Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN Latar belakang

Rencana Strategis 2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar belakang Secara

konseptual

dilaksanakan

dan

dan

teknokratis,

diarahkan

untuk

proses

pembangunan

mencapai

tujuan

utama

pembangunan yang ditetapkan yaitu mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat secara bertahap, berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, pembangunan kota sebaiknya dikelola secara

efektif,

efisien

dan

berkelanjutan

(sustainable)

dengan

melibatkan stakeholder dan lapisan masyarakat. Tugas dan fungsi strategis ini hanya dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan dengan

perencanaan

yang

transparan,

responsive,

terukur,

komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang dimiliki Kota Blitar. Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan

keselarasan

dan

kesinambungan

antara

rencana

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana

Pembangunan

jangka

menengah

daerah

(RPJMD)

dan

dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra – SKPD). Penyusunan dokumen

RPJMD

dikoordinasikan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannnya. Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

merupakan

unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka

I-1


menengah. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Pemerintah

Kota

Blitar

telah

memiliki

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar 2005 – 2025

yang

telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2016 - 2020.

Penyusunan RPJM Kota Blitar mengacu

kepada RPJPD Kota Blitar 2005 – 2025, visi, misi dan prioritas Walikota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses),

peluang (opportunities), dan tantangan

(threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi di luar organisasi. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2013 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Bappeda hingga 5 (lima) tahun mendatang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Selanjutnya

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Walikota Blitar. I-2


Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran

pelaksanaan

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dijabarkan dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Kegiatan perumusan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk mendapatkan substansi

masukan

rancangan

guna

Renstra

penajaman Badan

dan

penyempurnaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

menjadi

rancangan

akhir

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah. Selanjutnya rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

disahkan

dengan

keputusan

Walikota menjadi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Badan Perencanaan Perencanaan

Pembangunan Pembangunan

Daerah Daerah

tersebut, menetapkan

Kepala

Badan

Renstra

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam

menyusun

Rancangan

Renja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah. Hubungan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen perencanaan

lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

I-3


Gambar.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP Nasional.

Pedoman

Diacu

RPJP Daerah

RPJM Nasional

Diperhatikan

Pedoman

RPJM Daerah

Dijabarkan

RKP

1.2.

RAPBN

Diserasikan mell . Musrenbang Dijabarkan

Pedoman

RENSTRA SKPD

Pedoman

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

Diacu

Pedoman

RENJA SKPD

Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan pada : a. Undang-undang No 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (lembaran Negara RI tahun 2002 No 84, (tambahan lembaran Negara RI No 4219). b. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287). c.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. e. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ).

I-4


f.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah h. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. i.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

j.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

k. Peraturan

Presiden

Nomor

29

tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah. l.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan

tata

cara

penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031. q. Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030 r.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.

s.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

I-5


t.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.

u. Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah. Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut : a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan

oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun. b. Merumuskan

gambaran

ketersediaan

anggaran

yang

dapat

dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. c. Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan ; d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

I-6


BAB I

PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Bappeda,

fungsi

Bappeda

dalam

daerah,

proses

penyusunan Renstra Bappeda, Keterkaitan

Renstra

penyelenggaraan

Renstra pembangunan

Bappeda dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Bappeda. 1.2.

Landasan Hukum. Memuat

penjelasan

peraturan

tentang

pemerintah,

undang-undang,

peraturan

daerah,

dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur

organisasi,

tugas

fungsi

kewenangan

Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda. 1.3.

Maksud dan Tujuan Renstra Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda.

1.4.

Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Bappeda dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintah

daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Bappeda yang telah

dihasilkan

melalui

pelaksanaan

RPJMD

periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Bappeda ini. 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Bappeda

I-7


Memuat

penjelasan

umum

tentang

dasar

hukum

pembentukan Bappeda, struktur organisasi Bappeda, serta uraian tugas dan fungsi. 2.2.

Sumber Daya Bappeda Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.3.

Kinerja pelayanan Bappeda Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan

sasaran/target

Renstra

Bappeda

periode

sebelumnya. 2.4

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan .

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Mengemukakan

permasalahan-permasalahan

pelayanan

Bappeda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2.

Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Mengemukakan tugas dan fungsi Bappeda yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Mengemukakan

faktor-faktor

penghambat

ataupun

pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Bappeda Provinsi dan Kota Blitar. 3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. I-8


Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5.

Penentuan Isu – isu strategis Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Bappeda.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda.

4.2

Strategi dan Kebijakan Bappeda Mengemukakan

rumusan

pernyataan

strategis

dan

kebijakan Bappeda dalam lima tahun mendatang. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII

PENUTUP

I-9

Rencana Strategis 2016 - 2021 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar nomor 36 tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar merupakan unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah

yang

pelaksanaan

bertugas kebijakan

melaksanakan daerah

di

penyusunan

bidang

dan

perencanaan

pembangunan daerah dan statistik. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 

Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah,

statistik,

penataan

ruang,

penelitian

dan

pengembangan berdasar peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;



Pengkoordinasian

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan; 

Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;



Pengumpulan,

pengolahan

dan

pemanfaatan

data

pembangunan daerah; 

Penyelenggaraan

penelitian

dan

pengembangan

untuk

kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

II - 1

Rencana Strategis 2016 - 2021 

Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;



Penyusunan, penetapan dan pengkoordinasian penerapan Rencana Tata ruang Wilayah Daerah;



Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

pembangunan

daerah,

statistik,

penataan

ruang, penelitian dan pengembangan; 

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan

pembangunan

daerah,

statistik,

penataan

ruang, penelitian dan pengembangan; 

Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;



Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan badan;



Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;



Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4

tahun

2013,

disebutkan

bahwa

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri atas : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat; 3. Bidang Perencanaan Ekonomi Sosial Budaya; 4. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang; 5. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 6. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan; 7. Kelompok Jabatan Funsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing – masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

(Bagan II - 2

Rencana Strategis 2016 - 2021 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terlampir). Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi

umum,

kepegawaian

dan

rumah

tangga,

administrasi

administrasi

keuangan.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasia perumusan kebijakan teknis Kepala Badan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Badan ; b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja badan dari masing – masing bidang secara terpadu; c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang – bidang di lingkungan Badan ; d. Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

dan

penyusunan program / kegiatan Sekretariat ; e. Pengkoordinasi

dan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan ; f.

Pengkoordinasian

dan

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran (RKA) badan ; g. Pengkoordinasian

penyusunan

dan

pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) ; h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan ; i.

Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan ; II - 3

Rencana Strategis 2016 - 2021 j.

Pengkoordinasian

dan

fasilitasi

pengelolaan

urusan

rumah tangga dan tata usaha Badan ; k. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan ; l.

Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas ;

m. Pengkoordinasian dan fasiltiasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ; n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyeloenggaraan tugas pokok dan fungsi ; o. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah ; p. Pengkoordinasi pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk humum lainnya ; q. Fasilitasi

pelaksanaan

verifikiasi

Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan ; r. Pengkoordinasian

penyusunan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan ; s. Fasilitasi

dan

koordinasi

penyusunan

Standar

Operasional Prosedur (SOP) masing – masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP) ; t. Fasilitasi

pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP); u. Fasilitasi

pelaksanaan

pengukuran

Indeks

Kepuasan

masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodek yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ; v. Fasilitasi Instansi

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Pemerintah

(LAKIP),

Laporan

Kinerja

Keterangan II - 4

Rencana Strategis 2016 - 2021 Pertanggungjawaban

Walikota

(LKPJ),

dan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; w. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat

di

bidang

perencanaan,

penelitian

dan

pengembangan serta statistic ; x. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistic secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ; y. Penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

pelaksanaan

pelayanan informasi dan publikasi ; z. Penyelenggaraan, pelayanan

pembinaan

administrasi

dan

umum,

pengendalian

kepegawaian

dan

penatausahaan keuangan; aa. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan ; bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretaris Bappeda dibantu oleh : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan Kepala Kearsipan

Sub dalam

Bagian

Umum,

melaksanakan

Kepegawaian

tugasnya

dan

berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

administrasi umum ; 

Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;

II - 5


Menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Sekretariat Badan, Kepegawaian dan Kearsipan; 

Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum;



Melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan ;



Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler upacara dan rapat dinas ;



Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas – tugas kehumasan ;



Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;



Menyusun,

mengelola

dan

memelihara

data

administrasi kepegawaian ; 

Melaksanakan

dan

pengendalian

tata

usaha

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ; 

Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;



Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang millik daerah;



Melaksanakan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) ; 

Melakukan tugas,

monitoring

pendataan

dan

hasil

evaluasi pelaksanaan

kerja

serta

menyusun

pelaporan kinerja adminisrasi umum; 

