BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun I - 1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................ 1 DAFTAR ISI ...................................................................................................... 2 BAB I

PENDAHULUAN............................................................................... I-1

1.1.

Latar Belakang ............................................................................... I-1

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan .............................................................. I-5

1.3

Maksud dan Tujuan ...................................................................... I-10

1.4.

Sistematika Penulisan ................................................................... I-11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH ................... II-1

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor......... ................................................................ II-1

2.2.

Sumber Daya Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor .... II-17

2.3.

Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah ................................ II-22

2.4.

Lingkungan Internal dan Eksternal Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Pendapatan Daerah .................................................................... II-22

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .............. III-1

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ............... III-1

3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ........................................................................................ III-2

3.3.

Telaahan RENSTRA Kementrian/Lembaga dan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ........................................ III-4

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. ................................................................................................... III-9

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................ III-11

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........... IV-1

4.1.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ............... IV-1

4.2.

Tujuan dan Sasaran ..................................................................... IV-6

4.3.

Strategi dan Kebijakan.................................................................. IV-9

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................................... IV-1

BAB VI.

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................ VI-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan

agar

daerah

dapat

meningkatkan

pelayanan

dan

kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap

harus

memperhatikan

kesinambungan

antara

perencanaan

pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 telah berakhir di penghujung tahun 2013. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

I-1

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Walaupun

undang-undang

secara

jelas menyatakan

bahwa

pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus

pemerintahannya

sendiri,

namun

dalam

penyusunan

perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing, oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan


I-2

pembangunan nasional. Didalam penyusunannya dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Recana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20132018 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1.

Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2.

Pendekatan

Partisipatif,

pendekatan

ini

dilaksanakan

dengan

melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan

rasa

memiliki

terhadap

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan; 3.

Pendekatan Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;

4.

Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih

menentukan

pilihannya

berdasarkan

program-program

pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda


I-3

pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktorfaktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Berkenaan dengan RANCANGAN AWAL RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimana setiap SKPD harus menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD yang akan ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD). RENSTRA-SKPD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh SKPD dalam menyusun RENSTRA SKPD. Dalam ketentuan lainnya, yaitu Inpres Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.


I-4

Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah. Sesuai dengan ketentuanketentuan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. RENSTRA Dinas Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Bogor

ini

merupakan

dokumen

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum yang dijadikan pedoman dan secara langsung terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

1950

tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


I-5

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


I-6

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat


I-7

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 SERI E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2013; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7);


I-8

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 37); 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 34 Tahun 2009 tentang Nilai Jual Pengambilan Bahan Galian Golongan C;


I-9

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2010 tentang Nilai Jual Obyek Pajak Reklame; 39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; 40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan; 41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan Jalan; 42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 77 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Air Tanah; 43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 78 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

1.3. Maksud dan Tujuan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit


I - 10

Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Tujuan

penyusunan

RENSTRA

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendapatan Daerah selama 5 tahun, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan Penyusunan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan RENSTRA juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pendapatan Daerah dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik pihak internal maupun eksternal dapat memberikan kontribusi masukan dalam penyusunan RENSTRA Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Sistematika

penulisan

RENSTRA

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Dinas Pendapatan Daerah, Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah;


I - 11

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Keuangan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, Telaahan Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013 – 2018;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai Program dan Kegiatan Lokalitas SKPD, Program Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah untuk periode tahun 2013 – 2018;

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


I - 12

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; 4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan c. Sub Bagian Keuangan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 1

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan: a. Seksi Perencanaan; b. Seksi Pengembangan; dan c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 4. Bidang Pajak Daerah, membawahkan : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b. Seksi Penetapan; dan c. Seksi Penagihan. 5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahkan : a. Seksi Pendataan dan Penilaian; b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan c. Seksi Penagihan dan Keberatan. 6. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer, membawahkan : a. Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB; b. Seksi Verifikasi BPHTB; dan c. Seksi Dana Transfer. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.


II - 2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :


II - 3

a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian; c. Pengelolaan keuangan; dan d. Pengelolaan situs web. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : i. Sub Bagian Program dan Pelaporan; Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat; c.

Pengelolaan penyusunan anggaran; dan

d. Pengelolaan situs web. ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha; b. Pengelolaan barang/jasa; c.

Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan

d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian. iii. Sub Bagian Keuangan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 4

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan

pengelolaan

keuangan

Dinas.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penatausahaan keuangan; dan b.

Penyusunan pelaporan keuangan;

c.

Pengelolaan

pengendalian

dan

pertanggungjawaban

administrasi keuangan badan.

2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu

Kepala

Dinas

dalam

melaksanakan

perencanaan,

pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan perencanaan pendapatan daerah; b. Pengelolaan pengembangan pendapatan daerah; c. Pengelolaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan d. Pengolahan data bagian desa dari penerimaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.

Seksi Perencanaan; Seksi Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pendapatan


II - 5

daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. Penyiapan

bahan

pengkoordinasian

penyusunan

target

penerimaan pendapatan daerah; b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; c.

Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi; serta

d. Pelayanan dan analisis benda berharga. ii.

Seksi Pengembangan; Seksi Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan

dan

Pengembangan

dalam

mengembangkan

pendapatan daerah dan mempersiapkan bahan penyusunan peraturan yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan mempunyai tugas : a. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan pendapatan daerah; b. Inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum dalam bidang pendapatan daerah; dan c.

Penyusunan bahan sosialisasi dan pembinaan di bidang pendapatan daerah.

iii.

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang

Perencanaan

dan

Pengembangan

dalam

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah. Untuk menyelenggarakan

tugas

sebagaimana

dimaksud,

Seksi

Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas : a. Pengendalian pemungutan pendapatan daerah; b. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 6

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah; dan d. Penghitungan dan penyusunan data bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah.

3. BIDANG PAJAK DAERAH Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi : a. Pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah; b. Pendataan dan pengadministrasian objek dan subjek pajak daerah; c. Pengelolaan penagihan pajak daerah; dan d. Pengelolaan perhitungan dan penerbitan dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan sebagaimana

pajak

daerah.

dimaksud,

Untuk

Seksi

menyelenggarakan

Pendaftaran

dan

tugas

Pendataan

mempunyai fungsi : a. Pelayanan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah; b. Pendataan subjek dan objek pajak daerah; dan c.

Pengisian dan pemeliharaan kartu data.


II - 7

ii.

Seksi Penetapan Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan perhitungan dan penerbitan ketetapan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penetapan mempunyai fungsi : a. Penelitian data dan perhitungan pajak daerah; b. Pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah; dan c.

Penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen ketetapan pajak daerah.

iii.

Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penagihan pajak daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan mempunyai fungsi : a. Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah; b. Pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan pajak daerah; dan c.

Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan

pembayaran,

pengurangan,

keringanan

dan

pembebasan pajak daerah.

4. BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sesuai kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :


II - 8

a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangan daerah; b. Pengolahan data PBB sesuai kewenangan daerah; dan c. Pendistribusian ketetapan dan penagihan PBB sesuai kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.

Seksi Pendataan dan Penilaian Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas dan membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pendataan dan penilaian objek PBB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas : a. Pelaksanaan koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data potensi PBB; b. Pendataan objek dan subjek PBB; c. Penilaian objek PBB; dan d. Penyiapan bahan pembinaan PBB.

ii.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi

objek

maupun

subjek

pajak

PBB.

Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi : a. Pengolahan data dan penyajian informasi objek dan subjek PBB; b. Penetapan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT); c.

Pengolahan data penerimaan PBB; dan

d. Pelaporan realisasi penerimaan PBB.


II - 9

iii.

Seksi Penagihan dan Keberatan Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dalam melaksanakan penagihan dan pelayanan keberatan PBB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penagihan atas tunggakan PBB; dan b. Pelayanan dan pemrosesan permohonan keberatan, angsuran, penundaan

pembayaran,

pengurangan,

keringanan,

pembebasan dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

5. BIDANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN DANA TRANSFER Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pemungutan BPHTB dan pengelolaan dana transfer. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer mempunyai fungsi: a. Pengelolaan validasi dan keberatan BPHTB; b. Pelaksanaan verifikasi BPHTB; dan c. Pengelolaan

administrasi

dana

transfer

dari

pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i.

Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan pelayanan

administrasi

dan

keberatan

BPHTB.


Untuk II - 10

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Validasi dan Keberatan BPHTB mempunyai fungsi : a. Pelaksanan pemungutan BPHTB; b. Penyelesaian

pengaduan

dan

memberikan

pelayanan

permohonan keberatan, angsuran, penundaan pembayaran, keringanan pengurangan, dan pembebasan BPHTB; c.

Penyiapan dokumen penagihan BPHTB; dan

d. Pengadministrasian penerimaan BPHTB. ii.

Seksi Verifikasi BPHTB Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Bidang PBB dan Dana Transfer dalam melaksanakan verifikasi BPHTB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Verifikasi BPHTB mempunyai fungsi : a. Penelitian data objek dan subjek BPHTB; b. Penelitian perhitungan BPHTB; dan c. Pelaksanaan verifikasi objek dan subjek BPHTB.

iii.

Seksi Dana Transfer Seksi Dana Transfer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer dalam melaksanakan penagihan dan pengadministrasian dana transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau daerah lain. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Dana Transfer mempunyai fungsi : a. Koordinasi dan penagihan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan b. Pengadministrasian

dan

pelaporan

hasil

penerimaan

pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah.


II - 11

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis dinas dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis dinas. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT; b. Penyusunan program dan kegiatan UPT; c. Penyusunan data potensi pajak daerah; d. Penyiapan bahan penyusunan program analisis dan penyajian informasi pajak daerah; e. Penyiapan bahan kegiatan pendataan dan penilaian pajak daerah sesuai kewenangan daerah; f. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan dokumen pajak lainnya pada Wajib Pajak di wilayah kerjanya; g. Penyiapan bahan penyusunan target penerimaan pajak daerah; h. Monitoring dan membantu penagihan pajak daerah di wilayah kerjanya; i. Penyiapan bahan/data intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah; j. Memfasilitasi tindak lanjut atas permohonan wajib pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah; k. Melaksanakan verifikasi lapangan untuk memperoleh data/informasi yang akurat mengenai pajak daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 12

l. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pendapatan pajak daerah; m. Penyusunan dan penyampaian pelaporan kegiatan UPT; dan n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor


II - 13

KEPALA UPT Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan teknis pengelolaan Pajak Daerah.

SUB BAGIAN TATA USAHA Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pengelolaan administrasi umum UPT; b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT; c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya. Untuk menjangkau ruang lingkup wilayah kerja di Kabupaten Bogor, dibentuk 20 (dua puluh) UPT sebagai berikut : a. UPT Pajak Daerah I yang berkedudukan di Kecamatan Cibinong dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cibinong; b. UPT Pajak Daerah II yang berkedudukan di Kecamatan Sukaraja dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Sukaraja; c. UPT Pajak Daerah III yang berkedudukan di Kecamatan Babakan Madang dan mempunyai

wilayah kerja di Kecamatan Babakan

Madang; d. UPT Pajak Daerah IV yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Ciawi; ii. Kecamatan Cisarua; dan iii. Kecamatan Megamendung.


