangunan membutuhkan (feasibility berdampak studi) tanah. positif.
Faktor Pendorong - Adanya regulasi yang mengatur bahwa dalam pengadaan tanah perlu dokumen perencanaan yang disetai study kelayakan (feasibiliti studi).
28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Perumusan
isu-isu
strategis
didasarkan
analisis
terhadap
lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan
pada
melaksanakan
Dinas
tugas
Pertanahan
pokok
dan
Kabupaten
fungsi
Malang
membantu
Bupati
dalam dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021). Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan pertanahan tahun 2016–2021 maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan di Kabupaten Malang dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Malang berlangsung lama dan berbelit, apalagi beberapa permasalahan tanah seringkali membutuhkan intervensi keputusan pemerintah pusat; b. Tingginya
kompleksitas
sengketa
pertanahan
milik
negara
di
Kabupaten Malang; c. Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang didukung dokumen feasibiliti studi untuk penerbitan
Surat
Persetujuan
Penetapan
Lokasi
Pembangunan
sebagai dasar pengadaan tanah; d. Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan kepastian hukum kepemilikan; e. Kurangya pemahaman aparatur Pemeritah Daerah dan Desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahn tanah; f. Dalam
mendukung
pembangunan
infrastruktur
ketersediaan tanah untuk pembangunan.
membutuhkan
29
BAB IV TUJUAN, SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kabupaten Malang akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
mempertimbangkan
sumber
daya
dan
kemampuan
yang
dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Dalam rangka mendukung Misi ke 6 RPJMD, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan adalah : Tujuan :
1. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pertanahan; 2. Membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah; 3. Mengajukan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; 4. Menyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan; 5. Meningkatnya
pemahaman
aparatur
tentang
hukum
pertanahan; 6. Mengamankan
tanah
asset
Pemerintah
Kabupaten
Malang; 7. Menyelesaiakan sengketa tanah garapan; 8. Menyelesaikan
permasalahan
tanah
pemerintah
dan
badan hukum; 9. Menyelesaikan permasalahan tanah pemerintah daerah dan desa; 10. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pertanahan. Sasaran : 1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan professional; 2. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
30
3. Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; 4. Terlaksananya tukar menukar kawasan hutan; 5. Tercapainya peningkatan pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan; 6. Terlaksananya pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang ; 7. - Terciptanya pengaturan dan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah(P4T) secara optimal dan berkeadilan melalui peningkatan; - Persentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan tanah; - Terwujudnya keadaan sosial ekonomi penggarap dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata sebagai sumber penghidupan rakyat tani penggarap. 8. Tertanganinya permasalahan tanah pemerintah dan badan hukum; 9. Terciptanya pengamanan asset tanah pemerintah daerah dan desa; 10. Terinventarisir data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang; 11. Terinventarisir kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Misi ke 6 maka tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pertanahan lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini :
31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang VISI : “MADEP MANTEB MANETEP”,
yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki
Mental Bekerja Keras Guna Mencapai
Kemajuan Pembangunan yang Bermafaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan. N O
TUJUAN
1
2
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Formula / Rumus
2016
2017
2018
201 9
2020
3
4
5
6
7
8
9
10
2021 11
Misi ke-6 : Meningkatkan ketersediaan infrastuktur jalan, transportasi, telematika, sumberdaya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Persentase tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan