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

II - 6

Rencana Strategis 2016 - 2021 Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan berfungsi :  Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

administrasi keuangan;  Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan;  Pengkoordinasian

penyusunan

rencana

anggaran

yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat dilingkungan Badan;  Menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan administrasi keuangan;  Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  Melakukan penatausahaan keuangan Badan;  Melaksanakan

pengelolaan

urusan

gaji

pegawai

Badan;  Melaksanakan

penyiapan usulan pejabat pengelola

keuangan di lingkup Badan;  Melaksanakan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP);  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan

hasil

kerja

serta

menyusun

pelaporan kinerja administrasi keuangan ;  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Kepala Sub Bagian Program

II - 7

Rencana Strategis 2016 - 2021 Kepala Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Program mempunyai fungsi : 

Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di sub bagian Program;



Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan program;



Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dilingkungan Badan;



Menyusun dan melaksanakan rencana programd an/atau kegiatan perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;



Melakukan kegiatan pelayanan di sub bagian Pogram;



Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Badan;



Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kota;



Melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;



Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Badan;



Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) Badan;



Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Statistik;



Melaksanakan

pengukuran

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) Badan dan /atau pelaksanaan

II - 8

Rencana Strategis 2016 - 2021 pengumpulan pendapat pelanggan secara period yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; Melaksanakan



fasilitasi

penyusunan

laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Badan,

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundangan; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan



tugas serta pendataan hasil kerja di sub bagian Program; Pengendalian



dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

program dan kegiatan tahunan Badan; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan



oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas

pokok

merumuskan

kebijakan

teknis

dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya mempunyai fungsi :  Perumusan kebijakan teknis di bdiang perencanaan ekonomi,

sosial,

budaya

berdasarkan

peraturan

perundang – undangan dan kebijakan Kepala Badan;  Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung

di

bidang

perencanaan

ekonomi,

sosial,

budaya;  Pengkoordinasian

dan

penyelenggaraan

tugas

perencanaan ekonomi, sosial, budaya;

II - 9

Rencana Strategis 2016 - 2021  Pelaksanaan

koordinasi,

sinkronisasi

perencanaan,

penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Pendidikan,

Kesehatan,

Menengah,

Penanaman

Pemberdayaan

Koperasi Modal,

Perempuan

dan

Usaha

Ketahanan

dan

Kecil

Pangan,

Perlindungan

Anak,

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pertanian,

Perikanan, Perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. 

penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan

Usaha

Kecil

Menengah,

Ketahanan Pangan,

Penanaman

Modal,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

Sosial,

Pariwisata,

Ketenagakerjaan,

Pertanian,

Perikanan,

Kebudayaan, Perdagangan,

Perindustrian dan Transmigrasi ; 

pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran

dan

Penetapan

Plafon

Anggaran

Sementara (KUA-PPAS) 

pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar pemerintah

daerah,

pemerintah

provinsi,

pemerintah

pusat dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil Pangan,

Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pertanian,

Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi ; 

pelaksanaan

pengelolaan

data

dan

informasi

pembangunan daerah urusan Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan,

Pemberdayaan Perempuan dan II - 10

Rencana Strategis 2016 - 2021 Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

Sosial,

Pariwisata,

Ketenagakerjaan,

Pertanian,

Kebudayaan,

Perikanan,

Perdagangan,

Perindustrian dan Transmigrasi ; 

pembinaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

tugas

perencanaan bidang ekonomi, sosial dan budaya; 

pelaksanaan monitoring dan pelaporan kinerja di bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya;



pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang dibantu oleh : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dalam melaksanakan

tugasnya

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub bidang Perencanaan Daerah mempunyai tugas : 

menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

perencanaan ekonomi ; 

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan ekonomi;



menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan perencanaan ekonomi; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan ekonomi



mempersiapkan pembangunan

perencanaan urusan

Koperasi

dan dan

penganggaran Usaha

Kecil

Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ;

II - 11


mempersiapkan perencanaan,

bahan

koordinasi,

penganggaran

urusan

sinkronisasi Koperasi

dan

Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan,

Pertanian,

Perikanan,

Perdagangan

dan

Perindustrian ; 

menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran

urusan

Koperasi

dan

Usaha

Kecil

Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Perindustrian ; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang pendapatan daerah ;



mempersiapkan data dalam rangka fasilitasi dan koordinasi penyusunan KUA –PPAS;



melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama perencanaan

pembangunan

urusan

Koperasi

dan

Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Ketahanan Pangan,

Pertanian,

Perikanan,

Perdagangan

dan

Perindustrian ; 

melakukan

pengendalian

terhadap

implementasi

pelaksanaan rencana pembangunan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Ketahanan

Menengah, Penanaman Modal,

Pangan,

Pertanian,

Perikanan,

Perdagangan, Perindustrian dan pendapatan daerah ; 

melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perencanaan ekonomi ;



melakukan

pendataan

hasil

kerja

perencanaan

ekonomi ; 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun

laporan

kinerja

sesuai

dengan

bidang

tugasnya ;

II - 12


melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan ekonomi, sosial budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi : 


kebijakan

operasional

di

bidang

perencanaan Sosial Budaya ; 

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan

pembinaan

perencanaan

dan

melaksanakan

Sosial

Budaya; 

menyusun

rencana

program

dan/atau kegiatan perencanaan Sosial Budaya; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan Sosial Budaya;



mempersiapkan

perencanaan

pembangunan

urusan

dan

Pendidikan,

penganggaran Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pariwisata

dan

Transmigrasi ; 

mempersiapkan

bahan

koordinasi,

perencanaan,

penganggaran

Kesehatan,

Pemberdayaan

urusan

sinkronisasi Pendidikan,

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga

II - 13

Rencana Strategis 2016 - 2021 Sejahtera,

Sosial,

Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pariwisata dan Transmigrasi ; 


urusan

Pendidikan,

Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pariwisata

dan

Transmigrasi ; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan dibidang sosial budaya ;



melaksanakan supervisi dan konsultasi kerjasama perencanaan

pembangunan

Kesehatan,

Pemberdayaan

urusan

Pendidikan,

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,

Sosial,

Ketenagakerjaan,

Kebudayaan,

Pariwisata dan Transmigrasi ; 

melakukan pelaksanaan

pengendalian rencana

Pendidikan, Kesehatan,

terhadap

implementasi

pembangunan

urusan

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera,

Sosial,

Ketenagakerjaan,

Kebudayaan, Pariwisata dan Transmigrasi ; 

melakukan

kegiatan

pelayanan

teknis

dan

administrasi perencanaan sosial budaya ; 

melakukan pendataan hasil kerja perencanaan sosial budaya ;



memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;



melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perencanaan ekonomi, sosial budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

II - 14


3. Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Bidang Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi: 

perumusan

kebijakan

teknis

dan

dibidang

perencanaan

Ruang

berdasarkan

Prasarana

Wilayah

Tata

peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Kepala

Badan ; 

pelaksanaan

koordinasi,

sinkronisasi

perencanaan,

penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Perumahan, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM; 

penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran Hidup,

urusan

Penataan

Pekerjaan

Ruang,

Umum,

Perumahan,

Lingkungan

Perhubungan,

Kehutanan dan ESDM; 

pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



penyusunan dan pelaksanaan program dan / atau kegiatan di bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;



penyusunan perencanaan penataan ruang dan kawasan strategis;



pengkoordinasian kerjasama dan investasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintah propinsi, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dari dalam dan luar negeri ;

II - 15


pembinaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

tugas

perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ; 

pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang ;



pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya ;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang dibantu oleh : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang Kepala Sub Bidang Perencanaan Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Sub Bidang

Perencanaan

Cipta

Karya

dan

Tata

Ruang

mempunyai tugas : 


kebijakan

operasional

di

bidang

perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ; 


dan

pembinaan

perencanaan

keciptakaryaan dan tata ruang ; 

menyusun rencana program dan/atau kegiatan di bidang perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;



mempersiapkan

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ; 

mengkoordinasikan,

sinkronisasi

perencanaan

dan

penganggaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;

II - 16


menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;



melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;



menyiapkan bahan koordinasi pengembangan wilayah dan perbatasan;



menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,

prosedur

dan

kriteria

perencanaan


menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;



menyiapkan

data

sebagai

bahan

penyusunan,

penetapan Rencana Tata Ruang dan Master Plan rencana pembangunan ; 

melaksanakan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan rencana pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan ;



melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah perkotaan dan kawasan strategis ;



melaksanakan

kegiatan

pelayanan

teknis

dan

administrasi perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ; 

melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan keciptakaryaan dan tata ruang ;



memantau

dan

melaporkan

kinerja

di

bidang


melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

II - 17

Rencana Strategis 2016 - 2021 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan Kepala