II - 14

e. UPT Pajak Daerah V yang berkedudukan di Kecamatan Caringin dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Caringin; dan ii. Kecamatan Cigombong. f. UPT Pajak Daerah VI yang berkedudukan di Kecamatan Tamansari dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Tamansari; dan ii. Kecamatan Cijeruk. g. UPT Pajak Daerah VII yang berkedudukan di Kecamatan Ciomas dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Ciomas; dan ii. Kecamatan Dramaga. h. UPT Pajak Daerah VIII yang berkedudukan di Kecamatan Rancabungur dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Rancabungur; ii. Kecamatan Ciampea; dan iii. Kecamatan Kemang. i. UPT Pajak Daerah IX yang berkedudukan di Kecamatan Cibungbulang dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Cibungbulang; ii. Kecamatan Tenjolaya; dan iii. Kecamatan Pamijahan. j. UPT Pajak Daerah X yang berkedudukan di Kecamatan Leuwisadeng dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Leuwisadeng; ii. Kecamatan Leuwiliang; dan iii. Kecamatan Nanggung. k. UPT Pajak Daerah XI yang berkedudukan di Kecamatan Cigudeg dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Cigudeg; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 15

ii. Kecamatan Jasinga; dan iii. Kecamatan Sukajaya. l. UPT Pajak Daerah XII yang berkedudukan di Kecamatan Parung Panjang dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Parung Panjang; dan ii. Kecamatan Tenjo. m. UPT Pajak Daerah XIII yang berkedudukan di Kecamatan Gunung Sindur dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Gunung Sindur; dan ii. Kecamatan Rumpin. n. UPT Pajak Daerah XIV yang berkedudukan di Kecamatan Parung dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Parung; dan ii. Kecamatan Ciseeng. o. UPT Pajak Daerah XV yang berkedudukan di Kecamatan Bojonggede dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Bojonggede; dan ii. Kecamatan Tajurhalang. p. UPT Pajak Daerah XVI yang berkedudukan di Kecamatan Citeureup dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Citeureup. q. UPT Pajak Daerah XVII yang berkedudukan di Kecamatan Gunungputri dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Gunungputri. r. UPT Pajak Daerah XVIII yang berkedudukan di Kecamatan Cileungsi dan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Cileungsi. s. UPT Pajak Daerah XIX yang berkedudukan di Kecamatan Jonggol dan mempunyai wilayah kerja di : i. Kecamatan Jonggol; dan ii. Kecamatan Klapanunggal. t. UPT Pajak Daerah XX yang berkedudukan di Kecamatan Cariu dan mempunyai wilayah kerja di : Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 16

i. Kecamatan Cariu ; ii. Kecamatan Tanjungsari; dan iii. Kecamatan Sukamakmur.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional akan ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Jabatan fungsional yang dibutuhkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor seperti auditor, juru sita, tim penilai, PPNS dan lainnya.

2.2. SUMBER DAYA PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada akhir bulan Maret tahun 2014 sebanyak 196 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 189 orang dan tenaga kontrak/honorer sebanyak 7 orang. Kondisi pengawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.


II - 17

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Bulan Maret Tahun 2014 No 1. 2.

PEGAWAI PNS KONTRAK/HONORER JUMLAH

JUMLAH ( ORANG) 189 7 196

% 96,43 3,57 100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pendapatan Daerah masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri (3,57%) yaitu tenaga kontrak/honorer. Namun demikian penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS yaitu sebanyak 189 orang (96,43%). Sementara itu berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai pria di Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 152 orang (atau sekitar 77,60%), sedangkan jumlah pegawai wanita di Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 44 orang (atau sekitar 22,40%).

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf Sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi, Dinas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 61 orang, dimana sejumlah 21 orang di pusat dan 40 orang tersebar pada 20 UPT Pajak Daerah. Sementara itu sampai dengan saat ini (kondisi akhir Maret 2014), untuk kelompok jabatan fungsional di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor belum terisi (masih kosong). Struktur jabatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.


II - 18

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Bulan Maret Tahun 2014 N0 1. 2. 3. 4. 4 5

Jabatan/Staf Eselon II Eselon III Eselon IV-a Eselon IV-b Fungsional di UPT (Pajak dan PBB) Staf di Dinas Pendapatan Daerah Jumlah

Jumlah (orang ) 1 5 35 20 36

% 0,50 2,50 17,80 10,20 18,50

99 196

50,50 100,00

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat Berdasarkan data dari 196 jumlah pegawai yang terdapat di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, terdapat 2,50% pegawai Golongan IV, 51,00% pegawai Golongan III, 39,70% pegawai Golongan II dan 3,00% pegawai Golongan I serta tenaga kontrak sebanyak 3,50% dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah. Apabila dilihat dari golongan/pangkat, maka pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor didominasi oleh pegawai negeri sipil golongan III, yaitu sebesar 51,00%. Oleh karena itu pola pembinaan dan pengarahan disesuaikan dengan kondisi mayoritas PNS golongan III. Selengkapnya gambaran mengenai jumlah PNS maupun tenaga kontrak berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat dalam Tabel 2.3.


II - 19

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Golongan/Pangkat pada Bulan Maret Tahun 2014 N0

Golongan

Jumlah (orang )

1.

IV

5

2,50

2.

III

100

51,00

3.

II

78

39,70

4

I

6

3,00

5.

TKK

7

3,50

Jumlah

196

%

100.00

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang ada, maka komposisi pegawai dengan status pendidikan SLTA lebih mendominasi yaitu sebesar 41,30%, sedangkan yang paling rendah untuk PNS adalah Strata S-3, yaitu sebesar 0,50% an untuk TKK adalah tingkat Strata S-1, SLTP dan SD, masing-masing sebesar 0,50%. Berdasarkan data latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah, terlihat bahwa mayoritas pegawai lulusan SLTA yaitu sebesar 41,30%, sehingga pola pembinaan pegawai dilakukan dengan mengacu pada tingkat pendidikan pegawai lulusan SLTA. Selengkapnya data latar belakang pendidikan pegawai Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4.


II - 20

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada Bulan Maret Tahun 2014 N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

1.

Strata-3 ( S3 )

1

0,50

2.

Strata-2 ( S2 )

28

14,20

3.

Strata-1 ( S1 )

61

31,10

4.

Sarjana Muda/ D3

9

4,50

5.

SLTA/SMK

81

41,30

6.

SLTP

5

2,50

7.

SD

4

2,00

8.

TKK : S1

1

0,50

TKK : SLTA

4

2,00

TKK : SLTP

1

0,50

TKK : SD

1

0,50

Jumlah

196

100,00

2. Kondisi Umum Anggaran Perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendapatan Daerah dari tahun 2013 – 2018 sebagaimana dilihat Tabel 2.5.

3. Kondisi Umum Sarana Kerja Pada saat ini kantor Dinas Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.6.


II - 21

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. Dinas Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

2.4. Lingkungan Internal dan Eksternal Pengembangan Pelayanan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah

adalah dinamika

pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 22

masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Metode SWOT Analysis adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi-kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan

kegiatannya.

Lingkungan

internal

meliputi

Strength

(Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masingmasing kondisi lingkungan internal dan eksternal

antara lain sebagai

berikut : 1.

LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH): 1).

Hukum dan Perundangan :Terbitnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan hukum yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD, maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/badan legislatif daerah sebagai

dasar

hukum

penyelenggaraan

pemungutan

pajak/retribusi daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 23

2).

Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota negara yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;

3).

Kelembagaan dan Tata Laksana : Pada tahun 2012 Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah berubah mengalami pemisahan fungsi menjadi Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Hal ini menjadi suatu kekuatan

bagi

Dinas

Pendapatan

untuk

lebih

fokus

melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah produktivitas, kualitas layanan, responsiveness, responsibility dan akuntabilitas. Berkenaan dengan baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis di 20 UPT turut menjadikan kekuatan bagi Dinas Pendapatan Daerah karena dapat menjangkau wajib pajak ke seluruh desa/kecamatan serta lebih fokus menangani pendapatan daerah; 4).

Sumber Daya Manusia : Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang Strata-3, Strata-2 dan Strata-1 sebanyak 37.90%, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan

kinerja

Dinas

melaksanakan

pengelolaan

Pendapatan pendapatan

Daerah daerah

dalam maupun

pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak; 5).

Pembiayaan : Tersedianya anggaran/dana yang memadai untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah;


II - 24

6).

Sarana/Prasarana : Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah dan pajak on line sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana;

7).

Budaya Kerja; Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya kerja harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;

8).

Kepemimpinan; Aspek kepemimpinan yang menjadi perhatian adalah gaya kepemimpinan serta sikap dalam pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Dalam memimpin organisasinya kedua aspek tersebut akan

mempengaruhi kinerja para pegawai yang berada

didalamnya. Hal ini terkait dengan human relation, delegation of authority (pendelegasian wewenang) dan divison of work (pembagian kerja). Selain itu, komitmen pimpinan dan staf yang sangat tinggi sebagai institusi baru, dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

KELEMAHAN (WEAKNESSES): 1).

Hukum dan Perundangan : Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;


II - 25

2).

Potensi dan lokasi : letak geografis Wilayah Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota negara belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;

3).

Sumber Daya Manusia : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta dana tranasfer, karena institusi Dinas Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum sepenuhnya menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi dari setiap pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Hal ini juga disebabkan karena baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis sebanyak 20 UPT, yang didalamnya masih banyak terdapat sumberdaya manusia baik sebagai Kepala UPT, Kasubag TU UPT maupun staf UPT yang belum sepenuhnya memahami tentang tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai akibat belum tersedianya Standar Operasional Prosedur UPT. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

4).

Sarana/Prasarana : Kendala sarana prasarana karena Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki gedung UPT tersendiri sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada


II - 26

masyarakat dan sistem yang belum on line pada 40 kecamatan dan 20 UPT Pajak Daerah.

2.

LINGKUNGAN EKSTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY): 1).

Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini

merupakan

peluang

bagi

peningkatan

penerimaan

pendapatan daerah; 2).

Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Dinas Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Bogor;

3).

Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Bogor cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Bogor;

4).

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Bogor akan bertambah jumlah

perusahaan/pengusaha

yang

melakukan

kegiatan

bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD; 5).

Bantuan

dana

Pemerintah

insentif

Daerah

dari

untuk

Pemerintah pelaksanaan

Pusat

kepada

kegiatan

dan

pembangunan daerah; 6).

Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;

7).

Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang


II - 27

cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah; 8).

Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (THREAT): 1).

Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;

2).

Luas wilayah yang besar dan keterbatasaan sumber pendapatan dan pembiayaan untuk pembangunan sangat menyulitkan menentukan skala prioritas;

3).

Krisis ekonomi yang masih berkepanjangan yang mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;

4).

Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju

operasi

perusahaan.

Hal

ini

pada akhirnya

akan

mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan; 5).

Dikarenakan adanya lokasi objek pajak/subjek pajak/retribusi dengan kabupaten/kota yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Bogor, maka akan berdampak terhadap pembagian realisasi pajak itu sendiri terhadap masing-masing wilayah;

6).

Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten Bogor.


II - 28

Strategi Umum Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor: a. Tahap Perencanaan; Tahap ditentukannya berapa besar target dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam periode waktu tertentu, pengelolaan dan pengolahan Data Potensi Pendapatan daerah yang lebih representatif dan akurat; b. Tahap

Pelaksanaan;

merupakan

kegiatan

Kegiatan yang

pendaftaran

menentukan

dan

dalam

pendataan pengelolaan

pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan akan diperoleh pajak/retribusi yang potensi prediksi

penerimaan

data wajib

sebagai dasar dalam menetapkan

pendapatan.

menumbuhkembangkan

pemahaman kepada masyarakat di bidang pendapatan daerah serta meningkatkan

kapabilitas

aparatur

atas

pengetahuan

dan

pemahaman mengenai pendapatan daerah; c. Tahap Koordinasi; Koordinasi dengan instansi terkait sebagai unit kerja pengelola sumber PAD diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menggali potensi-potensi baru yang belum diketahui atau yang akan dikelola oleh instansi-instansi tersebut; d. Tahap Pengawasan; Pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara sinergis tidak hanya dilakukan terpusat pada aktivitas pemungutan di lapangan

saja,

tetapi

pengawasan

pun

dilakukan

dengan

pemeriksaan administratif terhadap hasil pungutan pajak dan retribusi daerah secara khusus. Demikian pula dengan pengawasan internal yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan dapat

mengantisipasi

penyimpangan/

penyelewengan

dalam

pengelolaan hasil pemungutan pajak/retribusi daerah maupun kesalahan dalam pembuatan laporan; e. Tahap Evaluasi; Evaluasi setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah diharapkan tidak hanya Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

II - 29

dilakukan

secara

insidentil,

tetapi

dapat

dilakukan

secara

berkesinambungan secara internal maupun dengan melibatkan instansi pengelola sumber PAD lainnya, sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat diikuti dengan baik;


II - 30

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, pernasalahan tersebut antara lain : 1.

Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;

2.

Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;

3.

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB, karena institusi Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru terbentuk pada tahun 2012, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Dinas Pendapatan Daerah tentang regulasi tersebut;

4.

Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Dispenda, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Pendapatan Daerah baru disusun dalam Renstra pada tahun 2012 dan


III- 1

sekarang diperbaharui pada Renstra 2013-2018, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Dispenda; 5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah

dengan

benar,

termasuk

dalam

melakukan

porporasi

karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; 6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah :

“KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“


III- 2

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan

misi

sesuai

dengan

Rancangan

Awal

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah: 1. Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kejehateraan Masyarakat; 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Berbasis Sumberdaya Alam dan Pariwisata; 3. Meningkatkan

Integrasi,

Koneksitas,

Kualitas

dan

Kuantitas

Infrastruktur Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 4. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan; 5. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 3

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah; 4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum tugas Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-5, yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Visi Kementerian Keuangan adalah ͞Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan͟. Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.


III- 4

Misi Kementerian Keuangan adalah : a. Misi Fiskal adalah mengembangkan kebijakan

fiskal

yang

sehat,

berkelanjutan, hati-hati (prudent) dan bertanggungjawab; b. Misi Kekayaan Negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparan, efisien dan bertanggungjawab; c. Misi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak dan penguat perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global; d. Misi Penguatan Kelembagaan adalah : i.

Membangun

dan

Mengembangkan

Organisasi

Berlandaskan

Administrasi Publik sesuai dengan Tuntutan Masyarakat; ii. Membangun dan Mengembangkan SDM yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi dan Bertanggungjawab; iii. Membangun dan Mengembangkan Teknologi Informasi Keuangan yang Modern dan Terintegrasi serta Sarana dan Prasarana Strategis Lainnya. Tujuan strategis Kementerian Keuangan dikelompokkan ke dalam 6 tema pokok yaitu: a.

Tujuan dalam Tema Pendapatan Negara adalah meningkatkan dan mengamankan

pendapatan

negara

dengan

mempertimbangkan

perkembangan ekonomi dan keadilan masyarakat; b. Tujuan dalam Tema Belanja Negara adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan

belanja

negara

untuk

mendukung

penyelenggaraan tugas K/L dan pelaksanaan desentralisasi fiskal; c.

Tujuan

dalam

Tema

Pembiayaan

APBN

adalah

mewujudkan

kapasitas pembiayaan yang mampu memberikan daya dukung bagi kesinambungan fiskal; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 5

d. Tujuan dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan perbendaharaan negara yang profesional dan akuntabel serta mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan negara; e.

Tujuan dalam Tema Kekayaan Negara adalah mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan;

f.

Tujuan dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah Membangun Otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Amanah dan Profesional, yang Mampu Mewujudkan Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional yang Tangguh dan Berdaya Saing Global. Sasaran Strategis Kementerian Keuangan : Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah: 1.

Tingkat pendapatan yang optimal Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P;

2.

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal. Tingkat

kepercayaan

stakeholders

yang

tinggi

diukur

berdasarkan hasil survey kepuasan stakeholder oleh lembaga independen. Hasil survey yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan di mata stakeholder; 3.

Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai yang tinggi Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan dan cukai terhadap peraturan

perundang-undangan

yang

pada

akhirnya

menunjukkan potensi pendapatan pajak, kepabeanan dan cukai. Telaahan dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 6

global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isuisu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi

juga

mendorong

akselerasi

proses

demokratisasi

dan

desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Visi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah “Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Masyarakat͟. Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat adalah : 1. Meningkatkan pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi; 4. Menjalin jejaring kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah. Pembangunan di Jawa Barat pada tahap ketiga RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2013-2018 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 7

kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

dan

pendidikan,

pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Pemerintah

Kabupaten

Bogor

2013-2018),

prioritas

pembangunan

Kabupaten Bogor diarahkan pada : 1. Peningkatan kualitas pelayanan serta kualitas kehidupan sosial masyarakat; 2. Peningkatan daya saing perekonomian daerah dan pengembangan pariwisata; 3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja; 4. Peningkatan integrasi, koneksitas, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan; 5. Peningkatan pengendalian ruang; 6. Peningkatan mutu dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; 7. Pemantapan kinerja pelayanan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.


III- 8

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi; (b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur

yang

dapat

mendorong

perkembangan

wilayah

dan

perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);

dan (e)

terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian,

pengawasan,

dan

pelaksanaan

pembangunan

juga

ditetapkan

dalam

mewujudkan sistem kota-kota. Selanjutnya

dalam

RTRW

telah

kebijakan

pengembangan struktur ruang dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 9

Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan. Sistem prasarana wilayah yang telah direncanakan meliputi : (a) sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian dan sistem transportasi udara; (b) sistem prasarana telekomunikasi; (c) sistem prasarana sumberdaya energi; prasarana sumberdaya air;

(d) sistem

(e) sistem prasarana gas; dan (f) sistem

prasarana lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditindaklanjuti dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor ini, diharapkan menjadi pedoman

bagi

pembangunan

semua di

pemangku

berbagai

kepentingan

sektor/bidang

serta

dalam

pelaksanaan

mengakomodasikan


III- 10

pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya. Sebagai respon atas berbagai su lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Bogor, maka Dinas Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM Dinas Pendapatan Daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan

rencana

optimalisasi

pendapatan

daerah

berwawasan

lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan

pendapatan

daerah

berwawasan

lingkungan

adalah

ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan sistem data dan informasi lingkungan hidup semakin penting. 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode perencanaan jangka menengah nasional tahun 2014-2018. Secara umum, isu strategis pembangunan nasional tahun 2015 belum dipublikasikan. Adapun arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional adalah : 1.

Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, propoor, dan pro-environment;

2.

Kebijakan hilirisasi pengelolaan sumberdaya alam;

3.

Pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pengembangan industri di luar Jawa;

4.

Sinergi SDM, IPTEK dengan industri;


III- 11

5.

Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan;

6.

Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM;

7.

Penguatan ketahanan pangan dan energi; dan

8.

Akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sistem logistik nasional.

Arah Kebijakan nasional harus memenuhi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu: 1.

Economically Feasible, dengan ciri : a.

Program-program strategis yang dikembangkan harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

b. Mempunyai nilai tambah yang tinggi; c.

Program harus berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan wilayah;

d. Menunjang sinergi dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

2.

e.

Melanjutkan program-program strategis yang belum tercapai;

f.

Berdampak luas terhadap investasi nasional;

Social Acceptable, dengan ciri : a.

Tidak menimbulkan masalah baru;

b. Membuka/menyerap lapangan kerja; c.

Mengurangi kemiskinan;

d. Mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah;

3.

e.

Memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat luas;

f.

Meningkatkan keharmonisan masyarakat;

g.

Mendorong tingkat partisipasi masyarakat;

Environmentally Sustainable, dengan ciri : a.

Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan masih dalam batas yang dapat ditoleransi (carrying capacity);

b. Memperbaiki kualitas lingkungan; c.

Program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak


III- 12

hanya bagi generasi saat ini, namun juga bagi generasi mendatang (sustainable). Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 belum dipublikasikan. Mengacu

pada

Surat

Edaran

Gubernur

Jawa

Barat

Nomor

050/12/Bappeda tanggal 14 Februari 2014 tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, isu strategis pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah : 1.

Aksesibilitas dan kualitas pendidikan.

2.

Aksesibilitas pelayanan kesehatan.

3.

Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional Tahun 2016 serta peningkatan sarana prasarana olahraga di Kabupaten/Kota

4.

Pertumbuhan penduduk dan persebarannya

5.

Pengangguran, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

6.

Perekonomian, daya beli masyarakat, dan ketahanan pangan.

7.

Kualitas demokrasi.

8.

Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

9.

Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

10. Pengelolaan aset daerah. 11. Penegakan dan harmonisasi produk hukum. 12. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis, moda transportasi dan permukiman. 13. Kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang. 14. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana dan adaptasi masyarakat terhadap bencana. 15. Ketahanan energi dan kualitas air baku. 16. Pembangunan di wilayah perbatasan. 17. Reformasi birokrasi berbasis profesionalisme dan kesejahteraan serta keseimbangan kualitas SDM lintas pemerintahan. 18. Kualitas infrastruktur dasar pedesaan/kelurahan dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 13

19. Kerjasama untuk percepatan pembangunan berbasis multipihak dalam negeri dan luar negeri. 20. Pelestarian budaya, sarana seni dan budaya, serta destinasi wisata Berdasarkan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Jawa Barat tahun 2015 adalah : ͞Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan Masyarakat Jawa Barat͟ Adapun prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2015 diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) Common Goals berbasis tematik sektoral, yaitu : 1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan a.

Jabar bebas putus jenjang sekolah;

b. Peningkatan

pelayanan

pendidikan

non

formal

plus

kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas; c.

Pendidikan berkebutuhan khusus;

d. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi; e.

Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik;

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; a.

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan;

b. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak; c.

Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah sakit Jiwa;

d. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; 3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku a.

Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan BodebekKarpur dan Bandung Raya;


III- 14

b. Infrastruktur strategis di Koridor Bandung-Cirebon, CianjurSukabumi-Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan; c.

Infrastruktur jalan dan perhubungan;

d. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; e.

Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;

f.

Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik;

g.

Pemenuhan

kecukupan

air

baku

dan

pengembangan

infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat; 4. Meningkatkan ekonomi non pertanian a.

Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha UMKM;

b. Perkuatan

peran

BUMD

dalam

pembangunan

dan

mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi; c.

Pengembangan skema pembiayaan alternatif;

d. Pengembangan industri manufaktur; e.

Pengembangan industri kreatif dan wirausahawan muda kreatif;

5. Meningkatkan ekonomi pertanian; a.

Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;

b. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry; c.

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan swasembada protein hewani;

d. Jawa Barat bebas rawan pangan; e.

Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) di sentra produksi pangan;


III- 15

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan a.

Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%;

b. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik dan pengelolaan sampah regional; c.

Penanganan bencana longsor dan banjir;

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan a.

Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan;

b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat; c.

Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;

d. Pengembangan destinasi wisata; 8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan a.

Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana;

b. Peningkatan

pemberdayaan

perempuan

dan

ekonomi

keluarga; c.

Peningkatan pengelolaan kependudukan;

9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan a.

Pengurangan kemiskinan;

b. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS; c.

Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat;

10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK a.

Modernisasi pemerintahan dan profesionalisme aparatur;

b. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik; c.

Penataan sistem hukum dan penegakan hukum;


III- 16

d. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multi pihak; e.

Peningkatan

kualitas

perencanaan,

pengendalian

dan

akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; f.

Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan;

Upaya mengimplementasikan common Goals tersebut, dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, yaitu : 1.

Pelibatan

komunitas

berbasis

masyarakat

dengan

prinsip

penguatan aktor lokal (strengthening local actor); 2.

Integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota;

3.

Penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela

percepatan

pembangunan,

yaitu

mengkombinasi

manajemen berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen kewilayahan; 4.

Penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan;

5.

Peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan;

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut : 1. Peningkatan kesalehan dan kesejahteraan sosial, meliputi : a.

Kemiskinan;

b.

Kebencanaan;

c.

Ketenagakerjaan;

d.

Kependudukan;

e.

SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan);

2. Peningkatan ekonomi masyarakat, meliputi : a.

Daya beli;


III- 17

b.