∑ Lokasi tanah yang dibeli ∑ Lokasi tanah yang dibutuhkan
Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah
Persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah
∑ Rencana pengadaan tanah ∑ Tanah yang dibutuhkan
Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan
Persentase terlaksananya persiapan pengadaan tanah
∑ Lokasi pengadaan tanah ∑ Tanah yang dibutuhkan
Meningkatkan pelayanan publik dibidang pertanahan
Terciptanya pelayanan pertanahan berkualitas profesional
2
Membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah
3
Mengajukan keputusan persetujuan penetapan lokasi
1
yang dan
X 100%
X 100%
X 100%
80%
82,4 0%
84,8 0%
87,3 0%
89,90 %
92,50 %
85%
87,5 0%
90,1 0%
92,8 0%
95,50 %
98,30 %
85%
87,5 0%
90,1 0%
92,8 0%
95,50 %
98,30 %
32
pembangunan
N O
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
Formula / Rumus
1 4
2 Menyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan
3 Terlaksananya tukar menukar kawasan hutan
4 Presentase terselesaikann ya proses tukar menukar kawasan hutan
5 ∑ Lokasi yang ditukar menukar ∑ Kawasan hutan target lokasi tukar menukar
5
Meningkatkan pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan
Tercapainya peningkatan pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan
Persentase meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan
∑ Peserta yang lulus post test ∑ Peserta yang ikut penyuluhan hukum
6
Mengamankan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Terlaksananya pensertipikatan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Presentase terselesaikann ya pensertipikata n tanah asset Pemkab
∑ Bidang tanah yang disertipikatkan ∑ Target pensertipikatan
X 100%
X 100%
X 100%
2016
2017
2018
6 90%
7 92,7 0%
8 95,4 0%
201 9 9 98,2 0%
100 %
100 %
72,1 0%
74,2 0%
100%
70%
2020
2021
10 100%
11 100%
100 %
100%
100%
76,4 0%
78,60 %
80,90 %
33
Malang 7
Menyelesaiaka - Terciptanya n sengketa pengaturan dan penataan, tanah garapan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan tanah(P4T) secara
N O
TUJUAN
1
2
SASARAN 3 optimal dan berkeadilan melalui peningkatan persentase jumlah wilayah/bidang/l uas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan tanah - Terwujudnya keadaan sosial ekonomi penggarap dengan cara mengadakan
Persentase tertanganinya masalah sengketa tanah garapan di Kabuapaten Malang
∑ Sengketa tanah garapan yang ditangani X 100% ∑ Sengketa tanah garapan yang diadukan
INDIKATOR SASARAN
Formula / Rumus
2016
2017
2018
4
5
6
7
8
80%
82,4 0%
84,8 0%
87,3 0%
89,90 %
92,50 %
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE201 9 9
2020
2021
10
11
34
pembagian tanah yang adil dan merata sebagai sumber penghidupan rakyat tani penggarap
N O
TUJUAN
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
INDIKATOR SASARAN
Formula / Rumus
2016
2017
2018
1 8
2 Menyelesaikan permasalahan tanah pemerintah dan badan hukum
3 Tertanganinya permasalahan tanah pemerintah dan badan hukum
4 Persentase tertanganinya masalah tanah pemerintah dan badan hukum
5 ∑ Permasalahan tanah pemerintah dan badan hukum yang ditangani X 100% ∑ Permasalahan tanah pemerintah dan badan hukum yang diadukan
6 85%
7 87,5 0%
8 90,1 0%
201 9 9 92,8 0%
9
Menyelesaikan permasalahan tanah pemerintah daerah dan desa Meningkatkan pelayanan publik dibidang
Terciptanya pengamanan asset tanah pemerintah daerah dan desa Terinventarisirn ya data tanah asset Pemerintah
Persentase tertanganinya masalah tanah pemerintah daerah dan desa Persentase terlaksananya inventarisasi data tanah
∑ Permasalahan tanah pemerintah daerah dan desa yang ditangani X 100% ∑ Permasalahan tanah pemerintah daerah dan desa yang diadukan
90%
92,7 0%
95,4 0%
98,2 0%
100%
100%
90%
91,8 0%
93,6 0%
95,4 0%
97,30 %
99,20 %
1 0
∑ Tanah asset yang diinventarisir X 100% ∑ Tanah asset Kabupaten Malang
2020
2021
10 95,50 %
11 98,30 %
35
pertanahan
1 1
Kabupaten Malang
asset Pemerintah Kabupaten Malang
Terinventarisirn ya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
Persentase terlaksananya inventarisasi data untuk pengadaan tanah
∑ Lokasi tanah yang diinventarisir X 100% ∑ Permohonan pengadaan tanah
95%
96,9 0%
98,8 0%
100 %
100%
100%
36
4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanahan Strategi
adalah
langkah-langkah
berisikan
program-program
idikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berkaitan dengan penjabaran visi dan misi Kabupaten Malang, maka pembahasan ini difokuskan pada Strategi dan Kebijakan seperti dibawah ini : Strategi Untuk mencapai hasil yang maksimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang sebagai berikut : 1. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelayanan bidang pertanahan; 2. Penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3. Pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 4. Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan; 5. Pengajuan keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan; 6. Pemahaman tentang hukum pertanahan; 7. Penyelesaian masalah pertanahan; 8. Terinventarisirnya data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang Kebijakan Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Dalam rangka mewujudkan pengertian tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Malang menetapkan kebijakan sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketersediaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 2. Pengamanan dan pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang; 3. Memfasilitasi Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH); 4. Menyediakan dokumen perencanaan pengadaan tanah; 5. Melaksanakan
keputusan
persetujuan
penetapan
lokasi
pembangunan; 6. Peningkatan pemahaman tentang hukum pertanahan; 7. Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; 8. Melaksanakan inventarisasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
dan
pembangunan.
kebutuhan
pengadaan
tanah
untuk
kepentingan
37
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Pertanahan Berasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sudah ditetapkan program urusan wajib dan rutin pemerintahan pada bidang Pertanahan untuk mewujudkan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan. Program tersebut dimaksudkan sebagai tolok ukur program dan rencana kerja mendatang, Program wajib dan rutin pemerintahan dimaksud adalah : 1. Program Wajib Pertanahan : a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan; c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan. 2. Program Rutin Pertanahan : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang tidak terlepas dari indikator kinerja, kelompok sasaran dan alokasi pendanaan indikatif, lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1. dibawah ini:
38
Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
No.
1 1
Tujuan
2
Sasaran
3
Indikator Sasaran
4
Kode
Program dan Kegiatan
5
6
1.20.1.20.03. 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
a
1.20.1.20.03. 01.03.
b
1.20.1.20.03. 01.07.
c
1.20.1.20.03. 01.10.
d
1.20.1.20.03. 01.11.
e
1.20.1.20.03. 01.12.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja Program (Outcome s) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun Awal Perenca naan (2015)
2016
2017
Target
Rp.
Targe t
2018
2019
2020
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra (2021)
Unit Kerja PD Pena nggu ngja wab
Lokasi
7
8 100%
9 100%
10 262.915.700,00
11 100%
12 262.915.700,00
13 100%
14 276.061.485,00
15 100%
16 289.864.559,25
17 100%
18 304.357.787,21
19 100%
20
21
Peralatan dan Perlengka pan Kantor Aparatur Bagian Pertanaha n Aparatur Bagian Pertanaha n Aparatur Bagian Pertanaha n Aparatur Bagian Pertanaha n
12 Bulan
12 Bulan
9.000.000,00
12 Bulan
9.000.000,00
12 Bulan
9.450.000
12 Bulan
9.922.500
12 Bulan
10.418.625
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
12 Bulan
12 Bulan
109.280.000,00
12 Bulan
109.280.000,00
12 Bulan
114.744.000
12 Bulan
120.481.200
12 Bulan
126.505.260
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
12 Bulan
12 Bulan
13.047.700,00
12 Bulan
13.047.700,00
12 Bulan
13.700.085
12 Bulan
14.385.089
12 Bulan
15.104.344
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
12 Bulan
12 Bulan
19.814.000,00
12 Bulan
19.814.000,00
12 Bulan
20.804.700
12 Bulan
21.844.935
12 Bulan
22.937.182
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
12 Bulan
12 Bulan
2.611.000,00
12 Bulan
2.611.000,00
12 Bulan
2.741.550
12 Bulan
2.878.628
12 Bulan
3.022.559
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
39
f
1.20.1.20.03. 01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makan Dan Minuman
g
1.20.1.20.03. 13.01.17.
h
1.20.1.20.03. 13.01.18.
i
1.20.1.20.03. 13.01.21.