Sub

Bidang

Perencanaan

Lingkungan

Hidup, ESDM dan Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Tata Ruang. Kepala Sub Bidang Perencanaan Fisik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : 


kebijakan

operasional

perencanaan

Lingkungan

Hidup,

urusan

Perhubungan,

Kehutanan dan ESDM ; 


dan

perencanaan

pembinaan

Lingkungan

perencanaan Hidup,

urusan

Perhubungan,


menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ; 

mempersiapkan pembangunan

perencanaan urusan

dan

perencanaan

penganggaran Lingkungan

Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ; 

mengkoordinasikan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

pembangunan

urusan

perencanaan

Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ; 


urusan

perencanaan

Lingkungan


melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan perencanaan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ;

II - 18


menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan urusan perencanaan

Lingkungan

Hidup,

Perhubungan,


menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan

urusan

perencanaan

Lingkungan


melaksanakan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan

rencana

perencanaan

pembangunan

Lingkungan

Hidup,

urusan

Perhubungan,


melaksanakan administrasi

kegiatan

pelayanan

perencanaan

teknis

urusan

dan

perencanaan

Lingkungan Hidup, Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ; 

melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan urusan

perencanaan

Lingkungan

Hidup,

Perhubungan, Kehutanan dan ESDM ; 

mengumpulkan,

mengolah

bahan

penyusunan

rencana kebijakan pembangunan strategis daerah, tahun jamak dan jangka menengah; 

mengkoordinasikan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan tahun jamak; 

fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah ;



memantau

dan

melaporkan

kinerja

di

bidang

Lingkungan Hidup, ESDM dan Perhubungan ; 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perencanaan Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat II - 19

Rencana Strategis 2016 - 2021 Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

dipimpin seorang Kepala Bidang

melaksanakan

tugasnya

berada

di

yang dalam bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas

pokok

merumuskan

kebijakan

teknis

dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang melaksanakan fungsi : 

perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

perencanaan

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan Kepala

Badan ; 

pelaksanaan

koordinasi,

sinkronisasi

perencanaan,

penganggaran dan pengendalian pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah,

Kepegawaian,

dan

Persandian,

Komunikasi dan Informatika, Kearsipan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perpustakaan; 

penyusunan instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,

Komunikasi

dan

Informatika,

Kearsipan,

Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perpustakaan; 

pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

II - 20


penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan dan fasilitasi penerapan program-program reformasi birokrasi;



pengkoordinasian kerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;



pembinaan

dan

pengendalian

pelaksanaan

tugas

perencanaan dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

pemantauan dan pelaporan kinerja dibidang perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;



pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang dibantu oleh : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Kepala

Sub

Bidang

Perencanaan

Pemerintahan

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepala

Sub

Bidang

Perencanaan

Pemerintahan

mempunyai tugas : 


kebijakan

operasional

di

bidang

perencanaan Pemerintahan; 


dan

pembinaan

perencanaan

Pemerintahan; 

menyusun

dan

melaksanakan

dan/atau

kegiatan

di

rencana

bidang

program

perencanaan

Pemerintahan; 

mempersiapkan

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan II - 21

Rencana Strategis 2016 - 2021 dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,

Komunikasi dan

Informatika ; 


pembangunan

urusan

Pertanahan,

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan

Politik

Dalam

Negeri,

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Komunikasi dan Informatika ; 


urusan

Pertanahan,

Kependudukan

dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,


Komunikasi dan

Informatika ; 

melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,


Komunikasi dan

Informatika ; 


prosedur

dan

kriteria

perencanaan

pemerintahan ; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri,

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum, II - 22

Rencana Strategis 2016 - 2021 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian,

Komunikasi dan

Informatika ; 

melaksanakan pengendalian terhadap implementasi pelaksanaan

rencana

Pertanahan,

pembangunan

Kependudukan

dan

urusan

Catatan

Sipil,

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian,

dan

Persandian, Komunikasi dan Informatika ; 

melaksanakan

kegiatan

pelayanan

teknis

dan

administrasi perencanaan pemerintahan; 

melaksanakan pendataan hasil kerja perencanaan pemerintahan;



fasilitasi penyusunan rencana kerja

pemerintah

Daerah Kota Blitar; 

memantau

dan

melaporkan

kinerja

dibidang

pemerintahan; 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Kepala

Sub

Perencanaan

Kesejahteraan

Rakyat

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kepala

Sub

Bidang

Perencanaan

Kesejahteraan

Rakyat mempunyai tugas : 


kebijakan

operasional

di

bidang

perencanaan Kesejahteraan Rakyat ;

II - 23



dan

pembinaan

perencanaan

Kesejahteraan Rakyat ; 

menyusun

dan

melaksanakan

dan/atau

kegiatan

di

rencana

bidang

program

perencanaan

Kesejahteraan Rakyat ; 

mempersiapkan

perencanaan

dan

penganggaran

pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan; 


pembangunan

urusan

Kepemudaan

dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan; 

menyusun instrumen operasional perencanaan dan penganggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;



melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;




prosedur

dan

kriteria

perencanaan

kesejateraan rakyat ; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan;



melakukan

pengendalian

pelaksanaan

rencana

Kepemudaan

dan

Olah

terhadap

implementasi

pembangunan Raga,

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Kearsipan, dan Perpustakaan; II - 24


melakukan

kegiatan

pelayanan

teknis

dan

administrasi perencanaan kesejateraan rakyat; 

melakukan

pendataan

hasil

kerja

perencanaan

kesejahteraan rakyat; 

pemantauan

dan

pelaporan

kinerja

dibidang

kesejahteraan rakyat ; 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Data dan Penelitian Pengembangan Bidang Data dan Penelitian Pengembangan dipimpin seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan data, penelitian dan pengembangan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang melaksanakan fungsi : 

perumusan kebijakan teknis dibidang data, statistik daerah,

penelitian

dan

pengembangan

berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ; 

mengkoordinasikan,

sinkronisasi

perencanaan

dan

penganggaran pembangunan urusan statistik ; 

penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan ;



pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas pengolahan data dan statistik, pelaporan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan ;

II - 25


pelaksanaan sinkronisasi, pengolahan, analisis, validasi, publikasi, monitoring data, statistik daerah dan hasil penelitian ;



pelaksanaan

program

penelitian

dan

pengembangan

terhadap sumber daya serta sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 

pembinaan bidang

dan

pengendalian

data,

statistik

pelaksanaan

daerah,

tugas

penelitian

di dan

pengembangan ; 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang data, statistik daerah, penelitian dan pengembangan ;



pengkoordinasian

pelaksanaan evaluasi pembangunan

daerah ; 

pengkoordinasian

dan

fasilitasi

penyusunan

rencana

pembangunan jangka panjang daerah ; 

pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala Bidang dibantu oleh : 1.

Kepala Sub Bidang Data dan Statistik Kepala

Sub

melaksanakan

Bidang tugasnya

bertanggungjawab

kepada

Data

dan

berada Kepala

Statistik di

dalam

bawah

Bidang

dan

Data

dan

Penelitian Pengembangan. Kepala Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas : 


kebijakan

operasional

di

bidang

pengolahan data dan statistik daerah ; 


dan

pembinaan

pengolahan

data

dan

statistik daerah ;

II - 26

Rencana Strategis 2016 - 2021 

menyusun dan/atau

dan

melaksanakan

kegiatan

pengolahan

rencana data

program

dan

statistic

daerah ; 

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengolahan data dan statistik daerah ;



menyiapkan

instrumen

operasional

pengumpulan,

analisis dan pelaporan data dan statistik daerah ; 

melaksanakan pengumpulan dan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk keperluan validasi data;



melaksanakan analisa dan pemutakhiran data;



melaksanakan publikasi data;



melakukan

pengelolaan

data

dan

informasi

pembangunan daerah ; 

menyusun statistik daerah berdasarkan data yang telah diklarifikasi;



mengolah data-data statistik daerah hasil pelaksanaan pembangunan ;



melaksanakan

publikasi

statistik

daerah

dan

penyajian secara spasial ; 

melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pengolahan data dan statistik daerah ;



menyiapkan data sebagai bahan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah ;



fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah ;



pemantauan dan penyusunan laporan kinerja di bidang data dan statistik ;



melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala

Bidang

Data

dan

Penelitian

Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya. 2.

Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

II - 27

Rencana Strategis 2016 - 2021 Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Data dan Penelitian Pengembangan Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas : 


kebijakan

operasional

penelitian

dan

pengembangan ; 

mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan penelitian dan pengembangan ;



menyusun

rencana

program

dan/atau

kegiatan

penelitian dan pengembangan ; 


prosedur

dan

kriteria

penelitian

dan

pengembangan ; 

melakukan

survei

terhadap

pokok

permasalahan

dalam pelaksanaan pembangunan ; 

melakukan

inventarisasi

dan

identifikasi

pokok

permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ; 

menyiapkan data sebagai bahan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri ;



menyiapkan data sebagai bahan bimbingan supervisi dan

konsultasi

pemerintah

kerjasama

propinsi,

pembangunan

pemerintah,

dengan

swasta

dan

teknis

dan

masyarakat, dalam dan luar negeri ; 

melakukan

kegiatan

pelayanan

administrasi kegiatan penelitian dan pengembangan ; 

melakukan pendataan hasil kerja kegiatan penelitian dan pengembangan ;

II - 28

Rencana Strategis 2016 - 2021 o pemantauan dan penyusunan laporan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan ; 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala

Bidang

Data

dan

Penelitian

Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan

struktur

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Blitar digambarkan sebagai berikut :

II - 29

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

Gambar II.1 SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BADAN SEKRETARIS JABATAN FUNGSIONAL SUB BAG UMUM, KEPEGAWAIAN & KEARSIPAN

BIDANG PERENCANAAN PRASWIL DAN TATA RUANG

BIDANG PERENCANAAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA

SUBBID. PERENC. CIPTA KARYA&TATA RUANG

SUBBID. PERENCANAAN EKONOMI SUBBID. PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

2.2.

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN & KESRA

SUB BAG PROGRAM

BIDANG DATA, PENELITIAN & PENGEMBANGAN

SUBBID. DATA

SUBBID. PERENCANAAN PEMERINTAHAN

SUBBID. PERENC.LINGKUNGAN HIDUP, ESDM DAN PERHUBUNGAN

SUBBID. PERENCANAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUBBID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 31 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini : Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Pria

15 orang

2

Wanita

16 orang

Jumlah

31 orang

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui

tingkat

pendidikan

yang

dimiliki

oleh

aparatur

Badan II-30


Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Blitar dapat dilihat pada tabel

dibawah ini Tabel II.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Tingkat pendidikan

Jumlah

1

Pasca Sarjana (S-2)

2

Sarjana (S-1)

18 orang

3

Diploma (D-3)

2 orang

4

Sekolah Menengah Atas (SMA)

6 orang

5

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

6

Sekolah Dasar (SD) Jumlah

4 orang

1 orang 31 orang

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini : Tabel II.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Golongan /Ruang Jumlah

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IV / c IV / b

1 orang 1 orang

IV / a III / d III / c III / b III / a II / d II / c II / b II /a I/ d Kontrak Jumlah

4 orang 6 orang 6 orang 3 orang 3 orang 1 orang - orang 4 orang 1 orang - orang 1 orang 31 orang

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non

II-31


struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Blitar

ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

No 1 2

Struktural

Tabel II.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Jabatan Jumlah 17 orang

Non Struktural

14 orang

Jumlah Dalam

rangka

31 orang

meningkatkan

kinerja,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Blitar mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini : Tabel 2.5 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat No a.

Jenis Diklat Diklat Kepemimpinan

Jumlah

1) Diklat PIM II

1 orang

2) Diklat PIM Tk. III

5 orang

3) Diklat PIM Tk. IV

11 orang

4) SPAMA

- orang

5) ADUMLA

- orang

6) ADUM

- orang

b. Sarana Prasarana Prasarana kantor yang digunakan Bappeda Kota Blitar adalah Gedung kantor Bappeda terdapat di lantai 2 gedung jalan Merdeka noomor 105 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Bappeda, 1 ruang kerja sekretariat, 4 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat dan Semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah memadai. Permasalahan yang ditemui adalah belum adanya wastafel, kamar mandi dan WC. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

II-32


Tabel II.6 Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Bappeda Kota Blitar NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KETERANGAN

3

Baik

10

Baik

1

Mobil

2

Sepeda Motor

3

Alat Ukur

1

Baik

4

Mesin ketik

1

Baik

5

Lemari Arsip

13

Baik

6

Rak Besi

3

Baik

7

Filling Besi

32

Baik

8

Brankas

2

Baik

9

Papan Pengumuman

1

Baik

10

Peta

2

Baik

11

Kursi Lipat

27

Baik

12

Kursi

48

Baik

13

Meja

51

Baik

14

Kursi Putar

6

Baik

15

Ac spilt

20

Baik

16

Kipas Angin

2

Baik

17

TV

2

Baik

18

Wereleis

1

Baik

19

Kamera

6

Baik

20

Handycame

1

Baik

21

Baik

22

Pemadam Kebakaran

2

Baik

23

Komputer PC

12

Baik

24

Komputer

3

Baik

25

Laptop

7

Baik

26

Note Book

1

Baik

27

Printer

14

Baik

28

Scanner

1

Baik

29

Kursi Pejabat

6

Baik

30

Buffet

4

Baik

31

Layar

3

Baik

32

Telepon

18

Baik

33

Audio Conference

1

Baik II-33


34

Tablet

35

Ultra book

36

Printer

13

Baik

2

Baik

12

Rusak

Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.

2.3.

Kinerja Pelayanan Bappeda Dalam Renstra pencapaian kinerja pelayanan Bappeda didasarkan

pada target Renstra Bappeda Kota Blitar Tahun 2011-2015. Perlu diketahui bahwa pada saat penyusunan Renstra Bappeda tahun 2011-2015 tersebut dalam penyusunan target kinerja mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Kinerja Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda 2011 – 2015 disajikan pada tabel 2.7 berikut:

II-34


Tabel II.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Blitar Tahun 2011-2015

N o

1 A 1 2 B

1

2

3

4 5 6 7

8

9

10

Indikator Kinerja sesuai Tupoksi Bappeda

2

Target IKK

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke -

Rasio Capaian pada Tahun ke -

Target Indikato r Lainnya

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100 %

100 %

100 %

100 %

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

Perda

100 %

100 %

100 %

100 %

Ada

-

-

-

-

Ada

-

-

-

-

Ada

-

-

-

-

3

1 201

2 201

3 201

4 201

5 201

1

2

3

4

5

15

16

17

18

19

URUSAN TATA RUANG Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Status Dokumen Tata Ruang URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tersedianya dokumen perencanaan RPJP yang telah ditetapkan dengan perda Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan perkada Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Tingkat kesesuaian RKPD dengan RPJMD Tingkat kesesuaian pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan sarana prasarana wilayah Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi Tingkat pemanfaatan

Ada

-

100 % 100 %

Ada

-

Ada

-

-

-

-

Ada

-

-

-

-

Ada

-

-

-

-

Ada

-

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

-

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

100 %

-

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 95%

Terlaksa na 125%

Terlaksa na 113%

Terlaksa na 100%

Terlaksa na 100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

98.3%

79.5%

97.76%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

91.67%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

133 %

100%

100%

100%

100%

91.67% 100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100 %

-

-

II-35


11

12

13 14

dokumen perencanaan sosial budaya Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan kesra Tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan pemerintahan Prosentase keterisian data SIPD Tingkat pemanfaatan dokumen litbang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

80% 100%

80% 100%

51.46% 100%

51.46 % 100 %

II-36


2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Blitar

dalam

melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, SKPD dilingkungan Pemerintah

Kota Blitar sebagai pelaksana Perencanaan

Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagai perencana Tingkat Provinsi Jawa Timur serta Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas). Pembangunan

daerah

merupakan

bagian

integral

dari

pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, tehnologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat. Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Produk

pembangunan

yang

diharapkan

sangat

tergantung

pada

matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara

lain

kurangnya

daya

guna

dan

hasil

guna

dari

pelaksanaan

pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa

disadari

sering

muncul

kendala-kendala

dalam

melaksanakan

kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan (Bappeda)

pembangunan,

memiliki

peran

Badan sentral

Perencanaan sebagai

Pembangunan

lembaga

perencana

Daerah dalam

menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus II - 37


peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (good governance). Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Beberapa tantangan

yang

menjadi

kendala

dalam

pengembangan

pelayanan adalah sebagai berikut : a) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan. b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah. c)

Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.

d) Komitmen perencanaan dengan SKPD. e)

Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

f)

Keterbatasan kewenangan pengelolaan pendapatan daerah

Beberapa peluang

yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah

sebagai berikut : a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeprov. b) Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD. c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang. d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. e) Meningkatnya

kepedulian

dan

partisipasi

masyarakat

terhadap

perencanan pembangunan. f)

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

II - 38

Rencana Strategis 2016 – 2021

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel III.1 Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda No.