Ketahanan pangan;

c.

Investasi;

d.

Daya tarik pariwisata;

3. Peningkatan infrastruktur wilayah, meliputi : a.

Air bersih;

b.

Listrik perdesaan;

c.

Pemanfaatan ruang;

d.

Sanitasi;

e.

Transportasi;

f.

Pencemaran lingkungan;

4. Peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan, meliputi : a.

Aksesibilitas dan mutu pendidikan;

b.

Aksesibilitas dan mutu kesehatan;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi : a.

Perijinan;

b.

Korupsi;

c.

Aparatur pemerintahan;

d.

Sistem pelayanan;

e.

Ketertiban umum;

f.

Aset daerah;

g.

Pendapatan daerah;

Berdasarkan isu strategis pembangunan Kabupaten Bogor, maka tema pembangunan daerah tahun 2015 adalah : ͞Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Mengembangkan Daya Saing Daerah Menuju Kabupaten Termaju di Indonesia͟. Sejalan dengan tuntutan masyarakat Kabupaten Bogor yang disampaikan melalui penjaringan aspirasi Reses Dewan Perwakilan


III- 18

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, maka berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Bogor Nomor 171/89-DPRD tanggal 16 Januari 2014 perihal Pokok-pokok Pikiran DPRD terhadap RKPD Tahun 2015, beberapa hal penting yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 adalah: 1.

Masyarakat menghendaki adanya peningkatan dan pemerataan pelayanan serta aksesibilitas pada bidang pendidikan dan kesehatan

dalam

rangka

mewujudkan

kecerdasan

dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang pendidikan, sebagaimana telah menjadi program unggulan dan prioritas berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2013-2014, diharapkan agar selanjutnya dapat dibuat program yang mampu menjabarkan visi dan misi dimaksud. Dalam bidang kesehatan, harus mendapatkan perhatian serius antara lain masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program Jamkesda/Jamkesmas yang secara bertahap segera terintegrasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh BPJS; 2.

Masyarakat menghendaki adanya peningkatan dalam penyediaan sarana kebutuhan dasar lainnya, yaitu penyediaan listrik, karena masih ada sebagian masyarakat Kabupaten Bogor yang belum menikmati penerangan listrik, sarana air bersih, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

3.

Masyarakat menginginkan adanya penyediaan pembangunan dan rehabilitasi

infrastruktur

jalan/jembatan

agar

benar-benar

dilaksanakan dengan berpedoman pada skala prioritas dan harus


III- 19

mendapatkan

perhatian

pemerintah

daerah

yang

serius,

mengingat setiap pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD, hal tersebut menjadi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor; 4.

Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan dapat mengkondisikan adanya peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah melalui penanaman modal/investasi di sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah, khususnya pertanian, perikanan, jasa pariwisata, industri dan perdagangan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja

seluas-luasnya

kepada

masyarakat

usia

produktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu

menciptakan

kondusivitas

investasi

(kemudahan,

kenyamanan dan keamanan) maka perlu ditingkatkan koordinasi yang baik secara terus-menerus dan berkala dengan unsur-unsur/ lembaga/instansi vertikal; 5.

Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan tidak mengabaikan pembangunan mental, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan, mengingat laju pertumbuhan dan kemajuan fisik (materiil) yang dicapai, termasuk kemajuan pembangunan di bidang ekonomi harus sejalan dengan kemajuan pembangunan di bidang mental, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan;

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Bogor, serta hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 yang ditetapkan adalah : 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat, dengan fokus : a.

Peningkatan

Pelayanan

Agama

dan

Keagamaan

serta

Kerukunan Umat Beragama;


III- 20

b. Peningkatan

Fasilitasi

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak; c.

Peningkatan Pengendalian Penduduk;

d. Peningkatan Fasilitasi Peran dan Fungsi Kepemudaan; e.

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana serta Manajemen Olahraga;

f.

Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, serta Penanganan Pasca Bencana;

g.

Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan;

h. Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Berbasis Ikon Kabupaten Bogor; i.

Peningkatan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Peningkatan

Daya

Saing

Perekonomian

Daerah

dan

Pengembangan Pariwisata, dengan fokus : a.

Peningkatan Produk Daerah Berorientasi Agribisnis;

b. Peningkatan Kualitas Industri Kecil (UMKM/IKM); c.

Peningkatan

Kualitas

Daya

Tarik

Wisata

dan

Jasa

Pendukungnya; d. Pengembangan Sumber Energi, Migas, dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral; 3. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja, dengan fokus: a.

Peningkatan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN;

b. Peningkatan Peluang Kerja;


III- 21

c.

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

4. Peningkatan Integrasi, Koneksitas, Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dengan fokus : a.

Peningkatan Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Irigasi;

b. Peningkatan

Kuantitas dan

Kualitas Sarana Prasarana

Perhubungan dan Pelayanan Transportasi; c.

Pengendalian Pencemaran;

5. Peningkatan Pengendalian Ruang, dengan fokus : a.

Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan; c.

Pemulihan Lahan;

d. Penataan Batas Hutan dan Batas Wilayah; 6. Peningkatan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, dengan fokus : a.

Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

b. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas; c.

Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;

d. Peningkatan Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan; e.

Peningkatan Kualitas serta Layanan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

f.

Peningkatan Integrasi Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

7. Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel, dengan fokus :


III- 22

a.

Pemantapan Manajemen Pemerintahan;

b. Peningkatan Pemanfaatan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi; c.

Pengembangan Pelayanan Sistem Informasi dan Layanan Publik;

d. Peningkatan Profesionalisme dan Disiplin Aparatur; e.

Inventarisasi, Penataan dan Pemanfaatan Aset Daerah;

f.

Penegakan perda;

g.

Penguatan Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan;

h. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; 8. Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan fokus : a.

Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah;

b. Peningkatan Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan; Secara substansi penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2015 telah bersinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini terlihat dari hal-hal sebagai berikut : a.

Prioritas pembangunan pertama dan kedua di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas keenam di Kabupaten Bogor;

b. Prioritas pembangunan ketiga dan keenam di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas pembangunan ketiga di Kabupaten Bogor; c.

Prioritas keempat dan kelima di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas keempat dan kedelapan di Kabupaten Bogor;


III- 23

d. Prioritas pembangunan ketujuh, kedelapan, dan kesembilan di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas pertama di Kabupaten Bogor; e.

Prioritas pembangunan kesepuluh di Jawa Barat terakomodir dalam prioritas ketujuh di Kabupaten Bogor.

Bahwa dokumen Rancangan Awal RKPD mengacu pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2013-2018, dimana dokumen tersebut memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten yang wajib dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 adalah: ͞Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia͟ Visi tersebut diimplementasikan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu : 1.

Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

2.

Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata

3.

Meningkatkan

integrasi,

koneksitas,

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4.

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

5.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tatakelola pemerintahan yang baik

Dalam rangka mewujudkan kabupaten termaju di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan 25 kriteria penciri termaju, yaitu : 1. Seluruh RSUD dan Puskesmas sudah terakreditasi ; 2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan; 3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia;


III- 24

4. Tuntas angka melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun; 5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional; 6. Penduduk miskin turun menjadi 5 %; 7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah 9 tahun; 8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di idonesia; 9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia; 10. Seluruh perijinan berstandar ISO; 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi provinsi dan nasional; 12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia; 13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar terbanyak di Indonesia; 14. Terbangunya pasar di setiap Kecamatan; 15. Tercapainya swasembada benih padi bermutu; 16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH); 17. Tuntasnya pembangunan poros barat- utara-tengah –timur; 18. Mendorong Terbangunnya Cibinong raya sebagai pusat kegiatan wilayah; 19. Seluruh masyarakat mempunyai e- KTP; 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia; 21. Mencapai predikat Wajar tanpa pengecualian (WTP); 22. Tersedianya jaringan internet/intranet di seluruh kecamatan; 23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa/Kelurahan;


III- 25

24. Tidak ada daerah terisolir; 25. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan. Prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2015 harus diarahkan untuk mendukung tercapainya seluruh target penciri termaju di Kabupaten Bogor dengan sinergi sebagai berikut : 1.

Prioritas pertama diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator penciri termaju ke-5, 6, 19 dan 25;

2.

Prioritas kedua diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-9;

3.

Prioritas ketiga diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-11, 12 dan 14;

4.

Prioritas keempat diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-8, 16, 17 dan 18;

5.

Prioritas kelima diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-24;

6.

Prioritas keenam diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-1, 2, 3, 4 dan 7;

7.

Prioritas ketujuh diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-10, 20, 21, 22 dan 23;

8.

Prioritas kedelapan diarahkan untuk mendukung tercapainya indikator termaju ke-13 dan 15; Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

III- 26

menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut : a. Meningkatnya realisasi pendapatan daerah; b. Optimalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem perencanaan,

pendataan,

penilaian,

penetapan,

penatausahaan,

pembinaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Strategi Strength-Opportunity (S-O) : 1). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

memenuhi kebutuhan di bidang pendapatan daerah; 2). Memanfaatkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk

mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah; 3). Memanfaatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi yang

semakin berkembang untuk memanfaatkan perencanaan di bidang pendapatan daerah; 4). Memanfaatkan

gaya

kepemimpinan

yang

menyatu

dengan

stakeholder untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik;

Strategi Weakness-Opportunity (W-O) : 1). Menyusun Perda, Perbub dan Kepbup untuk mengembangkan

potensi pendapatan daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak di lapangan;


III- 27

2). Meningkatkan jumlah dan kualitas aparat pelaksana lapangan untuk

meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah; 3). Membangun infrastruktur teknologi dan informasi dalam sistem

pendapatan daerah yang terintegrasi dari pajak daerah, PBB dan BPHTB secara terintegrasi dan on line dengan pihak perbankan; 4). Menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan

(Standar Operasional Prosedur) di UPT untuk meningkatkan pelayanan; 5). Melengkapi sarana dan prasarana teknis baik di Dinas Pendapatan

Daerah maupun di UPT untuk mengoptimalkan pembinaan dan sistem pengawasan internal.

Strategi Strength-Threat (S-T) : 1). Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus

melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah; 2). Mengoptimalkan

kewenangan

Pemerintah

Daerah

untuk

meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan

sosialisasi, pembinaan dan melakukan ketentuan hukum bagi para wajib pajak dengan sistem penghargaan maupun sanksi; 4). Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran

untuk

melaksanakan

kebijakan

mengenai

intensifikasi

dan


III- 28

ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Strategi Weaknesses-Threat (W-T) : 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pelaksana

pengawasan untuk mengatasi kewenangan Pemerintah Daerah yang terbatas dan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran hukum/ aturan; 2). Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi untuk

mendukung kebijakan optimalisasi pelayanan pendapatan daerah; 3). Meningkatkan sarana prasarana teknik, informasi, kewenangan dan

anggaran untuk optimalisasi pelayanan pengembangan, pembinaan dan sistem pengawasan internal di bidang pendapatan daerah;


III- 29

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

VISI DAN MISI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian

cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Dinas Pendapatan Daerah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai Visi, yakni :

͟Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas Pendapatan Daerah Termaju di Indonesia͟ Penjelasan Makna Visi : Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang akuntabel, berarti bahwa penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor dari objek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain–lain PAD yang sah, diharapkan dapat optimal dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) serta Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 1

memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat. Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang

berlandaskan

asas profesionalitas, proporsionalitas dan

keterbukaan. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah (tidak berbelit-belit prosedurnya), jelas/transparan (mekanismenya disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka), murah (tanpa pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta ramah dalam melayani masyarakat. Dana yang bersumber dari pendapatan daerah tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Bogor. Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu merumuskan misi. Misi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut : 1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan; 3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi; 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak; 5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan. Penjelasan Makna Misi : Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 2

Kabupaten Bogor tersebut, maka peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan pendapatan daerah secara profesionalisme dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Bogor yang taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta memperjuangkan optimalisasi bantuan pemerintah atau dana perimbangan. Misi kesatu : ͟Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah͞ Misi ini merupakan misi utama, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sangat baik dan telah dicapai selama ini. Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan menggali sumbersumber pendapatan lainnya melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, diharapkan pembiayaan

menjadi

jawaban

atas

tuntutan

meningkatnya

kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan tuntutan

kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Misi kedua : ͟Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan͞ Pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari misi utama penyelenggaraan otonomi daerah atau dengan kata lain masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek yang harus mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya apalagi posisi para pembayar pajak merupakan faktor utama keberhasilan penerimaan pendapatan daerah. Peningkatan pelayanan diarahkan pada pemberian pelayanan prima yang cepat, aman, murah, jelas, mudah dan ramah dengan dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang sesuai standar operasional prosedur dan didukung dengan teknologi informasi yang dikelola dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, sehingga dapat diakses oleh para pengguna dengan lancar.