2
1.20.1.20.03. 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a
1.20.1.20.03. 02.07.
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor
b
1.20.1.20.03. 02.22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
c
1.20.1.20.03. 02.24.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio nal
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Aparatur Bagian Pertanaha n
2 Eksempla r Koran
2 Eksem plar Koran
1.800.000,00
2 Ekse mplar Koran
1.800.000,00
2 Eksem plar Koran
1.890.000
2 Eksem plar Koran
1.984.500
2 Eksem plar Koran
2.083.725
10 Eksemp lar Koran
Sekre tariat
Kantor Dinas
Aparatur Bagian Pertanaha n Aparatur Bagian Pertanaha n Aparatur Bagian Pertanaha n
12 Bulan
12 Bulan
27.288.000,00
12 Bulan
27.288.000,00
12 Bulan
28.652.400
12 Bulan
30.085.020
12 Bulan
31.589.271
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
12 Bulan
12 Bulan
18.450.000,00
12 Bulan
18.450.000,00
12 Bulan
19.372.500
12 Bulan
20.341.125
12 Bulan
21.358.181
60 Bulan
Sekre tariat
Kantor Dinas
12 Bulan
12 Bulan
61.625.000,00
12 Bulan
61.625.000,00
12 Bulan
64.706.250
12 Bulan
67.941.563
12 Bulan
71.338.641
60 Bulan
Sekre atriat
Kantor Dinas
100%
100%
68.812.000,00
100%
68.812.000,00
100%
72.252.600,00
100%
75.865.230,00
100%
79.658.491,50
100%
5 Unit
5 Unit
20.000.000,00
5 Unit
20.000.000,00
5 Unit
21.000.000
5 Unit
22.050.000
5 Unit
23.152.500
25 Unit
Sekre tariat
Kantor Dinas
4 Paket
4 Paket
15.304.600,00
4 Paket
15.304.600,00
4 Paket
16.069.830
4 Paket
16.873.322
4 Paket
17.716.988
20 Paket
Sekre tariat
Kantor Dinas
6 Unit
6 Unit
33.507.400,00
6 Unit
33.507.400,00
6 Unit
35.182.770
6 Unit
36.941.909
6 Unit
38.789.004
30 Unit
Sekre tariat
Kantor Dinas
Jumlah perlengka pan kantor yang diadakan Waktu pemelihar aan peralatan gedung kantor tahun (i) Waktu pemelihar aan kendaraan dinas/oper asional tahun (i)
40
3
1.20.1.20.03. 03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20.1.20.03. 02.07.
Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
4
1.20.1.20.03. 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a
1.20.1.20.03. 05.01.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5
1.20.1.20.03. 06.
Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan capain kinerja dan keuangan
a
1.20.1.20.03. 06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b
1.20.1.20.03. 06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Pakaian Khusus yang diadakan
Jumlah Pendidika n dan Pelatihan yang diikuti tahun (i)
Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Buku Laporan Keuangan Semester
100%
100%
11.050.000,00
100%
11.050.000
100%
11.602.500
100%
12.182.625
100%
12.791.756
100%
18 Stel
18 Stel
11.050.000,00
18 Stel
11.050.000,00
18 Stel
11.602.500
18 Stel
12.182.625
18 Stel
12.791.756
90 Stel
100%
100%
5.000.000,00
100%
5.000.000,00
100%
5.250.000
100%
5.512.500
100%
5.788.125
100%
1 Diklat/Bi mtek
1 Diklat/ Bimtek
5.000.000,00
1 Diklat /Bimt ek
5.000.000,00
1 Diklat/ Bimtek
5.250.000
1 Diklat/ Bimtek
5.512.500
1 Diklat/ Bimtek
5.788.125
5 Diklat/Bi mtek
100%
100%
32.920.000,00
100%
32.920.000,00
100%
34.566.000,00
100%
36.294.300,00
100%
38.109.015,00
100%
12 Buku/Lap oran
12 Buku/ Lapor an
19.300.000,00
12 Buku/ Lapor an
19.300.000,00
12 Buku/L aporan
20.265.000
12 Buku/L aporan
21.278.250
12 Buku/L aporan
22.342.163
2 Buku/Lap oran
2 Buku/ Lapor an
6.275.000,00
2 Buku/ Lapor an
6.275.000,00
2 Buku/L aporan
6.588.750
2 Buku/L aporan
6.918.188
2 Buku/L aporan
7.264.097
Sekre tariat
Kantor Dinas
Sekre tariat
Kantor Dinas
60 Buku/La poran
Sekre tariat
Kantor Dinas
10 Buku/La poran
Sekre tariat
Kantor Dinas
41
an
c
1.20.1.20.03. 06.04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6
1.09.1.20.03. 16.