Tugas dan Fungsi Bappeda

Permasalahan

1

2

3

1.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan

Kualitas data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal

2.

Pengoordinasian penyusunan Belum konsistennya kebijakan pemerintah perencanaan pembangunan pusat sebagai acuan perencanaan di daerah

III - 1


3.

Pembinaan dan pengendalian Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas di bidang sumber daya perencanaan serta partisipasi perencanaan pembangunan masyarakat. daerah

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan : 1. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus didukung data dan informasi perencanaan pembangunan yang valid. Oleh karena itu Bappeda perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana perencanaan guna optimalisasi perencanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

harus

memperhatikan atau berpedoman kepada RPJM Pusat, RKP, RPJM Provinsi, RKPD Provinsi, Renstara K/L dan memperhatikan karakteristik daerah. Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan eksternal) terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini : Tabel III.2 Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar Isu Strategis No. Nasional

Provinsi Jawa Timur

Kota Blitar

Bappeda

1.

Terdapat misi Terdapat agenda reformasi upaya birokrasi dalam RPJMD pencapaian good governance namum tingkat Coruption Perception Indeks (CPI) masih tinggi

Terdapat misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

Terdapat tujuan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

2.

Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Partisipasi pemangku kepentingan dalam

Pembangunan berorientasi pada pro poor, pro growth, pro environtment, pro gender,

III - 2


peran aktif dan pro job dengan masih terbatas masyarakat berbasis pada people secara luas centered namum belum optimal

perencanaan pembangunan belum optimal

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan dinamika baik di Tingkat Nasional, Jawa Timur, dan

Kota Blitar diatas, maka beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah kedepan : 1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bappeda harus meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, dengan program, kegiatan,

dan

target

capaian

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan. 2. Sosialisasi program – program pembangunan di Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar kepada pemangku kepentingan perencanaan pembangunan,

sehingga

para

pemangku

kepentingan

perencanaan

pembangunan daerah memahami dengan harapan pada saat mengusulkan program dan kegiatan sebagai masukan Musrenbang bisa sinergi dengan program

–

program

yang

disusun

pemerintah.

Dengan

demikian

perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif (top-down and bottomup planning) diharapkan bisa optimalisasi.

3.2.

Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar

maka program Bappeda Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan

program

Kota Blitar. Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut : “ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021” Visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu :

III - 3


1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi. 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan. 4. Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif. 5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso 6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda tersebut adalah pada misi 6 (enam) yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Adapun tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Intervensi Bappeda adalah pada capaian indikator sasaran prosentase SKPD dengan Kualitas perencanaan Baik. Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Bappeda sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program

yang

berkontribusi

dalam

menunjang

keberhasilan III - 4


mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Bappeda, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

III - 5


Tabel III.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021

No

1 1.

Faktor

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Permasalahan pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

2

3

4

5

Perencanaan pembangunan di daerah tidak tepat waktu kerena belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat sebagai acuan perencanaan di daerah. - Belum tercapainya SPM penataan ruang.

Mewujudkan - Kualitas data dan tata kelola informasi untuk pemerintaha mendukung n yang penyusunan baik,bersih dokumen dan perencanaan berwibawa. pembangunan daerah belum optimal.

Adanya Renstra Kementerian/Lemba ga, Renstra Bappeprov dan Renstra Balitbang Provinsi.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur. Telaahan terhadap Renstra Kementrian PPN/Bappenas dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dengan Renstra Kementrian PPN/Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun Renstra Kementrian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut : VISI : “ MEWUJUDKAN LEMBAGA PERENCANA YANG HANDAL,

KREDIBEL,

DAN

PROAKTIF

UNTUK

MENDUKUNG

PENCAPAIAN TUJUAN BERBANGSA DAN BERNEGARA “ MISI : 1. Menyusun rencana pembangunan Nasional yang berkualitas dalam rangka : III - 6


a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi) dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan

berikutnya

dan

atau

untuk

perumusan

kebijakan

pembangunan di berbagai bidang. 3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas. Untuk mencapai Visi Kementerian PPN/Bappenas bertanggunjawab untuk menghasilkan

rencana

pembangunan

nasional

berdasarkan

proses

perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimulai dari daerah hingga

tingkat

Nasional.

Melibatkan

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders) dan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar

penyusunan

rencana

dapat

dilaksanakan

dengan

baik

dan

menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua

kegiatan

khususnya

dalam

rangka

pengelolaan

kegiatan

dan

dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar III - 7


negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Blitar. Disamping menelaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur 2014 - 2018, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Maka visi Bappeda Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya yang berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumuan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. Dengan semangat itu, maka Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 2014-2018 akan mewujudkan Visi : “ MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB” Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia. Rumusan tersebut diatas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan

keputusan

memerlukan

keterlibatan

masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan

memberikan

dampak

positif

terhadap

perencanaan

pembangnan. Sebaliknya apabila partisipasi masyrakat diabaikan sedangkan

mobilitas

masyarakat

yang

dikembangkan,

proses

pembangunan akan terlambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena

masyarakat

kurang

merasa

memiliki

hasil-hasil

pembangunan. III - 8


2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang profesional adalah semua input

SDM

aparatur

memiliki

keahlian

dalam

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. 3. Perencanaan

pembanguan

daerah

yang

Inovatif

adalah

proses

perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perubahan yang berlaku. 4. Perencanaan pembangunan Daerah yang bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Bappeda Provinsi Jawa Timur menetapkan Misi 2014 - 2018 sebagai berikut : 1. Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

dan

Profesioalisme

SumberDaya Manusia ; 2. Memantapkan penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang partisipatif dan inovatif ; 3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Moitoring dan Evalasi serta Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Misi Kesatu Sebagai Insitusi perencanaan harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan

daerah

secara

intensif

dan

menyeluruh

serta

melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. 2. Misi Kedua Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan partisipatif

mengedepankan

yang

berlandaskan

pada

pendekatan

pada

prinsip

perencanaan

keterbukaan

dan

partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan mekanisme perencanaan mengedepankan

pembangunan partisipasi

daerah aktif

ditempuh

stakeholders

agar

dengan mampu III - 9


menghasilkan

perencanaan

pembangunan

yang

bersifat

komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim

kondustif

bagi

keterlibatan

aktif

stakehalders

dalam

keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target untuk direalisasikan pada sasaran misi ini. 3. Misi Ketiga Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan ealuasi. Oleh karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya.

1.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu SKPD yang diberi wewenang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar menghadapi beberapa beberapa kendala sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3. berikut :

Tabel. III.3 Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

1

Penyusunan Tata Ruang Kota Blitar

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Rencana Terbatasnya SDM Belum Motivasi Wilayah Perencana yang optimalnya kerja yang kompeten kapasitas SDM kuat dengan Perencana pola kerja yang sistemik dan terjadwal Belum optimalnya

III - 10


pengelolaan data base

1.5.

Penentuan Isu-isu Strategis Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota

Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan

acuan antara lain : a. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan mempunyai

Peraturan tugas

Daerah

Nomor

melaksanakan

04

Tahun

penyusunan

dan

2013

yang

pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang statistik. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang perencanaan wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut. b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga. Dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Blitar, tentunya tidak lepas dari Kementerian PPN/Bappenas

sehingga Renstra Kementerian PPN/Bappenas menjadi acuan bagi Renstra

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kota

Blitar.

Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut : 1) Penguatan

kelembagaan

pengendalian pengembangan

serta sistem

perencanaan,

evaluasi dan

pemantauan

pelaksanaan kualitas

data

dan

pembangunan, dan

informasi

perencanaan pembangunan nasional serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 2) Penerapan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran yang berbasis kinerja.

III - 11


3) Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan kajian sebagai masukan

bagi

perencanaan

pembangunan

dan

perumusan

kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan. 4) Peningkatan

kualitas

data

dan

informasi

perencanaan

Pembangunan. 5) Pelaksanaan

reformasi

birokrasi

secara

konsisten

dan

berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan pegawai. c. Implikasi

rencana

tata

ruang

wilayah

bagi

pelayanan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku instansi perencana pembangunan daerah harus mampu melakukan kajian dan analisa setiap penyusunan kebijakan maupun rencana pembangunan agar selaras dengan tata ruang. Meski secara tidak langsung melaksanakan pembangunan, namun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar mengeluarkan rekomendasi untuk perijinan pembangunan (IMB) guna kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. d. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan yang

mengatur

suatu

wilayah

dengan

tujuan

untuk

menjaga

lingkunyannya agar tidak terjadi kerusakan serta adanya pemerataan perkembangan wilayah. Kebijakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terkait dengan pengembangan wilayah di Kota Blitar. Dalam

penentuan

isu-isu

strategis

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan (Threats). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2016 - 2021 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2016 - 2021. Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut: III - 12


a. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung perencanaan. b. Masih kurangnya tingkat koordinasi. c. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi. d. Kurangnya motivasi kerja. e. Belum adanya SPM dibidang perencanaan. f.