IV- 3

Misi ketiga : ͟Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi͞ Faktor sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting didalam penciptaan pelayanan. Dinas Pendapatan Daerah akan memberikan perhatian khusus dalam penyediaan, baik jumlah maupun kualitasnya. Pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yakni memiliki kompetensi di bidang pendapatan daerah yang memadai, baik dalam pengetahuan dan keterampilan serta dapat memenuhi jumlah ideal kebutuhan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, sehingga dapat melayani wajib pajak dengan baik, cepat, ramah dan lancar. Misi keempat : ͞Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Sebagai Wajib Pajak͟ Dengan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, sehingga pembayaran pajak menjadi kegiatan yang dibayarkan, yang dirasakan bukan seperti suatu pengorbanan, akan tetapi wajib pajak merasakan sebagai suatu kewajiban sebagai warga Kabupaten Bogor yang turut berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Misi kelima : ͞Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͞ Koordinasi yang sinergis di

bidang

pendapatan

daerah antar SKPD,

lembaga/instansi terkait, baik pusat dan daerah serta stakeholders lainnya perlu diciptakan, sehingga merupakan hubungan interdependensi yang sehat dan saling menunjang kinerja

masing-masing pengelola pendapatan. Kondisi

tersebut harus dipelihara, melalui upaya penyamaan persepsi serta gerak langkah, baik dalam tataran sasaran, strategi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu perlu dilakukan upaya pengawasan (melalui mekanisme Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 4

pemeriksaan secara kontinyu) dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan Unit Pelaksana Teknis sebagai ujung tombak Dinas Pendapatan Daerah dengan masyarakat (wajib pajak). Nilai-Nilai Organisasi : Nilai organisasi menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor telah merumuskan nilai-nilai organisasi, yang merupakan akronim dari PENDAPATAN, sebagai berikut : ฀ Pelayanan Prima; ฀ Etos Kerja; ฀ Niat; ฀ Disiplin; ฀ Amanah; ฀ Profesionalisme; ฀ Akuntabilitas; ฀ Transparan; ฀ Aktif; ฀ Normatif; Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai organisasi adalah : diharapkan seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat berorientasi pada PELAYANAN PRIMA dengan mengutamakan kepuasan pelayanan pada masyarakat, memiliki ETOS KERJA yang tinggi, NIAT untuk bekerja yang baik, tulus dan jujur, DISIPLIN dalam bekerja, AMANAH (dapat dipercaya), memiliki sifat PROFESIONALISME (mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi dan golongan sehingga mampu bersikap profesional), AKUNTABILITAS (dapat dipertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya), TRANSPARAN dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, AKTIF dalam mensosialisasikan pendapatan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 5

daerah ke masyarakat serta NORMATIF (memegang teguh norma-norma etika dan organisasi dalam melakukan pekerjaan).

4.2

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan

merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik. Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah, yaitu : 1. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; 2. Optimalisasi Pelayanan Prima; 3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur dan Organisasi; 4. Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Optimalisasi Peran dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Koordinator di Bidang Pendapatan Daerah.

Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah, antara lain : Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 6

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 2. Terwujudnya

pelayanan

prima,

dengan

indikator

meningkatnya

transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Bogor; 3. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; 4. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah; 5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah; 6. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah; 7. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah; 8. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; 9. Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan intern dan pemeriksaan pendapatan daerah;


IV- 7

Adapun penjelasan tujuan dan sasaran untuk setiap misi yang diemban oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : 1. Tujuan Kesatu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dangan Misi Kesatu ͟Meningkatkan Penerimaan

Pendapatan

dengan

Daerah͞,

sasarannya

adalah

:

Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan pendapatan daerah setiap tahun; 2. Tujuan Kedua Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Optimalisasi Pelayanan Prima͟ sesuai dangan Misi Kedua “Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan͟, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya

pelayanan

prima,

dengan

indikator

meningkatnya

transparansi, kecepatan, kemudahan, kenyamanan pelayanan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah di Kabupaten Bogor; b. Terwujudnya standar operasional prosedur pelayanan, dengan indikator terpenuhinya kejelasan tentang sistem dan prosedur, sarana pokok dan penunjang yang memadai; c. Tersedianya dukungan manajemen dan anggaran, dengan indikator terpenuhinya kebutuhan operasional dan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah; 3. Tujuan Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumberdaya Aparatur dan Organisasi͟ sesuai dengan Misi Ketiga ͞Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi͟, dengan sasarannya adalah : a. Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan/organisasi, dengan indikator meningkatnya kompetensi pegawai di bidang pendapatan daerah;


IV- 8

b. Terpenuhinya kebutuhan jumlah pegawai yang proporsional, dengan indikator terpenuhinya formasi pegawai di semua bidang/unit Dinas Pendapatan Daerah; 4. Tujuan Keempat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor “Peningkatan Pemahaman pada Masyarakat Tentang Arti Penting Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah͟ sesuai dengan Misi Keempat ͞Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak“, dengan sasarannya adalah : a. Terwujudnya sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat wajib pajak, dengan indikator meningkatnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, termasuk didalamnya kesadaran akan porporasi; b. Terwujudnya pembinaan dan penertiban pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor, dengan indikator semakin menurunnya tingkat pelanggaran dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk porporasi); 5. Tujuan Kelima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ͞Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͟ sesuai dengan Misi Kelima ͞Meningkatkan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͟, dengan sasarannya adalah : Terwujudnya sistem, mekanisme dan prosedur pemungutan pendapatan daerah, dengan indikator meningkatnya tertib administrasi perencanaan, pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal dan pemeriksaan pendapatan daerah; 4.3

STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan

komprehensif tentang langkah-langkah/upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 9

terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategis akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan. Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : 1. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Daerah yang Utama; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat; 3. Peningkatan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi; 4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak; 5. Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Sistem Pengawasan Intern; Berkenaan dengan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah, maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk setiap misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut : Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Pertama, yaitu ͞Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah͟, Kebijakannya adalah : 1. Pendataan Potensi Wajib Pajak Daerah; 2. Pendataan Potensi Wajib Retribusi Daerah; 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; 4. Intensifikasi Retribusi Daerah, Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah; 5. Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di bidang Pendapatan Daerah;


IV- 10

Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kedua, yaitu ͞Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat͟, Kebijakannya adalah : 1. Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana termasuk Sistem Informasi; 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Ketiga, yaitu ͞Pemantapan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi͞, Kebijakannya adalah : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Pemenuhan Kuantitas Sumber Daya Manusia di setiap unit kerja; 3. Penataan Kelembagaan Organisasi; Strategi untuk Iebih terfokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Keempat, yaitu ͞Peningkatan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak͟, Kebijakannya adalah: 1. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masyarakat; 2. Peningkatan Pembinaan dan Penertiban pada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah; Strategi untuk lebih fokusnya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Kelima, yaitu ͞Peningkatan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan͞, Kebijakannya adalah: 1. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi di bidang pendapatan daerah, meliputi program peningkatan koordinasi di bidang pendapatan daerah; Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

IV- 11

2. Sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan, dengan program penyusunan mekanisme, sistem dan prosedur penerimaan dana perimbangan keuangan; 3. Koordinasi dengan aparatur desa/kelurahan, kecamatan, UPT dan instansi terkait lainnya di bidang pendapatan daerah dalam hal pengendalian operasional, meliputi program peningkatan koordinasi di bidang Sistem Pengawasan

Intern,

pemeriksaan

dan

pengendalian

operasional

pendapatan daerah;


IV- 12

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 20132018, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/Kegiatan Kewilayahan. Program/ kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antarKementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, sebagaimana tertera pada Tabel 5.1 yang diacu dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bogor untuk Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2013, data pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2014, data program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2015 serta data proyeksi untuk Tahun 2016-2018.

__________________________________________________________________________________________ Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

V- 1

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pembangunan di bidang pendapatan daerah sebagai upaya perwujudan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.yang diacu dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah : ͞Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai Dinas Pendapatan Daerah Termaju di Indonesia͟ Pernyataan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan

daerah yang

akuntabel, indikator kinerjanya adalah penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor dari obyek, subjek, wajib pajak daerah, wajib retribusi daerah dan lain–lain pendapatan yang sah diharapkan dapat optimal peningkatannya dari tahun ke tahun sesuai target pada dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 serta dapat dipertanggungjawabkan, dengan indikator kinerja terbitnya regulasi tentang Perda/Perbup/Kepbup tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti tertera dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, dengan lebih mengutamakan pada pelayanan prima ke masyarakat. Akuntabel adalah pengelolaan pendapatan daerah yang

berlandaskan

asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang cepat (memiliki target waktu yang jelas), tepat (tidak salah dalam perhitungan), mudah (tidak berbelit-belit __________________________________________________________________________________________ Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

VI- 1

prosedurnya),

jelas/transparan

(mekanismenya

disosialisasikan

kepada

masyarakat secara terbuka), murah (tanpa pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku) serta ramah dalam melayani masyarakat. Cibinong,

Desember 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA TINGKAT I NIP. 196201221985031004

__________________________________________________________________________________________ Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

VI- 1

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatNya, sehingga Dinas Pendapatan Daerah dapat menyelesaikan penyusunan Draft Awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dispenda Tahun 2013-2018. Penyusunan Draft Awal Renstra Dispenda Tahun 2013-2018 ini disusun sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dimaksud dilaksanakan dengan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sementara itu, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Walaupun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Masa bakti Bupati/Wakil Bupati Bogor periode 2008-2013 telah berakhir di penghujung tahun 2013. Selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang, Bupati/Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2013-2018 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Selain itu, Draft Awal Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2013, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Akhir kata, semoga Draft Awal Renstra Dispenda tahun 2013-2018 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Cibinong,

Maret 2014

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

No

Indikator

1

2

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Realisasi) Tahun 0 (2013) 3

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2018)

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 1 (2014) 4

Tahun 2 (2015) 5

Tahun 3 (2016) 6

Tahun 4 (2017) 7

Tahun 5 (2018) 8

9

Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

4,569,702,704,327

5,167,176,618,100

5,814,770,953,000

5,803,157,496,500

5,874,295,804,535

6,060,522,237,560

6,060,522,237,560

2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah

1,258,603,425,423 10 pajak 17 retribusi

1,481,028,419,100 10 pajak 16 retribusi

1,785,300,132,000 10 pajak 16 retribusi

2,005,883,084,000 10 pajak 16 retribusi

2,064,053,693,436 10 pajak 16 retribusi

2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi

2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi

CIBINONG, FEBRUARI 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,

DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004

Tabel. IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

NO.