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a
b
c
d
Meningkatk an Pelayanan Publik di bidang Pertanahan
Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional
Tersedian ya tanah untuk kepenting an pembangu nan
1.09.1.20.03. 16.01
Terselesai kannya proses tukar menukar kawasan hutan Terlaksan anya penyusun an Dokumen Perencana an Pengadaa n tanah Terlaksan anya persiapan pengadaa n tanah
1.09.1.20.03. 16.03
Tukar Menukar kawasan Hutan
1.09.1.20.03. 16.05
Perencanaan Pengadaan tanah
1.09.1.20.03. 16.063
Persiapan Pengadaan tanah
Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Buku/Lap oran
1 Buku/ Lapor an
7.345.000,00
1 Buku/ Lapor an
7.345.000,00
1 Buku/L aporan
7.712.250
1 Buku/L aporan
8.097.863
1 Buku/L aporan
8.502.756
5 Buku/La poran
100%
100%
8.088.706.800
100%
7.944.840.065
100%
8.342.082.068
100%
8.759.186.172
100%
9.197.145.480
100%
Jumlah lokasi tanah yang dibeli untuk kepenting an pembangu nan tahun (i) Jumlah Lokasi Tukar Menukar Kawasan Hutan tahun (i) Jumlah lokasi perencana an pengadan tanah
13 Lokasi
14 Lokasi
7.088.116.600
7 Lokas i
6.944.249.865
7 Lokasi
7.291.462.358
7 Lokasi
7.656.035.476
7 Lokasi
8.038.837.250
35 Lokasi
5 Lokasi
5 Lokasi
276.813.500
5 Lokas i
276.813.500
5 Lokasi
290.654.175
5 Lokasi
305.186.884
5 Lokasi
320.446.228
25 Lokasi
13 Dokumen
14 Doku men
121.188.500
7 Doku men
121.188.500
7 Dokum en
127.247.925
7 Doku men
133.610.321
7 Dokum en
140.290.837
35 Dokume n
Jumlah lokasi persiapan pengadaa n tanah
13 Penetapa n Lokasi
14 Penet apan Lokasi
201.262.000
7 Penet apan Lokas i
201.262.000
7 Peneta pan Lokasi
211.325.100
7 Penet apan Lokasi
221.891.355
7 Peneta pan Lokasi
232.985.923
35 Penetap an Lokasi
Sekre tariat
Kantor Dinas
Kepal a Seksi Peng adaa n Tana h
Kab. Malang
42
c
Meningkatn ya pemahama n aparatur tentang Hukum Pertanahan
Tercapainya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan
d
Mengaman kan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
Tercapainya persertipikat an tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
Meningkat nya pemaham an aparatur tentang hukum Pertanaha n Terselesai kannya pensertipik atan tanah aset Pemkab Malang
7
a
Menyelesai kan permasalah an tanah di Pemerintah Kabupaten Malang
Tertanganiny a masalah pertanahan di Kabupeten Malang
Tertangani nya Masalah Pertanaha n di Kabupaten Malang
1.09.1.20.03. 16.02
Penyuluhan Hukum Pertanahan
Jumlah Aparatur yang mengikuti penyuluha n hukum
400 Aparatur
423 Aparat ur
175.823.000
423 Apara tur
175.823.000
423 Aparat ur
184.614.150
423 Aparat ur
193.844.858
423 Aparat ur
203.537.100
2.115 Aparatu r
1.09.1.20.03. 16.04
Pensertipikatan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
Jumlah bidang tanah aset yang disertipikat kan tahun (i)
76 Bidang
60 Bidan g
225.503.200
30 Bidan g
225.503.200
40 Bidang
236.778.360
30 Bidang
248.617.278
30 Bidang
261.048.142
190 Bidang
1.09.1.20.03. 17.
Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan
100%
100%
294.150.000,00
100%
600.000.000,00
100%
630.000.000,00
100%
661.500.000,00
100%
694.575.000,00
100%
1.09.1.20.03. 17.01
Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
17 Penanga nan
17 Penan ganan
294.150.000,00
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Jumlah Masalah Pertanaha n yang ditangani tahun (i)
Kepal a Seksi Pens ertipik atan Tana h Kepa la Bida ng Pena ngan an Masa lah Perta naha n Kepal a Sub Bagia n Perm asala han Tana h
Kab. Malang
43
b
Menyelesai kan Sengketa tanah garapan
c
Menyelesai akan Permasalah an Tanah Pemerintah dan Badan Hukum
Terciptanya pengaturan dan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) secara optimal dan berkeadilan melalui peningkatan persentase jumlah wilayah/bida ng/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan tanah Tertanganiny a permasalaha n tanah Pemerintah dan Badan Hukum
Tertangani nya Masalah sengketa tanah garapan di Kabupaten Malang
Tertangani nya masalah Tanah Pemerinta h dan Badan Hukum
-
Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
Jumlah Sengketa Tanah Garapan ditangani Tahun (i)
0
Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
Jumlah Permasala han Tanah Pemerinta h dan Badan Hukum yang ditangani Tahun (i)
0
0
-
14 Pena ngan an
200.000.000,00
20 Penan aganan
210.000.000
15 Penan agana n
220.500.000
14 Penan ganan
231.525.000
63 Penana ganan
Kepal a Seksi Perm asala han Tana h Gara pan
Kab. Malang
-
14 Pena ngan an
200.000.000,00
20 Penan aganan
210.000.000
15 Penan agana n
220.500.000
14 Penan ganan
231.525.000
63 Penang ananan
Kepal a Seksi Perm asala han Tana h Peme rintah dan Bada n Huku m
Kab. Malang
44
d
Menyelesai akan Permasalah an Tanah Pemerintah Daerah dan Desa
Terciptanya pengamanan asset tanah Pemerintah Daerah dan Desa
Tertangani nya masalah Tanah Pemerinta h Daerah dan Desa
8
a
Pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal
Membuat data base tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
b
Meningkatk an Pelayanan Publik di bidang Pertanahan
Terinventaris ir data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang
Terlaksan anya inventarisa si data aset di Pemerinta h Kabupaten Malang Terlaksan anya inventarisa si data tanah aset Pemerinta h Kabupaten Malang
-
Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan
1.09.1.20.03. 18.