Belum optimalnya penerapan tehnologi informasi. Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas

dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini : a. Belum optimalnya pemahaman dibidang perencanaan pembangunan. b. Penyusunan Dokumen perencanaan belum menjadi prioritas SKPD. c. Belum

optimalnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut : 1.

Bidang Urusan Penataan Ruang. 1) Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan Ruang Kota. 2) Belum terwujudnya kerjasama antar daerah di bidang penataan ruang. 3) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. 4) Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007. 5) Belum optimal pencapaian SPM penataan ruang.

2.

Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan. 1) Masih belum berkualitasnya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan Kota Blitar yang berkualitas. 2) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara dokumen rencana pembangunan pemerintah pusat dan dokumen rencana pembangunan pemerintah Provinsi dengan rencana pembangunan pemerintah Kota Blitar. 3) Kualitas dan kuantitas sumber daya perencanaan masih kurang.

3.

Bidang Urusan Statistik.

III - 13


1) Masih terdapat sumber/referensi data pembangunan yang berbedabeda antara SKPD dengan data dan informasi yang bersumber dari BPS. 2) Masih terbatasnya akses data statistik kepada masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar diperlukan strategi : a. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. b. Mempedomani

peraturan

perundangan

untuk

kesempurnaan

perencanaan. c. Mempedomani Renstra Kementerian/Lembaga sebagai acuan. d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi. e. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan. f.

Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan.

g. Meningkatkan motivasi kerja aparatur. h. Meningkatkan pemahaman di Bidang Perencanaan Pembangunan. i.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.

j.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

k. Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.

III - 14

Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 4.1. dan tabel 4.2. sebagai berikut :

IV - 1

Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021 Tabel. 4.1. Tujuan Jangka Menengah Bappeda INDIKATOR TUJUAN NO

TUJUAN

1

2

1.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

TARGET RUMUS

3 Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

4 .

AWAL (2016) 5

AKHIR (2021) 6

100

100

x 100%

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi RPJMD, RKPD, Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA. Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan : 

Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD



Kesesuaian sasaran dan program Renstra SKPD dengan RPJMD



Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD



Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD

IV - 2

Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021 Tabel. 4.2. Sasaran Jangka Menengah Bappeda NO

SASARAN

1

2

1.

Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN 3 Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD

2016

4

5

6

7

8

9

10

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

60%

60%

70%

80%

100%

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80%

80%

90%

90%

90%

100%

ℎ Jmlh Program dlm RPJMD tahun berjalan

x 100%

-

Prosentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Prosentase Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD

2.

3.

Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan

Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase Kecukupan Data pendukung perencanaan pembangunan daerah

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2017 2018 2019 2020 2021

RUMUS

ℎ jumlah program dalam RPJMD

ℎ

X 100%

100%

Jmlh jenis data pendukung yg tersedia x 100% ℎ Data pendukung yang dimaksud adalah jenis data pembangunan yang ada dalam Sistem informasi Pembangunan daerah (SIPD)

IV - 3

Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021 Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan

ℎ

& &

x 100%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

IV - 4


4.2.

Strategi dan kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan

Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota

Blitar.

Dalam

pemilihan strategi

dimaksud

menggunakan

analisa

SWOT

sebagaimana tabel 4.3. berikut ini :

IV - 5


Tabel. 4.3. Matrik SWOT

INTERNAL

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

- Adanya Perda tentang

- Kurangnya ketersediaan

struktur organisasi Bappeda

data dan informasi yang

beserta peraturan

akurat sebagai

pelaksanaannya

pendukung perencanaan

- Adanya peraturan Perundangan di Bidang

koordinasi antar bidang

Perencanaan

di Bappeda

- Tersedianya SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana EKSTERNAL

- Masih kurangnya tingkat

- Adanya Visi dan Misi organisasi yang jelas

- Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi - Belum optimalnya motivasi kerja - Belum optimalnya penerapan teknologi informasi

PELUANG (O) - Adanya Renstra Kementerian

STRATEGI S+O

STRATEGI W+O

- Mendorong peningkatan

- Meningkatkan

PPN/ Bappenas dan Renstra

partisipasi masyarakat

Koordinasi dengan

Bappeprov

dalam perencanaan

penyedia data

pembangunan

pendukung

- Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD - Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang - Adanya kepedulian dan

- Mempedomani peraturan perundangan terkait perencanaan - Mempedomani Renstra

pembangunan - Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan

partisipasi masyarakat

Kementerian/Lembaga RPJP

mengikuti pendidikan dan

terhadap perencanan

dan RPJMD sebagai bahan

pelatihan perencanaan

pembangunan

acuan

- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi

- Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

IV - 6


TANTANGAN (T) - Belum optimalnya pelaporan kinerja dari SKPD - Adanya

peraturan

perundangan

yang

selalu

berubah - Komitmen

perencanaan

dengan SKPD - Dinamika

masyarakat

STRATEGI S+T

STRATEGI W+T

- Meningkatkan pemahaman

- Meningkatkan kualitas

di bidang perencanaan

laporan kinerja

pembangunan

pemerintah daerah

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan

menyediakan data dan

pembangunan

informasi yang akurat

- Meningkatkan yang

semakin kompleks - Belum terpenuhinya luasan RTH sesuai amanat UU no

- Mendorong SKPD untuk

sesuai tupoksi nya

koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan

26/2007 - Belum adanya SPM di bidang perencanaan

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda Tahun 2016 – 2021 (tabel 4.4):

IV - 7

Rancangan Akhir Rencana Strategis 2016 – 2021 Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Blitar Tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan daerah

perencanaan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan dan pengendalian program

Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah

3. Meningkatnya Penyediaan informasi /data dan ketersediaan data kajian kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pendukung daerah perencanaan pembangunan

Perencanaan

1. Menyediakan data Statistik 2. Melaksanakan pengkajian penelitian

dan

IV - 8


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

V- 1

Rencana Strategis 2016 – 2021 Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA KOTA BLITAR TAHUN 2016 – 2021 FORMULA PERHITUNGAN TUJUAN Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR Prosentase SKPD yang Kualitas Perencanaannya Baik

Jumlah SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik dibagi Jumlah SKPD dikali 100%

TARGET 2016 100%

TARGET 2021 100%

Penjelasan : Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi Renstra, Renja/RKT, RKA, DPA Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan : - Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD - Kesesuaian sasaran dan program Renstra SKPD dengan RPJMD - Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD - Kesesuaian RKA SKPD dengan Renja SKPD

V- 2

Rencana Strategis 2016 – 2021 SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

2016 URAIAN

1

1 Meningkatnya kualitas perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

201 7

201 8

201 9

202 0

202 1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

INDIKATOR

1

2

3

4

TAR GET

TA RG ET

TA RG ET

TA RG ET

TA RG ET

TA RG ET

2 Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD

3 100

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

Prosentase Kesesuaian tujuan Renstra SKPD dengan sasaran RPJMD

100

Prosentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan RKPD

Prosentase Program dalam RPJMD yang capaian programnya tercapai

100

60

100

100

60

100

100

70

100

100

80

100

100

100

100

100

100

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPA IAN TAHU N 2015

2016

TA RG ET 9 Peningkatan Koordinasi Integrasi Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program

1

10 Program perencanaan pembangunan daerah

11 Prosentase Kesesuaian RKPD dengan RPJMD

12 100

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD

1 keg

Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD

2 dok

Penyusunan Rancangan KUA/PPAS

Jumlah Dokumen KUA dan KUPA

2 dok

Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen Rancangan RPJMD

1 dok

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

1 keg

Penetapan RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMD

1 dok

13 100

2017

Rp.

14

TA RG ET

1 keg

2 dok

2 dok

1 dok

1 keg

1 dok

123.602. 000

Rp.

15 100

1.411.53 5.700

2018

16

TA RG ET

1 keg

123.602. 000

117.297. 000

1 keg

130.000.0 00

117.297. 000

175.000.0 00

-

-

-

-

-

1 keg

180.000.00 0

-

-

-

1 keg

25

26

100

5.291.73 1.700

190.000. 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 dok

-

1 dok

-

1 keg

-

1 dok

-

-

5 keg

2 dok

-

2 dok

Rp.