TUJUAN

1 1

Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah yang Akuntable

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

3

4

1 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah

1 (2014) 5

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2 (2015) 3 (2016) 4 (2017) 6 7 8

5 (2018) 9

1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah

5,167,176,618,100

5,814,770,953,000

5,803,157,496,500

5,874,295,804,535

6,060,522,237,560

2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah

1,481,028,419,100 10 pajak

1,785,300,132,000 10 pajak

2,005,883,084,000 10 pajak

2,064,053,693,436 10 pajak

2,167,256,378,107 10 pajak

16 retribusi

16 retribusi

16 retribusi

16 retribusi

16 retribusi


DEDI ADE BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2009-2013 NO 1

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM 3

1


2

Jumlah dan

-

Target IKK

Target Indikator Lainnya (Target IKU)

4 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah Jumlah dan


macam pajak dan

macam pajak dan

macam pajak dan

retribusi daerah

retribusi daerah

retribusi daerah

-

Jumlah dan

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 (2009)

2 (2010)

3 (2011)

4 (2012)

5 (PERUBAHAN 2013)

1 (2009)

2 (2010)

3 (2011)

4 (2012)

5 (2013)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100

100

100

119.41

103.61

100

100

100

100

100

1,977,151,994,000 2,407,143,206,000

8 Pajak /28 retibusi 8 Pajak /28 retibusi

2,926,436,561,100

8 Pajak/24 retribusi

3,137,979,847,207


4,410,327,842,000


1,977,151,994,000 2,407,143,206,000

8 Pajak /28 retibusi 8 Pajak /28 retibusi

2,926,436,561,100

3,747,041,814,000

8 Pajak/24 retribusi 10 Pajak/17 Retribusi

4,569,702,704,327

10 Pajak/17 Retribusi

CIBINONG, DESEMBER 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR,


Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Anggaran pada Tahun ke-

Uraian ***) 1

1 (2014) 2

2 (2015) P 3

3 (2016) 4

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke4 (2017) 5

5 (2018) 5

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

1 12

2 13

3 14

4 15

Rata-rata Pertumbuhan

5 16

Anggaran 17

Realisasi 18

PENDAPATAN DAERAH

5,167,176,618,100

5,814,770,953,000

5,803,157,496,500

5,874,295,804,535

6,060,522,237,560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pendapatan Asli Daerah

1,481,028,419,100

1,785,300,132,000

2,005,883,084,000

2,064,053,693,436

2,167,256,378,107

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Hasil pajak daerah

979,488,814,000

1,156,238,968,000

1,303,757,881,000

1,341,566,859,549

1,408,645,202,526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Hasil retribusi daerah

192,222,666,000

132,906,198,000

136,124,142,000

140,071,742,118

147,075,329,224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,109,704,000

41,428,025,000

40,885,445,000

42,071,122,905

44,174,679,050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294,207,235,100

454,726,941,000

525,115,616,000

540,343,968,864

567,361,167,307

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,455,547,101,000

2,588,169,505,000

2,376,349,237,000

2,382,920,117,697

2,394,577,766,382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209,604,570,000

226,582,093,000

226,582,093,000

233,152,973,697

244,810,622,382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,055,944,991,000

2,163,439,062,000

1,917,780,234,000

1,917,780,234,000

1,917,780,234,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

189,997,540,000

198,148,350,000

231,986,910,000

231,986,910,000

231,986,910,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,230,601,098,000

1,441,301,316,000

1,420,925,175,500

1,427,321,993,402

1,498,688,093,071

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

503,824,000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

536,606,382,000

534,980,666,000

578,971,182,500

595,761,346,793

625,549,414,132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

469,126,565,000

645,831,700,000

841,953,993,000

831,560,646,609

873,138,678,939

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

221,509,850,000

257,831,035,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132,487,000

75,344,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,721,990,000

2,582,571,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA DAERAH

96,018,708,000

113,489,304,000

121,863,159,000

140,142,632,850

161,164,027,778

100,928,023,000

-

-

-

-

230.7

-

-

-

-

-

-

Belanja tidak langsung

60,830,627,000

74,663,590,000

82,362,961,000

94,717,405,150

108,925,015,923

64,115,569,000

-

-

-

-

105.4

-

-

-

-

-

-

- Belanja pegawai

60,830,627,000

74,663,590,000

82,362,961,000

94,717,405,150

108,925,015,923

64,115,569,000

-

-

-

-

105.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja langsung

35,188,081,000

38,825,714,000

39,500,198,000

45,425,227,700

52,239,011,855

36,812,454,000

-

-

-

-

250.6

-

-

-

-

-

-

- Belanja pegawai

1,613,275,000

4,344,588,000

4,039,763,000

4,645,727,450

5,342,586,568

1,799,275,000

-

-

-

-

111.5

-

-

-

-

-

-

25,133,887,000

28,061,232,000

32,250,278,000

37,087,819,700

42,650,992,655

26,993,872,200

-

-

-

-

107.4

-

-

-

-

-

-

8,440,919,000

6,419,894,000

3,210,157,000

3,691,680,550

4,245,432,633

8,019,306,800

-

-

-

-

95.0

-

-

-

-

-

-

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan - Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - Dana alokasi umum - Dana alokasi khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - Pendapatan hibah - Dana darurat - Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - Dana penyesuaian dan otonomi khusus - Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Dana bagi hasil retribusi dari provinsi dan pemerintah daerah Dana alokasi cukai hasil tembakau

- Belanja tidak terduga

- Belanja barang dan jasa - Belanja modal

-


DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004

TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

1 Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah yang Akuntable

1 Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah

1 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Daerah 2 Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3 Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah

KODE

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2013

6

7

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perubahan 2014 TARGET 7

4,575,571,024,776 10 pajak 17 retribusi

Perubahan 2015 Rp. 8

5,167,176,618,100 1,481,028,419,100 10 pajak 16 retribusi

TARGET 9

2016 Rp. 10

5,814,770,953,000 1,785,300,132,000 10 pajak 16 retribusi

1 7 0 0 19 1

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah

3 dokumen

3 dokumen

571,938,000

3 dokumen

1 7 0 0 33 2

Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah

Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan bagian desa dari hasil penerimaan pendapatan daerah

2 dokumen

2 dokumen

185,817,000

4 dokumen

90,442,000

1 7 0 0 34 3

Penagihan Pajak Daerah

Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang tersedia

1 7 0 0 37 4

Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah

Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah

1 7 0 0 41 5

Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

1 7 0 0 42 6

357,814,717,000

532,462,000

393,596,188,700

2017 Rp. 12

5,803,157,496,500 2,005,883,084,000 10 pajak 16 retribusi 21,395,335,000 582,412,000

716,811,588,188

TARGET 11

492,650,000

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2013)

TARGET 13

2018 Rp. 14

5,874,295,804,535 2,064,053,693,436 10 pajak 16 retribusi

TARGET 15

Rp. 16

6,060,522,237,560 2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi

3 dokumen

3 dokumen

692,017,100

3 dokumen

795,819,665

2 dokumen

139,288,000

2 dokumen

160,181,200

2 dokumen

184,208,380

510,000,000

393,596,188,700

586,500,000 -

393,596,188,700

Rp. 18

19 DISPENDA

20 KAB BOGOR

913,006,600

DISPENDA

KAB BOGOR

325,154,403

DISPENDA

KAB BOGOR

990,192,346

DISPENDA

KAB BOGOR

1,026,720,772

DISPENDA

KAB BOGOR

6,060,522,237,560 2,167,256,378,107 10 pajak 16 retribusi

22,332,067,000 601,754,000

393,596,188,700

TARGET 17

2 dokumen

674,475,000 Rp1,357,654,749,054

UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB

2 dokumen 3 kali

2 dokumen 3 kali

622,404,000

2 dokumen 3 kali

895,863,000

2 dokumen 3 kali

587,400,000

2 dokumen 3 kali

675,510,000

2 dokumen 3 kali

776,836,500

2 dokumen

Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang tersedia

8 pajak daerah

8 pajak daerah

146,234,000

8 pajak daerah

146,514,000

8 pajak daerah

170,000,000

8 pajak daerah

195,500,000

8 pajak daerah

224,825,000

8 pajak daerah

258,809,285

DISPENDA

KAB BOGOR

Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah

Jumlah dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah Jumlah sistem integrasi Pelaporan pendapatan daerah

3 dokumen 1 sistem

5 dokumen 1 sistem

330,840,000

19 dokumen 0 sistem

199,206,000

19 dokumen

815,500,000

5 dokumen 1 sistem

937,825,000

5 dokumen 1 sistem

3 dokumen 1 sistem

589,598,165

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 43 7

Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga

Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani

3 pajak daerah 17 retribusi daerah


122,897,000


95,660,000


129,120,000


148,488,000



207,902,652

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 45 8

Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB

Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan didistribusikan

3.361.829 SPPT PBB

1.650.000 SPPT PBB

848,806,000

1.759.693 SPPT PBB

3,125,736,000

1.700.000 SPPT PBB

1,819,000,000

1.700.000 SPPT PBB

2,091,850,000

1.700.000 SPPT PBB

2,405,627,500

3.467.075 SPPT PBB

1,189,641,180

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 47 9

Sosialisasi Pendapatan Daerah

Jumlah Media sosialisasi Pendapatan Daerah

4 jenis media Sosialisasi


1,291,280,000


1,151,423,000


1,116,439,000


1,283,904,850


1,476,490,578


2,121,309,768

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 48 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah

Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bintek pemungut Pajak Daerah

100 org 4 angkatan

100 org utk 2 tahap 25org utk 7 kali

832,122,000

30 org utk 24 kali

418,143,000

30 org utk 24 kali

671,704,000


772,459,600


888,328,540

100 org 4 angkatan

1,263,616,040

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 59 11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Produk Hukum Pengelolaan Pajak Daerah

8 produk hukum

4 produk hukum

215,590,000

21 produk hukum

310,457,000

4 produk hukum

239,543,000

4 produk hukum

275,474,450

4 produk hukum

316,795,618

8 dokumen

287,540,987

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 65 12 Penagihan PBB

Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir

Rp314,250,704,690

Rp203,500,000,000

1,117,933,000

Rp6,264,600,000

1,513,101,000

Rp6,264,600,000

Rp19,614,312,288

1,409,731,722

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 71 13 Pelayanan Validasi BPHTB

Jumlah Permohonan Penelitian BPHTB dan berkas Validasi yang dilayani

3 jenis pelayanan

3 jenis pelayanan

729,562,000

45.995 Dok.SPPD

590,957,000

46.000 berkas

500,000,000

3 jenis pelayanan

575,000,000

3 jenis pelayanan

661,250,000

99.491 berkas

1,223,921,827

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 74 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB

Jumlah Penelitian SSPD BPHTB yang dilakukan

94,491 berkas

45.000 berkas

527,554,000

45.995 Dok.SPPD

306,955,000

46.000 berkas

315,000,000

47.000 berkas

362,250,000

47.000 berkas

416,587,500

99.491 berkas

491,005,979

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 75 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

Jumlah berkas BPHTB yang dievaluasi dan dikendalikan

3 jenis

3 jenis

477,533,000

4 jenis

198,458,000

2 jenis

288,000,000

3 jenis

331,200,000

3 jenis

380,880,000

3 jenis

686,787,749

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 90 16 Pengolahan Data BPHTB dan Teknologi Informasi

Jumlah Database BPHTB yang dikelola

99.491 BPHTB

1 jenis

198,622,000

45.995 Dok.SPPD

125,420,000

2 jenis

202,500,000

1 jenis

232,875,000

1 jenis

267,806,250

99.491 BPHTB

360,837,175

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 77 17 Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer

Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih

2,449,547,101,000

630,000,000

3,959,568,657,000

317,037,000

3,467,383,821,502

450,000,000

3,617,668,512,000

517,500,000

3,617,668,512,000

595,125,000

5,902,809,909,747

671,517,563 -

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 80 18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Jumlah Pendaftaran Wajib pajak yang dapat dilayani

8 pajak daerah

8 pajak daerah

275,106,000

208 Wajib Pajak

303,877,000

8 pajak daerah 325 wp

285,000,000

8 pajak daerah

327,750,000

8 pajak daerah

376,912,500

8 pajak daerah

481,558,095

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 81 19 Pendataan Wajib Pajak Daerah