Program Pengembanga n Sistem Informasi Pertanahan
1.09.1.20.03. 18.01
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
1.09.1.20.03. 18.01
Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal
Jumlah Permasala han Tanah Pemerinta h Daerah dan Desa yang ditangani Tahun (i)
0
0
-
20 Pena ngan an
200.000.000,00
15 Penan aganan
210.000.000
14 Penan ganan
220.500.000
16 Penan ganan
231.525.000
65 Penang anan
100%
100%
46.045.500,00
100%
350.000.000,00
100%
367.500.000,00
100%
385.875.000,00
100%
405.168.750,00
100%
Jumlah lokasi kebutuhan tanah Aset yang diinventari sir tahun (i)
12 Lokasi
12 Lokasi
46.045.500,00
0
-
0
-
0
-
0
-
0
Jumlah tanah Aset yang diinventari sir tahun (i)
0
0
-
12 Lokas i
250.000.000,00
10 Lokasi
262.500.000
10 Lokasi
275.625.000
10 Lokasi
289.406.250
42 Lokasi
Kepal a Seksi Perm asala han Tana h Peme rintah Daer ah dan Desa Kepa la Bida ng Inven tarisa si dan Peng adaa n Tana h Kepal a Sub Bagia n Inven tarisa si Tana h Kepal a Seksi Inven tarisa si Tana h
Kab. Malang
Kab. Malang
Kab. Malang
45
c
Meningkatk an Pelayanan Publik di bidang Pertanahan
Terinventaris ir kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembanguna n
Terlaksan anya inventarisa si data untuk pengadaa n tanah
-
Jumlah lokasi permohon an pengadaa n tanah yang diinventari sir tahun (i)
0
0
-
8 Lokas i
100.000.000,00
7 Lokasi
105.000.000
7 Lokasi
110.250.000
7 Lokasi
115.762.500
29 Lokasi
46
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANAHAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
2.5. Indikator Kinerja Sasaran RPJMD
PD
yang
Mengacu
pada
Tujuan
dan
Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi megenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Guna lebih memantapkan arah pelaksanaan pelayanan di Dinas Pertanahan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dan mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang yang terdapat dalam RPJMD 2016-2021. Adapun indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang selama tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut:
47
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikato r
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015
1 1
2
3
4
5
6 7 8
2 Persentase tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan Persentase peningkatan pemahaman aparatur tentang hukum pertanah an Persentase terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan Persentase terselesaikannya pensertipikatan tanah asset pemkab mal ang Persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah Persentase terlaksananya persiapan pengadaan tanah Persentase sengketa tanah yang ditang ani Persentase lokasi tanah yang diinventarisir
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
Target Capai an Setiap Tahun 2016
2017
2018
2019
2020
5 82,40%
6 84,80%
7 87,30%
8 89,90%
100%
100%
100%
100%
3 55%
4 80%
9 84,88%
96%
100%
98%
90%
92,70%
95,40%
98,20%
100%
95,26%
99%
70%
72,10%
74,20%
76,40%
78,60%
76,20%
100%
85%
87,50%
90,10%
92,80%
95,50%
74,26%
100%
85%
87,50%
90,10%
92,80%
95,50%
90,18%
100%
90%
92,70%
95,40%
98,20%
100%
95,26%
100%
95%
96,90%
98,80%
100%
100%
98,14%
100%
48
9
No
Persentase tertanganinya masalah sengketa tanah garapan di Kabupaten Malang
Indikato r
-
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015
1 10
11 12
13
80%
82,40%
84,80%
87,30%
89,90%
84,88%
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
Target Capai an Setiap Tahun 2016
2017
2018
2019
2020
4 85%
5 87,5
6 90,10%
7 92,80%
8 95,50%
9 90,18%
2 Persentase tertanganinya masalah tanah pemerintah dan badan hukum
3 -
Persentase tertanganinya masalah tanah pemerintah daerah dan desa Persentase terlaksananya inventarisasi data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang Persentase terlaksananya inventarisasi data untuk pengadaan tanah
-
90%
92,70%
95,40%
98,20%
100%
95,26%
-
90%
91,80%
93,60%
95,40%
97,30%
93,62%
-
95%
96,90%
98,80%
100%
100%
98,14%
0%
49
BAB VII PENUTUP Rencana Strategi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 20162021 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Perencanaan memuat
visi,
misi
Strategi dan
Dinas tujuan
Pertanahan sasaran
Kabupaten
dan
cara
Malang
mencapai
yang tujuan
kebijaksanaan serta program harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan good governance yang diharapkan. Pelaksanaan
Renstra
Dinas
Pertanahan
ini
sangat
memerlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanahan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan
aspirasi
pembangunan
yang
memang
dibutuhkan
stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Demikian untuk dilaksanakan.
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
oleh