24

0

185.000. 000

TA RG ET

825.000. 000

135.000. 000

-

2 dok

Rp.

23 100

0 -

2 dok

135.000. 000

-

148.015. 000

135.000.00 0

22

TAR GET

805.000. 000

-

145.324. 000

1 keg

2021

Rp.

21 100

0

536.309. 150

20

TA RG ET

789.000.00 0

-

2 dok

2020

Rp.

19 100

0 -

2 dok

18

TAR GET

764.000.0 00

0 222.146. 550

Rp.

17 100

697.196. 000

2019

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

-

V- 3

782.204. 000

222.146. 550

964.594. 000

536.309. 150

145.324. 000

148.015. 000

Rencana Strategis 2016 – 2021 Penyusunan RKPD

Penetapan RKPD

-

jumlah Dokumen RKPD dan PRKPD

2 dok

Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah buku evaluasi capaian RKPD 2016

40 dok

Evaluasi RKPD

Jumlah dokumen Evaluasi RKPD

NA

Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan

NA

Monitoring, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah monitoring kebijakan dan pelaksanaan RKPD

NA

Program kerjasama Pembangunan Daerah

Prosentase kerjasama yang ditindaklanjuti

Evaluasi Pembangunan

2

Jumlah Dokumen RKPD dan P-RKPD

2 dok

40 dok

-

2 dok

225.000. 000

2 dok

225.000.0 00

2 dok

230.000.00 0

2 dok

230.000. 000

62.240.0 00

-

-

-

-

56.602.0 00

-

-

-

-

40 -

-

-

-

-

-

-

40 84.000.0 00

-

-

-

-

-

40

40 57.297.0 00

2

100

40 60.000.00 0

2 90.000.0 00

100

40

2

-

40 dok

40

2

75.000.0 00

2 95.000.0 00

100 45.000.000

95.000.0 00

70.000.0 00

95.000.000

100 40.000.00 0

2 dok

40 90.000.0 00

65.000.000

90.000.00 0

100 35.000.0 00

40 84.000.000

95.000.0 00

100 50.000.0 00

10 dok

-

-

40 84.000.00 0

235.000. 000

-

-

-

2 dok

200 dok

200 dok

10 jeni s dok

1.145.00 0.000

62.240.0 00

56.602.0 00

437.000. 000

327.297. 000

465.000. 000

100 55.000.0 00

V- 4

225.000. 000


3

2

Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah

1

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

80

80

90

90

90

100

1

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah

Jumlah kerjasama yang dikoordinasikan (Fasilitasi CSR, NGO, Kerjasama antar Instansi)

Fasiltiasi Perencanaan dan Pengendalian Dana Dana Khusus

Jumlah Fasilitasi Dana - Dana Khusus

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah

Prosentase Aparat Perencana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat perencana

Jumlah Fasilitasi Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah, Studi komparasi perencanaan Pembangunan

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Infrastruktur

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ESDM, LH dan Perhubungan

Jumlah yang dikoordinasikan

-

-

4 keg

50

2 keg

4 dok

57

3 bidan g

4 dok

2

40.000.00 0

80.000.00 0

71 195.000. 000

2 28.368.4 00

100

80.000.0 00

2 keg

64 28.368.4 00

2 keg

35.000.0 00

195.000. 000

2 keg

45.000.000

2 keg

4 dok

80.000.000

4 dok

78 50.000.00 0

2 keg

50.000.00 0

100

80.000.0 00

85 55.000.000

2 keg

50.000.0 00

55.000.000

100

233.000. 000

100

175.000.0 00

65.089.6 00

-

-

-

-

3

55.000.0 00

4 dok

80.000.0 00

100 60.000.0 00

2 keg

60.000.0 00

100 65.089.6 00

2 keg

100

195.000. 000

-

-

-

-

4 keg

2 keg

225.000. 000

400.000. 000

100 65.000.0 00

65.000.0 00

100 185.000.00 0

10 keg

453.368. 400

12 keg

453.368. 400

100 205.000. 000

-

1.058.08 9.600

3 bid ang

-

V- 5

65.089.6 00


2

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur

Jumlah fasiltiasi Perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

2

Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur

Jumlah dokumen yang dihasilkan

Program perencanaan Tata Ruang

Prosentase ketersediaan Dokumen dan Informasi tata ruang dalam peta analog dan digital di tingkat kota dan kecamatan

60

Monitorin, Evaluasi dan pelaporan rencana Tata ruang

Jumlah Fasilitasi BKPRD, rakor penataan Ruang

2 keg

Program perencanaan pengembangan kota Kota Menengah dan Besar

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan

-

-

-

-

4 45.000.0 00

4 55.000.00 0

2

2 188.000. 000

4 55.000.000

2 120.000.0 00

4 60.000.0 00

2 130.000.00 0

70.000.0 00

2 135.000. 000

135.000. 000

75

18 bid ang

10 dok

100

708.000. 000

75 77.910.0 00

2 keg

285.000. 000

77.910.0 00

77.910.0 00

-

191.082. 600

100

100

-

-

#REF!

-

#REF! 100

-

100

-

#REF!

-

2 keg

-

#REF!

100

#REF!

100

V- 6

100

77.910.0 00

#REF!


4

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan tata Ruang

Jumlah Rakor bidang cipta Karya dan Tata Ruang dan koordinasi Kota hijau

2 keg

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Cipta karya dan tata ruang

Jumlah Dokumen yang Disusun

3 dok

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang ekonomi

1 keg

Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)

4 keg

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan

1 dok

100

5 keg

2 dok

39.099.6 00

-

-

-

-

151.983. 000

-

-

-

-

100 236.287. 500

4 keg

1 dok

-

-

-

-

-

-

100

1 keg

-

57.436.0 00

100 137.400. 000

1 keg

62.400.0 00

0 89.265.5 00

89.586.0 00

1 keg

75.000.0 00

1 keg

70.000.000

0 -

2 dok

100 180.000.00 0

0 -

2 dok

65.000.00 0

110.000.0 00

-

2 dok

100 185.000. 000

1 keg

75.000.0 00

1 keg

110.000.00 0

2 dok

80.000.0 00

0 -

110.000. 000

151.983. 000

1.103.68 7.500

6 keg

4 keg

-

2 dok

39.099.6 00

100 190.000. 000

0 -

2 dok

5 keg

-

100 175.000.0 00

-

110.000. 000

V- 7

11 dok

409.836. 000

89.265.5 00

604.586. 000

Rencana Strategis 2016 – 2021 5

6

Program Perencanaan Pengembangan kota kota Menengah dan Besar

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Keciptakaryaan

100

Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian dana Dana Khusus

Jumlah Laporan Pelaksanaan DAK, BK, proposal DAK,Profil Pelaksanaan DAK

Program perencanaan pembangunan sosial budaya

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Sosial Budaya (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Sosial Budaya)

4 keg

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya


1 dok

100

0 123.888. 000

4 dok

100

4 dok

0 -

0 -

100 -

123.888. 000

4 dok

100 168.714. 870

1 dok

0 -

123.888. 000

100

4 keg

0 -

79.635.0 00

89.079.8 70

100 182.742. 370

4 keg

2 dok

75.000.0 00

107.742. 370

100 185.000.0 00

4 keg

2 dok

85.000.00 0

100.000.0 00

100 195.000.00 0

4 keg

2 dok

90.000.000

105.000.00 0

100 205.000. 000

4 keg

2 dok

95.000.0 00

110.000. 000

100 210.000. 000

4 keg

2 dok

123.888. 000

100.000. 000

110.000. 000

V- 8

1.146.45 7.240

25 dok

11 dok

524.635. 000

621.822. 240


7

8

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Fasilitasi TKPK, Laporan PPK Semesteran, LP2KD, Juknis PPMK)

4 keg

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prosentase pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi

Penyusunan Masterplan penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Dokumen Masterplan yang dihasilkan

NA

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Fasilitasi TKPK, Laporan PPK Semesteran, LP2KD, Juknis PPMK)

4 keg

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kesra

100

4 keg

63.903.2 50

4 keg

63.903.25 0

4 keg

63.903.250

4 keg

63.903.2 50

4 keg

63.903.2 50

100

20 keg

100 163.298. 650

100

1 dok

4 keg

319.516. 250

163.298. 650

1 dok

99.395.4 00

4 keg

63.903.2 50

100

100 58.940.8 50

100 133.940. 850

100 165.000.0 00

100 175.000.00 0

100 185.000. 000

99.395.4 00

63.903.2 50

100 195.000. 000

V- 9

912.881. 700


8

Koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Rakyat (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Kesra)