Jumlah Data Omset Wajib pajak yang dapat dilayani

8 pajak daerah

8 pajak daerah

491,744,000

24.995 SPTPD

565,408,000

8 pajak daerah 25.000 SPTPD

787,700,000

8 pajak daerah

905,855,000

8 pajak daerah

1,041,733,250

8 pajak daerah

854,751,974

DISPENDA

KAB BOGOR

1 7 0 0 83 20 Penerbitan dan Pendistribusian

Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

8 pajak daerah

8 pajak daerah

383,232,000

15.966

391,664,000

8 pajak daerah

400,000,000

8 pajak daerah

460,000,000

8 pajak daerah

529,000,000

8 pajak daerah

728,839,289

DISPENDA

KAB

5,374,183,578,719

1,690,000,000 Rp203,500,000,000

1,943,500,000 Rp203,500,000,000

1,078,498,750

170,761,200

2,235,025,000

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE


4

5 Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN




6

7

TARGET 7

3 dokumen

3 dokumen

299,561,000

5,724,786,710,000 Target Pendapatan

284,201,000

3 dokumen

354,200,000

3 dokumen

407,330,000

3 dokumen

468,429,500

17 kecamatan

1 dokumen

867,795,000

7 Kecamatan

605,941,000

1 dokumen

875,000,000

1 dokumen

1,006,250,000

1 dokumen

434 desa /kelurahan

434 desa /kelurahan

943,200,000

1.759.693 Wajib Pajak

655,626,000

434 desa 1.700.000 wp

1,107,000,000

434 desa /kelurahan

1,273,050,000

40 kecamatan

1 dokumen

841,672,000

3 Kecamatan

1,000,075,000

1 dokumen

1,693,000,000

1 dokumen

1,946,950,000

Perubahan 2014


TARGET 9 Dokumen

yang dapat diterbitkan dan didistribusikan

2016 Rp. 10

TARGET 11 16.854 Dokumen

2017 Rp. 12

TARGET 13

1 7 0 0 84 21 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang tersusun

1 7 0 0 85 22 Analisa Zona Nilai Tanah

Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis

1 7 0 0 86 23 Updating Data PBB

Jumlah desa/kelurahan tempat Pendataan Objek Pajak

1 7 0 0 87 24 Pendataan Obyek Pajak PBB

Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP) PBB P2

1 7 0 0 98 25 Pengelolaan Teknologi Informasi PBB

Jumlah Sistem Informasi PBB yang dapat dikelola

-

2 jenis

646,000,000

4 Sistem

805,961,000

4 jenis

823,000,000

2 jenis

1 7 0 0 92 26 Penanganan Keberatan Pengurangan dan Kompensasi PBB

Jumlah data yang dapat diselesaikan pengaduannya

-

275 pemohon

378,877,000

2.400 pemohon

167,960,000

500 pemohon

753,000,000

1 7 0 0 91 27 Penerapan Sistem Pelaporan Online Pajak Hotel dan Restoran

Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara online sistem pelaporannya

123 titik

200 TITIK

1 Sistem 200 titik

1 7 0 0 93 28 Verifikasi Data Obyek PBB

Jumlah kecamatan yang dverifikasi dan dinilai secara lapangan dan individu obyek data PBB

-

40 kecamatan

299,408,195

40 kecamatan 30.000 Wajib Pajak

876,576,000

1 7 0 0 97 29 Penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)

Jumlah dokumen penilaian PBB pada Sektor Telekomunikasi (Tower/BTS)

-

1 Dokumen

827,997,000

8 Kecamatan 312 Obyek Pajak

1 7 0 0 99 30 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

Jumlah kecamatan yang diterapkan secara online sistem pelaporannya

-

40 kecamatan

450,000,000

1 7 0 1 110 31 Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah

Jumlah dokumen penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah

-

1 Dokumen

176,544,000

1 7 0 1 101 32 Pelayanan mobil keliling PBB

Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir sebagai dampak pelayanan PBB di kantor dan keliling ke wilayah

-

Rp0

-

Rp17,000,000,000 40 Kecamatan

1 7 0 1 94 33 Monitoring dan Evaluasi PBB

Jumlah target penerimaan PBB yang terealisir sebagai dampak pelayanan PBB

-

Rp0

-

14 Kecamatan

408,953,000

Rp6,264,600,000

1 7 0 1 111 34 Identifikasi dan Penilaian Individu PBB pada Obyek Pajak Daerah

Jumlah dokumen penilaian PBB pada Obyek Pajak Daerah

-

1 Dokumen

-

1 Dokumen 24 Kecamatan

530,522,000

1 Dokumen

2,850,876,000

2018 Rp. 14

TARGET 15

Rp. 16

TARGET 17

Rp. 18

UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB 19

20 BOGOR

3 dokumen

409,290,817

DISPENDA

KAB BOGOR

1,157,187,500

17 kecamatan

527,215,239

DISPENDA

KAB BOGOR

434 desa /kelurahan

1,464,007,500

434 desa /kelurahan

1,726,629,215

DISPENDA

KAB BOGOR

1 dokumen

2,238,992,500

40 kecamatan

1,715,100,113

DISPENDA

KAB BOGOR

946,450,000

2 jenis

1,088,417,500

1 Sistem

-

DISPENDA

KAB BOGOR

275 pemohon

865,950,000

275 pemohon

275 pemohon

-

DISPENDA

KAB BOGOR

808,384,000

1 Sistem

929,641,600

1 Sistem

1,069,087,840

1 Sistem 200 titik

3,038,421,000

DISPENDA

KAB BOGOR

40 kecamatan

949,000,000

40 kecamatan

40 kecamatan

1,255,052,500

40 kecamatan

3,865,000

DISPENDA

KAB BOGOR

511,637,000

8 Kecamatan

484,000,000

1 Dokumen

556,600,000

1 Dokumen

640,090,000

1 dokumen

42,020,000

DISPENDA

KAB BOGOR

40 kecamatan

437,900,000

40 kecamatan 1 Sistem

103,535,000

40 kecamatan

119,065,250

40 kecamatan

136,925,038

-

-

DISPENDA

KAB BOGOR

1 Sistem

155,343,000

1 Dokumen 1 kali

1 dokumen

-

DISPENDA

KAB BOGOR

1 Sistem 168 Wp

2,529,080,000

604,177,000 Rp285,000,000,000

-

1 Dokumen

1,091,350,000

-

1 Dokumen

995,842,500

-

771,000,000 Rp203,500,000,000

886,650,000 Rp203,500,000,000

1,019,647,500

-

-

DISPENDA

KAB BOGOR

1,185,000,000 Rp203,500,000,000

1,362,750,000 Rp203,500,000,000

1,567,162,500

-

-

DISPENDA

KAB BOGOR

936,330,000

-

-

DISPENDA

KAB BOGOR

52,230,000

DISPENDA

KAB BOGOR

2,356,121,168

DISPENDA

KAB BOGOR

106,365,100

DISPENDA

KAB BOGOR

534,684,256

DISPENDA

KAB BOGOR

708,000,000

1 Dokumen

814,200,000

1 Dokumen

21,395,335,000 Program pelayanan administrasi perkantoran 0 1 0 0 01 1

0 1 0 0 02 2

0 1 0 0 06 3

0 1 0 0 08 4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7,200,442,000

Jumlah materai, Perangko dan Benda Pos lainnya yang tersedia : Materai 6000 Materai 3000 Perangko Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumberdaya air dan listrik -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

132,900,000 3,000 3,050 -

16,830,000 1750 1600 510

2,000 2,000 500

1,752,848,000 Jaringan Telepon Jaringan listrik PDAM Jaringan Internet

25 line 21 jar 21 jar 1 line

20 line 20 jar 22 jar 2 line/leased


Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibiayai 2455,6m2 Luas area yang dibersihkan

45 unit 103 unit

2455,6m2

1,317,840,000

110,225,000

2455,6m2 14 Petugas 38 Jenis alat

1,515,516,000

70,180,000

14 orang 38 jenis 2455,6m2

2,000 2,000 500


44 unit 106 unit 356,050,000

-

2,000 2,000 500


45 unit Roda 4 106 unit Roda 2 358,064,000

-

2,000 2,000 500 1,920,000,000

96,600,000 20 unit 145 unit

-


45 unit 103 unit


92,813,050 45 unit 103 unit

442,499,300 2455,6m2

1,742,843,400

80,707,000

384,782,000

3,000 3,050

20 unit 145 unit 508,874,195

2455,6m2

8 orang 818,56m2

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

KODE

3


4




6

7

TARGET 7

14 ATK Dinas 36 ATK UPT


5

0 1 0 0 10 5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

0 1 0 0 11 6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan - Penggandaan

Jumlah Kebutuhan alat tulis pelaksanaan TUPOKSI

Perubahan 2014


TARGET 9

400,000,000

Rp. 10


403,623,000

142,990,000 35 jenis 200,000 lembar

25 jenis 25 jenis

11 jenis

9 jenis

3 jenis 10 jenis

5 jenis 10 jenis

2016

2017 Rp. 12


199,722,000

204,753,000 25 jenis 5 jenis 58,288,000

Rp. 14


229,680,300

228,420,000 25 jenis 25 jenis

9 jenis

TARGET 13

2018


264,132,345

Rp. 18

19

20

1,186,954,340

DISPENDA

KAB BOGOR

400,313,880

DISPENDA

KAB BOGOR

98,801,410

DISPENDA

KAB BOGOR

467,413,595

DISPENDA

KAB BOGOR

35 jenis 200.000 lembar

Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor yang digunakan

0 1 0 0 15 8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah buku yang disediakan -

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah tabung pemadam kebakaran yang tersedia untuk genset

10 tabung

2 jenis

22,517,000

2 jenis

257,057,000

2 jenis

21,050,000

2 jenis

24,207,500

2 jenis

27,838,625

10 tabung

16,664,000

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 17 10 Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

12 bulan

770,500,000

12 bulan

974,000,000

12 bulan

706,400,000

12 bulan

812,360,000

12 bulan

934,214,000

12 bulan

1,694,346,000

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 18 11 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

12 bulan

12 bulan

957,630,000

12 bulan

1,153,944,000

12 bulan

951,694,000

12 bulan

1,094,448,100

12 bulan

1,258,615,315

12 bulan

2,259,688,028

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 19 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran Tenaga Kontrak Pengelola Kearsipan

321,000,000

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 20 13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah dokumentasi dan arsip SKPD

338,779,600

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 22 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Jumlah pelayanan administrasi barang yang tersedia ATK Buku Laporan

73,581,000

DISPENDA

KAB BOGOR

4 jenis 10 jenis

4 jenis 1 jenis

0 1 0 0 23 15 Penyediaan Sewa Tempat

Jumlah kebutuhan sewa gedung/KTR UPT

20 UPT

20 UPT

750,000,000

20 UPT

650,000,000

20 UPT

750,000,000

20 UPT

862,500,000

20 UPT

991,875,000

20 UPT

2,303,226,544

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 40 16 Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersedia

5 dokumen

12 bulan

95,486,000

12 bulan 5 Dokumen

473,556,000

12 bulan 5 dokumen

252,522,000

12 bulan

290,400,300

12 bulan

333,960,345

5 dokumen

244,367,537

DISPENDA

KAB BOGOR

0 1 0 0 43 17 Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah petugas piket pengamanan : -