2 keg

Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen yang Dihasilkan

NA


Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia


1 dok

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pembangunan Manusia

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pembangunan Manusia)

2 keg

100

2 keg

58.940.8 50

2 keg

1 dok

100

58.940.8 50

75.000.0 00

100 -

2 keg

2 dok

2 keg

100.000.0 00

100 150.000. 000

2 dok

65.000.00 0

75.000.0 00

75.000.0 00

2 keg

2 dok

2 keg

105.000.00 0

100 200.000.0 00

2 dok

70.000.000

100.000.0 00

100.000.0 00

2 keg

2 dok

2 keg

110.000. 000

100 210.000.00 0

2 dok

75.000.0 00

105.000.00 0

105.000.00 0

2 keg

2 dok

2 keg

115.000. 000

100 220.000. 000

2 dok

80.000.0 00

110.000. 000

110.000. 000

12 keg

9 dok

2 keg

505.000. 000

100 230.000. 000

2 dok

407.881. 700

115.000. 000

115.000. 000

V- 10

1.010.00 0.000

11 dok

12 keg

505.000. 000

505.000. 000


3

Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan

1

Prosentase Kecukupan Data pendukung perencanaan pembangunan daerah

80

80

90

90

90

100

Menyediakan informasi /data dan kajian kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

1


Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pemerintahan

100

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan


1 dok

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan bidang Pemerintahan (Fasilitasi Pengiriman Delegasi pada Muskomwil dan Rakernas APEKSI, Fasilitasi SKPD Pengampu bidang Pemerintahan)

2 keg

Program pengembangan data / informasi

Prosentase Keterisian Data Pendukung Perencanaan Pembangunan

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Data hasil Validasi dan Verifikasi Data gakin 2016

100

100 140.853. 900

51,46

1 keg

1 dok

2 keg

60

2 keg

52.489.5 50

88.364.3 50

#REF!

100 150.000. 000

2 dok

2 keg

75.000.0 00

75.000.0 00

80

#REF!

100 200.000.0 00

2 dok

2 keg

100.000.0 00

100.000.0 00

80

#REF!

0 39.920.0 00

-

100 210.000.00 0

2 dok

105.000.00 0

2 keg

105.000.00 0

100

#REF!

0 -

100 220.000. 000

2 dok

2 keg

110.000. 000

110.000. 000

100

#REF!

0 -

100 230.000. 000

2 dok

115.000. 000

2 keg

115.000. 000

100

#REF!

0 -

-

V- 11

1.150.85 3.900

11 dok

12 keg

100

2 keg

557.489. 550

593.364. 350

#REF!

39.920.0 00


2

Penyusunan Profile Daerah

Profil Daerah

1 dok, 1 CD

1 dok ,1 CD

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Data

jumlah Bidang yang dikoordinasikan

2 bidan g

2 bid ang

Penyusunan Data pengumpulan data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

dokumen data pendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1 dok

1 dok

Pengelolaan Sistem Informasi perencanaan pembangunan Daerah (SIPPD)

Pemeliharaan Data berbasis website dan jaringan internet Bappeda, Pengelolaan SIPD

0

Pengelolaan SIPD

Pengelolaan SIPD

0

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah

Prosentase ketersediaan Data Statistik Daerah

Pengelolaan Data Elektronik

pemeliharaan databerbasis website

Pengelolaan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

80

62.831.9 00

1 dok ,1 CD

0 35.997.4 00

75.000.00 0

0

0 45.835.1 50

1 dok, 1 CD

0 -

2 sist em

100.000.0 00

2 siste m

-

1 sist em

50.000.0 00

1 sist em

55.000.00 0

1 siste m

78.223.5 50

100

12 bul an

25.000.0 00

0 65.085.2 50

100 -

12 bul an

75.000.00 0

0 -

55.000.000

0 -

0

2 bid ang

-

1 dok

422.831. 900

35.997.4 00

45.835.1 50

110.000. 000

2 siste m

110.000. 000

2 sist em

520.000. 000

1 sist em

65.000.0 00

1 siste m

65.000.0 00

1 sist em

290.000. 000

100 -

12 bul an

80.000.0 00

0 -

6 dok , 6C D

2 sist em

100

75.000.000

-

-

-

12 bula n

75.000.0 00

0

0

100.000.00 0

1 dok, 1 CD

-

-

100.000. 000

75.000.0 00

0

0 -

-

1 dok ,1 CD

-

2 sist em

100

75.000.000

0 -

-

100

12 bul an

1 dok ,1 CD

-

65.085.2 50

12 bulan

60.000.0 00

100 -

12 bula n

80.000.0 00

65.085.2 50

72 bul an

413.223. 550

0 -

-

V- 12

65.085.2 50


Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan

100

100

100

100

100

100

3

4


Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

100

100

Kajian Sistem dan Mekanisme Pembangunan

Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan

1 dok

Program Penelitian dan Pengembangan

Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti

Koordinasi Litbang bidang inovasi dan Teknologi

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbanganbidan g inovasi dan teknologi

0

Koordinasi Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah

0

Koordinasi Litbang bidang Sosial budaya dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah fasilitasi koordinasi kelitbangan bidang Sosial Budaya dan Evaluasi Pembangunan

0

100 64.168.0 00

2 dok

64.168.0 00

0 64.168.0 00

0 -

100

100 359.500. 000

-

1 keg

-

1 keg

-

1 keg

0 -

40.000.0 00

40.000.0 00

40.000.0 00

100 369.500.0 00

1 keg

1 keg

1 keg

0 -

40.000.00 0

40.000.00 0

40.000.00 0

0

2 dok

-

100 399.500.00 0

100 409.500. 000

1 keg

50.000.000

1 keg

1 keg

50.000.000

1 keg

1 keg

50.000.000

1 keg

50.000.0 00

50.000.0 00

50.000.0 00

100 419.500. 000

1 keg

1 keg

1 keg

64.168.0 00

50.000.0 00

50.000.0 00

50.000.0 00

V- 13

1.957.50 0.000

5 keg

5 keg

5 keg

230.000. 000

230.000. 000

230.000. 000


5

Fasilitasi Pengembangan inovasi Daerah

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah ( Penyusunan buku profil inovasi, Lomba Inotek, Promosi Inovasi, Temu Inovator kota Blitar)

0

kajian Litbang bidang Sosbud dan evaluasi pembangunan


0

Kajian Litbang bidang Ekonomi, Infrastruktur dan pengembangan Wilayah


0

Program kerjasama Pembangunan Daerah

Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Kelitbangan

fasilitasi koordinasi kelitbangan

100

-

4 keg

-

1 dok

-

1 dok

78.000.0 00

65.000.0 00

96.500.0 00

4 keg

1 dok

1 dok

78.000.00 0

75.000.00 0

96.500.00 0

4 keg

68.000.000

4 keg

1 dok

85.000.000

1 dok

1 dok

96.500.000

1 dok

88.000.0 00

85.000.0 00

86.500.0 00

4 keg

88.000.0 00

1 dok

90.000.0 00

1 dok

91.500.0 00

100

20 keg

5 dok

5 dok

1 keg

400.000. 000

467.500. 000

100 30.412.0 00

1 keg

400.000. 000

30.412.0 00

0 30.412.0 00

0 -

0 -

0 -

0 -

-

V- 14

1 keg

30.412.0 00


V- 15


BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 6.1. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

VI - 1

Rencana Strategis 2016 – 2021 Tabel. 6.1. Indikator Kinerja Bappeda Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator Renstra

1 2 1. Prosentase SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik

Indikator RPJMD 3 Prosentase SKPD dengan Kualitas Perencanaan Baik

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun pada Awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 10 4 5 6 7 8 9 60% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode 2021 11 100%

VI - 2


VI - 3


VI - 4


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar disusun

sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Pera Perangkat ngkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 - 2021 yang disusun sesu sesuai ai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan disahkan dengan Keputusan Ke Kepala pala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan

bagi

aparat

Bappeda

dalam

melaksanakan

tuga tugas

–

tugas

penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar sangatlah diperlukan karen karena a akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapakan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang dihara diharapkan pkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, rmatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Badan Perencanaan Pem Pembangunan bangunan Daerah Kota Blitar. Selanjutnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus m melaksanakan elaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Kepala BAPPEDA Kota Blitar

Drs. Ec. PRIYO ISTANTO Pembina Utama Muda VII - 1 NIP. 19620118 199003 1 009


VII - 2


VII - 3


VII - 4

Rencana Strategis BAB I PENDAHULUAN Latar belakang

Recommend Documents