1,869,795,000

DISPENDA

KAB BOGOR

2,161,015,000

DISPENDA

KAB BOGOR

5,381,698,385

DISPENDA

KAB BOGOR

197,490,000

151,440,000 0 jenis 11 jenis

8 orang 3 orang

7 orang 2 orang 166,260,000

12 bulan

28,509,000

20 orang 5 orang

468,968,000

292,015,000

1 dokumen

205,055,000

1 jenis 1 jenis

4 jenis 1 jenis

981,000,000 Kantor UPT Gedung Dispenda

12 bulan 20.000 dokumen

40 orang 12 orang

40 orang 12 orang

539,313,200

8 orang 3 orang

12 bulan

620,210,180

4 jenis 10 buku

1,280,364,000 40 orang 12 orang

12 bulan

271,185,238 4 jenis 1 jenis

1,113,360,000 40 orang 12 orang

258,003,880

235,813,250 4 jenis 1 jenis

1,137,660,000

3 jenis 10 jenis

7 orang 2 orang

12 bulan

11 jenis

202,342,500

224,351,200 7 orang 2 orang

421,240,000

241,172,423

5 jenis 10 jenis

195,088,000 7 orang 2 orang

9 jenis

175,950,000 5 jenis 10 jenis

93,613,000 7 orang 2 orang

12 bulan

153,000,000 5 jenis 10 jenis

194,500,000

209,715,150

48 jenis

302,085,450 25 jenis 25 jenis

9 jenis

TARGET 17

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Buku peraturan perundang-u Koran dan Majalah

182,361,000

Rp. 16

262,683,000 25 jenis 25 jenis

9 jenis

TARGET 15


0 1 0 0 12 7

0 1 0 0 16 9

53,014,000

TARGET 11


1,472,418,600 40 orang 12 orang

20 orang 5 orang

8,657,464,000 7,081,406,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 2

0 03

0 2 0 0 05 1

0 2 0 0 13 2

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pelayanan PBB/BPHTB/Pajak Daerah Roda 4 Roda 2

Pengadaan Peralatan Kantor

-

1 Gedung

Jumlah kebutuhan peralatan kantor meliputi : Mesin Porporasi server, rak server, PC, Note Book Printer UPS Penghancur Kertas TV 40 inch Monitor HDD Eksternal

-

6 unit

1,206,250,000

1 Gedung

3 mobil 1 motor

1,375,000,000

1,425,027,000

3 unit

385,000,000

-

2 unit

-

442,750,000 -

2 unit

509,162,500 3 unit 30 unit

1,395,188,800 2 unit 1 unit

1,190,779,000

-

11 unit 4 unit 18 printer 10 unit -

2 unit 2 unit 27 unit 5 unit 11 printer 31 unit 5 unit 3 unit 4 unit 5 unit

116 unit

0 unit

1 unit -

32 unit 6 unit 38 printer 1 unit

925,871,900

-

1 unit


2 unit 3 unit

1,064,752,685

1 unit

11 unit 5 unit 15 printer 8 unit -

0 unit 0 unit

805,106,000 -


2 unit 3 unit

2 unit 3 unit

2 unit 1 unit 11 unit 4 unit 18 printer 10 unit -

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE


4



6

7

5 -

0 2 0 0 14 3

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor -

HDD Internal Scanner Alat Perekam Mesin Tik Listrik LCD Proyektor Layar Proyektor

-

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perubahan 2014 TARGET 7 2 unit

1 unit


1 unit -

1 unit 7 unit 16 unit

1,671,115,000

1 unit 20 unit 2 set 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit -

1 jaringan

2 unit

290,000,000

0 2 0 0 20 5

Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi

Jumlah instalasi jaringan komputer

2 sistem

-

-

-

0 2 0 0 21 6

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja

-

1 gedung

357,153,000.00

1 gedung

0 2 0 0 24 7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Roda 4 Roda 2

20 unit 145 unit

45 unit 103 unit

0 2 0 0 29 8

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

5 jenis

4 jenis

333,348,000

4 jenis

0 2 0 0 31 9

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Jumlah taman halaman kantor yang terpelihara

353 m2

12 bulan

302,945,005

0 2 0 0 33 10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

Jumlah jaringan instalasi lisrik yang terpelihara

1 jaringan

1 jaringan

85,000,000

0 2 0 0 38 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

Jumlah jaringan komputer -

529,525,000

Jumlah panggung reklame/media sosialisasi yang dipelihara

1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan

1 menara

10 titik

2,081,920,000

1 gedung 3 lantai

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1,998,886,000

Rp. 18

1 unit 7 unit 16 unit 5 unit 1 unit

20

4,709,388,200

DISPENDA

KAB BOGOR

-

623,249,843

DISPENDA

KAB BOGOR

-

-

1 unit 65 unit 13 unit 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 16 unit 7 unit 2 unit 2 unit

-

-

UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJ AWAB 19

-

-

5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit -

-

-

-

-

-

2 sistem

463,411,750

DISPENDA

KAB BOGOR

-

-

-

-

4 jenis

368,194,000

DISPENDA

KAB BOGOR

581,622,955

DISPENDA

KAB BOGOR

603,800,000

694,370,000 45 unit 103 unit

798,525,500 45 unit 103 unit

20 unit 145 unit

375,500,000

5 jenis 124 unit

541,363,000

4 jenis

622,567,450

4 jenis

715,952,568

5 jenis

499,125,652

DISPENDA

KAB BOGOR

12 bulan

-

12 bulan 300 m2

311,611,000

12 bulan

358,352,650

12 bulan

412,105,548

353 m2

129,275,000

DISPENDA

KAB BOGOR

1 jaringan

90,000,000

2 jaringan

20,000,000

1 jaringan

23,000,000

1 jaringan

26,450,000

1 jaringan

29,224,890

DISPENDA

KAB BOGOR

4,693,465,076

DISPENDA

KAB BOGOR

DISPENDA

KAB BOGOR

DISPENDA

KAB BOGOR

-

10 titik


50,000,000

10 titik


-

10 titik

7,476,614,000

-

-

1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 10 titik

-

-

-

-

-

-

1 jaringan 31 jaringan 1 bangungan menara

-

164,800,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 3 0 0 02 1

-

44 unit roda 4 106 unit roda 2

1 jaringan 31 jaringan 1 jaringan 1 jaringan 41,509,000

-

-

TARGET 17 1 unit -

1,310,085,693

-

-

642,300,000 45 unit 103 unit

2,274,427,000 1 jaringan 31 jaringan -

1,139,204,950


-

Rp. 16 -


-

-

TARGET 15 20 unit 5 unit 2 unit 5 unit 5 unit

990,613,000

-

Rp. 14


673 unit 1 unit 7 unit 16 unit 5 unit 2 unit

-

2018

-

-


Jumlah instalasi jaringan listrik dan telekomunikasi

TARGET 13


-

Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

BPHTB PBB Pajak Online dengan bank d Penerapan sistem pelaporan

Rp. 12


9 unit 1 unit 1 unit 385 unit 1 unit 65 unit 13 unit

2 unit

2017

-

-

5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit

TARGET 11


0 2 0 0 17 4

0 2 0 0 42 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Menara/Media Sosialisasi

Rp. 10

2,374,118,000 Tabung Pemadam Camera AC Handy cam Soundsystem Kursi tunggu PAB System Rak Arsip Meja Partisi Roll Opec Set Roller Blinds Proyektor Layar Proyektor Vacuum Cleaner Lemari Mesin Potong Rumput DVD Player Wireless Penghancur Kertas Running Text Finger Print Mesin Antrian Mesin Touch Screen AC Papan Nama Genset

2016

-

-

TARGET 9


Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya

-

228 orang

60,600,000

0 orang

-

412 orang

164,800,000

265 orang

189,520,000

265 orang

217,948,000

600 orang

179,187,750

TUJUAN

1

SASARAN

2

INDIKATOR SASARAN

3

KODE


4

5

0 3 0 0 03 2

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan




6

7

TARGET 7

-

- orang

Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia

Perubahan 2014


TARGET 9 -

2016 Rp. 10

66 orang

52,400,000

TARGET 11

2017 Rp. 12

80 stel


TARGET 13 -

Rp. 14

66 orang

Rp. 16

66 orang

TARGET 17 -

-

-

Rp. 18 -

19

20

DISPENDA

KAB BOGOR

-

1,094,760,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 5 0 0 01 1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

0 5 0 0 05 2

Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Apartur

-

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

TARGET 15 -

52,400,000

0 5 0 0 28 3

2018


Jumlah peserta dan frekuensi mengikuti pembinaan menta Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam

Jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas

261 orang

19 orang

64,000,000

25 orang

26,600,000

412 orang

824,000,000

25 orang

947,600,000

25 orang

1,089,740,000

261 orang

654,500,000

DISPENDA

KAB BOGOR

125 orang 24 kali

162 orang 22 kali

123,560,000

200 orang 22 kali

151,760,000

412 orang 22 kali

270,760,000

200 orang 24 kali

311,374,000

200 orang 22 kali

358,080,100

125 orang 24 kali 125 orang 22 kali

213,805,000

DISPENDA

KAB BOGOR

-

259 orang

518,000,000

-

261 orang

372,400,000

DISPENDA

KAB BOGOR

-

178,360,000

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

-

-

-

-

1,451,630,000

0 6 0 0 01 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 Dokumen

3 Dokumen

70,000,000

3 Dokumen

66,689,000

4 Dokumen

75,997,000

3 Dokumen

87,396,550

3 Dokumen

100,506,033

2 Dokumen

141,639,127

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 02 2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran

2 Dokumen

1 Dokumen

11,683,000

2 Dokumen

13,435,000

2 Dokumen

25,000,000

2 Dokumen

28,750,000

2 Dokumen

33,062,500

2 Dokumen

39,393,655

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 04 3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

11,583,000

1 Dokumen

13,320,000

1 Dokumen

25,000,000

1 Dokumen

28,750,000

1 Dokumen

33,062,500

1 Dokumen

23,165,220

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 05 4

Penyusunan Perencanaan Anggaran

-

65 Dokumen

5 Dokumen

234,000,000

5 Dokumen

197,125,000

5 Dokumen

225,042,000

5 Dokumen

258,798,300

5 Dokumen

297,618,045

65 Dokumen

423,184,667

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 06 5

Penatausahaan keuangan SKPD

Jumlah dokumen penatausahaan keuangan

24 Dokumen

2 Dokumen

158,320,000

2 Dokumen 1 Sistem

422,112,000

2 Dokumen 1 Sistem

678,460,000

2 Dokumen

780,229,000

2 Dokumen

897,263,350

24 Dokumen

325,476,708

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 07 6

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah dokumen RENSTRA SKPD yang tersedia

1 Dokumen

3 Dokumen

70,000,000

3 Dokumen

54,593,000

3 Dokumen

65,000,000

3 Dokumen

74,750,000

3 Dokumen

85,962,500

5 Dokumen

60,414,034

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 10 7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

12 Dokumen

12 Dokumen

60,000,000

12 Dokumen

75,967,000

12 Dokumen

75,967,000

12 Dokumen

87,362,050

12 Dokumen

100,466,358

12 Dokumen

135,146,069

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 13 8

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah frekuensi kinerja SKPD yang dipublikasikan

3 kali,5 media

3 kali,5 media 1 Website,20 Banner

143,400,000

3 kali,5 media 1 Website,20 Banner

216,000,000

4 kali,8 media

216,000,000

3 kali,5 media

248,400,000

3 kali,5 media

285,660,000

3 kali,4 media

249,360,000

DISPENDA

KAB BOGOR

0 6 0 0 07 9

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen renja SKPD yang tersedia

-

- Dokumen

2 Dokumen

65,164,000

1 Dokumen

74,938,600

1 Dokumen

86,179,390

10 Dokumen

88,414,034

DISPENDA

KAB BOGOR

Jumlah dokumen DPA SKPD dokumen RKA dan DPPA SK dokumen Pra RKA SKPD dan RKA SKPD Tahun berikutnya

TOTAL

-

36,812,454,000

2 Dokumen

40,300,000 1,099,541,000 38,859,714,000

39,325,105,000

41,286,370,800

47,479,326,420

60,415,073,428


DEDI A. BACHTIAR PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196201221985031004

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun I - 1

Recommend Documents